Peran dan Fungsi Strategis

Humas PemerintahFreddy H. Tulung

KINI BERLANGSUNGREVOLUSI INFORMASI & KOMUNIKASIPengantar:Revolusi Tekonologi Informasi

• Informasi berjalan cepat-aktual, bersifat global, serentak, dan interaktif.

• Media tak lagi terkendala periodisitas dan bersifat interaktif.

• Realitas baru informasi: revolusi informasi dan komunikasi membuat publik menjadi konsumen (news getter) sekaligus produsen (news maker) informasi – menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

• Batas Ruang Publik dan Ruang Privat menjadi kabur.

Ruang Publik yang Demokratis

Ruang Publik/Negara(Nasional/Prov/

Kab/Kota)Eksekutif

Legislatif

Yudikatif

Warga

Rumah Tangga

/Keluar

gaPerusaha

an

Ruang Privat

ARUS INFORMASIBERBASIS ISU

OPINI PUBLIK

Diskusi dan Debat Publik

Kontestasi Publik

Berbasis Isu

Elemen Konstitutif:

•Kebebasan sipil (pers, berserikat, conscience)

•Free, plural, sistem media independen

• Akses ke informasi publik

•Masyarakat sipil•Semua pihak dapat membincangkan persoalan publik

Konvergensi danHak Warga Memperoleh Informasi

• Media konvergensi dan modernisasi TIK dengan penggunaan internet yang masif memungkinkan masyarakat mendapat informasi dengan cepat.

• Fenomena ini membuat masyarakat dan civil society menuntut hak untuk mendapatkan informasi secara mudah dan cepat dari penyelenggara negara sebagaimana tercantum dalam constitutional rights pada setiap negara demokratis.

Konglomerasi Media danBad News is Good News

• Konglomerasi media yang mengancam semangat diversity of content dan diversity of ownership di Indonesia yang masyarakatnya majemuk.

• Media secara umum lebih suka memberitakan bad news is good news dan kerap bernada pesimis, sinis, konsumeris, narsis, mistis, sadis.

• Media yang dikelola swasta, kontennya cenderung kurang memberikan ruang apresiasi terhadap capaian-capaian pembangunan yang dilakukan para penyelenggara negara di pusat dan di daerah.

ASPEK NEGATIFKEMAJUAN PESAT

TIKdan KEBEBASAN

PERS

ANCAMANDISINTEGRASI

BANGSAnoisy but no substance still plural, to be multiculture

marak tindak kekerasan

atas nama suku, etnis,

ras, agama, dan kelompok

siapapun bisa

bersuara

siapapun bisa mengkritik

siapapun bisa menyalahkan

siapapun bisa menghujat

Kebebasan Mengemukakan Pendapat

Globalisasi

TIKDemokrasi

Tantangan Gelombang Perubahan Abad XXI

POTENSI KONFLIK

LOYALITAS PRIMORDIAL

DEKADENSI MORAL

INTOLERANSI

“KETERBUKAAN”KEKERASAN

Peran dan Fungsi StrategisHumas Pemerintah/Government Public Relations

Humas Pemerint

ah

Mensinergikan Informasi

Publik

Optimalisasi Jaringan Komunikasi

dan Informasi Membentuk

Opini Publik melalui Agenda Setting

Pemerintah DaerahHumas Pemerintah

Daerah jangan menari-nari di atas tabuhan gendang orang lain.

Media adalah ruang publik. Siapa yang paling banyak mengisi ruang publik, ia memenangi opini publik

dan menguasai agenda publik.

Semua jaringan komunikasi diberdayakan untuk satu tujuan: government by publicity. Semua kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dipublikasikan seluas-luasnya untuk diketahui dan didukung publik

Peran Strategis Humas Pemerintah (1)

• CredibilityMenjadi sumber informasi yang dipercaya media atau publik.

• ContextIsi informasi sesuai dengan karakteristik khalayak sasaran dan media.

• ClarityInformasi disampaikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh publik dan media.

Peran Strategis Humas Pemerintah (2)

• ContinuityLayanan informasi publik diberikan secara terus menerus kepada publik atau media.

• ChannelMenggunakan berbagai macam saluran yang mudah diakses oleh publik atau media.

TujuanHumas Pemerintah

Pemenuhan hak tahu publik

Mengakomodasi aspiras

i masyara

kat dalam

perumusan

kebijakan

publik

Meningkatkan citra positif Pemerintah

• Humas Pemerintah harus mampu menceritakan kebijakan dan

hasil-hasil pembangunan kepada publik.• Humas Pemerintah harus mampu menyampaikan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah, namun sampaikan yang salah tersebut dengan cara yang benar.

Humas Pemerintah Harus Mendapatkan Public Trust dalam Kehidupan Demokrasi

Public Trust

Kebebasan Politik

Public ApprovalHumas

Pemerintah

DEMOKRASI

KOMPETENSI LEGITIMASI

Government Public Relations

Profesi Humas Pemerintah mengalami perkembangan yang sangat pesat karena:• Meningkatnya tuntutan dan ekspektasi publik akan hak atas informasi (people right to know).

• Meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia yang profesional di bidang kehumasan pemerintah (Government Public Relations).

Profesi Humas Pemerintah

• Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi.

• Profesi Humas Pemerintah memiliki karakteristik antara lain:– Memiliki standar kompetensi– Memiliki jadwal dan kurikulum pelatihan yang intensif dan ekstensif.

– Memiliki instrumen uji kompetensi dan sertifikasi.

– Memiliki Kode Etik profesi dan organisasi.

Standar KompetensiProfesi Humas Pemerintah

• Standar kompetensi profesi Humas Pemerintah tertuang dalam KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP.39/MEN/II/2008 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Komunikasi dan Informatika Bidang kehumasan.

• Jabatan Fungsional Pranata Humas juga dijelaskan melalui PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/109/M.PAN/11/2005 tentang jabatan fungsional pranata humas, dan angka kreditnya.

Pelatihan Humas Pemerintah

• Bakohumas telah mengadakan pelatihan yang kurikulumnya berbasis kompetensi dan mengacu pada standardisasi kompetensi profesi kehumasan pemerintah.

• Sejak 2012-213 sudah dilaksanakan lima kali kegiatan BimTek yang kurikulumnya mengacu pada SKKNI. (Regional Tengah di Pontianak dan Solo, Regional Barat di Medan dan Bukittinggi, serta Regional Timur di Yogyakarta, dan sekarang di Mataram).

Uji Kompetensi dan Sertifikasi

• Konsekuensi dari penerapan SKKNI yaitu standardisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

• Pemerintah (KemKominfo) bersama para pemangku kepentingan masih dalam proses menyelesaikan administrasi penyusunan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

• LSP juga menjadi acuan standardisasi kompetensi bagi jabatan fungsional pranata humas.

Kode Etik Humas Pemerintah

• Kode etik: standar umum yang harus dipatuhi suatu profesi berupa norma, nilai, dan aturan tertulis sebagai pedoman tentang sikap dan tingkah laku dalam menjalankan profesi.

• Dalam KepMen Kominfo No.371/Kep/M.Kominfo/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintah sudah mencakup aktivitas yang ditujukan pada hubungan internal, eksternal, hubungan antar dinas/instansi/lembaga, dan Badan Kehormatan.

• Bakohumas melakukan pemutakhiran untuk revisi Kode Etik – sudah dilakukan uji petik kepada anggota Bakohumas Regional Barat (mencakup 11 Provinsi).

Memanfaatkan TIK sebagaiSarana Sinergitas

• Humas Pemerintah bersama Kemkominfo secara terpadu dan konsisten mengkomunikasikan tentang konten informasi yang positif (3E+1N) sebagai wujud moral action di akar rumput.

• Humas Pemerintah dapat memanfaatkan TIK sebagai sarana komunikasi antar komponen bangsa dalam menjalin kebersamaan dan keberagaman untuk mewujudkan BHINNEKA TUNGGAL IKA.

• Humas Pemerintah dapat memberikan nilai tambah melalui penyajian konten positif untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dalam menghadapi arus perubahan nilai sosial budaya dari gelombang era globalisasi.

Kunci Sukses

• Pertama, aspek kewenangan/legalitas.• Kedua, jaminan akses/koordinasi intra dan antar K/L.

• Ketiga, kompetensi pelaksana tugas kehumasan di lingkungan K/L.

Penutup

Humas pemerintah harus melakukan perubahan pendekatan dalam bidang pelayanan informasi dan komunikasi publik, yaitu:• Meninggalkan peran Pasif – Reaktif menjadi Proaktif.

• Tidak lagi menjalankan praktek one-way communication tetapi menjadi two-way communication (interaktif).

• Memahami khalayak sasaran dan jenis media sebagai sarana dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

• Menjalankan peran sebagai inisiator, komunikator, negosiator, mediator, dan fasilitator.

Terima Kasih