prosiding seminar - badan litbang sdm kominfo

PROSIDING SEMINAR

OPTIMALISASI AKSES DAN PEMANFAATAN

INFORMASI PUBLIK

Bandung, 29 Oktober 2015

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPKI) BANDUNG

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

2015

Katalog Dalam Terbitan

Prosiding Seminar Optimalisasi Akses dan Pemanfaatan Informasi Publik Bandung,

29 Oktober 2015

Editor: C. Suprapti Dwi Takariani, SH, M. Si. dan Drs. Kastawa, M. Si. Bandung:

BPPKI Bandung, 2015

12 xx + 114 halaman; 21 cm x 29 cm

ISBN: 978-602-17232-3-4

Editor

C. Suprapti Dwi Takariani, SH, M. Si.

Drs. Kastawa, M. Si.

Penata Letak dan Desain Cover

Tiari Pratiwi Hutami, S. Si.

Sekretariat dan Administrasi

Dra. Betty Djuliati

Penerbit: Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Jl. Pajajaran No. 88 Bandung 40173 Telepon : (022) 6017493 Fax : (022) 6021740 E-mail : [email protected]

i

Kata Pengantar

Seminar Internal Peneliti BPPKI Bandung dengan tema “Optimalisasi Akses dan

Pemanfaatan Informasi Publik” merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BPPKI

Bandung dalam rangka memfasilitasi para peneliti BPPKI Bandung untuk

meningkatkan kompetensinya. Naskah-naskah yang telah dipresentasikan pada

tanggal 29 Oktober 2015 di Ruang Serba Guna BPPKI Bandung Jalan Pajajaran No 88

Bandung tersebut akan didokumentasikan dalam bentuk prosiding seminar.

Seminar Internal Peneliti BPPKI Bandung ini, merupakan bagian dari tugas pokok dan

fungsi dari BPPKI Bandung selaku UPT dari Badan Litbang SDM Kementerian

Kominfo dalam melakukan pengkajian dan pengembangan di bidang komunikasi dan

dan informatika. Meskipun kegiatan seminar ini belum sempurna tetapi mendapat

apresiasi positif dari para peneliti. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut

memunyai arti penting bagi peneliti dan pengembangan kualitas peneliti di BPPKI

Bandung. Karena pada seminar tersebut juga dihadirkan nara sumber dari perguruan

tinggi yang memberikan penyegaran di bidang analisis isi media.

Ruang lingkup seminar Internal Peneliti BPPKI Bandung kali ini adalah optimalisasi

akses dan informasi publik. Informasi di era keterbukaan informasi saat ini sudah

membanjiri berbagai media massa di Indonesia baik media konvensional seperti

televisi, radio, surat kabar, dan media baru seperti media sosial. Masyarakat telah

dimudahkan untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkannya. Namun

penyebaran informasi di berbagai media tersebut belum merata diterima oleh seluruh

masyarakat di Indonesia, karena berbagai hambatan seperti hambatan geografis

maupun kemampuan sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah

perdesaan.

Prosiding seminar edisi kali ini berisi 6 (enam) makalah yang ditulis oleh para peneliti

BPPKI Bandung dan juga materi berupa analisis isi dari nara sumber sebagai lampiran,

terdiri dari: Peran Media Massa sebagai Akses Publik dalam Menyosialisasikan

Program Revolusi Mental (Dida Dirgahayu), Optimalisasi Informasi Publik melalui

Radio Komunitas pada Komunitas Nelayan (C.Suprapti Dwi Takariani), Iklan Layanan

ii

Masyarakat melalui Media Luar Ruang di Kota Bandung (Noneng Sumiaty), Pelayanan

Informasi Pubik melalui Situs Web (Syarif Budhiriyanto), Peran Relawan TIK dalam

Meningkatkan Pemanfaatan TIK bagi Masyarakat Perdesaan (Risa Sunarsi), Website

Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Indramayu sebagai Media Informasi Publik (Neti

Sumiati Hasandinata)

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penyaji

dan penulis makalah, editor, serta semua yang terlibat dalam penyusunan prosiding,

yang telah bekerja keras sehingga prosiding ini dapat diterbitkan. Mudah-mudahan

prosiding ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi

pengambil kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, khususnya di wilayah

kerja BPPKI Bandung, yakni Provinsi Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Sumatera

Selatan, serta bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan penelitian

dan pengkajian bidang komunikasi dan informatika yang menjadi tugas dan fungsi

Kementerian Komunikasi dan Informatika.


Kepala BPPKI Bandung

Drs. Parulian Sitompul, MA NIP. 19641012 199403 1 002

iii

Rumusan

Seminar Internal Peneliti BPPKI Bandung

Tema

“Optimalisasi Akses dan Informasi Publik”

Seminar Internal Peneliti BPPKI Bandung dengan tema “Optimalisasi Akses dan

Informasi Publik”, dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2015 di Ruang Serba Guna

BPPKI Bandung. Berdasarkan hasil pemaparan makalah dan diskusi yang dilaksanakan

oleh para penyaji dan peserta selama pelaksanaan seminar, maka keluaran yang dapat

dirumuskan dari seminar ini adalah sebagai berikut:

Keterbukaan informasi yang telah digulirkan pemerintah tahun 2008 lalu telah

mendorong perkembangan media massa untuk menyebarkan berbagai macam

informasi. Namun berbagai hambatan seperti kondisi geografis dan sumber daya

manusia komunitas nelayan menjadikan informasi sulit diakses. Radio komunitas

menjadi salah satu alternatif yang memudahkan masyarakat nelayan dalam

mengakses informasi.

Situs resmi Kota Bandung merupakan salah satu media informasi publik bagi

masyarakat. Media ini diperlukan sebagai ruang publik yang terbuka agar

masyarakat memeroleh informasi tentang dinamika penyelenggaraan

pemerintahan Kota Bandung. Media tersebut merupakan komitmen Pemerintah

Kota (Pemkot) Bandung untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good

governance).

Revolusi mental merupakan program ke delapan yang tertuang dalam agenda

prioritas Nawa Cita yaitu Revolusi Karakter Bangsa dan Action Plan Program

Prioritas-9 (Quick Wins). Surat kabar dan televisi sebagai akses informasi publik

dapat berperan dalam menyosialisasikan program revolusi mental, sehingga dapat

lebih dikenal dan pada akhirnya dapat menimbulkan partisifasi nyata dari

masyarakat.

Website sebagai salah satu situs penyedia layanan informasi memunyai peran

strategis dalam menyebarkan informasi bahkan dapat digunakan sebagai media

promosi dan komunikasi, yang bisa diakses masyarakat luas. Desa Majasari

iv

Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, salah satu desa yang memanfaatkan

website sebagai media layanan informasi.

Peran Relawan TIK adalah meliterasi masyarakat dalam bidang TIK agar mereka

melek TIK dan cerdas dalam memanfaatkan TIK. Hal tersebut sebagai upaya agar

masyarakat bisa mengakses informasi yang dibutuhkannya.

Pesan melalui iklan media luar ruang baik oleh pamerintahan kota maupun swasta

atau masyarakat umum perseorangan atau badan harus memperhatikan keamanan,

keselamatan, kenyamanan, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan serta

sesuai dengan rencana dan peraturan kota.


Tim Perumus

v

Daftar Isi

Kata Pengantar .............................................................................................................. i

Rumusan Seminar ........................................................................................................ iii

Daftar Isi . ........................................................................................................................ v

Laporan Ketua Panitia .................................................................................................. vi

Sambutan dan Pembukaan ........................................................................................... x

Makalah Peneliti BPPKI Bandung

C. Suprapti Dwi Takariani

Optimalisasi Informasi Publik melalui Radio Komunitas

pada Komunitas Nelayan ............................................................................................ 1

Syarif Budhirianto

Pelayanan Informasi Publik melalui Situs Web ................................................... 23

Dida Dirgahayu

Peran Media Massa sebagai Akses Publik dalam

Menyosialisasikan Program Revolusi Mental ...................................................... 45

Noneng Sumiaty

Iklan Layanan Masyarakat melalui Media

Luar Ruang di Kota Bandung ................................................................................... 59

Neti Sumiati Hasandinata

Website Desa Majasari Kecamatan Sliyeg

Indramayu sebagai Media Informasi Publik ........................................................ 73

Risa Sunarsi

Peran Relawan TIK dalam Meningkatkan

Pemanfaatan TIK bagi Masyarakat Perdesaan ..................................................... 91

vi

Laporan Ketua Panitia Seminar Internal Peneliti BPPKI Bandung

29 Oktober 2015

Tema: “Optimalisasi Akses dan Pemanfaatan Informasi Publik”

Assalamualaikum wr. wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi bapak-bapak dan ibu semua.

Yth, Kepala BPPKI Bandung (Drs. Parulian Sitompul)

Yth. Nara Sumber dari Fikom Unisba (Santi Indra Astuti, S. Sos., M. Si.)

Yth. Para undangan

Yth. Para Penyaji Makalah

Yth. Para Peserta seminar.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa

atas keridhaan–Nya sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka

mengikuti “Seminar Internal Peneliti BPPKI Bandung”.

Perkenankanlah kami secara singkat menyampaikan laporan tentang

penyelenggaraan Seminar Internal Peneliti BPPKI Bandung dengan tema

“Optimalisasi Akses dan Informasi Publik”, sebagai berikut:

Latar Belakang

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai Pengkajian dan Pengembangan

Komunikasi dan Informatika(BPPKI) Bandung selaku salah satu Unit Pelaksana

Teknis(UPT) Badan Litbang SDM Kominfo, pada Tahun Anggaran 2015

melaksanakan kegiatan seminar internal peneliti BPPKI Bandung. Kegiatan ini

dilakukan dalam rangka pengembangan SDM dikaitkan dengan visi dan misi Badan

Litbang SDM yang mengarah pada pengembangan profesi yang berbasis

kompetensi. Sehingga perlu dibuat sebuah program pengembangan dengan sasaran

peningkatan kapasitas SDM peneliti serta mengupayakan fasilitasi bagi para peneliti

BPPKI Bandung dalam meningkatkan kompetensinya dan memberikan penyegaran

vii

kembali kepada para peneliti dalam memahami penggunaan metode penelitian,

yang nantinya sangat diperlukan dalam melakukan penelitian.

Dasar Pelaksanaan Seminar

1. Keputusan Bersama Kepala LIPI Nomor: 3719/D/2004 dan Kepala BKN Nomor:

60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan

Angka Kreditnya.

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:

17/PER/M.KOMINFO/2010.

Tujuan Pelaksanaan Seminar

Tujuan dari diselenggarkannya seminar internal peneliti BPPKI Bandung ini adalah

untuk memfasilitasi para peneliti BPPKI Bandung dalam meningkatkan

kompetensinya dan memberikan penyegaran kembali kepada para peneliti dalam

memahami penggunaan metode penelitian, serta mengembangkan kualitas SDM

Peneliti di lingkungan BPPKI Bandung.

Sasaran:

1. Terbentuknya SDM peneliti yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang

memadai mengenai penggunaan metode penelitian dalam penulisan KTI.

2. Tersedianya fasilitasi pengembangan SDM Peneliti.

Output:

Output dari kegiatan seminar ini adalah berupa buku prosiding seminar BPPKI

Bandung.

Tempat dan Waktu Penyelenggaraan

Seluruh kegiatan seminar dilaksanakan di ruang Serba Guna BPPKI Bandung

selama 1 (satu) hari pada tanggal 29 Oktober 2015.

Persidangan

Seminar internal peneliti BPPKI Bandung kali ini akan disampaikan enam makalah

berupa hasil penelitian dan kajian dari para peneliti BPPKI Bandung. Keenam judul

tersebut adalah:

viii

1. Peran Media Massa sebagai Akses Publik dalam Menyosialisasikan Program

Revolusi Mental (Dida Dirgahayu)

2. Optimalisasi Informasi Publik melalui Radio Komunitas Pada Komunitas

Nelayan (C.Suprapti Dwi Takariani)

3. Iklan Layanan Masyarakat melalui Media Luar Ruang di Kota Bandung

(Noneng Sumiaty)

4. Pelayanan Informasi Pubik Melalui Situs Web (Syarif Budhiriyanto)

5. Peran Relawan TIK dalam Meningkatkan Pemanfaatan TIK Bagi Masyarakat

Perdesaan (Risa Sunarsi)

6. Website Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Indramayu sebagai Media Informasi

Publik (Neti Sumiati Hasandinata)

Keenam makalah tersebut akan disajikan dalam dua sesi penyajian, sebagai

moderator adalah Doddy A Hanggi, SH, Kasi Program dan Evaluasi BPPKI

Bandung. Pada kesempatan ini kami juga akan menghadirkan nara sumber dari

FIKOM Unisba, (Santi Indra Astuti, S. Sos., M.Si.) yang akan menyampaikan tentang

“Analisis Isi Media.”

Peserta Seminar

Seminar Internal Peneliti BPPKI Bandung ini dihadiri oleh karyawan dan karyawati

BPPKI Bandung yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional peneliti dan

litkayasa, dan staf dari seksi program dan evaluasi serta staf dari seksi publikasi,

dan narasumber dari Fikom UNISBA yang semuanya berjumlah 40 orang.

Demikian laporan seminar internal peneliti BPPKI Bandung kami sampaikan, tidak

lupa kami menyampaikan penghargaan kepada para peneliti yang telah

menyumbangkan naskah ilmiahnya, yang akan disajikan pada seminar ini. Ucapan

terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu serta nara sumber yang

telah berkenan hadir pada acara ini. Atas nama panitia kami sampaikan

permohonan maaf, jika dalam pelaksanaan seminar ini ada hal-hal yang kurang

berkenan.

Untuk selanjutnya kami memohon perkenan Bapak Kepala BPPKI Bandung untuk

memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi seminar Internal Peneliti

BPPKI Bandung dengan Tema Optimalisasi Akses dan Pemanfaatan Informasi

Publik.

ix

Bilahitaufik walhidayah wasalamualaikum wr. wb.


Ketua Panitia Seminar Internal Peneliti BPPKI Bandung

x

SAMBUTAN DAN PEMBUKAAN SEMINAR

OPTIMALISASI AKSES DAN PEMANFAATAN INFORMASI

PUBLIK

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Selamat Pagi.

Yth. Narasumber, Santi Indra Astuti,.S. Sos., M. Si.

Yang saya hormati, para pejabat struktural di lingkungan BPPKI Bandung, para

penyaji makalah, para pejabat fungsional peneliti, fungsional litkayasa, dan para

peserta seminar

Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena atas

perkenanNyalah pada hari ini kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat,

untuk bersama-sama mengikuti seminar internal BPPKI Bandung dengan tema

“Optimalisasi Akses dan Pemanfaatan Informasi Publik”.

Hadirin yang saya hormati,

saya menyambut baik seminar internal BPPKI Bandung di lingkungan Balai

Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung,

Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang

diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2015 ini. Kegiatan seminar peneliti kali ini

merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan. Seminar ini bertujuan, pertama,

memberikan media atau fasilitasi untuk peningkatan profesionalisme dan

kompetensi fungsional peneliti dan calon fungsional peneliti, dalam penyusunan

karya tulis ilmiah. Kedua, merupakan upaya mendorong adanya iklim yang

kondusif bagi pengembangan organisasi dan peneliti di dalamnya.

Dalam Peraturan LIPI No. 06/E/2013 tentang Kode Etika Peneliti, disebutkan

bahwa peneliti adalah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu

xi

bidang keilmuan, yang tugas utamanya adalah melakukan penelitian ilmiah dalam

rangka mencari kebenaran ilmiah. Oleh karena itu merupakan tugas dan fungsi para

peneliti untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya

melalui kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti melaksanakan kegiatan penelitian,

mengikuti seminar-seminar, mengembangkan keterampilan dan keahliannya,

terlibat dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, dan lain-lain.

BPPKI Bandung saat ini memiliki 10 pejabat fungsional peneliti dengan kepakaran

meliputi: studi komunikasi dan media, jurnalistik, studi kebijakan publik, dan

teknologi dan informatika. Dari 10 peneliti tersebut, 6 (enam) orang berada pada

posisi jabatan Peneliti Madya; 2 (dua) orang peneliti muda; dan 1 (satu) orang

peneliti pertama, sementara calon peneliti 1 (satu) orang. Sudah banyak karya ilmiah

yang dihasilkan oleh peneliti BPPKI Bandung, di mana karya-karyanya tersebut

telah dipublikasikan dalam ke dalam jurnal baik yang ilmiah maupun yang semi

ilmiah. Evaluasi terhadap kinerja peneliti terus dilakukan oleh pihak balai, hal ini

untuk terus meningkatkan kualitas para peneliti. Evaluasi tidak saja dilakukan oleh

para pejabat struktural, namun juga melibatkan pihak luar seperti dari perguruan

tinggi negeri maupun swasta yang ada di Bandung dan juga praktisi di bidang

penelitian di Bandung seperti LIPI.

Tema seminar kali ini memilih topik optimalisasi akses dan pemanfaatan informasi

publik, dengan pertimbangan bahwa saat ini manusia telah memasuki sebuah era

globalisasi, era di mana media massa berkembang sesuai dengan tuntutan reformasi.

Media massa cetak maupun elektronik berkembang cukup pesat dan informasi

semakin marak dan membanjiri berbagai media massa baik cetak maupun

elektronik. Ditambah dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

yang memudahkan manusia untuk bisa mengakses informasi yang diinginkan

kapan saja dan di mana saja. Namun semua perkembangan tersebut belum

dinikmati secara merata oleh masyarakat di Indonesia. Masih banyak masyarakat

terutama di daerah perdesaan yang belum bisa mengakses informasi yang telah

membanjiri berbagai media tersebut. Oleh karenanya diperlukan upaya dari

pemerintah agar informasi-informasi tersebut bisa diakses dan dimanfaatkan secara

mudah oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat di daerah perdesaan.

Dalam seminar kali ini akan dipresentasikan karya tulis ilmiah para peneliti BPPKI

Bandung, yang mengulas atau mengkaji mengenai optimalisasi akses dan

xii

pemanfaatan informasi. Penyusunan karya tulis ilmiah tersebut merujuk pada

standar kompetensi jabatan fungsional peneliti, yang merupakan salah satu

persyaratan yang memang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Melalui kegiatan

seminar ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para peneliti BPPKI

Bandung, sehingga para peneliti dapat memiliki kemampuan yang lebih baik.

Dalam kesempatan kali ini juga saya menyampaikan apresiasi kepada para penyaji

yang telah dengan serius menyiapkan karya tulis ilmiahnya, dan kepada tim panitia

seminar yang telah menyiapkan penyelenggaraan kegiatan seminar ini. Kepada

hadirin, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan seminar ini terdapat

kekurangan. Kepada para penyaji dan peserta seminar saya ucapkan selamat

mengikuti seminar.

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirohman nirohim, seminar “Optimalisasi

Akses dan Pemanfaatan Informasi Publik” resmi dimulai. Semoga Allah SWT

senantiasa meridhoi segala usaha baik kita.


Kepala,

Balai Pengkajian dan Pengembangan

Komunikasi dan Informatika

(BPPKI) Bandung


INFORMASI PUBLIK


MAKALAH PENELITIBPPKI BANDUNG

1

OPTIMALISASI INFORMASI PUBLIK MELALUI RADIO

KOMUNITAS PADA KOMUNITAS NELAYAN

C. Suprapti Dwi Takariani

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung, Jl

Pajajaran No.88 Bandung, Telp. 022-6074983 HP.08122179515

Email: [email protected]

Abstrak

Keterbukaan informasi yang telah digulirkan pemerintah tahun 2008 lalu telah mendorong perkembangan media massa untuk menyebarkan berbagai macam informasi. Berbagai hambatan seperti kondisi geografis dan sumber daya manusia komunitas nelayan menjadikan informasi sulit diakses. Radio Komunitas merupakan media massa yang saat ini berkembang cukup pesat di Indonesia. Perkembangan tersebut sangat menggembirakan karena radio komunitas dapat membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh sebuah komunitas, salah satunya adalah komunitas nelayan. Program-program pemerintah yang berkaitan dengan kebutuhan nelayan bisa dikemas dengan sederhana dan mudah dimengerti oleh komunitas nelayan dan kemudian disiarkan di radio komunitas tersebut. Hal ini akan lebih efektif dan efisien dalam mengoptimalkan informasi dari pemerintah kepada komunitas nelayan. sudah saatnya pemerintah daerah setempat mendorong dan memfasilitasi komunitas nelayan tradisional untuk membangun atau mendirikan radio komunitas nelayan. Banyak manfaat yang akan diterima oleh komunitas nelayan selain akses informasi yang mudah, mereka juga bisa dilatih untuk tidak hanya pasif menerima informasi saja, namun juga bisa aktif dan berpartisipasi untuk memberikan ide-ide yang bermanfaat bagi komunitasnya. Melalui radio komunitas diharapkan pemerataan informasi minimal di komunitas nelayan akan membantu nelayan dalam memenuhi kebutuhan mereka akan informasi. Kata kunci: optimalisasi, informasi publik, radio komunitas.

PENDAHULUAN

Era reformasi yang digulirkan pada

tahun 1998 yang lalu, menjadi tonggak

keterbukaan informasi publik. Kesadaran

akan terbukanya akses informasi dari

berbagai kalangan semakin menguat.

Meski demikian keterbukaan informasi

untuk publik sebenarnya telah tercantum

dalam beberapa peraturan yang disahkan

sebelum era reformasi, antara lain:

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,

dalam pasal 5 ayat 2 disebutkan: “Setiap

orang memunyai hak atas informasi

lingkungan hidup yang berkaitan dengan

peran dalam pengelolaan lingkungan

hidup”. Kemudian Undang-Undang No.

Prosiding Seminar Tahun 2015 “Optimalisasi Akses dan Pemanfaatan Informasi Publik”

2

24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang,

dalam pasal 4 ayat 2, butir a

disebutkan:”Setiap orang berhak untuk

mengetahui rencana tata ruang”.

Lahirnya Undang-Undang No. 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik merupakan wujud dari

komitmen pemerintah Indonesia untuk

menjadikan Indonesia sebagai negara

terbuka dan demokratis. Undang-

Undang yang diberlakukan sejak April

2010 tersebut memberikan jaminan

hukum kepada setiap anggota

masyarakat untuk mendapatkan

informasi dari badan-badan publik.

Undang-Undang tersebut juga

mewajibkan seluruh badan publik di

Indonesia memberi informasi terkait

kepentingan publik kepada masyarakat,

karena mendapatkan informasi

merupakan salah satu dari hak asasi

manusia. Hak untuk mendapatkan

informasi secara jelas tertuang dalam

Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal

28 F yang berbunyi, “Setiap orang berhak

untuk berkomunikasi dan memeroleh

informasi untuk mengembangkan

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta

berhak untuk mencari, memeroleh,

memiliki, menyimpan, mengelola, dan

menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang

tersedia”. Dalam pasal tersebut jelas

ditegaskan bahwa informasi merupakan

kebutuhan pokok bagi setiap manusia,

karena dalam setiap kehidupan manusia

selalu membutuhkan informasi. Hal

tersebut sangat berguna bagi

pengembangan pribadinya, karena tanpa

informasi manusia akan tertinggal dan

tidak mengetahui perkembangan zaman.

Dewasa ini manusia telah

memasuki sebuah era globalisasi, era di

mana media massa berkembang sesuai

dengan tuntutan reformasi. Media massa

cetak maupun elektronik berkembang

cukup pesat dan informasi semakin

marak dan menghiasi berbagai media

massa baik cetak maupun elektronik.

Masyarakat akan lebih mudah

mendapatkan berbagai informasi yang

mereka inginkan melalui berbagai media.

Bahkan media massa saat ini sudah

menjangkau hampir sebagian besar

masyarakat dari berbagai komunitas baik

di perkotaan maupun di perdesaan.

Menurut Schram (1964) dalam Sunarno

(2014:24) bahwa peran utama yang dapat

dilakukan oleh media massa dalam

pembangunan adalah membantu

memperkenalkan perubahan sosial.

Dalam hal ini media massa dapat

dimanfaatkan untuk merangsang proses

pengambilan keputusan,

memperkenalkan usaha modernisasi,

serta menyampaikannya kepada

masyarakat perdesaan. Dengan kata lain

peranan media massa adalah sebagai

agen pembaharu (Agent of Social Change).

Namun membanjirnya informasi di

berbagai media dan kemudahan untuk

mendapatkannya ternyata belum bisa

Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Publik melaui Radio Komunitas pada Komunitas Nelayan C. Suprapti Dwi Takariani

3

dinikmati oleh seluruh masyarakat

Indonesia dari berbagai kalangan dan

berbagai daerah. Berbagai hambatan

yang dirasakan oleh masyarakat

Indonesia dalam mendapatkan informasi

berasal dari kondisi wilayah dan sumber

daya manusianya.

Kondisi geografis wilayah

Indonesia yang menyebabkan ada

wilayah yang berbatasan dengan negara

lain, daerah terpencil dan tertinggal,

menyebabkan wilayah tersebut sulit

menerima siaran dari berbagai media

massa yang disiarkan oleh lembaga

penyiaran di Indonesia, seperti surat

kabar, radio, dan televisi, maupun media

baru seperti internet. Selain kondisi

geografis, akses informasi juga masih

terkendala dengan kondisi sumber daya

manusia (SDM) Indonesia yang masih

belum menguasai teknologi informasi

dan komunikasi. Sehingga mereka masih

sulit untuk mengakses informasi dari

media baru seperti internet yang saat ini

menawarkan banyak informasi secara

mudah, murah, dan cepat.

Sebagai ilustrasi jumlah penduduk

Indonesia pada bulan Juli 2014 adalah

253.609.643 orang. Dengan jumlah

penduduk yang besar, ironisnya,

menurut United Nations Development

Programme, Indeks Pembangunan (IPM)

Indonesia masih berada di peringkat 108

dari 187 negara. Tentu ini berarti buruk

karena semakin rendah peringkat IPM

suatu negara, maka semakin rendah pula

kualitas SDMnya. Itulah yang kurang

dari SDM Indonesia. Ada beberapa

penyebab dari kurangnya kualitas SDM

suatu negara, salah satunya adalah

bidang yang paling mendasar yaitu

pendidikan (Anonim, 2012). Berdasarkan

hasil Sensus Penduduk 2010, persentase

penduduk 5 tahun ke atas berpendidikan

minimal tamat SMP/Sederajat sebesar

40,93 persen. Ini menunjukkan kualitas

SDM menurut tingkat pendidikan

formalnya relatif masih rendah. Angka

Melek Huruf (AMH) penduduk berusia

15 tahun ke atas sebesar 92,37 persen

yang berarti setiap 100 penduduk usia 15

tahun ke atas ada 92 orang yang melek

huruf. Penduduk dikatakan melek huruf

jika dapat membaca dan menulis huruf

latin atau huruf lainnya.

Ilustrasi di atas memerlihatkan

bahwa SDM masyarakat Indonesia masih

rendah, rendahnya SDM tersebut akan

berdampak kepada kemampuan mereka

dalam mengakses informasi publik.

Rachmiatie (2005:215) mengatakan

bahwa kecenderungan masyarakat

Indonesia, dalam perspektif komunikasi,

khususnya di daerah, masih tradisional,

belum demokratis serta bersifat linier

dengan arus informasi dari “atas ke

bawah” (top down). Keterbatasan tersebut

membuat mereka akhirnya hanya pasif

menunggu informasi yang akan

diberikan kepada mereka. Hal ini

didukung dengan hasil kajian dari

masyarakat telematika Indonesia (2001)


4

yang mengungkap bahwa sebagian besar

masyarakat perdesaan di Indonesia

sangat terbatas aksesnya terhadap

berbagai sumber informasi produktif,

bahkan mayoritas dari mereka bersifat

pasif serta tidak memahami hak dan

kewajibannya dalam berkomunikasi

(Winnetou dan Setiawan, 2007). Hasil

penelitian yang dilakukan oleh Badan

Informasi dan Komunikasi Nasional

(2000:137-146)) dalam Rachmiatie

(2005:215) juga mendukung mengenai

kepasifan dari masyarakat tingkat

bawah, yakni “Kategori kelompok

khalayak massa (heterogen dan anonim)

menunjukkan karakteristik pasif, dalam

arti hanya sebagai penerima,

mengonsumsi informasi dengan kualitas

dan kuantitas rendah. Kuantitas rendah

berarti media komunikasi yang

digunakan terbatas, dalam hal kualitas

dengan indikator dari penggunaan isi

(content) media, juga menunjukkan

tingkat yang rendah”

Nelayan merupakan salah satu

komunitas dalam struktur masyarakat di

Indonesia. Mereka tinggal di wilayah

pesisir pantai dan tidak berbeda dengan

masyarakat Indonesia yang tinggal di

daerah terpencil lainnya. SDM nelayan

pada umumnya rendah karena tidak

ditunjang dengan pendidikan yang

memadai, demikian pula dengan akses

terhadap informasi, sangat terbatas.

Kondisi tersebut pada umumnya dialami

oleh nelayan tradisional di Indonesia

tidak terkecuali masyarakat nelayan di

Jawa Barat. Berdasarkan data dari Dinas

Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa

Barat jumlah nelayan di Jawa Barat

adalah 100.354 ribu orang, ini merupakan

jumlah nelayan terbanyak nomor tiga

setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Dari jumlah tersebut sebagian besar

kondisinya masih memrihatinkan.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Jawa Barat, Jafar Ismail

mengatakan, kondisi nelayan di Jawa

Barat saat ini memang terbilang masih

memrihatinkan. "Jumlah nelayan Jawa

Barat saat ini sekitar 100.000 orang. 70

persen ada di pantai Utara dan 30 persen

di pantai Selatan. Pendapatan rata-rata

setiap keluarga nelayan hanya Rp 2,5 juta

per bulan," katanya (Anonim, 2015).

Kemiskinan nelayan juga dibuktikan

dengan hasil penelitian terhadap nelayan

tangkap di Kabupaten Karawang tahun

2015, di mana sebagian besar responden

rata-rata berpenghasilan antara

Rp.500.000 – Rp.750.000 per bulan, di

samping penghasilan yang rendah

pendidikan nelayan di daerah tersebut

juga tergolong rendah pada umumnya

responden pendidikan responden tamat

sekolah dasar atau sederajat (Takariani,

2015). Rendahnya pendapatan nelayan

atau tidak menentunya pendapatan

nelayan memang sangat beralasan,

karena sumber penghasilan nelayan akan

sangat tergantung dari cuaca atau iklim,

jika cuaca sedang bagus mereka akan


5

mendapatkan hasil yang bagus pula jika

cuaca atau iklim kurang mendukung

tidak mustahil pendapatan nelayan akan

berkurang bahkan kadang tidak

mendapatkan hasil sama sekali. Selain itu

nelayan tradisional juga harus bersaing

dengan nelayan-nelayan yang

menggunakan kapal besar, yang secara

otomatis mereka akan lebih banyak

mendapatkan tangkapan ikan dibanding

dengan nelayan kecil. Hal-hal tersebut

menyebabkan nelayan tradisional sulit

untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan

nelayan, mereka perlu dibekali dengan

berbagai informasi yang bisa mendukung

untuk mengembangkan profesinya

sebagai nelayan, seperti bagaimana cara

mendapatkan modal, menjual ikan

dengan harga sesuai pasar, pengolahan

ikan agar bisa bernilai jual tinggi,

informasi tentang cuaca, dan lain-lain.

Rentannya kondisi nelayan tradisional

dan terbatasnya akses informasi tersebut

mengakibatkan banyak program-

program pemerintah di bidang sosial,

ekonomi, dan lain-lain tidak bisa diakses

dengan baik oleh nelayan tradisional.

Sementara seiring dengan

diundangkannya UU KIP media

khususnya media komunikasi massa

berkembang cukup pesat.

Sejalan dengan bertambahnya

media penyiaran khususnya swasta, di

mana kompetisi menjadi sebuah

keharusan, maka perilaku industri

penyiaran akan banyak ditentukan oleh

akumulasi modal yang pada gilirannya

akan menentukan apa dan siapa yang

harus muncul dan dikesampingkan

dalam media penyiaran. Ini berarti isu-

isu permasalahan sosial seperti

pengangguran, orang miskin, dan lain-

lain tidak berpotensi untuk diolah

menjadi komoditas informasi (Rochim,

2011). Demikian pula dengan media

massa yang saat ini dijumpai di

masyarakat nelayan seperti televisi tidak

banyak memberikan informasi yang

dibutuhkan oleh nelayan, karena jika

diamati televisi-televisi swasta yang saat

ini bersiaran tampaknya lebih

mengedepankan unsur hiburannya

daripada unsur - unsur lainnya seperti

informasi dan pendidikan, jikapun ada

hanya menempati porsi yang kecil. Oleh

karena itu kehadiran media komunikasi

yang berbasiskan kearifan lokal menjadi

salah satu alternatif bagi komunitas

nelayan khususnya nelayan tradisional

untuk mengakses informasi sesuai

dengan kebutuhannya.

Salah satu media komunikasi yang

berbasiskan kearifan lokal adalah radio

komunitas, karena radio komunitas

merupakan media massa nirlaba, yang

dimiliki dan dikelola oleh komunitas

tertentu, dan menuntut partisipasi dari

komunitas tersebut. Sehingga konten dari

radio komunitas bisa disesuaikan dengan

kebutuhan masyarakat di komunitas

tersebut. Radio komunitas juga


6

merupakan media massa yang

tampaknya sangat cocok untuk

masyarakat Indonesia yang heterogen.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Rachmiatie (2007:105) mendukung

mengenai hal tersebut. Disebutkan ada

enam hal, pertama, radio komunitas

dapat menumbuhkan partisipasi yang

merupakan kekuatan bagi komunitas

untuk membuka pintu perubahan

kehidupan komunitas; Kedua, melayani

informasi di segala sektor kehidupan

komunitas; Ketiga, mempromosikan dan

merefleksikan budaya, karakter, dan

identitas lokal/komunitasnya; Keempat,

meningkatkan akses untuk penyebaran

informasi secara lisan; Kelima,

merupakan bentuk tanggung jawab

sosial atas kebutuhan komunitasnya;

Keenam, berperan penting dalam

memberikan kekuatan bagi kaum yang

terpinggirkan dan para grass root.

Daerah Pantai Utara (Pantura) Jawa

Barat merupakan daerah yang

perkembangan radio komunitasnya

cukup pesat. Berdasarkan data daerah

Cirebon memiliki jaringan radio

komunitasnya sendiri yang disebut

Jaringan Radio Komunitas Wilayah III

Cirebon disingkat Jarik III Kabupaten

Indramayu juga memiliki jumlah radio

komunitas yang cukup banyak yakni 29

radio komunitas. Sementara itu di daerah

Subang baru 9 radio komunitas

(Lilis,dkk, 2013:146). Berkembangnya

radio komunitas di daerah Pantura

tersebut bisa membantu pemerintah

daerah atau badan publik pemerintah

untuk ikut mendiseminasikan informasi-

informasi khususnya yang berkaitan

dengan nelayan.

Berdasarkan uraian di atas maka

permasalahan yang akan diangkat dalam

kajian ini adalah bagaimana

mengoptimalkan informasi publik

melalui radio komunitas pada

masyarakat nelayan tradisional? Tujuan

yang ingin dicapai dalam kajian ini

adalah ingin menganalisis optimalisasi

informasi publik melalui radio

komunitas pada masyarakat nelayan

tradisional.

PEMBAHASAN

Komunitas Nelayan

Sebelum membahas mengenai

komunitas nelayan, maka akan penulis

uraikan terlebih dahulu beberapa

pendapat mengenai istilah komunitas.

Secara konseptual kata komunitas berasal

dari kata community yang berarti ikatan

tertentu dari hasil interaksi sosial di

masyarakat. Komunitas menurut Hillery

(1955), Jonassen (1959), dan Wills (1977)

adalah sekelompok orang yang hidup

dalam suatu wilayah tertentu, yang

memiliki pembagian kerja yang berfungsi

khusus dan saling bergantung

(interdependent), serta memiliki sistem

sosial budaya, yang mengatur kegiatan

para anggota, memiliki kesadaran akan


7

kesatuan dan perasaan memiliki, serta

mampu bertindak secara kolektif dengan

cara yang teratur (Horton dan Hunt, Terj.

Ram dan Sobari, 1999:129 dalam

Rachmiatie, 2007:72).

Komunitas juga bisa dikatakan

sebagai suatu unit atau kesatuan sosial

yang terorganisasikan dalam kelompok-

kelompok dengan kepentingan bersama

(communities of common interest), baik

yang bersifat fungsional maupun yang

memunyai territorial (Siwi, 2012). Istilah

komunitas dalam batas-batas tertentu

dapat menunjuk pada warga sebuah

dusun (dukuh atau kampung), desa,

kota, suku, atau bangsa. Dalam

perspektif sosiologi komunitas dapat

dibedakan dari masyarakat lebih luas

(society) melalui kedalaman perhatian

bersama (a community of interest) atau

oleh tingkat interaksi yang tinggi (an

attachment community). Para anggota

komunitas memunyai kebutuhan

bersama (common needs).

Sementara itu Nasrullah (2012:138)

mengatakan definisi komunitas adalah:

(1) Terbentuk dari sekelompok; (2) Saling

berinteraksi secara sosial di antara

anggota kelompok itu; (3) Berdasarkan

adanya kesamaan kebutuhan atau tujuan

dalam diri mereka atau di antara anggota

kelompok yang lain; (4) Adanya wilayah-

wilayah. Faktor utama yang menjadi

dasar suatu komunitas adalah adanya

interaksi yang lebih besar di antara para

anggotanya sehingga menumbuhkan

rasa keterikatan dan keakraban yang

menimbulkan kenyamanan bagi para

anggotanya. Umumnya mereka memiliki

kebiasaan-kebiasaan yang sama,

meskipun hanya sebagian yang

menjalankan tradisi yang dimiliki

(Rachmiatie, 2007:72).

Dari definisi-definisi di atas, terlihat

bahwa terdapat hal yang sama, seperti

adanya kebutuhan, kepentingan, dan

kebiasaan yang sama di antara para

anggota komunitas dan mereka saling

berinteraksi satu dengan yang lainnya

untuk menjalankan aktivitas bersama.

Nelayan sendiri bisa diartikan

sebagai masyarakat yang hidup, tumbuh,

dan berkembang di kawasan pesisir,

yakni suatu kawasan transisi antara

wilayah darat dan laut. Sebagai suatu

sistem, masyarakat nelayan terdiri atas

kategori-kategori sosial yang membentuk

kekuatan sosial. Mereka juga memiliki

sistem nilai dan simbol-simbol

kebudayaan sebagai referensi perilaku-

perilaku mereka sehari-hari. Faktor

budaya ini menjadi pembeda masyarakat

nelayan dari kelompok masyarakat

lainnya (Sipahelut dalam Takariani,

2015:3). Sedangkan dalam ketentuan


tentang Perikanan, mengatur dan

membedakan pengertian nelayan

menjadi dua yaitu nelayan dan nelayan

kecil. Dalam pasal 1 angka 10, nelayan

adalah orang yang mata pencahariannya

melakukan penangkapan ikan,


8

sedangkan pada pasal 1 angka 11 yang

dimaksud nelayan kecil adalah orang

yang mata pencahariannya melakukan

penangkapan ikan untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari dengan

menggunakan kapal perikanan

berukuran paling besar 5 (lima) Gross

Ton (GT). Penjelasan pasal 18 ayat (6)

Undang-Undang Republik Indonesia No.

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, yang dimaksud dengan “nelayan

kecil” adalah nelayan masyarakat

tradisional yang menggunakan bahan

dan alat penangkapan ikan secara

tradisional. Retnowati (2011:152)

mengatakan bahwa nelayan tradisional

adalah orang perorangan yang

pekerjaannya melakukan penangkapan

ikan dengan menggunakan perahu dan

alat tangkap yang sederhana

(tradisional). Dengan keterbatasan

perahu maupun alat tangkapnya, maka

jangkauan wilayah penangkapannya pun

menjadi terbatas biasanya hanya berjarak

6 mil laut dari garis pantai. Nelayan

tradisional ini biasanya adalah nelayan

yang turun temurun yang melakukan

penangkapan ikan untuk mencukupi

kebutuhan hidupnya.

Sementara jika dilihat dari ciri-ciri

komunitas nelayan berdasarkan data dari

Dinas Perikanan dan Kelautan (2012)

adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi mata pencaharian,

nelayan adalah mereka yang

aktivitasnya berkaitan dengan

lingkungan laut dan pesisir atau

mereka yang menjadikan perikanan

sebagai matapencahariannya.

2. Dilihat dari segi cara hidup,

komunitas nelayan adalah komunitas

gotong royong. Kebutuhan gotong

royong dan tolong menolong terasa

sangat penting pada saat mengatasi

keadaan yang menuntut pengeluaran

biaya besar dan pengerahan tenaga

yang banyak, seperti saat berlayar,

membangun rumah, atau tanggul

penahan gelombang di sekitar desa.

3. Segi keterampilan. Pekerjaan sebagai

nelayan adalah pekerjaan berat

namun pada umumnya mereka

hanya memiliki keterampilan

sederhana. Kebanyakan mereka

bekerja sebagai nelayan adalah

profesi yang diturunkan oleh orang

tua, bukan sesuatu yang dipelajari

secara profesional.

4. Dilihat dari teknologi peralatan

tangkap yang digunakan nelayan

dapat dibedakan dalam dua kategori,

yaitu nelayan modern dan nelayan

tradisional. Nelayan modern

menggunakan teknologi

penangkapan yang lebih canggih

dibandingkan dengan nelayan

tradisional (Dinas Perikanan dan

Kelutan Jawa Barat, 2013).

Melihat beberapa definisi dari

komunitas dan nelayan di atas, tampak

bahwa komunitas nelayan adalah mereka

yang aktivitasnya menangkap dan


9

mengelola ikan di laut dan memiliki

kesamaan-kesamaan seperti adanya

kebutuhan, kepentingan, dan kebiasaan

yang sama di antara komunitas dan

mereka saling berinteraksi satu dengan

yang lainnya untuk menjalankan

aktivitas bersama yakni aktivitas yang

berkaitan dengan kenelayanan.

Dalam kajian ini nelayannya

dibatasi pada komunitas nelayan

tradisional di Jawa Barat, di mana

mereka melakukan aktivitas menangkap

ikan di laut dengan menggunakan alat-

alat yang sederhana dan profesi mereka

sebagai nelayan biasanya didapat secara

turun temurun. Sebagai nelayan

tradisional pada umumnya mereka

masuk dalam kategori miskin dengan

tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat

pendidikan khususnya bagi nelayan

tradisional tidaklah dianggap penting

untuk bekal bekerja mencari ikan di laut,

karena pekerjaan sebagai nelayan

merupakan pekerjaan kasar yang lebih

banyak mengandalkan otot dan

pengalaman, maka setinggi apapun

tingkat pendidikan nelayan itu tidaklah

memberikan pengaruh terhadap

kecakapan mereka dalam melaut. Faktor-

faktor yang menyebabkan kemiskinan

pada nelayan khususnya nelayan

tradisional menurut Kusnadi (2003:19)

dapat dikategorikan menjadi dua yakni

kemiskinan yang berasal dari faktor

internal dan eksternal. Kemiskinan yang

berasal dari faktor internal nelayan

adalah:

1. Keterbatasan kualitas sumber daya

manusia nelayan;

2. Keterbatasan kemampuan modal

usaha dan teknologi penangkapan;

3. Hubungan kerja dalam organisasi

penangkapan yang seringkali kurang

menguntungkan nelayan;

4. Kesulitan melakukan diversifikasi

usaha penangkapan;

5. Ketergantungan yang tinggi terhadap

okupasi melaut;

6. Gaya hidup yang dipandang boros,

sehingga kurang berorientasi ke

masa depan.

Sedangkan faktor kemiskinan yang

berasal dari faktor eksternal adalah:

1. Kebijakan pembangunan perikanan

yang lebih berorientasi pada

produktivitas untuk menunjang

pertumbuhan ekonomi nasional dan

parsial;

2. Sistem pemasaran hasil perikanan

yang lebih menguntungkan

pedagang perantar;

3. Kerusakan ekosistem pesisir laut dan

laut karena pencemaran dari wilayah

darat, praktik penangkapan ikan

dengan bahan kimia, perusakan

terumbu karang, dan konversi hutan

bakau di kawasan pesisir;

4. Penggunaan peralatan tangkap ikan

yang tidak ramah lingkungan;

5. Penegakan hukum yang lemah

terhadap perusak lingkungan;


10

6. Terbatasnya teknologi pengolahan

pasca panen;

7. Terbatasnya peluang kerja di sector

non perikanan yang tersedia di desa

nelayan;

8. Kondisi alam dan fluktuasi musim

yang tidak memungkinkan nelayan

melaut sepanjang tahun;

9. Isolasi geografis desa nelayan yang

mengganggu mobilitas, jasa, modal,

dan manusia.

Faktor internal dan eksternal yang

menjadi penyebab kemiskinan di atas

menurut hemat penulis bersumber dari

kurangnya akses nelayan terhadap

informasi. Informasi-informasi yang

berkaitan dengan kebutuhan nelayan

sampai saat ini belum bisa dengan

mudah diakses oleh nelayan. Sementara

berkembangnya media massa seiring

dengan era keterbukaan informasi masih

sedikit yang mengupas informasi khusus

untuk nelayan utamanya untuk nelayan

tradisional. Televisi yang merupakan

media massa yang hampir dimiliki oleh

sebagian besar masyarakat termasuk

komunitas nelayan (berdasarkan hasil

penelitian tentang Opini Nelayan tentang

Informasi Publik di Kabupaten karawang

Provinsi Jawa Barat, dimiliki oleh hampir

seluruh nelayan yang menjadi sampel

penelitian) belum memberikan informasi

yang sesuai dengan keinginan nelayan,

karena tampaknya saat ini televisi lebih

banyak berisi unsur hiburannya.

Komunitas Nelayan dan Kemudahan

Akses Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan

pokok setiap orang, bagi pengembangan

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta

merupakan bagian penting bagi

ketahanan nasional. Informasi juga

memainkan peran yang cukup penting

dalam setiap aspek kehidupan manusia,

karena informasi memungkinkan

seseorang dapat mengembangkan

berbagai ide-ide, dengan informasi

seseorang juga bisa mendapatkan

berbagai peluang yang bisa bermanfaat

bagi diri dan kelompoknya. Hal tersebut

juga terkait dengan fitrah manusia yang

berhak untuk mendapatkan informasi

karena informasi merupakan salah satu

bagian integral dari komunikasi

antarmanusia.

Pada masyarakat modern,

kebutuhan atas informasi semakin

banyak dan semakin urgen.

Perkembangan teknologi komunikasi

turut mendorong perkembangan

informasi. Setiap detik, informasi terus

menyebar dari satu tempat ke tempat lain

dengan cepat akibat perkembangan

teknologi komunikasi. Setiap hari

seseorang disuguhi informasi dari

belahan dunia yang berbeda nyaris pada

saat bersamaan. Batas-batas antar negara

seolah menjadi hilang (borderless world)

akibat pesatnya perkembangan

informasi. Tidak ada satu pun negara

yang bisa secara mutlak menghambat


11

pesatnya laju arus informasi

(Subagiyo,2009).

Sebagian negara mengatur akses

terhadap informasi itu ke dalam

konstitusinya. Sebagian lagi mengatur

dalam undang-undang khusus dengan

beragam sebutan. Hak atas informasi di

berbagai negara dianggap sebagai bagian

dari kebebasan berekspresi dan

kebebasan pers. Negara yang sudah

memiliki undang-undang khusus

mengenai akses informasi antara lain

Amerika Serikat, Denmark, Norwegia,

Belanda, Prancis, Australia, Selandia

Baru, Kanada, India, Hungaria, Korea

Selatan, Irlandia, Israel, Jepang, Afrika

Selatan, dan Thailand. Pada hakikatnya,

jaminan dan perlindungan akses

terhadap informasi di negara-negara

tersebut dilandasi upaya

mengembangkan tata kelola

pemerintahan yang baik.

Di Indonesia secara yuridis formal

hak atas informasi telah ditegaskan

dalam Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945, karena hak atas

informasi adalah salah satu hak asasi

manusia. Dalam pasal 28 F UUG 1945

disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk

berkomunikasi dan memeroleh informasi

untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memeroleh, memiliki,

menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang

tersedia”.

Pemerintah Indonesia telah

menunjukkan komitmen untuk

menjadikan Indonesia sebagai negara

terbuka dan demokratis dengan

diterapkannya Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (UU KIP). Undang-

Undang yang diberlakukan sejak April

2010 tersebut memberikan jaminan

hukum kepada setiap anggota

masyarakat untuk meminta informasi

dari badan-badan publik. Undang-

Undang tersebut juga mewajibkan

seluruh badan publik di Indonesia

memberi informasi publik kepada

masyarakat yang membutuhkannya.

Salah satu permasalahan mendasar

optimalisasi akses informasi bagi

masyarakat di masa lalu adalah

banyaknya hambatan masyarakat untuk

mengakses dan memeroleh informasi.

Selain kondisi geografis dan fator SDM

khususnya nelayan, pemerintah sendiri

tampaknya belum optimal dalam

mendiseminakan berbagai informasi

yang terkait dengan kebutuhan

masyarakat khususnya masyarakat

nelayan yang tinggal di perdesaan.

Keluarnya UU KIP, tersebut juga

telah memberi peluang pada media

massa baik cetak maupun elektronik

untuk berkembang dan juga media baru

seperti internet. Perkembangan tersebut

menjadikan media massa dan media baru


12

berlomba-lomba memberikan berbagai

informasi kepada khalayaknya, ditambah

dengan perkembangan teknologi

komunikasi dan informasi, akses segala

informasi sangat terbuka.

Perkembangan media tersebut

sayangnya belum banyak dinikmati oleh

seluruh masyarakat. Komunitas nelayan

di Jawa Barat, belum semuanya bisa

menikmati perkembangan media yang

begitu pesat yang menyajikan berbagai

macam informasi. Seperti internet

misalnya belum semua daerah nelayan di

Jawa Barat terhubung dengan internet,

jika sudah terhubungpun masih banyak

kendalanya seperti SDM nya yang belum

bisa mengakses internet dan kondisi

geografis yang jaringan yang tidak

bagus. Demikian pula dengan media

massa lainnya seperti surat kabar dan

radio, sudah banyak nelayan yang tidak

memiliki radio dan surat kabar belum

masuk hingga ke daerah nelayan, sesuai

dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh penulis beberapa waktu yang lalu di

daerah nelayan di Kabupaten Karawang.

Kondisi di atas bisa jadi juga

dialami oleh komunitas nelayan lainnya

khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Nelayan hanya bisa mengakses informasi

melalui televisi, petugas penyuluh

perikanan, dan ketua kelompok/rukun

nelayan. Namun baru sedikit informasi

yang dibutuhkan nelayan yang

didapatkan dari media televisi maupun

yang diberikan oleh media interpersonal

tersebut. Dahlan (1997:5) dalam

Widiastuti (2010:315) mengatakan

pemerataan pembangunan hanya

dimungkinkan seiring dengan

pemerataan informasi dan komunikasi.

Upaya pemerataan apapun tanpa

diimbangi dengan pemerataan informasi

dan komunikasi yang terjadi justru akan

terjadi kesenjangan, kesenjangan pada

akhirnya akan menimbulkan kemiskinan.

Setiawan (1989:3) dalam Widiastuti

(2010:315) mengatakan informasi

seringkali tidak bisa mencapai

masyarakat hingga ke tingkat paling

bawah karena pada umumnya informasi

disampaikan melalui jaringan formal.

Misalnya informasi mengenai bantuan

yang seharusnya ditujukan untuk

masyarakat desa ternyata tertahan di elit

desa setelah itu informasi dimanfaatkan

oleh elit desa dan untuk kepentingan

keluarganya dan dirinya.

Radio komunitas bisa menjadi salah

satu alternatif yang dianggap efektif

untuk penyebaran informasi dari

pemerintah hingga ke masyarakat tingkat

bawah, karena radio komunitas

merupakan media yang bisa terjangkau

oleh masyarakat di suatu komunitas.

Optimalisasi Informasi Publik Melalui

Radio Komunitas

Membanjirnya informasi melalui

berbagai media sebagai dampak dari

diberlakukannya Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik beberapa


13

tahun silam tampaknya tidak dapat

dihindari oleh masyarakat. Namun

membanjirnya informasi tersebut tidak

semuanya bisa dinikmati oleh seluruh

masyarakat di Indonesia, karena berbagai

keterbatasan dan hambatan sehingga

informasi tersebut tidak bisa diakses

dengan mudah oleh seluruh masyarakat.

Keterbatasan masyarakat dalam

mengakses informasi yang saat ini

melimpah ruah di berbagai media

memang sangat disayangkan. Oleh

karena itu diperlukan sebuah media yang

bisa mengoptimalkan akses terhadap

informasi publik. Mengoptimalkan yang

menurut KBBI adalah memberikan yang

terbaik, dapat dikatakan optimalisasi

akses adalah tindakan atau upaya yang

terbaik yang harus dilakukan oleh

pemerintah daerah dalam

menyebarluaskan informasi melalui

media yang bisa memberikan

kemudahan akses informasi.

Salah satu media massa yang

dianggap bisa memberikan kemudahan

akses informasi bagi masyarakat

Indonesia yang heterogen adalah radio

komunitas. Radio komunitas merupakan

madia massa yang pertumbuhannya kian

berkembang dari hari ke hari setelah

diberlakukannya Undang-Undang No. 32

Tahun 2002 tentang Penyiaran. Subarkah

(2008) dalam Takariani (2013:24)

menyebutkan bahwa jumlah radio

komunitas semakin bertambah di

berbagai pelosok tanah air, seolah-olah

ingin mengimbangi jumlah gabungan

radio komersial dan radio publik di

tanah air. Radio dengan beragam

komunitas saat ini muncul di berbagai

wilayah Indonesia, dengan berbagai

jenisnya seperti komunitas mahasiswa,

komunitas petani, komunitas pedagang,

komunitas agama, komunitas nelayan,

dan lain-lain. Hal ini mencerminkan

heterogenitas masyarakat Indonesia dan

kebutuhan komunitas akan media.

Pesatnya perkembangan radio komunitas

juga dipengaruhi dengan tingginya

keinginan dan kesempatan komunitas

untuk menyelesaikan beberapa persoalan

yang ada di komunitasnya. Prakoso dan

Nugent, (2007) dalam Lilis,dkk (2013:146)

mengatakan berdasarkan databasis

Jaringan Radio Komunitas Indonesia

(JRKI), radio komunitas saat ini terdapat

di 20 provinsi. Data jumlah radio

komunitas yang ada di Indonesia per

Juni 2007 ialah sebanyak 680 radio

komunitas. Provinsi dengan jumlah radio

komunitas terbanyak ialah Jawa Barat

yakni 348. Hal ini menunjukkan bahwa

betapa perkembangan jumlah radio

komunitas di Jawa Barat begitu pesat

dibandingkan daerah lainnya. JRKI Jawa

Barat sendiri berdiri sejak tahun 2002

dengan 48 radio komunitas. Bahkan, di

Jawa Barat ada sejumlah jaringan radio

lain, seperti jaringan radio suara petani

atau nelayan yang memiliki anggota 280

stasiun radio serta JRKTI yang

beranggotakan 30 stasiun radio. Ini


14

artinya, selain dari radio komunitas yang

telah terdaftar di KPID, ternyata masih

ada radio komunitas petani dan nelayan

yang belum menjadi anggota JRKI

dengan jumlah yang cukup fantastis.

Berbeda jauh pada awal

kemunculannya, sebagai lembaga

penyiaran, radio komunitas sangat

dikucilkan, karena dianggap sebagai

radio ilegal. Padahal di negara-negara

maju keberadaan radio komunitas sangat

dibutuhkan dan sudah banyak mengkaji

tentang manfaat dari radio komunitas.

Bahkan menurut KPI (2009), di sejumlah

negara di benua Afrika, radio-radio

komunitas menjadi garda terdepan

dalam membendung penyebaran HIV

(Suara, 2011).

Berkembangnya media komunitas

khususnya radio komunitas tidak

terlepas dari semakin meningkatnya

kebutuhan masyarakat akan informasi-

informasi lokal atau informasi yang

relevan dengan kebutuhan komunitas

tersebut.

Konsep radio komunitas sendiri

pada awalnya berakar dari aktivitas

kelompok buruh tambang di Bolivia dan

Columbia pada akhir 1940an, yang

memakai radio sederhana sebagai alat

untuk menyatukan diri dan memperbaiki

kondisi pekerjaannya.

Di Eropa pada tahun 1960–1970an,

radio ilegal yang melawan monopoli

pemerintah di dunia penyiaran

mengembangkan konsep tersebut dan

disesuaikan dengan perkembangan

penyiaran saat ini, sebagai ‘radio untuk,

mengenai, dan oleh masyarakat’. Di

benua Afrika, radio komunitas

berkembang sebagai alat demokrasi

setelah jatuhnya rezim apartheid di Afrika

Selatan.

Di Asia, organisasi donor

internasional seperti UNESCO dan juga

institusi penyiaran nasional lebih banyak

terlibat dalam mengintroduksikan radio

komunitas daripada kelompok lokal

(Fraser dan Estrada 2001:6 dalam

Jurriens, 2003:117).

Sementara di Indonesia istilah

media komunitas mulai dipakai oleh

masyarakat pada awal tahun 2000

dengan munculnya buletin komunitas

“Angkringan” yang digagas oleh

sekelompok anak muda di Timbulharjo,

Yogyakarta, buletin Forum Warga Kamal

Muara, “Fokkal” buletin Forum Warga

Kalibaru dan beberapa Forum Warga di

Bandung. Memasuki tahun 2001,

kelompok anak muda yang mengelola

buletin Angkringan di Timbulharjo mulai

mengembangkan radio komunitas, yang

mereka sebut Radio Angkringan FM,

kemudian menginspirasi Paguyuban

Pengembangan Informasi Terpadu

(PINTER) di Terban Yogyakarta untuk

mendirikan Panagati FM, Forum Warga

Cibangkong (FWC) mendirikan radio

komunitas Cibangkong di Bandung,

Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera

(FM2S) mendirikan radio komunitas


15

Majalaya Sejahtera (MASE) dan Forum

Komunikasi Warga Kamal Muara

mendirikan radio komunitas Kamal

Muara di Jakarta. Pada bulan Februari

2002 beberapa radio komunitas yang

digagas oleh forum warga mulai terlibat

advokasi Rencana Undang-Undang

(RUU) Penyiaran, revisi UU No. 24 tahun

1997 tentang Penyiaran (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3701), hingga

radio komunitas kemudian diakui

keberadaannya dan UU No.32 Tahun

2002 tentang Penyiaran menjadi payung

hukumnya (Aninim, 2015).

Sebagai media komunikasi, radio

komunitas memiliki fungsi yang sama

dengan radio-radio komersial lainnya,

selain berfungsi sebagai kontrol sosial

radio komunitas juga berfungsi

mendidik, memberi informasi, dan

menghibur pendengarnya. Keempat

fungsi tersebut merupakan bagian

terpenting dari radio komunitas. Radio

komunitas sendiri merupakan lembaga

layanan nirlaba yang dimiliki dan

dikelola oleh komunitas tertentu,

umumnya melalui yayasan atau asosiasi.

Tujuannya adalah untuk melayani dan

memberikan manfaat kepada komunitas

di mana lembaga penyiaran tersebut

berada (Fraser dan Estrada, 2001:3).


tentang Penyiaran menyatakan bahwa :

“Lembaga penyiaran komunitas

merupakan lembaga penyiaran

yang berbentuk badan hukum

Indonesia, didirikan oleh komunitas

tertentu, bersifat independen, dan

tidak komersial, dengan daya

pancar rendah, luas jangkauan

wilayah terbatas, serta untuk

melayani kepentingan

komunitasnya”.

Ada banyak manfaat yang dimiliki

oleh radio komunitas, seperti

dikemukakan oleh The National

Community Radio Forum (NCRF), yakni:

(Rachmiatie, 2007:82)

1. Partisipasi merupakan kekuatan

bagi komunitas untuk membuka

pintu perubahan kehidupan

komunitas;

2. Melayani informasi di segala sector

kehidupan komunitas;

3. Memromosikan dan merefleksikan

budaya, karakter, dan identitas

lokal/komunitasnya;

4. Meningkatkan akses untuk

penyebaran informasi secara lisan;

5. Merupakan bentuk tanggung jawab


6. Berperan penting sebagai pemberi

kekuatan bagi kaum yang

terpinggirkan.

Radio komunitas sendiri saat ini

juga sering disebut sebagai radio sosial,

radio pendidikan, atau radio alternatif.

Radio komunitas merupakan lembaga

penyiaran yang memberikan pengakuan


16

secara signifikan terhadap peran

supervisi dan evaluasi oleh anggota

komunitasnya melalui sebuah lembaga

supervisi yang khusus didirikan untuk

tujuan tersebut, dimaksudkan untuk

melayani komunitas tertentu saja dan

(karenanya) memiliki daerah jangkauan

yang terbatas (Gazali dalam Anwarudin,

2010). Pemerintah telah menyediakan

frekuensi khusus untuk radio komunitas

yaitu di 107.7-9 FM. Karena frekuensinya

yang khusus maka harus dipastikan daya

pancar radio komunitas terbatas supaya

tidak bertabrakan dengan radio

komunitas yang lainnya. Lucas FB (2003)

dalam Pramudia (2007:14) mengatakan

bahwa radio komunitas adalah radio

yang dirancang dan dioperasikan oleh,

dengan, untuk, dan dari komunitas itu

sendiri (by, with, for, and of the people).

Penyiaran komunitas bisa dikatakan

merepresentasikan pengembangan

komunikasi dua arah secara massal

untuk mencapai perubahan dan

pembangunan manusia secara holistik.

Pendekatan radio berbasis

komunitas, bukan mengisolasi

audiennya, melainkan membangun

hubungan antara penyiar dan

masyarakat pendengar pada dimensi

yang lain.

Konsep penyiaran komunitas

membawa sebuah misi, orientasi,

komitmen, dan perhatian berdasarkan

perkembangan kebutuhan masyarakat.

Penyiaran bisa dilakukan dengan cara

menciptakan siaran yang berkualitas,

bermartabat, mampu menyerap dan

merefleksikan aspirasi masyarakat yang

beraneka ragam, termasuk untuk

mencegah dampak negatif dari informasi

nasional (Kia, 2011). Hal ini tentunya

sangat berbeda dengan lembaga

penyiaran komersial, yang penyampaian

informasinya cenderung dirancang

secara top-down dari atas ke bawah,

masyarakat dianggap pasif dan hanya

sebagai objek.

Radio komunitas bisa dimanfaatkan

untuk mengangkat isu-isu lokal yang

sangat relevan dan dibutuhkan oleh

masyarakat. Radio komunitas sebagai

salah satu bagian dari sistem penyiaran

Indonesia secara praktik bisa ikut

berpartisipasi dalam penyampaian

informasi yang sesuai dengan kebutuhan

komunitasnya, baik menyangkut aspirasi

warga masyarakat maupun program-

program yang dilakukan pemerintah

untuk bersama-sama menggali masalah

dan mengembangkan potensi yang ada

di lingkungannya. Karena lebih

menonjolkan unsur lokalitas dan

komunitasnya sudah barang tentu tiap-

tiap radio komunitas akan berbeda-beda

dalam setiap proses produksinya. Radio

komunitas nelayan tentunya akan

memrioritaskan program-programnya

yang khusus berkaitan dengan

kebutuhan nelayan.

Kehadiran radio komunitas juga

akan membantu mempermudah akses


17

informasi bagi nelayan khususnya

nelayan tradisional. Pemerintah daerah

setempat atau badan publik pemerintah

bisa menyisipkan informasi-informasi

yang sangat dibutuhkan oleh nelayan

seperti program pemberdayaan untuk

nelayan, melalui radio komunitas. Radio

komunitas juga bisa menggali informasi

mengenai harga ikan dari sumber yang

kredibel sehingga nelayan tidak

dipermainkan oleh para tengkulak yang

membeli ikan tidak sesuai dengan harga

pasar. Masalah modal misalnya yang

selama ini menjadi kendala utama

nelayan tradisional, radio komunitas bisa

menjadi media untuk menjembatani

nelayan dengan para pemberi modal agar

nelayan tradisional mendapatkan

informasi mengenai cara mendapatkan

modal dari pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang

penulis lakukan terhadap nelayan

tradisional di Kabupaten Karawang,

selama ini mereka mendapat modal dari

“Bank Harian”, “Bank Harian”

merupakan istilah yang digunakan oleh

nelayan di Kabupaten Karawang

terhadap orang yang meminjami

sejumlah modal kepada mereka

(Takariani, 2015). Selama ini mereka

memang tidak mengetahui bagaimana

cara mendapatkan modal untuk

kelangsungan pekerjaan mereka sebagai

nelayan, apalagi jika tiba musim paceklik,

musim di mana nelayan tidak

mendapatkan hasil tangkap seperti yang

diharapkan. Informasi-informasi seperti

inilah yang selama ini belum bisa diakses

para nelayan di media massa

konvensional seperti televisi, radio, dan

surat kabar. Selain itu radio komunitas

juga bisa mengangkat potensi-potensi

yang ada pada komunitas nelayan

sehingga mereka bisa mengelola dan

mengolah hasil yang mereka dapatkan

tentunya dengan pembinaan,

pendampingan dan akses informasi

dengan mudah.

Pada perkembangannya, radio

komunitas menempati peran dan posisi

yang cukup strategis dalam mendorong

penguatan masyarakat melalui informasi.

Beberapa praktik yang telah dilakukan

oleh radio komunitas di beberapa tempat

telah memberikan bukti bahwa radio

komunitas dapat berperan aktif dalam

memberikan pembelajaran-pembelajaran

terhadap rakyat untuk dapat terlibat

dalam setiap proses penyelenggaraan

kebijakan publik, baik itu dengan

melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi

kebijakan, menjadi clearing house bagi

pengelola program pembangunan serta

melakukan monitoring terhadap praktik-

praktik penyelenggaraan kebijakan

public (Suryandaru, 2013).

Ada banyak manfaat dari radio

komunitas sebagai penyebar informasi,

menurut The National Community Radio

Forum (NCRF) dalam Rachmiatie

(2005:219), yaitu forum radio komunitas


18

yang sudah memiliki 54 negara sebagai

anggotanya di dunia adalah:

1) Berpartisipasi. Merupakan kekuatan

bagi komunitas untuk membuka

pintu perubahan kehidupan

komunitas;

2) Melayani informasi di segala sektor

kehidupan komunitas;

3) Memromosikan dan merefleksikan

budaya, karakter, dan identitas

lokal/komunitasnya;

4) Meningkatkan akses untuk

penyebaran informasi secara lisan;

5) Merupakan bentuk tanggung jawab


6) Berperan penting sebagai pemberi

kekuatan bagi kaum yang

terpinggirkan.

Manfaat-manfaat tersebut di atas

yang tampaknya belum disadari oleh

masyarakat, khususnya masyarakat yang

kurang mudah mengakses informasi

karena beberapa hambatan atau kendala.

Hadirnya radio komunitas di suatu

lingkungan komunitas tertentu bisa

memberikan nuansa baru karena media

tersebut akan memberikan pengaruh

yang cukup besar dalam lingkungan di

komunitas tersebut. Di sisi lain akan

terlihat bahwa radio komunitas akan

menjadi simpul informasi bagi sebuah

sistem informasi dalam sebuah

komunitas (Usodo, dkk, 2008 dalam

Feriawan, dkk, 2013:3). Kesejahteraan

komunitas nelayan tradisional dapat

diwujudkan dengan mengoptimalkan

informasi melalui radio komunitas.

Bagi komunitas nelayan tradisional

yang selama ini mereka pasif atau sulit

untuk mengakses informasi karena

kekurangtahuan atau ketiadaan media

yang bisa menjembatani nelayan untuk

mendapatkan informasi, radio komunitas

bisa dijadikan sebagai media alternatif

untuk mengatasi hal tersebut. Meskipun

hal ini kurang sejalan dengan ciri khas

dari radio komunitas itu sendiri, di mana

ide-ide atau program siaran seharusnya

berasal dari warga komunitas.

PENUTUP

Keterbukaan informasi yang

beberapa waktu lalu telah diformalkan

oleh pemerintah Indonesia yakni dengan

disahkannya Undang-Undang No.14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, berdampak pada

membanjirnya berbagai macam informasi

di berbagai media yang muncul seiring

dengan diberlakukannya undang-

undang tersebut.

Tidak semua masyarakat Indonesia

yang terdiri dari beragam komunitas bisa

mengakses informasi dengan mudah.

Komunitas nelayan tradisional di

Kabupaten Karawang merupakan

sebagian kecil dari komunitas yang ada

di Indonesia dan kebutuhan akan

informasi belum sepenuhnya terpenuhi.

Akses mereka terhadap informasi baru


19

sebatas dari media interpersonal seperti

petugas penyuluh perikanan dan ketua

kelompok nelayan. Sedangkan media

massa seperti televisi, radio, dan surat

kabar belum banyak memberikan

informasi seperti yang diinginkan oleh

nelayan.

Radio komunitas merupakan media

komunikasi dan informasi yang saat ini

berkembang cukup pesat di berbagai

komunitas yang ada di Indonesia. Radio

komunitas merupakan media massa yang

diharapkan bisa mengoptimalkan

penyebaran informasi terutama informasi

yang berkaitan dengan kebutuhan

komunitas tersebut dan mudah diakses

oleh nelayan.

Informasi-informasi yang dikemas

secara sederhana dan sesuai dengan

keinginan komunitas atau masyarakat ,

akan mudah diterima, dan mereka bisa

sekaligus berpartisipasi aktif di

dalamnya

Program-program pemerintah yang

berkaitan dengan kebutuhan nelayan

bisa dikemas dengan sederhana dan

mudah dimengerti oleh komunitas

nelayan dan kemudian disiarkan di radio

komunitas tersebut, hal ini akan lebih

efektif dan efisien dalam

mengoptimalkan informasi dari badan

publik pemerintah kepada masyarakat.

Melihat begitu pentingnya akses

informasi bagi nelayan khususnya

nelayan tradisional, sudah saatnya

pemerintah daerah setempat mendorong

dan memfasilitasi komunitas nelayan

tradisional untuk membangun atau

mendirikan radio komunitas nelayan.

Banyak manfaat yang akan diterima

oleh komunitas nelayan selain akses

informasi yang mudah, mereka juga bisa

dilatih untuk tidak hanya pasif menerima

informasi saja, namun juga bisa aktif dan

berpartisipasi untuk memberikan ide-ide

yang bermanfaat bagi komunitasnya.

Melalui radio komunitas

diharapkan pemerataan informasi

minimal di komunitas nelayan akan

membantu nelayan dalam memenuhi

kebutuhan mereka akan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat. (2013). Buku Statistik Perikanan Tangkap Jawa

Barat Tahun 2013 .Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Fraser, Colin dan Sonia Estrepo Estrada. (2001). Buku Panduan Radio Komunitas.

Jakarta:UNESCO Jakarta Office.


20

Kusnadi. (2002). Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan.

Yogyakarta: LKiS.

Nasrullah, Rulli. (2012). Komunikasi Antar Budaya Di Era Budaya Siber. Jakarta: Kencana.

Rachmiatie, Atie. (2007). Radio Komunitas, Eskalasi Demokratisasi Komunikasi. Bandung:

Simbiosa Rekatama Media.

Subagiyo,dkk. (2009). Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik Edisi Pertama. Jakarta:Komisi Informasi Pusat RI.

Jurnal:

Pramudia, Joni Rahmat. (2007). Radio Komunitas Untuk Perluasan Pendidikan Non

Formal. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Vol. 4 No.1, April 2007, hal.14.

Jurriens, Edwin. (2003). Radio Komunitas Di Indonesia: “New Brechtian Theatre” Di

Era Reformasi?. Jurnal Antropologi Indonesia, No.72, hal.117, Tersedia dalam

http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewFile/3478/2758, diakses

tanggal 15 Oktoer 2015.

Lilis, Dede CH, dkk. (2013). Mengusung Masyarakat Madani Melalui Radio Komunitas.

Mimbar.Vol.29 No. 2 Desember 2013, hal. 146.

Rachmiatie, Atie. (2005). Keberadaan Radio Komunitas sebagai Eskalasi Demokratisasi

Komunikasi pada Komunitas Pedesaan di Jawa Barat. Mediator. Vol 6. No.2

Desember 2005, hal 215.

Retnowati, Endang. (2011). Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural

(Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Hukum).Perspektif. Vol. XVI, No. 3, Tahun 2013

Edisi Mei, hal. 152.

Suara. (2011). Virtual Ausience Community Radio dalam Online Social Media. Tersedia

dalam http://e-journal.uajy.ac.id/2404/2/1KOM03367.pdf, diakses tanggal 15

September 2015.

Takariani, C.Suprapti Dwi. (2013). Peluang dan Tantangan Radio Komunitas di Era

Konvergensi. Observasi, Vol. 11 No. 1 Tahun 2013, hal 24.

Widiastuti. (2010). Kemiskinan Struktural Informasi. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 8, No.

3, Tahun 2010, hal. 315.

Winnetou, Teuku dan Wawan Setiawan. (2007). Peranan Radio Komunitas Agro dalam

Pelayanan Informasi Pertanian di Desa Pangalengan. Jurnal Mediator, Vol. 8 No. 2

Tahun 2007, hal. 369.


21

Skripsi:

Anwarudin. (2010). Strategi Penyiaran Radio Komunitas dalam Memeroleh Pendengar (Studi

pada Radio Komunitas Srimartini FM Kelurahan Srimartini Kecamatan Piyungan).

Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Semarang.

Feriawan, Indra dan Reni Nuraini. (2013). Peran Radio Komunitas dalam Pemenuhan

Kebutuhan Informasi.Skripsi. Telkom University.

Takariani, C.Suprapti Dwi .(Kementerian Komunikasi dan Informatikan RI, Badan

Penelitian dan Pengembangan SDM, Balai pengkajian dan Pengembangan

Komunikasi dan Informatika. (2015, Sept). Opini Nelayan Tentang Informasi Publik

di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Laporan Penelitian.Bandung.

Internet:

Anonim. (2015). Nelayan Jabar Masih Banyak Yang Miskin.Tersedia dalam

http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/04/06/322481/nelayan-jabar-

masih-banyak-yang-miskin.Diakses tanggal 20 Oktober 2015.

………. (2012). Sumber Daya Manusia Di Indonesia Masih Kurang. Tersedia dalam

http://anypedia.tumblr.com/post/103637055236/sumber-daya-manusia-di-indonesia-masih-

kurang, diakses 21 Oktober 2015.

Anonim. (2015). Tentang JRKI. Tersedia dalam https://jrki.wordpress.com/about/.

Diakses tanggal 21 Oktober 2015

Kia,Anakia. (2011). Konvergensi Media Bagi Jaringan Rakom. Tersedia dalam

http://www.kompasiana.com/www.anakia.com/konvergensi-media-bagi-

jaringan-rakom_55009ff7813311ca60fa7eea, diakses tanggal 29 September 2015.

Rochim, Mochamad. (2011). Kiprah Radio Komunitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Tersedia dalam

http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/default/files/40.MochamadRochim_unisb

a.pdf, diakses tanggal 14 September 2015.

Siwi. (2012). Konsep Komunitas dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi. Tersedia dalam

http://skpm.ipb.ac.id/konsep-komunitas-dan-masyarakat-dalam-perspektif-

sosiologi/, diakses tanggal 21 September 2015.

Sunarno, Heri. (2014). Strategi Komunikasi Radio Komunitas Dalam Mempertahankan

Eksistensinya. Tersedia dalam http://jurnal.yudharta.ac.id/wp-

content/uploads/2014/11/2.pdf, diakses tanggal 28 September 2015.

Suryandaru, Yayan Sakti. (2013). Demokratisasi Informasi Melalui Radio Komunitas.

Tersedia dalam http://yayan-s-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-70858-

komsosbang-

https://jrki.wordpress.com/about/

http://yayan-s-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-70858-komsosbang-Demokratisasi%20Informasi%20Melalui%20Radio%20Komunitas.html



22

Demokratisasi%20Informasi%20Melalui%20Radio%20Komunitas.html, diakses

tanggal 20 Oktober 2015.


23

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI SITUS WEB

Syarif Budhirianto

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung Jln. Pajajaran No. 88

Bandung 40173 Telp. (022) 6017493 Fax.(022) 6021740 Hp. 08122393677 Email: syarifbudhi @gmail.com

Abstrak

Situs web bandung.go.id merupakan media pelayanan informasi publik untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Fokus penelitian adalah bagaimana memberikan fungsi pelayanan informasi publik kepada masyarakat, kualitas konten informasi yang disajikan, serta daya tarik penampilan situs. Tujuannya untuk mengetahui berbagai layanan informasi publik yang disajikan melalui situs bandung.go.id, baik dari aspek fungsi, kualitas, dan daya tarik yang ditampilkan, sehingga bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadikan bahan kebijakan dan strategi pengembangan situs web pemerintah yang lebih baik. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, dengan melakukan observasi dan monitoring langsung terhadap situs bandung.go.id, selanjutnya melakukan kategorisasi, interpretasi data, dan pengambilan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situs bandung.go.id sudah berfungsi sebagai media informasi publik yang dibutuhkan masyarakat, kualitas konten tersaji lebih variatif, dan memunyai daya tarik homepage bagi alternatif masyarakat dalam mengaksesnya, tetapi konsistensi penampilan berupa desain template, aktualitas informasi, serta pembaruan data (updating) perlu ditingkatkan lagi.

Kata Kunci: pelayanan, informasi publik, situs web.

PENDAHULUAN

Situs web resmi Kota Bandung

dengan nama http//:

www.bandung.go.id merupakan salah

satu media informasi publik bagi

masyarakat. Media ini diperlukan

sebagai ruang publik yang terbuka agar

masyarakat memeroleh informasi seluas

mungkin tentang dinamika

penyelenggaraan pemerintahan Kota

Bandung dengan segala potensi yang

ada. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung

berkomitmen untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik (good governance)

perlu mengedepankan transparansi

informasi dan komunikasi dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya

sesuai amanat Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik (UU KIP).

Dengan situs yang dimiliki, diharap

membuat pelayanan informasi publik

lebih cepat, mudah, dan murah tanpa

sekat birokrasi yang dihadapi, di mana

pada masa lalu hal ini tidak mungkin

bisa dilakukan secepat itu. Keberadaan

situs web bandung.go.id , juga telah

terintegrasi dan terkoneksi dengan

seluruh satuan kerja perangkat daerah

(SKPD) dan sejumlah kecamatan, hanya

dengan mengklik situs atau portal


24

pemerintah tersebut akan tersaji berbagai

sajian informasi yang dibutuhkan.

Terlebih bagi masyarakat luar Kota

Bandung yang ingin mengetahui lebih

jauh tentang kota ini akan lebih

dimudahkan lagi tanpa harus datang

langsung serta diberikan literasi yang

lebih akurat lagi, terutama mereka yang

akan melakukan usahanya.

Sejak situs ini berdiri pada tahun

2003, telah terjadi kemajuan yang pesat

pada rancangan desain, tampilan, dan

konten, juga telah memberi kontribusi

yang signifikan dalam memberikan

informasi publik kepada masyarakat. Hal

ini tidak lepas dari komitmen Pemkot

Bandung untuk memberi pelayanan

informasi secara optimal bagi

masyarakat, serta ditunjang dengan

peningkatan sumber daya pengelola

yang dimiliki. Seperti dikemukakan

Suryanto (2009), tampilan pada sebuah

website merupakan faktor utama dalam

menentukan ketertarikan pengguna

untuk mengakses. Tampilan ini terdapat

tata cara proses dalam menciptakan

halaman yang penuh estetika dan seluk

beluk mekanisme yang dikenal dengan

nama desain web.

Hanya dengan dinamika kemajuan

inilah keberadaan situs bandung.go.id

dapat dipertahankan dengan baik,

terlebih peta persaingan dengan situs

lainnya yang semakin ketat untuk

menarik perhatian pengunjung. Apalagi

ke depan masyarakat akan semakin

bergantung pada pemanfaatannya dalam

melakukan aktivitas informasi dan

komunikasi serta sudah menjadi tuntutan

gaya hidup orang masa kini untuk

mencari informasi melalui internet, di

mana sebelumnya masyarakat belum

terbayang bagaimana pemanfaatan situs

ini menjadi alat koneksitas kepada

kerabatnya tanpa ada sekat (barier)

tempat dan waktu yang memisahkannya.

Untuk itu pelaksanaan

pembangunan Pemkot Bandung pada

tahun 2015 di bidang teknologi informasi

dan komunikasi (TIK) terus menjadi

prioritas untuk dikembangkan, baik dari

segi hardware software, konten informasi

yang disajikan, pembaruan (updating),

serta kualitas interaksi, untuk menjadi

daya tarik bagi pengunjungnya. Wakil

Walikota Bandung Oded M. Danial

seusai kegiatan pra evaluasi sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(SAKIP) 2015, berkomitmen bahwa di

setiap SKPD para pegawainya perlu

mengembangkan dan pelatihan diri

dalam menghadapi perkembangan

teknologi informasi sehingga dapat

meningkatkan mutu layanan informasi

bagi masyarakat.

Dalam konteks ini situs yang

dimiliki oleh Pemkot Bandung sebagai

media informasi publik memunyai tiga

halaman muka (homepage) yang

dimunculkan, selain bandung.go.id

sebagai portal resmi Kota Bandung

dengan berbagai informasi, juga di

dalamnya terdapat dua homepage yang

menarik yaitu situs @pemkot bandung

khusus sebagai media interaktif, dan

situs diskominfo.go.id, yang khusus

Pelayanan Informasi Publik pada Situs Web Syarif Budhirianto

25

menampilakan audio visual (youtube).

Dengan demikian diharap masyarakat

pengguna diberikan alternatif dan nilai

tambah (value added) sajian informasi dan

komunikasi pada situs tersebut, baik dari

aspek fungsi, kualitas, ataupun daya

tarik penampilan.

Berdasar latar belakang tersebut,

maka fokus kajian ini yang akan dibahas

adalah bagaimana pelayanan informasi

publik melalui situs web bandung.go.id ,

yakni dengan tiga pertanyaan pokok: (1)

Bagaimana fungsi situs web sebagai

media pelayanan informasi bagi

masyarakat; (2) Bagaimana kualitas situs

dalam meningkatkan pelayanan

informasi publik; dan (3) Bagaimana

daya tarik situs bandung.go.id untuk

menarik perhatian masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah

mengetahui pelayanan informasi publik

kepada masyarakat melalui situs web

bandung.go.id, baik dari sisi fungsi,

kualitas, dan daya tarik yang

ditampilkan. Sedangkan kegunaannya

bagi Kementerian Komunikasi dan

Informatika (Kemenkominfo) sebagai

bahan kebijakan dan strategi

pengembangan website pada pemerintah

daerah yang lebih berkualitas dan

memunyai daya tarik sebagai media

informasi publik.

LANDASAN KONSEP

Pelayanan Informasi Publik

Situs web (website) pemerintah

merupakan media pelayanan informasi

publik memerlukan daya tarik tersendiri

pengguna agar selalu mengakses secara

berkelanjutan. Sebagai media, dalam

pengembangan e-government yang paling

dasar adalah menyediakan informasi

penyelenggaraan pemerintahan agar

dapat dilihat, diambil (download), dan

dimiliki berbagai pihak yang

berkepentingan. Melalui website, warga

dan pemangku kepentingan lainnya

dapat mengetahui bagaimana

pemerintah bekerja, bagaimana prosedur

mengakses layanan pemerintah, dan

bagaimana mengubah kebijakan dan

peraturan yang berpengaruh bagi

kehidupan warga (La Porte dan

Demchak, 2002).

Terdapat beberapa kriteria yang

harus diperhatikan agar menarik dan

pengguna mau mengakses secara

berkelanjutan, yaitu bagaimana

masyarakat mencari informasi di

internet, informasi apa yang paling

banyak dibutuhkan, terlebih pada situs

web bandung go.id Pemkot Bandung

dengan tampilannya harus menarik dan

dapat memengaruhi jumlah pengunjung

yang mengakses. Penggunaan website

diharapkan akan membuat masyarakat

dan pemerintah mampu berhubungan

secara lebih baik, murah, dan efektif,

terutama bagi pemerintah sebagai

penyampai informasi dan pelayanan

pemerintah akan meningkat (Vassilakis,

2005), begitu pula partisipasi masyarakat

dalam mengakses lebih meningkat

(Lytras, 2006).


26

Penerapan media ini dapat

menunjang aksesibilitas dalam

memercepat proses interaksi antara

pemerintah dengan masyarakat.

Pemanfaatannya ditujukan dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan publik

dan menghidupkan aktivitas masyarakat

guna mencapai tingkat kesejahteraan

yang lebih baik, serta berfungsi menjadi

portal informasi, interaksi, dan transaksi

bagi pemerintah dengan pihak

pemangku kepentingan. Government to

citizen (G to C) dalam mewujudkan

prinsip-prinsip good govermance dapat

ditinjau dari beberapa hal, antara lain:

Fungsi, yaitu sebagai media

penyampaian informasi, media

komunikasi maupun transaksi dalam

bentuk portal kepada masyarakat dalam

hal pelayanan publik (Dwiyanto,

2005:23).

Dalam rangka menunjang

pemerintahan yang baik dalam

peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat yang

berkelanjutan, sebenarnya tidak

berwujud penggunaan situs saja, tetapi

mencakup semua pemanfaatan berbagai

media elektronik dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Namun internet dan

website dalam perkembangannya menjadi

media yang lebih populer dibandingkan

penggunaan media lainnya, bahkan

menjadi sebuah sistem pengelolaan relasi

baru yang bersifat timbal balik antara

pemerintah dan berbagai pemangku

kepentingannya (ends) melalui

pengembangan media berbasis teknologi

informasi (tools) dan kemudian menjadi

menggurita dalam hal ukuran dan

jumlah penggunanya (Wagner, 2006).

Penggunaan situs web oleh

masyarakat dalam melaksanakan

fungsinya sebagai pelayanan publik,

memunyai kelebihan interaktif

dibandingkan dengan cara-cara yang

selama ini dilakukan, karena akan

membantu pemerintah dalam

menyediakan informasi, memberi

layanan umum, dan memungkinkan

adanya transaksi secara online kepada

masyarakat dengan kualitas yang lebih

baik lagi. Dengan kata lain, bahwa fungsi

dari media ini adalah sebagai media

informasi dan komunikasi Pemkot

Bandung kepada masyarakat, di

dalamnya termasuk kinerja

pemerintahan masing-masing SKPD dan

link dengan seluruh kecamatan yang ada.

Semua itu dapat diakses masyarakat luas

dengan berbagai layanan interaksi yang

disediakan.

Di dalam strategi penyelenggaraan

situs, penting untuk memastikan bahwa

berbagai tugas manajemen yang

diperlukan bagi pengelolaan yang efektif

telah teridentifikasi, dan tanggung jawab

pelaksanaan telah teralokasi serta

dipahami dengan jelas oleh para

pengelola. Dari konsep yang secara

komprehensif telah diketahui di atas

maka diketahui beberapa manfaat dari

pelaksanaannya, antara lain :

Memerbaiki kualitas pelayanan

pemerintah kepada para stakeholder

(masyarakat, kalangan bisnis, dan


27

industri) terutama dalam hal kinerja

efektivitas dan efisiensi diberbagai

bidang kehidupan bernegara.

Meningkatkan transparansi, kontrol,

dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka

penerapan konsep good corporate

governance.

Menciptakan suatu lingkungan

masyarakat baru yang dapat secara

cepat dan tepat menjawab berbagai

permasalahan yang dihadapi sejalan

dengan berbagai perubahan global

dan trend yang ada.

Mengurangi secara signifikan total

biaya administrasi, relasi, dan

interaksi yang dikeluarkan

pemerintah maupun stakeholder

untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

Memberikan peluang bagi

pemerintah untuk mendapatkan

sumber-sumber pendapatan baru

melalui interaksinya dengan pihak-

pihak yang berkepentingan.

Memberdayakan masyarakat dan

pihak-pihak lain sebagai mitra

pemerintah dalam proses

pengambilan berbagai kebijakan

publik secara merata dan demokratis.

Menciptakan masyarakat berbasis

komunitas informasi yang lebih

berkualitas (Indrajid, 2005).

Istilah lain dalam mengakses

informasi dan komunikasi adalah

computer mediated communication (CMC),

yang merupakan sebuah istilah yang

digunakan untuk melakukan komunikasi

antar dua orang /lebih yang dapat saling

berinteraksi melalui komputer yang

berbeda melalui aplikasi yang ada pada

komputer tersebut. Hal ini sesuai dengan

fungsinya bahwa, computer mediated

communication is a process of human

communication via computer, involving

people situated in particular contex, engaged

in process to shaped media for variety of

purpose (Thurlov, 2007). Definisi lain

dari CMC adalah studi yang memelajari

bagaimana perilaku masyarakat dalam

mengakses informasi melalui medium

komputer dalam pertukaran informasi

dan komunikasi (Wood dan Smith, 2005).

Komputer sebagai sarana media

informasi dan komunikasi, begitu pula

halnya dengan situs web bandung.go.id

diharapkan banyak dikunjungi dan

diminati banyak orang, bukan hanya di

akses masyarakat di daerahnya sendiri,

tetapi oleh masyarakat di seluruh

Indonesia dan luar negeri. Terdapat 10

parameter yang perlu dipenuhi oleh situs

web pemerintah, yaitu:

Kepemilikan dan alamat kontak,

situs yang baik harus menampilkan

informasi mengenai siapakah pemilik

situs web pemda tersebut.

Kecepatan (speed), faktor ini tampilan

sebuah situs sangat berpengaruh

terhadap pengunjung.

Halaman depan (homepage), adalah

hal utama yang akan dibuka

pengunjung.

Konteks, harus sejalan dengan visi

dan misi serta tupoksi dari pemda.


28

Isi (content), merupakan informasi

yang akan disampaikan oleh pemda

kepada masyarakat.

Mobilitas data, sebuah situs pemda

harus selalu dimutakhirkan/up date.

Ketepatan (accuracy), salah satu

parameter keberhasilan situs pemda

adalah ketepatan.

Kemudahan dibaca (readibility), suatu

situs harus mudah dibaca,

dimengerti, dan dipahami oleh

pengunjung.

Ukuran kualitas interaksi (usability),

adalah pengalaman pengunjung

ketika melakukan interaksi pada

situs web.

Layanan publik (Suryanto, 2009).

Selanjutnya Suryanto (2009) dalam

bukunya: Step By Step Web Design: Theory

and Practices, mengungkapkan kriteria

yang mencerminkan bahwa suatu situs

web berkualitas baik, apabila memiliki

usability, sistem navigasi (struktur),

desain visual (graphic design) content,

compatibility, loading time, functionality,

and interactivity. Di mana hal tersebut

dalam bentuk sajian informasi yang

berkualitas ditentukan oleh mobilitas

data dan ketepatan (accuracy) informasi,

serta perlu dilakukan data terbaru

(update). Dengan demikian, para

pengunjung diberi sajian informasi yang

aktual, layaknya media informasi

lainnya.

Sedangkan kriteria situs web yang

memunyai daya tarik bagi pengunjung

memiliki empat unsur utama, yaitu:

tampilan, isi (content), interaksi, dan

fungsi. Di dalamnya termasuk juga aspek

kecepatan (speed) akses informasi, lay out

halaman depan (homepage), penampilan

gambar yang menarik, dan kemudahan

untuk dibaca (readibility). Layanan

interaktif sebagai bagian dari fungsi situs

web bandung.go.id merupakan hal yang

urgent tersaji pada setiap situs web,

karena dasar pelayanan informasi dan

komunikasi menurut paradigma new

public service adalah pelayanan publik

yang responsif terhadap berbagai berita

dan nilai yang ada, tugas melakukan

negosiasi dan elaborasi pada kepentingan

masyarakat dapat terakomodir berupa

preferensi dan nilai-nilai yang ada pada

masyarakat (Denhardt dan Denhardt,

2005).

Dalam mengimplementasi e-

government tidak selalu berwujud

penggunaan internet atau situs web,

tetapi mencakup semua pemanfaatan

berbagai media elektronik dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Namun,

pemanfaatan situs dalam

perkembangannya menjadi media yang

lebih populer dibandingkan penggunaan

media lainnya. Kepopulerannya bahkan

seringkali mengaburkan makna e-

government itu sendiri, seolah identik

dengan internet dan website (tools), bukan

sebagai sebuah sistem pengelolaan relasi

baru yang bersifat timbal balik antara

pemerintah dan berbagai pemangku

kepentingannya melalui pengembangan

media berbasis teknologi informasi

(Suryanto, 2009).


29

Sementara itu struktur informasi

dan komunikasi diperlukan untuk

memerjelas informasi yang akan

disampaikan dalam situs web portal,

terutama situs internet. Struktur

informasi yang tercakup dalam situs

internet adalah prinsip-prinsip good

governance, seperti transparansi dan

akuntabilitas. Transparansi diperlukan

agar aksi oleh satu pihak dapat dikontrol

oleh pihak lainnya, dan akuntabilitas

merupakan konsekuensi yang harus ada

agar transparansi tersebut menjadi

bermakna. Kemudian information changes,

yaitu sejauhmana tingkat perubahan

informasi dalam portal, baik statis (tidak

pernah berubah) maupun dinamis (selalu

berubah). Jenis informasi, yaitu materi

informasi yang disajikan terutama

informasi yang bergubungan dengan

sumberdaya pelayanan publik, seperti :

informasi pelayanan umum, informasi

potensi dan peluang investasi, informasi

komoditi perdagangan, informasi

infrastruktur pendukung, dan

sebagainya.

Sekilas Situs Web bandung.go.id

Situs web merupakan media

komunikasi online yang menyediakan

berbagai macam informasi, yang

mecakup: image, audio, dan video.

Keberadaan website yang efektif

merupakan salah satu strategi yang harus

dijalankan oleh pemerintah agar dapat

membantu menangani manjemen secara

keseluruhan. Di dalam strategi

penyelenggaraan situs, penting untuk

memastikan bahwa berbagai tugas

manajemen yang diperlukan bagi

pengelolaa yang efektif telah

teridentifikasi, dan tanggung jawab

pelaksanaan telah teralokasi serta

dipahami dengan jelas oleh para

pengelola.

Keberadaan situs atau portal

bandung.go.id sebagai situs resmi

Pemkot Bandung yang dikelola oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika,

terletak di Jalan Wastukencana No. 2

Bandung,Telepon (022) 4234892 Fax.

(022) 4234892, merupakan situs yang

memunyai jaringan (link) yang

terkoordinasi dan terkoneksi dengan

seluruh SKPD Kota Bandung, serta

dengan 30 (tiga puluh) kecamatan yang

ada.

Tanggung jawab utama dalam

mewujudkan hal ini berada dalam

kewenangan Dinas Komunikasi dan

Informatika (Diskominfo) Kota

Bandung, di mana tugas pokoknya

adalah: melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan urusan

bidang komunikasi dan informatika.

Visinya adalah “Terwujudnya masyarakat

informasi Kota Bandung melalui

penyelenggaraan komunikasi dan informatika

yang efektif dan efisien”. Dengan demikian,

keberadaan situs ini dengan segala

kemajuannya dapat juga mendukung

program dari Pemerintah Provinsi Jawa

Barat sebagai Jabar Cyber Province (JCP),

artinya seluruh kabupaten dan kota di

Jabar memanfaatkan kemajuan TIK


30

sebagai basis informasi dan komunikasi

yang strategis dalam pelayanan publik.

Penataan situs web melalui portal

bandung.go.id telah dimulai dengan

proses kerja terpadu yang tepat guna

pada akhirnya diharap dapat mencapai

tujuan utama, yaitu peningkatan

pelayanan publik. Di mana Pemprov

Jabar sebagai fasilitator, mediator, serta

koordinator fungsi pemerintahan daerah

di 26 kabupaten dan kota dengan aspek

informasi lintas wilayah dan lintas

sektoral. Sehingga visi dan misi yang

dicanangkan Pemkot Bandung sebagai

wadah dari inisiatif TIK dapat

direalisasikan di seluruh wilayah

kecamatan, yakni: memudahkan

komunikasi antar unit kerja;

memudahkan pengiriman dan

pengolahan data; mewujudkan efisiensi,

efektivitas, akuntabilitas, dan

transparansi penyelenggaraan

pemerintahan; memudahkan akses

internet untuk berbagai aktivitas;

mendapatkan layanan yang lebih mudah;

dan meningkatkan partisipasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

Situs web bandung.go.id sebagai

media resmi Pemkot Bandung yang

menyediakan berbagai informasi kepada

para stakeholder (masyarakat, kalangan

bisnis, dan industri), terutama terkait

kinerja pemerintah, diharap memberikan

transparansi, kotrol, dan akuntabilitas

penyelenggaraan Pemkot Bandung. Di

samping itu, akan memberikan informasi

dan komunikasi kepada masyarakat Kota

Bandung khususnya secara cepat dan

tepat dalam menjawab berbagai

permasalahan yang dihadapi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini deskriptif

kualitatif yang mengkaji jenis dan

kualitas informasi dari situs web

bandung.go.id, serta mengeksplorasi

informasi dan fasilitas informasi dan

komunikasi, sehingga memberikan

deskripsi karakteristik situs web.

Gambar 1

bandung.go.id sebagai Portal Resmi Kota Bandung yang Menyediakan Informasi Penting Penyelenggaraan

Pemerintahan

31

Teknik pengumpulan data

dilakukan dengan observasi langsung

atau monitoring pada situs resmi Kota

Bandung pada bulan Juni dan Juli 2015,

yakni dengan melakukan penelusuran

menggunakan fasilitas internet;

melakukan observasi terhadap fungsi,

kualitas, dan daya tarik dari situs web

bandung.go.id. Langkah selanjutnya

adalah melakukan kategorisasi dan

interpretasi berdasar fokus penelitian

yang diangkat, selanjutnya diambil

simpulan.

Penelitian observasi langsung

melibatkan penggunaan dan

pengumpulan berbagai bahan empirik,

seperti studi kasus, teks siaran,

interaksional dan visual: yang

menggambarkan momen penting dan

problematik, serta paradigma kehidupan

individual dan kolektif (Denzim dan

Lincoln,1994). Sebagai pelengkap kajian

ini, dilengkapi dengan studi kepustakaan

yang berkaitan dengan masalah

penelitian ini.

PEMBAHASAN

Dalam mewujudkan media

informasi dan komunikasi dalam

pelayanan publik, situs web

bandung.go.id telah dimanfaatkan secara

aktif oleh masyarakat dan pemangku

kepentingan lainnya. Konsep utama dari

situs ini adalah menghasilkan efisiensi,

efektifitas, dan transparansi informasi

publik bagi masyarakat. Situs ini

merupakan implementasi dari e-

government yang harus mendayagunakan

potensi TIK yang dimiliki.

Heeks (2001) menyatakan, TIK

memunyai peran untuk memberi

kesempatan yang sama menghasilkan

ketersediaan informasi dan pelayanan

publik dalam memerbaiki kehidupan

sosial ekonomi masyarakat, serta

memerluas jangkauan agar dapat

mencapai seluruh wilayah negara. Di

samping itu dapat meningkatkan

transparansi dan memerbaiki efisiensi

pelayanan publik dalam memerlancar

intervensi antarlembaga, baik

pemerintahan ataupun non

pemerintahan.

Fungsi Situs Web bandung.go.id

Berdasar monitoring langsung pada

portal resmi Kota Bandung lebih melihat

bagaimana situs ini berfungsi sebagai

media informasi dan komunikasi publik

bagi masyarakatnya. Masyarakat akan

mudah memeroleh akses informasi,

sekaligus juga bisa berpartisipasi dalam

bentuk interaksi sampai sejauhmana

responnya. sebagaimana tujuan dari

media ini, yaitu:

Untuk memeroleh informasi secara

mudah, benar dan luas cakupannya.

Penyebarluasan informasi melalui

media elektronik yang meliputi:

1. Semua bahan yang telah

diterbitkan atau belum yang telah

berada perlindungannya hak cipta

(boleh diketahui umum).

2. Semua informasi yang dibuat dan

dikumpulkan sesuai undang-


32

undang (tunduk kepada

pertimbangan-pertimbangan dan

rahasia pribadi).

3. Semua komponen yang

diperlukan bagi kepentingan

masyarakat (Setiyadi, 2001).

Situs web bandung.go.id seperti

digambarkan di atas, juga sudah

memenuhi sebagai media transparansi

informasi yang digunakan instansi

pemerintah kepada masyarakat sesuai

dengan kebutuhannya, baik untuk

mendapat data, mengolah data,

memroses dalam berbagai cara untuk

menghasilkan informasi yang

berkualitas, yaitu informasi yang akurat

dan tepat.

Dilihat dari lay out halaman depan,

media ini memiliki tiga halaman depan

yang menarik, yakni: (1) Halaman utama

yaitu bandung.go.id sebagai portal resmi

Kota Bandung; (2) Halaman kedua

adalah @Pemkot Bandung sebagai media

interaktif dalam versi new twitter; (3)

Halaman ketiga adalah Diskominfo

Bandung dengan sajian utama berupa

informasi-informasi yang disajikan

dalam bentuk youtube. Ketiga halaman

tersebut, sebenarnya satu kesatuan

(komplementer) informasi dan

komunikasi yang disajikan pada halaman

utama bandung.go.id, di mana dalam

bentuk penyajian informasi dilengkapi

dengan layanan interaktif twitter, serta

dalam bentuk foto dan video (youtube).

Pada halaman utama, pengelola situs

berusaha menyajikan informasi dan

komunikasi yang lebih lengkap kepada

masyarakat luas mengenai segala sesuatu

yang berkaitan dengan Kota Bandung

dan kinerja aparat pemerintahnya.

Dengan demikian, media ini menjadi

bagian suatu integritas dari organisasi

pemerintah dalam melaksanakan

perubahan dan peningkatan pelayanan

masyarakat ke arah yang lebih baik (good

government).

Pada homepage kedua adalah

@Pemkot Bandung sebagai media

interaktif dalam versi new twitter

menyediakan layanan informasi publik

atas konten informasi yang disediakan

kepada masyarakat, di mana saat itu

yang menjadi trending isu menonjol yaitu

tentang penerimaan jalur afirmasi peserta

didik baru (PPDB) dengan fasilitas surat

keterangan tidak mampu (SKTM) yang

menimbulkan polemik di masyarakat,

berita tentang tol Cipali yang baru

diresmikan banyak menimbulkan

korban, informasi kinerja pemerintahan,

dan berita lainnya. Di halaman ini terjadi

interaksi dan dialog antara pemerintah

dengan masyarakat secara tertulis

layaknya seperti mengirim short message

system (SMS), sehingga diharap ada

kesepahaman bersama. Bahkan dalam

data interaktif secara lengkap tersaji

jumlah following, followers, favorites, dan

lists sampai sejauhmana atensi

masyarakat pada layanan ini.

Pemkot Bandung yang

terkoordinasi dan terkoneksi dengan

seluruh SKPD dan kecamatan, juga

memberikan kemudahan bagi

masyarakat mengaksesnya, sebagai


33

Gambar 2

Situs @PemkotBandung Sebagai Media Interaktif dengan Masyarakat

kinerja pelayaan informasi yang setiap

saat dapat diakses. Masyarakat dengan

mudahnya mencari informasi dan

melakukan interaksi sesuai dengan

layanan yang dikehendaki, begitu pula

untuk mengetahui potensi Kota Bandung

bagi masyarakat luar dengan mudahnya

tinggal mengklik portal pemerintah

tersebut, semua tersaji dengan lengkap.

Bahkan dalam tampilannya, dapat

diketahui oleh masyarakat, kuantitas

interaksi yang dilakukan masyarakat

terhadap informasi yang disajikan

(followers).

Fakta di atas menunjukkan,

sebagian besar masyarakat diharap

semakin bergantung pada pemanfaatan

internet dalam melakukan aktifitas,

meskipun masih ada juga sebagian

masyarakat Kota Bandung yang belum

bisa memanfaatkan layanan ini. Walau

demikian kebutuhan masyarakat

terhadap pelayanan informasi dan

komunikasi melalui situs dari waktu ke

waktu semakin meningkat. Pola kerja

seperti ini tidak sekadar menunjukkan

gaya hidup orang modern tetapi sudah

menjadi kebutuhan semua orang, serta

instansi pemerintah. Hal ini mirip seperti

komunikasi ponsel di mana hampir

semua kelas sosial masyarakat

menggunakannya, padahal pada waktu

sebelumnya masyarakat belum terbayang

bagaimana pemanfaatan alat ini dapat

menjadi penghubung komunikasi dan

informasi kepada kerabatnya yang cepat,

murah, tanpa dibatasi oleh sekat-sekat

daerah yang memisahkannya.

Sementara itu pelaksanaan

pembangunan Pemkot Bandung pada

tahun 2015 dibidang TIK, yang

mengoptimalkan pemanfaatan situs web

guna menunjang pemerintahan yang

transparan, bersih, dan efisien dalam

peningkatan pelayan dan kesejahteraan

Masyarakat yang berkelanjutan

merupakan prioritas utama untuk

mewujudkan e-government yang lebih

maju, terutama dalam penataan fungsi

informasi, pembaruannya (updating),

serta kualitas interaksi pada fasilitas

komunikasi yang tersedia perlu

ditingkatkan lagi perannya. Karena salah


34

Gambar 3

Koneksi melalui Media Sosial dengan SKPD dan Kecamatan di Kota Bandung

satu kelemahan media situs milik

pemerintah adalah dalam aspek updating

data yang tidak secara kontinyu dirubah,

bahkan dalam waktu berbulan-bulan

konten yang ditampilkan masih tetap

yang lama.

Penggunaan situs web

bandung.go.id oleh masyarakat dalam

melaksanakan fungsinya sebagai

pelayanan publik jauh lebih maju lagi

dibanding terdahulu. Saat berlakunya e-

government dua belas tahun lalu, situs ini

lebih bersifat penyampaian informasi saja

kepada masyarakat, tetapi sekarang

dengan adanya dinamika kemajuan

desain web dan pertambahan

pengunjung sudah melakukan interaktif

dan transaksi pelayanan publik. Begitu

pula apa yang dilakukan pada situs web

milik SKPD lainnya, segala proses

perizinan, lelang, kependudukan,

infrastruktur, dan lainnya sudah

terkoneksi dengan internet sehingga

masyarakat dimudahkan dalam segala

pelayanan publiknya.

Disamping situs web bandung.go.id

sudah berinteraksi dengan masyarakat

pengguna, karena link sudah

menyediakan fasilitas penghubung

sebagai alat komunikasi yang ke masing-

masing SKPD ataupun dengan sejumlah

kecamatan yang ada sesuai dengan

bidangnya masing-masing. Yakni dengan

menggunakan jaringan computer mediated

communication (CMC), yaitu jaringan

komputer yang saling terhubung secara

lokal/internal di sebuah pemerintahan.

Sinergitas pemanfaatan sarana

website serta kerja sama antar instansi di

Pemkot Bandung dalam memasok berita

juga perlu mendapat perhatian, karena

dengan cara eloborasi konten yang

dihasilkan akan lebih variatif lagi. Hal ini

untuk menjawab arus informasi dan

komunikasi dari situs lainnya yang

sangat cepat dan kompetitif, serta diikuti

lahirnya berbagai situs jejaring sosial atau

media sosial yang banyak digandrungi

oleh berbagai lapisan masyarakat, seperti

twitter, facebook, BBM, line, watchup, dan

jenis media sosial lainnya. Begitu pula

melalui sarana interaktif lainnya, seperti

melalui email, chatting, buku tamu, jajak

pendapat, kotak saran atau sarana dialog

lainnya yang disediakan.


35

Akses yang cukup mudah dan

berbagai aplikasi yang menarik tersebut,

juga terdapat pada homepage Diskominfo

Bandung yang lebih menekankan sajian

informasi dan komunikasi melalui

youtube/video. Seperti bagaimana seorang

Walikota Ridwan Kamil melakukan

sambutan kepada para stakeholders di

Balai Kota Bandung untuk memberi

pengertian tentang kebijakan PPDB, serta

bagaimana saat melakukan dialog panas

dengan orang tua murid yang merasa

dirugikan dengan kebijakan ini. Lebih

dari itu juga dalam web ditampilan

music, sport, dan gaming sebagai informasi

hiburan, yang tidak sekadar menyajikan

informasi dan komunikasi saja. Tampilan

seperti itu patut diapresiasi untuk

memerlihatkan kepada publik, bahwa

konten yang dimiliki tidak berupa data

saja, tetapi diikuti dengan sajian audio

visual yang saat ini menjadi trending

sebuah situs internet.

Kualitas Informasi dari Situs Web

bandung.go.id

Sebagai salah satu kota yang terus

mengalami perkembangan pesat menuju

kota metropolitan yang madani dan terus

menuntut percepatan arus teknologi dan

informasi, Kota Bandung dengan

situsnya www.bandung.go.id,

dikategorikan sebagai situs web

pemerintah kota dengan menggunakan

inisial go yang berasal dari kata

government (pemerintah) yang berarti

situs ini dikelola pemerintah setempat

dan inisial id menandakan negara

Indonesia yang mengelola situs tersebut.

hal ini telah sesuai dengan ketentuan

fitur yang dituangkan dalam Panduan

Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah

Daerah oleh Depkominfo 2009 lalu.

Unsur terpenting yang dilakukan

oleh pengelola bandung.go.id saat ini

adalah kualitas isi informasi (content)

yang disain lebih menarik dan variatif,

sajian informasi (content), mobilitas data

terbaru (update) dan aspek ketepatan

(accuracy) informasi. Pemkot Bandung

yang dikoordinir oleh Diskominfo

mengembangkan isi konten yang selalu

baru serta ditulis dengan baik, jelas dan

memenuhi kebutuhan masyarakat luas,

serta mudah di akses. Terbukti, informasi

layanan publik ditampilkan dalam tiga

homepage yang masing-masing memunyai

konten yang berlainan, sehingga

masyarakat diberi keleluasaan untuk

mengakses.

Tingkat sajian informasi pada situs

bandung.go.id kepada pengguna dapat

ditinjau dari beberapa hal, antara lain


transparansi informasi. Seperti

disebutkan bahwa unsur-unsur tersebut

perlu ditingkatkan kualitasnya dalam

menunjang pelayanan publik, sesuai

dengan program utama yaitu “Program

pengembangan komunikasi, informasi,

media massa dan pemanfaatan teknologi

informasi”, dengan sasaran yang dicapai:

meningkatkan penggunaan TIK menuju

transfer Iptek dalam akselerasi informasi

dan komunikasi di Kota Bandung.

Dalam merealisasikan e-government

melalui visinya terwujudnya masyarakat


36

informasi melalui penyelenggaraan

komunikasi dan informatika yang efektif

dan efisien, yakni mengoptimalkan

pemanfaatan sarana komunikasi dan

informasi pemerintah dan masyarakat,

serta melaksanakan desiminasi informasi

melalui website. Pemkot Bandung harus

selalu memerbaharui data dan berita

secara aktual, seperti dikemukakan oleh

Wakil Walikota Oded M. Danial yang

terus menggenjot penerapan sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(SAKIP) di setiap SKPD, sebagai

perbaikan layanan informasi kepada

masyarakat, serta setiap SKPD perlu

mengembangkan diri, pelatihan yang

terus menerus sesuai dengan dinamika

kemajuan TIK.

Dari kualitas konten yang disajikan

cukup lengkap, hal ini terlihat dari ragam

berita dan informasi yang disajikan

seputar Kota Bandung dan daerah

lainnya, mulai dari berita harian sampai

event-event strategi promosi daerah

sebagian besar sudah memenuhi harapan

pengguna, dan cara penyampaiannya

relatif mudah dipahami dan dicerna,

sehingga tidak memerlukan waktu untuk

berfikir panjang. Pesan yang disajikan

tidak berbelit-belit dan ngambang

melainkan lugas dan langsung pada poin

pemberitaan.

Informasi yang terdapat pada situs

sudah relevan dengan tujuan pembuatan

situs, yaitu untuk memenuhi kebutuhan

informasi masyarakat Kota Bandung dan

masyarakat lainnya. Relevansi informasi

tersebut dapat dilihat pada setiap berita

yang disajikan oleh situs tersebut yang

merupakan berita seputar aktivitas

Walikota Bandung Ridwan Kamil yang

sering menghiasi informasi masyarakat

Kota Bandung, sehingga bagi masyarakat

akan menambah nilai relevansi situs

dengan tujuan dan sasaran pembuatan

website. Artinya sebagian besar situsnya

sudah menampilkan informasi yang

menampilkan potensi dan layanan

masyarakat, baik dalam bentuk tulisan

atau dalam bentuk gambar (brand

visualization). Sedangkan tingkat

perubahan bentuk informasi (information

changes) yang disajikan terbagi atas:

Pertama, informasi statis, informasi yang

tidak berubah dalam waktu relatif lama,

seperti profil daerah, sumber daya

daerah dan infrastruktur daerah. Kedua,

informasi dinamis, terutama informasi

yang cenderung mengalami perubahan

dalam waktu yang relatif singkat, seperti

informasi kegiatan Wali Kota Bandung

atau pemerintahan, maupun

pengumuman tender barang dan jasa.

Namun demikian, karena ini di

dalamnya telah terintegrasi/terkoneksi

(link) dengan seluruh SKPD dan

kecamatan tidak berbanding lurus

dengan kebijakan pengelola website,

dimana konten yang dikirim (upload)

seringkali kurang aktualitas, juga

acapkali terjadi ketika diklik tidak ada

web page nya. Masalah ini harus

secepatnya diperbaiki, untuk

meningkatkan image masyarakat pada

situs ini, terlebih pada situs-situs yang

sudah eksis hal ini paling dihindari.


37

Sinerginitas para pengelola di

dalam jaringan internet berupa LAN

antar SKPD perlu ditingkatkan

kualitasnya, updating data, serta

pemanfaatan web page secara optimal,

sehingga konten informasi terbangun

secara terpadu. Adapun jenis informasi

yang muncul dalam situs bandung.go.id

dikategorikan dalam: informasi umum

(profil singkat mengenai Kota Bandung),

pariwisata (gambaran umum objek

wisata beserta lokasinya), informasi even

budaya (peristiwa tradisi budaya dan

kesenian, maupun acara seminar,

pertemuan dan sarasehan), potensi dan

peluang (potensi daerah dalam bentuk

sumber daya alam maupun sumber daya

manusia), informasi sarana dan fasilitas

pendukung (ketersediaan sarana dan

fasilitas transportasi, akomodasi, utilitas,

komunikasi yang memadai), serta berita

(informasi kegiatan pemerintahan atau

peristiwa penting dalam lingkup Kota

Bandung).

Berdasar pada kualitas konten yang

disajikan terlihat dari para pengelolanya

sudah ada kesadaran untuk selalu

berusaha melengkapi berita yang

dipublikasikan dalam memberikan

responsibility bagi segenap publik dalam

bentuk informasi yang berkredibilitas

tinggi sesuai dengan sasaran dan tujuan

dari e-government. Sehingga setiap

cakupan informasi ruang lingkup

Pemkot Bandung bisa disajikan secara

lengkap untuk semua segmentasi

masyarakat.

Dari sisi kualitas maupun kuantitas

berita relatif baik, tetapi dari sisi

efektivitas peningkatkan popularitas

Pemkot Bandung masih perlu perbaikan,

hal ini dapat dilihat dari minimnya

popularitas link serta masih rendahnya

peringkat traffic mayoritas situs web.

Padahal semakin baik peringkat tersebut,

maka semakin populer keberadaannya,

sehingga semakin tinggi perpindahan

informasi yang terjadi dari pemerintah ke

masyarakat. Karena sebagus apapun

kualitas suatu situs jika tidak

memperhatikan segi efektivitas dalam

meningkatkan popularitas, maka kualitas

yang bagus tersebut akan menjadi

kurang optimal.

Pada halaman depan (homepage),

konten berita ada trend peningkatan yang

signifikan, begitu pula tata letak dan

desain situ web bandung.go.id tidak

monoton (padahal pada awal berdiri

situs ini lebih sebagai hiasan dan tidak

ada interaksi dari pengguna, jauh dari

harapan konsep e-government yang ideal).

Homepage pada suatu situs identik

dengan sampul suatu buku yang

dipublikasi, suatu bentuk yang menarik

yang akan memberi kesan tersendiri bagi

pengunjung situs untuk mengetahui

lebih jauh tentang kualitas isi dari situs

bersangkutan. Situs web bandung.go.id

secara minimal sudah memenuhi kriteria

kualitas web yang baik, seperti

menyangkut, nama pemda, log, alamat

kantor, nomor telepon, gambar dalam

bentuk citra (image), kontak email, link

dengan isi yang tersedia pada situs,


38

fasilitas pencarian (search engine) dan

lain-lain. Menurut Suryanto, situs

pemerintah yang berkualitas, harus

memerhatikan beberapa hal, yaitu : 1.

Homepage sebagai panduan untuk

membuka situs web dapat ditemukan

pada URL (uniform resource locator) yang

menyatakan nama host dengan tempat

server; 2. Terdapat link ke homepage dari

setiap halaman (web page) pada situs web

3. Menu navigasi utama dapat dibuka

dari homepage; dan 4. Logo simbol dari

situs sebaiknya terdapat pada setiap

halaman (Suryanto, 2009).

Konten web Kota Bandung

sebagian besar telah mengaplikasikan

tahap web presence, tahap informasi dasar

yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan

tahap selanjutnya interaksi dan transaksi

secara riil sudah dilakukan secara online.

Hal ini sesuai dengan komitmen Pemkot

Bandung, bahwa secara ketentuan teknis

situs webnya telah mengikuti beberapa

standar yang diperlukan dalam

pembangunan web sebagai media

informasi dan komunikasi. Selanjutnya,

untuk memudahkan proses interaksi

antara masyarakat dan pemangku

kepentingan (stakeholder) dalam

menemukan situs, Pemkot Bandung dan

pihak pengelola perlu mempromosikan

situsnya dan mendaftarkan ke mesin

pencari (search engine), hal ini karena di

cyber media ini ada berjuta-juta situs.

Oleh sebab itu perlu pengenalan situs

secara layak melalui direktorinya, dan

juga melalui cara lain seperti

pemberitahuan lewat pers, hubungan

masyarakat, brosur, dan lain-lain.

Lebih jauh meskipun ruang

interaksi sudah tersedia dengan lengkap,

justru kekurangan yang menonjol dari

pembangunan situs dalam hal

pemanfaatannya oleh masyarakat belum

optimal. Sementara itu fase atau tahap

pemantapan berupa ketersediaan

pelayanan publik serta pemanfaatan

layanan lintas instansi juga belum

terealisasi secara optimal. Meskipun

demikian situs ini telah bergerak ke arah

fase ketiga (transaction) yang lebih baik

lagi, hanya pergerakannya masih lambat,

karena hal ini menyangkut dari sumber

daya masyarakat Kota Bandung masih

banyak yang tidak mengerti akan

manfaat TIK. Seperti bagaimana

masyarakat untuk bisa mengaplikasikan

cara-cara dalam pembuatan kartu tanda

penduduk yang baru, employment,

layanan hukum, perijinan, lelang, dan

sebagainya.

Penggunaan situs web

bandung.go.id oleh masyarakat dalam

melaksanakan fungsinya sebagai

pelayanan publik, memunyai kelebihan

interaktif dibandingkan dengan cara-cara

yang selama ini dilakukan. Website

pemerintahan atau lebih dikenal dengan

e-government merupakan sistem

informasi manajemen berbasis elektronik

untuk membantu pemerintah dalam

menyediakan informasi, memberi



masyarakat dengan kualitas yang lebih


39

baik lagi. Asep Herman Suryanto (2009)

dalam bukunya: Step By Step Web Design:

Theory and Practices, mengungkapkan

kriteria yang mencerminkan bahwa suatu

situs web sudah bisa dikatakan baik,

apabila memiliki usability, sistem navigasi

(struktur), desain visual (graphic design)

content, compatibility, loading time,

functionality, and interactivity. Di samping

itu empat unsur utama yang menjadi

daya tarik dan yang akan dilihat oleh

pengguna/pengunjung website, yaitu:


fungsi.

Sebenarnya e-government tidak

selalu berwujud penggunaan internet

dan website, tetapi mencakup semua

pemanfaatan berbagai media elektronik

dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, internet dan website dalam

perkembangannya menjadi media yang

lebih populer dibandingkan penggunaan

media lainnya. Kepopuleran media ini

bahkan seringkali mengaburkan makna

dari e-government itu sendiri.

Daya Tarik

Suatu hal yang harus ditangani oleh

pengelola situs web agar penampilannya

memunyai daya tarik pengunjung

adalah disain situs harus sesuai dengan

standar penyajian (visualisasi) dan

tampilan grafis yang menarik. Proses

perencanaan dan perancangan juga perlu

diperhatikan agar secara estetika isi

tampilannya ada daya tarik tersendiri

dibanding situs web lainnya yang sangat

banyak di media internet.

Konsep visual dengan pembagian

tata letak untuk masing-masing konten

dalam menjaga konsistensi penampilan

secara terpadu pada situs web

bandung.go.id sudah dapat ditampilkan

berupa desain template sebagai pedoman

dalam pembuatan homepage yang

menarik sesuai dengan tata letak grafis.

Hal ini disadari oleh para pengelolanya

karena desain suatu situs merupakan

ujung tombak untuk menarik perhatian

masyarakat untuk mengakses, serta

memunyai faktor penting dalam

memengaruhi perilaku pengunjung. Hal

tersebut dapat diakses, bagaimana

pengelolanya menampilkan tiga home

page sekaligus dalam sebuah portalnya,

sehingga bagi masyarakat memunyai

alternatif mencari informasi yang

diinginkan, baik informasi data, interaksi,

dan penyajian dalam bentuk youtube.

Seperti dikemukakan oleh Tao

Zhou dalam Harimurti (2009), bahwa

daya tarik suatu situs ditentukan oleh

kualitas desain website yang secara

signifikan memiliki efek lebih kuat pada

kepercayaan dan kepuasan yang

mengarah keinginan untuk mengunjungi

kembali situs. Ia juga menyatakan

bahwa, daya tarik situs juga tergantung

dari navigasi yang baik. perancangan

harus menggunakan navigasi yang

efektif untuk bisa melihat situs secara

keseluruhan. Informasi dan layanan

publik akan digunakan jika pengunjung

sudah terbiasa menggunakannya.

Pengelola harus memerhatikan beberapa


40

Gambar 4

Media Transaksi dan Interaksi dalam Situs Web Kota Bandung

hal, yaitu homepage sebagai panduan

untuk dapat menemukan uniform resource

location (URL) untuk menyatukan nama

host dengan tempat server, selain itu

terdapat link ke homepage dari setiap

halaman situs

Di samping telah memuat web page

yang memadai pada bandung.go.id,

berdasar observasi masih ada sebagian

kecil dalam fiturnya ketika di klik masih

ada halaman atau web page yang kosong.

Kekosongan ini karena format text

language ketika diakses atau protokol

yang menyampaikan informasi dari

server website Pemkot Bandung belum di

isi atau diupdate pengelolanya. Seperti

koordinasi dalam sajian informasi

dengan SKPD dan kantor kecamatan

yang acapkali terjadi kekosongan (blank)

halaman, karena pihak mereka tidak

memerhatikan konsep penyajian

informasi berkala yang harus dilakukan.

Hal ini sebenarnya tidak boleh

terjadi dalam sebuah website dimana

kompetisi antar situs selalu berusaha

menampilkan konten yang lengkap dan

variatif, sekali saja pengguna dihadapi

persoalan seperti itu, maka dengan cepat

akan beralih mencari informasi ke situs

lain sesuai dengan yang dicari. Hal ini

sebenarnya sangat disayangkan, karena

tidak sejalan dengan hasil kreasi dan

inovasi para pengelola yang telah

berusaha menampilkan kerangka

tampilan situs yang lebih menarik

sebagai modal utama untuk menstimulan

pengguna memanfaatkannya.

Berdasar konsep awal suatu situs

yang memunyai daya tarik, Pemkot

Bandung dengan portalnya

bandung.go.id, faktor homepage dan

visualisasi tampilan (walaupun ada

sebagian kecil yang belum memenuhi)

telah memenuhi mekanisme sebuah situs

atau dikenal dengan nama desain web

yang baik. Pemkot Bandung menyadari

bahwa dalam penampilan situs secara

visual harus menarik, karena penampilan

bisa mencerminkan suatu kualitas situs,

menggambarkan karakter, maupun

visualisasi seseorang. Begitu pula hal

pertama yang ditangkap pengunjung

ketika tiba pada sebuah situs ini adalah

bagaimana tampilannya (layout, image,


41

Gambar 5

Situs Web DiskominfoBdg Menyajikan dalam Bentuk Sajian youtube.com

warna dan elemen desain lainnya),

pengunjung tidak langsung membaca

konten terlebih dahulu, melainkan tanpa

sadar memilah secara visual dan

kemudian baru memutuskan akan

melanjutkan mendalami kontennya.

Terutama apabila pengunjung yang baru

pertama kali mengakses, kesan pertama

yang dia tangkap akan menjadi penentu,

apakah situs ini pantas dikunjungi lagi

atau tidak.

Desain situs bandung.go.id yang

dikelola oleh Dinas Komunikasi dan

Informasi Pemkot Bandung secara

keseluruhan, perlu peningkatan strategi

sebagai pintu masuk untuk melihat atau

mendapatkan informasi yang diperlukan,

masyarakat akan memeroleh layanan

yang disediakan, dan masyarakat

memiliki saluran dalam mengembangkan

partisipasi dalam kehidupan bernegara.

Dari segi tampilan situs umumnya sudah

mencerminkan layaknya situs

pemerintah daerah yang bagus dan

menarik perhatian pengguna (users),

sehingga memunyai kelebihan interaksi

yang selama ini dilakukan dengan cara-

cara konvensional.

Segi tampilan ini sudah layak

disebut sebagai situs pemerintah kota

tahun 2015, dimana pertama-tama yang

dilihat oleh pengguna, ini merupakan

sebuah modal untuk menarik perhatian.

Kesan yang elegan membuat mata

pengunjung sejenak tertuju untuk

melihat lebih lama terhadap situs

tersebut. Namun ada beberapa aspek

yang menjadi penghalang dari

keberhasilan, yaitu aspek penempatan

posisi gambar dan teks berita. Pada

tampilan situs telah memiliki aspek

komunikatif dua arah (interaktif), di

mana pada masa lalu aspek ini kurang

interaktif dengan masyarakat. Hal ini

dapat dilihat dari isi yang ada pada

tampilan utama situs yang cukup variatif

dan informatif yang lengkap dalam

memberikan penjelasan mengenai sajian

informasi terkait dengan sistem kinerja

pemerintah kota.

Gaya penampilan situs dinilai

sudah mengikuti dinamika sebuah


42

website yang menarik, di mana data yang

ditampilkan baik gambar maupun teks

berita di back up dengan gaya yang

dinamis. Sebuah gambar dalam satu home

page bisa ditampilkan dalam beberapa

termin yang menarik, dan masing-

masing bisa diakses oleh pengguna

sesuai dengan kebutuhan. Begitu pula

dalam tampilan teks berita utama,

layaknya sebuah running tex yang dapat

diakses sesuai dengan alternatif pilihan

berita yang dibutuhkan (Budhirianto,

2012).

Adanya kemajuan dari rancangan

tampilan tersebut, pengelola sudah

berinovasi dan berkreasi untuk

meningkatkan perhatian kepada

pengguna atau masyarakat untuk

mengaksesnya, sebab dengan cara itu

akan memberikan stimulan untuk

mengetahui lebih lanjut konten situs web

bandung.go.id, baik dari sisi

kelengkapan informasi maupun minat

public mengaksesnya. Secara

keseluruhan desainnya cukup bagus,

namun masih banyak memakai atribut-

atribut metropolis yang berlebihan

sehingga jauh dari kesan kesederhanaan.

Prinsip kearifan lokal Kota Bandung,

hendaknya lebih direpresentasikan

dalam sebuah desain situs, karena hal

tersebut menunjukkan cermin atau potret

masyarakat Kota Bandung.

Untuk memudahkan aksesibilitas

pengguna dalam menelusuri situs web

maka peran layout yang baik dan

sederhana sangat diperlukan, dan apabila

tidak tertata secara baik akan

membutuhkan waktu yang cukup lama

dalam mencari informasi. Dengan layout

yang baik, mudah untuk diakses

pengguna untuk menemukan sesuatu

dengan cepat apa yang dicarinya.

Adanya perubahan desain ini

menggambarkan bahwa pengelolaan

situsnya lebih inovatif dan kreatif sesuai

dengan tuntutan masyarakat. Karena

desain tampilan situs merupakan hal

yang pertama dilihat oleh pengguna,

apakah selanjutnya diakses atau tidak.

Bahkan dalam desain situs sudah bisa

menampilkan warna halaman dan

gambar secara simultan dan terintegrasi

dengan baik, bila dahulu lebih dominan

warna biru, tetapi sekarang warna

dominannya adalah hijau, kuning, biru,

dan merah sebagai direktori konten

informasi yang ditampilkan.

Dari sisi gambar, juga akan

menimbulkan kesan pertama kepada

pengguna (user) ketika menjelajah situs

web, karena unsur ini background situs

merupakan modal utama untuk

ketertarikan seseorang, yang selanjutnya

menimbulkan stimulan dan feedback

positif untuk menelaah lebih lanjut

konten yang ada pada situs.

PENUTUP

Situs web bandung.go.id sudah

berfungsi sebagai media informasi publik

yang dibutuhkan masyarakat, dimana

homepagenya memiliki tiga halaman

depan yang menarik, yaitu: halaman

utama bandung.go.id sebagai portal


43

resmi Kota Bandung; halaman kedua

adalah @PemkotBandung yang

difokuskan sebagai media interaktif; dan

halaman ketiga adalah diskominfo.go.id

dengan sajian informasi dalam bentuk

youtube.

Kualitas situs yang dikelola oleh

Diskominfo Kota Bandung sajian

informasinya lebih menarik dan variatif,

baik dari sisi konten, mobilitas data, dan

aspek ketepatan informasi. Namun dari

sisi aktualitas informasi perlu di up date

secara berkala, begitu pula dalam web

page nya ada sebagian kecil ketika diklik

tidak ada.

Daya tarik situs bandung.go.id

adalah disain dalam homepage yang

sudah memenuhi standari visualisasi dan

tampilan yang menarik, tetapi

konsistensi penampilan berupa desain

template sebagai pedoman pembuatan

situs masih perlu ditingkatkan, baik dari

informasi data, cara berinteraksi, ataupun

penyajian dalam bentuk audio visual.

Saran

Situs web bandung.go.id sebagai

salah satu media informasi pelayanan

publik, harus bisa mengoptimalkan

fungsi dan kualitasnya secara berkala

serta wajib memerbaharui konten berita

yang disajikan, sehingga memunyai daya

tarik penggunanya untuk mengaksesnya.

Bagi Kementerian Komunikasi dan

Informatika (Kemenkominfo) yang

memunyai kewenangan membuat

kebijakan, harus membuat standar dan

evaluasi situs web pemerintah daerah

yang berkualitas dan berfungsi

memenuhi layanan informasi publik

seperti yang diwajibkan dalam pasal 7

ayat 3 Undang-Undang Keterbuakaan

Informasi Publik.

DAFTAR PUSTAKA

Budhirianto, Syarif. (2012). Pengelolaan Content Website Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jurnal Penelitian Komunikasi. Vol. 15 No. 1 Juli 2012. Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung.

Dwiyanto, Agus (Editor),(2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Denhardt & Denhardt. (2003). The New Public Service: An Approach To Reform International Review of Public Administration. New York: ME. Sharpe, Inc.

Harimurti, Agung R.M. (2009). E-government sebagai Media Transformasi Pemerintahan dalam Perspektif KIP. Kumpulan Karya Ilmiah Peneliti Terpilih Tahun 2009. Yogyakarta: MMTC.

Indrajit, E Richardus. (2005). Electronic Government, Penerbit Andi, Yogyakarta. La Porte, T.M., C.C. Demchak,et al.(200). Democracy and Bureaucracy in the Age of the web:

Empirical Findings and Theorical Speculations, Administration and Society.


44

Lytras, M.D. (2006). The Semantic Electronic Government: Knoledge Management for Citizen Relationship and New Assessment Scenarios, Electronic Government.

Setiyadi. (2001). Electronic Government: Sudahkah Memberi Manfaat. Dalam http://www.

Insteps.or.id/file/media/electronic government.pdf. Diakses tanggal7 Juli 2015.

Suryanto, Asep Herman.(2009). Step By Step Web Design : Theory and Practices.

Yogyakarta.

Thurlouv, Crespin. (2007). Fabricating Youth New Media Discourse and Technologization of

Young People. In Language in The Media: Representations, Identities, Ideologis,

Salley Johnson and Astrid Ensslin. London: Continum.

Wood, Andrew F. And Mattew J. Smith. (2005). Online Com: Linking Technologis, Identity,

and Culture. New Jersey: Lawrence Erlbaun Associates.

Wagner, Davidson R.M. (2006). From Government to Government a Transisition Model.

Information Technology and People. Vol. 18 No. 3. Hal. 280-299.

http://www/

45

PERAN MEDIA MASSA SEBAGAI AKSES PUBLIK DALAM

MENYOSIALISASIKAN PROGRAM REVOLUSI MENTAL

Dida Dirgahayu

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung (BPPKI) Bandung

Jl. Pajajaran No. 88 Bandung-40173, Jabar, Telp.022-6017493,Fax.022-6021740

HP.081573761965. E-mail: [email protected]

Abstrak

Reformasi yang dilaksanakan di Indonesia baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional, belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik dalam rangka pembangunan bangsa (nation building). Dilihat dari sisi diseminasi informasi melalui media massa, wartawan sebagai ujung tombak perusahaan pers merupakan orang pertama yang harus memiliki pemahaman tentang program revolusi mental. Hal ini menjadi penting karena pengetahuan dan pemahaman tentang revolusi mental akan mewarnai hasil karya jurnalistiknya dari mulai pencarian pengolahan dan penyampaian berita kepada khalayak. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode pengumpulan data melalui studi literatur dan teori-teori tentang jurnalistik media massa dan program revolusi mental. Hasil kajian literatur ini menyatakan bahwa media massa sebagai akses informasi publik secara sadar dan netral dapat merekonstruksi program revolusi mental sehingga dapat diketahui, dipahami, dan dilakukan oleh semua orang Indonesia dalam upaya mencapai amanat Trisakti.Tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat tentang aktivitas jurnalistik media massa sebagai akses informasi publik.

Kata kunci: peran, media massa, program revolusi mental

PENDAHULUAN

Presiden Republik Indonesia, Ir. H.

Joko Widodo menyatakan, nation building

tidak mungkin maju kalau sekadar

mengandalkan perombakan institusional

tanpa melakukan perombakan

manusianya atau sifat mereka yang

menjalankan sistem ini. Sehebat apa pun

kelembagaan yang kita ciptakan, selama

ditangani oleh manusia dengan salah

kaprah tidak akan membawa

kesejahteraan. Sejarah Indonesia merdeka

penuh dengan contoh di mana salah

pengelolaan (mismanagement) negara

telah membawa bencana besar nasional.

Sudah saatnya Indonesia

melakukan tindakan korektif dengan

mencanangkan revolusi mental

menciptakan paradigma, budaya politik,

dan pendekatan nation building baru yang

lebih manusiawi, sesuai dengan budaya

Nusantara, bersahaja, dan

berkesinambungan. Melakukan konsep

Trisakti dengan tiga pilarnya, yaitu

Indonesia yang berdaulat secara politik,

Indonesia yang mandiri secara ekonomi,

mailto:[email protected]


46

dan Indonesia yang berkepribadian

secara sosial budaya.

Revolusi mental merupakan

program kedelapan yang tertuang dalam

agenda prioritas Nawa Cita yaitu

Revolusi Karakter Bangsa dan Action Plan

Program Prioritas-9 (Quick Wins). Secara

spesifik revolusi mental menjadi RPJM

2015-2019 Kementerian Komunikasi Dan

Informatika (Kemkominfo) RI Bidang

Politik dan Komunikasi, yaitu

melaksanakan secara konsisten UU No.14

tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik. Strateginya di

antaranya adalah penyediaan konten

informasi publik berkualitas untuk

meningkatkan kecerdasan dan

pengembangan kepribadian bangsa dan

lingkungan sosialnya, dan kampanye

publik terkait Revolusi Mental.

Media massa dalam menjalankan

aktivitasnya secara langsung maupun

tidak langsung akan menjalankan

fungsinya seperti yang diamanatkan oleh

RPJM 2015-2019 Kementerian

Komunikasi Dan Informatika

(Kemkominfo) RI Bidang Politik dan

Komunikasi, di mana karya jurnalistik

yang berkualitas untuk meningkatkan

kecerdasan dan pengembangan

kepribadian bangsa dan lingkungan

sosialnya, dan kampanye publik terkait

Revolusi Mental.

Realitasnya, sedikit sekali tulisan

maupun siaran pada media massa yang

mengangkat program revolusi mental,

padahal pers khususnya media surat

kabar dan televisi sebagai akses informasi

publik dapat berperan dalam

mensosialisasikan program revolusi

mental sehingga dapat lebih dikenal dan

pada akhirnya dapat menimbulkan

partisifasi nyata dari masyarakat.

Berdasarkan kondisi dan kerangka

berfikir di atas, maka kajian literatur ini

ini penting dilakukan untuk memberikan

gambaran tentang bagaimana peran yang

bisa dilakukan oleh media massa sebagai

akses informasi publik dalam

mensosialisasikan program revolusi

mental. Tulisan ini diharapkan bisa

dijadikan kajian awal yang akan

diteruskan dengan penelitian-penelitian

lanjutan ke depannya. Kajian ini dibahas

berdasarkan teori dan definisi sehingga

diharapkan dapat bermanfaat untuk

menambah wawasan dan pengetahuan.

Metodologi penulisan

Tulisan ini merupakan analisis dari

berbagai dokumen yang telah ada.

Dibuat dengan metodologi studi

kepustakaan. Melakukan kajian literatur

yang berkaitan dengan teori yang

berkaitan dengan topik tulisan. Dalam

pencarian teori, penulis mengumpulkan

informasi sebanyak-banyaknya dari

kepustakaan yang berhubungan.

Sumber-sumber kepustakaan diperoleh

dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil

penelitian, dan sumber-sumber lainnya

yang sesuai (internet, dll). Studi

Peran Media Massa sebagai Akses Publikdalam Menyosialisasikan Program Revolusi Mental Dida Dirgahayu

47

kepustakaan meliputi proses umum

seperti: mengidentifikasikan teori secara

sistematis, penemuan pustaka, dan

analisis dokumen yang memuat

informasi yang berkaitan dengan topik

bahasan.

Studi kepustakaan dari sumbernya

dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

kepustakaan konseptual dan

kepustakaan penelitian. Kepustakaan

konseptual meliputi konsep-konsep atau

teori-teori yang ada pada buku-buku dan

artikel yang ditulis oleh para ahli yang

dalam penyampaiannya sangat

ditentukan oleh ide-ide atau pengalaman

para ahli tersebut. Sebaliknya

kepustakaan penelitian meliputi laporan

penelitian yang telah diterbitkan baik

pada jurnal maupun majalah ilmiah.

Kerangka pemikiran

Teori tentang pengaruh media

massa bermula dari pandangan bahwa

media massa “berpengaruh kuat dan

langsung”, terhadap pembentukan sikap

dan perilaku tertentu pada masyarakat

yang hanya bersikap pasif dan menerima

saja setiap rangsangan yang datang dari

media. Pandangan ini dikenal sebagai

Model Jarum Hipodermik, di mana

komponen-komponen komunikasi, yaitu

komunikator, pesan, media, sangat

perkasa dalam mempengaruhi

komunikasi (Rusadi, 1994).

Tan, sebagaimana dikutip Rusadi,

mengatakan, asumsi dasar teori efek

media massa, ialah bahwa media massa

dapat menentukan persepsi kita tentang

fakta, norma, nilai-nilai masyarakat

melalui penyajian dan penonjolan

beberapa tema yang disajikan, khususnya

melalui televisi (Rusadi, 1994).

Sementara itu menurut Katz,

Gurevitch dan Hass, penggunaan media

meliputi isi media, jenis media, terpaan

media dan situasinya, misalnya di rumah

atau di luar rumah, sendiri atau dengan

orang lain. Penggunaan media juga

dilandasi oleh kebutuhan perorangan

yang dipengaruhi oleh lingkungan

sosialnya. Adapun kebutuhan

perorangan meliputi kebutuhan kognitif,

kebutuhan afektif, kebutuhan akan

integrasi personal, integrasi sosial, dan

kebutuhan untuk menghindarkan diri.

Lingkungan sosial yang dimaksud ialah

ciri-ciri demografi yang dicerminkan

dalam lingkungan desa dan kota, afiliasi

kelompok dan ciri-ciri pribadi (Rusadi,

1994).

Peran media massa

Peran media massa dalam berbagai

aspek kehidupan sosial masyarakat

modern semakin besar. Hal itu tampak

pada usaha penggunaan media massa

untuk mempercepat proses perbahan

sosial di negara-negara berkembang

ataupun penggunaannya untuk

kampanye politik, advertensi, dan

propaganda (Henry Subiakto dan

Rachmah Ida, 2012)


48

Pekerjaan media pada hakikatnya

adalah mengonstruksikan realitas suatu

fakta atau peristiwa yang dipilihnya, di

antaranya realitas tentang revolusi

mental merupakan program kedelapan

yang tertuang dalam agenda prioritas

Nawa Cita yaitu Revolusi Karakter

Bangsa dan Action Plan Program

Prioritas-9 (Quick Wins).

Disebabkan sifat dan faktanya

bahwa pekerjaan media massa adalah

menceriterakan peristiwa-peristiwa,

maka seluruh isi media adalah realitas

yang telah dikonstruksikan (constructed

reality). Isi media pada hakikatnya adalah

hasil rekonstruksi realitas dengan bahasa

sebagai perangkat dasarnya, sedangkan

bahasa bukan saja alat untuk

merefresentasikan realitas, namun juga

bias menentukan relief seperti apa yang

akan diciptakan oleh bahasa tentang

realitas (Sobur, 2002).

Fungsi sekunder media adalah: (1)

untuk mengampanyekan proyek-proyek

yang bersifat kemasyarakatan, yang

diperlukan sekali untuk membantu

kondisi-kondisi tertentu, (2) memberikan

hiburan kepada pembaca dengan sajian

cerita komik, kartun dan cerita-cerita

khusus, (3) melayani pembaca sebagai

konselor yang ramah, menjadi agen

informasi dan memperjuangkan hak.

Dari empat fungsi media massa

(informasi, edukasi, hiburan, dan

persuasif), fungsi yang paling menonjol

pada surat kabar adalah informasi. Hal

ini sesuai dengan tujuan utama khalayak

membaca surat kabar, yaitu

keingintahuan akan setiap peristiwa yang

terjadi di sekitarnya. Fungsi hiburan

dapat ditemukan pada rubrik artikel

ringan, feature, komik atau kartun seta

cerita bersambung. Fungsi mendidik dan

memengaruhi akan ditemukan pada

artikel ilmiah, tajuk rencana atau

editorial, dan rubrik opini. Fungsi pers

bertambah, yiatu sebagai alat kontrol

sosial yang konstruktif (Quail, 1991).

Media surat kabar sebagai akses

informasi publik

Surat kabar merupakan jenis media

massa yang tertua dibandingkan dengan

media massa lainnya. Surat kabar juga

merupakan media massa yang paling

banyak dan paling luas penyebarannya,

serta paling dalam daya mampunya

dalam merekam kejadian sehari-hari

sepanjang sejarah negara manapun di

dunia (Quail,1991).

Surat kabar pada awalnya ditandai

oleh wujud yang tetap, bersifat komersial

(dijual secara bebas), bertujuan banyak,

bersifat umum dan terbuka. Surat kabar

kadar inovasi yang lebih tinggi dari pada

buku cetak, penemuan bentuk karya

tulis, sosial, dan budaya yang baru

meskipun pada masa itu pandangan

yang muncul tidaklah demikian adanya.

Kekhususan surat kabar bila

dibandingkan dengan media massa

lainnya terletak pada individualisme,


49

orientasi pada kenyataan, kegunaan

sekularitas, dan kecocokan dengan

tuntutan kebutuhan kelas sosial baru

yaitu para pengusaha dan para

profesional. Kualitas kebaruannya bukan

terletak pada teknologi atau cara

distribusinya, melainkan pada fungsinya

yang tepat bagi kelas sosial tertentu yang

berada dalam iklim kehidupan yang

berubah dan suasana yang secara sosial

dan politik lebih bersifat persuasif

(Quail,1991).

Media Televisi sebagai akses informasi

publik

Televisi adalah media massa yang

memunyai sifat yang dapat memenuhi

kebutuhan dan keinginan khalayak.

Bersifat audiovisual (didengar dan

dilihat), menggambarkan kenyataan dan

dapat langsung menyajikan peristiwa

yang sedang terjadi kesetiap rumah para

pemirsa dimanapun mereka berada

(Ardianto, dkk, 2004).

Menurut catatan siaran percobaan

televisi di Amerika serikat dimulai tahun

1920, para ilmuwan terus

mengembangkan teknologi komunikasi

dalam bentuk televisi. Sebelumnya

antara tahun 1890 dan 1920, Scareloepoe

ilmuwan Inggris, Perancis, Rusia, dan

Jerman menyarankan pengembangan

terknik transmisi gambar televisi. John L.

Baird, penemu dari Scotlandia

memperagakan untuk pertama kalinya

teknologi gambar hidup televisi di

London pada tahun 1926. Sejak itulah

televisi dapat menayangkan gambar-

gambar hidup seperti film layar lebar.

Sementara itu, The English Derby

membuat movie source (film televisi)

pertama dan British Broadcast Corporation

(BBC) merupakan televisi siaran yang

pertama di dunia yang membuat jadwal

televisi secara teratur (Ardianto,dkk,

2004).

Media online sebagai akses informasi

publik

Munculnya media sosial

(khususnya twiter dan facebook ), blog dan

laman memberikan peluang baru bagi

komunikasi politik yang secara mendasar

mengubah hubungan antara penguasa

dan warga negara dalam demokrasi

modern. Selain memiliki blog dan laman,

para politisi maupun biroikrat bahkan

presiden telah menjadi anggota jejaring

sosial terkemuka dan membangun

pengikut sebanyak-banyaknya untuk

menyosialisasikan pesan yang ingin

disampaikan kepada khalayak (Mulyana,

2013).

Di Indonesia sendiri belum banyak

penelitian komunikasi politik yang

melibatkan penggunaan media sosial di

Indonesia. Diperkirakan jejaring sosial ini

berpengaruh cukup besar, terutama jika

para kandidat politik ingin mendapatkan

dukungan dari para pemilih muda,

apalagi pemilih pemula, terutama yang

tinggal di perkotaan. Khalayak muda ini


50

lazimnya berpendidikan dan melek

internet. Setidaknya, salah satu faktor

yang membuat Jokowi dan Ahok menang

dalam pemilihan gubernur dan wakil

gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 adalah

dukungan para pengguna media sosial,

terutama twitter, facebook, dan Yahoo

(Mulyana, 2013).

Jurnalistik media massa

Jurnalistik merupakan karya media

massa sebagai informasi yang diakses

publik, Jurnalistik secara etomologis

jurnalistik berasal dari kata journ. Secara

sederhana jurnalistik diartikan sebagai

kegiatan yang berhubungan dengan

pencatatan atau pelaporan setiap hari

(Sumadiria, 2005).

Dalam leksikon komunikasi

dirumuskan, jurnalistik adalah pekerjaan

mengumpulkan, menulis, menyunting,

dan menyebarkan berita dalam karangan

untuk surat kabar, majalah dan media

massa lainnya seperti radio dan televisi

(Kridalaksana, 1977).

Dalam bahasa Prancis, jurnalistik

(journalistic) berasal dari kata du jour atau

journal yang artinya “hari” atau “catatan

harian”. Dalam bahasa Belanda,

journalistiek artinya penyiaran catatan

harian, hal ini merujuk pada asal mula

munculnya media massa yang disebut

Acta Diurna pada zaman Romawi kuno di

bawah pemerintahan Raja Julius Caesar.

Dalam bahasa Inggris, kata journal

diartikan sebagai pelaporan, pencatatan,

penulisan, atau perekaman kejadian.

Kamus The Oxford Paperback Dictionary

mengartikan kata journal sebagai sebuah

rekaman berita, kejadian, atau transaksi

bisnis sehari-hari (a daily record of news or

events or business transtaction) dan a

newspaper or periodical atau surat kabar

atau berkala (Romli, 2005).

John M. Echols dan Hassan Shadily

dalam Kamus Inggris-Indonesia

mengartikan journal sebagai majalah,

surat kabar, dan diary atau catatan harian.

Journalistic sendiri diartikan sebagai

“mengenai kewartawanan”. Dari asal-

usul kata atau arti etimologis tersebut

didapat beberapa hal yang membangun

konsep jurnalistik, antara lain catatan,

kejadian, wartawan, dan suratkabar,

sehingga muncul definisi jurnalistik

sebagai “proses penulisan dan

penyebarluasan informasi berupa berita,

feauture, dan opini melalui media

massa”(Romli, 2005).

F. Fraser Bond dalam An

Introduction to Journalism (1961:1) menulis

jurnalistik adalah segala bentuk yang

membuat berita dan ulasan mengenai

berita sampai pada kelompok pemerhati.

Roland E. Wolseley dalam Understanding

Magazines (1969:3) menyebutkan,

jurnalistik adalah pengumpulan,

penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan

penyebaran informasi umum, pendapat

pemerhati, hiburan umum secara

sistematik dan dapat dipercaya untuk

diterbitkan pada surat kabar, majalah,


51

dan disiarkan di stasiun siaran.

Adinegoro menegaskan, jurnalistik

adalah semacam kepandaian mengarang

yang pokoknya memberi pekabaran pada

masyarakat dengan secepat-cepatnya

agar tersiar seluas-luasnya. Secara teknis,

jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan,

mencari, mengumpulkan, mengolah,

menyajikan, dan menyebarkan berita

melalui media berkala kepada khalayak

seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya

(Sumadiria, 2005).

Perkembangan aktivitas jurnalistik

di Indonesia telah ada sejak penjajahan

Belanda. Pers mulai dikenal sejak abad

18, tepatnya tahun 1744 ketika sebuah

surat kabar bernama Bataviasche Nouvelles

diterbitkan oleh orang-orang Belanda,

pada tahun 1776 di Jakarta terbit surat

kabar Vendu Niews. Surat kabar pertama

sebagai bacaan kaum pribumi adalah

surat kabar Bianglala disusul oleh surat

kabar Bromantani pada tahun 1885,

kemudian surat kabar Soerat Kabar Bahasa

Melajoe pada tahun 1856 (Effendy, 2003).

Dilihat dari segi bentuk dan

pengelolaannya, jurnalistik dibagi

kedalam tiga bagian besar, jurnalistik

media cetak (news paper and magazine

journalism), jurnalistik media elektronik

auditif ( radio broadcast jaounalism), dan

jurnalistik media audiovisual (television

journalism). Produk jurnalistik terbagi

menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

Berita (news), meliputi berita langsung

(straight news), berita menyeluruh

(comprehensive news), berita mendalam

(depth news), pelaporan mendalam (depth

reporting), berita penyelidikan

(investigative reporting), berita khas

bercerita (feature news), dan berita gambar

(photo news). Kolompok opini (views),

meliputi tajuk rencana, karikatur, pojok,

artikel, kolom, esai dan surat pembaca.

Kelompok iklan (advertising ), mencakup

berbagai jenis dan sifat iklan. Pemisahan

secara tegas berita dan opini merupakan

konsekuensi dari norma-norma dan etika

luhur jurnalistik yang tidak

menghendaki berita sebagai fakta

objektif, diwarnai atau dibaurkan dengan

opini sebagai pandangan yang sifatnya

subjektif (Sumadiria, 2005).

Media massa sebagai akses informasi

publik

Media massa sebagai akses

informasi publik juga bisa berperan

sebagai sumber rujukan penyebaran

informasi yang cepat. Dalam hal ini,

media dapat meningkatkan pengetahuan

masyarakat. Sekarang ini, media

memiliki andil yang penting dalam

mengajak masyarakat untuk memerangi

kekerasan dan tindak kriminalitas.

Sebagai kekuatan strategis dalam

menyebarkan informasi merupakan salah

satu otoritas sosial yang berpengaruh

dalam membentuk sikap dan norma

sosial suatu masyarakat. Media massa

bisa menyuguhkan teladan budaya yang


52

bijak untuk mengubah perilaku

masyarakat (Segara, 2010).

Di samping itu, ada beberapa hal

yang memengaruhi kebiasaan mencari

informasi, antara lain adanya intuisi

kebutuhan (need of cognition) yaitu suatu

kebutuhan yang dekat hubungannya

dengan rasa ingin tahu. Intuisi

kebutuhan akan muncul sebagai variabel

yang memengaruhi perhatian seseorang

terhadap isi pesan komunikasi (Depari,

1982).

Kata Informasi berasal dari bahasa

asing “Information” yang berasal dari kata

dasar “Inform” yang secara leksikal

artinya adalah “ to give form or character

to;” atau : be the formative principle of:”

atau”to give, imbue or inspire with some

specific quality or character.” Jadi

sepatutnya diperhatikan bahwa

informasi bukanlah hanya sebagai objek

ataupun output saja, yang lazim diartikan

dalam Bahasa Indonesia sebagai suatu

keterangan ataupun berita, melainkan

juga harus melihat kepada aspek

pemrosesannya (Makarim, 2004).

Informasi merupakan hal yang

penting, menurut Alvin Toffler

“Information can be one of the most

important influences shaping society. It can

furnish trends, if communicated, may affect

decision action that influence the world”.

Informasi sebagai komoditi berbeda

dengan komoditi lainnya, makin banyak

dijual informasi akan makin berkembang.

Siapapun yang berkecimpung dalam

bidang informasi (termasuk juga

komunikasi) harus melihat ke depan,

karena menghimpun, mengolah, dan

mengirim informasi tak akan luput dari

pengaruh kemajuan teknologi (Makarim,

2004).

Nilai (value) atau karakteristik dari

suatu informasi yang baik menurut

David Kroenke paling tidak akan

ditentukan oleh kriteria-kriteria antara

lain sebagai berikut : (1).Pertinence, yakni

informasi tersebut harus relevan dengan

kebutuhan serta dapat memberikan nilai

tambah sesuai dengan konteks

kepentingan si pengguna. (2).Timelines,

yakni informasi tersebut harus tersedia

pada saat dibutuhkan. (3).Accuracy, yakni

informasi tersebut harus akurat sesuai

dengan konteks dan intensitas tujuan

penggunaannya. (4).Reduced uncercainty,

yakni informasi tersebut harus mendekati

ketepatan yang nyata atau mengurangi

suatu ketidakpastian tertentu;(5).Elemen

of surprise, yakni informasi tersebut

haruslah mempunyai nilai kebaharuan

atau paling tidak baru diketahui bagi si

penggunanya (Makarim, 2004).

Nawa Cita dan Revolusi Mental

Nawa Cita digagas oleh Presiden

Joko Widodo untuk menunjukkan

prioritas jalan perubahan menuju

Indonesia yang berdaulat secara politik,

serta mandiri dalam bidang ekonomi dan

berkepribadian dalam kebudayaan. Yaitu

:


53

1. Menghadirkan kembali negara untuk

melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh

warga negara, melalui politik luar

negeri bebas aktif, keamanan

nasional yang terpercaya dan

pembangunan pertahanan negara Tri

Matra terpadu yang dilandasi

kepentingan nasional dan

memperkuat jati diri sebagai negara

maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen

dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya, dengan

memberikan prioritas pada upaya

memulihkan kepercayaan publik

pada institusi-institusi demokrasi

dengan melanjutkan konsolidasi

demokrasi melalui reformasi sistem

kepartaian, pemilu, dan lembaga

perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam

kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan

melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas

korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup

manusia Indonesia melalui

peningkatan kualitas pendidikan dan

pelatihan dengan program

"Indonesia Pintar"; serta peningkatan

kesejahteraan masyarakat dengan

program "Indonesia Kerja" dan

"Indonesia Sejahtera" dengan

mendorong land reform dan program

kepemilikan tanah seluas 9 hektar,

program rumah kampung deret atau

rumah susun murah yang disubsidi

serta jaminan sosial untuk rakyat di

tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat

dan daya saing di pasar internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju

dan bangkit bersama bangsa-bangsa

Asia lainnya

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi

dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

melalui kebijakan penataan kembali

kurikulum pendidikan nasional

dengan mengedepankan aspek

pendidikan kewarganegaraan, yang

menempatkan secara proporsional

aspek pendidikan, seperti pengajaran

sejarah pembentukan bangsa, nilai-

nilai patriotisme dan cinta Tanah Air,

semangat bela negara dan budi

pekerti di dalam kurikulum

pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan

memperkuat restorasi sosial

Indonesia melalui kebijakan

memperkuat pendidikan

kebhinnekaan dan menciptakan

ruang-ruang dialog antarwarga

(Revolusi Mental, 2014).

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK


54

Revolusi mental

Menurut Presiden RI Joko Widodo,

dalam pembangunan bangsa, saat ini kita

cenderung menerapkan prinsip-prinsip

paham liberalisme yang jelas tidak sesuai

dan kontradiktif dengan nilai, budaya,

dan karakter bangsa Indonesia. Sudah

saatnya Indonesia melakukan tindakan

korektif, tidak dengan menghentikan

proses reformasi yang sudah berjalan,

tetapi dengan mencanangkan revolusi

mental menciptakan paradigma, budaya

politik, dan pendekatan nation building

baru yang lebih manusiawi, sesuai

dengan budaya Nusantara, bersahaja,

dan berkesinambungan.

Tujuh butir program gerakan

nasional revolusi mental Indonesia Baru :

(1) Negara harus hadir ditengah-tengah

masyarakat. Bukan hanya memerintah,

tetapi juga melindungi dan melayani. (2)

Indonesia bukan sekedar negara kaya,

tetapi juga serba bisa. Bisa mandiri, dan

bisa mencukupi kebutuhan pokoknya

sendiri. Dengan kekayaan sumber daya

alam yang kita miliki. (3) Indonesia

adalah teladan dalam hal toleransi dan

pembauran, karena perbedaan adalah

kekayaan bangsa. (4) Indonesia harus

bisa menggenggam dunia, pendidikan

yang baik menjadi kuncinya. Dan itu

harus menjadi tanggung jawab bersama.

(5) Indonesia adalah negara yang

makmur diatas fondasi ekonomi

kerakyatan, bukan ekonomi yg dikuasai

segelintir orang. (6) Indonesia adalah

bangsa terhormat dan tidak bersedia

menjadi budak bangsa lain. (7) Indonesia

adalah bangsa yang membanggakan dan

penuh prestasi, Indonesia bukan bangsa

rendah diri (Revolusimental, 2015).

PEMBAHASAN

Penggunaan istilah ”revolusi” tidak

selalu diartikan sebagai sebuah gerakan

"bumi hangus", tetapi merupakan sebuah

semangat mentalitas positif untuk

memberantas segala praktik-praktik yang

buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan

tumbuh kembang sejak lama. Revolusi

mental bukanlah revolusi fisik yang

memerlukan dukungan moril dan

spiritual serta komitmen dalam diri

seorang pemimpin dan masyarakat

secara keseluruhan.

Melakukan revolusi mental dapat

dilaksanakan melaui konsep Trisakti

yang pernah diutarakan Bung Karno

dalam pidatonya tahun 1963 dengan tiga

pilarnya. Yaitu: (1) Indonesia yang

berdaulat secara politik. (2) Indonesia

yang mandiri secara ekonomi. (3)

Indonesia yang berkepribadian secara

sosial-budaya.

Dalam Rencana Jangka Menengah

Sektor Komunikasi Dan Informatika

2015-2015 Kementerian Komunikasi Dan

Informatika tertulis bahwa komunikasi

memegang peranan penting dalam

pembentukan mental bangsa Indonesia

di masa yang akan datang. Kehadiran


55

media massa baik real space maupun cyber

space sangat berpengaruh terhadap

budaya masyarakat indonesia, maka

doperlukan suatu kondisi dan ekosistem

media massa untuk membentuk

komunikasi yang memberikan efek baik

bagi bangsa dan negara Indonesia (Badan

Litbang SDM Kominfo, 2015).

Melihat fungsi dan kemampuan

yang dimilikinya, pers atau media massa

sebagai sumber informasi yang diakses

publik menjadi salah satu pilar yang bisa

mendukung program revolusi mental

melalui penyebaran informasi tentang

apa yang akan dilakukan dan yang telah

dilaksanakan pemerintah. Pers yang

berfungsi melakukan rekonstruksi sosial

akan mampu menjadi jembatan informasi

dan bisa menumbuhkan partisipasi nyata

dari masyarakat untuk melakukan

revolusi mental menciptakan paradigma,

budaya politik, dan pendekatan nation

building baru yang lebih manusiawi,

sesuai dengan budaya nusantara,

bersahaja, dan berkesinambungan seperti

yang diamanatkan oleh presiden.

Peran pers atau media massa

sebagai akses informasi publik sangatlah

menentukan dalam menyosialisasikan

program revolusi pemerintah. Sesuai

teori tentang pengaruh media massa

dapat memengaruhi pembacanya yang

pasa awalnya bersikap pasif menjadi

berperan aktif dalam melakukan makna

dari revolusi mental. Media massa

merupaka media diseminasi informasi

dalam bentuk karya jurnalistik dalam

mempercepat proses perubahan sosial.

Media massa sebagai media akses

informasi publik juga bisa berperan

sebagai sumber rujukan penyebaran

informasi yang cepat. Dalam hal ini,

media dapat meningkatkan tingkat

pengetahuan masyarakat.


informasi publik dapat menempatkan

dirinya dan berfungsi sebagai Jurnalisme

Pro-Pemerintah (Government-say-so-

Journalism), jurnalistik yang

memberitakan atau meliput apa saja

yang disiarkan pemerintah. Berhasilnya

penyampaian pesan dan respon yang

ditimbulkan dalam diseminasi informasi

dapat dilakukan oleh sejauhmana

pemerintah memanfaatkan media massa

dalam membangun image positif baik itu

personal maupun program pemerintah.

terhadap masyarakat.

Media massa dengan kemampuan

yang dimilikinya dapat memberikan

pengetahuan, pemahaman, menimbulkan

reaksi positif tentang progaram revilusi

mental dan nawacita. Peran media massa

sebagai akses informasi publik sangatlah

penting karena masyarakat

membutuhkan referensi. Berdasarkan

kajian psikologi, norma dan pengaruh

interpersonal memberikan pengaruh

terhadap sikap seseorang. Melalui berita-

berita yang disiarkan, media secara tidak

langsung telah memberikan referensi

kepada masyarakat untuk memengaruhi


56

keputusan politiknya. Semakin sering

berita tersebut diberikan, maka akan

semakin besar pengaruh yang akan

didapatkan oleh masyarakat.

Media massa menjadi sangat efektif

untuk melakukan propaganda karena

media massa memiliki kemampuan

memengaruhi masyarakat yang tinggi.

Media massa dapat digunakan untuk self

marketing melalui berita dan informasi

yang disiarkan. Melalui informasi-

informasi di media masyarakat pada

akhirnya akan terpengaruh oleh berita-

berita tersebut dan mengikuti pesan yang

disampaikan. Media adalah mendorong

dukungan publik terhadap kepentingan-

kepentingan tertentu yang mendominasi

pemerintah dan masyarakat. Asumsi

tersebut makin memperkuat pandangan

bahwa media massa memang bisa

digunakan sebagai alat propaganda oleh

pemerintah.

Pemerintah dapat menggunakan

media massa secara maksimal sebagai

akses informasi publik dalam upaya

diseminasi program revolusi mental

seperti yang tertuang dalam nawa cita.

Hal ini dimungkinkan karena media

massa memunyai fungsi dan kelebihan

dalah hal jangkauan ke masyarakat

sesuai dengan karakteristik yang melekat

seperti misalnya surat kabar dan televisi.

Olivia Dwiayu mengutarakan

karakteristik surat kabar sebagai media

massa mencakup: publisitas, periodisitas,

universalitas, aktualitas dan

terdokumentasikan. Untuk menyerap isi

surat kabar, dituntut kemampuan

intelektualitas tertentu. Khalayak yang

buta huruf tidak dapat menerima pesan

surat kabar begitu juga yang

berpendidikan rendah. Dilihat dari ruang

lingkupnya, surat kabar nasional,

regional, dan lokal. Ditinjau dari

bentuknya, ada surat kabar biasa dan

tabloid. Dilihat dari bahasa yang

digunakan, ada surat kabar berbahasa

Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa

Daerah.

Menurut Agee dalam Mc.Quail

(1991), surat kabar memiliki tiga fungsi

utama dan fungsi sekunder. Fungsi

utama media adalah: (1) to inform

(menginformasikan kepada pembaca

secara objektif tentang apa yang terjadi

dalam suatu komunitas, negara dan

dunia, (2) to comment (mengomentari

berita yang disampaikan dan

mengembangkannya ke dalam focus

berita, (3) to provide (menyediakan

keperluan informasi bagi pembaca yang

membutuhkan barang dan jasa melalui

pemasangan iklan di media.

Edo Segara megutarakan, Terdapat

tiga segmen dalam media cetak surat

kabar yang sering digunakan sebagai

sarana diseminasi informasi, yaitu berita,

editorial dan iklan. Kesemuanya

membantu pembinaan citra dan

penyajian masalah. Surat kabar

menyajikan ceritra yang membina kesan.


57

PENUTUP

Program revolusi mental

pemerintah hendaknya mampu benar-

benar bekerja bagi rakyat dan bukan bagi

segelintir golongan kecil. Menciptakan

sebuah sistem politik yang akuntabel,

bersih dari praktik korupsi dan tindakan

intimidasi. Indonesia juga memerlukan

birokrasi yang bersih, andal, dan kapabel,

yang benar-benar bekerja melayani

kepentingan rakyat dan mendukung

pekerjaan pemerintah yang terpilih.

Pilar ketiga Trisakti adalah

membangun kepribadian sosial dan

budaya Indonesia. Sifat keindonesiaan

semakin pudar karena derasnya tarikan

arus globalisasi dan dampak dari

revolusi teknologi komunikasi selama 20

tahun terakhir. Indonesia tidak boleh

membiarkan bangsanya larut dengan

arus budaya yang belum tentu sesuai

dengan nilai-nilai luhur bangsa kita.

Media massa sebagai alat

komunikasi massa atau media akses

informasi publik sangat berperan penting

dalam menyampaikan pesan atau

informasi tentang kebijakan pemerintah

kepada masyarakat. Pentingnya peran

media massa diantaranya disebabkan

oleh keterbatasan pemerintah dalam hal

penyampaian informasi secara langsung

kepada masyarakat luas.


informasi publik, masyarakat akan dapat

dengan mudah mengetahui informasi

revolusi mental yang dicanangkan

pemerintah. Media massa surat kabar,

televisi, internet, majalah, buku, radio

dan lain sebagainya, dapat kapan saja

menyampaikan berita berita atau

informasi kepada masyarakat dan pada

umumnya dinilai masyarakat memiliki

krediblitas yang tinggi sehingga apa

yang diungkapkan dianggap suatu

kebenaran yang ada di masyarakat.

Diseminasi program revolusi

mental pemerintah dapat lebih terdengar

pada masyarakat bawah karena

keefektifan media massa dalam

menyampaikan pesan secara cepat dan

murah. Media massa dengan

kemampuannya menjangkau massa

dalam jumlah yang cukup besar, dapat

menembus populasi yang besar pula.

Media massa dapat mempengaruhi cara

pandang masyarakat tentang revolusi

mental dengan jenis dan volume

Revolusi mental harus menjadi

sebuah gerakan nasional. Kata kunci dari

tercapainya program revolusi mental

seperti yang tercantum dalam nawa cita

adalah adanya kesamaan persepsi di

antara semua pemimpin dan masyarakat

Indonesia. Revolusi mental harus dimulai

dari diri sendiri, kelompok, dan semua

fihak sesuai dengan tugas, fungsi dan

kewenangan yang dimilikinya. Di sinilah

peran media massa sebagai akses

informasi publik yang secara sadar dan

netral merekonstruksi program revolusi

mental sehingga dapat diketahui,


58

dipahami, dan dilakukan oleh semua

orang Indonesia dalam upaya mencapai

amanat Trisakti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku : Ardianto, Elvinaro, Erdiyana, Komala. (2004). Komunikasi Massa Suatu Pengantar.

Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Assegaf,Dja’far. (1985). Jurnalistik Mas Kini: Pengantar Kewartawanan. Jakarta : Ghalia

Indonesia. Depari, SR. (1994). Prospek Bisnis Informasi di Indonesia (ed. Sumarsono Suniardja).

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Effendy, Onong Uchjana. (1993). Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Remaja

Rosda Karya. Kridalaksana. (1977 ). Menulis Berita dan Feature. Bandung: Media Karya. Mc.Quail, Denis. (1991). Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Erlangga. Romli, Asep Syamsul M. (2005). Jurnalistik Terapan. Bandung: Batik Press. Rusadi, Udi. (1994). “Penggunaan Media Massa”. Jurnal Penelitian dan Komunikasi

Pembangunan. Edisi Khusus No.1. Jakarta: Badan Litbang Deppen RI. Sobur, Alex. (2002). Analisis Teks Media. Bandung: Rosdakarya. Subiakto, Henry dan Rachmah Ida. (2012). Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi.

Jakarta: Kencana. Sumadiria, Haris. (2005). Jurnalistik Indonesia. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Makarim, Edmon. (2004). Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada Internet : Revolusimental. (2015). Tersedia dalam

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK diakses 05 Agustus 2015

Segara, Edo. (2010). Politik Media Massa. Tersedia dalam http://www.edosegara.com/2010/06/politik-media-massa.html diakses 05 Agustus 2015

Lainnya : Dedi Mulyana. (2013). Era Ketiga Komunikasi Politik, Pikiran Rakyat, Terbit selasa,27-08-

2013 Badan Litbang SDM.(2015). Naskah Akademis Strategi Pembangunan Dan Forecasting

Bidang Komunikasi Dan Informatika 2015-2019



59

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA LUAR

RUANG DI KOTA BANDUNG

Noneng Sumiaty

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung Jl. Pajajaran no. 88

Bandung, Jawa Barat-40173. Telp.(022)6017493, Fax. (022) 6021740, HP. 08122303764, email:

[email protected]

Abstrak

Pesan melalui iklan media luar ruang baik oleh pamerintahan kota maupun swasta atau masyarakat umum perseorangan atau badan harus memerhatikan keamanan, keselamatan, kenyamanan , estetika, keserasian bangunan dan lingkungan, serta sesuai dengan rencana dan peraturan kota. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan layanan masyarakat yang dipasang oleh pemerintah Kota Bandung telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih ada pemasang iklan dari pihak swasta tidak memerhatikan peraturan yang ada. Ini terlihat masih ada spanduk yang pemasangannya semena-mena, sehingga menggangu kepentingan publik.

Kata kunci: publik, iklan, media, luar ruang.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang sekarang

berlangsung di Indonesia adalah sistem

demokratis, di mana pemerintah

berusaha menampung aspirasi dari

masyarakat, kemudian menyesuaikan

diri dengan apa yang menjadi aspirasi

masyarakat tersebut. Begitu juga Kota

Bandung, sebagai pemerintahan Kota

Bandung yang tidak terlepas dari urusan

kota yang sangat kompleks. Seiring

dengan kemajuan kota yang sangat

dinamis. Kemajuan yang dicapai Kota

Bandung masih mengalami beberapa

kendala dalam beberapa hal, seperti:

dalam penanganan sampah, keamanan,

ketertiban dan keindahan. Untuk

menangani hal itu, Pemerintah Kota

Bandung berusaha untuk

menyosialisasikan suatu peraturan yang

telah ada seperti peraturan tentang

ketertiban, kebersihan, dan keindahan

(K3). Sosilisasi peraturan perundang-

undangan, seperti K3 dan reklame bisa

melalui media luar ruang seperti:

spanduk, baner, dan baliho.

Upaya dari pemerintah yang

demokratis dalam penyesuaian dengan

masyarakatnya harus membuat pesan

yang baik, estetika, dan tidak

mengeksploitasi ruang publik secara

berlebihan. Strategi yang menarik

masyarakat dalam menyosialisasikan K3,

salah satunya melalui iklan yang dibuat

oleh pemerintah dengan menggunakan


60

iklan layanan masyarakat (public service

advertising) yang sifat iklannya tidak

berusaha mengejar keuntungan material.

Lain halnya dengan pesan iklan yang

dikeluarkan oleh swasta atau masyarakat

perorangan atau badan, bersifat bisnis

yaitu mendapatkan keuntungan yang

sebesar-besarnya.

Iklan yang dibuat oleh swasta atau

oleh masyarakat perorangan atau suatu

badan pada umumnya bersifat komersil

yaitu harus menguntungkan. Meskipun

demikian tidak boleh merugikan pihak

lain atau bertentangan dengan peraturan-

peraturan yang berlaku, dan harus

mengedepankan aspek estetika serta

terintegrasi dengan lingkungannya.

Keadaan kota yang aman, indah,

dan menarik serta tercapainya pelayanan

yang optimal terhadap masyarakat serta

pengunjung Kota Bandung, Pemerintah

Kota Bandung membuat iklan yang berisi

pesan-pesan yang membangun dengan

dinamis. Supaya iklan atau reklame

sesuai dengan keadaan kota yang maju

dan dinamis sesuai dengan yang

diinginkan, Pemerintah Kota Bandung

telah mengesahkan Peraturan Kota No. 4

Tahun 2012 tentang penyelenggaan

reklame.

Dinamika penggunaan media untuk

periklanan tidak mudah, artinya bukan

tidak mungkin menimbulkan hal-hal

yang tidak diharapkan oleh siapapun.

Apalagi jika menggunakan media luar

ruang, di samping ruang publik yang

dirambah oleh iklan, juga dampak iklan

yang ditampilkan dari iklan itu sendiri.

Pemasangan iklan media luar ruang oleh

pemertintah merupakan bagian dari

program sosialisasi. Oleh karena itu

sangatlah penting jika periklanan melalui

media luar ruang diatur oleh peraturan-

peraturan yang akan mengikat para

pemasang iklan.

Iklan melalui media luar ruang

yang disampaikan baik oleh

pamerintahan kota maupun oleh swasta

atau masyarakat umum atau badan harus

memerhatikan keamanan, keselamatan,

kenyamanan masyarakat, estetika,

keserasian bangunan dan lingkungan

serta sesuai dengan rencana kota.

Pokoknya diharapkan sesuai dengan

peraturan-peraturan yang barlaku yaitu

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4

Tahun 2012.

Berdasarkan uraian di atas, maka

bisa dirumuskan permasalahan

penelitian sebagai berikut: Bagaimana

pesan-pesan yang disampaikan oleh

pemerintah atau iklan layanan

masyarakat, melalui iklan media luar

ruang sesuai Peraturan Kota Bandung

No. 4 Tahun 2012 ?; Bagaimana pesan-

pesan yang disampaikan oleh swasta

atau masyarakat umum perseorangan

atau badan, melalui iklan media luar

ruang sesuai Peraturan Kota Bandung

No. 4 Tahun 2012.

Adapun tujuan penelitian ini adalah

ingin menganalisis pesan-pesan yang

Ranah Publik dalam Iklan Media Luar di Kota Bandung Noneng Sumiaty

61

disampaikan oleh pemerintah atau iklan

layanan masyarakat, melalui iklan media

luar ruang sesuai Peraturan Kota

Bandung No. 4 Tahun 2012, dan

menganalisis pesan-pesan yang

disampaikan oleh swasta atau

masyarakat umum perseorangan atau

badan, melalui iklan media luar ruang

sesuai Peraturan Kota Bandung No. 4

Tahun 2012.

LANDASAN KONSEP

Pengertian Publik

Dalam hal ini publik lebih dekat

pada pengertian masyarakat umum.

Namun demikian pengertian publik yang

melekat pada pelayanan publik tidak

sepenuhnya sama dan sebangun dengan

pengertian masyarakat. Nurcholish

(2005) memberikan pengertian publik

sebagai sejumlah orang yang memunyai

kebersamaan berfikir, perasaan, sikap

dan tindakan yang benar dan baik

berdasarkan nilai-nilai norma yang

mereka miliki.

Konsep dasar ruang publik adalah

ruang nirsekat. Di sini publik dapat

berinteraksi dan dengan bebas

mengemukakan pendapat sehingga

memungkinkan terjadinya transformasi

sosial dalam proses yang demokratis.

Booyd-Barret dan Newbold dalam

Isnaini (2011) Habermas menyebutkan,

ruang public yang ideal adalah yang

mampu menjadi jembatan interaksi

antara penguasa dan masyarakat dari

beragam kelas. Hanya melalui ruang

public inilah dapat terwujud masyarakat

yang dewasa, bebas penindasan, dan

mampu menanggulangi krisis.

Iklan

Iklan merupakan bentuk

penyampaian pesan yang menawarkan

suatu produk yang ditujukan kepada

masyarakat melalui media yang

memengaruhi masyarakat untuk

membeli (Jefkins, 1997 dalam Runtiko,

2013). Sedangkan pengertian periklanan

menurut Kasali (2007), “Iklan adalah

pesan yang menawarkan suatu produk

yang ditujukan kepada masyarakat lewat

suatu media”. Definisi yang lebih

lengkap dapat dijumpai pada Wrigh

dalam Liliweri (1992) yang mengatakan

bahwa: ”tujuan iklan adalah untuk

memotivasi seorang pembeli potensial

dan mempromosikan penjual suatu

produk atau jasa, untuk memengaruhi

pendapat publik, memenangkan

dukungan publik untuk berpikir atau

bertindak sesuai dengan keinginan

pemasang iklan”.

Melihat definisi di atas, berarti

unsur yang penting dalam periklanan

adalah pesan-pesan yang disampaikan

melalui media kepada seluruh

masyarakat. Media tersebut bisa cetak

dan elektronik, sedangkan pesan-pesan

bisa pesan atau ajakan yang membangun

dari pemerintah; atau pesan-pesan dari


62

swasta perorangan atau badan tentang

suatu produk-produk dengan tujuan agar

masyarakat menerima pesan itu dan bisa

mengikuti sehingga merubah sikap

setelah melihat iklan tersebut.

Media Periklanan

Adapun media atau alat periklanan

dalam melakukan promosi yang

dikelompokan oleh Tjiptono, (2008),

sebagai berikut:

1. Media Cetak, yaitu media yang statis

dan mengutamakan pesan-pesan

dengan sejumlah kata, gambar, atau

foto, baik dalam tata warna maupun

hitam putih. Jenis-jenis media cetak

terdiri atas:

a. SuratKabar

b. Majalah

c. Tabloid,

d. Brosur,

e. selebaran,

f. dan lain-lain.

2. Media Elektronik, yaitu media

dengan teknologi elektronik dan

hanya bisa digunakan bila ada jasa

tranmisi siaran. Jenis-jenis media

elektronik antara lain:

a. Televisi

b. Radio.

Media Luar Ruang, yaitu media

iklan biasanya berukuran besar yang

dipasang ditempat-tempat terbuka

seperti dipinggir jalan, dipusat kramaian

atau tempat-tempat khusus lainnya.

Jenis-jenis media luar ruang meliputi

billboard, buklet, poster, baligo, spanduk,

umbul-umbul, balon raksasa dan lain-

lain (Tjiptono, 2008).

Media Luar Ruang

Media periklanan luar ruangan

merupakan salah satu media yang

diletakan di luar ruangan yang pada saat

ini telah menjadi bagian dari kehidupan

masyarakat, yang memiliki tujuan

menyampaikan pesan promosi suatu

produk atau jasa. Definisi tentang media

luar ruang menurut Santosa (2009),

“Media Luar ruangan adalah semua iklan

yang menjangkau konsumen ketika

mereka sedang berada di luar rumah

atau kantor. Media luar ruangan

membujuk konsumen ketika mereka

sedang di tempat-tempat umum, dalam

perjalanan, dalam ruang tunggu, juga di

tempat-tempat terjadi transaksi”.

Sedangkan menurut Tjiptono (2008),

“Media Luar ruangan adalah media yang

berukuran besar dipasang ditempat-

tempat terbuka seperti dipinggir jalan,

dipusat keramaian atau tempat-tempat

khusus lainnya, seperti di dalam bus

kota, gedung, pagar tembok dan

sebagainya.”

Secara umum, iklan melalui media

ruang diartikan sebagai segala bentuk

pesan tentang suatu produk atau jasa

yang disampaikan lewat suatu media

luar ruang besar dipasang ditempat-

tempat terbuka (umum) seperti di

pinggir jalan, di perjalanan, di ruang


63

tunggu, dipusat keramaian atau tempat-

tempat khusus lainnya, dan ditujukan

kepada sebagian atau seluruh

masyarakat.

Iklan Layanan Masyarakat

Iklan Layanan Masyarakat adalah

iklan yang digunakan menyampaikan

informasi, memersuasi atau mendidik

khalayak di mana tujuan akhir bukan

untuk mendapatkan keuntungan

ekonomi, melainkan keuntungan

sosial.Keuntungan sosial yang dimaksud

adalah munculnya penambahan

pengetahuan, kesadaran sikap, dan

perubahan perilaku masyarakat terhadap

masalah yang diiklankan, serta

mendapatkan citra yang baik di

masyarakat.

Secara normatif, bertambahnya

pengetahuan, dimilikinya kesadaran

sikap dan perubahan perilaku

masyarakat sangat penting bagi kualitas

kehidupan masyarakat itu sendiri, sebab

masyarakat akan terbangun dan digiring

pada situasi kearah keadaan yang baik.

Umumnya, materi yang disampaikan

berupa informasi-informasi publik untuk

menggugah khalayak melakukan suatu

kebaikan yang normatif sifatnya.

Misalnya anjuran agar tertib berlalu

lintas, memiliki budaya antri, menyukai

kebersihan lingkungan, hemat listrik,

hemat air, hemat BBM, menjaga

kelestarian lingkungan, menjaga satwa

liar, mencintai budaya sendiri, memiliki

kesetiakawanan sosial yang tinggi,

demokrasi anti kekerasan, sportivitas,

perilaku seks yang sehat, mengikuti

gerakan orang tua asuh, peduli dengan

kelompok masyarakat miskin, dan

sebagainya.

Selain mendatangkan kebaikan dan

peningkatan kualitas hidup masyarakat,

bertambah pengetahuan masyarakat dan

munculnya kesadaran serta sikap

perilaku sebagaimana inti pesan juga

dapat menguntungkan pengiklan itu

sendiri, selain mendapatkan citra baik di

tengah di masyarakat (Widyatama, 2007).

Gambar 1

Iklan layanan masyarakat.

Sumber: detikNews, 2015


64

Sama seperti iklan yang bersifat

komersial, iklan layanan masyarakat pun

menggunakan teknik means-end chain.

Pengertian dari teknik means-end chain

adalah jika masyarakat mematuhi

kebijakan, hal tersebut bisa dijadikan

batu loncatanuntuk pencapaian tujuan

akhir tertentu. Tujuan akhir yang

dijanjikan tehnik ini merupakan solusi

menang-menang (win-win solution) bagi

berbagai kalangan. Teori ini beragumen

bahwa suatu pesan dapat diterima jika

semua dimensi kebutuhan masyarakat

telah tersentuh, mulai dari kebutuhan

fisik, psikososial, dan spiritual

(Zaenudin, 2007).

Iklan dari Masyarakat

Iklan yang datang dari masyarakat

umum adalah iklan yang bersifat non

komersial karena untuk kepentingan

bersama untuk menyampaikan pesan-

pesan dari masyarakat terhadap

pemerintah. Biasanya iklan ini berupa

penyaluran hati nurani masyarakat

terhadap pemerintah, apabila terjadi

kesalahpahaman atau terjadi bentrokan

antara warga dengan petugas atau

penguasa. Iklan ini biasanya

menggunakan media komunikasi yaitu

media luar ruang, seprti spanduk yang

bertuliskan pernyatan-pernyataan dari

masyarakat terhadap pemerintah.

Pernyataan ini bisa disebut demo dari

masyarakat , bisa berupa imbauan atau

usulan; bahkan bisa ejekan terhadap

pemerintahnya.

Gambar 2 menunjukkan spanduk

yang dibawa atau diarak masyarakat

sebagai pendemo kepada pemerintah

atau penguasa. Demo ini menuntut

pemerintah untuk menghentikan

pungutan liar di sekolah-sekolah dalam

penerimaan murid baru. Pokoknya

pendemo meminta kepada yang

berwenang untuk pemberantasan

korupsi di sekolah-sekolah.

Dari Gambar 2 terlihat gambar yang

dimuat di spanduk adalah seorang tokoh

masyarakat, yaitu seorang Wali Kota

Gambar 2: Spanduk demo dari masyarakat

Sumber: video. tempo.co, 2014


65

Bandung Ridwan Kamil yang setuju

dengan adanya moratorium pungutan

dan pemberantasan korupsi di sekolah.

Iklan ini menggunakan pendekatan

personifikasi, di mana creator iklan

mencoba menggambarkan target secara

rinci dan nyata profil tokoh yang

digambarkan mencoba mengutarakan

apa yang menjadi ekpektasi mereka,

kendala yang sedang mereka alami,

kehidupan mereka, dan sebagainya

(Zaenudin, 2007).

Sebagai iklan non komersial, iklan

ini dianggap efektif oleh masyarakat

yang menginginkan perubahan; karena

iklan ini diarak ditempat umum dan

terbuka sehingga diharapkan pesan dari

iklan tersebut sampai kepada pihak yang

berwenang atau pihak-pihak terkait.

Iklan yang Efektif

Dalam menyusun iklan program

periklanan harus disusun dengan

memerhatikan lima M (Kotler, 2003

dalam Darmadi, dkk. 2003) agar

menghasilkan iklan yang efektif, yaitu:

1. Mission (misi): Apakah tujuan

periklanan

2. Money (uang) : Berapa banyak uang

yang dibutuhkan untuk belanja

iklan?

3. Message (pesan) : Pesan apa yang

harus disampaikan?

4. Media : Media apa yang paling

efektif dan efisien?

5. Measurement (evaluasi) : Bagaimana

mengevaluasi efektivitas iklan.

Seperti disampaikan di atas bahwa

iklan yang efektif harus memenuhi

kelima unsur yaitu: memunyai misi,

uang, pesan, media, dan evaluasi. Begitu

juga dengan iklan media luar ruang,

apabila iklan tersebut mau efektif; yaitu

harus memenuhi unsur tersebut.

Iklan Komersial

Teknik yang digunakan dalam iklan

komersial sama dengan yang digunakan

pada iklan layanan masyarakat yaitu

means-end chain. Teknik ini akan lebih

efektif jika hubungan yang diciptakan

sesuai dengan harapan masyarakat dan

tidak dipaksakan. Jika alasan hubungan

yang diciptakan tidak dapat menyentuh

pengetahuan, masyarakat akan mencibir

yang dilihatnya. Semakin dapat diterima

oleh pikiran dalam artian masuk akal,

semakin besar peluang iklan untuk

diterima masyarakat. Untuk

merumuskan means-end chain yang dapat

diterima, berbagai macam pendekatan

harus dilakukan.

Pada iklan komersial, selain

menggunakan pendekatan psikologis,

pengiklan pun mengadakan riset pasar.

Data-data dikumpulkan agar mereka

yakin dengan segmentasi yang akan

dibidik, kemudian peneliti menggunakan

panel data untuk menganalisis perilaku

konsumen dan pasar. Setelah mengetahui

perilaku konsumen dan pasar, berbagai


66

macam strategi akan dengan mudah

dibuat. Mulai dari siapa saja segmentasi

pasar, di mana mereka biasanya membeli

barang, produk seperti apa yang akan

dibeli, serta variabel-variabel lainnya.

Dari konsep ini, perusahaan dapat

mematok target penjualan dan

keuntungan perusahaan (Zulkarnaen,

2007).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan

jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu

penelitian yang berusaha

menggambarkan atau mendeskripsikan

objek yang di teliti berdasarkan fakta

yang ada di lapangan (Sugiyono, 2009).

Penelitian kualitatif dilakukan

untuk menemukan gambaran yang

menyeluruh dan mendalam tentang

objek yang diteliti, dengan berangkat dari

suatu fenomena yang ada, penelitian ini

juga tidak berangkat dari suatu teori

yang hendak diuji kebenarannya, seperti

dikatakan Alwasilah bahwa: “Penelitian

kualitatif tidak berangkat dari teori, tapi

berangkat dari kasus atau pengamatan”

(Alwasilah , 2005).

Sementara subjek penelitian adalah

mereka yang berwenang memberikan

jawaban tentang pemasangan spanduk

atau baliho di Kota Bandung. Objek

penelitian adalah spanduk atau baliho

yang dipasang di luar ruangan di

wilayah Kota Bandung, baik yang

dipasang oleh Pemerintah Kota Bandung

dan oleh masyarakat umum atau

perorangan atau lembaga atau badan.

Responden adalah Dra. Hj. Iim

Dewi Mulyani sebagai Kepala Bidang

Hubungan Masyarakat , Tetty Siti

Hasanah, SH, sebagai Kepala Seksi

Pengolahan Data dan Informasi serta

Yusuf Cahyadi, SH petugas Fungsional

Umum Dinas Komunikasi dan

Informatika (Diskominfo) Kota Bandung.

Lokasi penelitian berada di Kota

Bandung.

PEMBAHASAN

Dalam struktur bagian Diskominfo

terdapat beberapa bagian yaitu:

Sekretariat, Humas (Hubungan

Masyarakat), Telematika, Desiminasi,

Postel (Pos dan Telekomunikasi), UPT

(Unit Pelaksana Teknis) Pengaduan

Masyarakat, dan UPT Radio Sonata.

Media Luar Ruang terdapat dalam

bagian Desiminasi. Secara lengkapnya

bagian Desiminasi terdiri dari: dua sub

bagian, yaitu sub bagian PDI (Pengelola

Data Informasi) dan sub bagian

Multimedia.

PDI terdiri dari: PPID (Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi),

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM),

dan PEDASI (Pengelola Data Informasi).

Sedangkan Multimedia terdiri dari:

Radio dan Televisi, Bina Kota dan Media

Luar Ruang. Jadi media luar ruang


67

berada dalam sub bagian Multimedia

dan Bagian Desiminasi.

Tugas, Pokok Bagian Diseminasi

Informasi

Kepala Bidang Desiminasi

Informasi mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas pokok

Kepala Dinas lingkup desiminasi

informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok,

Kepala Bidang Desiminasi Informasi

mempunyai fungsi :

1. Perencanaan dan penyusunan

program lingkup pengelolaan data

informasi, serta komunikasi dan

multimedia;

2. Pelaksanaan dan penyusunan

petunjuk teknis dan bahan kebijakan

pengelolaan data informasi, serta

komunikasi dan multimedia;

3. Pelaksanaan lingkup pengelolaan

data informasi, serta komunikasi dan

multimedia; dan

4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan lingkup pengelolaan

data informasi dan komunikasi serta

multimedia (Diskominfo, 2015).

Kepala Bidang Desiminasi

Informasi membawahkan :

Seksi Pengelolaan Data dan

Informasi;

Kepala Seksi Pengolahan Data dan

Informasi mempunyai tugas pokok


Kepala Bidang Desiminasi Informasi

lingkup pengolahan data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi

Pengolahan Data dan Informasi

mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan penganalisaan

data lingkup Pengolahan Data dan

Informasi;

2. Penyiapan bahan petunjuk teknis

lingkup Pengolahan Data dan

Informasi;

3. Pelaksanaan lingkup Pengolahan

Data dan Informasi yang meliputi

data dan informasi pengaduan

masyarakat baik dari media

elektronik dan cetak serta tatap

muka; dan

4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

lingkup Pengolahan Data dan

Informasi.

Seksi Komunikasi dan Multimedia.

Kepala Seksi Komunikasi dan

Multimedia mempunyai tugas pokok


kepala bidang desiminasi informasi

lingkup komunikasi dan pengaduan

masyarakat. Untuk melaksanakan tugas

pokok, kepala seksi komunikasi dan

multimedia mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan penganalisaan

data lingkup komunikasi dan

multimedia;

2. Penyiapan bahan petunjuk teknis

lingkup komunikasi dan multimedia

3. Pelaksanaan lingkup komunikasi dan

multimedia yang meliputi

menghimpun dan menganalisa data


68

yang diarsipkan, diimplementasikan

serta disosialisasikan dalam bentuk

multimedia, dan penerbitan media

cetak serta penyelenggaraan media

interaktif; dan

4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

lingkup Komunikasi dan

Multimedia. (Diskominfo, 2015).

Iklan layanan masyarakat saat ini

masih dianggap efektif untuk

menyampaikan pesan-pesan

pembangunan oleh pemerintah. Seperti

halnya dengan iklan layanan masyarakat

yang disampaikan oleh Pemerintah Kota

Bandung dalam menyosialisasikan

peraturan tentang ketertiban, kebersihan

dan keindahan (K3) yaitu Peraturan

Pemerintah Daerah Kota Bandung No. 11

Tahun 2005 tentang perubahan atas

Peraturan Pemerintah Daerah Kota

Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang

penyelenggaraan ketertiban, kebersihan

dan keindahan.

Pemasangan iklan tentang K3

tersebut disampaikan oleh Pemerintah

Kota Bandung melalui spanduk yang

dipasang tepat di tempat-tempat yang

strategis dalam kota, agar semua

masyarakat kota bisa melihatnya atau

setidaknya pernah mengetahuinya.

Menurut Yusuf Cahyana Fungsional

Umum, Dinas Kominfo Kota Bandung

selama ini sudah memasang spanduk

dan baligo di titik titik strategis di kota

Bandung sesuai dengan peraturan yang

ada.

Sementara bagian-bagian yang

terlibat dalam pemasangan baligo yaitu:

1. Dinas dan Pemakaman dan Taman

(Diskamtam) Kota Bandung

mengenai titik penempatan.

2. Satuan Polisi Pamong Praja mengenai

pengawasan. (Wawancara, 2015).

Pada kenyataannya di lapangan ada

pemasangan iklan yang tidak mematuhi

peraturan K3 dan peraturan tentang

Gambar 3: Pemasangan spanduk iklan yang sembarangan.

Sumber: Diskominfo Kota Bandung, 2015.


69

penyelenggaraan reklame. Hal ini seperi

tertera pada Gambar 3.

Dalam gambar 3 terlihat betapa

semrawutnya pemasangan spanduk

tersebut. Spanduk satu dengan lainnya

saling tumpuk, yang satu menghalangi.

yang lainnya, sehingga kelihatan tidak

indah dipandang mata Juga spanduk di

atas menunjukkan bahwa antara

pemasang yang satu dengan lainnya

tidak ada etika pemasangan. Ini jelas

menyalahi peraturan-peraturan yang

ada. Seperti menyalahi Peraturan

Pemerintah Kota Bandung No. 11 Tahun

2005 tentang K3 dan Peraturan

Pemerintah Daerah Kota Bandung No. 4

Tahun 2012 tentang penyelenggaan

reklame.

Iklan yang menyalahi peraturan-

peraturan yang telah disahkan tersebut,

selama ini belum pernah ditindaklanjuti

sampai ke tingkat pengadilan. Hal ini

disampaikan oleh petugas fungsional

umum Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bandung, Yusuf

Cahyana bahwa: “selama ini apabila

terjadi pelanggaran terhadap K3 dan

pemasangan reklame, hanya dilakukan

pemindahan pemasangan spanduk atau

penurunan yang dilakukan oleh Satpol

PP, petugas Diskamtam sebagai tim

pengawasan dan pengendalin serta

petugas Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bandung dengan

koordinasi bersama unsur kepolisin dari

Polres Bandung” (wawancara, Juli 2015).

Hal di atas dibenarkan oleh Kepala

Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Diskominfo Kota Bandung, Tetty Siti

Hasanah yang menyatakan bahwa:

apabila terjadi pemasangan spanduk atau

baliho yang tidak sesuai dengan

peraturan K3 dan Peraturan reklame,

maka tindakan yang diambil adalah

bekerjasama dengan Satpol PP dan

koordinasi dengan pihak kepolisian

untuk menurunkan atau memindahkan

spanduk atau baliho tersebut”

(wawancara, Juli 2015).

Gambar 4

Pemasangan iklan yang sesuai dengan peraturan.

Sumber: Diskominfo Kota Bandung, 2015.


70

Pemasangan iklan layanan

masyarakat oleh Pemerintah Kota

Bandung melalui Diskominfo beserta

Diskamtam dan Satpol PP serta

koordinasi dengan kepolisian, bersama-

sama menentukan dan memasang

spanduk , baner atau baliho di titik-titik

sudut kota yang strategis; dengan tetap

mengindahkan unsur keamanan dan

keindahan estetika kota seperti yang

terlihat dalam gambar 4.

Iklan tentang layanan masyarakat

yang dipasang oleh Pemerintah Kota

Bandung, seperti yang terlihat di gambar

atas; merupakan contoh pemasangan

yang benar, yaitu telah sesuai dengan

peraturan-peraturan yang berlaku.

Bahkan membantu terciptanya keadaan

kota yang tertib, aman, dan indah.

PENUTUP

Simpulan

Iklan layanan masyarakat baik

berupa spanduk, baliho, atau banner yang

dipasang di luar ruangan oleh

Pemerintah Kota Bandung khususnya

digunakan untuk menyosialisasikan

peraturan-peraturan yang telah

disyahkan oleh pemerintah. Dalam hal

ini Pemerintah Kota Bandung

menggunakan media luar ruang berupa

spanduk, baliho, atau banner untuk

menyosialisasikan Peraturan Pemerintah

Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2005

dan Peraturan Pemerintah Daerah Kota

Bandung No. 5 Tahun 2012. Penggunaan

media tersebut telah sesuai dengan

peraturan-peraturan yang berlaku. Baik

dari titik-titik tempat pemasangan

maupun dari desain spanduk tersebut.

Sementara Iklan dari masyarakat

umum yang diperuntukkan bagi

Pemerintah Kota Bandung untuk

kepentingan umum dan tidak komersil

adakalanya masih tidak sesuai dengan

peraturan-peraturan yang ada. Misalnya

tentang adanya kenaikan harga bahan

bakar minyak (BBM), adanya kenaikan

terhadap bahan pokok, mahalnya biaya

pendidikan, dan tentang kepengurusan

persatuan persepakbolaan lokal

Kabupaten/Kotamadya Bandung

(PERSIB).

Saran-saran

Iklan layanan masyarakat yang

selama ini telah ada telah memenuhi

peraturan dan unsur estetika sebaiknya

lebih diperbanyak lagi untuk dipasang

pada titik strategi dan masih kosong,

agar masyarakat lebih mengetahui dan

memahami apa yang diinginkan oleh

pemerintah kota; sehingga keadaan yang

bersih, indah, aman, nyaman akan segera

tercapai.

Sementara iklan yang datangnya

dari masyarakat umum yang bersifat

nonkomersil dan bertujuan

menginginkan adanya perubahan kepada

hal yang lebih baik, harus ditingkatkan

konten (isi) dan desainnya dari spanduk,


71

baliho atau baner yang digunakan di

media luar ruang tersebut; agar tidak

menyalahi peraturan-peraturan yang

ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alwasilah, A Chaedar. (2005). Pokoknya Kualitatif. Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan

Penelitian Kualitatif. Jakarta, Penerbit, Pustaka Jaya.

Darmadi, Sugiarto, Anton, dan Hendrawan. (2003). Invansi Pasar Dengan Iklan Yang Efektif,

Jakarta: Gramedia Jefkins, Frank. (1977), Periklanan, Penerjemah: Haris Munandar.

Editor: Yati Sumiharti. Jakarta: Erlangga.

Isnaini, Santi dkk. (2011). Representasi Relasi Kekuasaan pada Tata Ruang Publik Kota

Tua di Pulau Jawa (Studi Semiotik Sosial pada Alun-Alun Kota Malang di Masa

Kolonial). Dalam: Budianto, Heri dan Farid Hamid.ed. Ilmu Komunikasi Sekarang

dan Tantangan Masa Depan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hal. 507-536.

Kasali, Rhenald. (2007). Managemen Periklanan. Jakarta: Grafiti.

Liliweri, Alo. (1992). Dasar-dasar Komunikasi Periklanan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nurcholish, Hanif, (2005). Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta:

PT. Grasindo.

Santosa, Sigit. (2000). CREATIVE ADVERTISING, Petunjuk Teknis Mempersiapkan

Iklan Cetak dan Elektronik dengan Effesien. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Tjiptono, Fandy. (2008). Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi Publisher.

Widyatama, Rendra. (2007). Pengantar Periklanan. Yogyakarta: Pustaka Publisher Book.

Jurnal/Makalah:

Runtiko, Agus Ginanjar. (2013). Desain Iklan Layanan Masyarakat. JURNAL PENELITIAN

KOMUNIKASI. Vol. 16 No. 1 .Hal. 21-38. Balai Pengkajian Dan Pengembangan

Komunikasi Dan Informatika Bandung.

Zainudin, Heni Nuraeni. (2007). Prediksi Efek Tertunda Iklan Layanan Masyarakat Melalui

Bermacam Pendekatan. Menyoroti Iklan Di Televisi. Observasi. Kajian Komunikasi

Dan Informatika. Vol. 5 No. 2. Hal. 73-87. Penerbit: Simbiosa Rekatama Media

bekerja sama dengan BP2I Bandung.

Regulasi:

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame


72

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban,

Kebersihan, dan Keindahan.

Surat Kabar:

Edukatorial. (2015). Sabet Tiga Penghargaan Indonesia’s Attractiveness Award 2015.

Pikiran Rakyat, 15 Juni 2015, hal. 5.

Internet:

Avitia Nurmatari, http://news.detik.com/berita-jawa-barat/2948692/kencing-

sembarangan-di-bandung- bayar-rp-250-ribu-merokok-rp-5-juta, diakses tanggal

25/6/2015.

Nawazaki, Dicky Zulfikar dan Maulana Ryan (ed). (2014). Fortusis Dukung

Moratorium Hapus Pungutan Sekolah dalam

http://video.tempo.co/read/2014/08/12/2022/fortusis-dukung-moratorium-

hapus-pungutan-sekolah, diakses tanggal 25/6/15.

http://news.detik.com/berita-jawa-barat/2948692/kencing-sembarangan-di-bandung-

http://news.detik.com/berita-jawa-barat/2948692/kencing-sembarangan-di-bandung-

http://news.detik.com/berita-jawa-barat/2948692/kencing-sembarangan-di-bandung-bayar-rp-250-ribu-merokok-rp-5-juta

http://video.tempo.co/read/2014/08/12/2022/fortusis-dukung-moratorium-hapus-pungutan-sekolah

http://video.tempo.co/read/2014/08/12/2022/fortusis-dukung-moratorium-hapus-pungutan-sekolah

73

WEBSITE DESA MAJASARI KECAMATAN SLIYEG

INDRAMAYU SEBAGAI MEDIA INFORMASI PUBLIK

Neti Sumiati Hasandinata

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika Bandung Jalan Pajajaran No.88 Bandung 40173 Telp.(022) 6017493 fax (022) 6021740 email :

[email protected]

Abstrak

Website sebagai salah satu situs penyedia layanan informasi memunyai peran strategis dalam menyebarkan informasi bahkan dapat digunakan sebagai media promosi dan komunikasi, yang bisa diakses masyarakat luas. Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, salah satu desa yang memanfaatkan website sebagai media layanan informasi. Fokus penelitian ini adalah bagaimana memberdayakan website dalam pengelolaan agar bermanfaat bagi masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat memanfaatkan website sebagai sarana informasi dan interaksi? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan, manfaat, serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan website sebagai sarana informasi dan interaksi. Metode penelitian deskriftif kualitatif, data kualitatif yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara untuk melengkapi analisis. Hasil penelitian menunjukkan, pengelolaan website dilaksanakan optimal, dikelola secara kolaboratif antara pemerintah desa, komunitas TIK, dan lembaga kemayarakatan lainnya, pemanfaatan website sebagai layanan informasi masyarakat, tampilan gambar kegiatan, promosi potensi desa. Partisipasi masyarakat dalam pengisian konten website, cukup baik karena dorongan komunitas TIK, dalam pemberdayaan TIK.

Kata kunci : website, media informasi, publik.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan Telematika telah

menjadi bagian yang hampir tidak

terpisahkan dan menyentuh berbagai

aspek kehidupan manusia, hal ini

dikarenakan manfaat telematika yang

dapat meningkatkan efesiensi,

efektivitas, trasnparansi, dan

akuntabilitas dalam satu aktivitas.

Kemampuan telematika yang pesat serta

potensi pemanfaatanya secara luas, telah

memberi peluang pengaksesan,

pengelolaan, dan penggunaaannya secara

cepat dan akurat.

Telematika sebagai sumber

informasi yang cepat dan mudah menjadi

populer di kalangan masyarakat, tidak

hanya di perkotaan, juga di perdesaan.

Definisi masyarakat informasi dari

Deklarasi World Summit on the Information

Society (WSIS), bahwa masyarakat

informasi yang berpusat pada

masyarakat, inklusif, dan berorientasi

pada pembangunan adalah di mana

setiap orang dapat membuat, mengakses,


74

memanfaatkan, dan berbagi informasi

serta pengetahuan, yang memungkinkan

setiap individu, komunitas, dan

masyarakat untuk mencapai potensi

mereka dalam rangka mengembangkan

pembangunan yang terus dipelihara dan

mengembangkan kualitas hidup mereka,

sebagaimana yang telah dideklarasikan

dalam tujuan dan prinsip-prinsip dari

piagam PBB, dan menghormati secara

penuh serta menguatkan Deklarasi

Universal Hak Azasi Manusia (Wiyarsih,

2008).

Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik nomr 14 tahun 2008,

menjamin setiap warga negara

memeroleh informasi publik dari

berbagai badan publik yang ada,

termasuk pemerintah desa sebagai badan

publik wajib memenuhi amanat Undang-

Undang tersebut. Kementrian

Komunikasi dan Informatika

(Kemenkominfo), salah satu institusi

pemerintah yang memunyai tanggung

jawab mewujudkan masyarakat

informasi , yang menguasai pengetahuan

dan teknologi.

Langkah pemerintah dengan

mengeluarkan Inpres No 20 tahun 2001

tentang Kebijakan Pengembangan dan

Pendayagunaan Telematika di Indonesia,

demikian juga Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor 41

tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata

Kelola Teknologi Informatika, yang

secara khusus mengakomodir dan

menangani bidang TIK dan seluruh

tahapan pengembangan e- goverment,

relevan dengan Undang Undang nomor

25 tahun 2009 tentang Layanan Publik,

mengamanatkan negara berkewajiban

memenuhi kebutuhan setiap warga

mendapat layanan publik yang prima

sesuai dengan kebutuhan dan perubahan

di berbagai bidang kehidupan

masyarakat.

Di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah

Nomor 21 tahun 2008, tentang Organisasi

Tata Kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Barat, antara

lain mengatur kebijakan yang menyentuh

kepentingan publik khususnya bidang

TIK. Saat ini dihadapkan pada harapan

dan tantangan global, antara lain dipicu

oleh kemajuan telematika.

Meskipun percepatan pemanfaatan

telematika, berkaitan dengan

pengetahuan, namun yang lebih penting

bagaimana masyarakat memanfaatkan

dan mengimplementasikannya dalam

kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan

telematika membutuhkan anggota

masyarakat yang berdaya. Saat ini

banyak gagasan-gagasan tentang

masyarakat informasi, sebuah tatanan

masyarakat baru yang proses

kehadirannya didorong oleh

pengembangan telematika. Meskipun

teknologi komunikasi dapat

mengoptimalisasikan banyak tugas,

Website Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Indramayu sebagai Media Informasi Publik Neti Sumiati Hasandinata

75

faktor manusia tetap menjadi andalan

utama.

Sebagaimana diketahui, saat ini

sebagian besar penduduk Indonesia

tingggal di pedesaan, yaitu sekitar 65%

(data BPS tahun 2014). Demikian juga di

Provinsi Jawa Barat, sebagian besar

penduduk desa di Jawa Barat, memunyai

karakteristik sebagai petani kecil terdiri

dari bidang pertanian, peternakan, atau

juga perkebunan, juga nelayan kecil yang

berada di pesisir pantai utara sepeti

Indramayu, Cirebon, Karawang, dan

pantai selatan sepeti Pangandaran,

Tasikmalaya, Garut. Ada juga daerah

yang berkarakter pegunungan yang

disertai sarana wisata seperti

Pangalengan, Tangkuban Perahu, Ciater,

dan lainnya. Telematika menjadi

alternatif mewujudkan pembangunan

perdesaan, karena dengan telematika

dimungkinkan tersedia sarana dan

instrumen yang bermanfaat untuk

berbagai keperluan layanan publik,

memberikan informasi yang diperlukan

masyarakat. Informasi yang disampaikan

kepada masyarakat desa, diharapkan

dapat meningkatkan kemampuan

masyarakat dalam meningkatkan taraf

hidup bahkan dapat berkompetensi

dengan masyarakat kota.

Untuk membangun masyarakat

informasi diperlukan adaya sistem

pranata telekominikasi dan informasi

yang memadai yang berupa jaringan

yang memungkinkan seluruh masyarakat

dapat mengakses informasi.

Terkait dengan Undang- Undang

No.32 tahun 2004, tentang Otonomi

Daerah, yang memberi kewenangan

untuk mengatur daerahnya sendiri,

dalam pelaksanaannya membawa

perubahan dan inovasi dalam sistem

pelayanan. Demikian juga dalam

pemerintahan desa, sebagai ujung

tombak pemerintahan berfungsi sebagai

pengayom, pembimbing, penggerak

partisipasi masyarakat sebagai sub sistem

pemerintahan nasional. Undang-Undang

menyebutkan, pengertian desa sebagai

kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah, yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintah Negara

Kesatuan republik Indonesia.

Dengan diterbitkannya, Undang-

Undang nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa, pemerintah desa semakin memiliki

potensi dan peran strategis dalam

perencanaan kebijakan publik dan

pengambilan keputusan.

Dari definisi tersebut, desa

merupakan bagian vital bagi keberadaan

bangsa Indonesia, merupakan satuan

terkecil dari bangsa Indonesia yang

mununjukan keragaman, menjadi

kekuatan penyokong bagi tegaknya dan

eksisnya bangsa. Dengan demikian


76

penguatan desa melalui telematika tak

bisa dipisahkan dalam era globalisasi,

dan merupakan pendidikan literasi

media, guna memberikan wawasan,

pengetahuan sekaligus skill(

keterampilan) kepada pengguna media

untuk mampu memilah dan menilai isi

media massa yang dapat dipakai

sekaligus juga berpikir secara kritis

(Tamburaka, 2013).

Desa Majasari Kecamatan Sliyeg,

Kabupaten Indramayu, merupakan salah

satu desa, yang memanfaatkan website

sebagai media layanan informasi. Desa

ini merupakan desa yang mendapat

penghargaan komunitas TIK se-Jawa

Barat dari Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Barat tahun

2014. Kuwu Desa Majasari Wartono

S.Pd., M.Si. mengatakan website Desa

Majasari selama ini dapat dimanfaatkan

sebagai media untuk penyampaian

berbagai informasi dan memublikasikan

potensi desa di bidang perikanan,

peternakan, pertanian, produk UKM, dan

pupuk organik, serta berbagi

perkembangan pembangunan desa

(Wawancara dengan Wartono S.Pd.,

M.Si. Mei 2014 di Balai Desa Majasari)

Berdasarkan hal tersebut di atas

penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian, tentang website desa, apakah

website Desa Majasari dapat bermanfaat

bagi layanan informasi publik? Dalam

konteks penelitian ini memfokuskan

pada website Desa Majasari dengan

asumsi website tersebut cukup aktif

digunakan. Fokus penelitian bagaimana

memberdayakan website dalam

pengelolaan agar mampu memberi

manfaat bagi masyarakat dan

mendorong partisipasi masyarakat

memanfaatkan website sebagai sarana

informasi dan iterakasi dalam upaya

peningkatan ekonomi mereka. Tujuan

penelitian untuk mengetahui

pengelolaan dan manfaat website sebagai

media layanan informasi publik, serta

untuk mengetahui partisipasi masyarakat

dalam memanfaatkan web sebagai sarana

informasi dan interaksi dalam upaya

meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kegunaan sebagai data awal tentang

keberadaan website desa dalam persfektif

layanan informasi publik, agar dapat

dijadikan referensi oleh Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat dan

Kementerian Komunikasi dan

Informatika dalam menetapkan kebijakan

srategi layanan publik berbasis TIK.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu tentang website

pemerintah telah dilakukan Syarif

Budhirianto dengan judul 1.Apresiasi

Masyarakat terhadap media website Di

Era Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam penelitiannya diungkapkan

tingkat apresiasi masyarakat terhadap

website Pemprov. Jawa Barat berdasarkan

aspek intensitas mengakses, ketertarikan


77

konten, transparansi informasi dalam

persfektif keterbukaan publik adalah

cukup tinggi. 2.Pengelolaan Konten

Website Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam penelitiannya Syarif Budhirianto,

mengungkapkan, konten informasi yang

disajikan website Pemerintah Provinsi

Jawa Barat sebagaian besar memenuhi

harapan masyarakat .

Berdasarkan penelitian-penelitian di

atas, penelitian yang dilakukan penulis

setema tentang website namun

dilaksanakan pada website pemerintah

desa sebagai media informasi publik,

yang kajiannya lebih memfokuskan pada

aspek pengelolaan dan manfaatnya bagi

masyarakat. Dengan demikian penelitian

yang dilakukan penulis sebagai

pelengkap dari penelitian-penelitian

terdahulu.

Pengertian Website

Website merupakan kumpulan dari

halaman- halaman yang berhubungan

dengan file-file lain yang saling terkait.

Dalam sebuah website terdapat satu

halaman yang dikenal dengan sebutan

homepage. Homepage adalah sebuah

halaman yang pertama kali dilihat ketika

seseorang mengunjungi sebuah website (

Jhonsen, 2004:2).

Sebuah halaman web biasanya

berupa dokumen yang ditulis dalam

format HTML (Hyper Text Markup

Language), yang selalu bisa diakses

melalui HTTP, yaitu sebuah protokol

yang menyampaikan informasi dari

server website untuk ditampilkan kepada

para pemakai melalui web browser.

Website Pemerintah Daerah,

keberadaan website yang efektif

merupakan salahsatu stategi yang harus

dijalankan oleh pemerintah agar dapat

membantu menangani manajemen secara

keseluruhan. Website pemerintah akan

lebih baik dan lebih lugas jika terdapat

keterpaduan antara penerbitan elektronik

dengan unit-unit kerja di lingkungan

pemerintah daerah yang materinya

disajikan melalui situs web

bersangkutan. Di dalam strategi

penyelenggara situs, penting untuk

memastikan bahwa berbagai tugas

manajemen yang diperlukan bagi

pengelolaan yang efektif telah

terindentifikasi, dan tanggung jawab

pelaksanaan telah teralokasi serta di

pahami dengan jelas oleh pengelola(

Budhirianto, 2012).

Adanya kompleksitas pada

publikasi secara elektronik melalui media

online dan bertambahnya kepentingan

pemerintah daerah provinsi, kabupaten,

dan kota untuk memberikan informasi

kepada masyarakat, diperlukan adanya

persyaratan standar struktur organisasi

yang akan menjadi pegangan bagi

penanggung jawab situs web pemerintah

daerah dalam melakukan pengawasan

dan pemantauan.


78

Isi minimal setiap situs web

pemerintah daerah adalah (

Kominfo,2003):

1. Selayang pandang, menjelaskan

secara singkat tentang keberadaan

pemda bersangkutan ( sejarah, motto

daerah dan arti lambang, lokasi

dalam bentuk peta, visi dan misi )

2. Pemerintahan daerah, menjelaskan

struktur organisasi yang ada di

pemda bersangkutan ( eksekutif,

legislatif), beserta nama, alamat,

telepon, email dari pejabat daerah.

Jika memungkinkan biodata dari

pimpinan daerah ditampilkan agar

masyarakat luas mengetahuinya.

3. Geografi, menjelaskan tentang

keadaan topografi, demografi, cuaca

dan iklim, sosila dan ekologi, budaya

dari daerah bersangkutan.

4. Peta wilayah dan sumberdaya, dalam

bentuk peta wilayah dan

sumberdaya yang dimiliki oleh

daerah bersangkutan dalam bentuk

peta

5. Peraturan/kebijakan daerah,

menjelaskan perda yang telah

dikeluarkan oleh pemda, melalui

situs web inilah semua perda yang

telah dikeluarkan dapat

disosialisasikan kepada masyarakat

luas.

6. Buku Tamu,tempat menerima

masukan dari pengguna situs web

pemerintah daerah yang

bersangkutan ( Budhirianto , 2012)

Pengertian Desa

Dalam Undang- Undang Nomor 6

tahun 2014, “ Desa adalah desa dan desa

adat atau yang disebut dengan nama

lain, selanjunya disebut desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakasa

masyarakat , hak asal usul, dan atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia”(pasal 1).

Kedudukan Desa tercermin dalam

Pasal 2 dan Pasal 5 undang-undang

tersebut, sebagai berikut

“Penyelenggaraan Pemerintah Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa

berdasarkan Pancasila, Undang- Undang

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika(

pasal 2). “ Desa berkedudukan di

wilayah Kabupaten/Kota”(pasal5).

Ketentuan tersebut menegaskan

kedudukan Desa sebagai bagian dari

Pemerintah Daerah.

Informasi Publik

Website desa dibangun dengan

tujuan sebagai media informasi resmi

tentang desa. Secara teknis, website desa

dirancang memiliki peta situs yang


79

memuat fungsi-fungsi olah data dan

informasi yang berguna untuk

menunjang aspek layanan publik di

tingkat desa yang dapat ditampilakan

secara online.

Merujuk pada aturan tentang

informasi publik, pemerintah desa perlu

tangggap dan menyiapkan

pengelolannnya. Undang-Undang

Keterbukaan Informasi publik mengatur

tiga jenis informasi publik yang wajib

dikelola oleh sebuah badan publik,

termasuk pemerintah desa.

Ketiga jenis informasi publik itu

meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala :

Informasi yang berkaitan dengan

pemerintah desa

Informasi mengenai kegiatan dan

kinerja pemerintah desa

Informasi mengenai laporan

keuangan

Informasi lain yang diatur dalam

peraturan perundang- undangan.

2. Informasi yang wajib diumumkan

secara serta merta

Pemerintah desa wajib

mengumumkan secara serta merta

suatu informasi yang dapat

mengancam hajat hidup orang

banyak dan ketertiban umum

Informasi tersebut wajib

disampaikan dengan cara yang

mudah dijangkau oleh masyarakat

dan dalam bahasa yang mudah

dipahami.

3. Informasi yang wajib tersedia setiap

saat

Daftar seluruh informasi publik

yang berada di bawah penguasaan

pemerintah desa

Hasil keputusan pemerintah desa

dan pertimbangannya

Seluruh kebijakan yang ada

berikut dokumen pendukungnya.

Rencana kerja proyek, termasuk

didalamnya pekiraan pengeluaran

pemerintah desa

Perjanjian pemerintah desa

dengan pihak ketiga

Informasi dan kebijakan yang

disampaikan pejabat desa yang

berkaitan dengan pelayanan

masyarakat.

Prosedur pelayanan kerja pegawai

pemerintah desa yang berkaitan

dengan pelayanan masyarakat

Laporan mengenai pelayanan

akses informasi publik

sebagaimana diatur dalam

Undang- Undang Nomor 14 tahun

2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

Sajian Informasi Website

Website pemerintahan merupakan

sistem informasi manajemen berbasis

elektronik untuk membantu pemerintah

dalam menyediakan informasi, memberi



80


masyarakat dengan kualitas lebih baik

lagi. Terdapat beberapa kriteria yang

harus diperhatikan dalam website agar

menarik dan pengguna mau mengakses

secara berkelanjutan, seperti bagaimana

masyarakat mencari informasi di

internet, informasi apa yang paling

banyak dibutuhkan. Informasi yang

disajikan, terbagi dua, yaitu: jenis

informasi dan jenis data. Jenis informasi

adalah jenis informasi yang disajikan

berhubungan dengan sumber daya

pelayanan publik, seperti; pelayanan

umum, potensi dan peluang investasi,

komoditi perdagangan, infrastruktur

pendukung/transportasi, akomodasi,

dan sebagainya. Jenis data adalah bentuk

informasi yang disajikan dalam portal ,

baik berupa teks, gambar maupun peta.

Sedangkan bentuk komunikasi,

yaitu tersedianya media untuk

berinteraksi antara pengunjung dengan

pemerintah secara online, baik berupa

email, kontak pengunjung atau forum

diskusi online. Sedangkan bahasa adalah

pilihan penggunaan yang mudah

dipahami oleh pengunjung, biasanya

digunakan bahasa Indonesia dan Inggris

sebagai bahasa universal, artinya

kemudahan akses baik dari segi

kemudahan membuka situs maupun

pencarian situs dalam search engine, serta

struktur menu yang familiar (

Budhirianto,2012).

Partisipasi

Pengetian partisipasi berarti peran

serta seseorang atau kelompok

masyarakat dalam proses pembangunan

baik dalam bentuk pernyataan maupun

dalam bentuk kegiatan yang memberi

masukan pikiran, tenaga, waktu,

keahlian, modal dan atau materi, serta

ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-

hasil pemabangunan (Sumaryadi, 2010:

46 ).

Masyarakat merupakan salah satu

bagian penting yang akan berpengaruh

terhadap tegaknya negara, oleh karena

itu dalam diri masyarakat harus tumbuh

suatu kesadaran akan keberadaannya

sehingga timbul hasrat untuk turut serta

bersama pemerintah dalam membangun

negara. Demikian juga masyarakat di

lingkungan pemerintahan desa, sebagai

ujung tombak pemerintahan negara.

Salah satu upaya yang dapat

dilakukan oleh seorang warga desa

dalam pemanfaatkan website desa yaitu

dengan berpartisipasi aktif dan

melibatkan diri secara aktif dalam

pengisian konten dalam berbagai

kegiatan pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi didaerahnya,

sebagai kemampuan khalayak yang

melek terhadap media ( literasi media )

dan pesan media massa dalam konteks

komunikasi massa. Ada beberapa poin

penting dari gerakan melek media (

Baran & Davis, 2010;418-419, dalam

Tamburaka 2013), antara lain;


81

1. Khalayak adalah aktif, tetapi mereka

belum tentu sadar akan apa yang

mereka lakukan dengan media.

2. Kebutuhan, kesempatan, dan pilihan

khalayak didorong secara tidak

alamiah oleh akses terhadap media

dan konten media

3. Konten media dapat secara implisit

dan eksplisit memberikan tuntunan

terhadap tindakan

4. Orang-orang harus secara realistis

mengukur bagaimana interaksi

mereka dengan teks media dapat

menentukan tujuan bahwa interaksi

tersebut mendukung mereka di

dalam lingkungan mereka.

5. Orang-orang memiliki tingkatan

berbeda dalam pengolahan kognitif,

dan hal ini dapat secara radikal

memengaruhi bagaimana mereka

menggunakan media dan apa yang

bisa mereka dapatkan dari media.

Pada masyarakat desa Majasari

yang heterogen dalam hal usia,

pendidikan, pekerjaan serta strata

ekonomi bentuk partisipasi akan

berlainan, dengan demikian kehadiran

website desa sebagai literasi media

membuka wawasan baru tentang pesan

media dalam konten website desa sebagai

layanan informasi dan hiburan

masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriftif

kualitatif yaitu menggali keterangan dari

pejabat dan petugas yang terkait dengan

website desa Majasari, meliputi

pengelolaan , pemanfaatan website serta

partisipasi masyarakat.. Tenik

pengumpulan data primer dilakukan

melalui observasi, untuk melihat kondisi

website dalam melaksanakan kegiatan

sebagai media informasi publik,

wawancara mendalam (deft interview)

kepada informan kunci (key person), yaitu

Kepala Desa (Kuwu) Desa Majasari,

Komunitas TIK Desa , Relawan TIK,

petani, peternak, pelaku UKM,Gapoktan,

pengelola Radio Komunitas Petani, yang

mengetahui tentang Website Desa

Majasari, serta memunyai kompetensi

dalam mengelola Web. Sedangkan

dengan pengguna Web dengan cara

mendatangi kelompok pelajar atau

mahasiswa. Data sekunder melalui studi

dokumentasi dan kepustakaan, untuk

melihat kebijakan publik dalam

melaksanakan kegitan layanan informasi.

Data kulitatif yang dikumpulkan melaui

obsevasi dan wawancara untuk

melengkapi analisis ( Mulyana, 2002)


82

HASIL PENELITIAN

Visi dan Misi Desa Majasari

Visi :

Mewujudkan masyarakat Majasari yang

Religius, Aspiratif, Produktif, Inovatif

dan Harmonis atau RAPIH ditopang

dengan system pemerintahan yang baik

dan profesional dalam pranata social

yang beradab, setara dan berkeadilan.

Religius diartikan bahwa masyarakat

desa Majasari diharapkan memiliki

tingkat pemahaman dan pengalaman

nilai-nilai agama secara baik dan benar,

sehingga dapat tercermin dalam pola

pikir dan bertingkah laku sesuai dengan

nilai-nilai agama yang diyakininya.

Aspiratif diartikan bahwa masyarakat

desa Majasari mempunyai keinginan,

dalam mewujudkan sebuah cita-cita

dalam berkehidupan bermasyarakat yang

beradab, menunjang kesetaraan dan

keadilan. Produktif diartikan bahwa

masyarakat desa Majasari mampu

memberdayakan, mengolah dan

menghasilkan, segala sumberdaya untuk

memenuhi kebutuhan hidup. Inovatif

diartikan bahwa segala bentuk

pembaharuan diperlukan dalam

menghadapi tantangan jaman pada

semua sendi kehidupan. Harmonis

diartikan bahwa masyarakat desa

Majasari hidup selaras, saling bantu

membantu, mencintai perdamaian

dengan tidak melihat perbedaan starata

social, suku dan gender.

Misi :

Dalam mewujudkan visi tersebut

diatas, desa Majasar menyusun misi

Panca Karya Hita Karana (lima kerja

yang menjadikan sejahtera), yaitu: 1.

Mengembangkan sumberdaya manusia

yang bermutu dengan berbasis pada

nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan,

teknologi, dan budaya serta mendorong

Tabel 1. Responden yang diwawancara

Nomor Nama Jabatan

1 Wartono, S.Pd., M.Si. Kepala Desa Majasari

2 Raskam Juru tulis desa

3 Zulfikar Komunitas TIK/Relawan TIK/Rakom

4 Aas Adwijaya Komunitas TIK/Relawan TIK/Rakom

5 Yumi Pelaku UKM

6 Slamet Setiyadi Petani

7 Khariri Gapoktan

8 Juhariah Rakom Petani

9 Eryantin, S.Pd. Sukarelawan/Tutor TIK

10 Sujeri Sukarelawan/Tutor TIK


83

majunya bidang pendidikan baik formal

atau non formal yang mudah diakses dan

dinikmati seluruh warga masyarakat; 2.

Meningkatkan peran seluruh masyarakat

terutama perempuan dalam

pembangunan; 3. Meningkatkan

perekonomian masyarakat dengan

optimalisasi sektor pertanian; 4.

Membangun sistem pemerintahan yang

bersih serta berorientasi pada pelayanan

publik: 5. Menegakan keamanan dan

ketertiban umum dengan membangun

solidaritas anatar tokoh masyarakat dan

semua komponen masyarakat dalam

partisipasi membangun desa yang

berlandaskan moral serta menjunjung

tinggi gotong royong dan nilai- nilai adat

istiadat

Visi dan misi suatu desa merupakan

salah satu persyaratan standar, sebagai

pegangan bagi penanggungjawab situs

web pemerintah daerah dalam

melakukan pengawasan dan pemantaun.

Visi, misi Desa Majasari tersebut sangat

relevan dengan Kebijakan Kementerian

Komunikasi dan Informatika dalam

mewujudkan masyarakat informasi, serta

Instruki Presiden No 20 Tahun 2001

tentang Kebijakan Pengembangan dan

Pendayagunaan Telematika Indonesia,

serta Undang-Undang no 25 tahun 2009

tentang Layanan Publik juga Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RJMD) Pemda Provinsi Jawa Barat tahun

2013- 2018, tanggung jawab utama untuk

mewujudkan hal ini dalam kewenangan

Dinas Komunikasi dan Informatika (

Diskominfo) Provinsi Jawa Barat. Visi

Pemda Provinsi Jawa Barat adalah “

Terwujudnya masyarakat informasi Jawa

Barat melalui penyelenggaraan

komunikasi dan informatika yang efektif

dan efisien, visi tersebut tertuang dalam

Rencana Strategis Diskominfo, dimana

arah kebijakan umum pembangunan TIK

difokuskan untuk mewujudkan jabar

cyber provinse (JCP) pada tahun 2018.

Sebagai bagian terkecil dari

pemerintahan , Pemerintah desa Majasari

menangkap peluang website Pemrov

Jabar dengan jaringan (link) yang

kontennya terkoneksi dan terkoordinasi

dengan 26 kabupaten/ kota se Jawa Barat

termasuk Kabupaten Indramayu di

dalamnya. Maka wajar ketika aktivitas

TIK desa Majasari Kabupaten Indramayu

mendapat apresiasi dari Pemda Provinsi

Jawa Barat, karena visi misi desa yang

diimplentasikan dengan pemanfaatan

TIK di desa.

Pengelolaan pelayanan publik melalui

website desa

Desa Majasari dinilai berhasil

membina komunitas TIK yang berada di

bawah naungan organisasi berbasis

masyarakat CBO Zulfikar. Komunitas

TIK Desa Majasari, berhasil mengelola

website desa dengan alamat website www-

majasari-desa.id, juga email dengan

alamat [email protected].

Website ini dapat dimanfaatkan sebagai


84

media untuk penyampaian berbagai

informasi dan memplubikasikan potensi

serta berbagai perkembangan

pembangunan di desa. Desa ini menjadi

pemenang dalam seleksi anugrah TIK

Jawa Barat, yang diselenggarakan Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi

Jawa Barat, karena desa ini dinilai sangat

aktif melakukan perubahan dibidang

sosial kemasyarakatan melalui media

teknologi dan informasi dan

komunikasi.TIK desa Majasari CBO

Zulfikar semula digagas pemuda desa

setempat Aas Adiwijaya, yang

memunyai kepedulian untuk kemajuan

desa, diwujudkan dengan inisiatif

membuat website yang merangkul

kalangan anak muda dan pelajar. Inisiatif

Aas disambut Kuwu Wartono Spd Msi.

Dalam perkembangannya media tersebut

sangat berperan dalam mewujudkan

desa membangun, masyarakat sudah

melek internet dan sudah memahami

manfaat TIK.

Sebagai sebuah media publik,

website membutuhkan tim pengelola.

Langkah- langkah yang ditempuh dalam

pembuatan website Desa Majasari adalah

sebagai berikut;

Mengadakan koordinasi dan

komunikasi melalui rapat- rapat yang

dilaksanakan di Balai desa, antara

aparat desa, komunitas TIK, tokoh

masyarakat, Karang Taruna,

pengelola Radio Komunitas Petani,

Kelompok PKK, dan Gapoktan (

Gabungan Kelompok Tani )

Dalam rapat tersebut diambil

kesepakatan, perlunya pembentukan

web desa, pembuatan desain web

dipercayakan kepada komunitas TIK.

Mengingat perlunya pemahaman

tentang pemanfaatan TIK, komunitas

TIK Desa Majasari, mengadakan

pelatihan bagi remaja dan anak

sekolah, juga kalangan masyarakat

lainnya, dengan pelatihan ini

diharapkan bagi yang telah

menguasai komputer dapat menjadi

tutor TIK bagi kalangan lainnya,

kedepannya masyarakat desa

Majasari dapat memahami

telematika.( wawancara Dengan

Kepala Desa Majasari, 3 Mei 2014).

Media website desa dikelola secara

kolaboratif antara pemerintah desa

Majasari komunitas TIK dan relawan TIK

desa Majasari juga dengan Radio

Komunitas Petani, dan lembaga sosial

kemasyarakatan lainnya, seperti

kelompok PKK, Karang taruna, juga

Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani).

Menarik adanya keterlibatan Radio

Komunitas Petani. Semua stasiun radio

memiliki kandungan informasi. Radio

siaran sebagai salahsatu medium

komunikasi adalah kendaraan untuk

berbagi informasi (Wibowo, 2012). Dalam

menjalankan pengelolaan sebuah media

website, diperlukan adanya organisasi


85

dan sistem kerja yang baik. Bagi

masyarakat desa, isi informasi

merupakan matrei untuk penambahan

atau wawasan pengetahuan masyarakat

di lingkungannya.

Pengelola website tersebut terdiri

dari Administrator, Operator, dan

Redaksi . Personil administrator terdiri

dari ; Staf pemerintah desa/juru tulis

desa yang secara fungsional ditetapkan

dengan Surat Keputusan Kepala Desa

sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi/PPID), didampingi

beberapa relawan TIK dari Karang

Taruna dan Komunitas TIK . Sebagai

administrator memunyai kewenangan

penuh dalam akses dalam olah data dan

informasi.

Personil operator terdiri dari : staf

desa, didampingi relawan TIK,

Karangtaruna, PKK, juga kru Radio

Komunitas Petani, sebagai operator

mempunyai kewenangan akses terbatas,

baik dalam olah data, maupun informasi.

Personil Redaksi terdiri dari staf

desa; staf desa, relawan TIK , karang

taruna, PKK, mahasiswa/pelajar

stempat, dengan akses dan

kewenangannya hanya pada olah

informasi untuk website desa sebagai tim

media.

Terbangunnya website desa, yang

dimotori komunitas TIK merupakan

langkah positif untuk menciptakan

informasi layanan publik, serta

tersedianya sarana promosi potensi desa,

melalui saluran komunikasi berbasis

telematika, konten tampilannya terutama

bidang pertanian, peternakan, dan hasil

produksi rumah tangga khususnya

makanan olahan serta hasil

pengembangan pembangunan lainnya.

Website yang dibangun dengan

tujuan sebagai media informasi resmi

tentang desa. Kepala Desa telah

mengoptimalkan personil pengelola

sesuai standar yang diamanatkan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi

Publik, membuat Surat Keputusan

tentang PPID desa untuk bertindak

sebagai administrator, juga melibatkan

lembaga kemasyarakatan yang ada di

desa. Secara teknis, website desa

dirancang memiliki peta situs yang

memuat fungsi-fungsi olah data dan

informasi yang berguna menunjang

aspek pelayanan publik.

Peran Komunitas TIK/Relawan TIK

dalam mengelola website desa

Menyadari pengelolaan website

memerlukan ketrampilan IT, sistem ini

dikelola oleh personil–personil yang

memahami sistem komputerisasi,

sehingga penyajian informasinya dapat

dilakukan dengan baik. Personil yang

mengelola website Desa Majasari dimotori

oleh komunitas TIK/relawan TIK desa

sebagai pengelola, penggiat dan

pemberdaya, tergabung dalam gerakan

desa membangun dan memunyai

kepedulian untuk menyebarluaskan serta


86

membangun tata kelola pemerintahan

desa, melalui pengelolaan informasi

perdesaan yang prima dengan prinsip

efektivitas, transparan, dan akuntabel.

Relawan TIK Desa Majasari

merupakan lembaga sosial

kemasyarakatan, sebagai tindak lanjut

dari pembentukan secara nasional

tanggal 9 Desember 2008 di Jakarta, yang

kelahirannya dilatarbelakangi oleh

pesatnya pengambangan dan

pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Komunikasi dalam berbagai aspek

kehidupan masyarakat dan bangsa.

Komunitas TIK/Relawan TIK Majasari

dibentuk tahun 2009

Salah satu tujuan utama dari

Relawan TIK Indonesia adalah

memasyarakatkan dan memberdayakan

pemanfaatan TIK untuk masyarakat .

Program yang dilaksanakan relawan

TIK/ komunitas TIK desa Majasari antara

lain ; - pelatihan pemanfaatan TIK ke

berbagai elemen masyarakat di berbagai

dusun Desa Majasari, kalangan pemuda

dan kalangan pelajar melaui roadshow ke

sekolah-sekolah yang ada di Desa

Majasari, setingkat SLTP dan SLTA-

pendampingan pelaporan untuk kaum

petani melaui Gapoktan, dan pelaku

usaha rumahan, serta penyebaran

informasi melalui web desa dan media

sosial lainnya.

Kegiatan penyebaran informasi

melalui web, merupakan bagian dari

proses transformasi pengetahuan

mengenai pengelolaan informasi desa

dengan menggunakan domain desa.id.

Pemanfaatan Website Desa sebagai

media informasi publik

Website Desa Majasari memiliki

pengolah informasi yang dapat

ditampilkan secara online. Informasi yang

tersimpan dan tampilan dalam menu-

menu website desa . Pengumpulan data

untuk konten website disesuaikan dengan

perkembangan kegiatan Desa Majasari,

seperti pembangunan sarana

transportasi, sarana ibadah, kegiatan

kemasyarakatan, promosi makanan

olahan produksi rumah tangga seperti

kripik, dodol, dan makanan cemilan

lainnya.

Indikator pemanfaatan website desa

antara lain;

Layanan informasi pemerintaha desa

dalam proses pembangunan atau

kegiatan pemerintahan dan

kemasyarakatan lainnya,yang

dilaksanakan kelompok PKK, Karang

Taruna BimaSakti Desa Majasari,

Radione Wong Tani, antara lain

Pengelolaan Tanaman Terpadu padi

sawah irigasi, Pengembangan Usaha

Agribisnis Pedesaan (PUAP),

Berantas Hama Tikus Dengan

Senapan Berlaser, juga informasi

tentang Gapoktan desa salurkan

dana BLM PUAP

Tampilan gambar kegiatan di desa,

baik yang dilakukan lingkungan


87

desa, lingkungan kabupaten yang

dihadiri Bupati Indramayu,

lingkungan provinsi yang dihadiri

pejabat tingkat Provinsi Jawa Barat,

bahkan lingkungan Nasional yang

dihadiri pejabat tingkat Pusat

setingkat Menteri dapat diakses

masyarakat setempat, masyarakat

diluar desa , bahkan masyarakat luas

lainnya.

Adanya promosi desa, dengan

tampilan konten keberhasilan, yang

menonjol anatara lain Kehadiran

Bupati serta pejabat dari BNP2TKI

Kementrian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, karena Desa Majasari

merupakan desa terbaik secara

nasional dalam melindungi Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) diluar negri

dengan menerbitkan Peraturan Desa

Majasari N0.3 tahun 2012 tentang

Perlindungan TKI asal desa Majasari

mewrupakan terobosan bagi

perlindungan TKI asal Majasari.

Atas keberhasilan ini pada tangggal

23 Februari 2015, Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak meresmikan Rumah

Edukasi TKI, sebagai pilot proyek di desa

Majasari dengan tujuan mengembangkan

sarana edukasi dalam upaya

perlindungan dan pemberdayaan TKI

dan keluarga melalui pelatihan bahasa

dan komputer serta pelatihan kewira

usahaan.

Demikian juga kehadiran pejabat

tingkat Provinsi, karena Perpustakaan

Desa Majasari merupakan juara I

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat

Provinsi Jawa Barat, dan Juara III

pengelolaan perpustakaan Tingkat

Nasional. Keberhasilan lainnya yang

ditampilkan di laman website adalah

pengolahan pupuk kandang, serta

pemasaran produk desa lainnya seperti

mangga gedong dan lainnya.

Dari laman yang tersedia laman

untuk promosi lebih dominan (15)

daripada laman berita (9), dengan

demikian website desa betul- betul

dimanfaatkan sebagai sarana promosi

dan potensi keberhasilan desa, serta

menunjukan kreativitas pengelola baik,

kredibilitas

Partisipasi Masyarakat memanfaatkan

website desa sebagai wahana informasi

dan interaksi

Dibentuknya website desa

diharapkan agar interaksi antar

pemerintah desa dengan masyarakat,

dengan desa lain atau dunia luar lainnya.

Web yang berkonten potensi desa

memungkinkan terjadinya transaksi

dengan desa lain sebagai sumber

ekonomi desa atau sumber ekonomi

masyarakat. Banyak upaya yang telah

dilakukan aparat, maupun lembaga

masyarakat lainnya khususnya

komunitas TIK, untuk memfasilitasi

pengenalan TIK bagi kelompok


88

masyarakat, sebagai upaya

memberdayakan website agar mampu

memberi manfaat bagi masyarakat dan

mendorong partisipasi masyarakat

memanfatkan web sebagai wahana

informasi dan interaksi dalam upaya

peningkatan ekonomi mereka. Potensi ini

memungkinkan karena dari segi

geografis Desa Majasari termasuk daerah

yang memunyai daratan luas untuk

pertanian, peternakan juga aktivitas

kelompok cukup menunjang untuk

memberdayakan partisipasi warga. Visi,

misi desa memungkinkan aktivitas warga

turut berpartisipasi dalam berbagai

aktivitas. Partisipasi masyarakat desa

dalam memberdayakan web, tampak

dari pelibatan pengisian konten sebagai

berikut:

Kelompok industri rumah tangga,

makanan cemilan memanfaatkan

web desa sebagai sarana promosi,

sebagian terjadi transaksi dengan

masyarakat luar( wawancara dengan

ibu eni pembuat dodol mangga )

Kelompok petani yang tergabung

dalam Gapoktan memanfaatkan

webdesa untuk menyampaikan

informasi tentang, pelaksanaan

kebijakan pemrintah terkait upaya

peningkatan hasil pertanian dan

pemasaran

Berdasarkan wawancara dengan

masyarakat desa dari berbagai

kelompok biasanya mereka

mengakses website desanya ketika

mengikuti kegiatan di perpustakaan

desa, yang selain menyediakan

koleksi buku tentang Teknologi, Ilmu

Terapan pertanian, kebudayaan,

sejarah juga memfasilitasi

masyarakat belajar pemasaran secara

online, mencari resep makanan, yang

dipandu para volunter sebanyak 9

orangyaitu, Aas Adiwijaya, Eryanti

Spd, Henim Hidayah, Miftia

Yunanda Putri, Winia Nuraeni,

Reigha Putri Andini, Nurpenda,

Sujeri dan Rista Ayu Melinda.

Kegiatan ini dilakasanakan secara

periodik, dilaksanakan berdasarakan

kelompok, yaitu PKK, pengajian,

Gapoktan, Karang Taruna, pendengar

aktif Radione Wong Tani, sehingga dengan

fasilitas yang digagas ini masyarakat

merasa ikut memiliki website, serta

meningkatkan litersai TIK masyarakat

desa.

Keberhasilan melibatkan partisipasi

masyarakat, menunjukkan kelompok

kelompok masyarakat, atau pembuat

keputusan dalam hal ini kepala desa dan

aparatnya, senantiasa mengajak

masyarakat ikut terlibat dalam program

desa termasuk program website desa.

Sebagian masyarakat dari kelompok

indutri rumah tangga, atau kelompok

petani berpartisipasi langsung

menampilkan kegiatan mereka walaupun

untuk pengsisian web atau untuk

berinteraksi masih mendelegasikan


89

partisipasi pengisian konten atau

interaksi kepada kelompok yang mahir

dalam penguasaan komputer.

PENUTUP

Simpulan

Kebijakan pemerintah desa dalam

pengelolaan website Desa Majasari

dilakukan secara kolaboratif dengan

berbagai kelompok masyarakat yang

dimotori oleh Komunitas TIK dilakukan

berdasarkan tahapan-tahapan

pembahasan dan kesepakatan sudah

tepat, juga penempatan personil

pengelola sesuai dengan kompetensi

terutama pada aktivitas layanan

informasi publik dan promosi desa ,

melalui data website selalu dapat

diperbaharui (up date).

Website Desa Majasari sudah pro

aktif menyajikan berbagi informasi, yakni

beberapa tampilan kegiatan

pembangunan, kegiatan kemasyarakatan,

prestasi yang diraih dan potensi desa

bidang pertanian, olahan makanan.

Tampilan dikemas secara menarik,

dengan komposisi warna dan letak, juga

memberi ruang interaktif untuk

dikomentari, bahkan transaksi, melaui

face book, twitter, email, dan media sosial

lainnya. Konten yang ditampilkan

memenuhi kebutuhan informasi

khususnya bagi masyarakat Desa

Majasari dan desa lainnya se Kecamatan

Sliyeg, terutama informasi dalam

menyosialisasikan program pemerintah

terkait pertanian dan potensi desa, yang

dapat diakses secara luas, bahkan dapat

mengundang investor.

Pengisian konten berdasarkan

partisipasi masyarakat/kelompok

masyarakat, namun penguasaan

komputer masyarakat belum memadai

dimana pengisian konten interaktif dan

transaksi dipercayakan pada komunitas

TIK sebagai salahsatu pengelola website

desa.

Saran

Agar website Desa Majasari tetap

diminati dan menarik kalangan

masyarakat luas, sebaiknya pengelola

sering meng upload informasi informasi

terbaru. Untuk meningkatkan

penguasaan Teknologi Informasi

Komunikasi dikalangan masyarakat

perlu pelibatan berbagai kalangan/

instansi terkait mengadakan pendidikan

dan pelatihan penguasaan komputer .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jhonsen, (2004 ), Web Designer untuk Pemula, Jakarta: Elex Media Komputindo,

Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI


90

Mulyana, Dedi (2002), Metode Penelitian Kwalitatif, Penerbit PT.Remaja Rosda Karya

Bandung

Sumaryadi, I Nyoman ( 2010), Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan

Pemberdayaan Masyarakat, Penerbit Citra Utama, Jakarta

Tamburaka, Apriadi (2013),Literasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa, PT Raja

Grafindo Persada Jakarta

Wibowo, Fred (2012) Teknik Produksi Program Radio Siaran, Penerbit Rona Pancaran

Ilmu Yogyakarta.

Regulasi

Undang-Undang N0.14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No.25 tahun 2009, tentang Layanan Publik

Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Instruksi Presiden No.20 tahun 2001 tentang Kebijakan Pengembangan dan

Pendayagunaan Telematika di Indonesia

Peraturan Mentri Komunikasi dan Informatika No.41 tahun 2007, tentang Panduan

Umum Tata Kelola Teknologi Informatika

Peraturan daerah No.21 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Komunikasi

dan Informatika Propinsi Jawa- Barat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) 2013-2018 Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa- Barat.

Peraturan Desa Majasari No.3 tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

asal desa Majasari.

Jurnal

Budhirianto, Syarif. (2012). Pengelolaan Content Website Pemerintah Provinsi Jawa-

Barat. Jurnal Penelitian Komunikasi. Vol. 15 No. 1 Juli, hal. 51-66.

Internet

Wiyarsih (2008), Menuju Masyarakat Informasi dalam http://

wiyarsih.staf.ugm.ac.id/wp1?-p=16 diakses tgl 10 Agustus 2015.

91

PERAN RELAWAN TIK DALAM MENINGKATKAN

PEMANFAATAN TIK BAGI MASYARAKAT PERDESAAN

RISA SUNARSI

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung Jl. Pajajaran No. 88

Bandung 40173, Fax. (022) 6021740 email : [email protected]

Abstrak

Peran relawan TIK di pergunakan/ diperlukan untuk membantu masyarakat yang buta dalam bidang TIK menjadi melek serta dari melek menjadi cerdas agar ada peningkatan jumlah masyarakat yang melek dan memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan informasinya dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga masyarakat informasi tersebut terbentuk dari usaha mendapatkan manfaat informasi dengan TIK, yang diharapkan dapat dicapai bukan hanya oleh masyarakat perkotaan saja tetapi juga oleh masyarakat perdesaan. Serta didukung komitmen dan kerja sama dari pemerintah pusat, daerah serta peran serta para pemangku kepentingan, kalangan bisnis, perguruan tinggi, komunitas dan masyarakat madani, maka upaya bersama mencerdaskan kehidupan bangsa semakin nyata. Di masa mendatang pembentukan kegiatan relawan TIK semoga dapat bergulir, tumbuh dan berkembang hingga ditingkat provinsi dan kabupaten/kota dan seterusnya mengakar sampai tingkat kecamatan. Dan relawan TIK Indonesia kelak diharapkan mampu mengawal, mendampingi dan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan bantuan pemerintah dan relawan TIK juga diharapkan mampu membentuk satuan tugas yang bersikap siaga, sigap dan tanggap dalam melakukan koordinasi, kolaborasi, kerjasama di berbagai daerah dalam situasi darurat, bencana maupun krisis guna memulihkan infrastruktur dan pemanfaatan TIK.”

Kata kunci: relawan TIK, pemanfaatan, masyarakat perdesaan.

PENDAHULUAN

Kondisi geografis Indonesia yang

tersebar dalam berbagai pulau, penyebab

kendala kesenjangan informasi di

kalangan masyarakat terpencil maupun

di perbatasan, sementara kebutuhan akan

informasi merupakan hak seluruh

masyarakat tanpa kecuali, termasuk

masyarakat di perdesaan. Pada sisi

lainnya kondisi saat ini menunjukkan

sebagian masyarakat belum memiliki

kemampuan yang memadai untuk

menelaah muatan informasi, baik karena

faktor sosial, ekonomis maupun kultural.

selain adanya keterbatasan akses dan

kemampuan masyarakat dalam

memanfaatkan informasi maka

pemerintah perlu mengurangi

kesenjangan digital dan pengentasan

kemiskinan.

Peran pemerintah dalam membuat

kebijakan dan program untuk

mengurangi kesenjangan digital dan


92

pengentasan kemiskinan, adalah dua

pokok utama pembangunan dalam

pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK), sebagai wujud

komitmen para Kepala Pemerintah

Negara dari berbagai penjuru dunia

dalam Pertemuan Tingkat Tinggi

Masyarakat Informasi Sedunia (World

Summit On Information Society) WSIS-

Pertama di Jenewa Thn 2003 dan WSIS-

Kedua di Tunisia Thn 2005, sehingga

menghasilkan sepuluh kebijakan dan

program unggulan yang diawali dengan

penyediaan infrastruktur telekomunikasi

dan internet untuk menghubungkan

desa-desa, hingga mewujudkan separuh

penduduk dunia melek teknologi

informasi dan komunikasi sehingga

mampu menyerdaskan diri dan

memakmurkan kehidupan masyarakat

serta bangsa. Mengingat batas waktu

pencapaian sasaran global pada tahun

2015 bahwa separuh penduduk dunia

agar bisa menikmati manfaat TIK untuk

meningkatkan kesejahteraan hidup.

(Kominfo, 2013).

Sebagaimana ciri dari negara

berkembang, keberadaan TIK di

Indonesia masih didominasi oleh

sebagian besar masyarakat perkotaan,

sedangkan di daerah perdesaan masih

kurang tersentuh. Masalah dalam

meningkatkan akses yang lebih besar

terhadap pelayanan informasi dan

komunikasi kepada masyarakat, yakni

adanya kesenjangan. Pada negara maju

pemanfaatan TIK oleh masyarakat relatif

sudah merata, di Indonesia sebagian

besar baru dinikmati oleh masyarakat

kota saja, mereka umumnya lebih terlibat

dalam pemanfaatan teknologi digital.

TIK dapat dijadikan sebagai sebuah

alat ampuh bagi keberhasilan

pembangunan karena sifat-sifat yang

dimilikinya, sehingga memungkinkan

peningkatan komunikasi dan pertukaran

informasi secara dramatis, serta

membawa manfaat bagi penguatan dan

penciptaan jaringan ekonomi

masyarakat. Untuk mengatasi

kesenjangan perlu dilakukan dorongan

berbagai komponen dalam masyarakat

dan pemerintah untuk membudayakan

pemanfaatan TIK.

Pemanfaatan teknologi informasi

dan komunikasi diharapkan mampu

membawa perubahan paradigma

pembelajaran yang pada gilirannya

berguna bagi peningkatkan

kesejahteraan. Agar bisa menikmati

manfaat TIK guna meningkatkan

kesejahteraan hidup, maka diperlukan

upaya khusus dan didukung secara

sektoral, baik melalui kerjasama lintas

sektor, lintas wilayah dan lintas intitusi

secara terpadu, utuh dan sinergis

menjadi keperluan yang tidak terelakan.

Pada tataran operasional, paska

reformasi dan desentralisasi serta

otonomi daerah, Indonesia kekurangan

tenaga lapangan untuk memberikan

dorongan motivasi, partisipasi dan

Peran Relawan TIK dalam MeningkatkanPemanfaatan TIK pada Masyarakat Perdesaan Risa Sunarsi

93

membangkitkan semangat warga agar

memiliki rasa tanggung jawab, karena

untuk memelihara hasil pembangunan

adalah hal yang mudah diucapkan, akan

tetapi sangat sulit untuk diwujudkan.

Untuk mengatasi hal tersebut maka

dibutuhkan adanya relawan dibidang

TIK untuk pemanfaatan TIK, ini dinilai

cukup memadai sebagai solusi strategis

guna melibatkan masyarakat untuk

berperan serta dalam mencapai tujuan

bersama bangsa Indonesia untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peran relawan TIK dipergunakan/

diperlukan untuk membantu masyarakat

yang buta dalam bidang TIK menjadi

melek serta dari melek menjadi cerdas

agar ada peningkatan jumlah masyarakat

yang melek dan memiliki kemandirian

dalam memenuhi kebutuhan

informasinya dengan teknologi informasi

dan komunikasi. Sehingga masyarakat

informasi tersebut terbentuk dari usaha

mendapatkan manfaat informasi dengan

TIK, yang diharapkan dapat dicapai

bukan hanya oleh masyarakat perkotaan

saja tetapi juga oleh masyarakat

perdesaan.

Kementrian Komunikasi dan

Informatika RI ( 2011), mendefinisikan

relawan TIK, sebagai individu/satuan

reaksi cepat yang dibentuk melalui

proses edukasi, yang dapat bekerja

membangun masyarakat informasi

Indonesia secara kolaboratif dan sukarela

serta membangun kemitraan yang

mendasarkan pada upaya

pengembangan pengetahuan,

keterampilan/ilmu pengetahuan di

bidang teknologi informasi dan

komunikasi bagi para anggota serta

warga masyarakat lainnya. Serta

didukung komitmen dan kerja sama dari

pemerintah pusat, daerah serta peran

serta para pemangku kepentingan,

kalangan bisnis, perguruan tinggi,

komunitas dan masyarakat madani,

maka upaya bersama mencerdaskan

kehidupan bangsa semakin nyata.

Di masa mendatang pembentukan

kegiatan Relawan TIK semoga dapat

bergulir, tumbuh dan berkembang

hingga ditingkat provinsi dan

kabupaten/kota mengakar sampai

tingkat kecamatan. Relawan TIK

Indonesia kelak diharapkan mampu

mengawal, mendampingi dan melakukan

pemberdayaan masyarakat dalam

pemanfaatan bantuan pemerintah dan

relawan TIK juga diharapkan mampu

membentuk satuan tugas yang bersikap

siaga, sigap dan tanggap dalam

melakukan koordinasi, kolaborasi,

kerjasama di berbagai daerah dalam

situasi darurat, bencana maupun krisis

guna memulihkan infrastruktur dan

pemanfaatan TIK, sesuai dengan isi

deklarasi relawan TIK.


94

PEMBAHASAN

Perkembangan TIK di era

globalisasi, menempati posisi penting

sebagai pilar pembangunan dan TIK juga

berperan sebagai katalisator dan

sekaligus peluang usaha. TIK di

harapkan menjadi solusi sistematik

problem pembangunan seperti

pengangguran dan kemiskinan. Dengan

adanya pemanfaatan teknologi informasi

dan komunikasi diharapkan mampu

membawa perubahan paradigma

pembelajaran yang pada gilirannya

berguna bagi peningkatan kesejahteraan.

Karena kesenjangan informasi

merupakan salah satu lingkaran

kemiskinan. Miskin informasi

menyebabkan masyarakat kesulitan

mengembangkan alternatif

kehidupannya dan masyarakat

membutuhkan informasi, pengetahuan

yang dapat mereka manfaatkan untuk

meningkatkan kualitas kehidupannya

dalam berbagai aspek sosial, budaya,

kesehatan, ekonomi, politik atau

lingkungannya (Wiyati, 2011 ).

Pemahaman dan pemanfaatan

masyarakat terhadap perkembangan atau

kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) dipengaruhi oleh

faktor-faktor eksternal dari diri individu

seperti pola pergaulan, terpaan media

dan faktor ekonomi yang menjadi dasar

bagi pembentukan pengetahuan.

Menurut Sarwono, teori-teori yang

berorientasi kognitif adalah teori yang

menitik beratkan proses sentral seperti

sikap, ide, dan harapan. Lebih banyak

mempelajari pembentukan konsep,

berfikir dan membangun pengetahuan

(Sarwono, 1984:89).

Sedangkan TIK merupakan

konvergensi teknologi telekomunikasi

atau komunikasi dan komputer yang

memungkinkan setiap individu

pengguna komputer untuk saling

terhubung dan berbagi sumber daya

sistem informasi, baik melalui jaringan

kabel ataupun nirkabel dan TIK

merupakan jembatan antara maju dan

berkembang, sebagai alat pembangunan

ekonomi dan sosial, mesin pertumbuhan

pilar utama pembangunan masyarakat

dan ekonomi basis pengetahuan global,

serta kesempatan bagi negara untuk

membebaskan dirinya dari tirani

geografis.

Dengan demikian setiap orang

dengan beragam latar belakang suku, ras,

agama, jenis kelamin, dan lainnya harus

dijamin memiliki kesempatan yang sama

untuk mengakses TIK dimanapun dan

kapanpun agar mendapatkan layanan

informasi dan komunikasi global, untuk

mendapatkan kemudahan dalam

memahami apa yang diinformasikan atau

dikomunikasikan oleh siapapun dari

manapun dan untuk berekpresi dalam

ruang interaksi antar individu yang

terbebas dari batasan–batasan geografis.


95

Pengertian TIK adalah Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) memuat

semua teknologi yang berhubungan

dengan penanganan informasi.

Penanganan ini meliputi pengambilan,

pengumpulan, pengolahan,

penyimpanan, penyebaran, dan

penyajian informasi. Jadi, TIK adalah

teknologi yang berhubungan dengan

pengambilan, pengumpulan,

pengolahan, penyimpanan, penyebaran,

dan penyajian informasi (Munir, 2009).

Sedangkan informasi merupakan

hal yang penting, menurut Alvin Toffler

“Information can beone of the most important

influences shaping society. It can furnish

trends, if communicated, may affect decision

action that influence the world”. Informasi

sebagai komoditi berbeda dengan

komoditi lainnya, makin banyak dijual

informasi akan makin berkembang.

Siapapun yang berkecimpung dalam

bidang informasi (termasuk juga

komunikasi) harus melihat ke depan,

karena menghimpun, mengolah dan

mengirim informasi tak akan luput dari

pengaruh kemajuan teknologi (Makarim,

2004:531).

Sedangkan masyarakat informasi

dipahami sebagai bentuk masyarakat

baru yang struktur sosialnya berdasarkan

kepada pembuatan, distribusi akses, dan

penggunaan informasi secara bebas.

Kebebasan tersebut mendorong

perkembangan kreativif intelektual

manusia hingga kepada tahap di mana

informasi sebagai produk kreatif menjadi

sumber daya ekonomi yang

dimanfaatkan oleh masyarakat, dan

penguasaannya menjadi kekuatan

pendorong bagi perubahan dan

pembangunan dalam masyarakat

informasi.

Informasi adalah bagian integral

dari komunikasi antar manusia, dan

mendapatkan informasi merupakan hak

yang melekat pada fitrah manusia, yang

senantiasa tidak bisa terlepas dari

komunitasnya karena manusia adalah

bagian dari masyarakat yang selalu

berhubungan satu sama lain melalui

komunikasi dalam perikehidupan

sosialnya. Manusia memerlukan

kebebasan dalam berkomunikasi, untuk

menuangkan buah pemikirannya tanpa

ada ancaman maupun paksaan sehingga

keterbukaan dan kemudahan terhadap

akses informasi merupakan prasyarat

bagi kebebasan untuk memperoleh

informasi. Kebebasan informasi

merupakan hak asasi manusia sebab

informasi adalah bagian integral

komunikasi antar manusia.

Informasi merupakan kebutuhan

pokok setiap orang bagi pengembangan

pribadi dan lingkungan sosialnya.

Hampir dalam setiap aspek kehidupan

manusia, mulai dari kegiatan

memperjuangkan diri sendiri dan

kelompok masyarakat sampai dalam

penyelenggaraan pemerintahan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara,


96

memerlukan informasi. Tanpa

penguasaan informasi, kehidupan

seseorang, organisasi atau bangsa akan

tertinggal oleh kemajuan dan perubahan

jaman yang terus bergerak. Dalam ranah

publik yang demikian, informasi yang

akurat dan berimbang akan dapat

membantu masyarakat dalam mengolah

dan menganalisis untuk memperoleh

pemahaman terhadap suatu

permasalahan. Selain itu, kebebasan dan

kemudahan untuk memperoleh

informasi adalah sebagai sarana

kehidupan berdemokrasi.

Wilbur Schramm menyatakan

informasi menjadi kebutuhan manusia

yang esensial untuk mencapai tujuan,

melalui informasi, manusia dapat

mengetahui peristiwa yang terjadi di

sekitarnya, memperluas cakrawala

pengetahuan dan mengaplikasikan

dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya

informasi yang beredar saat ini dapat

meningkatkan kualitas hidup

masyarakat, yang dikenal sebagai

masyarakat informasi, di mana pada

masyarakat ini standar hidup, bentuk

pekerjaan dan sistem pndidikan

dipengaruhi oleh informasi. Satu hal

yang menonjol pada masyarakat

informasi ini adalah adanya kesadaran

tentang pentingnya informasi dalam

kehidupan sehari-hari, dan kemampuan

untuk memperoleh, mengevaluasi dan

menggunakannya untuk tujuan-tujuan

tertentu yang lebih luas, ciri ini disebut

melek informasi atau information

literacy (Rakhmat, 2005).

Hak atas informasi yang merupakan

salah satu hak asasi manusia, tidak akan

efektif apabila tidak ada keterbukaan dan

kemudahan dalam memperoleh akses

informasi yang lebih luas dan tidak

terdistorsi, karena keterbukan informasi

merupakan penentuan kadar dan nilai

bagi kehidupan demokrasi. Keterbukaan

informasi adalah sekaligus sebagai

perangkat bagi masyarakat untuk

mengontrol dan mengawasi setiap

langkah penyelenggara negara. Dalam

sebuah sistem demokrasi yang

menyatakan kekuasaan berasal dari

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,

semestinya rakyat juga memiliki hak

mengkritisi dan mengontrol setiap

kebijakan yang diambil dan dijalankan

pemerintah.

Untuk itulah pemerintah

membentuk Relawan TIK untuk

membantu kesenjangan informasi di

masyarakat perdesaan, agar tidak ada

kesenjangan antara kota dan desa- desa

di wilayah Indonesia. Serta memobilisasi

potensi masyarakat yang memiliki

kesempatan, kemauan dan kemampuan

pengelolaan manfaat TIK dari berbagai

lapisan dan golongan untuk menaruh

kepedulian atas keperluan bangsa

Indonesia dalam mengatasi kesenjangan

digital.

Kelahiran relawan TIK Indonesia

memiliki latar belakang akan adanya


97

perkembangan teknologi informasi yang

demikian pesat. Pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi telah

merambah semua segi / sendi kehidupan

kita saat ini. Dalam bernegara pun kita

tak lepas dengan penggunaan teknologi

bantu yang satu ini. Angka pertumbuhan

pengguna internet demikian pesat.

Dalam kurun waktu 10 tahun saja,

penggunanya ada sekitar 45 juta. Angka

ini merupakan angka perkiraan terkecil.

Bisa jadi angka sesungguhnya jauh dari

itu. Diperkirakan pengguna internet di

Indonesia pada tahun 2015 mencapai 120

juta orang.

Namun hal yang perlu

disayangkan, pemanfaatan internet di

Indonesia masih belum merata di seluruh

wilayah negara tercinta ini. Hal ini

dimungkinkan adanya kesenjangan

infrastruktur dan belum meratanya

ketersediaan sumber daya manusia yang

mampu mengenalkan pemanfaatan

internet kepada masyarakat. Di lain

pihak, kebutuhan manusia akan adanya

interaksi yang nyaman telah memberi

dorongan untuk membentuk komunitas

komunitas di berbagai bidang.

Komunitas tersebut termasuk di

dalamnya Komunitas Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK).

Dengan adanya kondisi di atas,

Kementerian Kominfo memfasilitasi

terbentuknya suatu komunitas tingkat

nasional yang mewadahi komunitas

komunitas TIK lainnya yang telah

terbentuk sebelumnya oleh masyarakat.

Komunitas ini diberi nama relawan TIK

Indonesia.

Sedangkan peran relawan TIK bagi

masyarakat adalah berbagai tindakan

relawan dimana TIK digunakan untuk

pembangunan dan sebagai sumber daya

bagi tindakan relawannya sendiri.

Tindakan tersebut membangun peran

relawan TIK di tengah masyarakat

seperti; menyediakan informasi,

mencarikan informasi secara proaktif

bagi pengguna yang tidak memiliki akses

TIK, memproduksi konten/ informasi

lokal dalam beragam format. Dalam

pengembangan sumberdaya manusia

menyelenggarakan latihan dasar TIK

secara online bagi pengguna akhir agar

mahir dalam aplikasi yang relevan dan

mendampinginya setelahnya sampai

mereka mampu menggunakan keakhlian

tersebut untuk mendapatkan keuntungan

kompetitif, menyelenggarakan latihan

secara online bagi relawan TIK untuk

menambah jumlah personal terlatih

dalam area lanjutan, dan dalam

pengembangan sumberdaya TIK yaitu

mengidentifikasi kebutuhan informasi

masyarakat dan sumberdaya yang

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

tersebut, walaupun relawan TIK dapat

membantu masyarakat yang buta

menjadi melek dan dari melek menjadi

cerdas agar ada peningkatan jumlah

populasi masyarakat yang memiliki


98

kemandirian dalam memenuhi

kebutuhan informasinya dengan TIK.

Relawan TIK Indonesia dibentuk

secara resmi pada tanggal 4 Juli 2011 di

Bogor dalam sebuah acara bertajuk

“Forum Koordinasi, Komunikasi,

Kolaborasi dan Kerjasama Komunitas

TIK (FK5T)”. Tujuan utama dari relawan

TIK Indonesia adalah memasyarakatkan

dan memberdayakan pemanfaatan TIK

untuk masyarakat antara lain :

Pelatihan pemanfaatan TIK ke

berbagai elemen masyarakat

Sosialisasi penggunaan Open Source

Roadshow ke sekolah -sekolah

Penggunaan TIK untuk usaha bagi

UKM

Penyebaran informasi melalui web

dan media sosial

Tujuan yang ingin dicapai oleh

Relawan TIK adalah :

1. internal (mikro) menyiapkan anggota

dalam penguasaan pengetahuan,

sikap dan keterampilan individual

maupun kerjasama kelompok guna

menyelenggarakan tugas – tugas

edukasi soaial pemberdayaan

maupun kegiatan insidental;

2. organisasional (meso) menjadikan

relawan TIK sebagai satuan yang

mampu bereaksi cerdas, tanggap,

bergerak cepat serta bertindak cermat

dalam menjalankan tugasnya.

3. nasional (makro) berkontribusi dan

partisipasi dalam berbagai kegiatan

pembangunan, kemasyarakatan serta

berperan dalam tugas kemanusiaan,

dengan cara mengoptimalkan

pemanfaatan TIK bagi kemaslahatan

masyarakat dan kemajuan bangsa

Indonesia.

Visi Relawan TIK Indonesia yaitu

menjadikan relawan TIK sebagai pribadi,

sekaligus warga masyarakat unggulan,

yang siap siaga mengemban misi sosial,

kemasyarakatan dan kemanusiaan bagi

pemberdayaan melalui pemanfaatan/

penguasaan keterampilan teknologi

informasi dan komunikasi untuk

kemajuan dan bangsa.

Untuk mencapai tujuan dan

mewujudkan visi tersebut relawan TIK

Indonesia memiliki misi :

1. menghimpun dan membina potensi

Relawan TIK dalam satu wadah yang

terorganisir, mencapai efisiesi,

manfaat dan efektivitas kegiatan

secara optimal;

2. mempersiapkan kader–kader

relawan TIK secara intelektual,

pribadi dan sosial serta moral

khususnya di bidang TIK sebagai

unsur generasi penerus

pembangunan dan perjuangan

bangsa.

3. mengusahakan secara bersama-sama

agar tercapainya tujuan organisasi

dengan menyusun kebijakan,

landasan program dan rencana

kegiatan yang sesuai dengan

perkembangan teknologi guna ikut


99

serta mengarahkan kemajuan

masyarakat.

4. menjalin terselenggaranya

koordinasi, kerjasama, kolaborasi

dan komunikasi dengan komunitas

para pemangku kepentingan serta

pihak lain, agar secara sinergis dan

saling menguntungkan “

mendayagunakan sumberdaya TIK

untuk pembangunan berkelanjutan

dengan keberpihakan jender, aksi

afirmatif bagi minoritas, netral

teknologi serta ramah lingkungan.

Bidang kegiatan Relawan TIK

Kerelawanan di bidang TIK yang

ingin dikembangkan dan menjadi

program utama dalam peningkatan

kapabilitas dan sekaligus menjadi lahan

pengabdian dari para pegiat atau

Relawan TIK Indonesia, yakni :

1. Kapasitas SDM, Pemberdayaan

Masyarakat, Literasi TIK, Internet

Sehat;

2. Infrastruktur, Gadget, Sekuriti, dan

Jaringan;

3. Pengembangan aplikasi informatika

dan konten digital, aplikasi open

source dan piranti lunak legal;

4. Konservasi budaya, program inklusi

sosial, Green ICT, Penanggulangan

Bencana, krisis dan kondisi darurat;

5. Hubungan internasional,

persaudaraan Relawan TIK (

Relawan TIK, 2011 ).

Karena perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi di Indonesia

relatif pesat, baik teknologi maupun

jumlah pengguna. Karena itu keberadaan

relawan TIK Indonesia memiliki posisi

strategis guna membantu masyarakat

perdesaan dan mengoptimalkan

pemanfaatan TIK agar memberikan

dampak bagi peningkatan kemaslahatan

masyarakat dan kehidupan bangsa.

PENUTUP

Teknologi Informasi dan

komunikasi (TIK) sebagai sarana,

prasarana dan sektor pembangunan

mempunyai arti strategis dalam rangka

memperkuat persatuan dan kesatuan

bangsa, meningkatkan kesejahteraan

umum, serta memperlancar kegiatan

layanan pemerintah. Selain itu, TIK juga

bermanfaat guna mendorong

pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus

peningkatan pemerataan pembangunan

serta mempererat hubungan antar bangsa

guna ikut serta mewujudkan perdamaian

dunia.

Untuk mewujudkannya hal

tersebut, maka gagasan menggulirkan

kegiatan bagi Relawan dibidang

pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi (relawan TIK ) dinilai cukup

memadai sebagai strategis guna

melibatkan peran serta warga

masyarakat dengan prinsip sukarela,


100

terbuka dan kapabilitas. Karena relawan

TIK memunyai tujuan untuk

meningkatkan wawasan pengetahuan,

kemampuan, keterampilan dan keahlian

serta sikap saling pengertian dalam

memupuk rasa tanggung jawab,

solidaritas, maupun komitmen yang

besar agar TIK berperan dan memberikan

kontribusi dalam upaya meningkatkan

kecerdasan bangsa dan kesejahteraan

rakyat dalam wadah negara kesatuan

Republik Indonesia.

Relawan TIK nantinya diharapkan

bisa menjadi jembatan yang mampu

menghubungkan berbagai pihak seperti

masyarakat dengan penggiat TIK,

penggiat TIK dengan pemerintah serta

penggiat TIK dengan perusahaan atau

donor. Selain sebagai jembatan, Relawan

TIK juga bisa melakukan branding

organisasi dengan memanfaatkan jejaring

social yang ada seperti facebook, twitter,

website dan sebagainya. Relawan TIK

juga diharapkan mampu merangkul

berbagai komunitas di berbagai daerah di

Indonesia sehingga lingkup kegiatannya

bersifat nasional, serta menjadi forum

mediasi bagi semua program antar

berbagai kalangan di bidang

pemberdayaan masyarakat dan

pemanfaatan TIK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kominfo. (2013). Buku Putih 2013. Jakarta: Badan Litbang SDM.

Makarim, Edmon. (2004). Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Munir. (2009). Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bandung: Alfabet.

Rakhmat, Jalalludin. (2005). Psikology Komunikasi. Bandung: Rosdakarya.

Relawan TIK. (2011). Relawan TIK Indonesia; Bersama Membangun Masyarakat Indonesia

Informatif. Jakarta: Ditjen APTIKA KEMKOMINFO.

Wirawan, Sarwono Sarlito. (1983). Teori-Teori Psikologi Sosial Jilid Kedua. Jakarta:

Rajawali.

Wiyati, Emi Karni. (2011). Peran Komunikasi dalam Pengembangan Modal Sosial dan

Kelembagaan. Dalam: Budianto, Heri dan Farid Hamid.ed. Ilmu Komunikasi

Sekarang dan Tantangan Masa Depan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hal.

375-389.


INFORMASI PUBLIK


LAMPIRAN PRESENTASINARASUMBER

Santi Indra Astuti, S. Sos., M. Si.

“Analisis Isi Media”

prosiding seminar - badan litbang sdm kominfo

Documents