ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DI KABUPATEN LUMAJANG

Mata Kuliah :

Perencanaan Pembangunan I

Dosen Pengampu :

Drs. Badjuri, M.E.

Oleh:

1. Zein Ar-Rahman (130810101158)

2. Fatchur Rozi (130810101173)

3. Arief Kurniawan (130810101197)

4. Wildan Aziz Amrullah (130810101187)

5. Muhammad Bagus Prasetyo (130810101219)

Kelas :C

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2015

1

KATA PENGATAR

Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

limpahan rahmat dan hidayah-Nya,kami akhirnya dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat

waktu.

Makalah ini kami tulis untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah perencanaan

pembangunan I tahun 2015 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas

Ekonomi Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya sebagai penulis juga ingin

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang ikut turut membantu dan berkontribusi

dalam penyusunan makalah ini terutama kepada teman-teman yang turut menyumbangkan buah

pemikirinnya dalam makalah ini.

Akhir kata, kami selaku penyusun, menyampaikan mohon maaf jika dalam makalah ini

banyak kekurangan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik

Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat

kami perlukan demi kesempurnaan makalah ini di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat

bemanfaat bagi para pembaca, khususnya para mahasiswa di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 3 November 2015

Penyusun

2

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakikat pembangunan dapat diartikan secara umum sebagai suatu proses perubahan

masyarakat dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang dicita-citakan. Agar perubahan

tersebut sesuai dengan apa yang diharpkan maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan

yang terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan. Dengan berlakunya Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadilah

perubahan model perencanaan pembangunan di Indonesia. Hal yang mencolok dari

perubahan tersebut adalah pembangunan yang semula lebih condong kearah sentralisasi

berubah menjadi kearah desentralisasi dengan diberlakukannya otonomi daerah.

Di era disentralisasi dan implementasi kebijakan dan otonomi daerah seperti yang

terjadi saat ini berimbas terhadap kekuasaan yang lebih besar oleh pemerintah daerah untuk

menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu. Salah satu diantaranya adalah

pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan segenap potensi daerah dan

mengelola sumber kekayaan alamya serta menentukan prioritas dan arah pembangunan

ekonomi daerah.

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah sangat memerlukan berbagai

macam data sebagai dasar penentuan strategi dan arah kebijakan agar pembangunan dapat

terarah dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan target awal yang diharapkan. Konsep

tentang perencanaan pembngunan ekonomi tidak pernah lepas pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang diharapkan dari proses perencanaan

yang telah dijalankan. Sedangkan pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari

pembangunan ekonomi nasional.

Pada hakikatnya antara pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi

daerah tidak ada yang berbeda baik dalam lingkup definitive maupun secara terminologis,

yang memebedakan hanyalah cakupan atau lingkup pembangunan tersebut. Dimana

pembangunan nasional bisanya dalam cakupan negara sedangkan pembangunan daerah

berada dalam cakupan provinsi ataupun kabupaten/kota. Semua kegiatan perencanaan

3

pembanguna ekonomi daerah pada dasarnya akan difokuskan untuk menjaga keluaran dari

semua kegiatan pemabngunan mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik yang

bersifat jangkah pendek maupun jangka panjang.

Guna meningkatkan kemampuan analisis mengenai kegiatan perencaan pembangunan

daerah dan terdorong oleh keingin tahuan akan karakteristik suatu wilyah, dalam tulisan ini

kami akan mengulas mengenai analisis beberapa kebijakan perencanaan pembangunan

ekonomi daerah dalam lingkup kabupaten. Kabupaten Lumajang sebagai salah satu

kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur terpilih sebagai daerah yang akan kami analisis.

Kami memilih Kabupaten ini karena melihat karakteristik kabupaten Lumajang yang

ternyata merupakan salah satu kabupaten yang cukup tertiinggal dalam hal pembangunan

ekonominya dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Jawa Timur. Hal ini cukup

ironis mengingat kabupaten ini sebenarnya memeiliki banyak potensi yang bias digali baik

dari sisi kekayaan Sumber Daya Alamnya (SDA-nya) maupun kekayaan demografisnya.

Alasan tersebutlah yang mendorong kami untuk melakukan kajian analisis ppenyusunan

beberapa kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang bisa diterapkan di kabupaten ini

guna mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan masyrakatnya. Agar kajian yang kami

lakukan lebih komperhensif, kami akan sedikit memberikan atau menambhakan beberapa

data terkait masalah yang kami ambil berdasarka dari data-data BPS dan lembaga lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana contoh analisis kebijakan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten

Lumajang?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui dan merangkum 7 contoh kebijakan pembangunan daerah yang ada di

Kabupaten Lumajang

4

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pembangunan Ekonomi

Menurut W. Arthtur Lewis menjabarkan konsep pemabangunan sebagai :

1. Perencanaan seringkali dikaitkan dengan faktor letak geografis, bangunan tempat

tinggal dan lainnya.

2. Perencanaan mempunyai arti keputusan atas penggunaan dana pemerintah pada masa

mendatang.

3. Suatu perekonomian yang terencana adalah suatu perekonomian setiap unit produksi

hanya memanfaatkan sumberdaya manusia, bahan baku, dan peralatan yang

dialokasikan dengan jumlah tertentu dan menjual produknya hanya kepada

perusahaan atau perorangan yang ditunjuk oleh pemerintah.

4. Perencanaan terkadang juga bermakna setiap upaya penentuan sasaran produksi yang

dilakukan oleh pemerintah

5. Penetapan sasaran (goals) untuk perekonomian secara keseluruhan

6. Perencanaan terkadang dipakai untuk menggambarkan sebuah sarana

Sedangkan secara umum pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang

menyebabkan yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat

meningkat dalam jangka yang panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu

masyarakat, yaitu perubahan dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun

kelembagaaan.

Berdasarkan kesimpulan diatas pembangunan ekonomi memiliki 4 sifat penting  yaitu

1. Suatu proses

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses, artinya pembangunan ekonomi

itu berlangsung berlangsung secara terus-menerus bukan merupakan kegiatan yang sifatnya

insidental ( tidak sengaja).

2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita

Dikatakan terjadi pembangunan ekonomi jika terjadi kenaikan dalam hal

pendapatan per kapita, karena kenaikan pendapatan kenaikan per kapita itu  merupakan

5

cerminan terjadinya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

3.Kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang

Pendapatan per kapita secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. Namun, hal

tersebut bukan berarti bahwa pendaptan per kapita harus mengalami kenaikan secara terus-

menerus, tetapi pada suatu waktu tertentu dapat turun, namun turunnya tidak terlalu besar.

4. Kenaikan pendapatan per kapita diikuti dengan terjadinya perubahan teknologi

atau kelembagaan.

Maksudnya, dikatakan terjadi pembanguna ekonomi bukan saja berarti

peningkatan pendapatan per kapita, namun kenaikan pendapatan per kapita juga harus diikuti

dengan terjadinya perubahan teknologi. Misalnya di sektor pertanian, yang dulunya

pengolahan lahan dengan menggunakan tenaga hewan, sekarang berganti meggunkana

traktor

2.2 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi

ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya

adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara. (C. Brobowski:

1964).

Disisi lain Campbell dan Fainstain (1999:1) menyatakan bahwa dalam pembangunan

Kota atau daerah dipengaruhi sistem ekonomi kapitalis atau demokratis. Dalam konteks tersebut

maka pada prakteknya perencanaan tidak dapat dipisahkan dengan suasana politik kota atau

daerah sebab keputusan-keputusan publik mempengaruhi kepentingankepentingan lokal. Hal ini

menjadi relevan apabila kekuasaan mempengaruhi perencanaan. Ketika perencanaan telah

dipengaruhi oleh sistem politik suatu kota atau daerah sebagaiman pernyataan di atas, maka

sebenarnya yang terjadi adalah wilayah rasional yang menjadi dasar dalam perencanaan telah

kehilangan independensinya.

Sedangkan Menurut Sjafrizal (2009; 15), dalam konteks perencanaan pembangunan

secara umum adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah,

dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan

pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat

diterapkan).

6

Kemudian ML Jhingan (1984) dalam Sjafrizal (2009; 16) seorang ahli perencanaan

pembangunan bangsa India memberikan definisi yang lebih kongkrit mengenai Perencanaan

Pembanguna tersebut, yaitu ; ”Perencanaan Pembangunan pada dasarnya adalah merupakan

pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah)

pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/ penelitian,

karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik

pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan

data-data yang akurat, baik yang dilakukan secara konseptual/dokumentasi maupun

eksperimental. 

Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan diatas meja, tanpa melihat

realita dilapangan. Data-data real lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen

penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan

pembangunan.

Dengan demikian perancanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses

perumusa alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan

fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian

kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental

dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. 

Selanjutnya perencanaan akan menjadi tidak efektif dan efesien, bersifat mendua antara

idealisme “kepakaran seorang perencana” atau mengikuti selera atau kemauan-kemauan,

sehingga berimplikasi pada kualitas perencanaan dalam pencapaian goal (tujuan) dan objektif

(sasaran) yang dituju.  Disamping itu karena perencanaan merupakan pekerjaan yang

menyangkut wilayah publik maka komitmen seluruh pemangku kepentingan (stake holder) yang

terlibat sangat dibutuhkan sehingga hasil perencanaan dapat dibuktikan dan dirasakan

manfaatnya.

2.3 Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan dimana

terbentuk konsep perencanaan pembagunan daerah (Riyadi, Deddy Supriadi Bratakusumah ;

2004 : 7) dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses

perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi

7

suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu

dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memilki

orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Berarti, Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) akan membentuk tiga hal pokok yang

meliputi : perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada di

dalamya. Pentingnya orientasi holisti dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dengan

tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin kita mengabaikan masalah-masalah yang muncul

sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terelakkan. Tetapi dipihak lain adanya keterbatasan

sumberdaya yang dimiliki tidak memungkinkan pula untuk melakukan proses pembangunan

yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara sekaligus.

Dalam hal inilah penentuan prioritas perlu dilakukan, yang dalam prakteknya dilakukan melalui

proses perencanaan.

Melakukan perencanaan pembangunan daerah berbeda dengan melakukan perencanaan

proyek atau perencanaan-perencanaan kegiatan yang bersifat lebih spesifik dan mikro. Proses

perencanaan pembangunan daerah jauh lebih kompleks dan rumit, karena menyangkut

perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan dan

kondisi sosial yang ada didalamnya. Apalagi bila mencakup wilayah pembangunan yang luas,

kultur sosialnya amat heterogen, dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Berdasarkan uraian-

uraian diatas, dapat diartikan bahwa ; perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertetu.

Sedangkan oleh Affandi Anwar dan Setia Hadi dalam Riyadi (2004 ; 8) mengatakan

perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan

kegiatan pembangunan disuatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara sumberdaya

manusia dengan sumberdaya lain, termasuk sumberdaya alam dan lingkungan melalui investasi.

Dikatakan wilayah tertentu karena memang implementasinya hanya dapat digunakan

didaerah tertentu, dimana penelusuran lapangan dilakukan, sehingga tidak mungkin

diimplementasikan didaerah lain secara utuh, kecuali untuk hal-hal tertentu saja yang memiliki

kesamaan kondisi dan tuntutan kebutuhan yang hampir sama. Jenssen (1995) dalam Riyadi,

Deddy Supriady Baratakusumah (2004;8) merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan

8

daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks tadi, sehingga prosesnya harus

memperhitungkan kemampuan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia, sumber daya

fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya lainnya.

Dalam konteks ini ia menyebutnya dengan istilah pembangunan endogen, atau dengan

kata lain pembangunan yang berbasis potensi. Selain itu, perencanaan yang mempertimbangkan

kondisi spatial suatu daerah juga menjadi hal penting dalam proses perencanaan pembangunan

daerah. Pembangunan daerah akan mencakup suatu raung tertentu, sehingga diperlukan adanya

penataan ruang yang efektif, dimana tataruang akan mempengaruhi proses pembangunan beserta

implikasinya.

Ciri-ciri pembangunan daerah menurut Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah (2004 ; 9)

meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Menghasilkan program-program yang bersifat umum.

2. Analisis perencanaan bersifat makro/luas

3. lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang.

4. memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun tetap

memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas.

5. fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka

pendek (1 tahunan). 

Dengan melihat berbagai pengertian mengenai perencanaan maupun perencanaan

pembangunan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua perencanaan adalah merupakan

perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan disebut sebagai perencanaan pembangunan

apabila dipenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan. Ciri

suatu perencanaan pembangunan (agent of development) oleh karena perencanaan pembangunan

sendiri merupakan bagian dari administrasi pembangunan yang menjadi bagian kewenangan

pemerintah. 

Bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah memerlukan Koordinasi dari semua unsur

yang terlibat dalam rangka menghasilkan sebuah program dan kegiatan yang holistik dan

komprehensif, Selain itu Perencanaan Pembangunan Daerah harus mampu menentukan prioritas

program dan kegiatan berdasarkan fakta dan data dari potensi daerahnya, serta harus mempunyai

sumberdaya yang mempunyai kemampuan yang baik secara interdisipliner, sehingga koordinasi

9

sekali lagi sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah perencanaan pembangunan yang

terintegrasi, tersinkronisasi, dan menyeluruh.

10

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Profil Singkat Kabupaten Lumajang

Secara astronomis Kota Lumajang terletak pada posisi 112°5’-113°22’ Bujur Timur dan

7°52’-8°23’ Lintang Selatan. Dengan wilayah seluas 1.790.90 km² kota ini terbagi menjadi 20

wilayah kecamatan dan 202 desa/kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa Selokbesuki, Kutorenon, atau Kecamatan Sukodono.

Sebelah timur : Desa Sumberejo, Selokbondang, Urang Gantung (Kecamatan Lumajang)

Sebelah selatan : Desa Labruklor, Labrukkidul, Grati (Kecamatan Lumajang).

Sebelah barat : Desa Kebonagung, Babakan, Klanting (Kecamatan Sukodono).

Sisi belahan Kabupaten Lumajang sebelah utara merupakan daerah perbukitan dan

pegunungan yang kering dan tandus, sedangkan di bagian tengah-selatan berupa dataran rendah

hingga tinggi yang subur dengan iklim basah, dan belahan berat-selatan merupakan dataran

rendah dan tinggi dimana kondisinya kurang subur dan kering. Kota Lumajang pada tahun 1999

mempunyai curah hujan mencapai 2.180 mm dengan rata-rata hujan 117,5 hari/tahun.

3.2 Analasis Wilayah Kabupaten Lumajang

Dalam penyusunan rencana strategis pembangunan daerah setiap perencanaan

pembangunan disusun berdasarakan tolok ukur dan kriteria tertentu yang menjadikan kebijakan

tersebut cukup urgent untuk segera dilakasanakan. Dan diharapkan dari implementasi kebijakan

tersebut akan memebrikan dampak yang besar terhadap perekonomian daerah. Seperti telah

disebutkan pada pembahasan anlisis wilayah kali ini kami menjadikan Kabupaten Lumajang

sabagai daerah analisis kami. Terkait point analisis wilayah yang kami lakukan dapat dilihat pada

matriks di bawah ini.

N BIDANG/ MASAL PENDU PENGHA PROGRAM/ KELO KETERA

11

O SEKTOR AH KUNG MBAT PROYEK MPOK

SASAR

AN

NGAN

1. Sosial SDM

Rendah

Jumlah

penduduk

usia

anak-

anak dan

remaja

cukup

tinggi.

Tingkat

pendidikan

yang

masih

rendah

Pendidikan

gratis hingga

jenjang

SMA/Sederaja

t

Dalam

jangka

pendek

sasarann

ya

adalah

siswa

yang

bersekol

ah di

sekolah

negeri

atau

sekolah

yang

dibiayi

oleh

pemerint

ah

setelah

itu

dikemba

ngkan

untuk

semuas

siswa

yang

bersekol

Pemberian

bebas

biaya SPP

selama

bersekolah

. Bebas

biaya

tersebut

diutamaka

n untuk

kalangan

siswa

miskin

12

ah di

negeri

ataupun

swasta.

2. Pangan/

Pertanian

Penuruna

n

pertumbu

han

sector

pertanian

yang

rendah.

Kondisi

geografis

dan tanah

yang

subur.

Produktivi

tas dan

kualitas

produk

pertanian

masih

rendah.

Intensifikasi

sector

pertanian

dalam

meningkatkan

daya saing

produk dan

komoditas

pertanian.

Kelomp

ok tani

yang

berada di

daerah

basis

sektor

pertania

n.

Pengguna

naan bibit

unggul

dan

teknologi

guna

meningkat

kan

produktivi

tas dan

kapasitas

produksi

pertanian.

3. Pariwisata Pengelol

aan

kawasan

wisata

Potensi

wilayah

dalam

sektor

wisata

terutama

wisata

alam

cukup

tinggi

karena

did

dukung

kondisi

Akses,

infrastrukt

ur,

promosi,

yang

masih

rendah

Satu

kecamatan

satu desa

wisata

Desa

yang

memiliki

kemamp

uan dan

potensi

unik

ditinjau

dari segi

social,

budaya

dan

alamnya

yang

Dilakukan

melaui

perbaikan

infrastrukt

ur dan

Melakuka

n

pemberda

yaan

masyaraka

t pedesaan

dalam

meningkat

kan

13

geografis mampu

untuk

dikemba

ngkan

menadi

desa

wisata

potensi

desa yang

dimiliki

untuk

dikelola

menjadi

desa

wisata

secara

baik

4. Pertambang

an dan SDA

Eksplota

si SDA

yang

membah

ayakan

lingkung

an (studi

kasus

pertamba

ngan

pasir)

Tingkat

pertumbu

han

Industri

pengelola

n cukup

berkemba

ng pesat

Pengelolaa

n industri

yang

masih

rendah.

Program

peningkatan

efektifitas

pengelolaan,

konservasi dan

rehabilitasi

sumber daya

alam yang

lestrasi

Semua

industri

pertamb

ahan dan

pengolah

an di

Kabupat

en

Lumajan

g

Program

dilakukan

dengan

cara

monitorin

g dan

pembuatan

landasan

hulum

yang luat

terhadap

kegiatan

tersebut

5. Sosial Prosentas

e

Kemiski

nan yang

masih

tinggi

Pertumbu

han

pendapat

an

perkapita

msayarak

at cukup

tinggi

Kesejahter

aan

masyarak

secara

umum

masih

rendah

program

bantuan tunai

untuk keluarga

sangat miskin

Ditujuka

n untuk

20%

kelompo

k

pendapat

an

masyara

mengaloka

sikan dana

tunai

untuk

keluarga

miskin

serta dana

pendidika

14

kat

terendah

m dasar

untuk

keluarga

miskin

6. Teknologi

dan

Informasi

Penetrasi

akses

internet

internet

yang

rendah

Tingkat

buta

huruf

usia 10-

44 tahun

cukup

rendah

Infrastrukt

ur dan

fasilitas

teknologi

dan

informasi

masih

belum

menjangka

u semua

daerah

masih

rending

Internet masuk

desa

Desa di

Kabupat

en

Lumajan

g yang

belum

mendapt

kan

akses

internet

secara

menyelu

ruh atau

tergolon

g

sebagai

desa

yang

terpencil

Program

ini

dilaksanak

an melalui

perbaikan,

peningkata

n dan

kegiata

dengan

pendekata

n pelatihan

7. Ekonomi Kurangn

ya

pembina

an

UMKM

Rata-rata

tenaga

kerja

UMKM

tahun

2004-

2010

Kurangnya

pembinaan

UMKM

Melakukan

pembinaan

UMKM

Melakuk

an

pembina

an

kepada

semua

UMKM

Menyiapk

an lahan

yang layak

dan

strategis

serta

melanjutk

15

lumayan

bagus

di

kabupate

n

Lumajan

g

an

pemberian

pinjaman

dana tanpa

bunga atau

dengan

bunga

yang

kompetitif

pada

UMKM

Dari masing-masing kerangka analisis wilayah tersebut kemudian diperjelas dan

diidentifikasi lagi dalam bentuk kebijakan pembungan daerah. Hasil identifikasi tersebut dapat

dilihat melalui matriks di bawah ini.

3.3 Identifikasi Kebijakan Pembangunan Daerah

Dari analisis wilayah yang telah dibuat tabel diatas dilakukan spesifikasi dan identifikasi setiap

kebijakan daerah. Hasil identifikasi kebijakan daerah tersebut dapat ditampilkan melalui matriks

di bawah ini. Penjelasan dan data pendukung tiap kebijakan akan diuraikan dibawah matriks

tersebut.

N

O

KEBIJAKAN/

PROGRAM

SEKTOR/

PROGRAM

PROYEK/

KEGIATANTUJUAN

1 Peningkatan kualitas

SDM Kabupaten

Lumajang

Pendidikan Gratis

hingga Jenjang

SMA/Sederajat

Dalam jangka

pendek sasarannya

adalah siswa yang

bersekolah di

sekolah negeri atau

sekolah yang

dibiayi oleh

pemerintah setelah

1. Indeks

Pembanguna

n Manusia

Kabupaten

Lumajang

mengalami

peningkatan

2. Angka

16

itu dikembangkan

untuk semuas siswa

yang bersekolah di

negeri ataupun

swasta.

Partisispasi

Sekolah

mengalami

peningkatan

3. 3. Tingkat

Buta Huruf

mengalami

penurunan

2 Revitalisasi

peningkatan ketahanan

pangan guna

mendukug

Swasembada Pangan

Kabupaten Lumajang

Intensifikasi sektor

pertanian dalam

meningkatkan daya

saing produk dan

komoditas

pertanian.

Penggunanaan bibit

unggul dan

teknologi guna

meningkatkan

produktivitas dan

kapasitas produksi

pertanian.

Terjadinya

peningkatan dalam

hal kualitas dan

kuantitas produk

pertanian

3 Pembentukan dan

pengelolaan kawasan

wisata yang kompetitif

di Kabupaten

Lumajang

Satu Kecamatan

Satu Desa Wisata

Penambahan alokasi

dana APBD untuk

sektor pengelolaan

dan pengembangan

dan pengelolaan

potensi wisata desa

1. Wisata yang

ada di

wilayah

Lumajang

dapat

menarik lebih

banyak

wisatawan.

2. Peningkatan

pendapatan

daerah dari

sektor wisata.

3. Peningkatan

perekonomia

n masyarakat

disekitar

17

daerah

wisata.

4 Intensifikasi, dan

pemanfaatan sumber

daya Alam

berkelanjutan di

Kabupaten Lumajang

Pengelolaan

sumber daya alam

berbasis

lingkungan dengan

memperhatikan

kelestarian alam

Program

peningkatan

efektifitas

pengelolaan,

konservasi dan

rehabilitasi sumber

daya alam yang

lestrasi

Terjadi

peningkatan

produktivitas

dan pelestarian

lingkungan

hasil sektor

sumber daya

alam yang ada

5 Penanggulangan

Kemiskinan dan

Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat Kabupaten

Lumajang

Program bantuan

tunai untuk

keluarga sangat

miskin

mengalokasikan

dana tunai untuk

keluarga miskin

serta dana

pendidikam dasar

untuk keluarga

miskin

untuk membantu

keluarga sangat

miskin menghindari

kemiskinan dan

meningkatkan daya

beli masyarakat

dalam jangka pendek

dan memastikan

generasi berikutnya

sehat dan

menyelesaikan

pendidikan dasar

6 Peningkatan Sarana

fasilitas Publik di

Kabupaten Lumajang

Program internet

masuk desa

Pengaloakasian

anggaran untuk

kegiatan internet

masuk desa

1. Peningkatan

kualitas

kehidupan

kehidupan

masyarakat

dalam hal

pemerataan

18

dan

peningkatan

akses

informasi

guna

meningkatka

n level

interaksi

sosial dan

keterlibatan

masyarakat

dengan dunia

luar.

2. Mewujudkan

masyarakat

modern yang

tidak

tertinggal

dengan

kondisi

globalisasi.

3. Mengenalkan

penggunaan

TIK untuk

perubahan

kehidupan

dan

pertumbuhan

ekonomi di

daerah

pelosok

19

pedesaan

akses murah

terhadap TIK

7 Pengembangan dan

pemberdayaan UMKM

berbasis industry

kreatif dalam

mendukung

Perekonomian

Kabupaten Lumajang

Melakukan

optimalisasi

pembinaan UMKM

Menyediakan

tempat yang layak

bagi pengusaha

UMKM dan

memberikan

pinjaman dana

tanpa bunga

terhadap UMKM di

kabupaten

Lumajang

Meningkatnya

tenaga kerja sektor

UMKM yang artinya

mengurangi

pengangguran

Pembahasaan dan penambahan data penunjang dari setiap program kebijakan dapat dijelaskan

melalui pont di bawah ini.

1. Peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Lumajang

Salah satu tolok ukur agar terjadi peningkatan kualitas SDM adalah dapat dilihat data di

sektor pendidikannya. Program kebijakan yang dapat dilakukan adalah dalam

meninkatkan kualitas di bidang ini adalah pendidikan gratis sampai tingkat

SMA/Sederajat. Bidang ini harus mendapat perhatian serius dari PEMDA Kabupaten

Lumajang, karena berdasarkan data yang kami himpun dari publikasi BPS Jawa Timur

tahun 2014 menunjukkan bahwa, masih terdapat 9 daerah yang APS (Angka Partisipasi

Sekolah) usia 13-15 tahun dan 16 -18 tahun berada di bawah kondisi APS-nya Jawa

Timur, yaitu wilayah yang berada pada kwadran I. Dimana salah satunya adalah

Kabupaten Lumajang. Mengenai persebaran tersebut dapat dilihat pada scatter diagram di

bawah ini.

20

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa program dibidang pendidikan harus

mendapat prioritas.

Sedangkan perbandingan capaian APS kabupaten/kota dengan Jawa Timur untuk usia 13-

15 tahun dan 16-18 Tahun. Dapat dilihat pada scatter diagram di bawah ini. Pada tahun 2014,

masih terdapat 9 daerah yang APS usia 13-15 tahun dan 16 -18 tahun berada di bawah kondisi

APS-nya Jawa Timur, yaitu wilayah yang berada pada kwadran I. Dan lagi-lagi Kabupaten

Lumajang masuk di dalamnya. Interpretasi tersebut dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.

21

Sementara wilayah-wilayah yang berada di kawasan tapal kuda (Kab.Jember, Lumajang,

Situbondo, Bondowoso, Kab.Probolinggo dan Kab.Pasuruan, dll) juga pulau Madura dari data

tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk usia 10 tahun ke atas masih relatif

rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang menganggap tidak perlu sekolah

tinggi-tinggi. Sedangkan jika dilihat dari data rata-rata lama sekolah Kabupaten Lumajang juga

berada di kondisi di bawa rata-rata angka lama sekolah provinsi di Jawa Timur. Dari kesimpulan

tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan harus dapat

ditingkatkan.

2. Revitalisasi peningkatan ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang

Berdasarkan PDRB per sektor menunjukkan bahwa sektor pertanian masih cukup mendominasi

terhadap komposisi perekonomian di Kabupaten Lumajang.

22

Tetapi jika dilihat perumbuhannya berdasarkan harga konstan tingkat perumbuhan cukup

kecil oleh karena itu peningkatan melalui program Intensifikasi sektor pertanian dalam

meningkatkan daya saing produk dan komoditas pertanian diharpkan akan mampu

menumbuhkan sektor pertanian menjadi lebih tinggi dan terjadinya peningkatan dalam hal

kualitas dan kuantitas produk pertanian. Program ini dapat ditempuh melalui salah satunya

penggunanaan bibit unggul dan teknologi guna meningkatkan produktivitas dan kapasitas

produksi pertanian.

3. Program Pengelolaan Kawasan Wisata

Implementasi program ini dapat dilakukan melalui pembentukan dan pengelolaan kawasan

wisata yang kompetitif di Kabupaten Lumajang. Dari data dibawah menunjukkan bahwa sektor

pariwisata yang masuk kedalam sektor tersier menujukkan peningkatan diatas rata-rata. Sehingga

program kebijakan di sektor pariwisata juga cukup menjanjikan untuk lebih dikembangkan lagi.

23

Selain sector paiwisata perlu mendapat perhatian khusus karena infrastruktur public

sperti transportasi dan jalan raya kondisnya cukupbaik, tetapi dari aspek pengelolaan perlu

dingkatkan agar sector wista memiliki daya saing yag cukup tinggi.

4. Intensifikasi, dan pemanfaatan sumber daya Alam berkelanjutan di Kabupaten

Lumajang

Core pelaksanaan kebijakan tersebut saah satunya melalui Pengelolaan sumber daya alam

berbasis lingkungan dengan memperhatikan kelestarian alam. Seperti kita ketahui akhir-akhir ini

sector industry penggalian terutama penggalian pasir yang menjadi komoditas yang cukup

terkenal di Kabupaten Lumajang cukup mendapat sorotan dikarenakan dicurigai industry

tersebut mengabaikan factor lingkugan dan pelestarian lingkungan. Walaupun pertumbuhan

sector pertambangan dan penggaian masih di bawah pertumbuhan eknomi kabupten (ditunjukkan

dari tabe diatas. Pengelolaan ini ckup penting dilakukan agar terjadinya pelestarian lingkungan

dan pemanfaatan sumber daya dapat dimanfaat dalam janga panjang untuk generasi berikutnya.

5. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten

Lumajang

Core program ini dapat dilakukan melalui Program bantuan tunai untuk keluarga sangat

miskin sehingga terjadi peningkatan daya beli masyaakat. Selain implementasi dalam jangka

panjang dapat dilakukan melalui pengalokasian anggaran untuk bidang pendidikan guna

memutus mata rantai kemiskinan bagi generasi berikutnya karena Manfaat pendidikan bagi

24

masyarakat dapat diibartakan sebagai instrumen pembebas, yakni membebaskan masyarakat dari

belenggu kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan penindasan. Selain itu, pendidikan yang

baik seharusnya berfungsi pula sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat

khususnya guna menghadapi masa depan.

Untuk sedikit Dari data yang kami himpun dari BPS Jawa Timur menujukkan bahwa

kondisi kemiskinan di kabupaten lumajang dari tahun 2006-2011 menujukan bahwa ternyata

tingkat kemiskinan di Kabupaten Lumajang cukup tinggi dan lebih tinggi dibandingkan dengan

rata-rata provinsi di Jawa Timur pada tahun 2011 menujukkan angka 12,49%.

6. Peningkatan Sarana fasilitas Publik di Kabupaten Lumajang

Spesifikasi kebijakan program yang dapat diimplementasikan salah satunya adalah

Program internet masuk desa. Program ini masuk kedalam kerangka analisis kami karena

Perkembangan teknologi komunikasi informasi memiliki implikasi dalam perilaku

berkomunikasi masyarakat. Jika sebelumnya masyarakat membutuhkan waktu lama untuk

menyampaikan informasi, maka sekarang hanya butuh beberapa menit, bahkan detik saja untuk

menyampaikan informasi, yakni dengan cara berkomunikasi dengan telepon genggam. Hal yang

sam a di hadapi oleh masyarakat di zaman ini adalah mendapatkan informasi semakin mudah dan

cepat diperoleh dengan menggunakan internet untuk mengetahui berbagai macam informasi

terkait current affairs, mulai kehidupan politik, sosial, budaya, hingga agama. Meskipun begitu,

25

tidak semua masyarakat bisa menikmati perkembangan tersebut karena keterbatasan infrastruktur

komunikasi.

Sejauh ini kami belum menemukan data statistic tentang pengguna internet di kabupaten

Lumajang. Tap jika dilihat dari sumbangan sector komunikasi terhadap PDB berdasarkan harga

konstan tahun 2000 di Kabupaten Lumajang menunjukkan bahwa nilai share sector komunikasi

masih cukup rendah. Dari data menujukkan dari tahun 2009-2014 menjkkan pertumbuhan yang

relative stagnan.

7. Pengembangan dan pemberdayaan UMKM berbasis industri kreatif dalam mendukung

Perekonomian Kabupaten Lumajang

Kerangka proyek pengembangan program yang dapat dilaksana adalah dengan

melakukan optimalisasi pembinaan UMKM agar lebih produktif dalam menyerap tenaga kerja

dan meiliki daya saing yang cukup tinggi. Sehingga goalnya terhadap pengurangan

pengangguran dapat tercapai. Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ( MEA) tahun 2015

mendatang, sektor UMKM terus didorong untuk memperkuat basis kualitas hasil produksinya.

Bahkan, pelaku industri rumahan ini diminta gencar memamerkan produk unggulannya agar

mampu bersaing di pasaran. Pengembangan tersebut dapat dilakuka melalui kegiatan Pelatihan

yang diberikan, diantaranya dalam bentuk manajemen produksi, mulai pengolahan, pengemasan,

branding hingga pasca produksi dengan mencari peluang pasarnya.

Dari data yang dikeluarkan kementrian koperasi dan UMKM Jawa Timur tahun 2010

menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja untuk sector UMKM di Kabupaten Lumajang

cukup tinggi sekitar 205 ribu tenaga kerja yang terserap d sector UMKM. Jika dilihat

berdasarkan jumlah tenaga kerja kabupaten lumajang pada tahun yang sama dari tebel diatas

26

yang diambil dari data kementrian tenaga kerja dan transmigrasi menujukkan bahwa nilai

tersebut menvapai prosentase 43,4 % suat angka yang cukup tinggi. Data menegenai jumlah

tenaga kerja di sector UMKM dapat dilihat pada data dibawah ini.

27

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis kami mengenai tujuh kebijakan pembangunan ekonomi di

Kabupaten Lumajang menujukkan bahwa sebenarnya Kabupaten ini punya potensi yang sangat

besar terhadap peningkatan pembangunan darah di beberapa sector salah satunya adalah sector

pariwista yang termasuk kedalam kelompok dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi tapi

saying sumbangan terhadap nilai PDRB daerahnya masih rendah. Sektor lain yang mempunyai

prospek yang cukup bagus dalam prioritas pembangunan ekonomi daerah adalah adalah sector

UMKM yang dapat ditunjukkan dari penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi.

4.2 Saran

Terlepas dari beberapa potensi tersebut, Kabupaten Lumajang juga mempunyai beberap

kelemahan diantaranya adalah kualitas SDM dan tingkat pendidikan masyarakatnya masih

rendah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah harus diprioritaskan kea rah yang

lebih komperhensif dan holistic dalam mendukung daya dukung ekonomi daerah. Sektor yang

menjadi kelemahan harus diprioitaskan terlebih dahulunkemudian untuk sector yang cukup

berpotensi untuk dikembangkan dapat ditingkatkan penggunaan dan pemanfaatannya salah

satuya melalui aspek pengelolaan an pengorganisasian yang cukup baik.

28

DAFTAR PUSTAKA

P. Todaro, Michael. Stephen C. Smith. 2012. Economic Development 11th Edition. New York:

Pearson Press.

Sjafrizal. 2009. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Niaga Swadaya.

Tarigan, Robinson. 2014. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi. Jakarta: Bumi

Aksara.

BPS Lumajang. 2014. Kabupaten Lumajang Dalam Angka Tahun 2014. Lumajang: Publikasi

BPS Lumajang.

BPS Jawa Timur. 2014. Profil Pembangunan Ekonomii Jawa Timur 2013. Surabaya: Pubikasi

BPS Jawa Timur.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.Tentang Pemerintahan Daerah.

29