BAB IXPEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM

DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Permasalahan yang DihadapiSebagai salah satu sumber penting

pembiayaan pembangunan, sumber daya alam yangada dewasa ini masih belum dirasakanmanfaatnya secara nyata oleh sebagian besarmasyarakat. Pengelolaan sumber daya alamtersebut belum memenuhi prinsip-prinsipkeadilan dan keberlanjutan. Selain itulingkungan hidup juga menerima bebanpencemaran yang tinggi akibat pemanfaatansumber daya alam dan aktivitas manusialainnya yang tidak memperhatikan pelestarianlingkungan.

Beberapa permasalahan pokok dihadapidalam pengelolaan sumber daya alam danlingkungan hidup, pertama adalah keterbatasan

IX - 1

data dan informasi dalam kuantitas maupunkualitasnya. Keterbatasan data dan informasiyang akurat berpengaruh pada kegiatanpengelolaan dan pengendalian sumber daya alamdan lingkungan hidup yang belum dapatberjalan dengan baik. Sementara itu, sistempengelolaan informasi yang transparan jugabelum melembaga dengan baik sehinggamasyarakat belum mendapat akses terhadap datadan informasi secara memadai.

Selanjutnya, permasalahan pokok lainnyaadalah kurang efektifnya pengawasan danpengendalian dalam pengelolaan sumber dayaalam yang ada, yang menyebabkan kerusakansumber daya alam. Kondisi ini ditandai denganmaraknya pengambilan terumbu karang danpemboman ikan, perambahan hutan, kebakaranhutan dan lahan, serta pertambangan tanpaizin. Permasalahan lain adalah belum jelasnyapengaturan pemanfaatan sumber daya genetik(transgenik) yang mengancam keanekaragaman hayatidan kesehatan manusia, serta permasalahanketergantungan yang tinggi pada sumber dayafosil.

Disamping itu, tingkat kualitaslingkungan hidup di darat, air, dan udarasecara keseluruhan masih rendah, sepertitingginya tingkat pencemaran lingkungan darilimbah industri baik di perkotaan maupun diperdesaan, serta kegiatan transportasi dan

IX - 2

rumah tangga baik berupa bahan berbahaya danberacun (B3) maupun non-B3. Tingginyaketergantungan energi pada sumber daya fosil,merupakan permasalahan penting yangmengakibatkan peningkatan emisi gas rumahkaca yang berdampak pada kenaikan permukaanlaut, perubahan iklim lokal dan pola curahhujan, serta terjadinya hujan asam; belumtergantikannya bahan perusak lapisan ozon(BPO) seperti chloro fluoro carbon (CFC), halon,dan metil bromida; serta kurangnya pemahamandan penerapan Agenda 21 di tingkat nasionaldan lokal.

Selanjutnya, prinsip keberlanjutan yangmengintegrasikan tiga aspek yaitu ekologi,ekonomi dan sosial budaya belum diterapkan diberbagai sektor pembangunan baik di pusatmaupun di daerah. Biaya lingkungan belumdihitung secara komprehensif ke dalam biayaproduksi, di lain pihak tidak diterapkannyasistem insentif bagi pemasaran produk yangakrab lingkungan (produk hijau). Hal inimengakibatkan produk hijau tidak dapatbersaing, sementara di dalam negeri konsumenIndonesia dengan tingkat kemiskinan masihtinggi, tidak mempunyai pilihan untukmengkonsumsi produk-produk hijau tersebut.Program sukarela yang ditawarkan seperti ISO14000 dan ekolabeling juga masih belum banyakditerapkan, bahkan dirasakan oleh industri

IX - 3

bukan sebagai peningkatan efisiensiperusahaan.

Permasalahan-permasalahan tersebutdiatas timbul antara lain karena rendahnyakapasitas kelembagaan, belum mantapnyaperaturan perundangan, serta lemahnyapenataan dan penegakan hukum dalampengelolaan sumber daya alam dan pelestarianlingkungan hidup. Kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaansumber daya alam dan lingkungan hidup,sejalan dengan otonomi daerah, masih belumsepenuhnya jelas, karena peraturanpelaksanaan yang merinci fungsi dankewenangan Pemerintah Daerah belum lengkap.Selain itu, terdapat permasalahan dalam halkualitas sumber daya manusia untukpengelolaan sumber daya alam dan lingkunganhidup.

Sementara itu, masih rendahnya aksesmasyarakat terhadap data dan informasi sumberdaya alam berakibat pula pada terbatasnyaperan serta masyarakat dalam pengelolaansumber daya alam dan pelestarian lingkunganhidup. Lemahnya kontrol dan keterlibatanmasyarakat, serta penegakan hukum dalampengelolaan sumber daya alam dan pelestarianlingkungan hidup, juga merupakan masalahpenting lain yang menyebabkan hak-hakmasyarakat dalam memanfaatkan sumber daya

IX - 4

alam menjadi terbatas dan sering menimbulkankonflik antar pelaku. Peranan wanita sebagaisalah satu kelompok yang rentan terhadappencemaran lingkungan belum banyakdiberdayakan. Selain itu kearifan tradisionaldalam pelestarian lingkungan hidup perluterus dipertahankan. Demikian pulasosialisasi kepada masyarakat mengenaiprinsip-prinsip pencegahan dan pengendalianpencemaran lingkungan hidup harus terusditingkatkan.

B. Langkah-langkah Kebijakan dan Hasil-hasil yang DicapaiDengan memperhatikan permasalahan dan

kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidupseperti diuraikan diatas maka strategikebijakan yang ditempuh adalah: (1)Mengintegrasikan prinsip-prinsipkeberlanjutan ekonomi, ekologi dan sosialdalam pemanfaatan sumber daya alam; (2)Menumbuhkan tanggung jawab sosial dan praktikekoefisiensi di tingkat perusahaan denganmengintegrasikan biaya lingkungan dan biayasosial terhadap biaya produksi; (3)Menerapkan teknologi yang terbaik dantersedia, termasuk teknologi tradisionaluntuk kegiatan konservasi, rehabilitasisumber daya alam; (4) Optimalisasipemanfaatan sumber daya alam yang menjamin

IX - 5

keseimbangan antara pemanfaatan dankonservasi sumber daya alam, yang didukungoleh kepastian hukum atas kepemilikan danpengelolaan; (5) Menata kelembagaan, termasukpendelegasian kewenangan dalam pengelolaansumber daya alam dan lingkungan hidup secarabertahap kepada pemerintah daerah; (6)Melakukan pembenahan terhadap sistem hukumyang ada menuju sistem hukum yang responsifyang didasari prinsip-prinsip keterpaduan,pengakuan hak-hak asasi manusia, sertakeseimbangan ekologis, ekonomis, danpengarusutamaan gender; (7) Melakukanreorientasi paradigma pembangunan yangmengakui hak-hak publik terhadap pengelolaansumber daya alam; serta (8) Mendorong budayayang berwawasan lingkungan melaluirevitalisasi budaya lokal dan menumbuhkanetika lingkungan dalam pendidikan danlingkungan masyarakat; (9) Mengembangkan polakemitraan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam melaksanakan strategi kebijakantersebut, langkah-langkah yang dilakukanmengacu pada program-program pokok yangtelah ditetapkan, yaitu: program pengembangandan peningkatan akses informasi sumber dayaalam dan lingkungan hidup; programpeningkatan efektivitas pengelolaan,konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam;program pencegahan dan pengendalian kerusakandan pencemaran lingkungan hidup; program

IX - 6

penataan kelembagaan dan penegakan hukumpengelolaan sumber daya alam dan pelestarianlingkungan hidup; dan program peningkatanperanan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.Program-program tersebut saling terkait satusama lain dengan tujuan akhirnya adalahmeningkatkan kesejahteraan masyarakat darigenerasi ke generasi dengan kualitaslingkungan hidup yang semakin baik.

IX - 7

1. Program Pengembangan danPeningkatan Akses Informasi SumberDaya Alam dan Lingkungan Hidup

Tujuan program ini adalah untukmemperoleh dan menyebarluaskan informasi yanglengkap dan handal mengenai potensi danproduktivitas sumber daya alam dan lingkunganhidup melalui kegiatan inventarisasi,evaluasi, valuasi, dan penguatan sisteminformasi yang menjamin terbukanya aksesmasyarakat terhadap informasi yang ada.

Dalam pengembangan informasi lingkunganhidup diperlukan data yang akurat, konsisten,dan terkini. Disamping itu, demi kemudahaninterpretasi dan pemahaman diperlukanstandarisasi data yang dapat digunakan secaranasional. Untuk itu dalam tahun 2000 telahdikembangkan disain global basis datapengendalian pencemaran air, peta dasarlingkungan se-Indonesia, dan aplikasi profillingkungan untuk media air. Dalam rangkapelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut telahdihasilkan antara lain penyempurnaan data daninformasi sumber daya alam dan lingkunganhidup, melalui pemanfaatan teknologipenginderaan jauh yang sangat berguna untukpemantauan ekosistem bumi. Sejalan denganitu, telah dilakukan pula peningkatan aksesmasyarakat terhadap informasi kegiatan dankasus-kasus lingkungan melalui media internet

IX - 8

yang didukung sistem layanan kesiagaan dantanggap darurat bencana lingkungan.

Untuk mendukung peningkatan kualitaspelayanan informasi lingkungan dilakukanpenyusunan Kualitas Lingkungan HidupIndonesia 2000 (State of the Environment Report, SoER)sebagai salah satu pelaksanaan Agenda 21.Kegiatan lain yang dilakukan adalah upayauntuk mengembangkan Neraca Kependudukan danLingkungan Hidup Daerah berdasarkan basisdata setahun sebelumnya; pengembangan PusatLayanan Informasi di kantor Bapedal, Jakarta,dan tiga kantor Bapedal Regional I; II; danIII, masing-masing berpusat di Pekanbaru,Denpasar, dan Makassar. Sedangkan untukmemperkaya dan mengelola berbagai jenisinformasi lingkungan, dilaksanakan kegiatanuntuk mendukung Pusat Layanan Informasi yangterdiri dari perpustakaan modern yangdilengkapi dengan koleksi sumber informasidan sarana audio visual.

Selanjutnya, dalam kegiataninventarisasi sumber daya alam dan lingkunganhidup telah dilaksanakan inventarisasiseluruh hutan bakau di Jawa, KalimantanTimur, NTB, Bali, Sulawesi Selatan, dansebagian Irian Jaya; inventarisasi lahanpotensi pertanian di NTB; inventarisasi areallahan sawah di Sumatera, Sulawesi, Bali, NTB;serta inventarisasi terumbu karang di

IX - 9

Sumatera Barat, Riau, dan wilayah IndonesiaTimur (Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, IrianJaya). Disamping itu, juga telah dilakukanpenyusunan neraca sumber daya alam daerah di10 (sepuluh) Kabupaten di Kalimantan Selatan,dan penyusunan tata ruang wilayah KabupatenBangka.

Program Nasional Pemantauan LingkunganPerairan Laut (Seawatch Indonesia) telah dilakukandalam rangka mengumpulkan data-datalingkungan kelautan yang paling mendekatiakurat khususnya untuk Teluk Jakarta,Masalembo, Batam, Belawan, dan PerairanJepara. Sementara itu, potensi ikan sebagaisumber daya alam laut yang bisa pulih,potensi lestarinya diperkirakan sebesar 6,26juta ton per tahun. Potensi lahan untukpengembangan budidaya laut jika dibatasi padaiso-depth 50 meter dan daerah yang aman darigelombang, luasnya diperkirakan mencapai 1,9juta ha. Sementara itu, dari jumlah tangkapanikan yang diperbolehkan di Zona EkonomiEksklusive Indonesia (ZEEI) sebesar 1,5 jutaton per tahun, saat ini baru sekitar 83persen yang telah dimanfaatkan.

Untuk mengetahui potensi sumber dayahutan, pada tahun 2000 telah dilakukanrekalkulasi sumber daya hutan. Rekalkulasidilakukan pada hutan produksi seluas 46,8juta Ha atau 70,5 persen dari seluruh hutan

IX - 10

produksi, serta hutan lindung dan konservasiseluas 29,8 juta Ha atau 55,14 persen dariseluruh hutan lindung dan konservasi. Darihasil rekalkulasi tersebut terlihat bahwakawasan hutan yang perlu direhabilitasiseluas 20,1 juta Ha, sedangkan lahan kritisdi luar kawasan hutan adalah seluas 15,1 jutaHa.

Sementara itu, di bidang energi dansumber daya mineral telah dilakukanpengembangan pelayanan informasi data spasialenergi dan sumber daya mineral, sertamembentuk sistem komunikasi data antara pusatdan daerah. Data terbaru dari hasilpenyelidikan dan penelitian diinformasikanbahwa cadangan minyak bumi adalah 9,8 miliarbarel, yang meliputi cadangan terbukti 5,2miliar barel dan cadangan potensial 4,6miliar barel. Sedangkan cadangan gas bumiadalah 158,26 triliun kaki kubik, yangmeliputi cadangan terbukti 92,48 triliun kakikubik dan cadangan potensial 65,78 triliunkaki kubik. Cadangan panas bumi tidak kurangdari 20 ribu Mwe. Cadangan tersebut termasukyang berada di perairan laut yang tidak dapatpulih.

Dalam pengkajian ilmu pengetahuan danteknologi di bidang informasi, dilakukanupaya untuk mendapatkan model atau metodepemanfaatan teknologi dirgantara untuk

IX - 11

mendukung pelayanan teknis kepada masyarakat.Pada tahun 2000 dan 2001, telah dilakukanbeberapa usaha antara lain adalah:peningkatan dan pengembangan kemampuan sistempenerima dan pengolah data satelitpenginderaan jauh, melalui peningkatankemampuan stasiun bumi satelit penginderaanjauh di Parepare dan Biak, sehingga stasiun-stasiun bumi tersebut dapat menyajikan datasatelit penginderaan jauh dan informasi yangditurunkan dari data tersebut.

2. Program Peningkatan EfektivitasPengelolaan, Konservasi, danRehabilitasi Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan untuk menjagakeseimbangan pemanfaatan dan pelestariansumber daya alam dan lingkungan hidup, baikyang dapat diperbarui maupun yang tidak dapatdiperbarui. Dalam rangka pelaksanaan programini, telah dilakukan kegiatan konservasimelalui pengelolaan kawasan konservasi daratdan laut. Sampai dengan April 2001, kawasankonservasi yang telah ditunjuk sebanyak 1.077unit dengan luas keseluruhan sekitar 56,87juta Ha, yang terdiri dari Taman Nasionalsebanyak 40 unit dengan luas 14,82 juta Ha;Cagar Alam sebanyak 173 unit dengan luas 2,67juta Ha; Suaka Margasatwa sebanyak 50 unitdengan luas 3,62 juta Ha; Taman Wisata Alam

IX - 12

sebanyak 92 unit dengan luas 973,89 ribu Ha;Taman Hutan Rakyat sebanyak 16 unit denganluas 257,49 ribu Ha; Taman Buru sebanyak 14unit dengan luas 239,39 ribu Ha; dan HutanLindung sebanyak 692 unit dengan luas 34,31juta Ha.

Dalam rangka pengamanan kawasankonservasi lahan basah, selama tahun 2000telah dilakukan sosialisasi penataan batasTaman Nasional Teluk Cendrawasih yang beradapada wilayah administratif KabupatenManokwari. Demikian pula upaya pelestariankeanekaragaman hayati darat dan laut,perlindungan ekosistem yang rentan terhadapkerusakan, dan pemanfaatan secara lestarisumber daya alam hayati terus dikembangkan.Untuk mendukung strategi tersebut beberapapropinsi telah menyusun strategi pengelolaankeanekaragaman hayati untuk wilayahnya.

Selanjutnya, beberapa langkah strategisjuga telah dilakukan dalam rangkamenanggulangi penebangan kayu ilegal dalamtahun 2000, yaitu melakukan operasi intelijenterhadap kegiatan penebangan kayu ilegal danmelaksanakan operasi represif di wilayahrawan penebangan dan peredaran hasil hutanilegal secara terpadu, sampai dengan bulanAgustus 2001 telah ditangani 516 kasus dengan360 tersangka, dan ditemukannya barang buktiyaitu sitaan 54,28 ribu meter kubik kayu

IX - 13

olahan dan bulat serta temuan 26,86 ribumeter kubik kayu olahan dan bulat.Selanjutnya juga dilaksanakan Inpres Nomor 5Tahun 2001 tentang Pemberantasan PenebanganKayu Ilegal dan Peredaran Hasil Hutan Ilegaldi Kawasan Ekosistem Leuser dan TamanNasional Tanjung Puting

Demikian pula dalam penyelenggaraanMinisterial Conference on Forest Law Enforcement andGovernance di Bali tanggal 11–13 September 2001,pertemuan tersebut telah mengeluarkandeklarasi dan komitmen untuk memberantaspenebangan liar, perdagangan kayu liar dankejahatan kehutanan lainnya.

Disamping itu, juga telah dilakukanlangkah preventif melalui pendekatan sosialbudaya kepada masyarakat di sekitar hutan,dengan berbagai kegiatan seperti programhutan kemasyarakatan, padat karya, hutanrakyat, HPH bina desa, penempatan pos-pospenjagaan di sepanjang perbatasan Indonesia –Malaysia, dan patroli bersama secara rutinoleh aparat keamanan dan masyarakat.Penindakan hukum terhadap para pelakupenebangan kayu ilegal juga telah dilakukan.Dalam tahun 2000 telah dilakukan pengusutanterhadap 12 orang yang diduga kuat melakukantindakan penebangan kayu ilegal di berbagaipropinsi.

IX - 14

Sementara itu, kebakaran hutan dan lahantahun 2000 dan 2001 yang terjadi masing-masing mencakup areal seluas 29,6 ribu Ha dan14,6 ribu Ha. Dalam rangka menanggulangikebakaran hutan dan lahan tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan adalah:memberikan peringatan dini terhadap parapihak di wilayah rawan kebakaran yang sudahdiaplikasikan di Kalimantan Timur; memantaudan mensosialisasikan data titik api melaluiberbagai sarana komunikasi di Sumatera danKalimantan; meningkatkan kesadaran masyarakattentang bahaya kebakaran hutan dan lahanserta antisipasi musim kemarau panjangmelalui kampanye dan dialog; dan pemantapanbrigade kebakaran hutan dengan dilengkapinyasarana dan prasarana penanggulangan kebakaranhutan. Disamping itu, pada tahun 2000 jugatelah dilakukan pelatihan tenaga terampilpemadam kebakaran sebanyak 16.680 orang,instruktur nasional sebanyak 58 orang, danmaster trainers sebanyak 305 orang. Dalam rangkapemenuhan sarana dan prasarana telahdisediakan peralatan tangan, semi mekanik danmekanik, dan dua unit fire fighting kits; pendirianstasiun penanggulangan kebakaran hutan di 10lokasi Dinas Kehutanan dan di lima TamanNasional yaitu Taman Nasional Kutai, TamanNasional Berbak, Taman Nasional Way Kambas,Taman Nasional Gunung Palung, dan di TamanNasional Bukit 30. Selanjutnya, telah pula

IX - 15

dilakukan penyempurnaan prosedur tetap FireSuppression Mobilisation (FSM) di Kalimantan Barat,Riau, Sumatera Selatan, dan KalimantanSelatan.

Upaya rehabilitasi hutan dan lahankritis dilakukan melalui kegiatan pembangunanhutan tanaman industri (HTI), penghijauan,serta pembangunan hutan rakyat dan hutankemasyarakatan. Sampai dengan Juni 2001,kawasan hutan produksi untuk Hak PengusahaanHutan Tanaman Industri (HPHTI) telah mencapai217 unit, dengan areal kerja seluas 8,64 jutaHa, yang terdiri dari HTI Pulp sebanyak 27unit (4,85 juta Ha), HTI Kayu Perkakassebanyak 89 unit (2,5 ribu Ha), HTI Transsebanyak 68 unit (820,23 Ha) dan HTIcampuran/perkebunan sebanyak 33 unit (450,69Ha).

Selanjutnya, kegiatan penghijauan yangpelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah TingkatII, dalam tahun 2000 dilakukan di 25 propinsiyang mencakup 220 Dati II. Hasil yangdilakukan meliputi penanaman input langsung42,43 ribu Ha, pemeliharaan pertama 12,38ribu Ha, penghijauan areal dampak 445,71 Ha,dan penghijauan swadaya 23,47 ribu Ha. Dalamrangka kegiatan rehabilitasi hutan dan lahankritis tersebut juga telah dilakukanrehabilitasi hutan bakau yang rusak yangmencakup areal seluas 3,12 ribu Ha, dan

IX - 16

bantuan bibit untuk areal dampak sebanyak 898ribu batang; serta penyelenggaraan KreditUsaha Tani Konservasi (KUK DAS). Dalam rangkapembangunan hutan kemasyarakatan telahdikeluarkan izin bagi kelompok masyarakatyang tergabung dalam wadah koperasi, sebanyak19 koperasi dengan areal seluas 58,87 ribuHa.

Untuk mendukung penyediaan pangan lokaldan pemanfaatan lahan-lahan kosong, telahdikembangkan hutan cadangan pangan dibeberapa daerah. Dalam tahun 2000pengembangan usaha hutan cadangan pangan dantanaman obat dilakukan melalui penyediaanbibit siap tanam sebanyak 6,84 juta batang di26 propinsi; pelaksanaan kegiatan pemanfaatanlahan dibawah tegakan hutan melalui usahatani wanafarma seluas 4.950 Ha di 16propinsi; dan pelaksanaan pelatihan kepadapetani dibidang hutan cadangan pangan dantanaman obat sebanyak 780 orang di 26propinsi.

Selanjutnya, kegiatan yang telahdilakukan berkaitan dengan keanekaragaman dankeamanan hayati di antaranya adalah penyiapanberbagai perangkat kebijakan dalam hal aksesdan pembagian keuntungan yang adil daripemanfaatan sumber daya genetik, tindaklanjut protokol keamanan hayati (CartagenaProtocol) serta pengendalian invasi jenis asing

IX - 17

ke Indonesia. Sejalan dengan itu, dalam tahun2000 telah dilakukan penyusunan sejumlahperaturan, seperti: (1) Pedoman TeknisPengendalian Pemanfaatan Spesies HasilRekayasa Genetik; (2) Pedoman TeknisPengendalian dan Pemulihan KerusakanEkosistem Strategis; (3) Pedoman TeknisPengendalian Penurunan dan Pemulihan PopulasiElang Jawa, Buaya dan Rusa; (4) PedomanTeknis Pengendalian Penurunan dan PemulihanPopulasi Cendana, Tengkawang dan Bambu.Selanjutnya, telah pula dikeluarkan PeraturanPemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentangPengendalian Kerusakan Tanah untuk ProduksiBiomasa.

3. Program Pencegahan dan PengendalianKerusakan dan Pencemaran LingkunganHidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkankualitas lingkungan hidup dalam upayamencegah kerusakan dan/atau pencemaranlingkungan, dan pemulihan kualitas lingkunganyang rusak akibat pemanfaatan sumber dayaalam yang berlebihan, kegiatan industriperkotaan maupun domestik, sertatransportasi. Sasaran program ini adalahtercapainya kualitas lingkungan hidup yangbersih dan sehat sesuai dengan baku mutulingkungan.

IX - 18

Dalam upaya pengendalian pencemaran airtelah dilakukan langkah-langkah koordinasiuntuk menyusun Rencana Induk PROKASIH 2005;Pedoman Penyusunan Program Kerja DaerahPROKASIH 2005; masukan revisi PeraturanPemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentangPengendalian Pencemaran Air; menyusun PanduanKerja Teknis Kegiatan PROKASIH di daerah; danmemberikan dukungan dan bimbingan teknis ke17 propinsi, terutama untuk pengolahan data.

Pada tahun 2000 telah diadakan kegiatanpemantauan ekosistem bumi khususnya kegiatanpemantauan kondisi sumber daya alam danlingkungan hidup untuk mencegah perusakan danpencemaran lingkungan hidup. Kegiatantersebut termasuk pemantauan kondisi terumbukarang di Jawa, Sumatera dan sebagianSulawesi; kondisi hutan bakau di Jawa,Sumatera, dan Kalimantan. Dalam rangkapenyelamatan lingkungan dari limbahradioaktif, telah diadakan upaya pengawasanlangsung terhadap limbah radioaktif rumahsakit, fasilitas kesehatan dan industri,serta penyusunan data dasar pengawasankeselamatan radiasi.

Dalam rangka pengendalian pencemaranlimbah domestik dan perkotaan serta limbahpertanian dan perkebunan telah dilakukanupaya memperbaiki konsep Pedoman Umum danPedoman Pelaksanaan Sistem Evaluasi

IX - 19

Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan, menyusunPedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan, KriteriaKebersihan dan Kesehatan Lingkungan dikawasan perkotaan; dan melakukan uji-cobasistem self-assesment untuk kota-kota Surabaya,Bukittinggi, Denpasar, Bogor, Balikpapan danSamarinda terutama untuk Kebersihan danKesehatan Lingkungan dalam program Adipura.

Selanjutnya, pengendalian pencemaranudara telah dilakukan peningkatan ProgramLangit Biru dari sumber bergerak(transportasi) dan tidak bergerak (industri).Pengurangan pencemaran timbal dari kendaraanbermotor terus diupayakan dan untuk wilayahDKI Jakarta pemasokan bensin tanpa timbaldiberlakukan pada 1 Juli 2001 sedangkan untukwilayah lainnya pada tahun 2003. Dalam upayapengendalian pencemaran udara dari sumbertidak bergerak telah dilakukan pemantauanterhadap persyaratan teknis alat pengendalianpencemaran udara bagi industri, pengukuranmutu emisi cerobong industri dan pemantauankualitas udara ambien di 10 kota besar.Selain itu juga memberi masukan teknis untukrancangan baku mutu emisi untuk industri baru(minyak dan gas, pabrik pupuk fosfat, urea,amonium sulfat, asam fosfat serta majemuk-NPK), dan memberi masukan teknis untukrancangan peraturan pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentangPengendalian Pencemaran Udara.

IX - 20

Dalam kaitan dengan emisi gas rumahkaca, terdapat dokumen strategi AntisipasiDampak Perubahan Iklim Gas Rumah Kacaterhadap lingkungan di Indonesia dan saat inisedang dilakukan studi strategi nasional CleanDevelopment Mechanism (CDM) serta alternatif-alternatif penggunaan bahan bakar selainfosil. Khusus deposisi asam telah dilakukanpersiapan Jaringan Kerjasama PemantauanDeposisi Asam Asia Timur (EANET=East Asia Networkon Acid Deposition Monitoring). Untuk mengganti bahanperusak lapisan ozon (BPO) telah dimanfaatkandana hibah dari Multilateral Fund (MF), dan terusdilakukan pengawasan penggunaan CFC tanpaizin. Sebagai bagian dari penerapanpembangunan berkelanjutan, Agenda 21 sektoraluntuk bidang pertambangan, energi, permukimandan pariwisata di tingkat nasional telahdiluncurkan dan pada saat ini dalam prosessosialisasi. Beberapa daerah telah memilikiAgenda 21 lokal dan pemerintah terusmelakukan bimbingan teknis penyusunan Agenda21 ini.

Untuk mendukung upaya minimasi limbahtelah dilakukan penggunaan prinsip-prinsippencegahan melalui teknologi produksi bersihdan daur ulang. Penerapan produksi bersihtelah dilakukan terutama untuk agroindustrimelalui penyelenggaraan proyek percontohan dibeberapa industri gula sebagai demo proyek,serta penyusunan buku panduan pelaksanaannya.

IX - 21

Dalam rangka mendorong pemanfaatan limbahmelalui daur ulang telah dilakukan pendekatankepada kelompok-kelompok masyarakat dalamkegiatan swakelola yang menerapkan prinsip 4R(reuse, recovery, reduce dan recycle).

Dalam hal pengintegrasian biayalingkungan terhadap biaya produksi telahdilakukan kegiatan sosialisasi internalisasiaspek lingkungan dalam perdagangan terutamamengantisipasi diberlakukannya AFTA tahun2003, penggunaan pendekatan instrumenekonomi, berupa retribusi, pajak atau dendabagi penghasil limbah yang didasarkan padaprinsip pencemar bayar (poluter pays principle).Selain itu, juga sedang dilakukan kajianpenerapan mekanisme instrumen pasar untukmendukung penggunaan produk hijau.

4. Program Penataan Kelembagaan danPenegakan Hukum Pengelolaan SumberDaya Alam dan PelestarianLingkungan

Program ini bertujuan untukmengembangkan kelembagaan, menata sistemhukum, perangkat hukum dan kebijakan,mengembangkan kelembagaan serta menegakkanhukum untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidupyang efektif dan berkeadilan.

IX - 22

Dalam aspek kelembagaan pengelolaanlingkungan hidup tersebut, telah dilakukanpembentukan dan penguatan kelembagaanlingkungan daerah serta pengembanganmekanisme kelembagaan lingkungan hidup lintassektoral. Hingga Agustus 2000 telah terbentuk26 Bapedalda propinsi dan 163 Bapedaldakabupaten/kota. Kelembagaan Bapedaldapropinsi telah diperkuat dengan laboratoriumlingkungan yang telah diadakan di 26propinsi. Selain itu telah dilakukanpeningkatan kapasitas kelembagaan melaluipelatihan dan pendidikan sumber daya manusiaaparatur pemerintah pengelola lingkunganhidup.

Penyusunan rancangan undang-undang (RUU)pengelolaan sumber daya alam berikutperangkat peraturannya, pada saat ini telahsampai pada tahap penyelesaian NaskahAkademis. Untuk mendorong peran sertamasyarakat dalam penyusunan RUU tersebut,sejak awal tahap inisiasi telah dikembangkanforum konsultasi publik baik secara nasionalmaupun lokal yang keseluruhannya akandiselesaikan dalam tahun 2001. Demikian puladalam penyusunan rancangan RUU PengelolaanKawasan Pesisir, pada saat ini sedang dalamproses konsultasi publik, dan untuk putaranpertama telah dilakukan di Balikpapan,Manado, dan Jakarta. Disamping itu, untukmelengkapi peraturan yang lebih operasional

IX - 23

terhadap pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, telahdikeluarkan Keputusan Meneg LH Nomor 40, 41,dan 42 Tahun 2000 sebagai pedoman pelaksanaandi lapangan.

Selain itu, berkaitan dengan penebangankayu ilegal maka telah diterbitkan InpresNomor 5 Tahun 2001 tentang PemberantasanPenebangan Kayu Ilegal dan Peredaran HasilHutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser danTaman Nasional Tanjung Puting. Untukmelindungi kepunahan kayu ramin (gonystylus spp),telah dihentikan sementara kegiatanpenebangan dan perdagangan kayu ramin, halitu telah dituangkan dalam Surat KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 127/Kpts-V/2001tanggal 11 April 2001. Pedoman UmumPengembangan Daerah Penyangga Taman Nasionalyang dapat digunakan sebagai acuan bagidaerah untuk membangun masyarakat yang beradadi daerah penyangga, juga telah selesaidisusun.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkanprinsip-prinsip keadilan dan penerapandisinsentif bagi penggunaan sumber dayahutan, telah dikembangkan tarif Iuran HakPengusahaan Hutan (IHPH) Progresif untukareal HPH dengan luas lebih dari 100 ribu Ha.

Dalam rangka pelaksanaan program-programsukarela, seperti sistem manajemen dan

IX - 24

kinerja lingkungan (ISO-14000 danekolabeling) bagi perusahaan industri danjasa agar dapat bersaing di tingkatinternasional, telah dilakukan penyusunanrancangan Pedoman Sertifikasi Ekolabel bagilembaga sertifikasi, serta rancanganPembentukan Komite Ekolabel Indonesia yangtelah sampai pada tahap revisi di tingkatBadan Standardisasi Nasional. Dalampengembangan system manajemen lingkungantelah dihimpun data dasar terhadap 71perusahaan yang telah mendapat sertifikat ISO14001, 12 lembaga sertifikasi ISO 14001 yangberoperasi di Indonesia, 30 personel auditorlingkungan baik yang bersertifikat maupunyang hanya mengikuti kursus terakreditasi.Disamping itu, telah dihimpun 116 SNI(Standar Nasional Indonesia) yang berkaitandengan lingkungan hidup, yakni SNI Udara,pengujian kualitas air sumber dan limbahcair, kesehatan dan keselamatan kerja,kecelakaan, alat kebakaran, perlindungan diridan sampah, sistem manajemen lingkungan danaudit.

Berkaitan dengan penanganan kasuslingkungan hidup, pada saat ini telahdikelola dan diproses 500 pengaduan ataupelaporan kasus lingkungan dari masyarakat.Dari kasus-kasus tersebut telah ditindak-lanjuti sebanyak 80 persen diteruskan kepadadaerah bersangkutan, dan sisanya ditangani

IX - 25

oleh pusat. Di samping itu telah dilakukanpenyusunan dan pembahasan berbagai pedomanpenyelesaian sengketa lingkungan di luarpengadilan meliputi pembentukan lembagapenyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketalingkungan; pembentukan sekretariat lembagapenyedia jasa penyelesaian sengketalingkungan; pengangkatan dan pemberhentianarbiter dan mediator/pihak ketiga lainnya;serta pedoman tata cara permohonan pengaduanpenyelesaian sengketa lingkungan di luarpengadilan.

Sementara itu, untuk menekan kerugiannegara yang disebabkan oleh pelanggaran kapalpenangkap ikan asing yang berbenderaIndonesia, maka telah dibentuk Tim TerpaduPenanggulangan Penyalahgunaan Perizinan UsahaPerikanan, yang keanggotaannya terdiri dariberbagai instansi. Selanjutnya, untukmeningkatkan pengawasan dan pengendaliankapal-kapal ikan juga telah direncanakanpengembangan Vessel Monitoring System/MonitoringControlling and Surveillance (VMS/MCS). Dalam rangkakerjasama regional untuk pencegahanpenangkapan ikan secara ilegal sertamenegakkan ketaatan terhadap ketentuanpengelolaan perikanan serta sistem pelaporan,pada tanggal 1 Maret 2001, Indonesia telahikut menyepakati International Plan of Action on Illegal,Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.

IX - 26

5. Program Peningkatan PerananMasyarakat dalam Pengelolaan SumberDaya Alam dan PelestarianLingkungan Hidup

Tujuan dari program ini adalah untukmeningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaansumber daya alam dan pelestarian lingkunganhidup. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukandalam pelaksanaan program ini pada tahun 2000adalah: peningkatan jumlah dan kualitasanggota masyarakat yang peduli dan mamputerhadap pelestarian sumber daya alam danlingkungan; serta pemberdayaan masyarakatlokal dalam pengelolaan sumber daya alam danpemeliharaan lingkungan hidup melaluipendekatan keagamaan, adat, dan budaya. Dalamupaya pemberdayaan masyarakat lokal telahdiselenggarakan dan difasilitasi berbagaipelatihan untuk meningkatkan kepedulianlingkungan di kalangan masyarakat, sepertipelatihan pengendalian kerusakan hutan bakaubagi LSM dari 8 propinsi di Sumatera; sertapelatihan lingkungan hidup untuk para guru,mubaligh dan mubalighah di Riau dan Sulawesi.Disamping itu, juga telah disiapkan modul-modul pendidikan dan rencana pendidikanlingkungan hidup untuk 1.200 sekolah kejuruannegeri beserta kegiatan monitoring, evaluasi

IX - 27

pelaksanaan, serta penyuluhan bagi guru-guruSekolah Menengah Kejuruan.

Sejalan dengan upaya peningkatan perananmasyarakat dalam pengelolaan sumber dayaalam, dalam bidang kehutanan telahdikembangkan kredit usaha hutan rakyat (KUHR)kepada masyarakat. Sampai tahun 2000 jumlahdana kredit yang telah disalurkan dalamrangka pengembangan hutan rakyat polakemitraan sebesar Rp 107,6 milyar untuk arealseluas 46,7 ribu Ha dengan jumlah petanipeserta sebanyak 45 ribu orang. Disampingitu, di beberapa daerah penyangga tamannasional telah dikembangkan program-programpemberdayaan masyarakat agar mereka mempunyaialternatif pendapatan yang diselaraskandengan kelestarian kawasan konservasi yangada.

Dalam rangka meningkatkan partisipasimasyarakat dalam pembangunan kawasankonservasi, dilakukan kegiatan pengembanganbina cinta alam bagi para pemuda kaderkonservasi dengan tujuan agar mereka dapatmenyampaikan pentingnya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya kepadamasyarakat. Pada tahun 2000 telahdilaksanakan pembentukan kader konservasisebanyak 92 orang di Jawa Tengah dan JawaBarat; kader konservasi tingkat pemulasebanyak 115 orang di Kepulauan Seribu dan

IX - 28

Nusa Tenggara Barat; kader konservasi tingkatmadya sebanyak 60 orang di Sulawesi Selatan;kader konservasi dan kelompok pecinta alamsebanyak 145 orang di Taman Nasional UjungKulon dan Nusa Tenggara Barat; pembinaangenerasi muda Saka Wana Bakti sebanyak 40orang di Sulawesi Selatan; pendidikanpembentukan kelompok Bina Wisata Alam diPulau Datok sebanyak 30 orang di TamanNasional Gunung Palung-Kalimantan Barat;pendidikan lingkungan bagi guru dan siswaSLTP dan SMU sebanyak 126 orang di TamanNasional Gunung Palung-Kalimantan Barat.

Dalam pengembangan pola kemitraan denganlembaga masyarakat dilakukan perintisan polakemitraan usaha kecil dan menengah untukmemanfaatkan bahan baku dan produk ramahlingkungan, pengembangan kewirausahaanmasyarakat rentan melalui introduksi kegiatanusaha ramah lingkungan dan pemanfaatan limbahpertanian dan hasil hutan non kayu, sertaperumusan bahan-bahan kebijakan untukperlindungan dan pemberdayaan masyarakatrentan khususnya Komunitas Adat Terpencil(KAT). Untuk mempertahankan kearifantradisional dalam melestarikan lingkungantelah dilakukan inventarisasi dan dokumentasidalam wujud buku "Bunga Rampai KearifanLingkungan" dari berbagai kategori masyarakatyaitu pesisir, pedalaman dan pertanianmenetap. Untuk meningkatkan peran perempuan

IX - 29

dan kesetaraan gender, upaya yang dilakukanadalah penyebarluasan informasi peran, hak,dan kesempatan perempuan dalam pengelolaansumber daya alam dan lingkungan kepadamasyarakat lokal.

C. Tindak Lanjut yang DiperlukanUntuk mencapai sasaran pembangunan di

bidang sumber daya alam yang telah ditetapkandan sekaligus mengatasi permasalahan dantantangan yang dihadapi, maka strategi yangditempuh diarahkan pada upaya: mengelolasumber daya alam, baik yang dapat diperbaruimaupun yang tidak dapat diperbarui;menegakkan hukum secara adil dan konsistenuntuk menghindari perusakan sumber daya alamdan pencemaran lingkungan; mendelegasikankewenangan dan tanggung jawab kepadapemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secarabertahap; memberdayakan masyarakat dalampengelolaan sumber daya alam dan lingkunganhidup bagi peningkatan kesejahteraanmasyarakat lokal; serta memelihara kawasankonservasi yang sudah ada dan menetapkankawasan konservasi baru di wilayah tertentu.

Strategi tersebut dijabarkan kedalamlangkah-langkah tindak lanjut berupa program-program pembangunan yang berisikan kegiatan-

IX - 30

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahunmendatang. Kegiatan-kegiatan tersebut antaralain ditujukan untuk mendukung upayapengembangan dan peningkatan akses informasisumber daya alam dan lingkungan hidupmelalui: penyempurnaan data potensi sumberdaya alam; pembentukan mekanisme jaringaninformasi sumber daya alam dan lingkunganhidup di pusat dan daerah; pengembangansistem informasi dan data monitoring kualitaslingkungan hidup yang sahih danberkesinambungan; pengukuhan kawasan hutandan penetapan kawasan-kawasan tertentu yangdilindungi.

Kegiatan penyempurnaan data daninformasi tersebut dibutuhkan untuk mendukungupaya peningkatan efektivitas pengelolaan,konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam.Untuk itu diperlukan: penyusunan rencanapengelolaan sumber daya hutan dan airberdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS)prioritas dan tata ruang; penyediaan insentifuntuk daerah konservasi sumber daya alam danpenyusunan peraturan disinsentif dalam bentuktarif dan user fee bagi penggunaan sumber dayaalam yang tidak terkendali; penyusunanmekanisme pemeliharaan kawasan konservasiyang melibatkan masyarakat, pemerintah daerahdan swasta; pemulihan lingkungan hidup yangkritis akibat kerusakan ekosistem.

IX - 31

Dalam rangka mendukung programpencegahan dan pengendalian kerusakan sertapencemaran lingkungan hidup akan dilakukankegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upayapengembangan teknologi yang berwawasanlingkungan; pengembangan teknologipengelolaan limbah rumah tangga dan komunal;pengembangan dan sosialisasi teknologiproduksi bersih; pengendalian pencemaran air,tanah, dan udara; pengawasan dan pengelolaankeselamatan radiasi dan limbah nuklir.

Dalam bidang penataan kelembagaan danpenegakan hukum dalam pengelolaan sumber dayaalam dan pelestarian lingkungan hidup, akandilakukan langkah-langkah yang bertujuanuntuk mendukung upaya: penetapan peraturanyang mengatur kewenangan dan tanggung jawabdaerah dalam pengelolaan sumber daya alam danlingkungan hidup; penyusunan Undang-undangdan perangkat hukum di bidang pengelolaansumber daya alam dan lingkungan hidup;pembinaan terhadap industri yang menerapkanstandar barang dan/atau jasa (ISO-14000,ekolabeling dan hutan lestari) agar dapatbersaing di pasar global; penegakan hukumyang tegas dan konsisten dalam kasuspelanggaran ketentuan AMDAL, eksploitasisumber daya alam tanpa izin, dan perusakansumber daya alam lainnya.

IX - 32

Sementara itu, peningkatan peranan danpelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidupharus terus ditingkatkan. Kegiatan-kegiatanyang dilakukan akan diarahkan kepada upaya:peningkatan dan pengakuan atas peran dankepemilikan masyarakat adat dalam pengelolaansumber daya alam dan lingkungan hidup;penyusunan pedoman mekanisme konsultasipublik dalam penetapan kebijakan danperaturan dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; pengembanganpola kemitraan dengan masyarakat lokal dalampengawasan pengelolaan sumber daya alam danpengendalian kualitas lingkungan hidup.

IX - 33