1-petunjuk-administrasi-sekolah-dasar

PETUNJUK ADMINISTRASI SEKOLAH DASAR

DAFTAR ISI :

BUKU 1

PETUNJUK UMUMADMINISTRASI SEKOLAH DASAR

BAB I PENDAHULUANBAB II PENJELASAN BUKU PETUNJUKBAB III KALENDER PENDIDIKANBAB IV PELAPORAN

BUKU II

ADMINISTRASI PROGRAM PENGAJARAN

BAB I PENDAHULUANBAB II LINGKUP ADMINISTRASI PENGAJARAN DI SEKOLAH DASARBAB III KEGIATAN SEKOLAH DALAM PENYUSUNAN PROGRAM

PENGAJARANBAB IV FORMAT ADMINISTRASI PENGAJARANBAB V PENJELASAN FORMAT

BUKU III

ADMINISTRASI KEMURIDAN

BAB I PENDAHULUANBAB II RUANG LINGKUP ADMINISTRASI KEMURIDANBAB III JENIS FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIAN

BAB IV

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

BAB I PENDAHULUANBAB II BEBERAPA KETENTUAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

DAN PETUNJUK PELAKSANAANNYABAB III PENJELASAN PENGGUNAAN FORMAT

BUKU V

ADMINISTRASI KEUANGAN

BAB I PENDAHULUANBAB II PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SEKOLAH

DASARBAB III CONTOH-CONTOH KETATAUSAHAAN KEUANGAN SEKOLAH

1

BUKU VI

ADMINISTRASI PERLENGKAPAN / BARANG

BAB I PENDAHULUANBAB II PERENCANAAN, PENGADAAN, PENYIMPANAN DAN

PEMELIHARAANBAB III INVENTARISASIBAB IV PENGHAPUSANBAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BUKU IV

P E T U N J U K

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

SEKOLAH DASAR

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH DEPARTEMEN DALAM NEGERI…………………………………………………………………... i

KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN………………………………………………………….. iii

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,TANGGAL : 11 JUNI 1983NOMOR : 33 TAHUN 1983NOMOR : 0286a/ U / 1983TENTANG : PETUNJUK ADMINISTRASI SEKOLAH………. v

BAB IV ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN …………………………… iv

BAB I P E N D A H U L U A N ……………………………………….. 1

BAB II BEBERAPA KETENTUAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN…………………………… 2 A.PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENGANGKATAN : 1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai/Guru……………………... 2

3

2. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil………………… 3

3. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

B. HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL : 1. Nomor Induk Pegawai……………………………………….

5 2. Kartu Pegawai……………………………………………….

6 3. Disiplin Pegawai…………………………………………….

7 4. Kenaikan Gaji……………………………………………….

9 5. Kenaikan Pangkat…………………………………………...

10

C. MASA KERJA………………………………………………… 15

D. CUTI…………………………………………………………... 17

E. KESEJAHTERAAN PEGAWAI……………………………… 20

F. PEMINDAHAN……………………………………………….. 24

G. PENSIUN………………………………………………………. 25

H. PEMBERHENTIAN…………………………………………… 33

I. LAIN-LAIN : 1. Daftar Hadir Pegawai / Guru………………………………….

36 2. Data Kepegawaian / Guru …………………………………….

37 3. Kartu Pribadi Pegawai / Guru………………………………… 37

BAB III PENJELASAN PENGGUNAAN FORMAT……………………… 38-85

BAB I

4

PENDAHULUAN

Kepala sekolah dan guru sebagai pegawai negeri sipil

diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola

pendidikan dan pengajaran. Tugas dan tanggung jawab ini

cukup berat, karena pada dasarnya kemajuan suatu bangsa akan

ditentukan dari hasil pendidikan tersebut.Tidak berkelebihan

rasanya, kalau dikatakan guru sebagai penentu maju atau

mundurnya suatu pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

Ketatausahaan kepegawaian di sekolah perlu

ditingkatkan, baik yang berhubungan dengan pengelolaan

pendidikan, maupun pengadministrasian kepegawaian pada

umumnya.

Oleh karena kepala sekolah dan guru, mempunyai hak dan

kewajiban yang sama dengan pegawai negeri sipil lainnya,

maka semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, berlaku pula bagi Kepala

sekolah dan guru.

Buku Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian ini

diharapkan dapat memberikan informasi , dan menambah

pengetahuan kepala sekolah dasar tetang poengelolaan

kepegawaian seperti : pengangkatan, kenaikan pangkat,

pension, dan lain-lain

Selain itu buku ini merupakan petunjuk bagi kepala

sekolah mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam

menyeragamkan keteteusahaan kepegawaian.

5

BAB II

BEBERAPA KETENTUAN ADMINISTASI KEPEGAWAIANDAN PETUNJUK PELAKSANAAN

A. PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENGANGKATAN

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai/Guru .

Berdasarkan rencana kebutuhan guru, kepala sekolah

mengajukan usul permintaan kepada Dinas P dan K. dalam

usul tersebut disertakan rencana terurai yang didukung

data/informasi tentang :

- Berapa jumlah murid yang akan diterima,

- Nama guru yang mengajar di tingkat I, II, III dan

seterusnya,

- Nama guru yang diberi tugas mengurus kepramukaan,

kesehatan sekolah, koperasi, dan lain-lain.

Bila rencana diatas telah disetujui oleh atasan dan

seanainya diperlukan penambahan tenaga maka dimulailah

proses pengangkatannya.

Biasanya proses pengangkatan tersebut di tempuh

secara bertahap dimulai dari pengangkatan sebagai calon

pegawai negeri sipil.Perencanaan kebutuhan pegawai/guru

dituangkan dalam bentuk format PEG.1.

6

Dari data format PEG.1, kepala sekolah membuat usul

pengadaan pegawai/guru yang diperlukan.

Usul dengan menggunakan PEG.2 disampaikan oleh kepala

sekolah kepalda Dinas P dan K Kecamatan untuk diproses

dan dilanjutkan ke instansi yang lebih tinggi

tingkatnya dan berwenang mengolah melalui hierarki yang

berlaku .Apabila Dinas P dan K Kecamatan belum ada,

usul tersebut disampaikan kepada Kantor Departemen P

dan K Kecamatan juga belum ada disampaikan kepada

Penilik untuk pemrosesan lebih lanjut

Ketentuan yang berhungan dengan pengangkatan seseorang

menjadi pegawai negeri sipil ialah :

a. Pelamar yang diterima dengan persetujuan Badan

Administrasi Kepegawaian Negara ( BAKN ) diangkat

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai PP. No.6

Tahun 1976 dan surat edaran Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara No.05/SE/1976.

b. Sesuai Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1976 jo Surat

Edaran Kepala Badan Administrasi kepegawaian Negara

No.05/SE/1976 tanggal 8 Maret 1976 jo keputusan

Menteri P dan K tanggal 16 Mei 1976 No.011/P/1976,

Calon Pegawai Negeri Sipil Tersebut berstatus dalam

masa percobaannya.Masa kerja yang telah dimiliki

dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokoknya

sesuai pasal 15 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1976

c. Hak gajinya mulai berlaku pada bulan sejak ia mulai

bekerja, yang dinyatakan dengan surat pernyataan

atasan langsung.

d. Seorang calon pegawai negeri sipil sudah dianggap

nyata melaksanakan tugasnya, terhitung mulai tanggal

diperintah oleh atasan yang berwenang, berangkat

menuju tempat tugasnya yang tertera dalam surat

perintah menjalankan tugas .Pernyataan telah

melaksanakan tugasnya tersebut dapat pula dibuktikan

7

dengan adanya surat perintah perjalanan yang

diberikan .Surat perintah perjalanan tersebut

dianggap sebagai pengganti surat perintah

menjalankan tugas.

e. Surat perintah menjalankan tugas dibuat rangkap 3

( tiga )

f. Masa percobaan berlaku 2 ( dua ) tahun ( Undang-

undang No.8 Tahun 1974 pasal 16 jo Peraturan

Pemerintah No.6 Tahun 1976 pasal 13 ) . Masa

percobaan dihitunmg mulai tanggal berlakunya Surat

Keputusan pengangkatan.

2 Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil

Setelah menjalankan masa percobaan sekurang-

kurangnya 2 ( dua ) tahun seorang calon pegawai negeri

yang tidak memenuhi syarat dapat diberhentikan.

a. Calon pegawai negeri sipil diberhentikan dengan

hormat apabila :

- Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan

tugasnya,

- Sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-

ketentuan yang berlaku, umpamanya sering terlambat

masuk, sering tidak hadir tidak dengan sah,

- Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik

yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan atau

pergaulan sesame karyawan.

- Tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan,

- Meminta berhenti.

b. Calon pegawai negeri sipil diberhentikan tidak

dengan hormat apabila:

- Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan

yang sudah mempunyai kekuatan hokum yang tetap,

karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak

pidana kejahatan yang diancam dengan hokum penjara

setinggi-tingginya 4 ( empat ) tahun atau lebih.

8

- Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan

keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan

hokum yang tetap, karena melakukan tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

- Melakukan penyelewengan terhadap ideology Negara

Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat

dalam kegiatan yang menentang Negara atau

pemerintah.

- Pada waktu melamar ternyata dengan sengaja memberi

keterangan-keterangan yang tidak benar.

- Usul pemberitahuan sebagai pegawai negeri sipil

dengan dilampiri daftar riwayat hidup, salinan sah

Daftar Penilaian dan surat keputusan pengangkatan

sebagai calon pegawai negeri sipil disampaikan

oleh kepala sekolah kepada instansi seperti halnya

dalam usul pengadaan pegawai diatas.

3. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

a. Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi pegawai

negeri sipil setelah memenuhi syarat-syarat sebagai

ditentukan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1974

pasal 16 ayat ( 4 ) jo Peraturan Pemerintah No. 6

Tahun 1976 pasal 13.

b. Calon pegawai negeri sipil yang telah menjalani masa

percobaan lebih dari 2 ( dua ) tahun, dan telah

memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi

pegawai negeri sipil; tetapi karena sesuatu sebab

belum diangkat di luar kesalahan calon pegawai

negeri sipil yang bersangkutan, maka pengangkatannya

hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

c. Usul pengangkatan disampaikan melalui prosedur yang

sama dengan usul pengangkatan menjadi pegawai negeri

sipil.

B. HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

9

Calon pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi

pegawai negeri sipil mempunyai hak dan kewajiban. Sebagai

pegawai negeri sipil berhak mendapatkan :

1. Nomor Induk Pegawai ( NIP )

Nomor induk pegawai adalah nomor identitas pegawai

negeri sipil yang berfungsi sebagai nomor asuransi

social pegawai dan sebagai dasar pengaturan dan

pemeliharaan tata usaha kepegawaian. Ketentuan-

ketentuan lain dari NIP adalah :

1) NIP hanya berlaku selama yang bersangkutan menjadi

pegawai Negara sipil. NIP seseorang pegawai negeri

sipil yang telah berhenti tidak dapat dipergunakan

untuk pegawai negeri sipil lain.

2) Pemindahan antara instansi pemerintah atau penugasan

ke instansi lain tetap menggunakan NIP yang telah

ditetapkan baginya.

3) Pengangkatan kembali menjadi pegawai negeri sipil,

setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hak

pension tetap menggunakan NIP yang telah ditetapkan

baginya. Apabila pemberhentian semula tanpa hak

pension, maka kepadanya diberikan NIP baru.

4) NIP ditetapkan secara terpusat oleh Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara ( BAKN ), bersama-

sama dengan nota persetujuan pengangkatannya.

2. Kartu Pegawai ( KARPEG ).

a. Setiap pegawai, baru dapat dinyatakan sebagai

pegawai negeri sipil apabila telah memiliki KARPEG,

yang antara lain berfungsi sebagai kartu identitas

pegawai negeri sipil, dan hanya berlaku selama yang

bersangkutan menjadi pegawai negeri sipil.

b. KARPEG ditetapkan secara terpusat oleh Kepala Badan

Adminstrasi Kepegawaian Negara, berdasarkan

pemberitahuan yang bersangkutan telah diangkat

menjadi pegawai negeri sipil disertai bahan-bahan :

10

1) Daftar nominative calon pegawai negeri sipil yang

telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

2) Sebuah paspoto ukuran 3 x 4 cm dengan ketentuan

bahwa di belakang paspoto dituliskan nama lengkap

dan NIP pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

c. Pegawai negeri sipil yang kehilangan KARPEG

diwajibkan membuat laporan tertulis :

1) Atasan langsung memeriksa kebenaran laporan

tersebut.

2) Apabila laporan itu benar, maka laporan tersebut

disahkan kebenarannya.

3) Apabila laporan itu tidak benar atau disangsikan

kebenarannya, maka dicatat hal-hal yang dipandang

perlu.

4) Laporan tentang kehilangan KARPEG disampaikan

kepada Menteri yang bersangkutan melalui hiraki

yang berlaku, dan diteruskan ke Badan Administrasi

Kepegawaian Negara.

d. Badan Administrasi Kepegawaian Negara mengganti

KARPEG yang hilang dengan ketentuan :

Kehilangan KARPEG karena kesalahan atau kelalaian,

diwajibkan membayar harga KARPEG yang ditentukan,

sedang kehilangan KARPEG di luar kesalahan pegawai

negeri yang bersangkutan, diganti dengan Cuma-Cuma.

e. Laporan kehilangan KARPEG dibuat rangkap 5

( lima ) ;

1) Satu lembar sebagai lampiran permintaan

penggantian KARPEG kepada Kepala Badan

Adminiustrasi Kepegawaian Negara.

2) Satu lembar untuk Menteri yang bersangkutan.

3) Satu lembar untuk atasan langsung yang

bersangkutan.

4) Satu lembar sebagai arsip Kepala Bagian / Biro

Kepegawaian

11

5) Satu lembar sebagai arsip pegawai negeri sipil

yang bersangkutan.

f. Seseorang yang telah memperoleh surat keputusan

penetapan pengangkatannya sebagai pegawai negeri

sipil harus segera dimintakan kartu pegawainya.

g. Permintaan kartu pegawai disampaikan oleh kepala

sekolah kepada Dinas P dan K Kecamatan untuk

diproses dan dilanjutkan ke instansi yang lebih

tinggi tingkatnya dan berwenang mengolahnya melalui

hiraki yang berlaku. Seperti halnya dalam pengusulan

pemberhentian / pengangkatan di atas.

3. Disiplin Pegawai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980,

ditetapkan :

a) Kewajiban pegawai negeri sipil

1) Setia dan taat sepenuhya kepada Pancasila, Undang-

undang Dasar 1945, Negara, dan pemerintah.

2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas

kepentingan golongan atau diri sendiri, serta

menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak

kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri

sendiri atau pihak lain.

3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara,

Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil.

4) Mengangkat dan mentaati sumpah / janji pegawai

negeri sipil dan sumpah / janji jabatan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

5) Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan

dengan sebaik-baiknya.

6) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan

pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas

kedinasan maupun yang berlaku secara umum.

12

7) Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya

dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan

tanggung jawab.

8) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan

bersemangat untuk kepentingan Negara.

9) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan,

persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri

Sipil.

10) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila

mengetahui ada hal yang dapat membahanyakan atau

merugikan Negara / pemerintah, terutama di bidang

keamanan, keuangan dan material.

11) Mentaati ketentuan jam kerja, serta menciptakan

dan memelihara suasana kerja yang baik.

12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik

Negara dengan sebaik-baiknya.

13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya

kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-

masing.

14) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan

bijaksana terhadap bawahannya.

15) Membimbing bawahannya dalam melaksanakan

tugasnya.

16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan

yang baik terhadap bawahannya.

17) Mendorong bawahannya untuk meningkatkan

prestasi kerjanya.

18) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk

mengembangkan kariernya.

19) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan

tentang perpajakan.

20) Berpakaian rapid an sopan serta bersikap dan

bertingkah laku sopan terhadap masyarakat, sesame

pegawai negeri sipil dan terhadap atasan.

13

21) Hormat menghormati antara sesame warganegara

yang memeluk agama / kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa yang berlainan.

22) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik

dalam masyarakat.

23) Mentaati segala peraturan perundang-undangan

dan peraturan kedinasan yang berlaku.

24) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang

berwenang.

25) Memperhatikan dan menyelesaikan tugas dengan

sebaik-baiknya.

b) Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1980

ditetapkan pula hukuman disiplin pegawai negeri.

Hukuman disiplin ini ada tiga macam yaitu:

1) Jenis hukuman disiplin ringan berupa:

- Tegoran lisan

- Tegoran tertulis

- Pernyataan tidak puas secara tertulis

2) Jenis hukuman disiplin sedang:

- Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling

lama 1 (satu) tahun.

- Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji

brkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1

(satu) tahun.

3) Jenis hukuman disiplin berat:

- Penurunan kenaikan pangkat yang setingkat lebih

rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- Pembebasan dari jabatan.

- Pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagai pegawai negeri

sipil.

- Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai

pegawai negeri sipil.

14

c) Kepala sekolah dalam hal ini diwajibkan menyampaikan

permasalahan terjadinya pelanggaran disiplin pegawai

negeri sipil bagi pegawai / guru dalam

lingkungannya, kepada Dinas P dan K Kecamatan dan

atau instansi lain yang telah ditentukan untuk

memprosesnya lebih lanjut.

4. Kenaikan Gaji

Bagi seorang pegawai negeri sipil berhak mendapatkan

kenaikan gaji. Kenaikan gaji ini ada bermacam-macam:

a. Kenaikan Gaji Berkala

Pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dapat diberikan kenaikan gaji berkala.

Kenaikan gaji berkala diberikan untuk jangka waktu

tertentu yaitu tiap 2 9dua) atau 3 (tiga) tahun.

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum saat akan

diperoleh kenaikan gaji berkala tersebut, kepala

sekolah menyampaikan usul pemberitahuan sesuai

format PEG-4 kepada Dinas P dan K kecamatan/ sesuai

prosedur yang berlaku dengan melampirkan:

1) Salinan sah surat keputusan pengangkatan terakhir

2) Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

b. Dengan keluarnya Surat Edaran Kepala Direktorat

Perbendaharaan dan Kas Negara tanggal 14 Mei 1969

No. D. 25.1.14, pemberian gaji berkala, dilakukan

tanpa surat keputusan akan tetapi cukup dengan surat

pemberitahuan.

c. Kenaikan gaji istimewa diusulkan oleh kepala sekolah

dengan prosedur seperti pada penyampaian

pemberitahuan saat kenaikan gaji berkala.

5. Kenaikan Pangkat

15

Ada beberapa macam kenaikan pangkat bagi pegawai negeri

sipil:

a. Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai

negeri sipil tanpa memperhatikan jabatan yang

didudukinya, akan tetapi memperhatikan dasar

pendidikan formalnya, apabila:

1) telah mempunyai masa kerja 4 (empat) tahun dalam

pangkat terakhir dan mempunyai nilai sekurang-

kurangnya “baik” bagi setiap unsure penilaian

dalam daftar Penialian Pelaksanaan Pekerjaan tahun

terakhir, atau

2) telah mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dalam

pangkat terakhir dan mempunyai nilai sekurang-

kurangnya “cukup” bagi setiap unsure penilaian

dalam Daftar Penilaian Pekerjaan tahun terakhir.

Lampiran yang diperlukan:

- Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam

pangkat terakhir.

- Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan tahun terakhir.

- Salinan sah tanda lulus ujian dinas bagi

pegawai negeri sipil yang naik golongan.

b. Kenaikan Pangkat Pilihan

Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai

negeri sipil yang menduduki jabatan struktual

tertentu dengan ketentuan:

1) Telah mempunyai masa kerja 4 (tahun) dalam pangkat

terakhir dan mempunyai nilai sekurang-kurangnya

“baik” bagi setiap unsure penilaian dalam Daftar

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun

terakhir, atau

2) Telah mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun pangkat

terakhir dan mempunyai nilai rata-rata “baik”

16

tidak ada nilai “kurang” dalam Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir, atau

3) Telah mempunyai masa keja 6 (enam) tahun dalam

pangkat terakhir dan mempunyai nilai rata-rata

“cukup” tidak ada nilai “kurang” dalam Daftar


terakghir.



pangkat terakhir;


jabatan terakhir;


Pekerjaan 2 (dua) tahu terakhir.

Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan

sedangkan pangkatnya masih di bawah pangkat terendah

yang ditentukan, dapat naik pangkat apabila:

4) Telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2

(dua) tahun dalam pangkat terakhir dan 1 (satu)

tahun dalam jabatannya, dan mempunyai nilai “baik”

bagi setiap unsure penilaian dalam Daftar


terakhir, dan


(tiga) tahun dalam pangkat terakhir dan 1 (satu)

tahun dalam jabatannya, dan mempunyai nilai rata-

rata “baik”, tidak ada nilai “kurang” dalam Daftar


terakhir.

c. Kenaikan Pangkat Istimewa

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai

negeri sipil dengan ketentuan:

1) Mempunyai prestasi kerja yang luar biasa baiknya,

atau

17

2) Menemikan penemuan baru yang bermanfaat bagi

Negara.



pangkat terakhir.


jabatan terakhir

- Salinan sah surat keputusan menteri yang

menyatakan prestasi kerja yang luar biasa

baiknya


Pekerjaan 2 ( dua ) tahun terakhir.

d. Kenaikan Pangkat Pengabdian

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai

negeri sipil yang telah mencapai batas usia pension

dan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai pegawai

negeri sipil dengan hak pension dengan ketentuan :


( empat ) tahun dalam pangkat terakhir, dan

2) Mempunyai nilai rata-rata “ baik “ tidak ada

nilai “ kurang “ dalam Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir sebelum ia

dibebaskan dari jabatannya.

Lampiran yang diperlukan :

- Salinan sah surat keputusan pengangkatan

dalam pangkat terakhir,dan


Pekerjaan tahun terakhir,

e. Kenaikan Pangkat Anumerta

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai

negeri sipil yang tewas dan diberikan pada saat

tewasnya.


18


pangkat terakhir ;

- Berita Acara dari pejabat yang berwajib ( POLRI,

Pamong Praja dsb ) tentang kejadian yang

mengakibatkan yang bersangkutan tewas;

- Visum et repertum dari dokter;

- Salinan sah surat perintah penugasan atau surat

keterangan dari pimpinan instansi yang menerangkan

bahwa tewas nya pegawai negeri sipil tersebut

adalah pada waktu ia sedang menjalankan tugas

kewajiban jabatannya ;

- Laporan dari pimpinan instansi yang bersangkutan

tentang peristiwa yang menimpa pegawai negeri

sipil tersebutyang mengakibatkan dia tewas;

- Salinan sah surat keputusan sementara ( kalau

ada )

f. Kenaikan Pangkat Tugas Belajar

Kenaikan pangkat dalam tugas belajar diberikan

kepada pegawai negeri sipil selama ia mengikuti

pendidikan atau latihan jabatan , dan telah memenuhi

syarat-syarat di tentukan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Lampiran yang

diperlukan :

1. Salinan sah surat keputusan pengangkatan

dalam pangkat terakhir,

2. Salinan sah surat keputusan pengangkatan

dalam jabatan,

3. Salinan sah surat keputusan / perintah untuk

tugas belajar,

4. Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan


g. Kenaikan Pangkat Sebagai Pejabat Negara

19

Kenaikan pangkat sebagai Pejabat Negara diberikan

kepada pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi

Pejabat Negara dan dibebaskan dari jabatan

organiknya, dengan ketentuan :

1. Telah mempunyai masa kerja ( empat ) tahun

dalam pangkat terakhir dan mempunyai nilai “baik”

bagi setiap unsur penilaian dalam Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir.

2. Telah mempunyai masa kerja 5 ( lima ) tahun

dalam pangkat terakhir, dan mempunyai nilai rata-

rata “ baik “ dan tak ada nilai “ kurang “ dalam

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun

terakhir.


-Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam

pangkat terakhir

-Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam

jabatan,

-Salinan sah surat keputusan pembebasan dari

jabatan organik,

-Salinan sah Daftar Penilainan Pelaksanaan


h. Kenaikan Pangkat di luar Instansi Induk

Kenaikan pangkat selama dalam penugasan di luar

instansi induk diberikan kepada pegawai negeri sipil

apabila ia bekerja di luar instansi induknya, dan

telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.



jabatan bersangkutan;


pangkat terakhir;

20

- Surat keputusan dari pimpinan instansi yang

serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang jenis

tugas yang dibebankan kepadanya,

- Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

tahun terakhir.

k. Kenaikan Pangkat lain-lain

Kenaikan pangkat lain-lain adalah kenaikan pangkat

bagi pegawai negeri sipil yang menduduki pangkat

berdasarkan surat tangda tamat belajar/ ijazah

tertentu, dan dapat dipercepat pemberian kenaikan

pangkatnya dengan mengurangi ketentuan syarat masa

kerja yang diperlukan untuk kenaikan pangkat

regular, kurang dari 4 (empat) tahun dalam pangkat

terakhir.


- Salinan sah surat tanda tamat belajar/ijazah yang

dipakai sebagai dasar pengangkatannya,


pangkat terakhir,

- Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

menurut ketentuan yang berlaku.

C. MASA KERJA

Menurut sifat dan penilaian ada 2 (dua) jenis masa

kerja yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk

penetapan gaji, dan pension yaitu masa kerja sebagai

pengalaman bekerja, baik pada pemerintah maupun badan

swasta, dan masa kerja sebagai masa bakti veteran.

a. Masa Pengalaman Kerja

Masa kerja sebagai pengalaman kerja baik pada instansi

pemerintah maupun badan swasta, dapat diperhitungkan

sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pension,

apabila pada saat pengabgkatan seseorang sebagai calon

pegawai negeri sipil belum diperhitungkan.

21

1) Masa Kerja Penuh

Masa kerja diperhitungkan penuh:

- Selama menjadi pegawai negeri sipil maupun

angkatan bersenjata kecuali selama menjalankan

cuti di luar tanggungan Negara;

- Selama menjadi Pejabat Negara seperti menjadi

anggota DPR, DPRD dll;

- Masa selama menjalankan tugas pemerintah pada

BUTSI, Local Staf pada perwakilan RI di luar

negeri, Pamong, Lembaga Pendidikan, Badan

Internasional, dan Jawatan Pemerintah;

- Selama menjalankan kewajiban membela negara :

Wajib militer, sukarelawan dan lain-lain;

- Selama menjalankan wajib kerja : wajib

kerja sarjana (Undang-undang No. 8 Tahun 1971),

wajib kerja tenaga paramedic (Undang-undang No.18

Tahun 1964) dll;

- Selama menjadi pegawai bank / perusahaan

milik negara.

Catatan:

Khusus untuk pamong desa perhitungan masa kerja

dihitung penuh.

Cara memperhitungkan masa kerja:

Hasil terakhir perhitungan masa kerja yang kurang

dari 1 (satu) bulan dihapuskan.

Contoh : Seeorang mempunyai masa kerja:

-sebagai wajib militer : 2 th 3 bulan 21

hari

-sebagai wajib kerja sarjana : 1 th 1 bulan

11 hari

-------------------------

3 th 4 bulan 32 hari

22

Yang dapatdiperhitungkan penetapan gaji pertama

adalah 3 tahun 5 bulan.

2) Masa Kerja Setengah

Masa kerja yang diperhitungkan ½ ( setengah) adalah

masa kerja badan hokum di luar badan-badan

pemerintah (baik badan hokum swasta asing) yang

tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun

secara terus menerus dengan ketentuan bahwa masa

kerja tersebut diperhitungkan sebanyak-banyaknya 10

(sepuluh) tahun.

Cara memperhitungkan:

Contoh : Seseorang mempunyai masa kerja pada

perusahaan swasta berbentuk badan hukum.

- pada perusahaan swasta A selama 11 bulan

- pada perusahaan swasta B selama 9 bulan

-----------

Jumlah = 20 bulan

Dalam hal demikian masa kerja tersebut tidak dapat

diperhitungkan karena tiap-tiap kali kurang dari 1

(satu) tahun. Untuk masa kerja yang diperhitungkan ½

(setengah) maka perhitungan masa kerja pada setiap

instansi yang kurang dari 1 (satu) bulan dihapuskan.

D. C U T I

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24/1976, cuti bagi

pegawai negeri dapat dibagi dalam :

a. Cuti Tahunan

Cuti tahunan diberikan kepada pegawai untuk tiap-tiap

tahun selama 12 (duabelas) hari kerja bagi pegawai yang

telah bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali

guru. Bagi yang menjalankan istirahat di tempat yang

sulit dicapai karena komunikasi, dapat diperpanjang

sekurang kurangnya 1 (satu) minggu, dan dalam hal luar

biasa dapat diperpanjang lagi 1 (satu) minggu.

23

b. Cuti Besar

Cuti besar diberikan kepada setiap pegawai yang telah

bekerjasekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terus menerus

dan lamanya cuti dimaksud adalah 3 (tiga) bulan, dengan

menerima gaji penuh beserta tunjangan lainnya.

c. Cuti Sakit

1) Cuti sakit diberikan kepada pegawai yang sakit

dengan keterangan dokter antara 2 (dua) hari kerja

sampai 12 (dua belas) hari kerja.

2) Cuti sakit lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dan

paling lama 1 (satu) tahun dapat diberikan/diizinkan

kepada pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya

6 (enam) bulan terus-menerus, dengan surat

keterangan dokter yang disahkan oleh Dinas Kesehatan

setempat.

Selama menjalankan cuti sakit, diberikan gaji dengan

ketentuan:

- Untuk 6 (enam) bulan pertama, menerima gaji penuh,

kecuali tunjangan jabatan.

- Untuk 6 (enam) bulan berikutnya menerima 2/3 gaji.

- Untuk pegawai yang menderita penyakit yang

sifatnya kronis (misalnya paru-paru, kusta, atau

sakit jiwa) yang dinyatakan oleh dokter dan

disahkan oleh Dinas Kesehatan dapat diberikan /

diizinkan cuti sakit paling lama 3 (tiga) tahun

dengan pemberian gaji:

(a) untuk 1 (satu) tahun pertama menerima gaji

penuh, beserta tunjangan lainnya.

(b) Untuk 1 (satu) tahun kedua, menerima 2/3

gaji beserta tunjangan lainnya,

(c) Untuk 1 (satu) tahun ketiga, menerima

separoh gajinya beserta tunjangan lainnya.

24

- Untuk pegawai yang belum bekerja sekurang-

kurangnya selama 6 (enam) bulan terus-menerus,

cuti sakit hanya dapat diberikan / diizinkan

selama 45 (empat puluh lima) hari kerja, dengan

menerima gaji penuh beserta tunjangan lainnya.

d. Cuti Alasan Penting

1) Kepada seorang pegawai yang sudah bekerja terus-

menerus selama 6 (enam) bulan dapat diberikan /

diizinkan cuti karena alas an penting. Cuti ini

diberikan apabila hak cuti lainnya sudah tidak

memungkinkan lagi.

2) Yang termasuk dalam cuti karena alas an penting

ialah apabila:

- Ibu, bapak, anak, mertua, istri/suami dari pegawai

yang bersangkutan meninggal di tempat lain.

- Mengurus sesuatu warisan di tempat lain.

- Melangsungkan perkawinan di tempat lain.

- Saudara atau keluarga lain yang tidak tersebut di

atas meninggal di tempat lain.

- Kedatangan yang bersangkutan sangat diharapkan,

karena yang meninggal tidak mempunyai seorang

keluarga pun.

- Anak atau keluarga lainnya ada di tempat lain

berada dalam keadaan sakit keras; sedangkan

menurut surat keterangan dokter, kedatangan

pegawai yang bersangkutan sangat dapat diharapkan.

3) Izin cuti karena alas an penting diberikan atas

dasar permohonan dengan menunjukkan bukti kebenaran

salah satu alasannya.

4) Cuti karena alas an penting itu dapat diberikan /

diizinkan menurut keperluan paling lama 2 (dua)

bulan.

5) Izin cuti ini dapat diperpanjang sampai 3 (tiga)

bulan, apabila lokasi yang dituju sulit dicapai.

25

6) Selama menjalankan cuti ini diberikan gaji penuh

beserta tunjangan lainnya.

e. Cuti di Luar Tanggungan Negara

1) Cuti ini dapat diberikan dengan persetujuan Kepala

Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN).

2) Selama menjalankan cuti ini tidak diberikan gaji,

dan masa kerja selama cuti tidak dihitung.

3) Pengangkatan kembali setelah selesai menjalankan

cuti ini dapat dilakukan, apabila ada formasi dan

dengan persetujuan Kepala Badan Administrasi

Kepegawaian Negara.

f. Cuti Hamil

1) Seorang pegawai wanita yang telah kawin denagan sah,

dan akan melahirkan dapat diberikan cuti hamil

selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan:

a. 1 ½ bulan sebelum melahirkan,

b. 1 ½ bulan sesudah melahirkan.

2) Cuti 3 (tiga) bulan tersebut, bila dipandang perlu

menurut surat keterangan dokter dapat diperpanjang

lagi selama 1 ½ bulan,

3) Selama menjalankan cuti diberikan gaji beserta

tunjangan lainnya,

4) Untuk mendapatkan cuti harus mengajukan permohonan,

5) Untuk pegawai wanita yang untuk pertama kalinya akan

melahirkan dan menggunakan istirahat tersebut, perlu

dilampirkan surat nikah dari pegawai yang

bersangkutan guna menentukan dapat tidaknya

diberikan izin istirahat tersebut,

6) Untuk pegawai wanita yang mengalami keguguran

(abortus) dapat diberikan /diizinkan menjalankan

istirahat tersebut selama 1 ½ bulan.

26

Bilamana dipandang perlu oleh dokter, izin dimaksud

dapat diperpanjang menurut kebutuhan dan pemeriksaan

dokter.

7) Untuk kelahiran Yang keempat dan seterusnya tidak

diberikan cuti hamil, tetapi diberikan cuti di luar

tanggungan negara.

8) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976

pasal 8 guru tidak diperbolehkan mengambil cuti

tahunan.

9) Kepala sekolah menyampaikan permintaan cuti

pegawai / guru kepada Dinas P dan K Kecamatan untuk


tinggi tingkatannya dan berwenang mengolahnya

melalui hieraki yang berlaku.

10) Kepala sekolah mencatat pemberian cuti tersebut

dalam buku cuti (format PEG.9).

E. KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Selain yang telah kita ebutkan di atas, ditetapkan pula

beberapa usaha yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan pegawai.

Adapun usaha tersebut adalah:

1. TASPEN

2. ASKES

3. KOPERASI

1. T A S P E N

Dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1963 telah

ditetapkan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan

TASPEN.

a. Guna pencatatan sebagai anggota TASPEN diperlukan

data lengkap mengenai:

1) Nama lengkap,

2) Tanggal lahir,

3) Tempat lahir,

4) Mulai diangkat menjadi pegawai negeri,

27

5) Instansi tempat bekerja,

6) Tempat tinggal terakhir.

b. Peserta TASPEN berhak menerima sejumlah uang

asuransi yaitu pada saat peserta tersebut berhenti

sabagai pegawai negeri, baik karena permintaan

sendiri, meninggal, pension ataupun sebab-sebab

lain.

c. Syarat pengajuan klaim

1) Bagi peserta yang berhenti:

a) Surat keputusan pengangkatan pertama sebagai

pegawai negeri,

b) Surat keputusan pemberhentian,

c) Surat keterangan penghentian pembayaran

(SKPP) dari pembuat daftar gaji yang disahkan

oleh pimpinan Unit Organisasinya,

2) Bagi peserta yang meninggal (oleh ahli

warisannya):

- S K P P

3) Bagi peserta yang pension:

a) Surat keputusan pengangkatan pertama sebagai

pegawai negeri,

b) Surat keputusan pemberhentian dengan hak

pension,

c) S K K P

d. Santuan TASPEN

1) Hak asuransi kematian diberikan kepada

pegawai / peserta pensiunan atas kematian:

a) Isteri / suami sebesar 1 x penghasilan, yaitu

bagi para pension, isteri/suami yang nikahnya

sebelum masa pensiun dijalankan,

b) Anak sebesar ½ x penghasilan, dengan

ketentuan:

-hanya untuk 3 x peristiwa kematian anak,

-anak belum berusia 21 tahun dan

28

-belum menikah dan belum berpenghasilan

sendiri, dengan catatan,

-bagi para pensiun anak lahir sebelum masa

pension dijalankan.

2) Hak pegawai peserta apabila berhenti termasuk

berhenti tidak dengan hormat diberikan atas

permintaan yang diajukan.

e. Prosedur pengajuan klaim TASPEN

1) Untuk pegawai peserta / pension dari sekolah di

DKI Jakarta dibanyarkan di kantor PERUM TASPEN

Cempaka Putih Jakarta,

2) Untuk di luar DKI Jakarta dibayarkan di kantor

kabupaten / kotamadya setempat yang telah

menerima delegasi dari PERUM TASPEN,

3) Asuransi kematian tetap masih dibayarkan di

Kantor PERUM TASPEN Cempaka Putih Jakarta,

4) Formulir / blangko permintaan / pengajuan klaim

di sediakan melalui kantor kabupaten /

kotamadya tanpa pungutan pembayarannya.

Untuk keperluan tersebut di atas kepala sekolah

membantu penyelesaiannya.

2. Asuransi Kesehatan Pegawai (ASKES)

a. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 230 Tahun 1968

tanggal 15 Juli 1968, pemerintah telah menetapkan

peraturan tentang pemeliharaan kesehatan pegawai

negeri / Hak peserta ASKES:

1) Pegawai negeri/penerima pension beserta anggota

keluarganya berhak menerima bantuan mengenai

biaya yang harus dikeluarkan bagi dirinya atau

anggota keluarganya dalam hal:

a) Pengobatan ( Perawatan / Imunisasi):

-oleh dokter gigi, baik pemerintah maupun

swasta,

29

b) Pertolongan atau perawatan bersalin pada

rumah sakit bersalin oleh dokter atau bidan

baik rumah sakit/dokter/bidan pemerintah

maupun swasta,

c) Obat-obatan dari apotek pemerintah maupun

swasta menurut tesep dokter,

d) Pembelian kaca mata yang sangat diperlukan

demi kesehatan menurut resep dokter mata,

2) Perawatan tunjangan cacad dan uang duka pegawai

negeri sipil:

a) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun

1981 kepada pegawai negeri sipil yang

mengalami kecelakaan dan menderita cacad

dalam dan arena menjalankan tugas

kewajibannya, diberikan perawatan pengobatan

dan atau rehabilitasi serta tunjangan cacad

dan diberikan uang duka tunjangan kematian

kepada keluarga pegawai negeri sipil yang

tewas atau wafat.

b) Pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi

dilakukan pada PUSKESMAS atau di Rumah Sakit

Pemerintah / Swasta menurut ketentuan yang

berlaku.

c) Sebagai dasar mengeluarkan keputusan

pemberian fasilitasnya pelayanan tersebut

harus dilampirkan:

-Berita Acara atau keterangan tentang

kecelakaan yang dialami yang dibuat oleh

pejabat yang berwajib seperti polisi atau

pamong praja setempat.

-Surat pernyataan dari pimpinan instansi

tempat bekerja atau unit kerja yang berdiri

sendiri, yang menyatakan bahwa kecelakaan

yang dialami itu terjadi ketika ia

menjalankan tugas.

30

-Surat keterangan dari dokter pemerintah

setempat atau oleh dokter swasta apabila di

tempat tersebut tidak ada dokter

pemerintah, memuat keterangan dan atau

pertimbangan bahwa sakit yang diderita oleh

pegawai negeri sipil itu perlu mendapat

pengobatan, perawatan dan atau

rehabilitasi.

d) Kepala sekolah dasar wajib memberikan bantuan

kepada para pegawai / guru dan pensiunan

serta keluarga, (istri dan anak di bawah usia

21 tahun) untuk memperoleh jaminan pelayanan

kesehatan yang meliputi pemeriksaan /

pengobatan dan perawatan, dan membantu

penyelesaian administrasi untuk memiliki

kartu tanda pengenal bukti dari peserta, yang

dapat diperoleh melalui Dinas Kesehatan

Kabupaten / Kotamadya setempat.

e) Perawatan, tunjangan cacad dan uang duka

pegawai negeri sipil kepala sekolah wajib

membantu menyelesaikan diperolehnya syarat-

syarat administrative yang diperlukan untuk

memperoleh fasilitas pelayanan perawatan,

tunjangan cacad dan atau unag duka bagi

pegawai / guru di sekolahnya yang terkena

musibah.

3. KOPERASI PEGAWAI NEGERI

Kesempatan lain diberikan pemerintah dalam

usaha memperbaiki kehidupan pegawai negeri

ialah ikut sertanya pegawai menggerakkan

koperasi di lingkungan pegawai negeri.Undang-

undang no.12 Tahun 1967 mengatur pokok-pokok

perkoperasian sebagai pelindung dalam usaha

peningkatan kesejahteraan rakyat umum.

31

F. PEMINDAHAN

Sesuai dengan ketentuan pegawai negeri sipil dapat

pindah kerja ke tempat lain .Dipandang dari sudut sebab

kepindahan, hal itu dapat dibagi atas :

1. Pemindahan atas permintaan sendiri

a) Pemindahan atas perimntaan sendiri diajukan kepada

pimpinan unit kerjanya yang pada umumnya dengan

suatu alas an antara lain :

- kepentingan keluarga ( mengikuti suami/istri )

- mencari pengalaman dibidang lain

- perbaikan nasib

b) Kepindahan antar departemen, dari departemen ke

Daerah otonom dan sebaliknya, harus disertai surat

pernyataan persetujuan dari instansi tempat ia

bekerja semula ( Surat Edaran Kepala Badan

administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975).

c) Selama belum ada keputusan pemindahan ke instansi

yang baru , pegawai yang bersangkutan tetap

menjalankan tugas di instansi yang lama.

d) Kepindahan antar propinsi dapat diproses :

- Setelah mendapat persetujuan gubernur, tempat yang

bersangkutan bekerja, dan gubernur dari propinsi

yang dituju apabila ada kekurangan formasi.

- Formasi yang ada karena meninggal, pensiun atau

berhenti tidak boleh dipergunakan mengisi

kepindahan tersebut ( Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan )

2. Pemindahan Tidak Atas Kemauan Sendiri

Pemindahan tidak atas kemauan sendiri dilakukan

terhadap seorang pegawai yang mendapat hukuman jabatan

32

atau penyegaran dalam lingkungannya ( tour of duty )

atau penyederhanaan organisasi .

3. Pemindahan Kepentingan Dinas

Pemindahan untuk kepentinggan dinas dimaksudkan untuk

mengisi lowongan pengisian jabatan, pembinaan, dan

pengembangan karier.

4. Usul pemindahan karena kepentingan sendiri diajukan

oleh kepala sekolah Dinas P & K Kecamatan untuk

diproses dan dilanjutkan ke instansi yang lebih tinggi

tingkatnya dan berwenang mengolahnya, melalui hierarki

yang berlaku.

G. PENSIUN

Ketentuan untuk memperoleh hak pension pegawai negeri

sipil.

1. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 ( lima

puluh ) tahun, memiliki masa kerja untuk pensiun

sekurang-kurangnya 20 ( dua puluh ) tahun dan telah

diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri

sipil.

2. Pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat

sebagai pegawai negeri sipil, berhak mendapatkan

pensiun apabila :

a) Oleh tim penguji kesehatan pegawai negeri,

dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan

apapun, juga karena keadaan jasmani atau rokhani

yang disebabkan oleh dank arena ia menjalankan

kewajiban jabatannya.

b). Telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4

( empat ) tahun atau oleh tim penilai kesehatan

33

pegawai negeri sipil, dinyatakan tidak dapat

berkerja lagi dalam jabatan apapun juga karena

keadaan jasmani dan rokhani yang tidak disebabkan

oleh dank arena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

3. Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari

pekerjaan karena penghapusan jabatan, perubahan dalam

susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena

alasan-alasan dinas lainnya; kemudian tidak

dipekerjakan kembali dan pemberhentiannya dengan

hormat, dan pada saat pemberhentiannya itu telah

berusia sekurang-kurangnya 50 tahun; dan memiliki masa

kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, berhak

mendapatkan pensiun pegawai.

4. Pegawai negeri sipil yang telah menjalankan suatu tugas

negara tidak dipekerjakan kembali karena tidak ada

lowongan, dan diberhentikan dengan hormat, serta pada

saat pemberhentiannya telah mencapai usia sekurang-

kurangnya 50 ( lima puluh ) tahun dan memiliki masa

kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 9 sepuluh )

tahun, berhak mendapatkan pensiun pegawai.

5. Apabila pegawai negeri sipil dimaksud ad 4) diatas pada

saat ia diberhentikan telah memiliki masa kerja untuk

pensiujn sekurang-kurangnya 10 tahun, maka pemberian

pensiun kepadanya ditetapkan pada saat itu mencapai

usia 50 tahun

6. Janda/Duda yang berhak mendapat pensiun :

a) Istri ( istri-istri ) pegawai negeri atau suami

pegawai negeri, yang tewas atau meninggal dunia,

yang sebelumnya sudah terdaftar .

b) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun

pegawai yang beristri / suami yang terdaftar sebagai

yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka

pensiun janda/duda diberikan kepada istri atau suami

yang ada pada waktu ia meninggal dunia.Jika pegawai

negeri sipil atau penerima pensiun pria beristri

34

lebih dari seorang maka pensiun janda diberikan

kepada istri yang pada waktu itu paling lama

dinikahinya.

7. Anak yang berhak menerima pensiun.

Anak dari pegawai negeri yang tewas/meninggal dunia

atau penerima pensiun janda/duda yang meninggal dunia,

apabila tidak ada istri / suami lagi yang berhak

menerima pensiun janda/duda, dengan ketentuan batasan

usia anak belum 25 tahun, tidak mempunyai penghasilan

sendiri atau belum/pernah menikah.

8. Orang tua yang berhak menerima pensiun

a) Ayah/Ibu kandung dari pegawai negeri yang tewas,

apabila tidak meninggalkan istri / anak

b) Apabila Ayah/Ibu kandung tidak ada , maka

diberikan pada ayah/ibu angkat yang secara sah

mengangkat pegawai negeri tersebut sebagai anak

angkat.

9. Usia dan masa kerja untuk pensiun

a) Pada saat pemberhentiannya harus berusia sekurang-

kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja pensiun

sekurang-kurangnya 20 tahun.

b) Usia pegawai negeri sipil untuk penetapan pensiun

ditentukan atas dasar tanggal kelahiran; yang

disebut dalam surat keputusan pengangkatan pertama

sebagai pegawai negeri sipil, menurut bukti yang sah

berdasarkan keterangan dari pegawai yang

bersangkutan pada pengangkatan pertama (pasal 10

Undang-undang No. 11 Tahun 1969).

c) Dalam hal tidak diketahui / tidak jelas tanggal

tanggal dan bulan kelahiran seorang pegawai, maka

untuk keperluan pensiun tanggal kelahirannya

ditentukan sebagai berikut:

-apabila hanya tahun kelahiran yang diketahui, maka

ditentukan tanggal 1 Desember tahun yang

bersangkutan.

35

-apabila hanya bulan dan tahun kelahiran yang

diketahui maka ditentukan tanggal terakhir dari

bulan tahun yang bersangkutan.

10. Masa kerja yang dihitung untuk pensiun

Masa kerja yang dihitung untuk menentukan hak dan

besarnya pensiun adalah:

a) Selama bekerja (aktip) sebagai:

-Pegawai negeri sipil,

-Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,

-Tenaga harian / bulanan dengan menerima penghasilan

dari anggaran negara / bank milik negara,

-Pegawai pada sekolah swasta bersubsidi.

b) Selama berada dalam masa:

-Non aktif dengan menerima uang tunggu,

-Cuti sakit, cuti alas an penting, cuti besar dan

cuti hamil,

-Bebas tugas.

c) Selama berjuang / berbakti:

-Sebagai tentara pelajar,

-Sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan Republik

Indonesia,

-Sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik

Indonesia.

d) Masa bekerja yang diperhitungkan adalah:

-Dalam menjalankan tugas negara, apabila pada saat

pemberhentiannya telah bekerja lebih dari 5 tahun,

-Pada suatu jabatan pemerintah dengan tidak menerima

penghasilan dari pemerintah,

-Pada badan swasta yang lamanya sekurang-kurangnya

12 (dua belas) bulan, dan dihitung setengahnya.

e) Masa kerja yang tidak dapat dihitung dalam

menentukan hak dan besarnya pensiun:

-Masa kerja yang telah diperhitungkan dalam suatu

penentuan pensiun yang terdahulu,

36

-Masa kerja selama pegawai yang bersangkutan berada

dalam cuti di luar tanggungan negara,

-Masa kerja atau pengalaman kerja dalam pekerjaan di

bidang usaha jual beli, sewa menyewa dll.

11. Dasar dan besarnya pensiun

a) Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya

pensiun ialah gaji pokok terakhir yang diterima.

b) Besarnya pensiun pegawai negeri sipil sebulan adalah

2 ½% (dua setengah perseratus) dari dasar pensiun

untuk tiap-tiap tahun masa kerja dengan ketentuan:

-Sebanyak-banyaknya 75% dan sekurang-kurangnya 40%,

-Yang diberhentikan karena keuzuran jasmani, sebesar

75% dengan tidak memandang masa kerja.

-Pensiun pegawai negeri sipil tidak boleh kurang

dari gaji pokok terendah.

c) Besarnya pokok pensiun janda / duda sebulan adalah

35% (tiga puluh lima perseratus) dari dasar pensiun

dengan ketentuan bahwa:

-Bila terdapat lebih dari satu orang isteri yang

berhak menerima pensiun janda, maka besar bagian

pensiun untuk masing-masing isteri adalah 36%

dibagi rata antara isteri-isteri itu,

-Jumlah 36% dari dasar pensiun termaksud, tidak

boleh kurang dari 75% gaji pokok terendah yang

diterima almarhum.

d) Besarnya pensiun janda / duda dalam hal pegawai

negeri sipil suaminya tewas, adalah 72% (tujuh puluh

dua perseratus) dari dasar pensiun dengan ketentuan:

-Apabila terdapat lebih dari satu isteri yang berhak

menerima pensiun, maka besarnya bagian pensiun

janda untuk masing-masing isteri adalah 72% dibagi

rata antara isteri-isteri itu.

-Jumlah 72% dari dasar pensiun tersebut tidak boleh

kurang dari gaji pokok terendah yang diterima

almarhum.

37

e) Besarnya pokok pensiun orang tua adalah 20% dari 72%

x dasar pensiun.

12. Permintaan Pensiun

Untuk memperoleh pensiun, setiap pegawai negeri, janda,

duda, anak, orang tua, harus mengajukan permintan

secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat

I, masing-masing selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan

sebelum saat mualai pensiun. Pengajuan pensiun disertai

lampiran-lampiran yang diperlukan:

a) Pegawai Negeri

-Salinan sah surat keputusan pangkat terakhir,

-Daftar riwayat pekerjaan yang disahkan,

-Daftar susunan keluarga yang disahkan,

-Surat keterangan yang disahkan oleh atasannya,

menyatakan bahwa surat-surat dan barang-barang

milik negara; yang ada padanya telah diserahkan

kembali pada yang berwenang,

-Surat permintaan pembayaran pensiun pertama (SP4),

-7 (TUJUH) lembar pas foto terbaru,

Karena uzuran jasmani dalam dank arena menjalankan

kewajiban jabatan:

-Salinan sah keputusan pangkat terakhir,

-Salinan surat perintah / surat tugas atau

keterangan instansinya, yang menyatakan bahwa

pegawai yang bersangkutan sedang menjalankan

kewajiban jabatan waktu kecelakaan terjadi,

-Berita acara yang dibuat oleh yang berwajib tentang

kecelakaan yang mengakibatkan pegawai yang

bersangkutan cacad,




-Surat keterangan yang menyatakan bahwa surat-surat

dan barang-barang milik negara yang ada padanya,

telah diserahkan kembali kepada yang berwenang,

38

-Surat keterangan majelis / dokter penguji kesehatan

pegawai negeri, yang menyatakan bahwa pegawai

negeri yang bersangkutan, tidak dapat bekerja lagi

dalam jabatan apapun juga, karena keadaan jasmani /

rokhani yang disebabkan karena menjalankan

kewajiban jabatan,

-7 (tujuh) lembar pas foto terbaru.

Keuzuran jasmani tidak disebabkan dalam dan karena

menjalankan kewajiban jabatan:

-Salinan sah keputusan pengangkatan terakhir,


-Surat keterangan majelis / dokter penguji kesehatan

pegawai negeri, yang menyatakan bahwa pegawai yang

bersangkutan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan

apa pun juga,


-Surat keterangan yang menyatakan bahwa surat-surat

dan barang-barang milik negara yang ada padanya,

telah diserahkan kembali kepada yang berwenang,



b) Janda / duda Terdaftar

-Surat keterangan dari atasannya, yang menyatakan

janda / duda tersebut telah terdaftar,

-Surat keterangan kematian,

-Berita acara dari yang berwajib, jika pegawai

negeri sipil itu tersebut tewas,

-Surat keterangan dari pamong praja (serendah-

rendahnya camat) bahwa yang bersangkutan masih

janda / duda,

-Salinan sah keputusan pangkat terakhir dari pegawai

negeri sipil yang telah meninggal dunia,



-7 (TUJUH) lembar pas foto terbaru.

39

c) Janda / Duda Tidak Terdaftar

-Salinan surat nikah yang disahkan oleh pamong praja

(serendah-rendahnya camat)

-Daftar susunan keluarga,


-Berita acara dari yang berwajib jika pegawai negeri

sipil tersebut tewas,

-Salinan sah surat keputusan pangkat terakhir,

-Surat keterangan dari pamong praja (serendah

camat), bahwa yang bersangkutan masih janda / duda.

Bila duda yang mengajukan permohonan tersebut maka

harus ditekankan dalam surat keterangan dia (duda)

tidak mempunyai isteri lain.


-7 (tujuh lembar pas foto terbaru).

d) Anak Terdaftar

-Surat keterangan dari atasan langsung, bahwa anak

yatim / piatu telah terdaftar,


-Daftar anak-anak yang disahkan,

-Berita acara dari yang berwajib, jika janda / duda

telah tewas,

-Salinan sah surat keputusan pangkat terakhir, dari

pegawai yang tewas / meninggal dunia,



e) Anak Tidak Terdaftar


-Berita acara dari yang berwajib, jika pegawai

negeri, janda / duda tewas,

-Salinan sah surat nikah yang disahkan oleh pamong

praja dari kedua orang tua anak-anak yang

bersangkutan,

40

-Daftar anak (anak-anak) dengan disebutkan tanggal,

bulan dan tahun kelahirannya yang disahkan oleh

pamong praja atau akte kelahiran,

-Surat keterangan dari pamong praja yang menyatakan

bahwa anak (anak-anak) yang bersangkutan adalah

anak-anak yatim / piatu dari ayah / ibu yang telah

meninggal dunia,

-Salinan sah keputusan pangkat terakhir pegawai yang

bersangkutan,



f) Orang Tua

-Surat keterangan dari pamong praja bahwa ia adalah

orang tua kandung dari pegawai negeri / calon

pegawai negeri sipil yang tewas, dan pegawai negeri

/ calon pegawai negeri sipil tersebut tidak

mempunyai istri /anak,

-Berita acara dari yang berwajib tentang tewasnya

pegawai tersebut,

-Salinan sah surat keputusan pangkat terakhir dari

pegawai negeri yang tewas,

-Surat permintan pembayaran pensiun pertama (SP4),


13. Prosedur Pengajuan Permintaan Pensiun

a. Surat permintaan pensiun pegawai negeri sipil dibuat

oleh yang bersangkutan sesuai format PEG. 11a, 11b

dan 11c.

b. Surat permintaan pembayaran, pensiun janda / duda

dibuat oleh yang bersangkutan sesuai format PEG.12.

c. Surat permintaan pensiun janda / duda bagi anak-anak

oleh yang bersangkutan dibuat dalam bentuk format

PEG.13.

d. Surat permintaan pensiun janda / duda bagi anak-anak

yang diajukan oleh walinya dibuat oleh yang

bersangkutan sesuai format PEG.14.

41

e. Surat pengaduan permohonan pensiun bekas pegawai

negeri sipil / permohonan pembayaran dibuat oleh

yang bersangkutan sesuai format PEG.15

f. Surat pengaduan untuk pensiun janda / duda dibuat

oleh yang bersangkutan sesuai format PEG. 16.

g. Surat permintaan pensiun disampaikan oleh kepala

sekolah kepada Dinas P dan K Kecamatan untuk



hieraki yang berlaku.

H. PEMBERHENTIAN

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979

ditentukan adanya 2 (dua) macam pemberhentian, yaitu:

a. Pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil yang

mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya

sebagai pegawai negeri sipil.

b. Pemberhentian dari jabatan pegawai negeri sipil yang

mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi

pada suatu satuan organisasi negara tetapi masih

tetap berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

2. Batas usia pensiun adalah batas usia pegawai negeri

sipil harus diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Batas usia pensiun pegawai negeri sipil adalah 56 tahun

dan sesuai Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal

4 ayat (2) b dan pasal 12, batas usia pensiun guru yang

ditugaskan secara penuh pada sekolah dasar adalah 60

(enam puluh) tahun.

3. Jenis pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil.

a. Pemberhentian atas permintaan sendiri

Pemberhentian ini adalah pemberhentian dengan

format. Permintaan berhenti pegawai / guru sesuai

format PEG-10, dengan rekomendasi persetujuan /

penundaan / penolakan oleh kepala sekolah

disampaikan kepada dinas P dan K kecamatan untuk

42



hierarki yang berlaku.

b. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun

Pemberhentian ini adalah pemberhentian dengan hormat

yang diberikan kepada:

Seorang pegawai / guru yang telah mencapai batas

usia pensiun harus diberhentikan sebagai pegawai

negeri sipil berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun

1969.

1) Surat permintaan pensiun pegawai negeri sipil

dibuat oleh yang bersangkutan sesuai format PEG.

11a, 11b dan 11c.

2) Surat permintaan pembayaran, pensiun janda / duda

dibuat oleh yang bersangkutan sesuai format

PEG.12.

3) Surat permintaan pensiun janda / duda bagi anak-

anak oleh yang bersangkutan dibuat dalam bentuk

format PEG.13.

4) Surat permintaan pensiun janda / duda bagi anak-

anak yang diajukan oleh walinya dibuat oleh yang

bersangkutan sesuai format PEG.14.

5) Surat pengaduan permohonan pensiun bekas pegawai

negeri sipil / permohonan pembayaran dibuat oleh

yang bersangkutan sesuai format PEG.15.

6) Surat pengaduan untuk pensiun janda / duda dibuat

oleh yang bersangkutan sesuai format PEG.16.

7) Permintaan berhenti sesuai format PEG.10, 1(satu)

tahun 3(tiga) bulan menjelang batas usia pensiun

seorang pegawai / guru, oleh kepala sekolah sudah

harus disampaikan pemberitahuannya kepada

pegawai / guru yang bersangkutan agar menyampaikan

permintaan berhenti, disampaikan oleh kepala

sekolah kepada dinas P dan K kecamatan untuk

diproses dan dilanjutkan ke instansi lebih tinggi

43

tingkatnya dan berwenang mengolahnya, melalui


c. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan

organisasi yang mengakibatkan kelebihan pegawai /

guru dan tidak dapat di daya-gunakan, maka pegawai /

guru tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai

pegawai negeri sipil.

Kepala sekolah wajib membantu menyelesaikan segala

ketentuan administrasi yang berhubungan dengan hak-

hak kepegawaian yang berlaku baginya berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

d. Pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan

hormat karena melakukan perbuatan / tidakan

melanggar sumpah / janji pegawai negeri sipil, atau

dihukum penjara atas keputusan pengadilan; karena

dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan

yang diancam dengan hokum penjara setinggi-tingginya

4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman pidana

yang lebih berat, atau karena telah dipidana penjara

atau kurungan atas keputusan pengadilan, melakukan

tindak pidana kejahatan jabatan / ada hubungannya

dengan jabatan, atau melakukan tindak pidana

kejahatan (ps. 104 s/d ps. 161 KUHP), atau karena

ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang

bertujuan mengubah Pancasila dan UUD 1945; atau

terlibat gerakan / melakukan kegiatan yang menentang

Negara dan atau pemerintah atau karena meninggalkan

tugas secara tidak sah dalam waktu 6 (enam) bulan,

atau karena tidak melaporkan diri kembali kepada

instasinya setelah habis menjalankan cutinya di luar

tanggungan negara.

e. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan

rokhani.

Pemberhentian ini adalah pemberhentian dengan hormat

yang diberikan kepada:

44

1) Pegawai / guru yang diduga sakit yang dapat

membahayakan dirinya sendiri atau lingkungannya.

2) Berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji

kesehatan dan ternyata menderita sakit seperti

yang dimaksud ad a), kepala sekolah melaporkan

kepada dinas P dan K kecamatan untuk diproses dan

dilanjutkan ke instansi yang lebih tinggi

tingkatkatnya dan berwenang mengolahnya melalui


f. Pemberhentian karena meninggalkan tugas

1) Pegawai/guru yang meninggalkantugas selama 2

( dua ) bulan terus menerus

secara tidak sah dihentikan gajinya mulai bulan

ketiga

2) Dalam hal terjadi pelanggaran sepertitersebut di

atas oleh seorang pegawai/guru, kepala sekolah

menyampaikan usul penghentian gajinya mulai bulan

ketiga ketiga kepada dinas P dan K

kecamatan.Apabila dinas P dan K kecamatan belum

ada, disampaikan kepada penilik untuk pemrosesan

kelanjutaanya.

3) Apabila dalam jangka waktu kurang dari 6 ( enam )

bulan sejak pegawai/guru yang mengakibatkan

dihentikannya gajinya pada bulan ketiga itu sudah

melapor kepada kepala sekolah dan dapat memberikan

alas an-alasan yang dapat diterima, maka pegawai /

guru yang bersangkutan dapat ditugaskan kembali

4) Apabila tidak dapat memberikan alas an yang

dapat diterima, pegawai/guru yang bersangkutan

dapat diterima, pegawai/guru yang bersangkutan

dapat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai

negeri sipil.

5) Dan apabila ternyata pegawai negeri sipil

tersebut huruf a) diatas dalam waktu 6 ( enam )

bulan terus-menerus meninggalkan tugasnya secara

45

tidak sah, maka ia diberhentikan tidak dengan

hormat.

g. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang.

1) Pegawai/guru yang meninggal dunia dianggap

diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri

sipil

2) Pegawai/guru yang hilang karena hal-hal di luar

kemampuannya dan dalam jangka waktu 12 ( dua belas

) bulan ternyata tidak diketemukan lagi,maka

pegawai/guru yang bersangkutan dinyatakan

meninggal dunia sejak ia hilang

3) Apabila dalam jangka waktu sesudah jangka 12 ( dua

belas ) bulan tersebut pegawai/guru yang

bersangkutan dapat diketemukan kembali dan masih

hidup, ia diangkat kembali sebagai pegawai negeri

sipil, berlaku sejak ia dinyatakan meningaal

dunia.

4) Kepala sekolah wajib menyelesaikan administrasi

yang berhubungan dengan hal-hal tersebut huruf

a) , b) dan c) di atas

h. Pemberhentian karena hal-hal lain.

Dalam hal seorang pegaai/guru yang telah habis

menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak

melapor kembali, dapat diberhentikan dengan hormat

sebagai pegawai negeri sipil.

I. LAIN-LAIN

1. Daftar Hadir Pegawai / Guru

a. Kepala sekolah wajib memelihara Daftar Hadir

Pegawai/Guru yang dibuat sesuai format PEG 17a, 17b,

dan 17c

b. Pegawai/guru diwajibkan membubuhkan parafnya pada

Daftar Hadir setiap hari atas kehadirannya.

c. Kepala sekolah mencatat tanda-tanda ketidakhadiran

pegawai/guru.

46

d. Kepala sekolah mencatatkan jumlah kehadiran dan

ketidak hadiran pegawai/guru dalam kolom yang

disediakan dalam Daftar isi.

2. Data Kepegawaian / Guru

Buku dan papan kepegawaian/guru dibuat sesuai format

PEG 18a dan 18b, diisi

oleh kepala sekolah pada setiap waktu terjadi perubahan

3. Kartu Pribadi Pegawai/Guru

Dalam rangka pencatatan data kepegawaian bagi setiap

pegawai/guru dibuat kartu pribadi pegawai / guru dalam

bentuk format PEG19.

BAB III

PENJELASAN PENGGUNAAN FORMAT

Sebagai kelengkapan ketatalaksanaan kepegawaian

disediakan format-format untuk menata pelaksanaan kegiatan

tertentu yang diperlukan .

Sesuai dengan prinsip ketatalaksanaan kepegawaian

sekolah dasar yang menyeluruh dan berkelangsungan, telah

diusahakan bentuk-bentuk pelayanan hak-hak pegawai/guru

bertugas di sekolah tertentu, pindah tempat, sampai yang

bersangkutan berhenti menjadi pegawai/guru.

Penggunaan format sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan

suatu kegiatan pelayanan administrasi dalam rangka pembinaan

pegawai/ guru secara berkelangsungan, berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hubungan itu telah disediakan sejumlah 24 format

yaitu:

1. PEG 1 : Rencana Kebutuhan Pegawai/Guru

47

2. PEG 2 : Usul Pengadaan Pegawai/Guru

3. PEG 3a : Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri

Sipil Menjadi Pegawai Negeri

Sipil.

4. PEG 3b : Daftar Riwayat Hidup

5. PEG 4 : Usul Kenaikan Gaji

6. PEG 5 : Usul Kenaikan Pangkat

7. PEG 6 : Buku Catatan Penilaian Pegawai Negri Sipil.

8. PEG 7 : Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan ( DP3)

Pegawai Negeri Sipil.

9. PEG 8 : Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

(DUK)

10. PEG 9 : Buku Cuti Pegawai / Guru

11. PEG 10 : Contoh Surat Pemintaan Berhenti dari Calon

Pegawai Negeri

Sipil/Pegawai Negeri Sipil Hak

Pensiun.

12. PEG 11a : Contoh Surat Permintaan Pensiun Negeri

Sipil.

13. PEG 11b : Contoh Daftar Susunan Keluarga.

14. PEG 11c : Contoh Surat Permintaan Pembayaran Pensiun

Pertama (SP4).

15. PEG 12 : Contoh Permintaan Pembayaran Pensiun

Janda/Duda Pertama.

16. PEG 13 : Contoh Surat Permintaan Pensiun Janda/Duda

Bagi Anak-anak.

17. PEG 14 : Contoh Permintaan Pensiun Janda/Duda bagi

Anak-anak yang diajukan

Wali.

18. PEG 15 : Contoh Surat Pengaduan Permohonan Pensiun

Bekas Pegawai Negeri

Sipil/Permohonan Pembayaran

Pensiun.

19. PEG 16 : Contoh Surat Pengaduan Untuk Pensiun

Janda/Duda

48

20. PEG 17a : Daftar Hadir/Tidak Hadir Pegawai/Guru.

21. PEG 17b : Daftar Rangkuman Tidak Daftar Hadir

Pegawai/Guru ( Bulan ).

22. PEG 17c : Daftar Rangkuman Tidak Daftar Hadir

Pegawai/Guru ( Triwulan )

23. PEG 18 : Daftar Kepegawaian.

24. PEG 19 : Kartu Pribadi Pegawai/Guru.

Nomor Statistik Sekolah

NAMA SEKOLAH : .…………………………STATUS SEKOLAH : …………………………..ALAMAT SEKOLAH : …………………………..DESA / KELURAHAN : …………………………..KECAMATAN : …………………………..KAB / KODYA DATI II: …………………………..PROPINSI DATI I : …………………………..

RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI / GURU

TAHUNAJARAN

Perkiraan jumlahanak usia 7 -12

tahun Perkiraan

jumlahkelas

Perkiraan

jumlahruangbelajar

Jumlah pegawai / guru yangdibutuhkan

Penjaga

KetDi desaKelurah

an

Perkiraan yangdapat

diterimadi SD

Kepala

Sekolah

Guru

Guruumum

GuruAgama

Guruorkes

Jmlguru

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(11) (12)

*) Coret yang tidak perlu ………………………19……

Kepala Sekolah,

Nama Terang

49

Format : PEG

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PEG – 1

1. Nomor Statistik Sekolah : Isilah dengan kode nomor

statistic sekolah (NSS) ke dalam

kotak-kotak yang telah

disediakan.

2. Nama Sekolah :Isilah dengan nama sekolah ini.

3. Status Sekolah :Isilah dengan status sekolah

ini; Negara / Subsidi / Swasta.

4. A l a m a t :Isilah dengan nama jalan dan

nomornya.

5. Desa / Kelurahan :Isilah dengan nama desa /

kelurahan (Pemerintah di bawah

kecamatan).

6. Kecamatan :Isilah dengan nama kecamatan.

7. Kab./ Kodya DATI II :Isilah dengan nama kabupaten /

kota madya.

8. Propinsi DATI I :Isilah dengan nama propinsi.

9. Kolom (1) :Sudah jelas.

10. Kolom (2) : Diisi dengan

jumlah anak usia 7-12 tahun yang

ada di Desa / Kelurahan tempat

sekolah ini berada.


jumlah anak usia 7-12 tahun yang

akan diterima sesuai dengan

fasilitas yang ada.


jumlah kelas.


jumlah ruang belajar.


angka 1 (satu) apabila sekolah

ini belum mempunyai kepala

51

sekolah. Apabila sekolah ini

sudah mempunyai kepala sekolah,

supaya kolom (6) ini diberi

tanda (-).


jumlah guru kelas yang

dibutuhkan.


jumlah guru agama yang

dibutuhkan.


jumlah guru olahraga dan

kesehatan (Orkes) yang

dibutuhkan.


hasil penjumlahan dari kolom (7)

+ (8) + (9).


tenaga 1 (satu) apabila sekolah

ini belum mempunyai.


keterangan bila diperlukan.


NAMA SEKOLAH : .…………………………STATUS SEKOLAH : …………………………..ALAMAT SEKOLAH : …………………………..DESA / KELURAHAN : …………………………..KECAMATAN : …………………………..

Format : PEG - 2

52

KAB / KODYA DATI II: …………………………..PROPINSI DATI I : …………………………..

USULAN PENGADAAN PEGAWAI / GURUTAHUN AJARAN : 19 .. / 19..

No.

Jenis Komponen Keadaan Sekarang

Kebutuhan

Tambahan Keterangan

(1)

(2) (3) (4) (5) (6)

I

II

Data penunjanga. Jumlah muridb. Jumlah kelas /rombongan belajarData kepegawaian / gurua. Kepala Sekolahb. Guru Kelasc. Guru Agamad. Guru Or. Kese. Penjaga Sekolah

…………anak…………kelas

……………..……………..……………..……………..……………..

………….………….………….………….………….

…………………………………………………………………

…………………..19…

Kepala Sekolah

Nama Terang NIP:…………………

53

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PEG – 2

1. Nomor Statistik Sekolah : Isilah dengan kode nomor

statistik sekolah (NSS) ke dalam

kotak-kotak yang telah

disediakan.

2. Nama Sekolah :Isilah dengan nama sekolah ini.

3. Status Sekolah :Isilah dengan status sekolah ini;

Negeri Subsidi / Swasta.

4. A l a m a t :Isilah dengan nama desa /

kelurahan (Pemerintah dibawah

kecamatan).

5. Desa / Kelurahan :Isilah dengan nama desa /

kelurahan (Pemerintah di bawah

kecamatan).

6. Kecamatan :Isilah dengan nama kecamatan.

7. Kab. / Kodya DATI II :Isilah dengan nama kabupaten /

kota madya.

8. Propinsi DATI I :Isilah dengan nama propinsi.

9. Kolom (1) :Cukup jelas.

10. Kolom (2) : Cukup jelas.

11. Kolom (3) : Cukup jelas.

12. Kolom (4) : Untuk komponen Ia

dan Ib tidak perlu diisi.

Untuk komponen IIa sampai IIe

isikan hasil perhitungan yang

diperoleh dengan menggunakan data

penunjang dan rumus yang telah

disepakati.

13. Kolom (5) : Untuk komponen Ia

dan Ib tidak perlu diisi.

Untuk komponen IIa sampai dengan

IIe, diisi dengan hasil

pengurangan kolom (4), dikurangi

kolom (3).

54

14. Kolom (6) : Kolom keterangan ini

diisi dengan penjelasan / rumus

yang dipakai dalam perhitungan

kebutuhan pegawai / guru (kolom

(4), untuk masing-masing komponen

IIa sampai dengan IIe.

Format PEG.2 ini diisi sebanyak 3 (tiga) rangkap, pada

setiap awal tahun ajaran. Format isian yang asli dikirimkan

kepada Ka. Dinas P dan K Kecamatan. Satu rangkap dikirimkan

kepada Ka. Kandep P dan K Kecamatan, sedang sisanya satu

rangkap sebagai arsip di sekolah.

55

`



USUL PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPILMENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KepadaNomor : Yth. Dinas P dan K KecamatanLampiran : ………………………Hal : Usul pengangkatan calon di

Pegawai negeri sipil a.n. ……………………… Sdr ………….,menjadi Pegawai negeri sipil.

Dengan hormat,Bersama ini kami mengusulkan pengangkatan

Calin Pegawai Negeri Sipil :N a m a : ……………………...........N I P :

…………………................Tempat dan tanggal lahir : ……………………………Golongan / ruang : ……………………………

Menjadi pegawai negeri sipil, dengan pertimbanganyang bersangkutan telah menjalankan tugasnyasebagai calon pegawai negeri sipil selama ………(………………….) tahun dan telah memenuhi syarat-syaratuntuk pengangkatan yang diperlukan sebagai pegawainegeri sipil.

Sebagai bahan pertimbangan bersama inidilampirkan:1. Daftar Riwayat Hidup.2. Salinan sah surat keputusan pengangkatan sebagai

calon pegawai negeri sipil.3. Surat keterangan kesehatan dari Tim Penguji

Kesehatan.4. Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan dalam tahun terakhir.

Format : PEG.3a

56

Demikian untuk menjadi maklum.

……………,…………….19…..

Kepala Sekolah,

Nama Terang,NIP : …………….

*) Coret yang tidak perlu.

Lampiran 1

SURAT EDARAN KEPALA BADANADMINSTRASI KEPEGAWAIAN NEGARANOMOR : 05 / SE / 1976 TANGGAL: 8 Maret 1976.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. N A M A: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TEMPAT / TGL LAHIR : . . . . . .. . . . . . . . . . . .III. JENIS KELAMIN : . . . . . .. . . . . . . . . . . .IV. KAWIN / BELUM KAWIN / JANDA / DUDA : . . . . . .. . . . . . . . . . . .V. A G A M A

: . . . . . . . . . . . . . . . . . .VI. A L A M A T : . . . . . .. . . . . . . . . . . .

VII. PENDIDIKAN

NO.

Pendidikan /

Kursus.

TahunLulus

Tempat Ijazah / STTB KeteranganNomor Tanggal

(1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Format PEG.3b

57

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan

sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat

keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut di muka

pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang

diambil oleh Pemerintah.

…………….,……………19..

Pembuat,

*) Coret yang tidak perluNama Terang NIP : ………………..

58

RIWAYAT PEKERJAAN

No Pengalaman Pekerjaan Mulai danSampai

Golongan /ruang gaji

Gaji Pokok Surat Keputusan / Bukti PengalamanPejabat Nomor Tanggal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

……………………..19..Mengetahui,

A.n. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TKT.I…………………………….. Pembuat,Kepala Bagian Kepegawaian,

Nama Terang Nama TerangNIP ………… NIP : ………….

59



USUL KENAIKAN GAJI

Nomor : KepadaLampiran : Yth. Dinas P dan K KecamatanHal : Usul kenaikan gaji ….*) …………………

Sdr ……………. Di___________________

Dengan hormat,Bersama ini kami mengajukan usul kenaikan gaji

………………..*)N a m a : ………………………….N I P : ………………………….No. KARPEG : ………………………….Tempat dan tanggal lahir : ………………………….Jabatan : ………………………….Pangkat dan Golongan ruang; ………………………….

Dengan pertimbangan yang bersangkutan telahmenjalankan tugasnya dalam pangkatnya terakhirselama ……………(…………….) tahun dan telah memenuhisyarat-syarat untuk untuk kenaikan gaji …………*) yangdiperlukan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama inidilampirkan:

1. Salinan sah surat keputusan pengangkatanterakhir.

2. Salinan sah Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan.


………………..19...

Format PEG. 4

61

*) Sebutkan kenaikan gaji berkalaKepala Sekolah,Atau kenaikan gaji istimewa.

**) Coret yang tidak perlu NamaTerang

NIP : ………….



USUL KENAIKAN GAJI

Nomor : KepadaLampiran : Yth. Dinas P dan KKecamatanHal ;Usul kenaikan pangkat ……………………….

Sdr…………………... didari…………………. ______________menjadi……………...

Dengan hormat,Bersama ini kami mengajukan usul kenaikan gaji

…………………….*)N a m a : ………………………………........N I P : ………………………………........No. KARPEG : ……………………………………Tempat dan tanggal lahir : ……………………………………Jabatan : ……………………………………

Format PEG. 5

62

Pangkat dan Golongan ruang: ……………………………………

Untuk dinaikkan pangkatnya dalam pangkat dangolongan ruang ... dengan pertimbangan yangbersangkutan pangkatnya terakhir selama ...........(………………..) tahun dan telah memenuhi syarat-syaratuntuk kenaikan pangkat yang diperlukan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama inidilampirkan:1. Daftar Riwayat Hidup.2. Salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat

terakhir.3. Salinan san Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan.4. Salinan Ijasah / STTB.


………………………..19..

*) Sebutkan jenis kenaikan pangkat. KepalaSekolah,**) Coret yang tidak perlu

Nama Terang________NIP : …………………


Lampiran II Surat Edaran Kepala BAKN

Nomor : 02 / SE / 1980

Tanggal : 11 Pebruari 1980

NAMA SEKOLAH : .…………………………STATUS SEKOLAH : …………………………..ALAMAT SEKOLAH : …………………………..DESA / KELURAHAN : …………………………..

Format PEG.6

63

KECAMATAN : …………………………..KAB / KODYA DATI II: …………………………..PROPINSI DATI I : …………………………..

R A H A S I ADAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN ( DP. 3 ) PEGAWAI

NEGERI SIPIL

Departemen/Lembaga / Daerah Jangka waktu penilaianTingkat ………………….. Bulan ……………..s/d ……….19..

1. YANG DINILAIa. N a m ab. N I Pc. Pangkat, golongan ruangd. Jabatan / Pekerjaane. Unit Organisasi

2. PEJABAT PENILAIa. N a m ab. N I Pc. Pangkat, golongan ruangd. Jabatan / Pekerjaane. Unit Organisasi

3. ATASAN PEJABAT PENILAIa. N a m ab. N I Pc. Pangkat, golongan ruangd. Jabatan /Pekerjaane. Unit Organisasi


64

4. P E N I L A I A NUNSUR YANG DINILAI NILAI KETERANGAN

ANGKA SEBUTANa. Kesetianb. Prestasi Kerjac. Tanggung Jawabd. Ketaatane. Kejujuranf. Prakasag. Kerjasamah. Kepemimpinani. JUMLAHj. NILAI RATA-RATA

5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPILYANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal ……………………..

R A H A S I A

65

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal …………………………..

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal ……………………......

8. LAIN-LAIN

9. DIBUAT TANGGAL …………….

PEJABAT PENILAI

Nama Terang ( ……………………….) NIP :

66

10. DITERIMA TANGGAL ………… PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Nama Terang ( ………………………. ) NIP :

11. DITERIMA TANGGAL ………

ATASAN PEJABAT PENILAI

Nama Terang ( ……………………….) NIP :

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PEG. 7

N0 L A J U R U R A I A NANGKA HURUF

(1)

(2) (3) (4)

123

4

5

6

111

1

1

2

abc

d

e

a s/de

Cukup JelasCukup jelasTulislah pangkat / golongan ruangterakhir yang bersangkutanTulislah nama jabatan atau pekerjaandari pegawai negeri sipil yang dinilai.Tulislah Unit Organisasi tempat Saudarabekerja serendah-rendahnya :1) Untuk Pusat : Biro, Direktorat dan

Unit lainnya yang setingkat denganitu. Umpamanya Urusan C/1/2 SubBagian IV / C/1.Bagian IV c Biro Tata UsahaKepegawaian.

2) Untuk Daerah : Dinas dan Unit lainnyayang setingkat dengan itu, umpamanyaSeksi A Sub. Bagian II Dinas Agraria.

Untuk pengisian lajur-lajur Pejabat

67

7

8

9

10

11

12

13

1415

16

3

4

4

4

5

6

7

89

10

a s/de

a s/dh

i

j

-

-

-

--

Penilai agar memperhatikan pengisianlajur-lajur angka 1 huruf a s/d etersebut di atas.Untuk pengisian lajur-lajur AtasanPejabat Penilai agar memperhatikanpengisian lajur-lajur angka huruf a s/de tersebut di atas.Tulislah nilai, angka dan sebutan padamasing-masing unsur yang dinilai denganketentuan sebagai berikut:No. N I L A I

SEBUTANANGKA

12345

Amat baik91 s/d 100Baik76 s/d 90Cukup61 s/d 75Sedang51 s/d 60Kurang50 s/d ke bawah

Penilai unsure kepemimpinan sebagaimanatersebut dalam lajur angka 4 huruf hhanya dikenakan bagi pegawai negerisipil yang berpangkat Pengatur MudaGol. Ruang II / a ke atas yang memangkusuatu jabatan.Tulislah jumlah nilai angka dari semuaunsure yang dinilai, yaitu jumlah nilaidari unsure kepemimpinan. Dalam lajur 1perlu mengisi nilai sebutan.Tulislah nilai rata-rata yaitu jumlahnilai angka dibagi jumlah unsure yangdinilai, umpamanya yang dinilai adalahseorang Pimpinan dengan jumlah nilaiangka = 640, maka untuk mendapatkannilai rata-rata yang bersangkutan = 80,nilai adalah Pegawai Negeri Sipil yangbukan pimpinan maka jumlah nilai hanyadi bagi 7 unsur yang dinilai.Apabila ada keberatan dari PegawaiNegeri Sipil yang dinilai atas sebagianatau seluruhnya nilai yang terdapatdalam daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan menulis keberatannyadengan alasan-alasan pada lajur ini,tulislah tanggal keberatan itu dibuat

68

17 11-

-

pada tempat yang telah tersedia. Apabila tidak ada keberatan maka lajur inidengan sendirinya tidak perlu diisi. Apabila ada keberatan dari pegawaiNegeri Sipil yang dinilai, maka PejabatPenilai menuliskan tanggapan-tanggapanatas keberatan tersebut, tulislahtanggal bulan, dan tahun dibuattanggapan tersebut.Apabila ada keberatan dari PegawaiNegeri Sipil yang dinilai maka AtasanPejabat Penilai mengukuhkan nilai yangsudah dibuat oleh Pejabat Penilai ataumengubahnya apabila mempunyai alas an-alasan yang kuat.Tulislah tempat dibuat keputusan AtasanPejabat Penilai atas keberatantersebut.Tulislah keterangan-keterangan lainapabila perlu.Tulislah tanggal, bulan dan tahunpembuatan Daftar Nilai PelaksanaanPekerjaan oleh Pejabat Penilai,kemudian bubuhkan tanda tangan, namadan NIP Pejabat Penilai.Tulislah tanggal, bulan dan tahunpenerimaan Daftar Penilai PelaksanaanPerkerjaan oleh Pegawai Negeri Sipilyang dinilai, kemudian dibubuhkantandatangan, nama dan NIP dari PegawaiNegeri Sipil yang dinilai.Tulislah tanggal, bulan dan tahunpenerimaan Daftar Penilai PelaksanaanPekerjaan oleh Atasan Pejabat Penilaikemudian dibubuhkan tanda tangan, namadan NIP atasan Pejabat Penilai.

69


NAMA SEKOLAH : .…………………………STATUS SEKOLAH : …………………………..

ALAMAT SEKOLAH : …………………………..DESA / KELURAHAN : …………………………..KECAMATAN : …………………………..KAB / KODYA DATI II: …………………………..PROPINSI DATI I : …………………………..

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPILTAHUN AJARAN : 19 . . / 19 . .

NoUrut

Nama NIPPangkat Jabatan Masa kerja Latihan

JabatanPendidikanTertinggi Tingk

at Ijazah

UmurTanggal

bulanTahun

)

Catatan

mutasi

Kepega-

waian

Keterangan Golong

anruang

Terhitung

mulaitangga

l

NamaTerhitungmulaitangga

l

Tahun

Bulan

NamaBulandantahun

Jumlah

NamaLulus

Tahun

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Format PEG. 8

71

*) Coret yang tidak perlu ……………………19 . .Kepala Sekolah,

Nama Terang_______NIP :

72

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PEG.8

NO NOMOR LAJUR U R A I A N

(1) (2) (3)12

345

678

9

10

11

12

13

1415

16

17

12

345

67

8 dan 9

10

11

12

13

14

1516

17

18

Cukup jelas.Tulislah nama sebagaimana tercamtum dalam surat keputusan pengangkatan.Cukup jelas.Cukup jelasTulislah tanggal, bulan dan tahun pengangkatan dalam pangkat yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.Culup jelas.Perhatikan uaraian lajur 5.Tulislah masa kerja golongan Pegawai NegeriSipil yang bersangkutan (masa kerja yangdapat diperhitungkan untuk penetapan gaji)pada waktu pembuatan Daftar UrutKepangkatan.Tulislah nama latihan jabatan yang diikutioleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.Tulislah bulan dan tahun selesainya / lulusPegawai Negeri Sipil yang bersangkutan darilatihan jabatan tersebut.Kalau lulus tulislah “lulus” dan kalau tidaklulus tulislah “tidak lulus” dalam kurang.Tulislah jumlah jam pelajaran dari latihanjabatan Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan.Tulislah nama pendidikan yang tertinggi yangditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan umpamanya SD, SLTP, SLTA,fakultas Hukum dan sebagaimana.Tulislah tahun lulus Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dari pendidikan tersebut.Tulislah tingkat Ijazah / Akte Diploma /STTB yang diperoleh.Tulislah tanggal, bulan dan tahun lahirPegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.Apabila tidak diketahui tanggal lahir cukupdituliskan bulan dan tahun, apabila tanggaldan bulan tidak di ketahui cukup ditulistahun lahir saja.Tulislah mutasi kepegawaian yang terjadiantara ditetapkannya DUK dan pembuatan DUKberikutnya.Tulislah hal-hal yang dianggap perlu.

73



Tahun . . . . . . . BUKU CUTI PEGAWAI /GURU

No.

Nama Pegawai/ Guru

Cuti yang telahdiambil dalamtahun kalenderyang lampau

Cuti yang diambil tahun Keteran

gan

Jenis

cuti

Daritgl ….s/d tgl….

Berapa

hari

Jenis

Cuti

DariTgl…s/dtgl…

Berapa

hari

(1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Format PEG.9

74

*) Coret yang tidak perlu …………………. 19 . .

Kepala Sekolah,

Nama Terang______NIP : ………….

SURAT PERMINTAAN BERHENTI DARI CALON PEGAWAI NEGERISIPIL / PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN HAK PENSIUN

………………………. 19 . .

KepadaYth. Menteri / Gubernur

KDH TK.I …………………..

Di…………………

1. Yang bertanda tangan di bawah ini saya:a. N a m a : …………………………………..b. NIP : …………………………………..c. No. Seri KARPEG : …………………………………..d. Pangkat dan golongan ruang : …………………………………..e. Unit organisasi : …………………………………..

Format PEG.10

75

f. Alamat rumah sekarang : ………………………………….g. Alamat rumah sesudah pensiun : ………………………………….Dengan ini mengajukan permintaan berhenti dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun*) terhitung mulai akhir bulan ……….*) karena …………………*).

2. Sebagai bahan administrasi bersama ini saya lampirkan:a. Daftar susunan keluarga.b. Surat Permintaan Pembiyaan Pensiun Pertama (SP4).c. Salinan sah dari surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir.d. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru.

3. Dengan ini saya nyatakan bahwa saya akan menjalankan bebas tugas mulai bulan ………../ tidak akan menjalankan bebas tugas *).

4. Demikian surat permintaan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,*1) Coret yang tidak perlu.*2) Hanya dibuat apabila Pegawai Negeri Sipil

Yang bersangkutan akan berhenti dengan Nama Terang______Hormat dengan hak pensiun. NIP :

*3) Tulislah bulan dan tahun Pegawai NegeriYang bersangkutan mencapai batas usia Pensiun.

*4) Tulislah alas an permintaan berhenti, Umpamanya telah memenuhi syarat-syaratPensiun.

SURAT PERMINTAAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Format PEG. 11a

76

………………, ……………19 ..

KepadaYth. Menteri / Gubernur

KDH TK.I……………………..

di……………………….

1. Yang bertanda tangan di bawah ini saya:a. N a m a : …………………………………..b. NIP : …………………………………..c. No. Seri KARPEG : …………………………………..d. Pangkat dan golongan ruang : …………………………………..e. Unit organisasi : …………………………………..f. Alamat rumah sekarang : ………………………………….g. Alamat rumah sesudah pensiun : ………………………………….Dengan ini mengajukan permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai akhir bulan ………… karena …………………*1).

2. Sebagai bahan administrasi bersama ini saya lampirkan:a. Daftar susunan keluarga.b. Daftar riwayat pekerjaan.c. Surat Permintaan Pembiyaan Pensiun Pertama (SP4).d. Salinan sah dari surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir.e. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru.

3. Dengan ini saya nyatakan bahwa saya akan menjalankan bebas tugas mulai awal bulan ………../ tidak akan menjalankan tugas *2).

4. Demikian surat permintaan ini saya buat untuk dapat dirgunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,*1) Tulislah alas an permintaan berhenti dengan,

hormat,umpamanya karena mencapai batasusia pensiun. Nama Terang_____

2*) Coret yang tidak perlu. NIP :

77


DAFTAR SUSUNAN KELUARGA

Susunan KeluargaNo

UrutNama *1) Hubungan

keluargaTanggallahir

Pekerjaan /

Sekolah*2)

TanggalPerkawinan

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mengesahkan Pegawai Negeri Sipil yangCamat, …………………… bersangkutan,

Nama Terang_______ Nama Terang_______NIP : NIP :

*1) Tulislah nama isteri / suami / anak kandung / anak tiri / anak angkat, yang masih menjadi tanggungan dalam daftar gaji.

Format PEG. 11b

78

*2) Tulislah pekerjaan isteri / suami atau nama tingkat sekolah anak.

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN PENSIUN PERTAMA (SP4)

……………..,………..19 ..

KepadaPerihal : Permintaan pembayaran Yth. Kepala Kantor Perbendaharan Negara

Pensiun pertama di ……………………Melalui Departemen ……….………………………………

Dengan hormat,Sehubungan dengan surat keputusan Menteri / Gubernur

KDII Tk.I*) …………. Nomor …………….. tanggal ……………….. *2)tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil dengan ini saya mengajukan permintaan agar pensiunsaya dapat dibayarkan mulai bulan ………………… dan dapat diterima pada Kantor Kas Negara / Kantor Pos / Sentral GiroPos / Bank Pemerintah *) di ……………………..*3).

Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Format PEG.11c

79

Tanda tangan : ……………..N a m a : ……………..NIP : ……………..Alamat : ……………..

*1) Coret yang tidak perlu*2) Diisi oleh Instansi yang bersangkutan.*3) Diisi oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan.

PERMINTAAN PEMBAYARAN PENSIUN JANDA / DUDA PERTAMA

……………, ………….19. ..Kepada

Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara

Di ………………………Melalui Departemen …...………………………….

Dengan hormat,

Format PEG.12

80

Sehubungan dengan surat keputusan Menteri / GubernurKDH Tk. 1*) …………... … Nomor …………….. tanggal ………… tentangpemberian pensiun janda / duda atas nama saya :N a m a ` : ………………………*2)Janda / duda dari almarhum / almarhumah : ………………………*3)Waktu hidupnya : ………………………*4)Di : ………………………*5)Dengan ini saya mengajukan permohonan agar pensiun janda /duda saya dapat dibayarkan mulai bulan ……………………… dan dapatditerima pada kantor Kas Negara / Kantor Pos / Sentral GiroPos / Bank Pemerintah *) di ……………………..( rekening Nomor……………… ).

Atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,Tanda tangan :

………..N a m a : ………...Alamat :

………... ………...

*1) Coret yang tidak perlu.*2) Tulislah nama janda / duda yang berhak

Menerima pensiun janda / duda.*3) Tulislah nama pegawai / guru dari janda /

Duda tersebut angka*) (pemohon).*4) Tulislah pekerjaan dan nama SD di mana

Almarhum / almarhumah dimaksud *).*5) Tulislah alamat SD dimaksud *).

81

SURAT PERMINTAAN PENSIUN JANDA / DUDA BAGI ANAK-ANAK

………………, ………… 19 ..Kepada

Yth. Menteri / Gubernur KDH Tk. 1

……………………..di

……………..

Dengan hormat,1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. N a m a : ………………………….b. Alamat rumah sekarang : ………………………….c. Alamat rumah sesudah pensiun : ………………………….d. Anak tertua dari almarhum / almarhumah *1) yang semasa

hidupnya (1) N a m a : ………………………….(2) NIP : ………………………….(3) Nomor Seri KARPEG : ………………………….(4) Pangkat dan golongan ruang: ………………………….(5) Unit Organisasi : ………………………….(6) Meninggal dunia / tewas

Pada tanggal : ………………………….

Dengan ini mengajukan permintaan agar kepada saya danadik saya *) diberikan pensiun janda / duda / bagianpensiun janda / duda *1) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sebagaimana bahan administrasi bersama ini sayalampirkan:a. Salinan sah surat nikah;b. Surat keterangan kematian yang sah;c. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru;d. Surat Permintaan Pembayaran Pensium Pertama (SP4);e. Salinan sah dari surat keputusan yang menetapkan

pangkat dan gaji pokok terakhir *3);f. Salinan / foto copy yang sah dari KARPEG *4).g. Asli dari surat keputusan pensiun almarhum /

almarhumah;h. Surat keterangan tentang anak-anak yang diberikan oleh

Pamong praja.

3. Dengan ini saya menyatakan bahwa bertanggung jawabsepenuhnya atas kebenaran dari keterangan-keterangan diatas.

Format PEG.13

82

Hormat saya,

Nama Terang_______

*1) Coret yang tidak perlu.*2) Dalam hal almarhum / almarhumah yang bersangkutan

tewas, dilengkapi tentang kematiannya yang dibuat olehyang berwajib.

*3) Tidak perlu dilampirkan apabila yang meninggal duniaitu seorang penerima pensiun.

*4) Hanya dilampirkan apabila yang meninggal dunia ituseorang penerima pensium.

PERMINTAAN PENSIUMJANDA / DUDA BAGI ANAK-ANAKYANG DIAJUKAN WALI ………………, …………19 . .

Kepada Yth. Menteri / Gubernur

KDH Tk.I……………………….di

_______________

Dengan hormat,1. Yang bertandatangan di bawah ini :

a. N a m a : ……………………………………b. Alamat rumah : ……………………………………c. Wali dari anak-anak almarhum / almarhumah *) yang semasa

hidupnya:(1) N a m a : ……………………………………(2) N I P : ……………………………………(3) Nomor Seri KARPEG : ……………………………………(4) Pangkat dan golongan ruang: ……………………………………(5) Unit Organisasi : ……………………………………(6) Meninggal dunia / tewas *): pada tanggal ……………………..

Dengan ini mengajukan permintaan agar kepada anak-anakalmarhum / almarhumah diberikan pensiun janda / duda *)menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sebagia bahan administrasi bersama ini saya lampirkan:

Format PEG.14

83

a. Salinan sah surat nikah;b. Surat keterangan kematian yang sah *2);c. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru;d. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4);e. Salinan sah dari surat keputusan yang menetapkan pangkat dangaji pokok terakhir *3);f. Salinan / foto copy yang sah dari KARPEG *);g. Asli dari surat keputusan pensiun almarhum / almarhumah *4);h. Surat keterangan tentang anak-anak yang diberikan olehPamong praja.

3. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bertanggung jawabsepenuhnya atas kebenaran dari keterangan-keterangan di atas.

Hormat saya,

Nama Terang

*1) Coret yang tidak perlu.*2) Dalam hal almarhum / almarhumah yang bersangkutan

tewas, dilengkapi tentang kematiannya yang dibuat oleh yangberwajib.

*3) Tidak perlu dilampirkan apabila yang meninggal duniaitu seorang penerima pensiun.

*4) Hanya dilampirkan apabila yang meninggal dunia ituseorang penerima pensium.

SURAT PENGADUAN PERMOHONAN PENSIUNBEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL / PERMOHONAN

PEMBAYARAN PENSIUN

……………, …………19 ..Kepada

Yth. Bapak Kepala Badan Administrasi

Kepegawaian Negaradi

Format PEG.15

84

J A K A R T A

Yang bertandatangan di bawah ini :a. N a m a : …………………………………..b. N I P : …………………………………..c. Nomor Seri KARPEG : …………………………………..d. Pangkat dan golongan ruang: …………………………………..e. Unit Organisasi dan Instansi

tempat bekerja : …………………………………..f. Alamat rumah sekarang : …………………………………..telah mengajukan permintaan berhenti dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal……………………….. dari segala syarat-syarat administrasi pensiumsebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bersama Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara dan Direktur Jenderal AnggaranNomor 10 / SE /1980 dan No. SE. 1.16 / DJA / 1.03 / 80 (No SE /48 / 80) tanggal 24 Maret 1980 telah saya penuhi persyaratannya.Tetapi hingga saat ini ( ………………….. bulan / tahun) belum juga adapenyelesaiannya di Instansi ………………… disebabkan karena………………………......................selanjutnya walaupun SuratKeputusan Pensiun telah diterima tetapi belum dapat dibayarkanoleh KPN di ………………………….disebabkan karena ………………………………………………………

Demikianlah surat pengaduan ini saya buat kepada BapakKepala Badan Administrasi Negara agar mendapat bantuanpenyelesaiannya.

Hormat saya,

Nama Terang

Tembusan Yth:1. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.3. Pertinggal

85

SURAT PENGADUAN UNTUKPENSIUN JANDA / DUDA

……………, …………19 ..Kepada

Yth. Bapak Kepala Badan Administrasi

Kepegawaian Negaradi

J A K A R T A

Yang bertandatangan di bawah ini :1. N a m a : …………………………………..2. Janda / duda dari almarhum / almarhumah : …………………………………..3. Data Kepegawaian dari Suami / Isteri saya adalah sebagai berikut:

a. N I P : …………………………………..b. Nomor Seri KARPEG : …………………………………..c. Pangkat dan golongan ruang : …………………………………..d. Unit Organisasi dan Instansi

tempat bekerja : …………………………………..e. Alamat rumah sekarang : …………………………………..f. Nomor surat keputusan Pensiun

Suami / Isteri : …………………………………..

telah mengajukan permintaan pensiun janda / duda terhitung mulaitanggal ……………………….. dari segala syarat-syarat administrasipensiun sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bersama KepalaBadan Administrasi Kepegawaian Negara dan Direktur JenderalAnggaran Nomor 10 / SE /1980 dan No. SE. 1.16 / DJA / 1.03 / 80(No SE / 48 / 80) tanggal 24 Maret 1980 telah saya penuhipersyaratannya. Tetapi hingga saat ini ( ………………….. bulan / tahun)belum juga ada penyelesaiannya di Instansi ………………… disebabkankarena……………………….........................................................................................

Demikianlah surat pengaduan ini saya buat kepada BapakKepala Badan Administrasi Negara agar mendapat bantuanpenyelesaiannya.

Hormat saya,

Nama Terang

Format PEG.16

86

Termbusan Yth:1. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.3. Pertinggal

87




DAFTAR HADIR / TIDAK HADIR PEGAWAI / GURUBulan : ………………….Tahun Ajaran : 19 . . / 19 . .

NoUrut

NamaPegawai /

GuruNIP

T A N G G A L Keterangan1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

011

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

H S I A

JUMLAH

CATATAN X) 1) Kolom tanggal diisi dengan paraf pegawai / guru ybs. Untuk kehadirannya.…………………, ………………19..2) Apabila pegawai / guru tidak hadir Kepala Sekolah membubuhkan tanda S, I, atau

Kepala SD,

Format PEG.17a

88

A pada kolom tanggal.3) Pada kolom jumlah dicatatkan kehadirannya guru ybs. Oleh Kepala Sekolah Nama

TerangH = Hadir NIP :S = SakitI = IzinA = Alpa


89



DAFTAR RANGKUMAN TIDAK HADIR PEGAWAI / GURUBULAN : ……………….TAHUN AJARAN : 19 . . / 19 . . ……

No.Urut

NamaPegawai/ Guru

NIPPangkat dangolongan

Ruang

Gurukelas

Sebab jetidakhadiranKeteranganSakit Ijin Alpa Jml

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

JUMLAH

*) Coret yang tidak perlu …………….., …………. 19 . .

Kepala Sekolah,

Nama TerangNIP :

Format PEG.17b

90



DAFTAR RANGKUMAN TIDAK HADIR PEGAWAI / GURUTRIWULAN : I / II / III / IV *)

TAHUN AJARAN : 19 . . / 19 . .

No.Urut

NamaPegawai/ Guru

Pangkatdan

golonganRuang

Gurukelas

Sebab jetidakhadiranKeterang

anSakit Ijin Alpa Jml

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

JUMLAH


Kepala Sekolah,

Format PEG 17c

91

Nama TerangNIP :

92




DATA KEPEGAWAIAN TAHUN : 19 . . .

No.Nama

Pegawai /guru dan

NIP

L/PKawin

/tidakkawin

Tanggungan

keluarga

GuruKelas

Tempatdantgl

lahir

Ijazahtertinggidanth.

Ijazah

Pangkat danGolongan

Ruang

Jabatan

Masa kerja per 1Oktober

Mulaibekerja disekolah ini

Keterangan

Gol SeluruhTahun

Bulan

Tahun Bulan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(13) (14) (15) (16)

Fornat PEG.18

93


Kepala Sekolah,

Nama TerangNIP :


NAMA SEKOLAH : .…………………………STATUS SEKOLAH : …………………………..ALAMAT SEKOLAH : …………………………..DESA / KELURAHAN : …………………………..KECAMATAN : …………………………..KAB / KODYA DATI II : …………………………..PROPINSI DATI I : …………………………..

KARTU PRIBADI PEGAWAI / GURUDAFTAR URUT KEPANGKATAN No. …………….

I. KETERANGAN DIRI PEGAWAI:1. Nama lengkap : ………………………………………2. Tempat dan tanggal lahir : ………………………………………3. Alamat : ………………………………………4. Jenis Kelamin : ………………………………………

Format PEG.19

94

5. A g a m a : ………………………………………6. Golongan darah : ………………………………………7. Jabatan : ………………………………………8. Pangkat dan golongan ruang : ………………………………………9. Status mengajar : ………………………………………10. Status Perkawinan : ………………………………………

II. NOMOR PETUNJUK PEGAWAI1. N I P : ………………………………………2. No. Kartu Pegawai : ………………………………………3. No. Kartu TASPEN : ………………………………………4. No. Kartu ASKES : ………………………………………

*) Coret yang tidak perlu

III. KETERANGAN KELUARGAa. Suami / Isteri

Suami / Isteri*)ke

N a m a Tempat dan tanggallahir

Tempat dan tanggalkawin

Pekerjaan Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)Ke – 1Ke – 2Ke – 3Ke - 4

b. Anak (yang masih menjadi tanggungan)

95

No.

N a m a L / P Status Anak(AK / AA / AT 1)

Tempat danTanggal lahir

Sekolah / tidaksekolah

Keterangan

(1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

12345678910

Catatan *) Coret yang tidak perlu. 1) AK = Anak Kandung; AA = Anak Angkat; AT = Anak Tiri

IV. RIWAYAT PENDIDIKAN / KURSUSa. Pendidikan b. Kursus / Latihan Jabatan

No. Sekolah Berijazah /

Nomor danTahun

Tidakbeijazah

96

STTBYa /Tidak

Ijazah /STTB

sampaitingkatberapa

(1) (2) (3) (4) (5)No. Sekolah Berija

zah /STTBYa /Tidak

Nomor danTahun

Ijazah /STTB

Tidakbeijazahsampaitingkatberapa

(1) (2) (3) (4) (5)

97

V. PENATARAN YANG PERNAH DIIKUTI VI. KEGIATAN ORGANISASI / KEMASYARAKATAN

No Nama Penataran

Diselenggarakan

LamaPenataran

Oleh Tahun(1)

(2) (3) (4) (5)

12345678910

No.

NamaOrganisasiKegiatan

Kemasyarakatan

JabatanDari tahuns/d tahun

(1

)

(2) (3) (4)

12345678910

98

VII. TANDA JASA / PENGHARGAANNo Nama Penghargaan Tingkat Nama Negara /

Instansi yangmemberi

Nomor Tahun

(1) (2) (3) (4) (5) (6)12345

VIII. KEGEMARAN / HOBBY

1. ………………………………

2. ………………………………

3. ………………………………

4 ………………………………

5. ………………………………

6. ………………………………

7. ………………………………

IX. PEMINDAHAN

No Pindah ke Tnggal bulantahun

JabatanBaru

TandatanganKepalaSekolahNomor

StatistikSekolah (NSS)

Alamat

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

100

X. RIWAYAT PEKERJAAN

NoUraian

Perubahan-perubahanPangkat,

Jabatan, dsb

Golongan

Ruanggaji

Gaji pokok

Surat Keputusan Terhitung

Mulaitgl

Masa KerjaTempatTugas

KeteranganGolongan Seluruhnya

Tahun Bulan Tahun Bulan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

…………………., ……………… 19 . .

Kepala Sekolah,

Nama TerangNIP :

102

PETUNJUK PENGISIAN KARTU PRIBADI PEGAWAI / GURU

A. Petunjuk Umum

1. Kegunaan

a. Keterangan diri pegawai

b. Nomor petunjuk pegawai

c. Keterangan keluarga

d. Riwayat pendidikan / kursus

e. Penataran yang pernah diikuti.

f. Kegiatan di organisasi / kemasyarakatan.

g. Tanda penghargaan.

h. Kegemaran / hobby

i. Pemindaan.

J Riwayat pekerjaan.

2. Yang dimaksud dengan pegawai di sini adalah pegawai negeri pada

SD negeri dan swasta yang menjabat:

a. Kepala Sekolah

b. Guru yang mengajar di sekolah

c. Penjaga sekolah

3. Kartu pribadi pegawai diisi oleh kepala sekolah rangkap empat

untuk:

a. Sekolah

b. Yang bersangkutan

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.

d. KANDEP Pendidikan dan kebudayaan Kecamatan.

4. Kartu pribadi pegawai untuk sekolah disimpan oleh Kepala Sekolah

di dalam map atau kotak khusus untuk kartu pegawai.

5. Kartu pegawai diisi dengan data kepegawaian yang sebenarnya.

6. Kartu pegawai ditulis huruf cetak / balok dengan tinta hitam.

7. Kalau pegawai pindah tempat bertugas, kepala sekolah mengisi

format pemindahan kepegawaian 12 dan membubuhi tandatangan pada

kolom yang telah disediakan baik pada kartu pribadi pegawai

untuk sekolah atau maupun kartu pribadi pegawai untuk sekolah

atau maupun kartu pribadi pegawai untuk pegawai yang

104

bersangkutan yang akan diserahkan kepala sekolah tempat ia

bertugas.

a. Sekolah yang ditinggalkan.

b. Sekolah yang baru.

c. Dinas P dan K Kecamatan

d. KANDEP P dan K Kecamatan.

8. Pemilik kartu yang bersangkutan menempelkan pas foto dengan

ukuran 3 x 4 cm pada kolom yang telah disediakan untuk itu.

B. Petunjuk Khusus

I. Keterangan diri pegawai

1. Nama lengkap : Diisi dengan nama lengkap (jangan

disingkat).

2. Tempat dan tgl lahir : Cantumkan pula gelar kesarjanaan

jika dimiliki.

3. A l a m at : Diisi dengan nama jalan dan nomor.

4. Jenis kelamin : Diisi dengan jenis kelamin.

5. Agama : Diisi dengan agamanya.

6. Golongan darah : Diisi dengan golongan darah.

7. Jabatan : Diisi dengan : Kepala Sekolah, guru

kelas atau penjaga sekolah

8. Status mengajar : Diisi dengan status mengajar.

9. Status perkawinan : Disi dengan status perkawinan.

II. Nomor Petunjuk Pegawai

1. N I P : Diisi dengan NIP

2. No. KARPEG ; Diisi dengan nomor Kartu Pegawai

3. No. Kartu TASPEN : Diisi dengan Kartu TASPEN

4. No. Kartu ASKES : Disi dengan nomor ASKES

III.Keterangan Keluarga

a. Suami / Isteri : Apabila isteri lebih dari seorang tuliskan

pula nama isteri ke -1, ke -2 dan

seterusnya.

b. A n a k : Diisi dengan nama semua anak yang menjadi

tanggungan. Apabila anak itu anak angkat

lajur keterangan diisi dengan nama nomor

105

tgl. Bulan dan tahun surat akte

pengangkatan.

IV. Riwayat Pendidikan / Kursus : Diisi dengan riwayat

pendidikan / kursus.

V. Penataran yang pernah diikuti : Diisi dengan penataran yang

pernah diikuti.

VI Kegiatan di Organisasi /

Kemasyarakatan : Diisi dengan kegiatan dalam organisasi /

kemasyarakatan.

VII.Tanda jasa / Penghargaan :

Contoh : Saudara Zaleba dinilai paling baik oleh

panitia perlombaan tersebut untuk tingkat

nasional, maka dalam lajur tingkat,

ditulis Nasional. Pejabat yang memberi

Surat Keputusan adalah Presiden.

VIII. Kegemaran / Hobby : Diisi dengan kegemaran / hobby.

IX.Pemindahan : Diisi dengan data pemindahan.

X.Riwayat pekerjaan : Diisi dengan riwayat pekerjaan.

106

1-petunjuk-administrasi-sekolah-dasar

Documents