coper bab i-bab iv

7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

1/97

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR POL : KEP/44/IX/2004 TENTANG TATA

CARA SIDANG DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI

(Studi Di Lingkup Sat Brimob Polda Kalbar)

SKRIPSI

OLEH :

Robertus Andy Kristianto

NIM : A 11109005

KEMENTERIANRISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2015


2/97


NOMOR POL : KEP / 44 / IX / 2004 TENTANG TATA



SKRIPSI

OLEH :


NIM : A 11109005



FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2015


3/97





SKRIPSI

OLEH :


NIM : A 11109005

SkripsiDiajukanSebagai Salah SatuSyaratUntuk

MemperolehGelarSarjanaHukum



FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2015


4/97





TanggungJawabYuridis Material pada


NIM : A 11109005

PembimbingUtama

Karmindanu, SH., MH

NIP : 195409061979031003

PembimbingPendamping

Subiyatno, SH

NIP : 1961042819903100

DisahkanOleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Dr. Sy. Hasyim Az, SH., M.Hum

NIP : 196305131988101001

Tanggal Lulus : 15 Juli 2015


5/97

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan NamadanNIP

Pangkat/

Golongan Tanda Tangan

KetuaPenguji Karmindanu, SH., MH

NIP : 195409061979031003

IV/B

SekretarisPengujiSubiyatno, SH

NIP : 1961042819903100III/C

Penguji Utama H. Khairul Soni, SH., MH

NIP : 195303121896021001

IV/A

Penguji Pendamping Suhardi, SH., MH

NIP : 196708021994031001

III/D

Berdasarkan Surat Keputusan DekanFakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 3322/UN22.I/TU/2015

Tanggal :14Juli 2015


6/97

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME yang

telah memberikan karunianya sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, dan

kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat

menjadi seorang sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Pontianak.

Penulis menyadari bahwa dengan selesainya skripsi ini atas berkat izin

Tuhan YME, bimbingan, motivasi, bantuan, serta dari berbagai pihak. Maka pada

kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih serta hormat

yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA selaku Rektor Universitas Tanjungpura.

2. Dr. Sy. Hasyim .Az, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Tanjungpura.

3. Karmindanu, SH., MH, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.

4. Subiyatno, SH, selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi

ini.

5. H. Khairul Soni, SH., MH, selaku Dosen Penguji Utama dalam penulisan skripsi

ini.

6. Suhardi, SH., MH, selaku Dosen Penguji Pendamping dalam penulisan skripsi ini.


7/97

7.Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing

penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

8. Kedua orangtua tercinta yang sangat penulis banggakan.

9. Seluruh responden yang telah bersedia memberikan data dalam penulisan skripsi

ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin

untuk menghasilkan yang terbaik, namun apabila terdapat kekurangan dan

keterbatasan baik dari segi ilmu, ketajaman analisis maupun sumber sumber

lainnya, oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis

harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

para pembaca sekalian. Atas perhatian dan partisipasinya penulis mengucapkan

terima kasih, semoga amal Bapak/Ibu/Saudara/i mendapat ganjaran yang mulia

disisiNya.

Pontianak,Juni 2015

Penulis

Robertus Andy KristiantoNIM : A 11109005


8/97

RINGKASAN SKRIPSI

Dalam Proses Penegakan Hukum khususnya terhadap anggota POLRI yang

melakukan pelanggaran disiplin, ternyata terjadi berbagai persoalan dimulai padatahap penyidikan, penuntutan dan peradilan,dimana telah ditentukan aturan mengenaicara-cara menjalankan proses hukum, siapa yang berhak menghukum sertabagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman terhadap pelaku anggota POLRI yang

karena keadaannya menempatkan ia sebagai Subjek Hukum sesuai Prinsip KerjaPOLRI

Sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor Pol : Kep/44/IX/2004 Tentang TataCara Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri guna memfasilitasi peraturan pemerintah

tersebut. Dimana dalam salah satu pasal yaitu pasal 12 disebutkan(1) Pendamping Terperiksa bertugas :

a. Memberikan nasehat kepada Terperiksa baik diminta atau tidak.b. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Sidang baik diminta

atau tidak.(2) Pendamping Terperiksa berwenang:

a. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Saksi, Saksi Ahli dan Terperiksa.b. Membantu menjelaskan secara lisan apa yang dimaksud oleh Terperiksa

terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pimpinan Sidang maupunPenuntut.

c. Membantu menjelaskan secara lisan dan/atau tertulis apa yang menjadi latar

belakang Terperiksa melakukan pelanggaran.Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah penerapan

Keputusan Kapolri Nomor Pol : Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang DisiplinBagi Anggota PolriDi Lingkup Sat Brimob Polda Kalbar Sudah Efektif

Dilaksanakan?Dari hasil penelitian terungkap bahwa penerapan Keputusan Kapolri Nomor

Pol : Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota PolriDiLingkup Sat Brimob Polda Kalbar Belum Efektif Dilaksanakan karena semua hasil

sidang disiplin kuncinya tergantung ankum (atasan yang berhak menghukum)..

Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia, yang secara umum ditentukan Tugas dan Kewenangan POLRI dan

ditegaskan tentang legalitas POLRI yang dalam pelaksanaan tugasnya senantiasadituntut dedikasi serta profesionalisme. Tugas utama Kepolisian adalah sebagaipelindung, pengayom, pelayan, dan melaksanakan penegak hukum dalam Negeri. Didalam Undang-Undang tersebut diatur status anggota POLRI bukan lagi militermelainkan sebagai warga sipil sebagaimana masyarakat lainnya.. Dengan adanyaUndang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,setiap anggota POLRI dituntut untuk mengubah sikap dan tingkah laku atau karakter


9/97

dari yang bersifat militer menjadi masyarakat sipil sesuai paradigma POLRI yangkemudian dituangkan dalam Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada hakekatnya keadaan sebagaimana diuraikan di atas merupakan

gambaran umum dari proses berjalannya suatu institusi atau organisasi, satu sisiselaku penegak hukum POLRI senantiasa dituntut Profesional dan independendimana petugas POLRI selaku pelaksana yang berkewajiban menjalankan agarstabilitas keamanan tetap terjamin. Namun, dalam pelaksanaan kinerja anggota

POLRI masih sering terlihat adanya prilaku yang menyimpang berupa kejahatan ataujuga pelanggaran disiplin; sebagai contoh adanya prilaku oknum anggota POLRIyang bertindak sebagai deb collector (Tukang tagih hutang), menerima sogok,menjadi backingperjudian dan lain sebagainya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2003 Tentang PeraturanDisiplin Anggota Kepolisian Negara RI, pasal 7 dinyatakan bahwa :

Anggota kepolisian Negara RI yang ternyata melakukan pelanggaran disiplindijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin

Selain itu pada pasal 14 dinyatakan penyelesaian pelanggaran disiplin :

1. Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saatdiketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota KepolisisanNegara RI.

2. Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam siding disiplin.

3.

Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan disisplin melelui sidang disiplinmerupakan kewenangan Ankum.

Dalam Proses Penegakan Hukum khususnya terhadap anggota POLRI yangmelakukan pelanggaran disiplin, ternyata terjadi berbagai persoalan dimulai pada

tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan,dimana telah ditentukan aturan mengenaicara-cara menjalankan proses hukum, siapa yang berhak menghukum sertabagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman terhadap pelaku anggota POLRI yangkarena keadaannya menempatkan ia sebagai Subjek Hukum sesuai Prinsip Kerja

POLRI :1. Yuridis Prosedural

2.

Teknis Profesional3. Etis Proporsional

4. Non IntervensiDalam pelaksanaan tugas Polri, tidak dapat dihindari secara personal anggota

Polri masih mengalami hambatan dan kesulitan, seperti bakat, pengetahuan,kemampuan, pembawaan pribadi dan kepentingan pribadi yang berbeda beda sertakurangnya motivasi dalam diri dari anggota Polri untuk lebih baik dalammenjalankan tugasnya. Oleh karena itu pembinaan kerja terhadap anggota Polrimerupakan hal yang sangat penting. Salah satu pembinaan kerja yang dilakukan olehSatuan Brigade Mobil (Sat Brimob) Kepolisian Daerah Kalimantan Barat adalah


10/97

kedisiplinan anggota Brimob dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya disiplinbagi anggota Brimob dimaksudkan agar anggota tersebut dapat meningkatkankualitas kerja, sikap dan pengabdiannya terhadap pelaksanaan tugas Polri sebagai

pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam mewujudkan keamanan danketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut, anggota Polri dituntut harusmentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu ketentuan yang

harus ditaati adalah mengenai ketentuan jam kerja, apabila ketentuan kerja ini tidakditaati oleh anggota Polri, maka akan mengakibatkan pelaksanaan tugas sehari harimenjadi terlambat. Berdasarkan beberapa pemahaman di atas dapat dilihat bahwadisiplin sebagai alat untuk menciptakan perilaku dan tata tertib hidup manusia sebagai

pribadi maupun kelompok atau masyarakat. Demikian juga halnya dengan anggotaPolri di Sat Brimob Polda Kalbar, disiplin memegang peranan yang sangat pentingdalam keberhasilan organisasi. Sat Brimob (Brigade Mobil).

Polda Kalbar merupakan pelaksana fungsi Brimob di wilayah Polda Kalbarjuga harus mempunyai disiplin yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya. Apalagitugas Brimob ke depan semakin berat yang meliputi: potensi gangguan keamananberkadar tinggi berupa konflik komunal, konflik vertikal, terorisme dengan moduspemboman, pembunuhan (assination) maupun penggunaan bahan kimia, biologi, danradio aktif yang akan terus ada, artinya tantangan tugas Korps Brimob sebagaipasukan pamungkas Polri dipastikan tidak akan lebih mudah dibandingkan masa laludan masa kini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin kerja

Untuk mengakomodasi aturan tersebut maka Polri mengeluarkan KeputusanKapolri Nomor Pol : Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang Disiplin BagiAnggota Polri guna memfasilitasi peraturan pemerintah tersebut. Dimana dalam salah

satu pasal yaitu pasal 12

Kata Kunci: Efektifitas, Keputusan Kapolri, Ankum


11/97

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ........................................................................................ i

RINGKASAN SKRIPSI ..................................................................................... iii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL ............................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian .................................................... 1

B. Masalah Penelitian ............................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ................................................................. 5

D.

Kerangka Pemikiran ............................................................. 6

1. Tinjauan Pustaka ............................................................ 6

2. Kerangka Konsep ........................................................... 28

E. Hipotesis ............................................................................... 30

F. Metode Penelitian ................................................................ 30

BAB II TINJAUAN KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR POL : KEP

/44/IX/2004 TENTANG TATA CARA SIDANG DISIPLIN BAGI

ANGGOTA POLRI

A. Lingkup Organisasi Dan Pelaksanaan Tugas

Kepolisian ............................................................................ 33

B. Bentuk-bentuk Pelanggaran Disiplin dalam Kode Etik


12/97

Polri ....................................................................................... 38

C. Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Anggota

Polri Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin ..................... 47

D. Akibat Pemberlakuan Sanksi Disiplin ................................ 56

E. Efektifitas penerapan Pasal 12 Keputusan Kapolri

Nomor Pol : Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang

Disiplin Bagi Anggota PolriDi Lingkup Sat Brimob

Polda

Kalbar .................................................................................... 60

BAB III PENGOLAHAN DATA

A. Analisis Data ........................................................................ 66

B. Pembuktian Hipotesis .......................................................... 79

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan ........................................................................... 81

B. S a r a n ................................................................................. 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


13/97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, yang secara umum ditentukan Tugas dan Kewenangan POLRI dan

ditegaskan tentang legalitas POLRI yang dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa

dituntut dedikasi serta profesionalisme. Tugas utama Kepolisian adalah sebagai

pelindung, pengayom, pelayan, dan melaksanakan penegak hukum dalam Negeri. Di

dalam Undang-Undang tersebut diatur status anggota POLRI bukan lagi militer

melainkan sebagai warga sipil sebagaimana masyarakat lainnya.. Dengan adanya

Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

setiap anggota POLRI dituntut untuk mengubah sikap dan tingkah laku atau karakter

dari yang bersifat militer menjadi masyarakat sipil sesuai paradigma POLRI yang

kemudian dituangkan dalam Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada hakekatnya keadaan sebagaimana diuraikan di atas merupakan

gambaran umum dari proses berjalannya suatu institusi atau organisasi, satu sisi

selaku penegak hukum POLRI senantiasa dituntut Profesional dan independen

dimana petugas POLRI selaku pelaksana yang berkewajiban menjalankan agar

stabilitas keamanan tetap terjamin. Namun, dalam pelaksanaan kinerja anggota

POLRI masih sering terlihat adanya prilaku yang menyimpang berupa kejahatan atau

juga pelanggaran disiplin; sebagai contoh adanya prilaku oknum anggota POLRI


14/97

yang bertindak sebagai deb collector (Tukang tagih hutang), menerima sogok,

menjadi backingperjudian dan lain sebagainya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan

Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI, pasal 7 dinyatakan bahwa :

Anggota kepolisian Negara RI yang ternyata melakukan pelanggaran disiplindijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Selain itu pada pasal 14 dinyatakan penyelesaian pelanggaran disiplin :

4. Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saatdiketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota KepolisisanNegara RI.

5. Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam siding disiplin.6. Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan disisplin melelui sidang disiplin

merupakan kewenangan Ankum.

Dalam Proses Penegakan Hukum khususnya terhadap anggota POLRI yang

melakukan pelanggaran disiplin, ternyata terjadi berbagai persoalan dimulai pada

tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan,dimana telah ditentukan aturan mengenai

cara-cara menjalankan proses hukum, siapa yang berhak menghukum serta

bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman terhadap pelaku anggota POLRI yang

karena keadaannya menempatkan ia sebagai Subjek Hukum sesuai Prinsip Kerja

POLRI :

5. Yuridis Prosedural

6. Teknis Profesional

7. Etis Proporsional

8. Non Intervensi


15/97

Dalam pelaksanaan tugas Polri, tidak dapat dihindari secara personal anggota

Polri masih mengalami hambatan dan kesulitan, seperti bakat, pengetahuan,

kemampuan, pembawaan pribadi dan kepentingan pribadi yang berbeda beda serta

kurangnya motivasi dalam diri dari anggota Polri untuk lebih baik dalam

menjalankan tugasnya. Oleh karena itu pembinaan kerja terhadap anggota Polri

merupakan hal yang sangat penting. Salah satu pembinaan kerja yang dilakukan oleh

Satuan Brigade Mobil (Sat Brimob) Kepolisian Daerah Kalimantan Barat adalah

kedisiplinan anggota Brimob dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya disiplin

bagi anggota Brimob dimaksudkan agar anggota tersebut dapat meningkatkan

kualitas kerja, sikap dan pengabdiannya terhadap pelaksanaan tugas Polri sebagai

pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan

ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut, anggota Polri dituntut harus

mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu ketentuan yang

harus ditaati adalah mengenai ketentuan jam kerja, apabila ketentuan kerja ini tidak

ditaati oleh anggota Polri, maka akan mengakibatkan pelaksanaan tugas sehari hari

menjadi terlambat. Berdasarkan beberapa pemahaman di atas dapat dilihat bahwa

disiplin sebagai alat untuk menciptakan perilaku dan tata tertib hidup manusia sebagai

pribadi maupun kelompok atau masyarakat. Demikian juga halnya dengan anggota

Polri di Sat Brimob Polda Kalbar, disiplin memegang peranan yang sangat penting

dalam keberhasilan organisasi. Sat Brimob (Brigade Mobil).


16/97

Polda Kalbar merupakan pelaksana fungsi Brimob di wilayah Polda Kalbar

juga harus mempunyai disiplin yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya. Apalagi

tugas Brimob ke depan semakin berat yang meliputi: potensi gangguan keamanan

berkadar tinggi berupa konflik komunal, konflik vertikal, terorisme dengan modus

pemboman, pembunuhan (assination) maupun penggunaan bahan kimia, biologi, dan

radio aktif yang akan terus ada, artinya tantangan tugas Korps Brimob sebagai

pasukan pamungkas Polri dipastikan tidak akan lebih mudah dibandingkan masa lalu

dan masa kini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin kerja

Untuk mengakomodasi aturan tersebut maka Polri mengeluarkan Keputusan

Kapolri Nomor Pol : Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi

Anggota Polri guna memfasilitasi peraturan pemerintah tersebut. Dimana dalam salah

satu pasal yaitu pasal 12 disebutkan

(1) Pendamping Terperiksa bertugas :a. Memberikan nasehat kepada Terperiksa baik diminta atau tidak.b. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Sidang baik

diminta atau tidak.(2) Pendamping Terperiksa berwenang:

a. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Saksi, Saksi Ahli danTerperiksa.

b. Membantu menjelaskan secara lisan apa yang dimaksud oleh Terperiksaterhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pimpinan Sidang maupunPenuntut.

c. Membantu menjelaskan secara lisan dan/atau tertulis apa yang menjadilatar belakang Terperiksa melakukan pelanggaran

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dan membahas masalah tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah (Skripsi)


17/97

dengan judul : EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR POL : KEP/44/IX/2004 TENTANG TATA CARA SIDANG DISIPLIN

BAGI ANGGOTA POLRI (Studi Di Lingkup Sat Brimob Polda Kalbar)

B. Masalah Penelitian

Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah penerapan

Keputusan Kapolri Nomor Pol : Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang

Disiplin Bagi Anggota Polri Di Lingkup Sat Brimob Polda Kalbar Sudah Efektif

Dilaksanakan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui dan mengungkapkan Efektifitas penerapan Keputusan Kapolri

Nomor Pol : Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota

Polri Di Lingkup Sat Brimob Polda Kalbar.

2. Untuk menemukan Kendala - kendala dalam Pelaksanaan Hukuman Disiplin dalam

pelanggaran Keputusan Kapolri Nomor Pol : Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara

Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri Di Lingkup Sat Brimob Polda Kalbar.


18/97

D.

Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Kedudukan Polri setelah berlakunya UU No. 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisan Republik Indonesia.

Kelahiran UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002 telah memisahkan institusi Polri

dari TNI, sehingga diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut dapat

terciptanya kemandirian dan profesionalisme Polri. Dalam UU Kepolisian No. 2

Tahun 2002 diatur pembinaan profesi dan ketentuan mengenai Kode Etik Profesi

Polri agar setiap tindakan anggota/pejabat Polri dapat dipertanggungjawabkan, baik

secara moral maupun teknik profesi dan terutama berdasarkan hukum dan Hak Asasi

Manusia. Selain itu dalam undang-undang tersebut diatur mengenai hak dan

kewajiban serta tanggung jawab anggota Polri yang tunduk pada kekuasaan peradilan

umum, bukan lagi tunduk pada peradilan militer. Dengan kata lain setiap terjadi

permasalahan pidana bagi anggota Kepolisian, akann diselesaikan pada peradilan

umum dimana proses penyidikannya dilakukan oleh aparatur Polri. Hal ini

merupakan konsekuensi lepasnya institusi Polri dari institusi TNI yang tunduk pada

peradilan militer dan juga hal yang sangat mendasar dalam UU No. 2 Tahun 2002.

Perubahan perilaku militeristik Polri tersebut menjadi sangat penting, karena

eksistensi Polri sebagai penegak hukum dengan mendekatkan sudut legalistik

organisasi dan mekanisme kerja Organisasi Kepolisian, Polri adalah sebagai agensi

pelaksana the rule of criminal procedure (RCP) yang diberi kekuasaan oleh

undang-undang untuk mempertahankan dan memelihara ketertiban dan keamanan


19/97

sebagaimana yang diatur dalam the rule of the criminal code (RCC), yang secara

umum berlaku Code of Conduct For Law Enforcement Officials dan Basic

Principle On The Use of Force And Firearmas by Law Enforcement Officials, yang

telah ditetapkan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-VII dan ke-VIII

tentang The Prevention of Crimme and The Treatment of Offenders. Sehingga bila

ditinjau dari sisi penegakan hukum, sifat universal Kepolisian dimana sebagian

terbesar Negara di dunia menempatkan Organisasi Kepolisian bebas dari dan tidak

tunduk pada Organisasi Angkatan Bersenjata (militer). Karena dengan watak perilaku

militer, maka visi misi Kepolisian bukan lagi pada How to Combat Crimes akan

tetapi menitik beratkkan pada How to Combat The Enemy. Selain itu besarnya

tugas Polri yang lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani, juga menjadi

pertimbangan sosiologis untuk dibentuknya Undang-undang Kepolisian.1

Dengan demikian berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 telah jelas bahwa Polri

tidak lagi sebagai militer dan produk-produk adminitrasi Kepolisian tidak lagi tunduk

pada tata usaha militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang

Peradilan Militer, tetapi masuk dalam lingkup Pejabat Tata Usaha Negara yang

tunduk pada UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat

produk administrasi Kepolisian sebagai produk Tata Usaha Negara, apabila berupa

keputusan, maka masuk pada kategori sebagai keputusan Tata Usaha Negara

(KTUN).

1Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, LaksBang Pressindo,Yogyakarta, 2005, hal 137


20/97

Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa atas keputusan Pejabat Kepolisian

yang bersifat konkrit, individual, dan final, peradilan yang memiliki kompetensi

untuk menyelesaikan sengketa dimaksud adalah Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang berlaku secara efektif sejak ditetapkannya UU No. 2 Tahun 2002

tentang Polri dan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang

Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang

Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003

tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Polri.

b. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

1). Pengertian Polisi Secara Umum

Untuk menyamakan persepsi tentang pengertian kepolisian republik

indonesia, terlebih dahulu dikemukaakan pengertian polisi. Istilah polisi pada

mulanya berasal dari bahasa Yunani, "politea" yang berarti pemerintahan negara

Yunani terdiri dari kota-kota yang disebut dengan "polis", pada waktu itu pengertian

polisi menyangkut segala urusan pemerintahan termasuk urusan agama atau dengan

kata lain pengertian polisi adalah urusan pemerintahan. Pengertian polisi tersebut

pada waktu urusan pemerintahan masih sederhana dan belum seperti sekarang ini.


21/97

Dari istilah politea dan polis kemudian timbul istilah lapoli, police (Inggris), polzei

(Jerman), dan polisi (Indonesia). Charles Reith dalam bukunnya yang berjudul The

Blind Eye of History mengemukakan pengertian polisi dalam bahasa Inggris: Police

Indonesia the English Language came to mean of planning for improving ordering

communal existence2yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau susunan

kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpanggkal tolak dari pemikiran, bahwa

manusia adalah mahluk sosial, hidup berkelompok, membuat aturan-aturan` yang

disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu ada yang tidak mau mematuhi

aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki

dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran

ini kemudian timbul Polisi, baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan

menugaskan tatasusunan kehidupan masyarakat tersebut3

Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan

kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara

khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politea, maka dengan istilah

politea atau polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniaan saja.

Dari arti kata polisi yang telah diketengahkan, kalau didalami lebih jauh,

akan memberikan berbagai pengertian. Para cendikiawan dibidang Kepolisian sampai

pada kesimpulan bahwa dalam kata polisi terdapat tiga pengertian yang dalam

penggunaan sehari-hari sering tercampur aduk dan melahirkan berbagai konotasi.

2Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hal53Ibid


22/97

Tiga arti kata polisi adalah ; (1). Polisi sebagai fungsi, (2). Polisi sebagai organ

Kenegaraan dan, (3). Polisi sebagai pejabat atau petugas.4

Yang banyak disebut sehari-hari memang polisi dalam arti petugas atau

pejabat. Karena merekalah yang sehari-hari berkiprah dan berhadapan langsung

dengan masyarakat. Pada mulanya dulu polisi itu berarti orang yang kuat dan dapat

menjaga keselamatan dan ketemtraman kelompoknya. Namun dalam bentuk polis

atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat

jelas bahwa pada merekalahlah rakyat minta perlindungan, dapatb mengadukan

keluhannya dan seterusnya dengan diberi atribut tertentu. Tersirat juga maksud bahwa

dengan atribut-atribut khusus dapat segera terlihat bahwa polisi punya kewewnangan

menegakkan aturan dan melindungi masyarakat.

Pembedaan atribut dengan segala maknanya itu, berkembang terus, sehingga

dikemudian hari melahirkan bayak variasi. Setiap negara memberikan atribut yang

berbeda-beda sesuai dengan budaya dan estetika yang mereka kehendaki. Atribut itu

secara phisik berbentuk seragam baju, kelengkapan dan tanda-tanda atau simbul-

simbul yang merupakan tanda pengenal mereka. Beberapa negara bahkan

memberikan atribut yang berbeda-beda bagi setiap daerah atau negara bagian.5

Seiring perkembangan zaman dengan demikian pengertian polisi juga

mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

4Ibid5Ibid,Hal 5


23/97

Waulaupun mengalami perkembangan mengenai polisi, namun ide dasar keberadaan

polisi tidak berubah yaitu urusan mengenai pemeliharaan pemerintahan.

Perkembangan jaman di Eropa Barat (terutama sejak abad ke-14 dan ke-15)

menuntut adanya pemisahan agama dan negara sehingga dikenal istilah-istilahpolice

di Perancis dan polizei di Jerman yang keduanya telah mengecualikan urusan

keduniawian saja atau hanya mengurusi keseluruhan pemerintahan negara, istilah

polizei tersebut masih dipakai sampai dengan akhir abad pertengahan, kemudian

berkembang dengan munculnya teori Catur Praja dari Van Voenhoven yang membagi

pemerintahan dalam empat bagian, yaitu:6

i. Bestuur : Hukum Tata Pemerintahan

ii. Politie : Hukum Kepolisian

iii.

Justitie : Hukum Acara Peradilan

iv. Regeling : Hukum Perundang-undangan

Dalam teori tersebut dapat dilihat bahwa polisi tidak lagi merupakan

keseluruhan pemerintahan negara akan tetapi merupakan organ yang berdiri sendiri,

yang mempunyai wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan bahkan bila

perlu dengan paksaan yang diperintah melakukan suatu perbuatan atau tidak

melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kewajibannya masing-masing.

2). Pengertian Polisi menurut UU Kepolisian

6C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta ,2000, hal.337


24/97

Kepolisian dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian diartikan

sebagai segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

sedangkan Pejabat Kepolisian Negara adalah anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan

menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Asas, Tugas dan Wewenang POLRI

1). Asas-asas dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pelaksanaan wewenang kepolisian didasarkan pada tiga asas

yakni:7

1) asas legalitas

2) asasplichmatigheid

3) asas subsidiaritas

Asas legalitas adalah asas di mana setiap tindakan polisi harus didasarkan

kepada undang-undang / peraturan perundang-undangan. Bilamana tidak didasarkan

kepada undang-undang / peraturan perundang-undangan maka dikatakan bahwa

tindakan polisi itu melawan hukum (onrechtmatig).

7Kelana Momo,Hukum Kepolisian (edisi ketiga cetakan keempat), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian,Jakarta, 1984, hal. 98


25/97

Asas plichmatigheid ialah asas di mana polisi sudah dianggap sah

berdasarkan / sumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum. Dengan demikian

bilamana memang sudah ada kewajiban bagi polisi untuk memelihara keamanan dan

ketertiban umum, asas ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan. Polisi

dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk memelihara keamanan dan

ketertiban umum.

Asas subsidiaritas adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana

seyogyanya digunakan sebagai langkah akhir. Sebagai Abdi penegak hukum yang

langsung terjun pada masyarakat sudah selayaknyalah polri juga sebisa mungkin

menggunakan cara persuasif terlebih dahulu dalam menangani persoalan masyarakat

terutama terkait masalah masalah yang bisa mengakibatkan konflik horisontal.

Sedangkan penegakan melalui pidana adalah langkah akhir jika cara persuasif gagal.

2). Tugas dan Wewenang Polri Menurut UU Kepolisian

Undang-undang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok

kepolisian Negara Repubik Indonesia adalah:8

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Menegakkan hukum; dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat.

Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa rumusan tersebut tidak didasarkan

pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Dalam

8UU Kepolisian, Pasal 13


26/97

pelaksanaannya pun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada

situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas

pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam UU

kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai:

suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat

terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan

nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum,

serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan

menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan

masyarakat.9

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik

Indonesia bertugas:10

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat, kesadaran

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan

9Ibid, Pasal1 butir 510IbidPasal 14


27/97

peraturan perundang-undangan.

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. memelihara ketertiban dan menjami kemanan umum;

f. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa;

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap sema tindak pidana

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan

lainnya;

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas

kepolisian;

i. melindungi keselaatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan

hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelu ditangani

oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang;

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya

dalam lingkup tugas kepolisian; serta l. melaksanakan tugas lain sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas utama polisi untuk menegakkan hukum berhubungan dengan peran

polisi sebagai salah satu bagian dari system peradilan pidana Indonesia. Untuk


28/97

menyelenggarakan tugas tersebut, polisi berwenang untuk:11

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian

perkara untuk kepentingan penyidikan;

c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka

penyidikan;

d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenal diri;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan;

i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam

keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal

orang yang disangka melakukan tindak pidana;

k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri

untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

11IbidPasal 16 ayat (1)


29/97

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain yang dimaksud adalah tindakan penyelidikan dan

penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:12

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan

tersebut dilakukan;

c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

e. menghormati hak asasi manusia.

d. Kewajiban dan Larangan Bagi Anggota Polri

1). Kewajiban Anggota Polri

Kewajiban bagi anggota Polri dalam PP No. 2 Tahun 2003 dibagi menjadi 2

(dua), yaitu kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka kehidupann bernegara dan

bermasyarakat, dan kewajiban yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas.

Kewajiban bagi anggota Polri dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat

diatur dalam Pasal 3 PP No. 2 Tahun 2003, yang berbunyi :

dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia wajib :

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945, Negara dan Pemerintah;

b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau

12IbidPasal 18


30/97

golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan

kepentingan Negara;

c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan dengan

sebaikbaiknya;

e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama;

f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;

g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang

berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara

umum;

h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat

membahayakan dan/atau merugikan Negara/pemerintah;

i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;

j. Berpakain rapi dan pantas.

Sedangkan kewajiban bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tugas,

diatur dalam Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2003 yang berbunyi: Dalam

pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-

baiknya kepada masyarakat;

b. Memperhatikan dan menyelasaikan dengan sebaik-baiknya laporan

dan/atau pengaduan masyarakat;


31/97

c. Mentaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa

tanggung jawab;

e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan

kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan

yang berlaku;

g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap

bawahannya;

h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;

i. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;

j. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;

k. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan

karier;

l. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;

m. Menaati ketentuan jam kerja;

n. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan

sebaikbaiknya;

o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

2). Larangan Anggota Polri


32/97

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, terdapat

larangan bagi anggota Polri yang diatur dalam Pasal 5 PP No. 2 Tahun 2003. Adapun

larangan tersebut adalah:

a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat

Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;b. Melakukan kegiatan politik praktis;c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam

persatuan dan kesatuan bangsa;

d. Bekrjasama dengan orang lain didalam atau diluar lingkungan kerjadengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, ataukepentingan Negara;

e. Bertindak selaku perantara bagi penngusaha ataau golongan untukmendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi KepolisianNegara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;

f. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya beradadalam ruang lingkup kekuasaanya;

g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempathiburan;

h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang mempunyai

utang;i. Menjadi perantara/makelar perkara;j. Menelantarkan keluarga.

Selanjutnya dalam pasal 6 PP No. 2 Tahun 2003 diatur mengenailarangan bagi anggota Polri dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas

yaitu dilarang:a. Membocorkan rahasia operasi Kepolisian;b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin pimpinan;c. Menghindarkan tanggung jawab dinas;

d. Menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi;e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;

f. Mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;g. Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;

h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;k. Memanipulasi perkara;l. Membuat opini negative tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau

kesatuan;m. Mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan

pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian


33/97

Negara Republik Indonesia;n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga

mengubah arah kebenaran materiil perkara;

o. Menlakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau

mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkankerugian bagi pihak yang dilayani;

q. Menyalahgunakan wewenang;r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;s. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;t. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;

u. Memiliki, memjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,meminjamkan, atau menghilangkan baraang, dokumen, atau suratberharga milik dinas secara tidak sah;

v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabatKepolisian Negara Republik Indonesia kecuali karena tugasnya.;

w. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentinganpribadi, golongan, atau pihak lain;

x. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinasKepolisian Negara Republik Indonesia.

e. Kode Etik Profesi Polri

Etika berasal dari bahasa yunani kunoEthos, yang dalam bentuk tunggal

berarti adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari Ethos adalah Ta etha

artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh

filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukan filsafat moral.

Berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa

dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.13

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Etika dirumuskan dalam

13Bertens,Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 4.


34/97

tiga arti, yaitu:14

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan

kewajiban moral (akhlak).

2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.

3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau

masyarakat.

Bertens mengemukakan bahwa urutan ketiga arti tersebut kurang tepat,

sebaiknya arti ketiga ditempatkan di depan karena lebih mendasar dari pada arti

pertama, dan urutannya bisa dipertajam lagi. Dengan demikian, menurutnya tiga arti

etika dapat dirumuskan sebagai berikut:15

1. Etika dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi

pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah

lakunya. Arti ini disebut juga sebagai sistem nilai dalam hidup manusia

perseorangan atau hidup bermasayarakat.

2. Etika dipakai dalam arti: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud

disini adalah kode etik, Misalnya Kode etik Kepolisian, Kode Etik

Advokat Indonesia.

3. Etika dipakai dalam arti: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti

etika disini sama dengan filsafat moral.

Menurut sumaryono, Etika mempunyai arti adat isitiadat dan kebiasaan

14Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, DepartemenPendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1998, hal 3415Bertens., Op.cit., Hal. 6


35/97

yang baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi

tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang

berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya.

Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidak

benaran manusia. Berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak

manusia. Berdasarkan perkembangan arti tadi, etika dapat dibedakan menjadi etika

perangai dan etika moral.16

Etika profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang

dilandasi dan dijiwai oleh pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota

kepolisian meliputi etika pengabdian, kelembagaan, dan keneagaraan, selanjutnya

disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pencurahan perhatian yang sangat serius dilakukan dalam menyusun etika Kepolisian

adalah saat pencarian identitas polisi sebagai landasan etika Kepolisian. Sebelum

dinyatakan sebagai Kode Etik, Tribrata memberikan identitas kepada Kepolisian

Negara Republik Indonesia, dalam rangka penyusunan undang-undang tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia.17

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia untuk pertama kali

ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol :

Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang selanjutnya naskah dimaksud terkenal

dengan Naskah Ikrar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia beserta

16Sumaryono,Etika Profesi Hukum,Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, (Kanisius, Yogyakarta,1995, Hal. 1217IbidHal 17


36/97

pedoman pengamalannya. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun

1997 dimana pada pasal 23 mempersyaratkan adanya Kode Etik Profesi Kepolisian

Negara Indonesia, maka pada tanggal 7 Maret 2001 diterbitkan buku Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol. :

Kep/05/III/2001 serta buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi

Kepolisian Negara Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/04/III/2001.

Perkembangan selanjutnya dengan Ketetapan MPR-RI Nomor. VI/MPR/2000

tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Ketetapan MPR-RI Nomor. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara

Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan amanar

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal 31 sampai dengan pasal 35, maka

diperlukan perumusan kembali Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia yang

lebih konkrit agar pelaksanaan tugas kepolisian lebih terarah dan sesuai dengan

harapan masyarakat yang mendambakan terciptanya supremasi hukum dan

terwujudnya rasa keadilan18

Implementasi dari UU No. 2 Tahun 2002 tersebut adalah dikeluarkannya

Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Pengertian

Kode etik profesi Polri disebutkan secara jalas dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan

Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri yang menyebutkan bahwa

: Kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan

18Ibid


37/97

kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan

mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota

Polri.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan

dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian,

kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari :

a. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung,

pengayom dan pelayan masyarakat.

b. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang

menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan

lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan

kehormatannya.

c. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap

netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan

dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik


38/97

Indonesia.19

Perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

memuat norma perilaku dan moral lahir dari kesepakatan bersama serta dijadikan

pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia sehingga dapat menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu

nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi Kepolisian guna meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan

organisasi pembina profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode

Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di semua tingkat organisasi yang

selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh

anggota terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia

memuat norma perilaku dan moral yang disepakati bersama serta dijadikan pedoman

dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap

anggota untuk pemuliaan profesi kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina

profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian

Negara Indonesia di semua tingkat organisasi, selanjutnya berfungsi untuk menilai

dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan Kode

Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia.

19Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri


39/97

2.

Kerangka Konsep

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Hal ini merupakan pradigma

Kepolisian Negara RI sebagai polisi sipil (civilian police) yang mendahulukan

pengabdian kepada kepentingan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan POLRI

kepada masyarakat dengan prima.

Dengan ditetapkannya UU No. 2 Tahun 2002 dan amandemen UUD 1945,

maka fungsi, tugas pokok dan wewenang POLRI mempunyai posisi yang sepenuhnya

terpisah dari organ TNI. Memiliki fungsi yang tidak semata-mata terfokus pada

penegakkan hukum represif, melainkan juga meliputi langkah- langkah pembinaan

hukum preventif dalam melaksanakan tugas-tugas yang melekat selaku pemelihara

keamanan dan ketertiban, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat serta bagian dari fungsi administrasi negara yang bersifat non yustisial

Dalam pergeseran paradigma POLRI telah membawa berbagai perubahan yang

mendasar, diamana POLRI bukan lagi sebagai alat kekuasaan, melainkan secara

khusus telah diarahkan untuk semata-mata mengabdi bagi kepentingan masyarakat

luas, Sebagai Penjaga Kamtibnas maupun sebagai penegak hukom setiap anggota

POLRI diarahkan dan hendaklah menjiwai sesuai pemaknaan perannya sesuai

tuntutan tugasnya sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat. Dalam hal

ini mau tidak mau bahwa setiap anggota POLRI senantiasa dituntut untuk


40/97

mengembangkan diri serta harus menguasai procedural Penegakan Hukum yang

dilaksanakan secara Profesional, beretika dan bebas campur tangan.

Menyikapi situasi tersebut timbul suatu pemikiran bahwa di dalam

melakukan proses hukum terhadap anggota POLRI tidak harus sama dan

seimbang perlakuannya dengan anggota masyarakat, sebab jika anggota POLRI

dalam keberadaannya didepan hokum tentulah disadari secara Phisikology

memberikan penekanan yang lebih dibanding dengan warga masyarakat pada

umumnya. Keberadaan dan kebebasan prilaku bagi seorang anggota POLRI

dalam bertingkah laku telah terikat pada nilai-nilai Dokmatis sebagai bentuk

pegangan hidup dan pandangan hidup setiap anggota POLRI, jadi tidak harus

sama dengan keberadaan dan kebebasan masyarakat lainnya, misalnya demi

mengakomodir apa yang dimaksud oleh Undang-Undang No 2 Tahun 2002

maupun Dokma yang berbentuk Norma sebagaimana diberlakukan di internal

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diformulasikan kedalam dua hal

yaitu Catur Prasetya dan Tri Brata.

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban

sementara atas masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun

rumusan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: Bahwa penerapan Keputusan

Kapolri Nomor Pol : Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi

Anggota Polri Di Lingkup Sat Brimob Polda Kalbar Belum Efektif


41/97

Dilaksanakan karena semua hasil sidang disiplin kuncinya tergantung ankum

(atasan yang berhak menghukum).

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Deskriptif Analisis, yaitu

suatu proses penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan

gejala-gejala yang tampak pada saat penelitian dilakukan.

a. Bentuk Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu suatu kegiatan

penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan

perundang-undangan serta pendapat para sarjana dan bahan-bahan

sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu bentuk penelitian yang

dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan,

guna mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati data yang

menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

b. Teknik dan Alat Pengumpul Data

1. Teknik Komunikasi Langsung, yaitu Kontak Langsung dengan sumber

data melalui wawancara (interview) dengan Anggota Divisi Profesi dan

Pengamanan (Propam) Di Sat Brimob Polda Kalbar, alat pengumpul data

yang digunakan adalah daftar wawancara.


42/97

2.

Teknik Komunikasi Tidak Langsung, yaitu mengadakan kontak tidak

langsung dengan sumber data yaitu Anggota Polri yang bertugas Di Sat

Brimob Polda Kalbar, dan alat pengumpul data yang dipergunakan adalah

angket (Kuesioner).

c. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan sumber data dalam suatu penelitian, dan dalam

penelitian ini yang menjadi populasi adalah :

1. Anggota Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Di Sat Brimob

Polda Kalbar,

2. Anggota Polri yang bertugas Di Sat Brimob Polda Kalbar.

2.

Sampel

Sampel merupakan unit populasi yang berperan sebagai sumber data

dalam penelitian ini. Dalam menentukan jumlah sampel, penulis

berpedomankan pendapat Ronny Hanitijo Soemitro yang menyatakan:

Pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat untuk secara mutlak berapa

persen sampel tersebut harus diambil dari Populasi. Namun pada

umumnya orang berpendapat bahwa sampel yang berlebihan itu lebih

baik daripada kekurangan sampel (over sampling is always better than

under sampling).20

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini, adalah :

20Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Halaman 47


43/97

-

11 (sebelas) orang Anggota Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam)

dari Sat Brimob Polda Kalbar.

- 135 (seratus tiga puluh lima) Anggota Brimob yang bertugas Di Sat

Brimob Polda Kalbar.

BAB II

TINJAUAN KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR POL : KEP/44/IX/2004

TENTANG TATA CARA SIDANG DISIPLIN

BAGI ANGGOTA POLRI


44/97

A. Lingkup Organisasi Dan Pelaksanaan Tugas Kepolisian

1. Struktur Organisasi Kepolisian di Indonesia

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup

Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi

Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang

melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan

mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan

ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka

keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh

visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh

dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen

Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah

kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan

ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.21

Kedudukan Organisasi Polisi dalam satu negarapun dapat berubah-

ubahsesuai dengan perubahan visi suatu pemerintah periode tertentu pada Polisinya.

Belanda misalnya, perubahan dari negara monarkhi merdeka, berubah sama sekali

sewaktu dijajah Napoleon, berubah sebentar saat mereka merdeka, lalu ditindas oleh

Jerman NAZI dengan GESTAPO-nya, lalu merdeka lagi setelah Perang Dunia ke II,

bentuk, tugas, perilaku organisasi Polisinya berubah dan sangat berbeda.

21Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hal 100


45/97

Di Indonesia kedudukan organisasi polisi juga mengalami rangkaian

perubahan setelah kemerdekaan. Pada tangal 1 Juli 1946 kepolisian menjadi jawatan

tersendiri bernama Jawatan Kepolisian dibawah pimpinan Perdana Menteri, pada

tahun 1948 jawatan tersebut untuk sementara dipimpin Presiden dan wakil Presiden,

Kemudian Keputusan Presiden R.I.S. Nomor 22 tahun 1950 menjadikan Kepolisian

Negara disesuaikan dengan bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi

jawatan Kepolisian Republik Indonesia Serikat dan dipimpin oleh Perdana Menteri

dengan perantaraan Jaksa Agung, sedangkan dalam pimpinan harian dalam

pengawasan administrative-organisatoris dipertanggung jawabkan kepada Menteri

Dalam Negeri.

Pada tahun 1950 Berdasarkan Penetapan Perdana Menteri nomor :

3/PM/tahun 1950 Pimpinan Kepolisian Negara diserahkan kepada Menteri

Pertahanan dengan maksud pimpinan Polisi dan Tentara dalam satu tangan untuk

kemudahan mengatasi kekacauan situasi akibat gangguan pada saat itu dan hal ini

hanya berlaku 9 bulan. Tahun 1950 juga dibentuk Komisi Kepolisian yang ditetapkan

oleh Perdana Menteri Republik Indonesia nomor :154/1950, nomor : 1/pm/1950

dengan tugasnya yaitu menyusun dalam waktu singkat suatu rencanaUndang-undang

Kepolisian. Namun komisi itu gagal dalam usahanya dan bubar dengan sendirinya

setelah pembentukan negara kesatuan. Tahun 1959 merupakan tonggak baru karena

telah mempunyai status sebagai Kementerian Kepolisian, Proses Integrasi Angkatan

Kepolisian yang dimulai dengan Militerisasi Polisi Negara nomor: 112 tahun 1947,

kemudian peraturan pemerintah nomor 10/1958, menjadi kenyataan dengan


46/97

dicantumkannya persoalan tersebut dalam ketetapan Majelis permusyawaratan

Rakyat Sementara nomor: 1 dan 2/MPR/1960 dan kemudian dalam Undang-undang

Pokok Kepolisian Negara nomor : 13 tahun 1961, pasal 3 dinyatakan : Kepolisian

Negara adalah Angkatan Bersenjata.

Penyempurnaan organisasi dalam rangka integrasi ABRI ini diadakan lagi

dengan dikeluarkannya Keputusan menteri / Hankam / Pangab No:

Kep/A/385/VIII/1970 yang menetapkan tentang pokok-pokok Organisasi dan

Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ditambah lagi Intruksi

Menhankam/Pangab nomor : Ins/A/43/XI/1973, tentang penyusunan kembali

Organisasi Angkatan dan Polri melalui keputusan Menhankam/Pangab nomor :

Kep/15/IV/1976 tentang pokok-pokok Organisasi dan Prosedur kepolisian Negara

Republik Indonesia.22

Rangkaian perubahan terus menyusul hingga kepolisian menjadi mandiri dan

langsung dibawah Presiden berdasarkan Pasal 8 UU No 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam proses negara yang semakin

demokratis, menunjukkan arah Perilaku Organisasi Kepolisian yang semakin modern,

semakin menghormati dan menegakkan HAM. Polri harus menyadaribahwa dalam

setiap kegiatannya tidak boleh sembarangan karena masyarakat melakukan kontrol.23

Modernisasi Kepolisian dan demokratisasi negara merupakan condition sine quanon,

keduanya saling berpengaruh bahkan saling membutuhkan. Karenanya modernisasi

22Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005 ,Hal 45

23Kunarto, Op. Cit, hal 82


47/97

kepolisian dan pemuliaan HAM serta demokratisasi dapat digambarkan sebagai tolok

ukur kemajuan dan/atau keberhasilan pembangunan suatu negara/bangsa. Artinya

perubahan perilaku organisasi Polisi yang semakin demokratis dan semakin

berbudaya HAM merupakan gambaran semakin majunya peradaban dan keberhasilan

pembangunannya.24

Bentuk organisasi yang diwujudkan dengan ketentuan-ketentuan tentang

struktur organisasi dan prosedurnya, selalu dimaksudkan sebagai arah dan aturan

permainan (rules of the game) dari upaya-upaya untuk mencapai tujuan organisasi.

Demikian juga organisasi POLRI yang terus dan selalu mengalami perubahan.

Perubahan-perubahan itu memang bertujuan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi

optimal dalam melandasi pelaksanaan tugas POLRI.

Organisasi sendiri sebenarnya hanyalah merupakan sarana atau wahana

kegiatan untuk mencapai tujuan. Karenanya eksistensi organisasi sangat dipengaruhi

bahkan ditentukan oleh kondisi lingkungan, baik yang berlingkup ruang, waktu,

tantangan dan situasi. Organisasi yang baik berarti harus memenuhi persyaratan,

serasi dan sesuai dengan kondisi lingkungannya. Berubahnya pola pikir masyarakat

tradisional menjadi pola pikir masyarakat industri, akan mendorong dan

mengharuskan perubahan organisasi.

Tetapi perubahan itu memang harus dikaji dengan seksama teliti dan sungguh-

sungguh, sehingga perubahannya memang benar-benar pas dengan tuntutan

lingkungan. Karena perubahan lingkungan itu dalam keadaan normal bersifat

24Warsito Hadi Utomo, Op. Cit, hal 100.


48/97

evolutif, maka periodesasinya akan relatif lama. Dengan demikian perubahan

organisasipun dalam keadaan normal akan mendorong dan mengharuskan perubahan

organisasinya.

Dengan pendekatan dari segi kedudukan organisasi, sejarah, pelaksanaan

tugas dan keberhasilannya, maka pengorganisasian POLRI itu memang lalu harus

ditegakkan atas dasar prinsip yang khas Polisi Indonesia.

2. Struktur Sat Brimob Polda Kalbar

Sat Brimob Polda Kalbardipimpin oleh Kasat Brimob berpangkat Komisaris

Besar Polisi yang merupakan bagian dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat

dibawah Kepolisian Republik Indonesia. Sat Brimob Polda Kalbar yang berkantor di

Jalan Adi Sucipto No. 1 Kec. Sungai Rayamembawahi empatkesatuan yaitu

Detasemen A Pelopor, Detasemen B Pelopor, Detasemen Gegana dan Makosat.25

Dalam melakukan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat,

maka polisi harus senantiasa berperang dengan kejahatan yang semakin tinggi

intensitasnya, agar pelaksanaan tersebut dapat terarah dan tidak tumpang tindih maka

organisasi kepolisian membuat suatu struktur kepolisian dimana dalam struktur

tersebut terbagi satuan-satuan tugas yang memiliki fungsi berbeda sehingga sasaran

dan cara kerjanya juga sesuai dengan fungsi penugasan tersebut. walaupun

sebenarnya dalam fungsi penugasan itu ada kesamaan yaitu setiap satuan mempunyai

fungsi preventif namun tidak tercantum.

25http://www.brimobkalbar.com/ , diakses tanggal 23 Mei 2015


49/97

B.

Bentuk-bentuk Pelanggaran Disiplin dalam Kode Etik Polri

Menurut bentuknya Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik

Indonesia adalah merupakan hukum publik.Hal ini dapat dilihat dari segi kepentingan

yang diaturnya adalah kepentingan umum, dalam hal ini adalah Kepolisian Republik

Indonesia sebagai organisasi.Selain itu bentuk hukum publik dari Peraturan Disiplin

adalah dari sudut penegaknya, yaitu dari pejabat yang telah ditunjuk untuk

itu.Peraturan Disiplin diberlakukan secara khusus/Internal Kepolisian.

Peraturan disiplin sifatnya yang non yustisial, dimana aturan tersebut tidak

menggunakan kata-kata hukum. Peraturan Disiplin anggota POLRI dalam substansi

materil berada diluar kodifikasi, sehingga oleh karenanya substansi formil yang

mengatur tata cara pelaksanaannya juga tidak terkodifikasi dan diatur dengan surat

keputusan Kapolri. Agar sesuatu perbuatan dapat dikategorikan kedalam bentuk

pelanggaran disiplin, alangkah baiknya bila kita terlebih dahulu memahami secara

etimologi (makna kata) dari suatu masalah sesuai bidang yang diselidiki,

penempatannya dalam tata urut perundang-undangan, serta ruang lingkup berlakunya.

Di dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 diberikan

beberapa batasan disiplin, peraturan disiplin maupun pelanggaran disiplin dijelaskan

sebagai berikut :

Pasal 1 :

1. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap

peraturan disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia.


50/97

2.

Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata

tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.26

Sesuai pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa disiplin adalah suatu

bentuk material yang berisikan ketentuan mengenai keteatan dan kepatuhan yang

sungguh-sungguh terhadap peraturan oleh anggota kepolisian yang lahir dari rasa

kesadaran sendiri, sedangkan peraturan disiplin memberi arti muatan atau isi dari

ketentuan disiplin dengan lain perkataan adalah sesuatu yang berisikan aturan sebagai

tolak ukur hak dan kewajiban serta kebiasaan-kebiasaan yang patut dilakukan

anggota POLRI, sehingga apabila dalam pelaksanaannya seorang anggota dari hak

dan kewajiban serta kebiasaan-kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam wujud

ucapan, tulisan maupun perbuatan, maka ia telah dianggap melakukan perbuatan

pelanggaran disiplin.

Peraturan disiplin anggota POLRI sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian

merupakan ketentuan organik.Peraturan disiplin anggota POLRI yang merupakan

ketentuan organic didasarkan atas adanya ketentuan yang lebih tinggi, yaitu Undang-

Undang no 2 tahun 2002 yang memerintahkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah

dimaksud. Lebih lanjut dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang no 2 tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa : Ketentuan

26Op-Cit Peraturan Pemarintah No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI


51/97

mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.27

Dalam sebuah organisasi khususnya organisasi Kepolisian, guna

meningkatkan efektifitas kerja dan terpeliharanya tata tertib perlu ditentukan suatu

peraturan disiplin, sehingga daripada itu apa yang menjadi tujuan organisasi dapat

dipertanggung jawabkan sesuai peran, fungsi serta kewenangannya, adalah

merupakan bagian daripada legalitas hukum, yang sengaja diciptakan dan merupakan

ruang lingkup suatu ketentuan terhadap tingkah laku anggota kepolisian yang

menjalankan kewajibannya selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,

penegak hukum dan pemelihara keamanan tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Pada hakekatnya disiplin merupakan kewajiban bagi setiap anggota POLRI

untuk senantiasa berperilaku yang wajar,baik di dalam dinas maupun diluar

kedinasan, berdasar pada kesadaran sendiri untuk senantiasa patuh dan taat pada

aturan tata tertib kedinasan dan tidak bertentangan dengan system hukum maupun

adapt istiadat yang berlaku di masyarakat. Mengenai bentuk-bentuk disiplin dapat

berupa :

a. Penggambaran sikap dan perilaku dari anggota POLRI

b. Penggambaran dari tutur kata seorang anggota POLRI

c. Penggambaran tulisan oleh anggota POLRI yang dilakukan tanpa menyinggung

perasaan atau merugikan pihak lain.

27Soesilo.R,KUHP Serta Komentar-Komentarnya,Politeia Bogor,Hal 23


52/97

Menurut Guru Besar Ilmu Hukum pada universitas Stamford Lawrence M.

Friedman : Dalam bekerjanya sistem hukum terdapat tiga komponen, yaitu :

1. Komponen yang bersifat struktur2. Komponen yang bersifat kultural3. Komponen yang bersifat substantif.28

Pengertian dari ketiga komponen tersebuat diatas masing-masing memiliki

makna tersendiri dimana komponen yang pertama bermakna kelembagaan yang

menjalankan system hukum,pada kedua memberi pengetian mengenai nilai dan sikap

dari fungsionaris yang bekerja dilingkungan pelaksana penegak hukum dam

kenyataan (law in action), sedangkan pada komponen yang ketiga mengartikan

tentang adanya suatu penekanan pada bidang-bidang tertentu.

Dalam melaksanakan fungsinya, kepolisian dilengkapi dengan berbagaifasilitas untuk melengkapi pelaksanaan fungsi tersebut.Fasilitas-fasilitas ini mungkin

berupa soft-ware ataupun hard-ware.Dalam kenyataannya, Kepolisian harus bekerjadengan fasilitas sangat terbatas, yang bahkan kadang-kadang kurang (dibawahstandar minimal). Dalam melaksanakan fungsinya, dia harus melakukan diskresi,

supaya dengan fasilitas yang terbatas itu, dicapai hasil yang semaksimal mungkin.Jelas bahwa hal ini tidak diatur secara eksplisit dan terperinci didalam peraturan

perundang-undangan (yang merupakan hal yang ideal dan mencakupdas sollen),sehingga kepolisian harus melakukan diskresi yang tidak jarang dilakukan secaraserta merta, karena situasi mendesak dan terjadi dimuka umum, misalnya faktor-faktor apakah yang mempengaruhi polisi untuk menindak atau tidak menindak

pelanggar peraturan lalulintas.29

Mengingat sedemikian luasnya kewenangan yang diemban oleh anggota

POLRI, sedangkan fasilitas yang tersedia untuk mendukung kerja optimal sedemikian

minimnya, sehingga kepada anggota POLRI diberikan suatu kewenangan besar yang

tidak dimiliki oleh unsur lain diluar organisasi POLRI, kewenagan besar yang

28Soerjono Soekanto,dkk,Kriminologi Suatu Pengantar, Galia Indonesia, Tahun 1981,Hal 129-13329

ibid


53/97

dimiliki oleh setiap anggota POLRI adalah adanya kewenangan diskresi yang

diberikan kepada polisi. Kewenangan diskresi adalah suatu kewenangan yang

diberikan kepada setiap insan POLRI dalam pelaksanaan tugas dapat melakukan

tindakan menurut penilaiannya sendiri-sendiri dengan menghormati Hukum dan Hak

Azasi Manusia. Hal ini juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP

yang mengatakan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab, apabila didalam prakteknya anggota POLRI ada yang melakukan

penyimpangan dari ketentuan yang ada maka besar kemungkinan anggota polisi

dimaksud telah melakukan pelanggaran disiplin, akan tetapi didalam menjatuhkan

sangsi disesuaikan dengan proses serta memperhatikan cara-cara pelaksanaannya dan

disesuaikan dengan faktor-faktor terjadinya perbuatan itu.

Di dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang

Peraturan Disiplin Anggota POLRI, yang berbunyi :

Pasal 3

Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia wajib:a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;

b. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golonganserta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan Negara;

c.

menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan KepolisianNegara Republik Indonesia;

d. menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan sebaik-baiknya;e. hormat-menghormati antar pemeluk agama;f. menjunjung tinggi hak asasi manusia;g. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan

dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;h. melaporkan kepada atasannya apabila mengetaui ada hal yang dapat

membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah;i. bersikap dan bertingkah laku sopan satun terhadap masyarakat;


54/97

j.

berpakaian rapi dan pantas.

Pasal 4Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:a. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayananan dengan sebaik-baiknya

kepada masyarakat;

b. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/ataupengaduan masyarakat;

c. menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sertasumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;d. melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kasadaran dan rasa tanggung

jawab;e. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan

Kepolisian Negara Republik Indonesia;f. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang

berlaku;g. bertindank dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap

bawahannya;h. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;i. memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;

j.

mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;k. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangakan karier;l. menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;

m. menaati ketentuan jam kerja;n. menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;

o. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.30

Sedangkan larangan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan

dengan : dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat diatur

dalam pasal 5 serta larangan dalam pelaksanaan tugas diatur dalam pasal 6 Peraturan

Pemerintah nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut pasal 5 Peraturan Pemerintah No 2 tahun

2003 menyatakan :

30ibid


55/97

Pasal 5 :

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat,anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat

Negara,pemerintah,atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;b. melakukan kegiatan politik praktis;

c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuandan kesatuan bangsa;

d. bekerja sama dengan orang lain didalam atau diluar lingkungan kerja dengantujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi,golongan,atau pihak lain yang

secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara;e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan

pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara RepublikIndonesia demi kepentingan pribadi;

f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalamruang lingkup kekuasaannya;

g. bertindak sebagai pelindung ditempat perjudian,prostitusi dan tempat hiburan;h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;i. menjadi perantara/makelar perkara;j. menelantarkan keluarga.

31

Pasal 6:Dalam pelaksanaan tugas,anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:a. membocorkan rahasia operasi kepolisian;

b. meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;c. menghindarkan tanggung jawab dinas;

d. menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi;e. menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;f. mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;g. menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;

h. mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;i. menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;

j.

berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;k. memanipulasi perkara;

l. membuat opini negative tentang rekan sekerja,pimpinan dan/atau kesatuan;m. mengurusi,mensponsori,dan/atau mempengaruhi petugas dan jabatannya dalam

penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;n. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah

arah kebenaran materiil perkara;o. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;

31ibid


56/97

p.

melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan,menghalangi,atau mempersulitsalah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihakyang dilayani;

q. menyalahgunakan wewenang;r. menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;s. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;t. menyalahgunakan barang,uang,atau surat berharga milik dinas;

u. memiliki,menjual,membeli,menggadaikan,menyewakan,meminjamkan,ataumenghilangkan barang,dokumen,atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;

v. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat KepolisianNegara Republik Indonesia,kecuali karma tugasnya;

w.

melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentinganpribadi,golongan,atau pihak lain;

x. memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas KepolisianNegara Republik Indonesia.

32

Berdasarkan kutipan beberapa pasal yang dikemukakan di atas, dapat dilihat

beberapa gambaran dari bentuk-bentuk perbuatan yang menjadi ruang lingkup

peraturan disiplin,antara lain tata tertib dalam kehidupan bernegara dan

bermasyarakat,dalm pelaksanaan tugas,serta dalam rangka memelihara kehidupan

bernegara dan bermasyarakat,dari gambaran tersebut dapat diketahui apa yang

menjadi kewajiban untuk dilakukan bagi setiap anggota Kepolisian Negara dan

perbuatan apa yang seharusnya dihindari,akan tetapi apabila kita mencermati isi atau

muatan dari masing-masing bunyi pasal perpasal dari peraturan disiplin tersebut,maka

sangat jelas terlihat didalam susunannya kurang sistematis dan hampir tidak ada

perbedaan antara Kejahatan maupun Pelanggaran.

Menurut C.S.T. Kansil: Hukum Formal (Hukum Proses atau Hukum Acara)

yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan

32ibid


57/97

mempertahankan Hukum material atau peraturan-peraturan yang mengatur

bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara kemuka pengadilan dan

bagaimana cara-caranya Hakim memberi putusan.33

Berdasarkan pengertian hukum formal sebagaimana di atas, maka minus

perkataan Hukum dapat diketahui tata cara dimaksud adalah menentukan siapa yang

berhak menghukum,bagaimana manjalankan Hukuman dan hukuman apa yang dapat

dijatuhkan. Oleh karena sifat kekhususannya dan berlaku secara Internal maka sejauh

ini belum ada para sarjana ataupun ahli hukum yang memberi tanggapan mengenai

Surat Keputusan tersebut,akan tetapi oleh karena lahirnya Surat Keputusan itu

mengakar dari KUHAP,menurut penulis adalah identik pandangan tentang KUHAP

dipersamakan dengan ketiga Surat Keputusan dalam satu kesatuan sekalipun

bentuknya non kodifikasi,oleh karena sama-sama memilikisubstansi formel.

Pada pokoknya menurut Mannheim,istilah kejahatan pertama-tama harus

digunakan dalam bahasa teknis hanya dalam kaitannya dengan kelakuan yang secarahukum merupakan kejahatan: kedua, kelakuan itu,jika sepenuhnya terbukti,adalah

kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana melalui peradilan pidanaatau tidak atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak: ketiga,keputusan tentang alternative-alternatif apakah yang tersedia dan akan digunakantergantung pada pertimbangan dalam kasus individual: dan terakhir, kriminologi tidak

dibatasi dalam ruang lingkup penyelidikan ilmiahnya hanya pada perilaku yangsecara hukum merupakan kejahatan di suatu Negara pada suatu waktu tertentu,akan

tetapi kriminologi bebas menggunakan klasifikasi-klasifikasinya sendiri.34

Dalam halnya pemberlakuan sanksi disiplin yang dilakukan oleh anggota

POLRI di lingkungan Sat Brimob Polda Kalbar,dimana mengenai tata cara proses

33C.S.T Kansil,Pengantar Ilmu Hukum,Jilid 1,Balai Pustaka Jakarta,1999,Hal 4534Op-CitSoekanto Soerjono,dkk Kriminologi Suatu Pengantar, Galia Indonesia, Tahun 1981,Hal 23


58/97

penyidikan yang dilakukan oleh PropamSat Brimob Polda Kalbar, Penuntutan yang

dilakukan oleh PropamSat Brimob Polda Kalbardan Sidang Peradilan Disiplin yang

dilaksanakan oleh dewan sidang (Hakim) yang berasal dari Kasat Brimob Polda

Kalbar.

.

C. Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan

Pelanggaran Disiplin

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-

faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti

yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor

coper bab i-bab iv

Documents