coper bab i-bab iv

Download COPER BAB I-BAB IV

Post on 17-Feb-2018

238 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    1/97

    EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN KAPOLRI

    NOMOR POL : KEP/44/IX/2004 TENTANG TATA

    CARA SIDANG DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI

    (Studi Di Lingkup Sat Brimob Polda Kalbar)

    SKRIPSI

    OLEH :

    Robertus Andy Kristianto

    NIM : A 11109005

    KEMENTERIANRISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

    UNIVERSITAS TANJUNGPURA

    FAKULTAS HUKUM

    PONTIANAK

    2015

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    2/97

    EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN KAPOLRI

    NOMOR POL : KEP / 44 / IX / 2004 TENTANG TATA

    CARA SIDANG DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI

    (Studi Di Lingkup Sat Brimob Polda Kalbar)

    SKRIPSI

    OLEH :

    Robertus Andy Kristianto

    NIM : A 11109005

    KEMENTERIANRISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

    UNIVERSITAS TANJUNGPURA

    FAKULTAS HUKUM

    PONTIANAK

    2015

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    3/97

    EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN KAPOLRI

    NOMOR POL : KEP / 44 / IX / 2004 TENTANG TATA

    CARA SIDANG DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI

    (Studi Di Lingkup Sat Brimob Polda Kalbar)

    SKRIPSI

    OLEH :

    Robertus Andy Kristianto

    NIM : A 11109005

    SkripsiDiajukanSebagai Salah SatuSyaratUntuk

    MemperolehGelarSarjanaHukum

    KEMENTERIANRISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

    UNIVERSITAS TANJUNGPURA

    FAKULTAS HUKUM

    PONTIANAK

    2015

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    4/97

    EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN KAPOLRI

    NOMOR POL : KEP / 44 / IX / 2004 TENTANG TATA

    CARA SIDANG DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI

    (Studi Di Lingkup Sat Brimob Polda Kalbar)

    TanggungJawabYuridis Material pada

    Robertus Andy Kristianto

    NIM : A 11109005

    PembimbingUtama

    Karmindanu, SH., MH

    NIP : 195409061979031003

    PembimbingPendamping

    Subiyatno, SH

    NIP : 1961042819903100

    DisahkanOleh

    Dekan Fakultas Hukum

    Universitas Tanjungpura

    Dr. Sy. Hasyim Az, SH., M.Hum

    NIP : 196305131988101001

    Tanggal Lulus : 15 Juli 2015

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    5/97

    KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

    UNIVERSITAS TANJUNGPURA

    FAKULTAS HUKUM

    PONTIANAK

    Tim Penguji :

    Jabatan NamadanNIP

    Pangkat/

    Golongan Tanda Tangan

    KetuaPenguji Karmindanu, SH., MH

    NIP : 195409061979031003

    IV/B

    SekretarisPengujiSubiyatno, SH

    NIP : 1961042819903100III/C

    Penguji Utama H. Khairul Soni, SH., MH

    NIP : 195303121896021001

    IV/A

    Penguji Pendamping Suhardi, SH., MH

    NIP : 196708021994031001

    III/D

    Berdasarkan Surat Keputusan DekanFakultas Hukum

    Universitas Tanjungpura

    Pontianak

    Nomor : 3322/UN22.I/TU/2015

    Tanggal :14Juli 2015

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    6/97

    KATA PENGANTAR

    Salam Sejahtera,

    Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME yang

    telah memberikan karunianya sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, dan

    kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat

    menjadi seorang sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

    Pontianak.

    Penulis menyadari bahwa dengan selesainya skripsi ini atas berkat izin

    Tuhan YME, bimbingan, motivasi, bantuan, serta dari berbagai pihak. Maka pada

    kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih serta hormat

    yang sebesar-besarnya kepada :

    1. Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA selaku Rektor Universitas Tanjungpura.

    2. Dr. Sy. Hasyim .Az, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

    Tanjungpura.

    3. Karmindanu, SH., MH, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.

    4. Subiyatno, SH, selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi

    ini.

    5. H. Khairul Soni, SH., MH, selaku Dosen Penguji Utama dalam penulisan skripsi

    ini.

    6. Suhardi, SH., MH, selaku Dosen Penguji Pendamping dalam penulisan skripsi ini.

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    7/97

    7.Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing

    penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

    8. Kedua orangtua tercinta yang sangat penulis banggakan.

    9. Seluruh responden yang telah bersedia memberikan data dalam penulisan skripsi

    ini.

    Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin

    untuk menghasilkan yang terbaik, namun apabila terdapat kekurangan dan

    keterbatasan baik dari segi ilmu, ketajaman analisis maupun sumber sumber

    lainnya, oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis

    harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

    Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

    para pembaca sekalian. Atas perhatian dan partisipasinya penulis mengucapkan

    terima kasih, semoga amal Bapak/Ibu/Saudara/i mendapat ganjaran yang mulia

    disisiNya.

    Pontianak,Juni 2015

    Penulis

    Robertus Andy KristiantoNIM : A 11109005

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    8/97

    RINGKASAN SKRIPSI

    Dalam Proses Penegakan Hukum khususnya terhadap anggota POLRI yang

    melakukan pelanggaran disiplin, ternyata terjadi berbagai persoalan dimulai padatahap penyidikan, penuntutan dan peradilan,dimana telah ditentukan aturan mengenaicara-cara menjalankan proses hukum, siapa yang berhak menghukum sertabagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman terhadap pelaku anggota POLRI yang

    karena keadaannya menempatkan ia sebagai Subjek Hukum sesuai Prinsip KerjaPOLRI

    Sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor Pol : Kep/44/IX/2004 Tentang TataCara Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri guna memfasilitasi peraturan pemerintah

    tersebut. Dimana dalam salah satu pasal yaitu pasal 12 disebutkan(1) Pendamping Terperiksa bertugas :

    a. Memberikan nasehat kepada Terperiksa baik diminta atau tidak.b. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Sidang baik diminta

    atau tidak.(2) Pendamping Terperiksa berwenang:

    a. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Saksi, Saksi Ahli dan Terperiksa.b. Membantu menjelaskan secara lisan apa yang dimaksud oleh Terperiksa

    terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pimpinan Sidang maupunPenuntut.

    c. Membantu menjelaskan secara lisan dan/atau tertulis apa yang menjadi latar

    belakang Terperiksa melakukan pelanggaran.Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi

    permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah penerapan

    Keputusan Kapolri Nomor Pol : Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang DisiplinBagi Anggota PolriDi Lingkup Sat Brimob Polda Kalbar Sudah Efektif

    Dilaksanakan?Dari hasil penelitian terungkap bahwa penerapan Keputusan Kapolri Nomor

    Pol : Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota PolriDiLingkup Sat Brimob Polda Kalbar Belum Efektif Dilaksanakan karena semua hasil

    sidang disiplin kuncinya tergantung ankum (atasan yang berhak menghukum)..

    Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia, yang secara umum ditentukan Tugas dan Kewenangan POLRI dan

    ditegaskan tentang legalitas POLRI yang dalam pelaksanaan tugasnya senantiasadituntut dedikasi serta profesionalisme. Tugas utama Kepolisian adalah sebagaipelindung, pengayom, pelayan, dan melaksanakan penegak hukum dalam Negeri. Didalam Undang-Undang tersebut diatur status anggota POLRI bukan lagi militermelainkan sebagai warga sipil sebagaimana masyarakat lainnya.. Dengan adanyaUndang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,setiap anggota POLRI dituntut untuk mengubah sikap dan tingkah laku atau karakter

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    9/97

    dari yang bersifat militer menjadi masyarakat sipil sesuai paradigma POLRI yangkemudian dituangkan dalam Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Pada hakekatnya keadaan sebagaimana diuraikan di atas merupakan

    gambaran umum dari proses berjalannya suatu institusi atau organisasi, satu sisiselaku penegak hukum POLRI senantiasa dituntut Profesional dan independendimana petugas POLRI selaku pelaksana yang berkewajiban menjalankan agarstabilitas keamanan tetap terjamin. Namun, dalam pelaksanaan kinerja anggota

    POLRI masih sering terlihat adanya prilaku yang menyimpang berupa kejahatan ataujuga pelanggaran disiplin; sebagai contoh adanya prilaku oknum anggota POLRIyang bertindak sebagai deb collector (Tukang tagih hutang), menerima sogok,menjadi backingperjudian dan lain sebagainya.

    Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2003 Tentang PeraturanDisiplin Anggota Kepolisian Negara RI, pasal 7 dinyatakan bahwa :

    Anggota kepolisian Negara RI yang ternyata melakukan pelanggaran disiplindijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin

    Selain itu pada pasal 14 dinyatakan penyelesaian pelanggaran disiplin :

    1. Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saatdiketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota KepolisisanNegara RI.

    2. Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam siding disiplin.

    3.

    Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan disisplin melelui sidang disiplinmerupakan kewenangan Ankum.

    Dalam Proses Penegakan Hukum khususnya terhadap anggota POLRI yangmelakukan pelanggaran disiplin, ternyata terjadi berbagai persoalan dimulai pada

    tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan,dimana telah ditentukan aturan mengenaicara-cara menjalankan proses hukum, siapa yang berhak menghukum sertabagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman terhadap pelaku anggota POLRI yangkarena keadaannya menempatkan ia sebagai Subjek Hukum sesuai Prinsip Kerja

    POLRI :1. Yuridis Prosedural

    2.

    Teknis Profesional3. Etis Proporsional

    4. Non IntervensiDalam pelaksanaan tugas Polri, tidak dapat dihindari secara personal anggota

    Polri masih mengalami hambatan dan kesulitan, seperti bakat, pengetahuan,kemampuan, pembawaan pribadi dan kepentingan pribadi yang berbeda beda sertakurangnya motivasi dalam diri dari anggota Polri untuk lebih baik dalammenjalankan tugasnya. Oleh karena itu pembinaan kerja terhadap anggota Polrimerupakan hal yang sangat penting. Salah satu pembinaan kerja yang dilakukan olehSatuan Brigade Mobil (Sat Brimob) Kepolisian Daerah Kalimantan Barat adalah

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    10/97

    kedisiplinan anggota Brimob dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya disiplinbagi anggota Brimob dimaksudkan agar anggota tersebut dapat meningkatkankualitas kerja, sikap dan pengabdiannya terhadap pelaksanaan tugas Polri sebagai

    pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam mewujudkan keamanan danketertiban masyarakat.

    Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut, anggota Polri dituntut harusmentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu ketentuan yang

    harus ditaati adalah mengenai ketentuan jam kerja, apabila ketentuan kerja ini tidakditaati oleh anggota Polri, maka akan mengakibatkan pelaksanaan tugas sehari harimenjadi terlambat. Berdasarkan beberapa pemahaman di atas dapat dilihat bahwadisiplin sebagai alat untuk menciptakan perilaku dan tata tertib hidup manusia sebagai

    pribadi maupun kelompok atau masyarakat. Demikian juga halnya dengan anggotaPolri di Sat Brimob Polda Kalbar, disiplin memegang peranan yang sangat pentingdalam keberhasilan organisasi. Sat Brimob (Brigade Mobil).

    Polda Kalbar merupakan pelaksana fungsi Brimob di wilayah Polda Kalbarjuga harus mempunyai disiplin yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya. Apalagitugas Brimob ke depan semakin berat yang meliputi: potensi gangguan keamananberkadar tinggi berupa konflik komunal, konflik vertikal, terorisme dengan moduspemboman, pembunuhan (assination) maupun penggunaan bahan kimia, biologi, danradio aktif yang akan terus ada, artinya tantangan tugas Korps Brimob sebagaipasukan pamungkas Polri dipastikan tidak akan lebih mudah dibandingkan masa laludan masa kini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin kerja

    Untuk mengakomodasi aturan tersebut maka Polri mengeluarkan KeputusanKapolri Nomor Pol : Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang Disiplin BagiAnggota Polri guna memfasilitasi peraturan pemerintah tersebut. Dimana dalam salah

    satu pasal yaitu pasal 12

    Kata Kunci: Efektifitas, Keputusan Kapolri, Ankum

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    11/97

    DAFTAR ISI

    Halaman

    KATA PENGANTAR ........................................................................................ i

    RINGKASAN SKRIPSI ..................................................................................... iii

    DAFTAR ISI ....................................................................................................... iv

    DAFTAR TABEL ............................................................................................... vi

    BAB I PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang Penelitian .................................................... 1

    B. Masalah Penelitian ............................................................... 5

    C. Tujuan Penelitian ................................................................. 5

    D.

    Kerangka Pemikiran ............................................................. 6

    1. Tinjauan Pustaka ............................................................ 6

    2. Kerangka Konsep ........................................................... 28

    E. Hipotesis ............................................................................... 30

    F. Metode Penelitian ................................................................ 30

    BAB II TINJAUAN KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR POL : KEP

    /44/IX/2004 TENTANG TATA CARA SIDANG DISIPLIN BAGI

    ANGGOTA POLRI

    A. Lingkup Organisasi Dan Pelaksanaan Tugas

    Kepolisian ............................................................................ 33

    B. Bentuk-bentuk Pelanggaran Disiplin dalam Kode Etik

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    12/97

    Polri ....................................................................................... 38

    C. Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Anggota

    Polri Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin ..................... 47

    D. Akibat Pemberlakuan Sanksi Disiplin ................................ 56

    E. Efektifitas penerapan Pasal 12 Keputusan Kapolri

    Nomor Pol : Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang

    Disiplin Bagi Anggota PolriDi Lingkup Sat Brimob

    Polda

    Kalbar .................................................................................... 60

    BAB III PENGOLAHAN DATA

    A. Analisis Data ........................................................................ 66

    B. Pembuktian Hipotesis .......................................................... 79

    BAB IV P E N U T U P

    A. Kesimpulan ........................................................................... 81

    B. S a r a n ................................................................................. 82

    DAFTAR PUSTAKA

    LAMPIRAN-LAMPIRAN

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    13/97

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

    Indonesia, yang secara umum ditentukan Tugas dan Kewenangan POLRI dan

    ditegaskan tentang legalitas POLRI yang dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa

    dituntut dedikasi serta profesionalisme. Tugas utama Kepolisian adalah sebagai

    pelindung, pengayom, pelayan, dan melaksanakan penegak hukum dalam Negeri. Di

    dalam Undang-Undang tersebut diatur status anggota POLRI bukan lagi militer

    melainkan sebagai warga sipil sebagaimana masyarakat lainnya.. Dengan adanya

    Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

    setiap anggota POLRI dituntut untuk mengubah sikap dan tingkah laku atau karakter

    dari yang bersifat militer menjadi masyarakat sipil sesuai paradigma POLRI yang

    kemudian dituangkan dalam Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Pada hakekatnya keadaan sebagaimana diuraikan di atas merupakan

    gambaran umum dari proses berjalannya suatu institusi atau organisasi, satu sisi

    selaku penegak hukum POLRI senantiasa dituntut Profesional dan independen

    dimana petugas POLRI selaku pelaksana yang berkewajiban menjalankan agar

    stabilitas keamanan tetap terjamin. Namun, dalam pelaksanaan kinerja anggota

    POLRI masih sering terlihat adanya prilaku yang menyimpang berupa kejahatan atau

    juga pelanggaran disiplin; sebagai contoh adanya prilaku oknum anggota POLRI

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    14/97

    yang bertindak sebagai deb collector (Tukang tagih hutang), menerima sogok,

    menjadi backingperjudian dan lain sebagainya.

    Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan

    Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI, pasal 7 dinyatakan bahwa :

    Anggota kepolisian Negara RI yang ternyata melakukan pelanggaran disiplindijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

    Selain itu pada pasal 14 dinyatakan penyelesaian pelanggaran disiplin :

    4. Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saatdiketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota KepolisisanNegara RI.

    5. Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam siding disiplin.6. Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan disisplin melelui sidang disiplin

    merupakan kewenangan Ankum.

    Dalam Proses Penegakan Hukum khususnya terhadap anggota POLRI yang

    melakukan pelanggaran disiplin, ternyata terjadi berbagai persoalan dimulai pada

    tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan,dimana telah ditentukan aturan mengenai

    cara-cara menjalankan proses hukum, siapa yang berhak menghukum serta

    bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman terhadap pelaku anggota POLRI yang

    karena keadaannya menempatkan ia sebagai Subjek Hukum sesuai Prinsip Kerja

    POLRI :

    5. Yuridis Prosedural

    6. Teknis Profesional

    7. Etis Proporsional

    8. Non Intervensi

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    15/97

    Dalam pelaksanaan tugas Polri, tidak dapat dihindari secara personal anggota

    Polri masih mengalami hambatan dan kesulitan, seperti bakat, pengetahuan,

    kemampuan, pembawaan pribadi dan kepentingan pribadi yang berbeda beda serta

    kurangnya motivasi dalam diri dari anggota Polri untuk lebih baik dalam

    menjalankan tugasnya. Oleh karena itu pembinaan kerja terhadap anggota Polri

    merupakan hal yang sangat penting. Salah satu pembinaan kerja yang dilakukan oleh

    Satuan Brigade Mobil (Sat Brimob) Kepolisian Daerah Kalimantan Barat adalah

    kedisiplinan anggota Brimob dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya disiplin

    bagi anggota Brimob dimaksudkan agar anggota tersebut dapat meningkatkan

    kualitas kerja, sikap dan pengabdiannya terhadap pelaksanaan tugas Polri sebagai

    pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan

    ketertiban masyarakat.

    Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut, anggota Polri dituntut harus

    mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu ketentuan yang

    harus ditaati adalah mengenai ketentuan jam kerja, apabila ketentuan kerja ini tidak

    ditaati oleh anggota Polri, maka akan mengakibatkan pelaksanaan tugas sehari hari

    menjadi terlambat. Berdasarkan beberapa pemahaman di atas dapat dilihat bahwa

    disiplin sebagai alat untuk menciptakan perilaku dan tata tertib hidup manusia sebagai

    pribadi maupun kelompok atau masyarakat. Demikian juga halnya dengan anggota

    Polri di Sat Brimob Polda Kalbar, disiplin memegang peranan yang sangat penting

    dalam keberhasilan organisasi. Sat Brimob (Brigade Mobil).

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    16/97

    Polda Kalbar merupakan pelaksana fungsi Brimob di wilayah Polda Kalbar

    juga harus mempunyai disiplin yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya. Apalagi

    tugas Brimob ke depan semakin berat yang meliputi: potensi gangguan keamanan

    berkadar tinggi berupa konflik komunal, konflik vertikal, terorisme dengan modus

    pemboman, pembunuhan (assination) maupun penggunaan bahan kimia, biologi, dan

    radio aktif yang akan terus ada, artinya tantangan tugas Korps Brimob sebagai

    pasukan pamungkas Polri dipastikan tidak akan lebih mudah dibandingkan masa lalu

    dan masa kini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin kerja

    Untuk mengakomodasi aturan tersebut maka Polri mengeluarkan Keputusan

    Kapolri Nomor Pol : Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi

    Anggota Polri guna memfasilitasi peraturan pemerintah tersebut. Dimana dalam salah

    satu pasal yaitu pasal 12 disebutkan

    (1) Pendamping Terperiksa bertugas :a. Memberikan nasehat kepada Terperiksa baik diminta atau tidak.b. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Sidang baik

    diminta atau tidak.(2) Pendamping Terperiksa berwenang:

    a. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Saksi, Saksi Ahli danTerperiksa.

    b. Membantu menjelaskan secara lisan apa yang dimaksud oleh Terperiksaterhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pimpinan Sidang maupunPenuntut.

    c. Membantu menjelaskan secara lisan dan/atau tertulis apa yang menjadilatar belakang Terperiksa melakukan pelanggaran

    Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

    penelitian dan membahas masalah tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah (Skripsi)

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    17/97

    dengan judul : EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN KAPOLRI

    NOMOR POL : KEP/44/IX/2004 TENTANG TATA CARA SIDANG DISIPLIN

    BAGI ANGGOTA POLRI (Studi Di Lingkup Sat Brimob Polda Kalbar)

    B. Masalah Penelitian

    Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi

    permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah penerapan

    Keputusan Kapolri Nomor Pol : Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang

    Disiplin Bagi Anggota Polri Di Lingkup Sat Brimob Polda Kalbar Sudah Efektif

    Dilaksanakan?

    C. Tujuan Penelitian

    Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

    1. Untuk mengetahui dan mengungkapkan Efektifitas penerapan Keputusan Kapolri

    Nomor Pol : Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota

    Polri Di Lingkup Sat Brimob Polda Kalbar.

    2. Untuk menemukan Kendala - kendala dalam Pelaksanaan Hukuman Disiplin dalam

    pelanggaran Keputusan Kapolri Nomor Pol : Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara

    Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri Di Lingkup Sat Brimob Polda Kalbar.

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    18/97

    D.

    Kerangka Pemikiran

    1. Tinjauan Pustaka

    a. Kedudukan Polri setelah berlakunya UU No. 2 Tahun 2002 tentang

    Kepolisan Republik Indonesia.

    Kelahiran UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002 telah memisahkan institusi Polri

    dari TNI, sehingga diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut dapat

    terciptanya kemandirian dan profesionalisme Polri. Dalam UU Kepolisian No. 2

    Tahun 2002 diatur pembinaan profesi dan ketentuan mengenai Kode Etik Profesi

    Polri agar setiap tindakan anggota/pejabat Polri dapat dipertanggungjawabkan, baik

    secara moral maupun teknik profesi dan terutama berdasarkan hukum dan Hak Asasi

    Manusia. Selain itu dalam undang-undang tersebut diatur mengenai hak dan

    kewajiban serta tanggung jawab anggota Polri yang tunduk pada kekuasaan peradilan

    umum, bukan lagi tunduk pada peradilan militer. Dengan kata lain setiap terjadi

    permasalahan pidana bagi anggota Kepolisian, akann diselesaikan pada peradilan

    umum dimana proses penyidikannya dilakukan oleh aparatur Polri. Hal ini

    merupakan konsekuensi lepasnya institusi Polri dari institusi TNI yang tunduk pada

    peradilan militer dan juga hal yang sangat mendasar dalam UU No. 2 Tahun 2002.

    Perubahan perilaku militeristik Polri tersebut menjadi sangat penting, karena

    eksistensi Polri sebagai penegak hukum dengan mendekatkan sudut legalistik

    organisasi dan mekanisme kerja Organisasi Kepolisian, Polri adalah sebagai agensi

    pelaksana the rule of criminal procedure (RCP) yang diberi kekuasaan oleh

    undang-undang untuk mempertahankan dan memelihara ketertiban dan keamanan

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    19/97

    sebagaimana yang diatur dalam the rule of the criminal code (RCC), yang secara

    umum berlaku Code of Conduct For Law Enforcement Officials dan Basic

    Principle On The Use of Force And Firearmas by Law Enforcement Officials, yang

    telah ditetapkan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-VII dan ke-VIII

    tentang The Prevention of Crimme and The Treatment of Offenders. Sehingga bila

    ditinjau dari sisi penegakan hukum, sifat universal Kepolisian dimana sebagian

    terbesar Negara di dunia menempatkan Organisasi Kepolisian bebas dari dan tidak

    tunduk pada Organisasi Angkatan Bersenjata (militer). Karena dengan watak perilaku

    militer, maka visi misi Kepolisian bukan lagi pada How to Combat Crimes akan

    tetapi menitik beratkkan pada How to Combat The Enemy. Selain itu besarnya

    tugas Polri yang lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani, juga menjadi

    pertimbangan sosiologis untuk dibentuknya Undang-undang Kepolisian.1

    Dengan demikian berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 telah jelas bahwa Polri

    tidak lagi sebagai militer dan produk-produk adminitrasi Kepolisian tidak lagi tunduk

    pada tata usaha militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang

    Peradilan Militer, tetapi masuk dalam lingkup Pejabat Tata Usaha Negara yang

    tunduk pada UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat

    produk administrasi Kepolisian sebagai produk Tata Usaha Negara, apabila berupa

    keputusan, maka masuk pada kategori sebagai keputusan Tata Usaha Negara

    (KTUN).

    1Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, LaksBang Pressindo,Yogyakarta, 2005, hal 137

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    20/97

    Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa atas keputusan Pejabat Kepolisian

    yang bersifat konkrit, individual, dan final, peradilan yang memiliki kompetensi

    untuk menyelesaikan sengketa dimaksud adalah Peradilan Tata Usaha Negara

    sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

    Negara yang diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha

    Negara yang berlaku secara efektif sejak ditetapkannya UU No. 2 Tahun 2002

    tentang Polri dan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang

    Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang

    Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003

    tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Polri.

    b. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

    1). Pengertian Polisi Secara Umum

    Untuk menyamakan persepsi tentang pengertian kepolisian republik

    indonesia, terlebih dahulu dikemukaakan pengertian polisi. Istilah polisi pada

    mulanya berasal dari bahasa Yunani, "politea" yang berarti pemerintahan negara

    Yunani terdiri dari kota-kota yang disebut dengan "polis", pada waktu itu pengertian

    polisi menyangkut segala urusan pemerintahan termasuk urusan agama atau dengan

    kata lain pengertian polisi adalah urusan pemerintahan. Pengertian polisi tersebut

    pada waktu urusan pemerintahan masih sederhana dan belum seperti sekarang ini.

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    21/97

    Dari istilah politea dan polis kemudian timbul istilah lapoli, police (Inggris), polzei

    (Jerman), dan polisi (Indonesia). Charles Reith dalam bukunnya yang berjudul The

    Blind Eye of History mengemukakan pengertian polisi dalam bahasa Inggris: Police

    Indonesia the English Language came to mean of planning for improving ordering

    communal existence2yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau susunan

    kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpanggkal tolak dari pemikiran, bahwa

    manusia adalah mahluk sosial, hidup berkelompok, membuat aturan-aturan` yang

    disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu ada yang tidak mau mematuhi

    aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki

    dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran

    ini kemudian timbul Polisi, baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan

    menugaskan tatasusunan kehidupan masyarakat tersebut3

    Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan

    kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara

    khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politea, maka dengan istilah

    politea atau polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniaan saja.

    Dari arti kata polisi yang telah diketengahkan, kalau didalami lebih jauh,

    akan memberikan berbagai pengertian. Para cendikiawan dibidang Kepolisian sampai

    pada kesimpulan bahwa dalam kata polisi terdapat tiga pengertian yang dalam

    penggunaan sehari-hari sering tercampur aduk dan melahirkan berbagai konotasi.

    2Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hal53Ibid

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    22/97

    Tiga arti kata polisi adalah ; (1). Polisi sebagai fungsi, (2). Polisi sebagai organ

    Kenegaraan dan, (3). Polisi sebagai pejabat atau petugas.4

    Yang banyak disebut sehari-hari memang polisi dalam arti petugas atau

    pejabat. Karena merekalah yang sehari-hari berkiprah dan berhadapan langsung

    dengan masyarakat. Pada mulanya dulu polisi itu berarti orang yang kuat dan dapat

    menjaga keselamatan dan ketemtraman kelompoknya. Namun dalam bentuk polis

    atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat

    jelas bahwa pada merekalahlah rakyat minta perlindungan, dapatb mengadukan

    keluhannya dan seterusnya dengan diberi atribut tertentu. Tersirat juga maksud bahwa

    dengan atribut-atribut khusus dapat segera terlihat bahwa polisi punya kewewnangan

    menegakkan aturan dan melindungi masyarakat.

    Pembedaan atribut dengan segala maknanya itu, berkembang terus, sehingga

    dikemudian hari melahirkan bayak variasi. Setiap negara memberikan atribut yang

    berbeda-beda sesuai dengan budaya dan estetika yang mereka kehendaki. Atribut itu

    secara phisik berbentuk seragam baju, kelengkapan dan tanda-tanda atau simbul-

    simbul yang merupakan tanda pengenal mereka. Beberapa negara bahkan

    memberikan atribut yang berbeda-beda bagi setiap daerah atau negara bagian.5

    Seiring perkembangan zaman dengan demikian pengertian polisi juga

    mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

    4Ibid5Ibid,Hal 5

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    23/97

    Waulaupun mengalami perkembangan mengenai polisi, namun ide dasar keberadaan

    polisi tidak berubah yaitu urusan mengenai pemeliharaan pemerintahan.

    Perkembangan jaman di Eropa Barat (terutama sejak abad ke-14 dan ke-15)

    menuntut adanya pemisahan agama dan negara sehingga dikenal istilah-istilahpolice

    di Perancis dan polizei di Jerman yang keduanya telah mengecualikan urusan

    keduniawian saja atau hanya mengurusi keseluruhan pemerintahan negara, istilah

    polizei tersebut masih dipakai sampai dengan akhir abad pertengahan, kemudian

    berkembang dengan munculnya teori Catur Praja dari Van Voenhoven yang membagi

    pemerintahan dalam empat bagian, yaitu:6

    i. Bestuur : Hukum Tata Pemerintahan

    ii. Politie : Hukum Kepolisian

    iii.

    Justitie : Hukum Acara Peradilan

    iv. Regeling : Hukum Perundang-undangan

    Dalam teori tersebut dapat dilihat bahwa polisi tidak lagi merupakan

    keseluruhan pemerintahan negara akan tetapi merupakan organ yang berdiri sendiri,

    yang mempunyai wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan bahkan bila

    perlu dengan paksaan yang diperintah melakukan suatu perbuatan atau tidak

    melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kewajibannya masing-masing.

    2). Pengertian Polisi menurut UU Kepolisian

    6C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta ,2000, hal.337

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    24/97

    Kepolisian dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian diartikan

    sebagai segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai

    dengan peraturan perundang-undangan.Anggota Kepolisian Negara Republik

    Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

    sedangkan Pejabat Kepolisian Negara adalah anggota Kepolisian Negara Republik

    Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

    Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh

    Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan

    menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    c. Asas, Tugas dan Wewenang POLRI

    1). Asas-asas dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepolisian

    Pelaksanaan wewenang kepolisian didasarkan pada tiga asas

    yakni:7

    1) asas legalitas

    2) asasplichmatigheid

    3) asas subsidiaritas

    Asas legalitas adalah asas di mana setiap tindakan polisi harus didasarkan

    kepada undang-undang / peraturan perundang-undangan. Bilamana tidak didasarkan

    kepada undang-undang / peraturan perundang-undangan maka dikatakan bahwa

    tindakan polisi itu melawan hukum (onrechtmatig).

    7Kelana Momo,Hukum Kepolisian (edisi ketiga cetakan keempat), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian,Jakarta, 1984, hal. 98

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    25/97

    Asas plichmatigheid ialah asas di mana polisi sudah dianggap sah

    berdasarkan / sumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum. Dengan demikian

    bilamana memang sudah ada kewajiban bagi polisi untuk memelihara keamanan dan

    ketertiban umum, asas ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan. Polisi

    dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk memelihara keamanan dan

    ketertiban umum.

    Asas subsidiaritas adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana

    seyogyanya digunakan sebagai langkah akhir. Sebagai Abdi penegak hukum yang

    langsung terjun pada masyarakat sudah selayaknyalah polri juga sebisa mungkin

    menggunakan cara persuasif terlebih dahulu dalam menangani persoalan masyarakat

    terutama terkait masalah masalah yang bisa mengakibatkan konflik horisontal.

    Sedangkan penegakan melalui pidana adalah langkah akhir jika cara persuasif gagal.

    2). Tugas dan Wewenang Polri Menurut UU Kepolisian

    Undang-undang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok

    kepolisian Negara Repubik Indonesia adalah:8

    a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

    b. Menegakkan hukum; dan

    c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

    masyarakat.

    Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa rumusan tersebut tidak didasarkan

    pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Dalam

    8UU Kepolisian, Pasal 13

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    26/97

    pelaksanaannya pun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada

    situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas

    pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam UU

    kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai:

    suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat

    terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan

    nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum,

    serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta

    mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan

    menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan

    masyarakat.9

    Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik

    Indonesia bertugas:10

    a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap

    kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

    b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,

    ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

    c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

    kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat, kesadaran

    hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan

    9Ibid, Pasal1 butir 510IbidPasal 14

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    27/97

    peraturan perundang-undangan.

    d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

    e. memelihara ketertiban dan menjami kemanan umum;

    f. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap

    kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk

    pengamanan swakarsa;

    g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap sema tindak pidana

    sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan

    lainnya;

    h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

    laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas

    kepolisian;

    i. melindungi keselaatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan

    hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan

    bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

    j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelu ditangani

    oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang;

    k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya

    dalam lingkup tugas kepolisian; serta l. melaksanakan tugas lain sesuai

    dengan peraturan perundang-undangan.

    Tugas utama polisi untuk menegakkan hukum berhubungan dengan peran

    polisi sebagai salah satu bagian dari system peradilan pidana Indonesia. Untuk

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    28/97

    menyelenggarakan tugas tersebut, polisi berwenang untuk:11

    a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

    b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian

    perkara untuk kepentingan penyidikan;

    c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka

    penyidikan;

    d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta

    memeriksa tanda pengenal diri;

    e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

    f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

    saksi;

    g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

    pemeriksaan perkara;

    h. mengadakan penghentian penyidikan;

    i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

    j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam

    keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal

    orang yang disangka melakukan tindak pidana;

    k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai

    negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri

    untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

    11IbidPasal 16 ayat (1)

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    29/97

    l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

    Tindakan lain yang dimaksud adalah tindakan penyelidikan dan

    penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:12

    a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

    b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan

    tersebut dilakukan;

    c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

    d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

    e. menghormati hak asasi manusia.

    d. Kewajiban dan Larangan Bagi Anggota Polri

    1). Kewajiban Anggota Polri

    Kewajiban bagi anggota Polri dalam PP No. 2 Tahun 2003 dibagi menjadi 2

    (dua), yaitu kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka kehidupann bernegara dan

    bermasyarakat, dan kewajiban yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas.

    Kewajiban bagi anggota Polri dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat

    diatur dalam Pasal 3 PP No. 2 Tahun 2003, yang berbunyi :

    dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota Kepolisian

    Negara Republik Indonesia wajib :

    a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar

    Negara Republik Indonesia 1945, Negara dan Pemerintah;

    b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau

    12IbidPasal 18

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    30/97

    golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan

    kepentingan Negara;

    c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan

    Kepolisian Negara Republik Indonesia;

    d. Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan dengan

    sebaikbaiknya;

    e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama;

    f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;

    g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang

    berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara

    umum;

    h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat

    membahayakan dan/atau merugikan Negara/pemerintah;

    i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;

    j. Berpakain rapi dan pantas.

    Sedangkan kewajiban bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tugas,

    diatur dalam Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2003 yang berbunyi: Dalam

    pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

    a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-

    baiknya kepada masyarakat;

    b. Memperhatikan dan menyelasaikan dengan sebaik-baiknya laporan

    dan/atau pengaduan masyarakat;

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    31/97

    c. Mentaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik

    Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan

    perundang-undangan yang berlaku;

    d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa

    tanggung jawab;

    e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan

    kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

    f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan

    yang berlaku;

    g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap

    bawahannya;

    h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;

    i. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;

    j. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;

    k. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan

    karier;

    l. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;

    m. Menaati ketentuan jam kerja;

    n. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan

    sebaikbaiknya;

    o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

    2). Larangan Anggota Polri

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    32/97

    Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, terdapat

    larangan bagi anggota Polri yang diatur dalam Pasal 5 PP No. 2 Tahun 2003. Adapun

    larangan tersebut adalah:

    a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat

    Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;b. Melakukan kegiatan politik praktis;c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam

    persatuan dan kesatuan bangsa;

    d. Bekrjasama dengan orang lain didalam atau diluar lingkungan kerjadengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, ataukepentingan Negara;

    e. Bertindak selaku perantara bagi penngusaha ataau golongan untukmendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi KepolisianNegara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;

    f. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya beradadalam ruang lingkup kekuasaanya;

    g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempathiburan;

    h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang mempunyai

    utang;i. Menjadi perantara/makelar perkara;j. Menelantarkan keluarga.

    Selanjutnya dalam pasal 6 PP No. 2 Tahun 2003 diatur mengenailarangan bagi anggota Polri dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas

    yaitu dilarang:a. Membocorkan rahasia operasi Kepolisian;b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin pimpinan;c. Menghindarkan tanggung jawab dinas;

    d. Menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi;e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;

    f. Mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;g. Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;

    h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;k. Memanipulasi perkara;l. Membuat opini negative tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau

    kesatuan;m. Mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan

    pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    33/97

    Negara Republik Indonesia;n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga

    mengubah arah kebenaran materiil perkara;

    o. Menlakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau

    mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkankerugian bagi pihak yang dilayani;

    q. Menyalahgunakan wewenang;r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;s. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;t. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;

    u. Memiliki, memjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,meminjamkan, atau menghilangkan baraang, dokumen, atau suratberharga milik dinas secara tidak sah;

    v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabatKepolisian Negara Republik Indonesia kecuali karena tugasnya.;

    w. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentinganpribadi, golongan, atau pihak lain;

    x. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinasKepolisian Negara Republik Indonesia.

    e. Kode Etik Profesi Polri

    Etika berasal dari bahasa yunani kunoEthos, yang dalam bentuk tunggal

    berarti adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari Ethos adalah Ta etha

    artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh

    filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukan filsafat moral.

    Berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa

    dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.13

    Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Etika dirumuskan dalam

    13Bertens,Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 4.

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    34/97

    tiga arti, yaitu:14

    1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan

    kewajiban moral (akhlak).

    2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.

    3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau

    masyarakat.

    Bertens mengemukakan bahwa urutan ketiga arti tersebut kurang tepat,

    sebaiknya arti ketiga ditempatkan di depan karena lebih mendasar dari pada arti

    pertama, dan urutannya bisa dipertajam lagi. Dengan demikian, menurutnya tiga arti

    etika dapat dirumuskan sebagai berikut:15

    1. Etika dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi

    pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah

    lakunya. Arti ini disebut juga sebagai sistem nilai dalam hidup manusia

    perseorangan atau hidup bermasayarakat.

    2. Etika dipakai dalam arti: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud

    disini adalah kode etik, Misalnya Kode etik Kepolisian, Kode Etik

    Advokat Indonesia.

    3. Etika dipakai dalam arti: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti

    etika disini sama dengan filsafat moral.

    Menurut sumaryono, Etika mempunyai arti adat isitiadat dan kebiasaan

    14Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, DepartemenPendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1998, hal 3415Bertens., Op.cit., Hal. 6

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    35/97

    yang baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi

    tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang

    berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya.

    Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidak

    benaran manusia. Berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak

    manusia. Berdasarkan perkembangan arti tadi, etika dapat dibedakan menjadi etika

    perangai dan etika moral.16

    Etika profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang

    dilandasi dan dijiwai oleh pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota

    kepolisian meliputi etika pengabdian, kelembagaan, dan keneagaraan, selanjutnya

    disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Pencurahan perhatian yang sangat serius dilakukan dalam menyusun etika Kepolisian

    adalah saat pencarian identitas polisi sebagai landasan etika Kepolisian. Sebelum

    dinyatakan sebagai Kode Etik, Tribrata memberikan identitas kepada Kepolisian

    Negara Republik Indonesia, dalam rangka penyusunan undang-undang tentang

    Kepolisian Negara Republik Indonesia.17

    Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia untuk pertama kali

    ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol :

    Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang selanjutnya naskah dimaksud terkenal

    dengan Naskah Ikrar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia beserta

    16Sumaryono,Etika Profesi Hukum,Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, (Kanisius, Yogyakarta,1995, Hal. 1217IbidHal 17

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    36/97

    pedoman pengamalannya. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun

    1997 dimana pada pasal 23 mempersyaratkan adanya Kode Etik Profesi Kepolisian

    Negara Indonesia, maka pada tanggal 7 Maret 2001 diterbitkan buku Kode Etik

    Profesi Kepolisian Negara Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol. :

    Kep/05/III/2001 serta buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi

    Kepolisian Negara Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/04/III/2001.

    Perkembangan selanjutnya dengan Ketetapan MPR-RI Nomor. VI/MPR/2000

    tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

    Indonesia, Ketetapan MPR-RI Nomor. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara

    Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan amanar

    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

    Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal 31 sampai dengan pasal 35, maka

    diperlukan perumusan kembali Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia yang

    lebih konkrit agar pelaksanaan tugas kepolisian lebih terarah dan sesuai dengan

    harapan masyarakat yang mendambakan terciptanya supremasi hukum dan

    terwujudnya rasa keadilan18

    Implementasi dari UU No. 2 Tahun 2002 tersebut adalah dikeluarkannya

    Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Pengertian

    Kode etik profesi Polri disebutkan secara jalas dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan

    Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri yang menyebutkan bahwa

    : Kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan

    18Ibid

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    37/97

    kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan

    mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota

    Polri.

    Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan

    dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara

    Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian,

    kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi

    Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari :

    a. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian

    Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara

    keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung,

    pengayom dan pelayan masyarakat.

    b. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota

    Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang

    menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan

    lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan

    kehormatannya.

    c. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian

    Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap

    netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan

    dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    38/97

    Indonesia.19

    Perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

    memuat norma perilaku dan moral lahir dari kesepakatan bersama serta dijadikan

    pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara

    Republik Indonesia sehingga dapat menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu

    nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi Kepolisian guna meningkatkan

    pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan

    organisasi pembina profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode

    Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di semua tingkat organisasi yang

    selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh

    anggota terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Selanjutnya perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia

    memuat norma perilaku dan moral yang disepakati bersama serta dijadikan pedoman

    dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik

    Indonesia sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap

    anggota untuk pemuliaan profesi kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada

    masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina

    profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian

    Negara Indonesia di semua tingkat organisasi, selanjutnya berfungsi untuk menilai

    dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan Kode

    Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia.

    19Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    39/97

    2.

    Kerangka Konsep

    Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan

    dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

    memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam

    rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Hal ini merupakan pradigma

    Kepolisian Negara RI sebagai polisi sipil (civilian police) yang mendahulukan

    pengabdian kepada kepentingan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan POLRI

    kepada masyarakat dengan prima.

    Dengan ditetapkannya UU No. 2 Tahun 2002 dan amandemen UUD 1945,

    maka fungsi, tugas pokok dan wewenang POLRI mempunyai posisi yang sepenuhnya

    terpisah dari organ TNI. Memiliki fungsi yang tidak semata-mata terfokus pada

    penegakkan hukum represif, melainkan juga meliputi langkah- langkah pembinaan

    hukum preventif dalam melaksanakan tugas-tugas yang melekat selaku pemelihara

    keamanan dan ketertiban, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

    masyarakat serta bagian dari fungsi administrasi negara yang bersifat non yustisial

    Dalam pergeseran paradigma POLRI telah membawa berbagai perubahan yang

    mendasar, diamana POLRI bukan lagi sebagai alat kekuasaan, melainkan secara

    khusus telah diarahkan untuk semata-mata mengabdi bagi kepentingan masyarakat

    luas, Sebagai Penjaga Kamtibnas maupun sebagai penegak hukom setiap anggota

    POLRI diarahkan dan hendaklah menjiwai sesuai pemaknaan perannya sesuai

    tuntutan tugasnya sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat. Dalam hal

    ini mau tidak mau bahwa setiap anggota POLRI senantiasa dituntut untuk

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    40/97

    mengembangkan diri serta harus menguasai procedural Penegakan Hukum yang

    dilaksanakan secara Profesional, beretika dan bebas campur tangan.

    Menyikapi situasi tersebut timbul suatu pemikiran bahwa di dalam

    melakukan proses hukum terhadap anggota POLRI tidak harus sama dan

    seimbang perlakuannya dengan anggota masyarakat, sebab jika anggota POLRI

    dalam keberadaannya didepan hokum tentulah disadari secara Phisikology

    memberikan penekanan yang lebih dibanding dengan warga masyarakat pada

    umumnya. Keberadaan dan kebebasan prilaku bagi seorang anggota POLRI

    dalam bertingkah laku telah terikat pada nilai-nilai Dokmatis sebagai bentuk

    pegangan hidup dan pandangan hidup setiap anggota POLRI, jadi tidak harus

    sama dengan keberadaan dan kebebasan masyarakat lainnya, misalnya demi

    mengakomodir apa yang dimaksud oleh Undang-Undang No 2 Tahun 2002

    maupun Dokma yang berbentuk Norma sebagaimana diberlakukan di internal

    Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diformulasikan kedalam dua hal

    yaitu Catur Prasetya dan Tri Brata.

    E. Hipotesis

    Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban

    sementara atas masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun

    rumusan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: Bahwa penerapan Keputusan

    Kapolri Nomor Pol : Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi

    Anggota Polri Di Lingkup Sat Brimob Polda Kalbar Belum Efektif

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    41/97

    Dilaksanakan karena semua hasil sidang disiplin kuncinya tergantung ankum

    (atasan yang berhak menghukum).

    F. Metode Penelitian

    Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Deskriptif Analisis, yaitu

    suatu proses penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan

    gejala-gejala yang tampak pada saat penelitian dilakukan.

    a. Bentuk Penelitian

    1. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu suatu kegiatan

    penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan

    perundang-undangan serta pendapat para sarjana dan bahan-bahan

    sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.

    2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu bentuk penelitian yang

    dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan,

    guna mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati data yang

    menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

    b. Teknik dan Alat Pengumpul Data

    1. Teknik Komunikasi Langsung, yaitu Kontak Langsung dengan sumber

    data melalui wawancara (interview) dengan Anggota Divisi Profesi dan

    Pengamanan (Propam) Di Sat Brimob Polda Kalbar, alat pengumpul data

    yang digunakan adalah daftar wawancara.

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    42/97

    2.

    Teknik Komunikasi Tidak Langsung, yaitu mengadakan kontak tidak

    langsung dengan sumber data yaitu Anggota Polri yang bertugas Di Sat

    Brimob Polda Kalbar, dan alat pengumpul data yang dipergunakan adalah

    angket (Kuesioner).

    c. Populasi dan Sampel

    1. Populasi

    Populasi merupakan sumber data dalam suatu penelitian, dan dalam

    penelitian ini yang menjadi populasi adalah :

    1. Anggota Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Di Sat Brimob

    Polda Kalbar,

    2. Anggota Polri yang bertugas Di Sat Brimob Polda Kalbar.

    2.

    Sampel

    Sampel merupakan unit populasi yang berperan sebagai sumber data

    dalam penelitian ini. Dalam menentukan jumlah sampel, penulis

    berpedomankan pendapat Ronny Hanitijo Soemitro yang menyatakan:

    Pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat untuk secara mutlak berapa

    persen sampel tersebut harus diambil dari Populasi. Namun pada

    umumnya orang berpendapat bahwa sampel yang berlebihan itu lebih

    baik daripada kekurangan sampel (over sampling is always better than

    under sampling).20

    Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini, adalah :

    20Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Halaman 47

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    43/97

    -

    11 (sebelas) orang Anggota Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam)

    dari Sat Brimob Polda Kalbar.

    - 135 (seratus tiga puluh lima) Anggota Brimob yang bertugas Di Sat

    Brimob Polda Kalbar.

    BAB II

    TINJAUAN KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR POL : KEP/44/IX/2004

    TENTANG TATA CARA SIDANG DISIPLIN

    BAGI ANGGOTA POLRI

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    44/97

    A. Lingkup Organisasi Dan Pelaksanaan Tugas Kepolisian

    1. Struktur Organisasi Kepolisian di Indonesia

    Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup

    Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi

    Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang

    melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan

    mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan

    ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka

    keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh

    visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh

    dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen

    Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah

    kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan

    ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.21

    Kedudukan Organisasi Polisi dalam satu negarapun dapat berubah-

    ubahsesuai dengan perubahan visi suatu pemerintah periode tertentu pada Polisinya.

    Belanda misalnya, perubahan dari negara monarkhi merdeka, berubah sama sekali

    sewaktu dijajah Napoleon, berubah sebentar saat mereka merdeka, lalu ditindas oleh

    Jerman NAZI dengan GESTAPO-nya, lalu merdeka lagi setelah Perang Dunia ke II,

    bentuk, tugas, perilaku organisasi Polisinya berubah dan sangat berbeda.

    21Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hal 100

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    45/97

    Di Indonesia kedudukan organisasi polisi juga mengalami rangkaian

    perubahan setelah kemerdekaan. Pada tangal 1 Juli 1946 kepolisian menjadi jawatan

    tersendiri bernama Jawatan Kepolisian dibawah pimpinan Perdana Menteri, pada

    tahun 1948 jawatan tersebut untuk sementara dipimpin Presiden dan wakil Presiden,

    Kemudian Keputusan Presiden R.I.S. Nomor 22 tahun 1950 menjadikan Kepolisian

    Negara disesuaikan dengan bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi

    jawatan Kepolisian Republik Indonesia Serikat dan dipimpin oleh Perdana Menteri

    dengan perantaraan Jaksa Agung, sedangkan dalam pimpinan harian dalam

    pengawasan administrative-organisatoris dipertanggung jawabkan kepada Menteri

    Dalam Negeri.

    Pada tahun 1950 Berdasarkan Penetapan Perdana Menteri nomor :

    3/PM/tahun 1950 Pimpinan Kepolisian Negara diserahkan kepada Menteri

    Pertahanan dengan maksud pimpinan Polisi dan Tentara dalam satu tangan untuk

    kemudahan mengatasi kekacauan situasi akibat gangguan pada saat itu dan hal ini

    hanya berlaku 9 bulan. Tahun 1950 juga dibentuk Komisi Kepolisian yang ditetapkan

    oleh Perdana Menteri Republik Indonesia nomor :154/1950, nomor : 1/pm/1950

    dengan tugasnya yaitu menyusun dalam waktu singkat suatu rencanaUndang-undang

    Kepolisian. Namun komisi itu gagal dalam usahanya dan bubar dengan sendirinya

    setelah pembentukan negara kesatuan. Tahun 1959 merupakan tonggak baru karena

    telah mempunyai status sebagai Kementerian Kepolisian, Proses Integrasi Angkatan

    Kepolisian yang dimulai dengan Militerisasi Polisi Negara nomor: 112 tahun 1947,

    kemudian peraturan pemerintah nomor 10/1958, menjadi kenyataan dengan

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    46/97

    dicantumkannya persoalan tersebut dalam ketetapan Majelis permusyawaratan

    Rakyat Sementara nomor: 1 dan 2/MPR/1960 dan kemudian dalam Undang-undang

    Pokok Kepolisian Negara nomor : 13 tahun 1961, pasal 3 dinyatakan : Kepolisian

    Negara adalah Angkatan Bersenjata.

    Penyempurnaan organisasi dalam rangka integrasi ABRI ini diadakan lagi

    dengan dikeluarkannya Keputusan menteri / Hankam / Pangab No:

    Kep/A/385/VIII/1970 yang menetapkan tentang pokok-pokok Organisasi dan

    Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ditambah lagi Intruksi

    Menhankam/Pangab nomor : Ins/A/43/XI/1973, tentang penyusunan kembali

    Organisasi Angkatan dan Polri melalui keputusan Menhankam/Pangab nomor :

    Kep/15/IV/1976 tentang pokok-pokok Organisasi dan Prosedur kepolisian Negara

    Republik Indonesia.22

    Rangkaian perubahan terus menyusul hingga kepolisian menjadi mandiri dan

    langsung dibawah Presiden berdasarkan Pasal 8 UU No 2 Tahun 2002 tentang

    Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam proses negara yang semakin

    demokratis, menunjukkan arah Perilaku Organisasi Kepolisian yang semakin modern,

    semakin menghormati dan menegakkan HAM. Polri harus menyadaribahwa dalam

    setiap kegiatannya tidak boleh sembarangan karena masyarakat melakukan kontrol.23

    Modernisasi Kepolisian dan demokratisasi negara merupakan condition sine quanon,

    keduanya saling berpengaruh bahkan saling membutuhkan. Karenanya modernisasi

    22Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005 ,Hal 45

    23Kunarto, Op. Cit, hal 82

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    47/97

    kepolisian dan pemuliaan HAM serta demokratisasi dapat digambarkan sebagai tolok

    ukur kemajuan dan/atau keberhasilan pembangunan suatu negara/bangsa. Artinya

    perubahan perilaku organisasi Polisi yang semakin demokratis dan semakin

    berbudaya HAM merupakan gambaran semakin majunya peradaban dan keberhasilan

    pembangunannya.24

    Bentuk organisasi yang diwujudkan dengan ketentuan-ketentuan tentang

    struktur organisasi dan prosedurnya, selalu dimaksudkan sebagai arah dan aturan

    permainan (rules of the game) dari upaya-upaya untuk mencapai tujuan organisasi.

    Demikian juga organisasi POLRI yang terus dan selalu mengalami perubahan.

    Perubahan-perubahan itu memang bertujuan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi

    optimal dalam melandasi pelaksanaan tugas POLRI.

    Organisasi sendiri sebenarnya hanyalah merupakan sarana atau wahana

    kegiatan untuk mencapai tujuan. Karenanya eksistensi organisasi sangat dipengaruhi

    bahkan ditentukan oleh kondisi lingkungan, baik yang berlingkup ruang, waktu,

    tantangan dan situasi. Organisasi yang baik berarti harus memenuhi persyaratan,

    serasi dan sesuai dengan kondisi lingkungannya. Berubahnya pola pikir masyarakat

    tradisional menjadi pola pikir masyarakat industri, akan mendorong dan

    mengharuskan perubahan organisasi.

    Tetapi perubahan itu memang harus dikaji dengan seksama teliti dan sungguh-

    sungguh, sehingga perubahannya memang benar-benar pas dengan tuntutan

    lingkungan. Karena perubahan lingkungan itu dalam keadaan normal bersifat

    24Warsito Hadi Utomo, Op. Cit, hal 100.

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    48/97

    evolutif, maka periodesasinya akan relatif lama. Dengan demikian perubahan

    organisasipun dalam keadaan normal akan mendorong dan mengharuskan perubahan

    organisasinya.

    Dengan pendekatan dari segi kedudukan organisasi, sejarah, pelaksanaan

    tugas dan keberhasilannya, maka pengorganisasian POLRI itu memang lalu harus

    ditegakkan atas dasar prinsip yang khas Polisi Indonesia.

    2. Struktur Sat Brimob Polda Kalbar

    Sat Brimob Polda Kalbardipimpin oleh Kasat Brimob berpangkat Komisaris

    Besar Polisi yang merupakan bagian dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat

    dibawah Kepolisian Republik Indonesia. Sat Brimob Polda Kalbar yang berkantor di

    Jalan Adi Sucipto No. 1 Kec. Sungai Rayamembawahi empatkesatuan yaitu

    Detasemen A Pelopor, Detasemen B Pelopor, Detasemen Gegana dan Makosat.25

    Dalam melakukan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat,

    maka polisi harus senantiasa berperang dengan kejahatan yang semakin tinggi

    intensitasnya, agar pelaksanaan tersebut dapat terarah dan tidak tumpang tindih maka

    organisasi kepolisian membuat suatu struktur kepolisian dimana dalam struktur

    tersebut terbagi satuan-satuan tugas yang memiliki fungsi berbeda sehingga sasaran

    dan cara kerjanya juga sesuai dengan fungsi penugasan tersebut. walaupun

    sebenarnya dalam fungsi penugasan itu ada kesamaan yaitu setiap satuan mempunyai

    fungsi preventif namun tidak tercantum.

    25http://www.brimobkalbar.com/ , diakses tanggal 23 Mei 2015

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    49/97

    B.

    Bentuk-bentuk Pelanggaran Disiplin dalam Kode Etik Polri

    Menurut bentuknya Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik

    Indonesia adalah merupakan hukum publik.Hal ini dapat dilihat dari segi kepentingan

    yang diaturnya adalah kepentingan umum, dalam hal ini adalah Kepolisian Republik

    Indonesia sebagai organisasi.Selain itu bentuk hukum publik dari Peraturan Disiplin

    adalah dari sudut penegaknya, yaitu dari pejabat yang telah ditunjuk untuk

    itu.Peraturan Disiplin diberlakukan secara khusus/Internal Kepolisian.

    Peraturan disiplin sifatnya yang non yustisial, dimana aturan tersebut tidak

    menggunakan kata-kata hukum. Peraturan Disiplin anggota POLRI dalam substansi

    materil berada diluar kodifikasi, sehingga oleh karenanya substansi formil yang

    mengatur tata cara pelaksanaannya juga tidak terkodifikasi dan diatur dengan surat

    keputusan Kapolri. Agar sesuatu perbuatan dapat dikategorikan kedalam bentuk

    pelanggaran disiplin, alangkah baiknya bila kita terlebih dahulu memahami secara

    etimologi (makna kata) dari suatu masalah sesuai bidang yang diselidiki,

    penempatannya dalam tata urut perundang-undangan, serta ruang lingkup berlakunya.

    Di dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 diberikan

    beberapa batasan disiplin, peraturan disiplin maupun pelanggaran disiplin dijelaskan

    sebagai berikut :

    Pasal 1 :

    1. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap

    peraturan disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia.

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    50/97

    2.

    Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

    serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata

    tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    3. Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota

    Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.26

    Sesuai pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa disiplin adalah suatu

    bentuk material yang berisikan ketentuan mengenai keteatan dan kepatuhan yang

    sungguh-sungguh terhadap peraturan oleh anggota kepolisian yang lahir dari rasa

    kesadaran sendiri, sedangkan peraturan disiplin memberi arti muatan atau isi dari

    ketentuan disiplin dengan lain perkataan adalah sesuatu yang berisikan aturan sebagai

    tolak ukur hak dan kewajiban serta kebiasaan-kebiasaan yang patut dilakukan

    anggota POLRI, sehingga apabila dalam pelaksanaannya seorang anggota dari hak

    dan kewajiban serta kebiasaan-kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam wujud

    ucapan, tulisan maupun perbuatan, maka ia telah dianggap melakukan perbuatan

    pelanggaran disiplin.

    Peraturan disiplin anggota POLRI sebagaimana diatur dalam Peraturan

    Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian

    merupakan ketentuan organik.Peraturan disiplin anggota POLRI yang merupakan

    ketentuan organic didasarkan atas adanya ketentuan yang lebih tinggi, yaitu Undang-

    Undang no 2 tahun 2002 yang memerintahkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah

    dimaksud. Lebih lanjut dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang no 2 tahun 2002

    tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa : Ketentuan

    26Op-Cit Peraturan Pemarintah No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    51/97

    mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut

    dengan Peraturan Pemerintah.27

    Dalam sebuah organisasi khususnya organisasi Kepolisian, guna

    meningkatkan efektifitas kerja dan terpeliharanya tata tertib perlu ditentukan suatu

    peraturan disiplin, sehingga daripada itu apa yang menjadi tujuan organisasi dapat

    dipertanggung jawabkan sesuai peran, fungsi serta kewenangannya, adalah

    merupakan bagian daripada legalitas hukum, yang sengaja diciptakan dan merupakan

    ruang lingkup suatu ketentuan terhadap tingkah laku anggota kepolisian yang

    menjalankan kewajibannya selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,

    penegak hukum dan pemelihara keamanan tidak terjadi kesewenang-wenangan.

    Pada hakekatnya disiplin merupakan kewajiban bagi setiap anggota POLRI

    untuk senantiasa berperilaku yang wajar,baik di dalam dinas maupun diluar

    kedinasan, berdasar pada kesadaran sendiri untuk senantiasa patuh dan taat pada

    aturan tata tertib kedinasan dan tidak bertentangan dengan system hukum maupun

    adapt istiadat yang berlaku di masyarakat. Mengenai bentuk-bentuk disiplin dapat

    berupa :

    a. Penggambaran sikap dan perilaku dari anggota POLRI

    b. Penggambaran dari tutur kata seorang anggota POLRI

    c. Penggambaran tulisan oleh anggota POLRI yang dilakukan tanpa menyinggung

    perasaan atau merugikan pihak lain.

    27Soesilo.R,KUHP Serta Komentar-Komentarnya,Politeia Bogor,Hal 23

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    52/97

    Menurut Guru Besar Ilmu Hukum pada universitas Stamford Lawrence M.

    Friedman : Dalam bekerjanya sistem hukum terdapat tiga komponen, yaitu :

    1. Komponen yang bersifat struktur2. Komponen yang bersifat kultural3. Komponen yang bersifat substantif.28

    Pengertian dari ketiga komponen tersebuat diatas masing-masing memiliki

    makna tersendiri dimana komponen yang pertama bermakna kelembagaan yang

    menjalankan system hukum,pada kedua memberi pengetian mengenai nilai dan sikap

    dari fungsionaris yang bekerja dilingkungan pelaksana penegak hukum dam

    kenyataan (law in action), sedangkan pada komponen yang ketiga mengartikan

    tentang adanya suatu penekanan pada bidang-bidang tertentu.

    Dalam melaksanakan fungsinya, kepolisian dilengkapi dengan berbagaifasilitas untuk melengkapi pelaksanaan fungsi tersebut.Fasilitas-fasilitas ini mungkin

    berupa soft-ware ataupun hard-ware.Dalam kenyataannya, Kepolisian harus bekerjadengan fasilitas sangat terbatas, yang bahkan kadang-kadang kurang (dibawahstandar minimal). Dalam melaksanakan fungsinya, dia harus melakukan diskresi,

    supaya dengan fasilitas yang terbatas itu, dicapai hasil yang semaksimal mungkin.Jelas bahwa hal ini tidak diatur secara eksplisit dan terperinci didalam peraturan

    perundang-undangan (yang merupakan hal yang ideal dan mencakupdas sollen),sehingga kepolisian harus melakukan diskresi yang tidak jarang dilakukan secaraserta merta, karena situasi mendesak dan terjadi dimuka umum, misalnya faktor-faktor apakah yang mempengaruhi polisi untuk menindak atau tidak menindak

    pelanggar peraturan lalulintas.29

    Mengingat sedemikian luasnya kewenangan yang diemban oleh anggota

    POLRI, sedangkan fasilitas yang tersedia untuk mendukung kerja optimal sedemikian

    minimnya, sehingga kepada anggota POLRI diberikan suatu kewenangan besar yang

    tidak dimiliki oleh unsur lain diluar organisasi POLRI, kewenagan besar yang

    28Soerjono Soekanto,dkk,Kriminologi Suatu Pengantar, Galia Indonesia, Tahun 1981,Hal 129-13329

    ibid

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    53/97

    dimiliki oleh setiap anggota POLRI adalah adanya kewenangan diskresi yang

    diberikan kepada polisi. Kewenangan diskresi adalah suatu kewenangan yang

    diberikan kepada setiap insan POLRI dalam pelaksanaan tugas dapat melakukan

    tindakan menurut penilaiannya sendiri-sendiri dengan menghormati Hukum dan Hak

    Azasi Manusia. Hal ini juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP

    yang mengatakan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

    jawab, apabila didalam prakteknya anggota POLRI ada yang melakukan

    penyimpangan dari ketentuan yang ada maka besar kemungkinan anggota polisi

    dimaksud telah melakukan pelanggaran disiplin, akan tetapi didalam menjatuhkan

    sangsi disesuaikan dengan proses serta memperhatikan cara-cara pelaksanaannya dan

    disesuaikan dengan faktor-faktor terjadinya perbuatan itu.

    Di dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang

    Peraturan Disiplin Anggota POLRI, yang berbunyi :

    Pasal 3

    Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia wajib:a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

    Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;

    b. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golonganserta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan Negara;

    c.

    menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan KepolisianNegara Republik Indonesia;

    d. menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan sebaik-baiknya;e. hormat-menghormati antar pemeluk agama;f. menjunjung tinggi hak asasi manusia;g. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan

    dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;h. melaporkan kepada atasannya apabila mengetaui ada hal yang dapat

    membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah;i. bersikap dan bertingkah laku sopan satun terhadap masyarakat;

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    54/97

    j.

    berpakaian rapi dan pantas.

    Pasal 4Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:a. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayananan dengan sebaik-baiknya

    kepada masyarakat;

    b. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/ataupengaduan masyarakat;

    c. menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sertasumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

    berlaku;d. melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kasadaran dan rasa tanggung

    jawab;e. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan

    Kepolisian Negara Republik Indonesia;f. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang

    berlaku;g. bertindank dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap

    bawahannya;h. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;i. memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;

    j.

    mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;k. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangakan karier;l. menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;

    m. menaati ketentuan jam kerja;n. menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;

    o. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.30

    Sedangkan larangan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan

    dengan : dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat diatur

    dalam pasal 5 serta larangan dalam pelaksanaan tugas diatur dalam pasal 6 Peraturan

    Pemerintah nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian

    Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut pasal 5 Peraturan Pemerintah No 2 tahun

    2003 menyatakan :

    30ibid

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    55/97

    Pasal 5 :

    Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat,anggota

    Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat

    Negara,pemerintah,atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;b. melakukan kegiatan politik praktis;

    c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuandan kesatuan bangsa;

    d. bekerja sama dengan orang lain didalam atau diluar lingkungan kerja dengantujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi,golongan,atau pihak lain yang

    secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara;e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan

    pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara RepublikIndonesia demi kepentingan pribadi;

    f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalamruang lingkup kekuasaannya;

    g. bertindak sebagai pelindung ditempat perjudian,prostitusi dan tempat hiburan;h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;i. menjadi perantara/makelar perkara;j. menelantarkan keluarga.

    31

    Pasal 6:Dalam pelaksanaan tugas,anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:a. membocorkan rahasia operasi kepolisian;

    b. meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;c. menghindarkan tanggung jawab dinas;

    d. menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi;e. menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;f. mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;g. menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;

    h. mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;i. menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;

    j.

    berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;k. memanipulasi perkara;

    l. membuat opini negative tentang rekan sekerja,pimpinan dan/atau kesatuan;m. mengurusi,mensponsori,dan/atau mempengaruhi petugas dan jabatannya dalam

    penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;n. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah

    arah kebenaran materiil perkara;o. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;

    31ibid

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    56/97

    p.

    melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan,menghalangi,atau mempersulitsalah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihakyang dilayani;

    q. menyalahgunakan wewenang;r. menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;s. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;t. menyalahgunakan barang,uang,atau surat berharga milik dinas;

    u. memiliki,menjual,membeli,menggadaikan,menyewakan,meminjamkan,ataumenghilangkan barang,dokumen,atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;

    v. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat KepolisianNegara Republik Indonesia,kecuali karma tugasnya;

    w.

    melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentinganpribadi,golongan,atau pihak lain;

    x. memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas KepolisianNegara Republik Indonesia.

    32

    Berdasarkan kutipan beberapa pasal yang dikemukakan di atas, dapat dilihat

    beberapa gambaran dari bentuk-bentuk perbuatan yang menjadi ruang lingkup

    peraturan disiplin,antara lain tata tertib dalam kehidupan bernegara dan

    bermasyarakat,dalm pelaksanaan tugas,serta dalam rangka memelihara kehidupan

    bernegara dan bermasyarakat,dari gambaran tersebut dapat diketahui apa yang

    menjadi kewajiban untuk dilakukan bagi setiap anggota Kepolisian Negara dan

    perbuatan apa yang seharusnya dihindari,akan tetapi apabila kita mencermati isi atau

    muatan dari masing-masing bunyi pasal perpasal dari peraturan disiplin tersebut,maka

    sangat jelas terlihat didalam susunannya kurang sistematis dan hampir tidak ada

    perbedaan antara Kejahatan maupun Pelanggaran.

    Menurut C.S.T. Kansil: Hukum Formal (Hukum Proses atau Hukum Acara)

    yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan

    32ibid

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    57/97

    mempertahankan Hukum material atau peraturan-peraturan yang mengatur

    bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara kemuka pengadilan dan

    bagaimana cara-caranya Hakim memberi putusan.33

    Berdasarkan pengertian hukum formal sebagaimana di atas, maka minus

    perkataan Hukum dapat diketahui tata cara dimaksud adalah menentukan siapa yang

    berhak menghukum,bagaimana manjalankan Hukuman dan hukuman apa yang dapat

    dijatuhkan. Oleh karena sifat kekhususannya dan berlaku secara Internal maka sejauh

    ini belum ada para sarjana ataupun ahli hukum yang memberi tanggapan mengenai

    Surat Keputusan tersebut,akan tetapi oleh karena lahirnya Surat Keputusan itu

    mengakar dari KUHAP,menurut penulis adalah identik pandangan tentang KUHAP

    dipersamakan dengan ketiga Surat Keputusan dalam satu kesatuan sekalipun

    bentuknya non kodifikasi,oleh karena sama-sama memilikisubstansi formel.

    Pada pokoknya menurut Mannheim,istilah kejahatan pertama-tama harus

    digunakan dalam bahasa teknis hanya dalam kaitannya dengan kelakuan yang secarahukum merupakan kejahatan: kedua, kelakuan itu,jika sepenuhnya terbukti,adalah

    kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana melalui peradilan pidanaatau tidak atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak: ketiga,keputusan tentang alternative-alternatif apakah yang tersedia dan akan digunakantergantung pada pertimbangan dalam kasus individual: dan terakhir, kriminologi tidak

    dibatasi dalam ruang lingkup penyelidikan ilmiahnya hanya pada perilaku yangsecara hukum merupakan kejahatan di suatu Negara pada suatu waktu tertentu,akan

    tetapi kriminologi bebas menggunakan klasifikasi-klasifikasinya sendiri.34

    Dalam halnya pemberlakuan sanksi disiplin yang dilakukan oleh anggota

    POLRI di lingkungan Sat Brimob Polda Kalbar,dimana mengenai tata cara proses

    33C.S.T Kansil,Pengantar Ilmu Hukum,Jilid 1,Balai Pustaka Jakarta,1999,Hal 4534Op-CitSoekanto Soerjono,dkk Kriminologi Suatu Pengantar, Galia Indonesia, Tahun 1981,Hal 23

  • 7/23/2019 COPER BAB I-BAB IV

    58/97

    penyidikan yang dilakukan oleh PropamSat Brimob Polda Kalbar, Penuntutan yang

    dilakukan oleh PropamSat Brimob Polda Kalbardan Sidang Peradilan Disiplin yang

    dilaksanakan oleh dewan sidang (Hakim) yang berasal dari Kasat Brimob Polda

    Kalbar.

    .

    C. Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan

    Pelanggaran Disiplin

    Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-

    faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti

    yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor