Slide 1

KELEMBAGAAN BANK SENTRALPUSAT RISET DAN EDUKASI BANK SENTRAL

TOPIK BAHASAN2Mengenal Bank SentralDalam definisi yang paling sederhana, bank sentral adalah bank yang memegang simpanan bank lain dan menggunakannya untuk settlement pembayaran antar bank (John Singleton, 2011)Menurut Hawke (1973), bank sentral adalah sebuah organisasi yang berdiri antara pemerintah dan perbankanMenurut Kisch dan Elkin (1932), bank sentral adalah bagian dari kebijakan publik dan bukan merupakan instrumen dari kepentingan pribadi. Bank sentral menerapkan (dan kadang membantu memformulasikan) kebijakan publik pada sektor perbankan, dan yang terkait dengan variabel ekonomi yang dapat dipengaruhi melalui sektor perbankan.

Definisi Bank Sentral

44Tugas Bank Sentral

5Menurut Singleton (2006), kegiatan bank sentral meliputi ::

Bank sentral menerbitkan uang (dalam bentuk kertas dan koin) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Bank sentral menerapkan dan memformulasikan kebijakan moneter.Bank sentral menjalankan tugas sebagai bank dan lembaga pelayanan bagi pemerintah, dan terkadang mengelola utang luar negeri. Bank sentral menyimpan cadangan/simpanan bank umum dan membantu settlement keuangan antar bank. Bank sentral memelihara dan mempertahankan kekuatan sistem keuangan, dan pada saat tertentu bertindak sebagai lender of last resort serta bertugas mengawasi perbankan. Bank sentral menjalankan kebijakan pemerintah dalam hal nilai tukar dan memelihara serta mengelola cadangan devisa. Bank sentral turut mendorong pembangunan ekonomi.Bank sentral memberi saran kepada pemerintah menyangkut kebijakan ekonomi.Bank sentral turut serta dalam perjanjian kerjasama moneter internasional.5Tujuh area utama tugas bank sentral (McKinley dan Banaian, 2005) Pengendalian kebijakan moneter; Pengelolaan nilai tukar dan cadangan devisa; Agen fiskalSebagai lender of last resort; Mengawasi dan mengatur perbankan; Mengelola sistem pembayaran;Mengelola dan memelihara mata uang;Menurut Charles Goodhart (1991, p.5), kenapa bank sentral karena posisinya dalam sistem berada di tengah-tengah/sentral, bank sentral memiliki kekuatan politik sebagai bank pemerintah, kekuasaan yang dimiliki biasanya sangat besar, dan yang terpenting adalah kemampuan bank sentral untuk menyediakan uang dalam jumlah besar menjadikan bank sentral sebagai bank-nya bank, yaitu bank yang menyediakan likuiditas ekstra pada saat bank umum mengalami kesulitan.Tugas Bank Sentral

66Korelasi UU BI dengan UU LainKewenangan Mikroprudensial perbankan oleh OJK. Makroprudensial perbankan oleh BI.Koordinasi bauran kebijakan BI-OJK (pengaturan dan pengawasan).Sistem informasi yang terintegrasi.Kewenangan BI dalam pengelolaan RupiahPerencanaan, pencetakan, dan pemusnahan Rupiah berkoordinasi dengan Pemerintah.Cakupan Sistem Pembayaran (tunai dan non tunai).Pengalihan perizinan, pengaturan dan pengawasan dari BI ke OJKKewenangan BI dalam memberikan izin, mengatur, dan mengawasi, serta mendapat laporan dari penyelenggara transfer dana.20Pengaturan Status dan Kedudukan Bank Indonesia21Sesuai dengan Undang Undang Repuplik Indonesia tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2004 dan UU No.6 tahun 2009BI adalah Bank Sentral Republik IndonesiaBI adalah badan hukum dan lembaga negara yang independen dalam melakukan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dalam undang-undangPemberian independensi diimbangi dengan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi.Kewenangan Bank Indonesia22Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang mempunyai wewenang :Mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negaraMerumuskan dan melaksanakan kebijakan moneterMengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaranMenjaga stabilitas sistem keuangan Menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort22Tujuan Bank Indonesia27Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiahterhadap mata uang negara lainKestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.terhadap barang & jasa (harga)Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.Tujuan Bank Indonesia adalahmencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiahserta ikut mendorong terpeliharanya kestabilan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutanWacana perubahan Tujuan BI (dual objectives) *:*Rekomendasi IMF (2010): mandat mendorong SSK perlu dinyatakan secara eksplisit sebagai tujuan di dalam UU BI27Keterkaitan Tugas Pokok BI2929Peran dan kelembagaan bank sentral di Indonesia juga mengalami evolusi dr bank sirkulasi hingga menjadi bank sentral .......UU No. 11 Th 1953 ttg BI sbg pengganti DJB wet 1922.BI sebagai bank sentral RI.Bagian dr PemerintahKebijakan oleh Dewan MoneterPencetakan uang utk defisit fiskal vs. Sanering 1959/1965 dan hyper-inflasi 1965/68.Dominasi politik dan pembiayaan bank sentral.Pencetakan uang vs. Sanering (Gunting Sjafrudin) 1950.Bentuk formal bank sentral belum ada. De Javasce Bank (DJB) vs BNI.UUD 1945 Pasal 23: BI sbg bank sentralUU Nasionalisasi DJBStatus Landasan HukumPeran Peristiwa PentingDJB dan BNI sbg bank sirkulasi.Mata uang Belanda & Jepang vs. ORI.Tugas: (i) Stabilitas moneter, (ii)Pengedaran uang, (iii) Sistem pembayaran.Peran sbg: (i) Agen Pemb, (ii) Kasir Pem, (ii) Bankers bankMasih menjalankan fungsi bank komersial.1945-19521953-196713Evolusi Peran Bank IndonesiaStatus Landasan HukumPeran Peristiwa PentingStabilisasi ekon (1968-72)Hasil minyak (1973-82) & kebijakan kredit selektif KLBI).Deregulasi (1983-92) dan kebijakan moneter tidak langsung.Krisis 1997, BLBI, reformasi.Konflik tujuan stabilitas harga dan kurs rupiah vs. tujuan ekonomi lain.BI sebagai bank sentral RIBagian dari PemerintahPeran dan kebijakan oleh Dewan MoneterUU No. 13 Th 1968 ttg Bank Sentral.Tugas: (i) Stabilitas nilai rupiah, (ii) Mendorong produksi, kesempatan kerja.Masih berperan sbg: (i) Agen Pembangunan, (ii) Kasir Pemerintah, (ii) Bankers bank.Fungsi bank komersial tidak ada lagi.BANK INDONESIAdewasa ini ...1968-19981999-Sekarang14Evolusi Peran Bank Indonesia

1946Pendirian BNIsbg bank umum yg berfungsi sbg bank sirkulasi

1951Nasionalisasi de Javasche Bankmenggantikan BNI sbg bank sirkulasi

1997/1998Krisis

1953Pendirian BI sbg Bank Sentral (UU no. 11 Th 1953)

1968Diundangkan UU no. 13 Th 1968 ttg Bank SentralBI sbg bagian Pemerintah,Setingkat kementerian negara

1999BI sebagai bank sentral independen(UU no. 23 Th 1999)

Pasca reformasi terdapat perubahan politik hukum yang cukup mendasar, dengan lingkungan sosial dan politik yang berubah cepat turut menyumbang atas fenomena ditransformasikan-nya BI menjadi bank sentral yang independen.2008Krisis

2008PERPPU amandemen kedua UUBI

Penguatan akuntabilitas, transparansi, dan krediibilitas pembentukan BSBIFungsi LOLR pengaturan mengenai FPD Menciptakan stabilitas ekonomi

2004UU 3 Th 2004 amandemen pertama UUBI

BI sebagai bank komersial dg fungsi bank sirkulasi dan pengawasan bankBI (sebagai bagian dari pemerintah) diminta untuk membiayai proyek-proyek pemerintah.BI menjalankan peran sebagai otoritas moneter, pengawasan bank dan kasir pemerintah dan pengedaran uangKedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen berada diluar pemerintahan yang diberikan wewenang mengatur/menerbitkan peraturan.Perlunya langkah responsif dalam membendung dampak krisisMenjaga kepercayaan masy. thd perbankanMengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bagi bankMengubah ketentuan kriteria agunan FPJPSejarah Singkat Bank Indonesia1515Status dan Kedudukan Bank IndonesiaBank Indonesia dalam Konstitusi17fiscal policymonetary policycontrolling1718 Meyampaikanlaporan keuanganBI yang telahdiperiksaMemeriksa laporan keuangan BILaporan Tahunan, triwulanan/ sewaktu-waktu persetujuan ATBI (operasional)Laporan triwulanan/ sewaktu-waktu, TahunanMengambil sumpah dan janji anggota Dewan GubernurHasil telaahMenteriKementerianPUBLIK(Informasi Tahunan)DPRPresidenKepala NegaraKepala PemerintahanBPKMABADAN SUPERVISI

Menetapkan UU BIPemilihan Pimpinan BIKoordinasi Primary Constitutional Organs: Presiden, DPR, MPR, BPK, MK, DPD, MAAuxiliary Institutions: BI, KPK, KYKedudukan BI dalam KetatanegaraanMateri Pokok UU Bank Indonesia19Ketentuan Umum (Pasal 1-3)UU BIStatus, Tempat Kedudukan, & Modal (Pasal 4-6)Tujuan Dan Tugas (Pasal 7-9)Dewan Gubernur (Pasal 36-51)Hubungan Dengan Pemerintah (Pasal 52-56)Tugas Menetapkan & Melaksanakan Kebijakan Moneter (Pasal 10-14)Tugas Mengatur Dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran (Pasal 15-23)Tugas Mengatur & Mengawasi Bank (Pasal 24-35)Hubungan Internasional (Pasal 57)Akuntabilitas Dan Anggaran (Pasal 58-64)Ketentuan Pidana & Sanksi Adm(Pasal 65-72)Ketentuan Peralihan (Pasal 73-78)Ketentuan Penutup (Pasal 79)- Uang Rupiah (Ps. 2-3)- Status (Ps. 4)- Modal (Ps. 6)- Tujuan (Ps. 7)- Tugas (Ps. 8)- Kebijakan Moneter (Ps. 10)- Fungsi LOLR (Ps. 11)- Kebijakan nilai tukar (Ps. 12)- Pengelolaan cadev (Ps. 13)- Penyelenggaraan survei (Ps. 14)- Kewenangan di bidang SP (Ps. 15)- Kliring & Setelmen (Ps. 16-18)- Dialihkan menjadi kewenangan OJKUU BI (UU No. 23 Th 1999) ditetapkan tanggal 17 Mei 1999, (13 Bab, 79 Pasal)Dua kali perubahan, yaitu UU No. 3 Th, 2004 dan UU No. 6 Th. 2009)Visi Dan Misi Bank Indonesia Saat Ini23UU No. 23 Tahun 1999Otoritas tunggal dan independen bidang MoneterMandat tujuan memelihara kestabilan nilai rupiahVISI dan MISI merupakan welfare statement lembagaVisi dan Misi merupakan pedoman dasar penyusunan sasaran strategis lembaga dalam rangka menjalankan mandat guna mencapai tujuan.Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabilVisiSistem keuangan nasional yang efektif dan efisien untuk mendukung alokasi sumber pendanaan yang berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional4 (empat) Misi Bank Indonesia :Stabilitas nilai rupiah dan efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomiSistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan Organisasi dan SDM yang menjunjung nilai strategis dan berbasis kinerja, tata kelola (governance) berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UUMANDAT/FUNGSI/PERANOTORITAS MONETERPERAN: STABILITAS SISTEM KEUANGAN & MAKROEKONOMI NASIONALOTORITAS SISTEM PEMBAYARANENABLER ORGANISASIVisi Dan Misi Bank Indonesia Saat Ini24Tujuan dan Tugas Bank IndonesiaTujuan Bank IndonesiaMenurut Pasal 7 UU No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 dan No. 6 tahun 2009

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah

Untuk mencapai tujuan tsb BI melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian.Tugas Pokok Bank IndonesiaUntuk mencapai tujuan tersebut BI mempunyai tugas :

Menetapan dan melaksanakan kebijakan moneter,

Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,

Mengatur dan mengawasi Bank Tugas Pokok Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi Bank dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dialihkan kepada OJK dan efektif sejak 31 Desember 2013. Bank Indonesia selanjutnya berfokus pada Stabilitas Sistem Keuangan.Keterkaitan Tugas Pokok BI30Karena pelaksanaan kebijakan moneter dilakukan melalui sistem keuangan, khususnya lembaga perbankan, maka sistem keuangan sehat serta kelancaran dan keamanan sistem pembayaran merupakan prasyarat efektivitas suatu kebijakan moneter.Kebijakan moneter yang tidak tepat dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas sistem keuanganKelancaran dan keamanan sistem pembayaran dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dan efektivitas kebijakan moneter.30 Sistem Pembayaran Ruang Lingkup Kebijakan Sistem Pembayaran 32Dalam rangka pelaksanaan kewenangan di atas, BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran.Melaksanakan penyelenggaraan jasa SP Jasa sistem pembayaran yang dapat dilaksanakan oleh BI a.l. jasa transfer dana nilai besarMenetapkan penggunaan alat pembayaranHal ini dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi penggunaMewajibkan penyelenggara jasa SP untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannyaBI dapat memantau penyelenggaraan SP. Informasi yang diperoleh dari penyelenggaraan SP juga diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas BIMemberikan persetujuan & izin atas penyelenggaraan jasa SPPersetujuan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lain memenuhi persyaratan, khususnya keamanan dan efisiensi32 Sistem Pembayaran Aliran Transaksi dalam Sistem Pembayaran Pembeli (Payer)Penjual (Payee)Flow pembayaranFlow barang/jasa

Bank BBank ASettlementdi Bank Sentral

RpInstrumenPengirim

PenerimaKliring

TunaiNon- Tunai3434Framework Kebijakan Bank Indonesia

37Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi

40Gambaran Umum Independensi, Akuntabilitas, & Transparansi Bank IndonesiaIndependensiInstitutionalGoalInstrumentPersonalFinancialAkuntabilitasAudit KinerjaPenyampaian laporan tugasLaporan bhn evaluasi kinerja BI dan Dewan Gubernur oleh DPRDPR meminta penjelesan pelaks tugas & wewenang BIAudit AnggaranPenyampaian anggaran opera-sional & kebijakan khusus ke DPRPemeriksaan keuangan oleh BPKPenyampaian laporan keuangan tahunan ke masyarakatBank IndonesiaUU No.23/1999sbgmn diubah Terakhir dgnUU No.6/2009Pengawasan LainBadan SupervisiTransparansiInformasi evaluasi pelaks kebijakanKomunikasi keputusan RDGPenerbit publikasi Laporan triwulan & tahunan ke DPRForum diskusi pakar,masyarakat, pemerintahKurikulum kebanksentralanIndependensi Bank IndonesiaIndependensi Bank Indonesia berdasarkan UUBI

Independensi Kelembagaan/Institutional Independence BI merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain.Independensi Sasaran Akhir/Goal Independence Dari segi ini BI dianggap kurang independen karena sesuai UU No. 3/2004 penetapan sasaran inflasi dilakukan oleh Pemerintah dengan berkoordinasi dengan BI. Independensi Instrumen/Instrument Independence Dalam mencapai sasaran inflasi, BI bebas menetapkan sasaran moneter dan melaksanakan pengendalian moneter dengan menggunakan instrumen moneter yang lazim digunakan bank sentral.4141Independensi Bank IndonesiaIndependensi Personal/Personal Independence Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur juga berkewajiban untuk atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Independensi Keuangan/Financial Independence Dewan Gubernur berwenang menetapkan anggaran tahunan BI yang meliputi anggaran kegiatan operasional dan anggaran kebijakan. Anggaran kegiatan operasional dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. Akuntabilitas Badan Supervisi Bank IndonesiaMembantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang anggaran terhadap BI, yaitu berupa:Telaah atas laporan keuangan tahunan BITelaah atas anggaran operasional dan investasi BITelaah atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI

BSBI dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur dan tidak ikut mengambil keputusan serta tidak ikut memberikan penilaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, baik kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, maupun makroprudensial.4343Hubungan KelembagaanHubungan dengan PemerintahCounterpart pemerintah dalam menetapkan sasaran inflasi, penerbitan surat hutang pemerintah dan penetapan asumsi-asumsi makro ekonomi dengan penyusunan APBNSebagai pemegang kas pemerintahDapat mewakili pemerintah dalam berhubungan dengan pihak creditor luar negeriMemberikan masukan kepada pemerintah (pusat dan daerah) dalam rangka memajukan perekonomian dan pembangunan (nasional dan daerah)45Hubungan Internasional Bank Indonesia menjalin hubungan kerja dengan lembaga-lembaga internasional :

Bidang Moneter IMF, G-20Bidang Keuangan Perbankan BIS, EMEAPBidang Perdagangan dan Investasi WTO, GATSBidang Pembangunan World Bank, ADB, IDBKerjasama antar bidang yang berbasis kesamaan daerah (regionalism) APEC, ASEAN46Hubungan dengan DPR 47Dewan Gubernur Bank IndonesiaAsisten Gubernur- DG dipimpin oleh Gubernur dan DGS sebagai wakil;4 -7 org Deputi Gubernur.*Asisten GubernurAsisten GubernurAsisten GubernurDPR RIBSBIMenilai kinerja DG dan ADG Menyetujui/menolak calon anggota DG yang diajukan PresidenMenerima laporan tahunan dan triwulanan BI mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang, serta rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenangMembantu DPR melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentuKa Dept.Ka Dept.Ka Dept.Ka Dept.Ka Dept.Ka Dept.Ka Dept.Ka Dept.Ka Dept.Ka Dept.Ka Dept.Ka Dept.Dalam melaksanakan tugasnya, BI dipimpin oleh Dewan GubernurSaat ini ada 5 ADG : GBI, DGS, DpG (HA, RW, PW, H)47Struktur Organisasi Bank Indonesia48STABILITAS MONETERGubernurDeputi Gubernur SeniorSTABILITAS SISTEM KEUANGAN & SISTEM PEMBAYARANMANAJEMEN INTERNJARINGAN KANTORDepartemen Komunikasi (DKom)Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola (DMST)Departemen Hukum (DHk)Departemen Sumber Daya Manusia (DSDM)Departemen Pengelolaan Sistem Informasi (DPSI)Departemen Keuangan Intern (DKI)Departemen Pengelolaan Logistik, Arsip dan Pengamanan (DLP)Departemen Audit Intern (DAI)Departemen Pengelolaan Aset (DPA)Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM)Departemen Pengelolaan Moneter (DPM)Departemen Pengelolaan Devisa (DPD)Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES)Departemen Statistik (DSta)Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan (DPKL)Departemen Internasional (DInt)

STABILITAS SISTEM KEUANGANDepartemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP)Departemen Surveillance Sistem Keuangan (DSSK)Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM (DPAU)

SISTEM PEMBAYARANDepartemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP)Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP)Departemen Pengelolaan Uang (DPU)Departemen Pengelolaan Pinjaman dan Transaksi Pemerintah (DPTP)REGIONAL9 Kantor Perwakilan BI Wilayah32 Kantor Perwakilan BI Provinsi/Kota/Kabupaten

INTERNASIONALKantor Perwakilan BI New YorkKantor Perwakilan BI LondonKantor Perwakilan BI TokyoKantor Perwakilan BI Singapore

DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA4 s.d 7 Deputi GubernurAsisten GubernurDewan Gubernur Bank Indonesia49Persyaratan Dewan Gubernur:warga negara Indonesia;memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi;memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.

Pengisian Jabatan Anggota Dewan Gubernur:Gubernur, DGS, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pemberhentian Anggota Dewan Gubernur dalam Masa Jabatan:mengundurkan diri; terbukti melakukan tindak pidana kejahatan; tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur; atauberhalangan tetap.

50Chart10005055556565555550506565707065656565707060608585808078788383787883839090858590909595100100105105107107108108105105120120125125

Column1Column2

Sheet1Column3Column1Column20005055556565555550506565707065656565707060608585808078788383787883839090858590909595100100105105107107108108105105120120125125