KELEMBAGAAN BANK SENTRAL DAN BANK

INDONESIA

TOPIK BAHASAN2

• Dalam definisi yang paling sederhana, bank sentral adalah bank yang memegang simpanan bank lain dan menggunakannya untuk settlement pembayaran antar bank (John Singleton, 2011)

• Menurut Hawke (1973), bank sentral adalah sebuah organisasi yang berdiri antara pemerintah dan perbankan

• Menurut Kisch dan Elkin (1932), bank sentral adalah ‘bagian dari kebijakan publik dan bukan merupakan instrumen dari kepentingan pribadi’. Bank sentral menerapkan (dan kadang membantu memformulasikan) kebijakan publik pada sektor perbankan, dan yang terkait dengan variabel ekonomi yang dapat dipengaruhi melalui sektor perbankan.

Mengenal Bank Sentral 3

Menurut Singleton (2006), kegiatan bank sentral meliputi:

1. Bank sentral menerbitkan uang (dalam bentuk kertas dan koin) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Bank sentral menerapkan dan memformulasikan kebijakan moneter.3. Bank sentral menjalankan tugas sebagai bank dan lembaga

pelayanan bagi pemerintah, dan terkadang mengelola utang luar negeri

4. Bank sentral menyimpan cadangan/simpanan bank umum dan menyelesaikan settlement keuangan antar bank

5. Bank sentral memelihara dan mempertahankan kekuatan sistem keuangan, dan pada saat tertentu bertindak sebagai lender of last resort serta bertugas mengawasi perbankan

6. Bank sentral menjalankan kebijakan pemerintah dalam hal nilai tukar dan memelihara serta mengelola cadangan devisa

7. Bank sentral turut mendorong pembangunan ekonomi 8. Bank sentral memberi saran kepada pemerintah menyangkut

kebijakan ekonomi9. Bank sentral turut serta dalam perjanjian kerjasama moneter

internasional

Mengenal Bank Sentral4

Tujuh area utama tugas bank sentral (McKinley dan Banaian, 2005)

1.Pengendalian kebijakan moneter; 2.Pengelolaan nilai tukar dan cadangan devisa; 3.Agen fiskal4.Sebagai lender of last resort; 5.Mengawasi dan mengatur perbankan; 6.Mengelola sistem pembayaran;7.Mengelola dan memelihara mata uang;

Menurut Charles Goodhart (1991, p.5), kenapa bank sentral karena posisinya dalam sistem berada di tengah-tengah/sentral, bank sentral memiliki kekuatan politik sebagai bank pemerintah, kekuasaan yang dimiliki biasanya sangat besar, dan yang terpenting adalah kemampuan bank sentral untuk menyediakan uang dalam jumlah besar menjadikan bank sentral sebagai ‘bank-nya bank’, yaitu bank yang menyediakan likuiditas ekstra pada saat bank umum mengalami kesulitan.

Mengenal Bank Sentral5

Peran Bank Sentral dalam Aliran Dana

Sumber: Hubbard (2002), dimodifikasi

Sistem KeuanganSistem Keuangan

Rmh Tangga Perush. Pemerintah

Peminjam

Rmh Tangga Perush. Pemerintah

Penabung

Laba/Rugi

Dana

Laba/Rugi

Dana

Dana

Laba/Rugi

Laba/Rugi

Dana

KeterlibatanPemerintah /Bank Sentral

Perantara Keuangan

Pasar Keuangan

Infrastruktur dan Lingkungan

Infrastruktur dan Lingkungan

6

Perbandingan Kedudukan dan Tugas Bank Sentral Di Beberapa NegaraPelaksanaan Tugas Bank Sentral di Beberapa Negara

Negara Otoritas Moneter Pengatur Bank Sistem Pembayaran

Indonesia Ya Tidak Ya Malaysia Ya Ya Ya Selandia Baru Ya Ya Ya Afrika Selatan Ya Ya Tidak Brasil Ya Ya Sebagian India Ya Ya Sebagian Singapura Ya Ya Sebagian Belanda Ya Sebagian Ya Itali Ya Sebagian Ya Jerman Ya Sebagian Ya Amerika Ya Sebagian Sebagian Perancis Ya Sebagian Sebagian Australia Ya Tidak Ya Jepang Ya Tidak Ya Brunei Ya Tidak Tidak Hong Kong Ya Tidak Tidak Inggris Ya Ya Tidak

Sumber : berbagai referensi

7

Kelembagaan Bank Sentral

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas di bidang keuangan, sifat pelaksanaan tugas bank sentral dapat diklasifikasikan berdasarkan pendekatan makroprudensial (macroprudential) dan mikroprudensial (microprudential).

a. Makroprudensial, yaitu bank sentral melakukan asesmen dan upaya-upaya untuk menjaga kestabilan harga khususnya dan menjaga stabilitas sistem keuangan pada umumnya. Dilakukan melalui peran sebagai lender of last resort dan menerbitkan peraturan kehati-hatian terhadap bank dan lembaga keuangan yang menjadi bidang pengawasannya.

b. Mikroprudensial, yaitu bank sentral melakukan asesmen terhadap lembaga keuangan yang menjadi kewajiban bank sentral sebagai supervisor atau pengawas. Bank sentral dapat menerbitkan ketentuan terhadap lembaga yang ada dalam lingkup pengawasannya.

8

Makroprudensial vs Mikroprudensial

Mikroprudensial

Fokus terhadap risiko individual bank atau lembaga keuangan

Fokus terhadap risiko sistemik pada sistem keuangan

Makroprudensial

9

Peran bank sentral di berbagai negara bermula dari bank sirkulasi dan kemudian berevolusi hingga menjadi bank sentral yang modern dengan tujuan yang fokus dan independen

Bank komersial berfungsi sbg bank sirkulasi.

Juga sbg bankers’ bank (lenders of the last resort).

Peran kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran terbatas.

Peran kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran meningkat.

Kadang masih sbg bank komersial.

Sebagai bagian dr Pemerintah, termasuk pembiayaan fiskal dan program Pemerintah.

Tujuan jamak (inflasi, kurs, pertumbuhan, lapangan kerja, neraca pembayaran)

Tujuan tunggal, yaitu stabilitas harga, utk pertumbuhan ekonomi.

Fokus pd tiga tugas: kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran.

Independen dr Pemerintah dg koordinasi.

Penguatan akuntabilitas dan transparansi.

Bank Sirkulasi Bank Sirkulasi & Bankers’ & Bankers’

bankbank

Bank SentralBank Sentral(dahulu)(dahulu)

Bank SentralBank Sentral(dewasa ini)(dewasa ini)

Evolusi Peran Bank Sentral 10

Peran dan kelembagaan bank sentral di Indonesia juga mengalami evolusi dr bank sirkulasi hingga menjadi bank sentral .......

UU No. 11 Th 1953 ttg BI sbg pengganti DJB wet 1922.

BI sebagai bank sentral RI. Bagian dr Pemerintah Kebijakan oleh Dewan

Moneter

Pencetakan uang utk defisit fiskal vs. Sanering 1959 dan hyperinflasi 1965/68.

Dominasi politik dan pembiayaan bank sentral.

Pencetakan uang vs. Sanering (Gunting Sjafrudin) 1950.

Bentuk formal bank sentral belum ada.

De Javasce Bank (DJB) vs BNI.

UUD 1945 Pasal 23: BI sbg bank sentral

UU Nasionalisasi DJB

Sta

tus

Lan

dasa

n

Hu

ku

m

Pera

n

Peri

sti

wa

Pen

tin

g

DJB dan BNI sbg bank sirkulasi.

Mata uang Belanda & Jepang vs. ORI.

Tugas: (i) Stabilitas moneter, (ii)Pengedaran uang, (iii) Sistem pembayaran.

Peran sbg: (i) Agen Pemb, (ii) Kasir Pem, (ii) Bankers bank

Masih menjalankan fungsi bank komersial.

1945-19521945-1952 1953-19671953-1967

11Evolusi Peran Bank Indonesia

Sta

tu s

Lan

dasa

n

Hu

ku

m

Pera

n

P

eri

sti

wa

Pen

tin

g

Stabilisasi ekon (1968-72) Hasil minyak (1973-82) & kebijakan

kredit selektif KLBI). Deregulasi (1983-92) dan kebijakan

moneter tidak langsung. Krisis 1997, BLBI, reformasi. Konflik tujuan stabilitas harga dan

kurs rupiah vs. tujuan ekonomi lain.

BI sebagai bank sentral RI Bagian dari Pemerintah Peran dan kebijakan oleh Dewan

Moneter UU No. 13 Th 1968 ttg Bank Sentral. Tugas: (i) Stabilitas nilai rupiah, (ii)

Mendorong produksi, kesempatan kerja.

Masih berperan sbg: (i) Agen Pembangunan, (ii) Kasir Pemerintah, (ii) Bankers bank.

Fungsi bank komersial tidak ada lagi.

BANK INDONESIA

dewasa ini ...

1968-19981968-1998 1999-1999-SekarangSekarang

12Evolusi Peran Bank Indonesia

1946Pendirian

BNI

sbg bank umum yg berfungsi sbg bank

sirkulasi 1951Nasionalisasi

de Javasche Bankmenggantikan BNI sbg

bank sirkulasi

1997/19981997/1998Krisis1953

Pendirian BI

sbg Bank Sentral

(UU no. 11 Th 1953)1968

Diundangkan

UU no. 13 Th 1968

ttg Bank Sentral

BI sbg bagian Pemerintah,

Setingkat kementerian negara

1999BI sebagai bank sentral

independen

(UU no. 23 Th 1999)

Pasca reformasi terdapat perubahan politik hukum yang cukup mendasar, dengan lingkungan sosial dan politik yang berubah cepat turut menyumbang atas fenomena ditransformasikan-nya BI menjadi bank sentral yang independen.

20082008Krisis

2008PERPPU

amandemen kedua UUBI

Penguatan akuntabilitas, transparansi, dan krediibilitas pembentukan BSBI

Fungsi LOLR pengaturan mengenai FPD

13

Menciptakan stabilitas ekonomi

2004UU 3 Th 2004 amandemen

pertama UUBI

BI sebagai bank komersial dg fungsi bank sirkulasi dan pengawasan bank

BI (sebagai bagian dari pemerintah) diminta untuk membiayai proyek-proyek pemerintah.

BI menjalankan peran sebagai otoritas moneter, pengawasan bank dan kasir pemerintah dan pengedaran uang

Kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen berada diluar pemerintahan yang diberikan wewenang mengatur/menerbitkan peraturan.

Perlunya langkah responsif dalam membendung dampak krisis

Menjaga kepercayaan masy. thd perbankan

Mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bagi bank

Mengubah ketentuan kriteria agunan FPJP

Sejarah Singkat Bank Indonesia13

Bank Indonesia dalam Konstitusi14

fiscal policy monetary policy controlling

Materi Pokok UU Bank Indonesia

15

Ketentuan Umum (Pasal 1-3)

UU BI

Status, Tempat Kedudukan, & Modal (Pasal 4-6)

Tujuan Dan Tugas (Pasal 7-9)

Dewan Gubernur (Pasal 36-51)

Hubungan Dengan Pemerintah (Pasal 52-56)

Tugas Menetapkan & Melaksanakan Kebijakan Moneter

(Pasal 10-14)

Tugas Mengatur Dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

(Pasal 15-23)

Tugas Mengatur & Mengawasi Bank (Pasal 24-35)

Hubungan Internasional (Pasal 57)

Akuntabilitas Dan Anggaran (Pasal 58-64)

Ketentuan Pidana & Sanksi Adm(Pasal 65-72)

Ketentuan Peralihan (Pasal 73-78)

Ketentuan Penutup (Pasal 79)

- Uang Rupiah (Ps. 2-3)

- Status (Ps. 4)

- Modal (Ps. 6)

- Tujuan (Ps. 7)- Tugas (Ps. 8)

- Kebijakan Moneter (Ps. 10)- Fungsi LOLR (Ps. 11)- Kebijakan nilai tukar (Ps. 12)- Pengelolaan cadev (Ps. 13)- Penyelenggaraan survei (Ps. 14)

- Kewenangan di bidang SP (Ps. 15)- Kliring & Setelmen (Ps. 16-18)

- Dialihkan menjadi kewenangan OJK- UU BI (UU No. 23 Th 1999) ditetapkan tanggal 17 Mei 1999, (13 Bab, 79 Pasal)- Dua kali perubahan, yaitu UU No. 3 Th, 2004 dan UU No. 6 Th. 2009)

Korelasi UU BI dengan UU Lain

Kewenangan Mikroprudensial perbankan oleh OJK. Makroprudensial perbankan oleh BI.

Koordinasi bauran kebijakan BI-OJK (pengaturan dan pengawasan).

Sistem informasi yang terintegrasi.

Kewenangan BI dalam pengelolaan Rupiah

Perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan Rupiah berkoordinasi dengan Pemerintah.

Cakupan Sistem Pembayaran (tunai dan non tunai).

Pengalihan perizinan, pengaturan dan pengawasan dari BI ke OJK

Kewenangan BI dalam memberikan izin, mengatur, dan mengawasi, serta mendapat laporan dari penyelenggara transfer dana.

16

Status dan Kedudukan Bank Indonesia

17

Sesuai dengan Undang Undang Repuplik Indonesia tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2004 dan UU No.6 tahun 2009•BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia•BI adalah badan hukum dan lembaga negara yang independen dalam melakukan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dalam undang-undang•Pemberian independensi diimbangi dengan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi.

Status dan Kedudukan Bank Indonesia

18

Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang mempunyai wewenang :•Mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara•Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter•Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran•Menjaga stabilitas sistem keuangan •Menjalankan fungsi sebagai “lender of the last resort”

19

Meyampaikanlaporan keuanganBI yang telahdiperiksa

Memeriksa laporan keuangan

BI

-Laporan Tahunan, triwulanan/ sewaktu-waktu

- persetujuan ATBI (operasional)

Laporan triwulanan/

sewaktu-waktu, Tahunan

Mengambil sumpah dan janji anggota

Dewan Gubernur

Hasil telaah

Menteri

Kementerian

PUBLIK(Informasi Tahunan)

DPR

Presiden

Kepala Negara

Kepala Pemerintaha

nBPK MA

BADAN SUPERVISI

oMenetapkan UU BI

o Pemilihan Pimpinan BI

Koordinasi

Primary Constitutional Organs: Presiden, DPR, MPR, BPK, MK, DPD, MAAuxiliary Institutions: BI, KPK, KY

Kedudukan BI dalam Ketatanegaraan

Visi, Misi, dan Nilai Strategis BI 20

Tujuan Bank Indonesia 21

terhadap mata uang negara

lain

Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

terhadap barang & jasa

(harga)

Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi.

Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan Bank Indonesia adalah

- mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah

- serta ikut mendorong terpeliharanya kestabilan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Wacana perubahan Tujuan BI (dual objectives) *:

*Rekomendasi IMF (2010): mandat mendorong SSK perlu dinyatakan secara eksplisit sebagai tujuan di dalam UU BI

*Rekomendasi IMF (2010): mandat mendorong SSK perlu dinyatakan secara eksplisit sebagai tujuan di dalam UU BI

Keterkaitan Tugas Pokok BI 22

Keterkaitan Tugas Pokok BI 23

• Karena pelaksanaan kebijakan moneter dilakukan melalui sistem keuangan, khususnya lembaga perbankan, maka sistem keuangan sehat serta kelancaran dan keamanan sistem pembayaran merupakan prasyarat efektivitas suatu kebijakan moneter.

• Kebijakan moneter yang tidak tepat dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas sistem keuangan

• Kelancaran dan keamanan sistem pembayaran dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan efektivitas kebijakan moneter.

Ruang Lingkup Kebijakan Moneter meliputi:

Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi

Melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, dan

Menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum dan mengatur kredit atau pembiayaan.

24Stabilitas MoneterRuang Lingkup Kebijakan Moneter

25

25

Keseimbangan NP

PENDEKATAN

SISTEM OPERASI

Pendekatan Harga

Variabel-variabel Informasi

• Langsung • Sk.bunga PUAB

• Stabilitas harga

• Tidak langsung

Pendekatan Kuantitas

- Langsung - Monetary base - Agregat moneter Stabilitas harga - Tidak langsung seperti: seperti: Pertumbuhan ekonomi . Uang primer/M0 . M1, M2 Kesempatan kerja . Reserve bank . Kredit pbk . Sk.bunga

Sumber: Junggun Oh. “Inflation Targeting, Monetary Transmission Mechanism, and Policy Rules in Korea”,

Economic Pap er, Vol.2, No.1, March 1999, Bank of Korea (dimodifikasi).

Instrumen

Sasaran Operasional

SasaranAkhir

Sasaran Operasional

Sasaran Antara

Sasaran Akhir

Instrumen

Stabilitas MoneterPendekatan Kebijakan Moneter

Stabilitas Sistem PembayaranRuang Lingkup Kebijakan Sistem Pembayaran

26

Ruang Lingkup Sistem Pembayaran meliputi:

Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, dan

Menetapkan penggunaan alat/instrumen pembayaran.

Stabilitas Sistem Pembayaran Instrumen Sistem Pembayaran

27

Instrumen sistem pembayaran secara umum terdiri dari:

a. Instrumen tunai : uang kertas uang logam

b. Instrumen non-tunai : paper based: cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain electronic based: RTGS card based: kartu debet, ATM, kartu kredit

Stabilitas Sistem Pembayaran Aliran Transaksi dalam Sistem Pembayaran

Pembeli (Payor)

Penjual (Payee)

Flow pembayaran

Flow barang/jasa

Bank BBank A

Settlementdi Bank Sentral

RpInstrumen

Pengirim Penerima

Kliring

Tunai

Non- Tunai

28

Stabilitas Sistem Keuangan 29

(Dukungan) berkembangnya dan terjaganya Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), yaitu suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan/ pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional

(Dukungan) berkembangnya dan terjaganya Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), yaitu suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan/ pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional

Sasaran

Prinsip

KegiatanUtama

Penguatan Resilience, Intermediasi dan Efisiensi Sistem Keuangan melalui Surveillance, Kebijakan Makroprudensial, Financial Development dan Koordinasi

Penguatan Resilience, Intermediasi dan Efisiensi Sistem Keuangan melalui Surveillance, Kebijakan Makroprudensial, Financial Development dan Koordinasi

Strategi

Research & Surveillance based

Forward Looking (Long Term Horizon)

System wide perspective

Governance and Coordination

FungsiKebijakan

MakroprudensialSystemic

SurveillanceCrisis Mgt & Kerjasama

LembagaPengembangan

Sektor Keuangan

Riset & Analisis sistem keuangan (institusi & pasar), rumah tangga, korporasi, sektoral

Riset & Analisis sistem keuangan (institusi & pasar), rumah tangga, korporasi, sektoral

Surveillance Sistemik SIFIsSurveillance Sistemik SIFIs

Pemeriksaan Bank dan LKBB berpotensi sistemik (SIFIs)

Pemeriksaan Bank dan LKBB berpotensi sistemik (SIFIs)

Evaluasi & Rekomendasi Kebijakan & Regulasi Makroprudensial

Evaluasi & Rekomendasi Kebijakan & Regulasi Makroprudensial

Pengembangan tools, indikator dan model

Pengembangan tools, indikator dan model

Asesmen Stabilitas Sistem Keuangan Asesmen Stabilitas Sistem Keuangan Riset, Analisis dan

Pendalaman Sektor Keuangan :•Lembaga•Pasar•Infrastruktur•Produk dan Instrument

Riset, Analisis dan Pendalaman Sektor Keuangan :•Lembaga•Pasar•Infrastruktur•Produk dan Instrument

Mendorong EfisiensiMendorong Efisiensi

Financial InclusionFinancial Inclusion

Koordinasi Kebijakan Sektor KeuanganKoordinasi Kebijakan Sektor Keuangan

Kerjasama Internasional Sektor Keuangan (a.l. FSB& BIS)

Kerjasama Internasional Sektor Keuangan (a.l. FSB& BIS)

Komunikasi Kebijakan Komunikasi Kebijakan

Protokol Manajemen Krisis (incl. LOLR)Protokol Manajemen Krisis (incl. LOLR)

Balanced Financial Intermediation

Strengthened FS Resilience

Enhanced Financial Efficiency

Elemen

Outlook Stabilitas Sistem Keuangan Outlook Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas Sistem KeuanganKebijakan Makroprudensial

30

Kebijakan

Moneter

Stabilitas Sistem Keuangan

Pengaturan dan Pengawasan SIBs

Pengaturan dan Pengawasan non-SIBs

makro mikro

Kebijakan Makroprudential

Kebijakan Mikroprudential

Kerangka kebijakan makroprudensial adalah:• Tujuan: memelihara kestabilan sistem keuangan dg membatasi potensi meningkatnya risiko sistemik.• Cakupannya: seluruh potensi risiko sistemik• Issue: Fokus pada risiko yang meningkat di dalam dan/atau karena sistem keuangan• Instrumen: kehati-hatian (prudential ), yang diukur dan digunakan untuk khususnya risiko sistemik dan

diterapkan pada sistem keuangan secara luas.

Dalam rangka mendorong stabilitas sistem keuangan, BI berwenang:a.Menetapkan kebijakan makroprudensial;b.Melakukan pemantauan sistem keuangan (surveillance);c.Mengembangkan pasar dan akses keuangan;d.Melakukan pencegahan dan penanganan krisis sektor keuangan; dane.Melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank yang tertentu yang sistemically important bank dan/atau bank lainnya, serta lembaga keuangan bukan bank yang sistemik.

Framework Kebijakan Bank Indonesia

31

SEKTOR EKSTERNAL

Transaksi BerjalanEksporImpor

TransferPenghasilan (Income)

Transaksi Modal dan KeuanganInvestasi Langsung

Aliran Keuangan– Pemerintah

– SwastaCadangan Devisa

SEKTOR RIIL

KonsumsiInvestasiEksporImpor

SEKTOR PEMERINTAH (FISKAL)

Anggaran Negara (APBN)Penerimaan, termasuk hibahPengeluaranKeseimbangan (overall)Pembiayaan– Dalam Negeri– Luar Negeri

SEKTOR MONETER

Otoritas MoneterAktiva Luar Negeri BersihAktiva Domestik BersihNet Claim on Government

Bank UmumAktiva Luar Negeri BersihAktiva Domestik Bersih

Uang Primer

Uang Beredar

Keterkaitan Tugas Bank Sentral dengan Sektor Lain

32

1. Kebijakan moneter tidak terlepas dari kebijakan makro lainnya seperti kebijakan fiskal.

2. Keterkaitan antara sektor ekonomi berdasarkan 4 pilar IMF, yaitu sektor riil, sektor fiskal (keuangan negara), sektor eksternal, dan sektor moneter.

3. Perlu koordinasi yang ketat antara agen pemerintah, lembaga tinggi pemerintah (mis : Kemenkeu, OJK, BKPM, Bappenas) dengan BI.

33Independensi, Akuntabilitas, & Transparansi Bank Indonesia

Independensi

1. Institutional

2. Goal3. Instrumen

t4. Personal5. Budget

Independensi

1. Institutional

2. Goal3. Instrumen

t4. Personal5. Budget

AkuntabilitasAkuntabilitas

Audit Kinerja1. Penyampaian laporan tugas2. Laporan bhn evaluasi kinerja BI

dan Dewan Gubernur oleh DPR3. DPR meminta penjelesan pelaks

tugas & wewenang BI

Audit Kinerja1. Penyampaian laporan tugas2. Laporan bhn evaluasi kinerja BI

dan Dewan Gubernur oleh DPR3. DPR meminta penjelesan pelaks

tugas & wewenang BI

Audit Anggaran• Penyampaian anggaran operasional

& kebijakan khusus ke DPR• Pemeriksaan keuangan oleh BPK• Penyampaian laporan keuangan

tahunan ke masyarakat

Audit Anggaran• Penyampaian anggaran operasional

& kebijakan khusus ke DPR• Pemeriksaan keuangan oleh BPK• Penyampaian laporan keuangan

tahunan ke masyarakat

Bank IndonesiaUU No.23/1999sbgmn diubah Terakhir dgnUU No.6/2009

Bank IndonesiaUU No.23/1999sbgmn diubah Terakhir dgnUU No.6/2009

Pengawasan LainBadan Supervisi

Pengawasan LainBadan Supervisi

Transparansi• Informasi evaluasi pelaks kebijakan• Komunikasi keputusan RDG• Penerbit publikasi • Laporan triwulan & tahunan ke pemerintah• Forum diskusi pakar,masyarakat, pemerintah• Kurikulum kebanksentralan

Transparansi• Informasi evaluasi pelaks kebijakan• Komunikasi keputusan RDG• Penerbit publikasi • Laporan triwulan & tahunan ke pemerintah• Forum diskusi pakar,masyarakat, pemerintah• Kurikulum kebanksentralan

Hubungan dengan Pemerintah

• Counterpart pemerintah dalam menetapkan sasaran inflasi, penerbitan surat hutang pemerintah dan penetapan asumsi-asumsi makro ekonomi dengan penyusunan APBN

• Sebagai pemegang kas pemerintah• Dapat mewakili pemerintah dalam berhubungan

dengan pihak creditor luar negeri• Memberikan masukan kepada pemerintah (pusat

dan daerah) dalam rangka memajukan perekonomian dan pembangunan (nasional dan daerah)

34

Badan Supervisi Bank Indonesia

Membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang anggaran terhadap BI, yaitu berupa:

1.Telaah atas laporan keuangan tahunan BI

2.Telaah atas anggaran operasional dan investasi BI

3.Telaah atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI

BSBI dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur dan tidak ikut mengambil keputusan serta tidak ikut memberikan penilaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, baik kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, maupun makroprudensial.

35

Hubungan Internasional

Bank Indonesia menjalin hubungan kerja dengan lembaga-lembaga internasional :

Bidang Moneter IMF, G-20 Bidang Keuangan Perbankan BIS, EMEAP Bidang Perdagangan dan Investasi WTO,

GATS Bidang Pembangunan World Bank, ADB,

IDB Kerjasama antar bidang yang berbasis

kesamaan daerah (regionalism) APEC, ASEAN

36

Struktur Organisasi Bank Indonesia

37

STABILITAS MONETER

GubernurDeputi Gubernur Senior

STABILITAS SISTEM KEUANGAN & SISTEM

PEMBAYARANMANAJEMEN INTERN JARINGAN KANTOR

1. Departemen Komunikasi (DKom)

2. Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola (DMST)

3. Departemen Hukum (DHk)4. Departemen Sumber Daya

Manusia (DSDM)5. Departemen Pengelolaan Sistem

Informasi (DPSI)6. Departemen Keuangan Intern

(DKI)7. Departemen Pengelolaan

Logistik, Arsip dan Pengamanan (DLP)

8. Departemen Audit Intern (DAI)9. Departemen Pengelolaan Aset

(DPA)

1. Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM)

2. Departemen Pengelolaan Moneter (DPM)

3. Departemen Pengelolaan Devisa (DPD)

4. Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES)

5. Departemen Statistik (DSta)6. Departemen Pengelolaan dan

Kepatuhan Laporan (DPKL)7. Departemen Internasional (DInt)

STABILITAS SISTEM KEUANGAN1.Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP)2.Departemen Surveillance Sistem Keuangan (DSSK)3.Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM (DPAU)

SISTEM PEMBAYARAN1.Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP)2.Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP)3.Departemen Pengelolaan Uang (DPU)4.Departemen Pengelolaan Pinjaman dan Transaksi Pemerintah (DPTP)

REGIONAL-9 Kantor Perwakilan BI Wilayah-32 Kantor Perwakilan BI Provinsi/Kota/Kabupaten

INTERNASIONAL1.Kantor Perwakilan BI New York2.Kantor Perwakilan BI London3.Kantor Perwakilan BI Tokyo4.Kantor Perwakilan BI Singapore

DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA

4 s.d 7 Deputi Gubernur

Asisten Gubernur

Struktur Organisasi Bank Indonesia

38

Dewan Gubernur Bank Indonesia

Asisten Gubernur

- DG dipimpin oleh Gubernur dan DGS sebagai wakil;

- 4 -7 org Deputi Gubernur.*

Asisten Gubernur

Asisten Gubernur

Asisten Gubernur

DPR RI

BSBI

Menilai kinerja DG dan ADG Menyetujui/menolak calon anggota DG yang

diajukan Presiden Menerima laporan tahunan dan triwulanan BI

mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang, serta rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang

Membantu DPR melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu

Ka Dept.

Ka Dept.

Ka Dept.

Ka Dept.

Ka Dept.

Ka Dept.

Ka Dept.

Ka Dept.

Ka Dept.

Ka Dept.

Ka Dept.

Ka Dept.

Dalam melaksanakan tugasnya, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur

Dewan Gubernur Bank Indonesia

39

Persyaratan Dewan Gubernur:warga negara Indonesia;memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi;memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.

Pengisian Jabatan Anggota Dewan Gubernur:Gubernur, DGS, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pemberhentian Anggota Dewan Gubernur dalam Masa Jabatan:mengundurkan diri; terbukti melakukan tindak pidana kejahatan; tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur; atauberhalangan tetap.

Dewan Gubernur Bank Indonesia

40

Gubernur, DGS, DpG, dan/atau pejabat BI tdk dpt dihukum krn telah mengambil keputusan atau kebijakan yg sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam UUBI sepanjang dilakukan dengan itikad baik

Dalam hal anggota DG patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden

Pengambilan keputusan dapat dianggap telah memenuhi itikad baik apabila:a.dilakukan dengan maksud tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompoknya sendiri, dan atau tindakan-tindakan lain yang berindikasikan korupsi, kolusi dan nepotisme;b.dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam dan berdampak positif;c.diikuti dengan rencana tindakan preventif apabila keputusan yang diambil ternyata tidak tepat;d.dilengkapi dengan sistem pemantauan.

Terima KasihTerima Kasih