Bank Sentral Republik Indonesia

Bank Indonesia - DPNP @ 2007

SISTEM PERBANKANSISTEM PERBANKANINDONESIAINDONESIA

I. SISTEM KEUANGAN DAN PERBANKAN

II. TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA

III. PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN

IV. ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN INDONESIA

AgendaAgenda

I.

SISTEM KEUANGAN DAN PERBANKAN

Definisi Sistem Keuangan

A financial system consist of institutional units and markets that interact, typically in a complex manner, for the purpose of mobilizing funds for investment, and providing facilities, including payment system, for financing of commercial activity. The role of financial institutions within the system is primarily to intermediate between those that provide the funds and those that need the funds, and typically involves transforming and managing risk. Financial markets provide a forum within which financial claims can be traded under established rules of conduct, and can facilitate the management and transformation risk. They also play important role in identifying market prices (“price discovery”).

IMF(http//:IMF.ORG., Nov.2004)

Konsep Sistem Keuangan

• Sistem keuangan dalam suatu negara terdiri dari unit-unit lembaga keuangan baik institusi perbankan, lembaga keuangan bukan bank serta pasar yang saling berinteraksi secara kompleks dengan tujuan memobilisasi dana untuk investasi dan menyediakan fasilitas sistem pembayaran untuk pembiayaan aktivitas komersial.

• Dalam Sistem keuangan terjadi intermediasi antara yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana, transformasi dan pengelolaan resiko serta penemuan harga pasar.

• Suatu sistem keuangan yang efisien dan kokoh adalah sistem keuangan yang mampu memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas kepada aktivitas yang memberikan tingkat pengembalian yang optimal dan mampu berkontribusi secara penuh dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara secara sehat, berkelanjutan dan seimbang

SISTEM KEUANGAN

SistemKeuangan

Sistem Moneter

NonSistem

Moneter

Otoritas Moneter

PerusahaanPembiayaan

AsuransiAsuransi

Dana PensiunDana Pensiun

Perusahaan Sekuritas.Perusahaan Sekuritas.

PerbankanPerbankan Bank UmumBank Umum

BPRBPR

Perusahaan PemeringkatPerusahaan Pemeringkat

Perusahaan GadaiPerusahaan Gadai

Pialang Pasar UangPialang Pasar Uang

Bank IndonesiaBank Indonesia

Modal VenturaModal Ventura

LeasingLeasing

Anjak PiutangAnjak Piutang

Kartu KreditKartu Kredit

Pembiayaan KonsumenPembiayaan Konsumen

PerusahaanKeuangan

Lain

PerusahaanKeuangan

Lain

Ban

kin

g S

up

ervision

UU No. 10/1998

TEORITEORI SISTEM DAN KEBIJAKAN PERBANKANSISTEM DAN KEBIJAKAN PERBANKAN

Definisi & Fungsi BankDefinisi & Fungsi Bank

BANK

PEMILIK DANA

PEMINJAM

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Lembaga keuangan dengan fungsi intermediasi Lembaga Intermediasi Hanya dapat berjalan bila ada kepercayaan Lembaga Kepercayaan

Kedudukan Perbankan Dalam Sistem Perekonomian

SISTEM PEREKONOMIAN

• Surplus Income Units• Deficit Spending Units

SISTEM KEUANGAN

• Direct Finance or Indirect Finance• Deposit Taker or Fund Provider

SISTEM PERBANKAN

• Indirect Finance• Deposit Taker and Fund Provider

Aliran Dana dalam Sistem Keuangan

Lender-Savers•Households•Firms•Government•Foreigners

Borrower-spenders•Households•Firms•Government•Foreigners

Financial MarketFUNDS FUNDS

Financial Intermediaries

FUNDS

FU

ND

S

FU

ND

S

DIRECT FINANCE

INDIRECT FINANCE

RISIKO BANKRISIKO BANK

STRATEGIC

REPUTATIONLEGAL

OPERATIONAL

LIQUIDITY

MARKET

CREDIT

RISKTYPES

COMPLIANCE

Manfaat Bank

• Pemilik dana mendapat penghasilan bunga.• Peminjam terpenuhi kebutuhan dananya.• Bank mendapatkan penghasilan dari selisih (spread) antara

bunga dana dengan bunga pinjaman.• Perekonomian mendapatkan mekanisme alokasi sumber-

sumber dana secara efektif dan efisien.

Apabila fungsi intermediasi berjalan baik, maka manfaat dari keberadaan bank adalah sebagai berikut:

Kontribusi dan Peran Lembaga Keuangan Indonesia dalam GDP dibandingkan Negara Lain

  Indonesia Malaysia Thailand Singapore

Assets US$ billion % of GDP US$ billion % of GDP US$ billion % of GDP

US$

billion % of GDP

Commercial banks 138 56% 166 160% 172 115% 213 233%

Insurance firms 10 4% 20 20% 5 3% 46 50%

Mutual funds 8 3% 21 20% 18 12% 18 20%

Pension funds 4 2% 58 56% 7 5% 60 66%

Stock market capitalization 55 22% 168 162% 119 79% 148 162%

Funds raised through capital market 4 2% 7 7% n/a   n/a  

GDP 247   104   150   91  

Exchange rate 8.441   4   39,7   1,7

 

Sumber: Srinivas, PS (2004)

Kondisi Sistem Keuangan Indonesia

Bank mendominasi Sistem Keuangan

Keterangan

Tahun 2001 Tahun 2002 Tahun 2003

Asset Kontribusi Asset Kontribusi Asset Kontribusi

Bank Umum 1,099.7 88.0% 1,112.2 86.4% 1,213.5 85.1%

Bank Perkreditan Rakyat 4.7 0.4% 6.4 0.5% 9.1 0.6%

Perusahaan Asuransi 64.8 5.2% 77.6 6.0% 94.1 6.6%

Dana Pensiun 34.9 2.8% 41.2 3.2% 49.4 3.5%

Perusahaan Pembiayaan 37.3 3.0% 39.9 3.1% 47.2 3.3%

Persahaan Sekuritas 6.7 0.5% 7.8 0.6% 10.0 0.7%

Pegadaian 1.8 0.1% 2.4 0.2% 2.7 0.2%

Total 1.249,9 100% 1.287,5 100% 1.426,0 100%

Sumber : BI, Depkeu, diolah

Total aset perbankan dan non perbankan meningkat namun peningkatan NBFI lebih cepat dari perbankan sebagai akibat semakin menurunnya suku bunga perbankan dan peningkatan index di pasar modal serta mulai berkembangnya asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan.

Historic Perspective of Risk Events1932: Stock market crash & Great Depression

1987: US & world stock market crash

1989: Jap stock market/real estate bubble

US Junk Bond market collapse

1994: IR increase catching many banks by surprise-collapse of several hedge funds

Soros vs British Pound/EWS-system collapse

Peso crisis

1998: Russia crisis, collapse of LTCM hedge funds creates fin crisis; FED and bank Consortium needed to step in

1973: Oil price hike

1997: Emerging market crisis

2000: Extreme high volatility in Equity markets-NASDAQ losses >50% of its value. Highest credit leverage in US history

2002/3: High profile bankruptcies in US and Europe

Debt crisis in Argentina

Retail crisis in Korean Market

time

1970

20001990

1980

KRONOLOGI REFORMASI PERBANKAN INDONESIAKRONOLOGI REFORMASI PERBANKAN INDONESIA

Pra-krisis 1997 Post-krisis 2000 Krisis 1998 - 1999

Menkeu mengumumkan 16 bank dilikuidasi.

Penarikan dana besar-besaran

Krisis mata uang Regional Band Rupiah di lepas

July Nov Dec Jan 98

BPPN & Program Penjaminan Pemerintah

diperkenalkan

July 98

INDRA didirikan

Sept 98

Program Restrukturisasi

Perbankan & JITF didirikan

Nov 98 Mar 99

Program Rekapitalisasi

Perbankan dimulai

July 99

Merger Bank MANDIRI

Mar 00

Ketentuan Exit policy dikeluarkan

Oct 00Program Rekapitalisasisi

selesaiLPJK masih dalam

proses

May 98

Amandemen UU Perbankan 1992

May 99

UU BI disahkan

Jun 99

BPPN : Badan Penyehatan Perbankan NasionalJITF : Jakarta Initiative Task ForceINDRA : Indonesian Debt Restructuring AgencyLPJK : Lembaga Pengawas Jasa Keuangan

Perkembangan Permodalan Bank Perkembangan Permodalan Bank (Sebelum dan sesudah Program Rekapitalisasi)(Sebelum dan sesudah Program Rekapitalisasi)

-129.8

-270.3

-243.0

-101.3

-41.2

-32.8

6.0

33.6

53.5

63.6

-300.0 -250.0 -200.0 -150.0 -100.0 -50.0 0.0 50.0 100.0

Dec-99

Sep-99

Jun-99

Mar-99

Dec-98

Mar-00

Dec-01

Sep-00

Jun-00

Mar-01

Triliun Rp.

II.

TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA

1. UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah

dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

2. UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

DASAR HUKUM DASAR HUKUM

Per April 2007 :

1. BANK UMUM (Konvensional dan Syariah)

Jumlah Bank Umum di Indonesia saat ini ada 130 buah (jumlah kantor 9265)

2. BANK Perkreditan Rakyat (BPR)

Jumlah BPR di Indonesia saat ini ada 1.833 buah (jumlah kantor 3.190)

(UU No.23/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3/2004 tentang Bank Indonesia)

JENIS BANK

TUGAS BANK INDONESIATUGAS BANK INDONESIA

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. MENCAPAI &

MEMELIHARA KESTABILAN

NILAI RUPIAH

Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Mengatur &mengawasi

Bank.

KEBIJAKAN MONETERKEBIJAKAN MONETER

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi.

Inflasi ialah suatu keadaan dimana jumlah uang beredar melampaui jumlah kebutuhan uang yang diperlukan untuk jalannya perekonomian di suatu negara. Keadaan ini ditandai dengan turunnya nilai beli dari mata uang negara ybs dan diikuti dengan kenaikan harga barang-barang secara umum dalam masa/ priode tertentu.

BI dapat melakukan upaya pengendalian moneter antara lain melalui:

i. Operasi Pasar Terbuka, seperti lelang SBI.

ii. Penetapan tingkat diskonto.

iii. Penetapan Cadangan Wajib Minimun.

iv. Pengaturan kredit atau pembiayaan.

Cara-cara pengendalian moneter juga dapat dilaksanakan

berdasarkan prinsip syariah

SISTEM PEMBAYARANSISTEM PEMBAYARAN

Bank Indonesia bertugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran secara tunai dan non tunai.

Dalam hal pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran.

BI bertugas mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran

Menyediakan fasilitas Sistem Pembayaran yang efisien, efektif, aman dan handal

Sistem Finansial yang efisien

Meningkatkan kinerja perekonomian dan sektor riil

TUGAS BI DALAM SISTEM PEMBAYARANTUGAS BI DALAM SISTEM PEMBAYARAN

Bab V : UU RI No. 23 th. 1999 tentang BI :

Efektivitas pengendalian moneter memerlukan dukungan Sistem Pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal

Sistem Pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal memerlukan sistem perbankan yang sehat

Sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan yg sehat

KETERKAITAN SISTEM PEMBAYARAN KETERKAITAN SISTEM PEMBAYARAN DENGAN MONETER DAN PERBANKANDENGAN MONETER DAN PERBANKAN

III.

PENGATURAN & PENGAWASAN PERBANKAN

Mengapa Bank Harus Diawasi?

Perbankan Lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan (terutama di negara berkembang)

PerbankanSistem dalam Sistem Interdependen

Perbankan Lembaga kepercayaan sangat rentan / fragile

Kegagalan suatu bank dapat menyebabkan krisis perbankan Sistem keuanganSistem perekonomianBiaya perbaikan yang sangat mahal

Perlunya bank diatur dan diawasi

Di Indonesia, perbankan menguasai +/- 90% asset industri keuangan

Pengaturan & Pengawasan Perbankan

Siapa yang mengawasi Bank?1. Pengurus (Pemilik dan Pengelola)

2. Masyarakat (Market Discipline)

3. Bank Indonesia (Otoritas Pengawas Bank)

Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia merupakan amanat UU No.23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Pengaturan Bank oleh Bank Indonesia sebagai Lembaga Otoritas Pengawas Bank.

Siapa yang mengatur Bank?Pengaturan Bank akan efektif kalau yang mengatur tunggal.

Pengaturan Bank

Bentuk pengaturan

Prinsip

Maksud

Ruang Lingkup

Ketentuan-ketentuan yang mengatur keberadaan dan seluruh kegiatan operasional bank.

Prinsip kehati-hatian Banking prudential principles.Untuk kepentingan pengawasan khususnya oleh lembaga otoritas, dan dalam rangka informasi bagi yang berkepentingan (pengawasan oleh masyarakat dan pengelola).

•Pengaturan izin pendirian (loose or tight).•Pengaturan cakupan kegiatan (boleh/tidak).•Pengaturan pemilik & pengurus (fit and proper).•Pengaturan kecukupan modal (kriteria penilaian

aktiva).•Pengaturan risiko.

PETA PENGAWASAN BANK

Pengawasan Bank

Pengaturan Bank (Prudential Banking Principles)

Pengawasan Bank

Memantau/memeriksa apakah pemilik/pengelola telah melaksanakan ketentuan

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG

Melalui laporan yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia

Oleh Lembaga Otoritas(Bank Indonesia)

Mendatangi dan memeriksa bank• Umum• Khusus

• Periodik• Ad hoc

Menciptakan sistem perbankan yang sehat yang memenuhi tiga aspek yaitu :1. Sanggup memelihara kepentingan masyarakat.2. Bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan.

perekonomian dan pengendalian moneter.3. Mampu mengembangkan usahanya secara wajar.

TUJUAN PENGAWASAN BANK

STRATEGI PENGAWASAN BANK

1. Menetapkan Peraturan.2. Pengawasan Secara Dedicated.3. Penerapan Risk Based Supervision yang

berorientasi pada forward looking analysis.4. Prudential Meeting/Interview.5. Pengenaan Sanksi.6. Monitoring.

IMPLEMENTASI SISTEM PENGAWASAN

1. Pengawasan terpadu yaitu melalui kebijakan & ketentuan perbankan (Macro Economic Supervision Function).

2. “Full Responsibility” dalam pengawasan individual bank.

3. Prudential Regulation Approach.

4. Risk - Based Approach.

5. Consolidated Supervision Approach.

PELAKSANAANPENGAWASAN

1

35

6

QUARTERLY RISK PROFILEASSESSMENT

EXAMINATIONPLAN

RISK FOCUSED EXAMINATION

& AUDIT REPORT

INDIVIDUAL SUPERVISORY

STRATEGY (ISS)

ISS EXECUTION& SUPERVISORY

ACTIONS

SUPERVISORYCYCLE

UNDERSTANDING INSTITUTION

(COREKNOWLEDGE)

1

4

2

SSIKLUS IKLUS PPENGAWASAN BANK ENGAWASAN BANK BBERDASARKAN ERDASARKAN RRISIKOISIKO

Perencanaan

Pemeriksaan

Pre-Examination

Planning

Audit PlanAudit Plan

Exit Meeting

Penyusunan Laporan

Penyampaian LHP

Pemeriksaan

Lapangan

Data Base Pemeriksaan

Laporan Kemajuan

Pemeriksaan

SIKLUS PEMERIKSAAN BERDASARKAN RISIKO

INDIVIDUAL SUPERVISORY STRATEGY (ISS)

TahapPengumpulan

Data & InformasiEksternIntern

TahapEvaluasi

Kecukupan Data &Informasi

TahapPenyusunan

ISS

Format ISS

IV

ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN

Arah Kebijakan Perbankan

Meningkatkan Peran Perbankan untuk Menunjang

Perekonomian Secara

Berkelanjutan

Meningkatkan Peran Perbankan untuk Menunjang

Perekonomian Secara

Berkelanjutan

MemperkuatStruktur danKelembagaan

PerbankanNasional

MemperkuatStruktur danKelembagaan

PerbankanNasional

Melanjutkan Proses

Konsolidasi

Melanjutkan Proses

Konsolidasi

MemperkuatInfrastruktur

MemperkuatInfrastruktur

Kebijakan Prudensial Sesuai

Standar Internasional

Kebijakan Prudensial Sesuai

Standar Internasional

MendorongFungsi

Intermediasi

MendorongFungsi

Intermediasi

Bank Perkreditan

Rakyat

Bank Perkreditan

Rakyat

StabilitasSistem

Keuangan

StabilitasSistem

Keuangan

PerbankanSyariah

PerbankanSyariah

Sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem

keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional

Struktur Perbankan yang Sehat

Sistem Pengaturan yang Efektif

Sistem Pengawasan

yang Independen dan Efektif

Industri Perbankan yang Kuat

Infrastruktur Pendukung

yang Mencukupi

Perlindungan Nasabah

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5 Pilar 6

6 PILAR API

ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIAARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

• Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional

• Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan

• Program Peningkatan Fungsi Pengawasan

• Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan

• Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan

• Program Peningkatan Perlindungan Nasabah

PROGRAM UTAMA APIPROGRAM UTAMA API

SASARAN KEBIJAKAN APISASARAN KEBIJAKAN API

NO PILAR API SASARAN

1. Struktur Perbankan yang sehat

Penguatan permodalan dan peningkatan daya saing.

2. Sistem Pengaturan yang Efektif

Peningkatan Compliance thdp 25 Basel Core Principles For Effectiveness Bank Supervision

3. Fungsi Pengawasan Efektif

Peningkatan Koordinasi antara lembaga pengawas, penerapan Risk Based Supervision

4. Industri Perbankan yang kuat

Penerapan GCG, peningkatan kualitas manajemen risiko dan peningkatan kemampuan operasional.

5. Infrasutuktur Perbankan yang memadai

Pembentukan Credit Bereau, optimalisasi credit rating agency.

6. Perlindungan Konsumen

Penyelesaian pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi perbankan dan transparansi.

PENGUATAN STRUKTUR PERBANKAN NASIONAL

Penguatan Permodalan Bank Umum

Permodalan (tier 1)

Rp triliunBank

Internasional

Bank Nasional

Bank dengan fokus:

Daerah Korporasi Ritel Lainnya

BPRBank dengan

kegiatan usaha terbatas

50

10

0,1

BASEL 2BASEL 23 Pilar Utama3 Pilar Utama3 Pilar Utama3 Pilar Utama

Minimum Capital

Requirements

Minimum Capital

Requirements

Supervisory Review Process

Supervisory Review Process

Market Discipline

Market Discipline

Bobot RisikoBobot Risiko Definisi ModalDefinisi Modal

Risiko Kredit

Risiko Kredit

Risiko Operasional

Risiko Operasional

Risiko Pasar

Risiko Pasar

•Standardised App.•Internal Rating Based App.: FoundationAdvanced

•Standardised App.•Internal Rating Based App.: FoundationAdvanced

•Basic Indicator App.•Standardised App.•Advanced Measurement App.

•Basic Indicator App.•Standardised App.•Advanced Measurement App.

•Standardised Method

•Internal Model

•Standardised Method

•Internal Model

ROADMAP BASEL IIROADMAP BASEL IIPILLAR 3

Penyempurnaan LBU

Transparansi

On line SystemPenerbitan

PBIEfektif

Perhit. CARPenerbitan

PBI

Market Risk

Standardized 2) Q3 2007 Q1 2008 - Q4 2008 Q1 2009 Q4 2008 Q1 2009

Internal Model 3) Q3 2007 dimulai Q3 2007 Q2 2008 Q2 2008 Q1 2009

Credit RiskStandardized Q3 2007 Q1 2008 - Q1 2009 Q1 2009 Q4 2008 Q1 2009

IRBA 3) Q4 2009 dimulai Q1 2010 Q4 2010 Q4 2010 Q2 2011

Operational Risk Basic Indicator Q3 2007 Q1 2008 - Q1 2009 Q1 2009 Q4 2008 Q1 2009

Standardized 3) Q4 2009 dimulai Q1 2010 Q4 2010 Q4 2010 Q2 2011

AMA 3) Q4 2009 dimulai Q2 2010 Q2 2011 Q4 2010 Q2 2011

Penerapan Pendekatan Perhitungan Risiko

Q 3

2

0 0

7

Q 1

2

0 0

9

Parallel Run

(Standardized) 1)

atau Proses Validasi (Internal Model)

Penerbitan PBI

Risiko Lainnya 4)Efektif Perhit. CAR

P I L L A R 1 P I L L A R 2