bank indonesia sbg bank sentral mulai 2014 & 2015 revisi_feb 2016

8/18/2019 Bank Indonesia Sbg Bank Sentral Mulai 2014 & 2015 Revisi_feb 2016

http://slidepdf.com/reader/full/bank-indonesia-sbg-bank-sentral-mulai-2014-2015-revisifeb-2016 1/57

PERAN BANK INDONESIASEBAGAI BANK SENTRAL SEJAK

2014



OUTLINE

1. BI sebagai bank sentral

2. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

3. Peran BI dalam MEA 2015



BI SEBAGAI BANK SENTRAL



Kegiatan bank sentral meliputi (Singleton, 2006):

1. Bank sentral menerbitkan uang (dalam bentuk kertas dan koin) untuk memenuhikebutuhan masyarakat.

2. Bank sentral menerapkan dan memformulasikan kebijakan moneter.

3. Bank sentral menjalankan tugas sebagai bank dan lembaga pelayanan bagi

pemerintah, dan terkadang mengelola utang luar negeri

4. Bank sentral menyimpan cadangan/simpanan bank umum dan menyelesaikansett lement keuangan antar bank

5. Bank sentral memelihara dan mempertahankan kekuatan sistem keuangan, dan

pada saat tertentu bertindak sebagai lender of las t resor t serta bertugas

mengawasi perbankan

6. Bank sentral menjalankan kebijakan pemerintah dalam hal nilai tukar danmemelihara serta mengelola cadangan devisa

7. Bank sentral turut mendorong pembangunan ekonomi

8. Bank sentral memberi saran kepada pemerintah menyangkut kebijakan ekonomi

9. Bank sentral turut serta dalam perjanjian kerjasama moneter internasional

4Mengenal Bank Sentral



Bank Sirkulasi

(De Javasche Bank NV)

Pusat Bank Indonesia Cikal bakal Bank Negara Indonesia

Sept 45

De Javasche Bank = BS

1949

Bank Indonesia = BS

1953 -Menjaga stabilitas moneter

-Mengedarkan uang

-Mengembangkan sistem perbankan

-Menjalankan fungsi bank komersial

-Tanggungjawab Kebijakan moneter ada pada pemerintah

Bank Indonesia = BS -Fungsi Bank Komersil dihapuskan

-Agen Pembagunan - Kasir Pemerintah

-Banker’s bank

- Dewan Moneter

1968

Bank Indonesia = BS

(Independen)

1999-Kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia

-Menolak campurtangan pihak luar

-Menjadi badan hukum

Sejarah



Tujuh area utama tugas bank sentral (McKinley dan Banaian, 2005)

1. Pengendalian kebijakan moneter;

2. Pengelolaan nilai tukar dan cadangan devisa;

3. Agen fiskal;

4. Sebagai lender of last resort ;5. Mengawasi dan mengatur perbankan;

6. Mengelola sistem pembayaran;

7. Mengelola dan memelihara mata uang;

.

6Mengenal Bank Sentral



Peran Bank Sentral dalam liran Dana

Sumber: Hubbard (2002), dimodifikasi

Sistem Keuangan

Rmh Tangga Perush. Pemerintah

Peminjam

Rmh Tangga Perush. Pemerintah

Penabung

Laba/Rugi

Dana

Laba/Rugi

Dana

Dana

Laba/Rugi

Laba/Rugi

Dana

Keterlibatan

Pemerintah /

Bank Sentral

Perantara

Keuangan

Pasar

Keuangan

Infrastruktur dan

Lingkungan



Negara Otoritas Moneter Pengatur Bank Sistem Pembayaran

Indonesia Ya Tidak Ya

Malaysia Ya Ya Ya

Selandia Baru Ya Ya Ya

Afrika Selatan Ya Ya Tidak

Brasil Ya Ya Sebagian

India Ya Ya SebagianSingapura Ya Ya Sebagian

Belanda Ya Sebagian Ya

Itali Ya Sebagian Ya

Jerman Ya Sebagian Ya

Amerika Ya Sebagian Sebagian

Perancis Ya Sebagian Sebagian

Australia Ya Tidak YaJepang Ya Tidak Ya

Brunei Ya Tidak Tidak

Hong Kong Ya Tidak Tidak

Inggris Ya Ya Tidak

Sumber : berbagai referensi

8Perbandingan Kedudukan dan Tugas Bank



Kelembagaan Bank Sentral

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas di bidang keuangan, sifat pelaksanaan

tugas bank sentral dapat diklasifikasikan berdasarkan pendekatan

makroprudensial (macroprudential ) dan mikroprudensial (microprudential ).

a. Makroprudensial, yaitu bank sentral melakukan asesmen dan upaya-upaya

untuk menjaga kestabilan harga khususnya dan menjaga stabilitas sistemkeuangan pada umumnya. Dilakukan melalui peran sebagai lend er of last

resort dan menerbitkan peraturan kehati-hatian terhadap bank dan lembaga

keuangan yang menjadi bidang pengawasannya.

b. Mikroprudensial, yaitu bank sentral melakukan asessmen terhadap

lembaga keuangan yang menjadi kewajiban bank sentral sebagai superv isor atau pengawas. Bank sentral dapat menerbitkan ketentuan terhadap

lembaga yang ada dalam lingkup pengawasannya.

9



Makroprudensial vs Mikroprudensial

Mikroprudensial

Fokus terhadap risiko individual bank

atau lembaga keuangan

Fokus terhadap risiko sistemik pada

sistem keuangan

Makroprudensial

10



1946Pendirian

BNI

sbg bank umum yg

berfungsi sbg banksirkulasi 1951

Nasionalisasi

de Javasche Bank

menggantikanBNI sbgbank sirkulasi

1997/1998

Krisis1953

Pendirian BI

sbg Bank Sentral

(UU no. 11 Th 1953)1968

Diundangkan

UU no. 13 Th 1968

ttg Bank Sentral

BI sbg bagian Pemerintah,

Setingkat kementerian negara

1999

BI sebagai bank sentral

independen

(UU no. 23 Th 1999)

Pasca reformasi terdapat

perubahan politik hukum yang

cukup mendasar, dengan

lingkungan sosial dan politik

yang berubah cepat turut

menyumbang atas fenomenaditransformasikan-nya BI

menjadi bank sentral yang

independen.

2008

Krisis

2008

PERPU

amandemenkedua UUBI

Penguatan akuntabilitas,

transparansi, dan

krediibilitas

pembentukanBSBI

Fungsi LOLR

pengaturan mengenai

FPD

2004

UU 3 Th 2004

amandemenpertama UUBI

BI sebagai bank

komersial dg fungsi

bank sirkulasi dan

pengawasan bank

BI (sebagai bagian

dari pemerintah)

diminta untuk

membiayai proyek-

proyek pemerintah.

BI menjalankan peran sebagai

otoritasmoneter, pengawasan

bank dan kasir pemerintah dan

pengedaranuang

Kedudukan BI sebagai

lembaga negara yang

independen berada

diluar pemerintahan

yang diberikan

wewenang

mengatur/menerbitkan

peraturan.

Perlunya langkah responsif

dalam membendungdampak krisis

Menjaga kepercayaan masy.

thd perbankan

Mengatasi kesulitan

pendanaan jangka pendek

bagi bank

Mengubah ketentuan kriteria

agunan FPJP

Sejarah Singkat Bank Indonesia 11



Bank Indonesia dalam Konstitusi

12

fiscal policy monetary policy controlling

Hal Keuangan

Pasal 23 UUD 1945(Sebelum Amandemen)

ayat (1)

APBN

ayat (2)

Pajak

ayat (3) *

Mata Uang

ayat (5)

BPK

UUD 1945

(Setelah Amandemen)

Pasal 23

APBN

Pasal 23A

Pajak

Pasal 23B**

Mata Uang

Pasal 23D***Bank Sentral

Pasal 23E,23F, 23G

BPK



Korelasi UU BI dengan UU Lain

UU BI

UU OJK

UUTransfer

Dana

UUPerbankan

UU MataUang

Kewenangan Mikroprudensial

perbankan oleh OJK.Makroprudensial perbankanoleh BI.

Koordinasi bauran kebijakanBI-OJK (pengaturan danpengawasan).

Sistem informasi yangterintegrasi.

Kewenangan BI dalampengelolaan Rupiah

Perencanaan,pencetakan, danpemusnahan Rupiahberkoordinasi denganPemerintah.

Cakupan SistemPembayaran (tunai dannon tunai).

Pengalihan perizinan,pengaturan dan pengawasandari BI ke OJK

Kewenangan BI dalammemberikan izin,mengatur, danmengawasi, sertamendapat laporan daripenyelenggara transferdana.

14



Status dan Kedudukan Bank Indonesia15

Sesuai dengan Undang Undang Repuplik Indonesia tentang Bank

Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

UU No.3 tahun 2004 dan UU No.6 tahun 2009

• BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia

• BI adalah badan hukum dan lembaga negara yang independen

dalam melakukan tugas dan wewenangnya bebas dari campur

tangan Pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal

tertentu yang secara tegas diatur dalam undang-undang

• Pemberian independensi diimbangi dengan pelaksanaan

akuntabilitas dan transparansi.



Status dan Kedudukan Bank Indonesia 16

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai

wewenang :

• Mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara

• Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter

• Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

• Menjaga stabilitas sistem keuangan

• Menjalankan fungsi sebagai “lender of the last resort”



17

Meyampaikanlaporan keuanganBI yang telah

diperiksa

Memeriksalaporan keuangan

BI

- Laporan Tahunan,triwulanan/sewaktu-waktu

- persetujuan ATBI(operasional)

Laporan

triwulanan/sewaktu-waktu,

Tahunan

Mengambilsumpah

dan janjianggota

DewanGubernur

Hasiltelaah

MenteriKementerian

PUBLIK(InformasiTahunan)

DPRPresiden

KepalaNegara

KepalaPemerintahanBPK MA

BADAN SUPERVISI

oMenetapkanUU BI

o PemilihanPimpinan BI

Koordinasi

Primary Constitutional Organs: Presiden,DPR, MPR, BPK, MK, DPD, MAAuxiliary Institutions: BI, KPK, KY

Kedudukan BI dalam Ketatanegaraan



Tujuan Bank Indonesia 19

Mencapai dan memeliharakestabilan nilai rupiah

terhadap matauang negara lain

Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uangnegara lain diukur dengan atau tercermin dariperkembangan nilai tukar rupiah terhadap matauang negara lain.

terhadap barang& jasa (harga)

Kestabilan nilai rupiah terhadap barangdan jasa diukur dengan atau tercermin dariperkembangan laju inflasi.

Kestabilan nilai rupiah sangat

penting untuk mendukungpembangunan ekonomi yang

berkelanjutan dan meningkatkankesejahteraan rakyat.

Tujuan Bank Indonesia adalah- mencapai dan memelihara kestabilan nilai

rupiah- serta ikut mendorong terpeliharanya

kestabilan sistem keuangan untukmendukung pertumbuhan ekonomi yanginklusif dan berkelanjutan

Wacana perubahan Tujuan BI (dual objectives ) *:

*Rekomendasi IMF (2010): mandat mendorong SSK perlu

dinyatakan secara eksplisit sebagai tujuan di dalam UU BI



Keterkaitan Tugas Pokok BI 20

StabilitasMoneter

StabilitasSistem

Pembayaran

StabilitasSistem

Keuangan



Keterkaitan Tugas Pokok BI 21

• Karena pelaksanaan kebijakan moneter dilakukan melalui sistem

keuangan, khususnya lembaga perbankan, maka sistem

keuangan sehat serta kelancaran dan keamanan sistem

pembayaran merupakan prasyarat efektivitas suatu kebijakanmoneter.

• Kebijakan moneter yang tidak tepat dapat mengakibatkan

terganggunya stabilitas sistem keuangan

• Permasalahan terhadap kelancaran dan keamanan sistem

pembayaran dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan

efektivitas kebijakan moneter.



Ruang Lingkup Kebijakan Moneter meliputi:

Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan

sasaran laju inflasi

Melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada

operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valutaasing, dan

Menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum

dan mengatur kredit atau pembiayaan.

22Stabilitas Moneter Ruang Lingkup Kebijakan Moneter



23

23

Keseimbangan NP

PENDEKATAN SISTEM OPERASI

Pendekatan Harga

Variabel-variabel Informasi

• Langsung

• Sk.bunga PUAB • Stabilitas harga• Tidak langsung

Pendekatan Kuantitas

- Langsung - Monetary base - Agregat moneter Stabilitas harga

- Tidak langsung seperti: seperti: Pertumbuhan ekonomi

. Uang primer/M0 . M1, M2Kesempatan kerja

. Reserve bank . Kredit pbk

. Sk.bunga

Sumber: Junggun Oh. “Inflation Targeting, Monetary Transmission Mechanism, and Policy Rules in Korea”,

Economic Pap er , Vol.2, No.1, March 1999, Bank of Korea (dimodifikasi).

Instrumen

SasaranOperasional

SasaranAkhir

SasaranOperasional

SasaranAntara

SasaranAkhir

Instrumen

Stabilitas Moneter Pendekatan Kebijakan Moneter



Stabilitas Sistem Pembayaran

Ruang Lingkup Kebijakan Sistem Pembayaran

24

Ruang Lingkup Sistem Pembayaran meliputi:

Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk

menyampaikan laporan kegiatannya, dan

Menetapkan penggunaan alat/instrumen pembayaran.



Stabilitas Sistem PembayaranInstrumen Sistem Pembayaran

25

Instrumen sistem pembayaran secara umum terdiri dari:

a. Instrumen tunai :

uang kertas

uang logam

b. Instrumen non-tunai :

paper based : cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain

electronic based : RTGS

card based : kartu debet, ATM, kartu kredit



Stabilitas Sistem Pembayaran

Aliran Transaksi dalam Sistem Pembayaran

Pembeli(Payor)

Penjual(Payee)

Flow pembayaran

Flow barang/jasa

Bank BBank A

Settlementdi Bank Sentral

Instrumen

Pengirim Penerima

Kliring

Tunai

Non-

Tunai

26



Stabilitas Sistem Keuangan 27

(Dukungan) berkembangnya dan terjaganya Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), yaitu suatu kondisi yangmemungkinkan sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahanterhadap gejolak internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan/ pembiayaan dapatberkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional

Sasaran

Prinsip

Penguatan Resilience, Intermediasi dan Efisiensi Sistem Keuangan melalui Surveillance,

Kebijakan Makroprudensial, Financial Development dan KoordinasiStrategi

Research &Surveillance based

Forward Looking(Long Term Horizon)

System wideperspective

Governance andCoordination

Balanced FinancialIntermediation

Strengthened FSResilience

Enhanced FinancialEfficiency

Elemen

Kegiatan

Utama

FungsiKebijakan

MakroprudensialSystemic

SurveillanceCrisis Mgt & Kerjasama

LembagaPengembangan

Sektor Keuangan

Riset & Analisissistem keuangan(institusi & pasar),rumah tangga,korporasi, sektoral

SurveillanceSistemik SIFIs

Pemeriksaan Bankdan LKBB berpotensisistemik (SIFIs)

Evaluasi &RekomendasiKebijakan & RegulasiMakroprudensial

Pengembangantools, indikator danmodel

Asesmen StabilitasSistem Keuangan

Riset, Analisis danPendalaman SektorKeuangan :•

Lembaga• Pasar• Infrastruktur• Produk dan

Instrument

Mendorong Efisiensi

Financial Inclusion

Koordinasi KebijakanSektor Keuangan

KerjasamaInternasional SektorKeuangan (a.l. FSB&BIS)

Komunikasi Kebijakan

Protokol ManajemenKrisis (incl. LOLR)

Outlook Stabilitas

Sistem Keuangan



Stabilitas Sistem KeuanganKebijakan Makroprudensial

28

Kebijakan

Moneter

StabilitasSistemKeuangan

Pengaturan danPengawasanSIBs

Pengaturan danPengawasannon-SIBs

makromikro

Kebijakan Makroprudential

Kebijakan Mikroprudential

Kerangka kebijakan makroprudensial adalah:• Tujuan: memelihara kestabilan sistem keuangan dg membatasi potensi meningkatnya risiko sistemik.• Cakupannya: seluruh potensi risiko sistemik• Issue: Fokus pada risiko yang meningkat di dalam dan/atau karena sistem keuangan• Instrumen: kehati-hatian (prudential ), yang diukur dan digunakan untuk khususnya risiko sistemik dan

diterapkan pada sistem keuangan secara luas.

Dalam rangka mendorong stabilitas sistem keuangan, BI berwenang:

a. Menetapkan kebijakan makroprudensial;

b. Melakukan pemantauan sistem keuangan (surveillance);

c. Mengembangkan pasar dan akses keuangan;

d. Melakukan pencegahan dan penanganan krisis sektor keuangan; dan

e. Melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank yang tertentu yang sistemically important bankdan/atau bank lainnya, serta lembaga keuangan bukan bank yang sistemik.



Framework Kebijakan Bank

Indonesia

29



SEKTOR EKSTERNAL

Transaksi Berjalan

Ekspor

Impor Transfer

Penghasilan (Income)

Transaksi Modal dan Keuangan

Investasi Langsung

Aliran Keuangan – Pemerintah

– Swasta

Cadangan Devisa

SEKTOR RIIL

Konsumsi

Investasi

Ekspor

Impor

SEKTOR PEMERINTAH (FISKAL)

Anggaran Negara (APBN)

Penerimaan, termasuk hibah

Pengeluaran

Keseimbangan (overall)

Pembiayaan

– Dalam Negeri

– Luar Negeri

SEKTOR MONETER

Otoritas Moneter

Aktiva Luar Negeri Bersih

Aktiva Domestik Bersih

Net Claim on Government

Bank Umum

Aktiva Luar Negeri Bersih

Aktiva Domestik Bersih

Uang

Primer

Uang

Beredar

Keterkaitan Tugas Bank

Sentral dengan Sektor Lain

30

1. Kebijakan moneter tidakterlepas dari kebijakan

makro lainnya seperti

kebijakan fiskal.

2. Keterkaitan antara sektor

ekonomi berdasarkan 4

pilar IMF, yaitu sektor riil,

sektor fiskal (keuangan

negara), sektor eksternal,

dan sektor moneter.

3. Perlu koordinasi yang

ketat antara agen

pemerintah, lembaga

tinggi pemerintah (mis :Kemenkeu, OJK, BKPM,

Bappenas) dengan BI.



PERSAINGAN MENGHADAPIKOMUNITAS EKONOMI

ASEAN 2015



Perbandingan Indikator EkonomiKelompok Negara di Dunia

Kelompok NegaraGDP (%) GDP Nominal (Milyar USD) Inflasi

2012 2013 2012 2013 2012 2013

World 3.15 3.31 71,707.30 74,171.72 3.94 3.76

Advanced economies 1.25 1.23 44,417.08 45,042.86 2.00 1.70

Euro area (0.58) (0.34) 12,197.53 12,751.93 2.22 1.63

Major advanced economies (G7) 1.45 1.26 33,931.66 34,067.56 1.57 1.61

Emerging market and developing economies 5.06 5.31 27,290.22 29,128.86 5.94 5.79

Developing Asia 6.64 7.13 12,324.73 13,499.86 4.74 5.07

ASEAN-5 6.10 5.88 1,935.80 2,139.71 3.79 4.83

Sumber: World Economic Outlook, 2013

GDP (%) GDP Nominal (Milyar USD) Inflasi

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Indonesia 6.23 5.81 878.2 946.39 4.28 6.01



Ekspor Impor IndonesiaTujuan Ekspor Terbesar Indonesia

No Mitra Dagang Ekspor (Milyar USD) %

1 Japan 32.29 14.86

2 China 32.03 14.743 Singapore 20.19 9.29

4 United States 18.84 8.67

5 South Korea 15.68 7.21

6 India 14.19 6.53

7 Malaysia 10.09 4.64

8 Thailand 8.14 3.74

9 Australia 7.23 3.33

10 Netherlands 3.88 1.78

Asal Impor Terbesar Indonesia

Tujuan Ekspor Indonesia ke ASEAN Asal Impor Indonesia dari ASEAN

No Mitra Dagang Impor (Milyar USD) %

1 China 29.39 15.33

2 Singapore 26.09 13.61

3 Japan 22.77 11.884 Malaysia 12.24 6.39

5 South Korea 11.97 6.24

6 United States 11.61 6.06

7 Thailand 11.44 5.97

8 Australia 5.30 2.76

9 Saudi Arabia 5.20 2.71

10 India 4.31 2.25

Sumber: Bloomberg

No Mitra Dagang Impor (Milyar USD) (%)

1 Singapore 26.09 13.61

2 Malaysia 12.24 6.39

3 Thailand 11.44 5.97

4 Vietnam 2.60 1.35

5 Phillipines 0.80 0.42

6 Brunei Darussalam 0.42 0.22

7 Myanmar 0.06 0.03

8 Cambodia 0.01 0.01

9 Lao PDR 0.003 -

No Mitra Dagang Ekspor (Milyar USD) (%)

1 Singapore 20.19 9.29

2 Malaysia 10.09 4.64

3 Thailand 8.14 3.74

4 Phillipines 2.73 1.26

5 Vietnam 2.25 1.03

6 Myanmar 0.44 0.20

7 Cambodia 0.32 0.15

8 Brunei Darussalam 0.09 0.04

9 Lao PDR 0.03 0.01



Daya Saing Indonesia dalam Konteks Global

Negara

GCI Skor GCI

2013 –

2014 (1 –7)

2012 –

2013

Switzerland 1 5.67 1

Singapore 2 5.61 2

Finland 3 5.54 3

Germany 4 5.51 6US 5 5.48 7

Sweden 6 5.48 4

Hongkong 7 5.47 9

Netherland

s 8 5.42 5

Japan 9 5.4 10

UK 10 5.37 8

Norway 11 5.33 15

Taiwan 12 5.29 13

Qatar 13 5.24 11

Canada 14 5.20 14

Denmark 15 5.18 12

Austria 16 5.15 16

Belgium 17 5.13 17

Negara

GCI Skor GCI

2013 –

2014 (1 –7) 2012 –2013

New Zealand 18 5.11 23

United Arab

Emirates 19 5.11 24

Saudi Arabia 20 5.10 18 Australia 21 5.09 20

Luxembourg 22 5.09 22

France 23 5.05 21

Malaysia 24 5.03 25

Korea, Rep 25 5.01 19

Brunei

Darussalam 26 4.95 28

Israel 27 4.94 26

Ireland 28 4.92 27

China 29 4.84 29

Puerto Rico 30 4.67 31

Iceland 31 4.66 30

Estonia 32 4.65 34

Oman 33 4.64 32

Peringkat daya saing Indonesia menunjukkan peningkatan relatif terhadap negara-

negara lain dari peringkat 50 di tahun 2012 menjadi peringkat 38 di tahun 2013.

Negara

GCI Skor GCI

2013 –2014 (1 –7)

2012 –

2013

Chile 34 4.61 33

Spain 35 4.57 36

Kuwait 36 4.56 37

Thailand 37 4.54 38Indonesia 38 4.53 50

Azerbaijan 39 4.51 46

Panama 40 4.50 40

Malta 41 4.50 47

Poland 42 4.46 41

Bahrain 43 4.45 35

Turkey 44 4.45 43

Mauritius 45 4.45 54

Czech

Rep. 46 4.43 39

Barbados 47 4.42 44

Lithuania 48 4.41 45

Italy 49 4.41 42

Kazakhsta

n 50 4.41 51

Sumber: World Economic Forum, The Global Competitiveness Index Report 2013-2014

P i k t D S i I d i



Peringkat Daya Saing Indonesia Dibandingkan tahun 2012, pada 2013 peringkat daya saing 10 pilar meningkat

institusi, infrastruktur, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja,

pengembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, business sophistication dan inovasi

Hanya 2 pilar yang mengalami penurunan peringkat:

kondisi makroekonomi dan pendidikan dasar dan kesehatan. Peningkatan peringkat tertinggi terjadi pada pilar infrastruktur dan efisiensi pasar tenaga kerja

Global Competitiveness Index

2013-2014 Skor 2012-2013 Skor

Peringkat (dari

148) (1-7)

Peringkat (dari

144) (1-7)

GCI 38 4.5 50 4.4

Kebutuhan dasar 45 4.9 58 4.7

Institusi 67 4 72 3.9Infrastruktur 61 4.2 78 3.7

Kondisi makroekonomi 26 5.8 25 5.7

Pendidikan dasar dan kesehatan 72 5.7 70 5.7

Peningkatan efisiensi 52 4.3 58 4.2

Pendidikan tinggi dan pelatihan 64 4.3 73 4.2

Efisiensi pasar barang 50 4.4 63 4.3

Efisiensi pasar tenaga kerja 103 4.0 120 3.9Pengembangan pasar keuangan 60 4.2 70 4.1

Kesiapan teknologi 75 3.7 85 3.6

Ukuran pasar 15 5.3 16 5.3

Inovasi dan sop hist icat ion factors 33 4.1 40 4.0

Business sophistication 37 4.4 42 4.3

Inovasi 33 3.8 39 3.6



• Peningkatan peringkat daya saing tertinggi terjadi pada infrastruktur, dari

peringkat 78 pada tahun 2012 menjadi peringkat 61 pada 2013.

Peningkatan peringkat daya saing infrastruktur tersebut didukung oleh Pemerintah

Indonesia yang telah meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur antara lain

guna memperbaiki kondisi jalan, pelabuhan, fasilitas air, pembangkit listrik.

• Efisiensi pasar tenaga kerja meningkat, meskipun dari dasar peringkat yang

rendah.

Masih rendahnya kinerja pilar ini disebabkan antara lain karena :

(i) rigiditas dalam prosedur penentuan upah, penggajian dan pemutusan hubungan

kerja

(ii) rendahnya partisipasi wanita di pasar tenaga kerja

Peringkat Daya Saing Indonesia

M k t Ek i ASEAN



Komunitas Ekonomi ASEANMasyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

atau dalam bahasa Inggris ASEAN Economic Community (AEC) adalah tujuan akhir integrasi

ekonomi seperti dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020. Pembentukan diputuskandipercepat menjadi 2015 pada Cebu Declaration Januari 2007.

MEA dilakukan dgn penciptaan pasar tunggal dan kesatuan basis produksi berbeda dgn

European Union (EU).

Mitos ttg implementasi MEA terkait perdagangan barang, jasa, dan tenaga kerja.

ASEAN CHARTER

CETAK BIRU MEA 2015

Pasar Tunggal & Kesatuan

Basis Produksi

· Melalui aliran bebas di:

Barang Jasa

Investasi

Tenaga kerja terampil

Dan aliran modal yang lebih

bebas

· 12 sektor prioritas

· Pengembangan sektor

makanan, pertanian &

kehutanan

Kawasan Ekonomi yang

Berdaya Saing Tinggi

Pertumbuhan Ekonomi

yang Merata

Integrasi ke

Perekonomian Global

· Kebijakan kompetisi

·

Perlindungan konsumen· Intellectual Property

Right

· Pengembangan

infrastruktur

· Perpajakan

· E-Commerce

· Pengembangan UKM

· Inisiatif Integrasi

· Pendekatan koheren

hubungan ekonomieksternal

· Partisipasi di Global

Supply Networks

Penelitian Pengembangan SDMKerangka Institusi Regional

(Sekretariat, Dispute Settlement, HAM)Political will dan Implementasi

Masyarakat Ekonomi ASEAN

Lima Elemen Pasar Tunggal dan Basis Produksi



Lima Elemen Pasar Tunggal dan Basis Produksi

InternasionalPasar Tunggal dan Basis Produksi dilakukan melalui proses

liberalisasi pasar domestik terhadap lima elemen aliran bebas barang,

jasa, investasi dan tenaga kerja serta aliran modal yang lebih bebas.

Pasar Tunggal dan Basis Produksi Internasional

Bebas Tarif dan

Non-Tarif

Aliran Bebas

Jasa

Aliran Bebas

Investasi

Aliran Bebas

Tenaga Kerja

Terampil

Aliran Modal

Yang Lebih

Bebas

Aliran Bebas

Barang

Membuka Akses

Pasar dan National

Treatment

Rejim Bebas

Investasi & ASEAN

Satu Tujuan

Investasi

Mobilitas Tenaga

Kerja Terampil &

Standar

Kompetensi

Rejim Yang Lebih

Bebas



Sumber : BPS

Posisi Indonesia di dalam ASEAN 5

Potensi Indonesia



Besarnya potensi Ekonomi Indonesia

Peran Kelas Menengah dalam Perekonomian Indonesia

• Per akhir 2011, PNB/orang/ tahun Indonesia sudah mencapai 2.940 dolar AS,

mendekati upper middle income country.

• Sekitar 5 dari 10 penduduk Indonesia berada dalam kategori kelas menengah.

• Potensi market yang besar dan terus tumbuh menjadi daya tarik investasi.

Potensi Kelas Menengah yang Meningkat

Perkembangan Kelas Menengah di IndonesiaSejak 1980-an

Struktur Demografi

Indonesia

Sumber: MP3EI Sumber: MP3EI



Posisi Daya Saing Negara ASEAN

• Global Competitiveness Report 2013-2014,

Indonesia posisi 38 dari 148 negara, naikdari posisi 50 tahun lalu. Perbaikan

disumbang oleh ketersediaan infrastruktur

yg lbh baik. Namun, tingkat inflasi dan suku

bunga Indonesia relatif lebih tinggi.

Bila tidak segera diatasi, nilai tambah domestik tidak optimal dan memberikan tekanan

pada neraca berjalan Indonesia.

• Di sisi lain, Indonesia sudah mempunyai perusahaan champion skala regional/dunia seperti

Pertamina, Bank BRI, dan Semen Gresik.

• Garuda pada 2013 dinobatkan sbg the best economy class airline oleh Skytrax.

• Produk global asal Indonesia: sepeda Polygon, elektronik Polytron, keramik Essenza,

baterai ABC, dan furniture Olympic.

70

59

38

37

26

24

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Vietnam

Filipina

Indonesia

Thailand

Brunei

Malaysia

SingapuraPeringkat Daya Saing Negara Kawasan

Global Competitiveness Index 2013-2014



Perdagangan Indonesia dengan Negara ASEAN

• Intensitas perdagangan meningkat, dengan Indonesia umumnya mengalami

defisit perdagangan dgn negara ASEAN.

• Catatan: Intra-ASEAN trade rata-rata hanya sekitar 20% dari total trade masing-

masing negara; Indonesia less export oriented drpd negara ASEAN.

No. Negara MitraTotal Ekspor

2012

Total Impor

2012

Net

Perdagangan

Total Ekspor

& Impor

2012

Total Ekspor

& Impor

Januari 2012

Total Ekspor

& Impor

Januari 2013

yoy (%) PDB

1 Filipina 3,667,656 801,739 2,865,917 4,469,395 383,517 392,316 2.29 391,119

2 Malaysia 11,000,552 12,786,241 (1,785,689) 23,786,793 1,730,009 1,927,750 11.43 463,689

3 Singapore 16,138,036 27,435,558 (11,297,522) 43,573,594 3,385,356 3,843,078 13.52 314,906

4 Thailand 6,491,644 11,369,459 (4,877,815) 17,861,103 1,246,271 1,356,035 8.81 602,216

5 Brunei Darussalam 116,855 480,347 (363,492) 597,202 86,799 154,362 77.84 21,033

6 Vietnam 2,266,668 2,543,875 (277,207) 4,810,543 433,703 350,361 (19.22) 299,980 7 Lao P.D.R 23,734 3,280 20,454 27,014 294 950 223.13 17,408

8 Myanmar 412,643 63,359 349,284 476,002 22,364 102,412 357.93 82,678

9 Cambodia 290,684 11,053 279,631 301,737 19,269 31,048 61.13 33,819

Keterangan: Dalam USD ribuan, kecuali PDB USD Miliar

Sumber: Statistik Ekonomi & Keuangan Indonesia (SEKI)



Intra-Trade ASEAN 5 Tahun 2009

Value Share to tota l trade Va lue Share to tota l trade

Indonesia 52,363.3 24.5 160,972.9 75.5 213,339.2

Malaysia 72,065.3 25.7 208,156.0 74.3 280,221.4

Filipina 17,399.5 20.7 66,469.1 79.3 83,868.6

Singapura 140,694.1 27.3 374,923.1 72.7 515,617.1Thailand 59,250.1 20.7 227,016.7 79.3 286,266.8

ASEAN 341,775.3 24.8 1,037,537.8 75.2 1,379,313.1

Tabel 2.1

Negara Intra - ASEAN trade Extra - ASEAN trade

Total Trade

Perdagangan intra-trade ASEAN berkisar sekitar 24,8% (Th 2009), negara ASEAN

lebih banyak berdagang dengan mitranya di luar ASEAN. Misalnya bagi Indonesia

pangsa perdagangan dengan negara ASEAN hanya 24,5% dari total

perdagangannya. Sementara itu, pangsa bagi Filipina adalah 20,7% (terendah) dan

Singapura adalah 27,3% (tertinggi).

Perdagangan Indonesia dengan Negara ASEAN

Revealed Comparative Advantage Negara



Keunggulan Komparatif Sektor Prioritas Barang, Tahun 2004

RCA Sektor Prioritas Brunei Kamboja Indonesia Lao DPR Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam

Pertanian 0,0 0,3 7,4 1,1 4,6 9,2 1,9 0,1 1,0 0,2

Otomotif 0,0 0,0 0,4 0,1 0,1 0,0 0,3 0,2 0,9 0,1

Elektronik 0,0 0,0 1,1 0,0 2,8 0,0 0,9 2,3 2,1 0,4

Perikanan 0,0 0,6 3,6 0,0 0,6 9,8 1,5 0,3 5,7 11,0

Produk Perawatan Kesahatan 0,0 0,0 0,3 0,1 0,2 0,0 0,1 0,4 0,4 0,2

Teknologi Informasi dan Komunikasi 0,0 0,0 0,7 0,1 2,0 0,0 1,2 1,6 1,2 0,2

Produk Karet 0,0 0,2 1,8 1,2 0,9 0,6 1,0 0,3 1,7 8,0

Tekstil dan produk Tekstil 1,7 15,6 0,3 0,4 0,5 0,7 0,1 0,3 1,6 0,8

Produk Kayu 0,0 0,4 5,0 18,1 2,7 3,6 0,1 0,1 1,3 3,8

Sumber : Oktaviani, Rifin, dan Reinhardt ( May 2007 ) dari Arifin Syamsul, Djaafara Rizal A., Budiman Aida S. 2008. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 83-84.

4 RCA atau Revealed Comparative Advantage, adalah suatu metode untuk mengukurkeunggulan komparatif

suatu produk dari suatu Negara, dengan menggunakan rumus,

Di mana X ij merupakan nilai ekspor barang i di negara j dan X iw adalah nilai ekspor barang i seluruh dunia. Nilai RCA yang lebihbesar dari 1 menunjukkan adanya keunggulan komparatif.

Revealed Comparative Advantage Negara

ASEANNegara ASEAN mempunyai komoditas unggulan (RCA>1) yang sama. Misalnya RCA

pertanian dengan nilai di atas 1 dimiliki oleh 5 negara yaitu Myanmar, Indonesia,

Malaysia, Filipina, Lao PDR.

Struktur Ekspor Indonesia



Struktur Ekspor Indonesia

Struktur Ketidakseimbangan



Struktur Ketidakseimbangan

Struktur ekspor Indonesia di dominasi oleh energi dan sumber daya alam, di sisi lain

komposisi ekspor padat karya (labor intensive) semakin berkurang.

Struktur Ekspor Indonesia Struktur Impor Indonesia



Potensi MEA dari segi Ekspor dan ProduksiPembentukan pasar tunggal memperkuat permintaan regional (ASEAN) shg mengurangi

ketergantungan pada pasar ekspor negara-negara maju yang sedang mengalami masalah.

Sementara dari sisi produksi akan meningkatkan keuntungan dari skala ekonomi.



PERAN BANK INDONESIA

DALAM MEA 2015

Persiapan BI Dalam Pelaksanaan MEA 2015




Bank Indonesia mendukung pemerintah yang mengedapkan pentingnya

penguatan daya saing nasional dalam persiapan MEA di tingkat nasional.

Pada tataran makro:

Dilakukan melalui menjaga stabilitas moneter, stabilitas sektor keuangan,

dan stabilitas sisem pembayaran yang selanjutnya memberi fundamen dan

memperkuat daya saing nasional.

Pada tataran mikro-industri:

Kebijakan BI a.l. diarahkan pada penguatan ketahan dan daya saing 4

sektor yang berada dibawah kewenangannya, yaitu:

1. UMKM khususnya dalam aspek peningkatan akses pembiayaan serta

pengembangan klaster dan kewirausahaan dalam rangka mendukung

ketahan pangan nasilan (koordinasi dengan Kementan);

2. Peningkatan f inanc ia l inc lus ion (FI) melalui program Layanan

Keuangan Digital serta program edukasi keuangan;





3. Pembentukan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) yang

dikelola swasta;

4. Penguatan Sistem Pembayaran (SP) nasional.

BI juga melakukan kegiatan sosialisasi (outreach ) baik di pusat maupun

daerah mengenai MEA dan persiapan BI/Nasional baik secara mandiri

maupun koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kemenlu,

Kemenko Perekonomian, dan sejumlah universitas di Indonesia.

Inisiatif BI Dalam Pelaksanaan MEA 2015



No. Inisiatif MEA Perkembangan/Permasalahan

1 Pembentukan Lembaga Pengelola

Informasi Perkreditan (LPIP) yangdikelola swasta

• Menerbitkan PBI No.15/PBI/2013 dan

SE Ekstern tentang LPIP dalamkerangka Sistem Informasi Perkreditan

Nasional (SIPNAS).

• Merupakan strategi penguatan

infrastruktur sitem keuangan di

Indonesia.

• Menghimpun data dari LK dan non-LK

yang juga ditujukan untuk meningkatanpenyaluran kredit kepada masyarakat,

khususnya masyarakat yang belum

tersentuk layakan LK.

• Mengingat peran LPIP yang strategis

dalam pengelolaan data pribadi dan

penyediaan inflormasi kepada LK, makadilakukan pembatasan kepemilikan

asing dan pelarangan cross -order data

sharing.






2 Faktor Penguatan Sistem

Pembayaran Nasional

1. Peningkatanpenggunaan APMK

2. Pengembangan standar

instrumen dan migrasi

teknologi chip kartu

ATM/Debit.

3. Fasilitas transaksi crossborder retail.

4. Pengembangan SKNBI

(Sistem Kliring Nasional

BI) Generai II.

5. Pengembangan Sistem

BI-RTGS dan BI-SSSSGenerasi II.

• Indonesia akan mempersiapkan dan memperkuat

sistem pembayaran domestik sebelum diputuskan

untuk dilakukan liberalisasi dalam kerangka MEA.• Mengupayakan penggunakan Alat Pembayaran

Menggunaan Kartu (APMK) termasuk penggunaan

uang elektronik untuk mendukung pencapaian

program Less Cash Society (LCS).

• Peningkatanan penggunaan APMK dilakukan

dengan pengembangan standar instrumen kartu

ATM/Debit untuk mencapai efisiensi danpenggunaan teknologi chp pada kartu untuk

peningkatan faktor keamanan.

• SKNBI saat ini dalam proses pengambangan untuk

menngkatkan efisisensi sistem kliring antar bank di

Indonesia.

• Pada sistem pembayaran nilai besar gunamemfasilitasi transasksi cross border ke depan

(misal trade settlemen pada capital market)

dilakukan pengambangan sistem BI RTGS dan BI-

SSSS Generasi I a.l. dengan menerapkan standar

internasional





3 Penelitian kesiapan

Indonesia menuju

MEA 2015: sektor perdagangan (tahun

2010)

• Melakukan penelitian pada salah satu pilar MEA yaitu

sektor perdagangan khususnya pada 7 sub-sektor

perdagangan (produk karet, produk kayu, tekstil & apparel ,pertanian, perikanan, otomtof dan elektronik).

• Hasil penelitian untuk penurunan tarif apabila MEA

diterapkan menunjukkan bahwa gain from trade tersebar

diperolah Singapura, Thailand , Malaysia, Indonesia,

Filipian (sesuai urutan).

• Analisis kesiapan Indonesia menuju MEA menunjukkan

Indonesia secara umum belum cukup siap. Sub-sektor yang relatif siap adalah sektor karet, perikanan, dan

elektronik.

- Sektor karet: produsen ke-2 di dunia, luas lahan, mutu,

R&D

- Sektor perikanan: SDA dan SDM berlimpah,

peningkatan produksi budidaya, dukungan modal yang

baik.

- Sektor elektronik:kesiapan dalam peningkatan volume,

penentuan harga, pajak, dan standar tinggi karena

produk tsb telah diharmonisasikan di ASEAN.





4 BI pada tahun 2008

melakukan

Pemetaan DayaSaing Ekonomi

Daerah dengan level

kabupaten/kota di

Indonesia

• Daerah yang diteliti terdiri dari 458 kabupaten/kota di

Indonesia.

• Hasil studi menyimpulkan bahwa kabupaten/kota denganPDRB yang tinggi cenderung memiliki daya saing yang

tinggi.

• Kabupaten/kota yang memiliki daya saing tertinggi (dari

sisi input) di atas rata-rata nasional adalah Jabar &

Banten, Sumatera Bagian Tengah, Kalimantan-Sulawesi-

Papua, Jawa Bagian Timur.• Wilayah yang kaya akan SDA memiliki daya saing tinggi

dibandingkanyang tidak berbasis SDA.

• Daerah/kabupten kota yang memiliki posis daya saing

rendah umumnya merupakan daerah yang berbasis

ekonomi pada sektor primer (khususnya pertanian) dan

umumnya berada jauh dari pusat pemerintahan di provinsi.• Saat ini sedangn dilakukan penelitian lanjutan .





5 Kebijakan liberalisasi

lalu lintas modal

dalam rangka MEAdiharapkan tidak

mengganggu sistem

monitoring/pelaporan

yang dapat menjamin

tersedianya data dan

informasi lalu lintasmodal secara

lengkap dan akurat

• Kebijakan lalu lintas modal Indonesia saat ini sudah cukup

liberal.

• Pelaksanaan MEA terkait aliran investasi dan modal yanglebih bebas diperkirakan tidak akan membawa dampak

negatif terhadap kualitas statistik lalu lintas modal pada

NPI sepanjang kebijakan tersebut tidak mengurangi

kewajiban pelaku transaksi dalam melaporkan

transaksinya secara lengkap dan akurat.

- Kewajiban nasabah bank mengungkapkan informasi

transkasi lalu lintas devisa sesuai prinsip KYC (knowyour customer ).

- Kewajiban keterbukaan informasi di bursa,

- Pemantauan PMA oleh otoritas nasional yang

berwenang.





6 Penguatan sistem

statistik sebagainfrastruktur

pencapaian target

MEA 2015

• Salah satu pendukung keberhasilan penerapan MEA

adalah kesiapan sistem statistik yang dapat memberikandata/informasi yang berkualitas dan dapat

diperbandingkan sehingga mendukung perumusan

kebijakan dengan lebih baik.

• Perlu payung hukum pada ASEANstats agar mampu

menjangkau sumber data sehingga ketersediaan dan

kualitas data yang dimiliki tidak hanya tergantung padalembaga penyelenggara statistik negara anggota.

• Perlu komitmen yang besar dari para pemimpin negara

ASEAN untuk sama-sama melakukan koordinasi dalam

menciptakan sistem statistik yang baik untuk

keberlangsungan MEA 2015.

bank indonesia sbg bank sentral mulai 2014 & 2015 revisi_feb 2016

Documents