bab iii pembahasan - repository.bsi.ac.id · 1. pembinaan badan peradilan sejak pemerintahan hindia...

41

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Perusahaan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah unit eselon I pada

Mahkamah Agung RI yang mempunyai tugas antara lain merumuskan dan

melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi teknis dibidang administrasi,

keuangan dan organisasi ketatalaksanaan bagi tenaga kesektarian peradilan

umum sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden nomor 13 tahun 2005

tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah

Agung RI.

3.1.1. Sejarah Perusahaan

Sejarah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum:

1. Pembinaan Badan Peradilan sejak pemerintahan Hindia Belanda termasuk

ruang lingkup Departemen Kehakiman STBL 1924 No: 576 ayat 2

(Bagian A dari Dept. Van Yustitie) 30-10-1948.

2. Jawaban Pengadilan (PP No.60 Tahun 1948 tentang Organisasi Departemen)

30-10-1948 sd 1965.

3. Direktorat Urusan Pengadilan (Kep.Men Kehakiman No.JS. 4/4/24 tanggal

27 Januari 1965) s.d 3-11-196

42

4. Dinas Pembinaan Peradilan, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan dan

Perundang-undangan, Ditjen Badan Peradilan dan Perundang-Undangan

Depkeh (Kep.Presidium Kabinet No.75/4/KEP/II/1966). Dirasakan adanya

hambatan kemajuan dibidang pelayanan terhadap peradilan, timbul

gagasan-gagasan sebaiknya mengenai semua persoalan yang menyangkut

peradilan. Langsung ditangani oleh Mahkamah Agung. Munas IKAHI

1968 mencetuskan gagasan agar untuk keperluan melayani badan-badan

peradilan sebaiknya dibentuk satu Ditjen tersendiri pada Dep.

Kehakiman (perwujudan pasal 17 ayat 3 UU No.19 Th 1964).

Kompromi pemerintah dengan IKAHI sepakat pembentukan Ditjen

tersendiri di Depkeh yang akan diberi tugas mengurus Organisasi,

administrasi dan finansial Badan Peradilan; Dirjennya akan ditunjuk dari

aparat peradilan (Hakim Agung/ Hakim Tinggi) yang dinilai mengetahui

jiwa, seluk beluk dan kedudukan Hakim dalam melaksakan tugasnya.

5. Dibentuk Ditjen Pembinaan Badan-Badan Peradilan (Keppres No.39

Th.1969) Pada waktu membicarakan pasal 11 ayat 1 UU No.14 Th

1970 sebagai pengganti UU No.19 Th 1964 yang menyangkut

kewenangan Mahkamah Agung dan Depkeh untuk menangani soal-soal

organisasi, administrasi dan finansial dari Badan Peradilan Umum;

dicapai suatu konsensus antara DPR-RI dan Pemerintah bahwa tugas-

tugas tersebut tetap diserahkan pada Ditjen Pembinaan Badan-Badan

Peradilan Departemen Kehakiman.

43

6. Ditjen Pembinaan Badan-Badan Peradilan diganti namanya menjadi

Ditjen Pembinaan Badan Peradilan Umum (Keppres No.45 Th 1974).

Sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan Ditjen Binbadilum

tersebut maka urusan yang menyangkut pelayanan terhadap Bada

Peradilan Umum di bidang organisasi, administrasi, finansial (termasuk

soal-soal materil) yang sebelumnya dilakukan oleh Setjen Depkeh

dialihkan kepada Ditjen Binbadilum.

7. Ditjen Binbadilum diganti nama menjadi Ditjen Badan Peradilan Umum

dan Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.2 Th 1986 dan UU No.5 Th

1986 jo Keppres No.32 Th 1988).

8. - UU No.35 Th. 1999 Pasal 11 ayat (1) Badan-badan Peradilan

sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 1 secara organisatoris, administratif

dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ditjen

Binbadilum diganti nama menjadi Ditjen Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung.

9. UU No.35 Th 1999 Pasal 11 A Pengalihan organisasi administrasi dan

finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal II ayat (1) dilaksanakan

secara bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak UU ini mulai berlaku.

44

3.1.2. Tugas dan Fungsi

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis,

pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari

lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di

lingkungan peradilan umum.

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan

administrasi, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan peradilan

umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

c. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan

tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana

perkara dari lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung dan

pengadilan di semua lingkungan peradilan umum.

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

2. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas

memberikan dukungan teknis administratif kepada semua unsur dilingkungan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan menyelenggarakan

fungsi:

45

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dan

penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi

dan laporan keuangan.

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian.

c. Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan

dan pengembangan kinerja.

d. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi.

e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di

lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

3. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan

teknis dan evaluasi dibidang pembinaan tenaga teknis peradilan umum,

dengan fungsi:

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan

prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan

pengadaan promosi dan mutasi Hakim.

b. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria, dan


pengadaan, promosi dan mutasi Panitera, Panitera Muda, Panitera

Pengganti dan Jurusita.

46

c. Pelaksanaa perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan


pengembangan dan pembinaan Hakim, Panitera, Panitera Muda,

Panitera Pengganti dan Jurusita.

d. Pelaksanaan pengolaan data, arsip dan dokumentasi, evaluasi dan

pelaporan di bidang pembinaan tenaga teknis peradilan umum.

e. Pelaksanaan urusan tata usaha.

4. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan

teknis dan evaluasi di bidang pembinaan administrasi Peradilan Umum.

Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum menyelenggarakan

fungsi:

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan

prosedur dan bimbingan teknis serta pelaksanaan tata kerja dan tata

kelola pengadilan.

b. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan

prosedur dan bimbingan teknis dan administrasi peradilan serta

monitoring dan evaluasi.

c. Pelaksanaan penyusunan statistik perkara serta dokumentasi keadaan

populasi dan geografis dalam satu wilayah hukum.

d. Pelaksanaan urusan tata usaha.

47

5. Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata

Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pranata dan tatalaksana

perkara perdata. Direktorat Tatalaksana Perkara Perdata menyelenggarakan

fungsi:

a. Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan

perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi perdata.

b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

serta penelahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara

peninjauan kembali perdata.

c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

serta penelaahan perangkat perlengkapan formal berkas perkara kasasi

dan peninjauan kembali perdata khusus.


6. Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana

Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, di bidang pranata dan

tatalaksana perkara pidana. Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara

Pidana menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan

perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi dan tahanan

pidana umum.

48

b. Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan

perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi dan tahanan

pidana khusus.

c. Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan

perangkat kelengkapan formal berkas perkara peninjauan kembali dan

grasi.


3.1.3 Visi dan Misi

Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengacu pada visi

Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

"Terwujudnya Kemandirian Peradilan Umum yang Agung"

Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilamn Umum dirumuskan dalam

rangka mencapai visinya melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu

melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga

teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari

lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di

lingkungan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga teknis menjadi

aparatur yang berkualitas dan profesional di bidangnya.

2. Meningkatkan akses pelayanan di bidang administrasi Peradilan Umum

kepada masyarakat.

49

Sumber: badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/dirjen.jpg

Gambar 3.1

Bagan Struktur Organisasi Direkorat Jenderal Badan Peradilan Umum

50

3.2. Analisa Jaringan

3.2.1. Blok Jaringan

Sumber: Divisi Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah

Agung RI

Gambar 3.2

Blok Diagram Jaringan

51

3.2.2. Gambar Jaringan


Agung RI

Gambar 3.3

Gambar Jaringan

Tabel III.1

Tabel IP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Jakarta

NO Nama Perangkat IP address Subnet Gateway

1 FTP Server 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1

2 DNS Server 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1

3 Printer 192.168.1.103 255.255.255.0 192.168.1.1

4 Client 192.168.1.100 s/d 109 255.255.255.0 192.168.1.1

5 Router 192.169.10.1 255.255.255.0 192.168.1.1

Sumber: Divisi Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung

RI

52

Kantor Ditjen Badilum bertempat pada 3 lantai yaitu lantai 3, 4, 5. Lantai

3 adalah tempat terdapatnya perangkat penting atau sebagai pusat dari jaringan

komputer Ditjen Badilum. Pada lantai 3 terdapat 1 modem, 1 komputer server,

1 switch dengan 48 port, 1 access point, 1 printer, 1 router, 10 client. Lantai

4 dan 5 memiliki kondisi yang sama dengan 1 switch pembantu, 1 buah

access point masing-masing, 1 buah printer masing-masing, 8 dan 7 client

masing-masing. Jaringan Ditjen Badilum pertama-tama dihubungkan dengan

internet menggunakan jasa ISP. Jaringan utama yang terhubung dengan dunia

luar (internet) itu kemudian diteruskan dengan menggunakan modem pada lantai

3. Modem selain sebagai penghubung antara jaringan publik dari ISP dengan

jaringan lokal Ditjen Badilum, modem juga berfungsi sebagai IP server

management atau DHCP (Domain Host Controller Protocol) server untuk

jaringan lokal Ditjen Badilum. Dari modem kemudian dilanjutkan dengan

switch induk pada lantai 3. Switch berfungi sebagai penerus jaringan ke

komputer client dan wireless access point (WAP). Switch induk ini akan

menghubungkan seluruh koneksi dari lantai 3, 4, dan 5.

Pada switch lantai 3 akan terhubung ke perangkat jaringan lokal Ditjen

Badilum seperti, client, access point, printer , router pada lantai 3, server, dan

switch pembantu pada lantai 4 dan 5. Untuk client, printer, dan access point

lantai 4 dan 5 terhubung ke switch pembantu pada masing-masing lantai.

Komputer server pada jaringan lokal ini difungsikan sebagai file server.

Sebagai tempat menyimpan backup dokumen-dokumen kantor.

53

3.2.3. Spesifikasi Perangkat Keras

Jaringan komputer terbentuk dari perangkat-perangkat yang

mempunyai fungsi saling berhubungan sehingga dapat terwujud sebuah

jaringan dari ruang ruang lingkup kecil hingga yang luas seperti internet

sekalipun. Beberapa perangkat keras yang dimiliki oleh Ditjen Badilum yaitu:

1. Server

Sebuah komputer yang digunakan sebagai pusat data dari client. Dimana

dari server inilah data-data bisa di backup dan dikendalikan. Ada begitu

banyak jenis server yang biasa digunakan untuk jaringan, tergantung dari

pemilihan instansi atau perusahaan tersebut.

Ditjen Badilum menggunakan komputer server merk IBM sistem x3400

sebagai file server, berikut adalah spesifikasi dari komputer tersebut:

Tabel III.2

Spesifikasi Perangkat Keras Server

Komponen Keterangan

Sistem Operasi Windows Server 2003

Processor Intel Xeon Quad Core E5606 2.13Ghz 1066Mhz

Memory 2GB

Hardisk 500GB 7200rpm SS SATA

Optical Drive DVD-ROM

Power Supply 670 watt

Port 1XPCI-E x1, 3x 32bit/33Mhz

Slot 4 USB, 1 Serial and Video, 1 Paralel, and 2x RJ-45 port, 2x PCI-E x8

Gen2, PCI-E x1, 2x 32bit/33Mhz 5v PCI

Sumber: http://www.dimensidata.com/products/2613.aspx#.WAUHgo-LS00

54

2. Komputer Client

Komputer Client sebagai tempat untuk memproses source di komputer

server, artinya workstation digunakan sebagai tempat station kerja dari

network. Berikut adalah spesifikasi dari komputer client pada Ditjen

Badilum:

Tabel III.3

Spesifikasi Perangkat Keras Komputer Client

Tipe Client HDD RAM VGA Prosessor

Asus X455L 500 GB 2GB 2GB Intel® Core™ i3 1,9 GHz

HP Pavilion 20-B112L 700 GB 4GB 4GB Intel® Core™ i5 2,6 GHz

Asus X540LJ 500 GB 2GB 2GB Intel® Core™ i3 1,7 GHz

HP Pro 3330MT 500 GB 4GB 4GB Intel® Core™ i5 2,5 GHz

HP Desktop 110-010l 500 GB 2GB 2GB Intel Pentium Dual Core 1,8 GHz

HP Pavilion 20-a210L 500 GB 2GB 2GB Intel® Core™ i3 1,7 GHz

HP Pro 202 G1 MT 500 GB 2GB 2GB Intel Pentium Dual Core 1,8 GHz

HP Envy 20-d230d 1 TB 4GB 4GB Intel® Core™ i3 1,9 GHz

HP Desktop 110-050l 500 GB 4GB 4GB Intel® Core™ i3 1,7 GHz

Sumber: Divisi Sekretariat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

3. Switch

Pada kantor Ditjen Badilum switch yang digunakan adalah Linksys

SRW24864 dengan jumlah port sebanyak 48 port yang berfungsi untuk

menghubungkan koneksi perangkat jaringan Ditjen Badilum.

4. Access Point

Didalam jaringan komputer Ditjen Badilum access point digunakan untuk

melakukan koneksi wireless menggunakan access point dari client berupa

laptop atau personal komputer yang di lengkapi dengan perangkat wireless.

55

Jenis access point yang digunakan adalah Linksys dengan model WAP546

dan WAP610.

5. Modem

Modem yang digunakan jenis atrie yang terhubung dengan internet dari

Telkom Speedy.

6. Router

Router adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi

untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protocol

yang sama, sehingga dengan menggunakan router kita bisa menghubungkan 2

IP address yang memiliki host yang berbeda. Contohnya kita bisa

menghubungkan IP address 192.168.1.2 dengan IP address 192.169.10.1.

7. Media Transmisi

Pada jaringan komputer Ditjen Badilum, untuk jaringan LAN

menggunakan kabel UTP dengan seri CAT5E dengan kecepatan 100 Mbps.

Untuk tipe pengkabelan yaitu cross over dan straight trough.

3.2.4. Spesifikasi Perangkat Lunak

Komputer tidak akan dapat bekerja maksimal jika tidak dipasang

software (perangkat lunak) yang mendukung aktivitas di depan komputer.

Berikut adalah software yang terpasang pada komputer client di Ditjen

Badilum:

56

Tabel III.4

Spesifikasi Perangkat Lunak Komputer Client

Kategori Software

Enterprise Resource Planning SAP

Pemutar Media Winamp

GOM Player

Anti Virus Kaspersky

Smadav

Utility Software CCleaner

Software Compress Data Winrar

PDF Reader Adobe Reader

Software Pengolah Teks, Angka,

Dokumen, dan Laporan

Microsoft Office

Browser Mozilla Firefox

Google Chrome


RI

57

3.2.5. Keamanan Jaringan

Keamanan jaringan yang terdapat pada Ditjen Badilum yaitu

Menggunakan proxy server untuk menjaga keamanan jaringan dari gangguan

pihak luar. Proxy server digunakan sebagai penghubung jaringan internet

melalui wireless menuju jaringan internet dan sebagai filtering untuk memblokir

beberapa situs yang tidak diperkenankan oleh Ditjen Badilum. Sedangkang

penggunaan jaringan WLAN dapat menyebabkan terjadinya penyebaran virus ke

semaua PC dengan mudah. Untuk mengatasi masalah tersebut Ditjen Badilum

menyediakan anti virus kaspersky.

3.3. Permasalahan Pokok

Permasalahan yang terjadi pada Ditjen Badilum adalah sebagai berikut:

1. Terputusnya koneksi internet yang terjadi disebabkan oleh user yang

sibuk membuka sosial media, mendownload file, film, game, pada saat

jam kerja dengan sembarang mengakibatkan terserang virus komputer

yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar

dengan cara menyisipkan salinan dirinya kedalam program atau

dokumen lain.

2. Kurangnya tenaga teknisi jaringan untuk memaintance jika sewaktu-

waktu mengalami troubleshooting jaringan.

3. Terjadinya IP conflict yaitu terdapat IP yang sama sehingga

menyebabkan tidak connectnya suatu komputer ke jaringan internet.

58

4. Koneksi internet yang mendadak terputus mengakibatkan proses

upload dan download file gagal.

3.4. Pemecahan Masalah

Beikut ini cara mengatasi masalah pada Ditjen Badilum adalah

sebagai berikut:

1. Menggunakan anti virus Kaspersky, Malwarebytes Anti-Malware dan lain-

lainnya serta apabila kerusakan semakin bertambah parah disarankan untuk

menginstall ulang windowsnya.

2. Merekrut tenaga teknisi jaringan agar ketika terjadi troubleshooting

jaringan mampu melakukan perbaikan dan nantinya user dapat kembali

bekerja dengan baik.

3. Mengganti IP address yang baru dengan cara mengkonfigurasi DHCP

server.

4. Menggunakan FTP server dan FTP client supaya proses upload dan

download file terselesaikan.

3.5. Jaringan Usulan

Konfigurasi FTP Server Keterangan:

1. Klik pada laptop0 pada tab physical, matikan power laptop tombol

dengan mengklik tombol kuning.

59


RI

Gambar 3.4

Gambar Konfigurasi FTP Server

2. Drag n drop module Lan Card lalu gantikan dengan module wireless.

Lalu nyalakan kembali power laptop.

3. Lakukan hal yang sama pada laptop1

4. Setting user pada server:

Klik server > klik tab services klik tab FTP isi username dan

password > centang hak akses sesuai ketentuan > kilk add

60


RI

Gambar 3.5


Ketentuan:

Username: admin

Password: admin

Hak akses: write, read, delete rename, list (centang semua)

Username: bsi

Password: bsi

Hak akses: read, list

5. Menambahkan file pada server:

61

Klik laptop0 > klik tab dekstop > klik text editor > isi bebas

Kemudian tekan ctrl+s > simpan nama beserta ekstensionnya >

klik ok


RI

Gambar 3.6


6. Upload file yang telah dibuat di laptop0 ke server:

Klik laptop1 > klik tab dekstop > klik command prompt

Kemudian ketik: ftp 192.168.1.2 : enter

Masukkan username ketik: admin > enter

Masukkan password ketik: admin > (ketika diketik password memang tidak

akan tampil)

62


RI

Gambar 3.7


7. Lalu ketik: dir > enter

Akan tampil file yang ada di server

63


RI

Gambar 3.8


8. Upload file yang telah dibuat:

Put notepad.txt > enter

Put lagu.mp3 > enter

Put powerpoint.ppt > enter

64


RI

Gambar 3.9


9. Untuk mengecek apakah file tersebut sudah terupload ke server

ketik: dir > enter

Akan terlihat daftar file

65


RI

Gambar 3.10


10. Untuk mendownload file pada laptop1:

Klik laptop1 > kilk tab dekstop > klik command prompt

ketik: ftp 192.168.1.2 > enter

masukkan username ketik: bsi > enter

masukkan password ketik: bsi > enter

66


RI

Gambar 3.11


11. Ketik: dir > enter

Akan tampil daftar file


RI

Gambar 3.12


67

12. Ketik: get lagu.mp3 > enter


RI

Gambar 3.13


13. Untuk mendownload file pada PC6:

Klik PC6 > klik tab dekstop > klik command prompt

Ketik: ftp 192.168.1.2 > enter

Masukkan username ketik: bsi > enter

Masukkan password ketik: bsi > enter

Ketik: dir > enter

Ketik: get notepad.txt > enter

68


RI

Gambar 3.14


3.6. Rincian Biaya

Berikut adalah rincian biaya dari perangkat keras tambahan sistem jaringan

Ditjen Badilum:

Tabel III.5

Rincian Biaya Perangkat Keras

Komponen Spesifikasi Harga Total

Printer Canon Pixma IP2770 Rp. 569.000

2.264.000 Linksys SD216 Rp. 745.000

Sistem Operasi Windows XP

Professional

Rp. 950.000


Agung RI

bab iii pembahasan - repository.bsi.ac.id · 1. pembinaan badan peradilan sejak pemerintahan hindia...

Documents