MASA PENJAJAHAN BELANDA

PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA Perubahan yang terjadi di Eropa pada abad akhir ke-18 besar pengaruhnya terhadap Indonesia yang di jajah Belanda. Pada tahun 1795, Partai Patriot Belanda, atas bantuan Perancis, berhasil merebut kekuasaan. Sehingga di Belanda terbentuk Republik Bataaf (Bataafsche Republiek) yang menjadi boneka Perancis (Napoleon Bonaparte). Sedangkan raja Belanda, Willem V, melarikan diri dan membentuk pemerintah di Inggris. Pada waktu itu antara Inggris dan Perancis sedang bermusuhan dengan hebatnya.

GUBERNUR JENDRAL JOHANNES SIBERG (1801-1804) Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1800, maka tanah jajahan ditangani oleh suatu badan yang disebut Aziatische Raad. Pemerintahan Belanda di Indonesia dipegang oleh Gubernur Jendral Johannes Siberg (1801-1804).

Nederburg dan Van Hogendrop Johannes Siberg seharusnya mencerminkan sifat dari Republik Bataaf yang liberal. Akan tetapi sebelum resmi berkuasa di Indonesia, ia mengirimkan dua komisaris ke Indonesia, yaitu Nederburg dan Van Hogendrop. Kedua komisaris tersebut memiliki pandangan berbeda tentang politik kolonial yang akan diterapkan di Indonesia. Hal ini terjadi karena berkembangnya faham-faham baru di Eropa sebagai dampak Revolusi Perancis dan Revolusi Industri.

Nederburg dan Van Hogendrop Nederburg berpandangan konservatif. Ia menganjurkan agar sistem perekonomian yang telah diterapkan VOC tetap dipertahankan. Van Hogendorp berpendirian liberal. Ia menganjurkan agar masalah pemerintahan dipisahkan dengan masalah ekonomi.

CHARTER 1804 Perbedaan pandangan antara dua tokoh tersebut diselesaikan melalui Charter 1804 yang merupakan kompromi dari dua pendirian itu. Isi pokok charter itu adalah kebijakankebijakan lama yang masih dipandang baik perlu dipertahankan, dan bila perlu akan diadakan perubahan-perubahan. Akan tetapi karena serangan Inggris di lautan, membuat hubungan Indonesia dengan Belanda tidak lancar. Sehingga charter tersebut tidak dapat dilaksanakan. Maka pemerintahan Gubernur Jendral Johannes Siberg (1801-1804) dan Gubernur Jendral Wiesel (1804-1808) hanya melanjutkan politik lama VOC.

PEMERINTAHAN HERMAN W. DAENDELSLATAR BELAKANG : Karena secara geografis letak Belanda dekat dengan Inggris, Napoleon Bonaparte merasa perlu menduduki Belanda. Sehingga tahun 1806, Perancis (Napoleon) membubarkan Republik Bataaf dan membentuk Koninkrijk Holland (Kerajaan Belanda). Napoleon kemudian mengangkat adiknya, Louis Napoleon sebagai raja Belanda. Hal ini berarti sejak saat itu pemerintahan yang berkuasa di Indonesia adalah pemerintahan Belanda-Perancis.

TUGAS UTAMA HERMAN W. DAENDELS Karena Indonesia berada di bawah ancaman Inggris yang berkuasa di India, maka Napoleon membutuhkan orang yang kuat yang berpengalaman militer untuk mempertahankan Indonesia. Untuk itulah Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jendral di Indonesia. Daendels mulai menjalankan tugasnya pada tahun 1808 dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.

KEBIJAKAN HERMAN W. DAENDELS Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat mendukung perubahan-perubahan liberal. Ia juga bercita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan. Akan tetapi dalam melakukan kebijakan-kebijakannya, ia bersikap diktator. Sehingga dalam masa pemerintahannya yang singkat, yang diingat rakyat hanyalah kekejamannya.

KEBIJAKAN HERMAN W. DAENDELSBIDANG BIROKRASI PEMERINTAHAN1. Dewan Hindia Belanda sebagai dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasehat. Salah seorang penasehatnya adalah Mr. Muntinghe. 2. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. Setiap prefektur dikepalai oleh seorang residen (prefek) yang langsung di bawah pemerintahan Wali Negara. Tiap residen membawahi beberapa bupati. 3. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan. Mereka mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga sesuai dengan hukum adat.

KEBIJAKAN HERMAN W. DAENDELSBIDANG HUKUM DAN PERADILAN1. Daendels membentuk 3 jenis pengadilan : a. Pengadilan untuk orang Eropa b. Pengadilan untuk orang Pribumi c. Pengadilan untuk orang Timur Asing 2. Pengadilan untuk pribumi ada di setiap prefectuur dengan prefect sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota. Sedangkan di wilayah prefectuar seperti Batavia, Semarang dan Surabaya diberlakukan hukum Eropa. 3. Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi ia sendiri melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta.

KEBIJAKAN HERMAN W. DAENDELSBIDANG MILITER DAN PERTAHANAN1. Membangun jalan antara Anyer Panarukan sebagai lalu-lintas pertahanan maupun perekonomian. 2. Menambah jumlah angkatan perang dari 3000 orang menjadi 20.000 orang. 3. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang, sebab Daendels tidak lagi dapat mengharapkan bantuan dari Eropa. Inggris memblokade hubungan Belanda dan Indonesia. 4. Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya.

KEBIJAKAN HERMAN W. DAENDELSBIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN1. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer) dan pemberantasan korupsi dengan keras. 2. Mengeluarkan uang kertas. 3. Memperbaiki gaji pegawai. 4. Pajak In Natura (Contingenten) dan sistem penyerahan wajb (Verplichte Leverantie) peninggalan VOC dilanjutkan, bahkan diperberat. 5. Mengadakan monopoli perdagangan beras. 6. Mengadakan Preanger Stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor (kopi).

KEBIJAKAN HERMAN W. DAENDELSBIDANG SOSIAL 1. Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi untuk membangun jalan Anyer Panarukan. 2. Perbudakan dibiarkan berkembang. 3. Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan atau sultan. 4. Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.

AKHIR HERMAN W. DAENDELSSEBAB-SEBAB :a. Kekejaman Daendels menimbulkan kebencian dikalangan rakyat pribumi dan orang-orang Eropa sendiri b. Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta dan Cirebon menimbulkan perlawanan. c. Penyelewengan dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor. d. Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan.

MASA PENJAJAHAN INGGRIS DI INDONESIA (1811 1816)