12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Pengertian tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia banyak

ragamnya hingga tidak terangkum dalam KUHP saja tetapi dalam

peraturan perundang undangan lain. Demikian tindak-tindak pidana

digolongkan menurut objek yang dilanggar secara hukum dan golongan

lebih spesifik yang berkenaan tentang suatu hal.namun pada KUHP saja.

Dalam beberapa pasal ketentuan hukum pidana (strabepaling)

menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu

adalah wederrechtelijkheid atau sifat melanggar hukum.Adakalanya

dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat hukum ini terutama

mengenai suatu bagian dari suatu tindak pidana9.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaarfeit”. Di

dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan

mengenai apa sebenarnya yang dimaksut dengan strfbaatfeit itu sendiri.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari

Bahasa latin yakni kata delictum.10

Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata

strafbaarfeith oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana

delict, perbuatan pidana . sementara dalam berbagai perundang-undangan

sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjuk pada pengertian kata

strafbaarfeith. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang

tersebut antara lain:

a. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-

undang Dasar Sementara Tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14.

b. Perbuatan pidana istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan

Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

c. Perbuatan-Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan

Ordonantie Tijdelijke Byzondere strafbepalingen.

9Wirjono Prodjodikoro Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hal 1 Bndung 10Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2011, hlm, 47

13

d. Hal yang diancam dengan hukuman, istilah ini digunakan dalam

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang penyelesaian

perselisihan perburuhan.

e. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang

misalnya:

1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan,

penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.

2. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 tentang kewajiban

Kerja Bakti Dalam Rangka Pemasyarakatan bagi Terpidana karena

Melakukan Tindak Pidana yang merupakan kejahatan11

Sedangkan menurut seorang ahli pidana Prof. Moeljatno,

SH,berpendapat”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

barang siapa melanggar larangan tersebut.”12

Jadi berdasarkan pendapat Prof Moeljatno, SH,tindak pidana yang

dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa

merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan

hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai

dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada

perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada

orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan

hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang

tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

11Tonggat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan, Malang; UMM Press 2009 hlm 101. 12Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54

14

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. DR.

Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai

perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu

aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang

siapa yang melanggar larangan tersebut.13

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan

hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia

yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang

tidak tertulis, Prof .DR. Bambang Poernomo, SH, juga berpendapat

mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya

menunjukan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.14

Dalam buku Wirjono Projodikoro yang berjudul asas-asas hukum

pidana di Indonesia, beliau mengemukakan bahwa suatu tindak pidana

adalah norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata,

hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintahan, yang oleh

pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat

melanggar hukum (wederrechtechetelijkheiheid, onrechtmatigheid). Tidak

ada suatu tindak pidana tanpa melawan hukum.15

Penulis akan mencoba menjabarkan dalam rumusan delik kedalam

rumusan pidana, maka yang mula-mula di jumpai adalah disebutkanya

sesuatu tindakan manusia dengan tindakan itu seseorang telah melakukan

sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana

yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada

13Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal 130) 14Ibid, hal 130 15Wirjono Prodjodikoro Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia Bandung 2003, hal 1

15

umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur

subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si

pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya

dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-

tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan16

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);

b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti

yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya

di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan,

pemalsuan dan lain-lain;

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP

e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak

pidana menurut Pasal 308 KUHP17

Unsur-unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah:

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;

16Drs. P.A.F. Lamintang, SH.Dasar-dasar Hukum PidanaIndonesia; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hal n193 17Ibid

16

b. Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai

negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau

keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas

di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak

pidana subyektif sebagai beriku:

1) Diancam dengan pidana oleh hukum

2) Bertentangan dengan hukum

3) Dilakukan oleh orang yang bersalah

4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Jadi kesimpulan dari uraian tindak pidana yang telah dijabarkan

diatas adalah pada hakikatnya tindak pidana yang ada didalam

KUHP (kitab Undang-Undang-Pidana) adalah suatu perbuatan

yang melanggar KUHP dan dapat dikenakan sanksi pidana

2. MEKANISME PERADILAN PIDANA

Berbicara tentang mekanisme peradilan pidana tentu tidak akan

bisa lepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No

8 Tahun 1981 yang baganya adalah sebagai berikut:

17

Gambar 1

Bagan mekanisme peradilan pidana:

Dari Bagan diatas mekanisme peradilan pidana dapat dijelaskan

sebagai berikut:

Tahap 1

Berdasarkan sumber tindakan tersebut sebagaiman terdapat dalam

Pasal 102 KUHP Penyidik mencari dan menemukan tindak pidana. Tahap

ini adalah tahap penyelidikan, adalah yaitu adalah suatu tindakan yang

dilakukan untuk menentukan sebuah peristiwa tersebut adalah tindakan

pidana atau bukan (Pasal 1 butir 5 KUHAP). Setelah dari tindakan diatas

apabila tidak ditemukan tindak pidana maka perkara akan ditutup tetapi

apabila ditemukan perkara pidana maka akan dilanjutkan ke tahatap

penyidikan.

18

Tahap 2

Pada tahap penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

(pasal 1 butir 2 KUHAP) dalam tahap ini dilakukan pra penuntutan yaitu

berdasarkan pasal 110 KUHAP yaitu apabila berkas pidana belum lengkap

maka berkas akan dikembalikan ke penyidik dan apabila telah lengkap

maka berkas akan dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Tahap 4

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuh melimpahkan

perkara pidana ke pengadilan negri yang berwenang dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya

diperiksa dan di putus oleh hakim (Pasal 1 ayat 7 KUHAP).

Kewenangan Penuntut Umum dalam hal ini adalah dapat

melakukan penuntutan berdasarkan penyidikan dengan membuat surat

dakwaan, tetapi penuntutan tersebut bisa saja dihentikan apabila:

a. Tidak cukup bukti

b. Bukan tindak pidana

c. Ditutup demi hukum

19

Hal tersebut diatur dalam pasal pasal 140 ayat (2) KUHAP. Tetapi

bila perkara bisa dilanjutkan maka akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan

persidangan.

Tahap 5

Pemeriksaan persidangan adalah merupakan rangkaian tindakan

mengadili yang berdasarkan Pasal 1:9 KUHAP adalah serangkaian

tindakan hakim untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara pidana

berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dalam persidangan.

Bukti tersebut berupa:

Keterangan Saksi

Keterangan Ahli

Surat Petunju

Keterangan Terdakwa

Selanjutnya Tahapan pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

a. Surat dakwaan oleh penuntut umum

b. Nota keberatan (Eksepsi) atas surat dakwaan oleh penasihat hukum

terdakwa

c. Tanggapan atas nota keberatan (Eksepsi) penasehat hukum terdakwa

oleh penuntut umum

d. Putusan sela oleh majelis hakim

e. Pembuktian oleh penuntut umum

f. Surat tuntutan pidana (requisitor) oleh penuntut umum

20

g. Nota pembelaan (pleidooi) oleh penuntut umum.

h. Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan penasehat hukum

terdakwa

i. Tanggapan penasehat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum

j. Putusan akhir oleh majelis hakim

Demikianlah alur proses persidangan berdasarkan Undang-undang

no 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Tahap 6

Setelah dilakukan pemeriksaan persidangan maka selanjutnya

majelis hakim akan memberikan putusan putusan berdasarkan

pemeriksaan yang telah dilakukan selama persidangan. Putusan adalah

berdasarkan kamus hukum yaitu:

a. Putusan hakim yang menyelesaikan perkara

b. Pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding pengadilan terbuka,

yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala

hukum

Putusan terdiri dari:

a. Putusan bebas

b. Putusan lepas

c. Putusan pemidanaan:

Menerima putusan dilanjutkan eksekusi akan tetapi dalam tahap putusan

pemidanaan dapat dilakukan upaya hukum.

21

3. PERSEKUSI

a. Pengertian

Pengertian Persekusi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa

Indonesia adalah: persekusi/per·se·ku·si/pérsekusi/ v pemburuan

sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti,

dipersusah, atau ditumpas; memersekusi/me·mer·se·ku·si/ v menyiksa,

menganiaya: tanpa memikirkan lagi keadilan atau kemanusiaan, mereka

~ lawan politiknya bagai iblis.18

Sedangkan dalam Statuta Roma pengertian Persekusi adalah:

perlakuan buruk atau penganiyaan secara sistematis oleh individu atau

kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena

suku, agama, atau pandangan politik. Persekusi adalah salah satu jenis

kejahatan kemanusiaan yang didefinisikan di dalam Statuta Roma

Mahkamah Pidana Internasional. Timbulnya penderitaan, pelecehan,

penahanan, ketakutan, dan berbagai faktor lain dapat menjadi indikator

munculnya persekusi, tetapi hanya penderitaan yang cukup berat yang

dapat dikelompokkan sebagai persekusi.19

Pengertian Persekusi Menurut para ahli:

Mansyur Efendi:

Persekusi adalah perampasan dengan sengaja dan kejam terhadap hak-

hak dasar dan berhubungan dengan meniadakan identitas kelompok

yang merupakan pelanggaran hukum internasional20.

Damar Juniarto:

(Anggota Koalisi Anti Persekusi dari Safenet): persekusi adalah

tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu. Damar

mengungkapkan bahwa persekusi bukanlah main hakim sendiri.21

Menurut penulis perbuatan persekusi pada intinya adalah

pemburuan terhadap seseorang atau golongan tertentu. Hal ini memiliki

18Kamus Besar Bahasa Indonesia 19wikipedia.org/wiki/Persekusi diakses pada 18 mei 2018 jam 19:45 WIB 20Detiknews.com diaksea pada 18 mei 2018 jam 1945 WIB 21Detiknews.com diaksea pada 18 mei 2018 jam 1945 WIB

22

kesamaan sebagaimana ciri ciri yang disebutkan oleh Koalisi anti

persekusi safenet di Bab I halaman 5 skripsi ini. Akan tetapi Koalisi

Anti Persekusi Safenet menyebutkan bila ciri-ciri perbuatan persekusi

dilakukan secara sistematif bila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Penentuan target di medsos.

2) Kemudian pelaku memburu targetnya dengan mobilitas massa yang

besar (dilakukan oleh orang banyak)

3) Mengintimidasi target kemudian disuruh meminta maaf

4) Kemudian permintaan maaf tersebut difiralkan kembali

Akan tetapi tanpa adanya upaya diatas yaitu poin a. sampai d.

perbuatan persekusi dapat memenuhi unsur hanya dengan unsur

memburu suatu golongan atau orang-orang tertentu saja.

Jadi perbuatan persekusi agak berbeda dari main hakim sendiri

tergantung dari motif pelaku persekusi melakukanya. Seperti pada

kasus Mario Alvian perbuatan persekusi tersebut bisa dikategorikan

sebagai perbuatan main hakim sendiri karena ormas FPI tidak

melaporkan Mario Alvian yang diduga sebagai penista ulama kepada

pihak yang berwajib tetapi mereka lebih memilih bertindak sendiri.

Akan tetapi apabila kita melihat kasus persekusi lainya seperti yang

menimpa ibu Susi Ferawati dan putranya saat car free day maka

kasusnya akan menjadi berbeda.

23

b. Ciri-Ciri Perbuatan Persekusi:

Ciri-ciri persekusi paling menonjol adalah adanya pemburuan

seseorang atau golongan tertentu secara sistematis dan luas tujuanya

adalah menyakiti target secara fisik dan psikis

Sedangkan ciri-ciri persekusi telah penulis jabarkan, memiliki

kesamaan terhadap delik pasal-pasal KUHP sebagaimana yang terdapat

dalam pasal-pasal seperti kejahatan terhadap ketertipan umum 167

KUHP , penganiayaan 351 KUHP dan pemgeroyokan 170 KUHP Pasal

167 ayat (1) KUHP:

Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau

pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan me- lawan hukum

atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang

berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah22

Pasal 351 KUHP Ayat 1 berbunyi: Penganiayaan diancam dengan

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.23

Penjelasan tentang Pasal 351 adalah:

1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua

tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu

lima ratus rupiah.

2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah

dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

22 Pasal 167 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana 23Pasal 351 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

24

3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling

lama tujuh tahun.

4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana

Sementara itu dalam Pasal 170 ayat (1) disebutkan: Barang siapa

dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan

kekerasan terhadap orang atau barang, diancam pidana penjara paling

lama lima tahun enam bulan24.

Kekerasan bersama adalah nama lain dari pengeroyokan.

Ancaman hukuman dari perbuatan ini adalah:

1) dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan

sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan

mengakibatkan luka-luka

2) dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika

kekerasan mengakibatkan luka berat ;

3) dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika

kekerasan mengakibatkan maut.25

Dalam Statuta Roma (1998) ciri-ciri persekusi dikategorikan

sebagai perbuatan yang apabila dilakukan secara sistematis dan meluas,

kemudian masuk kedalam salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan.

Tetapi apabila tidak dilakukan secara sistematis atau meluas kemudian

bisa masuk kedalam hukum pidana biasa, “kata Roichatul, di Kantor

Komnas HAM, Jakarta, Selasa (6/6/2017)26.

Koalisi Anti Persekusi yang terdiri dari sejumlah lembaga

bantuan hukum yang meliputi, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH

24Pasal 170 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana. 25Soenarto Soerodibroto KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Makamah Agung dan Hoge Raad Genta Publishing 2011 Hal 214 26Kompas.com diakses pada minggu 22 juni 2018 pukul 20:30 WIB

25

Pers, Institute for Criminal Justice Reform dan Yayasan Bantuan

Hukum Indonesia, Koalisi Anti Persekusi menemukan adanya

trackdown terhadap orang-orang yang dianggab menghina agama dan

ulama. Identitas foto, dan alamat kantor ataupun rumah mereka

disebarluaskan disertai dengan nada kebencian dan intruksi agar orang-

orang tersebut dicari.27

Koalisi mencatat persekusi tidak jarang disertai ancaman dan aksi

kekerasan lalu mereka juga disuruh meminta maaf baik secara lisan

mauun pernyataan yang bersifat tertulis.28

c. Akibat persekusi:

Berbicara akibat persekusi penulis telah mengutip beberapa

pendapat para ahli dan penjelasanya sebagai berikut:

1) Mengancam Demokrasi:

Koordinator Regional Safenet Damar Juniarto mengatakan,

tindakan memburu dan mengintimidasi atau persekusi tersebut

sangat mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi di

Indonesia. Masalah persekusi tidak bisa dianggap enteng. Jika

dibiarkan, bisa semakin menebarkan ketakutan dan menjadi teror di

tengah masyarakat.29

Persekusi dinilai mengancam demokrasi karena

sekelompok orang dapat mengangap seseorang bersalah dan

melakukan penghukuman tanpa melalui proses hukum yang

berlaku.

Seharusnya bila ada pendapat yang dianggap "tidak tepat"

atau berseberangan, semestinya harus ditempuh pula upaya-upaya

yang terhormat. Semisal, dengan terlebih dahulu mengajukan

somasi atas pendapat yang diutarakan. Jika belum menemukan titik

temu, maka bisa dilakukan mediasi atau bahkan hingga pelaporan

kepada penegak hukum (kepolisian).

27ibid 28ibid 29Liputan6news diakses pada rabu 29 agustus 2018 diakses pada 17:00 WIB

26

Dalam persekusi yang terjadi hanyalah pelbagai upaya

intimidasi bahkan hingga tindak kekerasan yang bertujuan agar

target persekusi mau mengikuti kehendak para pelaku. Misalnya,

mengoreksi pendapat yang sudah dikeluarkan atau meminta maaf

kepada publik terkait pendapat tersebut.

Padahal mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun

tertulis merupakan hak setiap warga negara yang telah dijamin oleh

konstitusi. Di UUD 45 misalnya, setidaknya terdapat dua pasal yang

secara tegas menjamin kebebasan berpendapat, yakni Pasal 28E

ayat (3) dan Pasal 28I ayat (1). Oleh karenanya, penghormatan

terhadap setiap orang yang mengeluarkan pendapat dan konten

pendapat yang diutarakannya adalah suatu hal yang mutlak harus

dilindungi.30

Bila terus dibiarkanPersekusi atau 'pemburuan' intimidatif

terhadap seseorang juga dapat merusak dapat merusak citra

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Menurut Peneliti Institute for

Securty and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto

persekusi termasuk tindakan kriminal, sehingga polisi wajib

menindak tegas para pelakunya.

2) Merusak Citra aparat:

"Bisa merusak citra Kepolisian bila kepolisian melakukan

pembiaran," tutur Bambang kepada CNNIndonesia.com melalui

pesan singkat, Sabtu (3/6).

Dampak persekusi, kata Bambang, bisa meluas di

masyarakat. Bahkan bisa menimbulkan konflik. Karena itu, polisi

harus bereaksi dengan cepat dan tegas demi menjaga nama baiknya

sebagai aparat hukum yang bertugas menjaga ketertiban sosial.Tak

menutup kemungkinan konflik antarmasyarakat akan terjadi bila

Polri tidak tegas menindak pelaku persekusi," ujar Bambang.31

3) Korban Persekusi Mengalami Trauma berat:

Menurut Dosen Bimbingan Konseling Islam (BKI), Novi

Hidayati Apsari, orang yang mengalami persekusi akan mengalami

beban psikologis yang sangat berat, bahkan korban bisa sampai

berpikiran untuk bunuh diri. “Orang yang mengalami persekusi

akan mengalami beban psikologis dan trauma yang cukup berat,”

tutur Novi saat ditemui Fresh Crew, Senin (27/11/2017). Orang

yang mengalami trauma cukup berat sendiri memerlukan rehabilitas

yang cukup lama karena saat berada diantara keramaian pun dirinya

bisa merasa terancam dan otomatis berdampak pada kehidupan

sosialnya dimasyarakat. Alasan mengakhiri hidup bisa diakibatkan

karena eksistensi di masyarakat yang sudah terganggu karena

30Kumparannews.com diakses pada senin 3 september 2018 pada 19:30 WIB 31 /www.cnnindonesia./diakses pada kamis 13 september 2018 pukul 14:30 WIB

27

merasa dipermalukan.Tindakan-tindakan persekusi ini umumnya

terjadi di kota karena tingkat individualisnya yang tinggi.

Disamping itu juga tingkat emosi yang tidak terkendali dan

kepercayaan hukum yang cenderung menurun dari masyarakat juga

menjadi faktor pendukung terjadinya perilaku persekusi.

Novi berpesan, jikalau ada teman yang mengalami

persekusi kita seharusnya menjadi teman mengobrol yang baik.

“Benar-benar menjadi teman untuk ngobrol yang baik dan jangan

sampai dia tidak punya teman,” pungkas Novi, Senin

(27/11/2017).32

Psikolog pendidikan dan anak, Elizabeth Santosa

mengatakan persekusi bisa berakibat traumatis, terutama jika

terjadi pada anak-anak.

"Secara psikologis, dampak persekusi sangat menakutkan.

Namun besar-kecilnya itu akan tergantung pada perspektif anak.

Misalnya, jika mendapat pukulan, buat Anda keras, tapi belum

tentu buat saya juga. Namun, buat saya, intimidasi itu yang paling

buruk," katanya saat dihubungi Tempo, Jumat, 2 Juni 2017.

4) Ganguan Mental Pada Anak:

Persekusi juga bisa berdampak negatif pada kondisi

psikologis korban yang sudah dewasa. Hanya, pada anak,

kecenderungan kerusakan bisa lebih besar. "Mereka masih dalam

kelompok anak yang belum punya pendeklarasian bahwa saya

sudah menjadi satu individu," ujarnya.

Pada kasus persekusi terhadap PMA di Cipinang Muara,

Elizabeth mengatakan korban masih pada usia yang rentan

terhadap berbagai pengaruh. Emosinya pun naik-turun. Elizabeth

menuturkan kondisi tersebut membuat mereka berisiko jika

mendapat informasi yang salah. Karena itu, setiap korban

persekusi harus mendapatkan bimbingan.33

Dari keempat pendapat ahli diatas maka penulis dapat

menjelaskan bila akibat tindakan persekusi disamping mengancam

demokrasi juga berakibat memberikan ketakutan yang luar biasa

terhadap masyarakat. Apalagi tindakan tersebut terjadi secara

32http://fresh.suakaonline.com/dampak-psikis-bagi-korban-persekusi/ diakses pada selasa 11 september 2018 pukul 13:30 33tempo.co/read/881048/anak-jadi-korban-persekusi-psikolog-jelaskan-akibatnya/full&view=okdiakses pada selasa 11 september 2018 pukul 13:30

28

terstruktur, sistematif dan aktif serta dilakukan oleh ormas radikal

yang memiliki struktur organisasi yang cukup terorganisir.

Apabila hal ini dibiarkan terus menerus maka akan sangat

meresahkan masyarakat karena akan menimbulkan ketakutan yang

luar biasa, dan berakibat ketidakpercayaan masyarakat kepada

aparat yang berwenang maka dari itu sudah menjadi kesadaran dan

kewajiban bersama untuk memeranggi perbuatan persekusi.

4. MAIN HAKIM SENDIRI (Eigen Richting)

Menghakimi sendiri memiliki hubungan erat dengan sifat melanggar

hukum dari tindak pidana. Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting),

sebenarnya bukan merupakan suatu jenis tindak pidana yang diatur secara

tegas dalam KUHP atau undang-undang diluar KUHP. Umumnya, akibat

dari perbuatan eigenrichting dapat masuk kedalam beberapa jenis tindak

pidana, yang berujung pada tindakan kurang menyenangkan, pengancaman,

penganiayaan, hingga penculikan yang diatur dalam Buku II tentang

Kejahatan di KUHP. Tindakan main hakim sendiri di Indonesia, telah

mendapat definisi yang diterima secara umum oleh masyarakat, yakni

perbuatan sekelompok orang (biasanya warga) yang kebetulan memergoki

terjadinya suatu perbuatan tindak pidana, kemudian warga tersebut

bertindak dengan mengejar, menangkap, kemudian menganiayanya, bisa

dengan memukul, menendang, menampar, bahkan hingga membunuhnya.34

Menurut penulis tindakan main hakim sendiri adalah suatu tindakan

atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang

secara melawan hukum dengan sewenang wenang melakukan suatu

kekerasan fisik maupun verbal terhadap orang atau golongan tertentu yang

diduga melakukan suatu perbuatan yang diangap bersalah atau melakukan

34Eddy O.S Hiariej, SH., M.Hum. Pada Bagian Hukum dan Masyarakat FH UNDIP. Pengampu Mata Kuliah Sosiologi Hukum dan Metodologi Penelitian Hukum. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional MIH Unissula dengan Tema: Penanggulangan Tindakan Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) Yang dilakukan Oleh Kelompok Masyarakat. Semarang, 9 Desember 2017.

29

suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di

dalam masyarakat.

Dari perbuatan main hakim munculah korban baru yang harus

dilindungi. Jadi kesimpulanya tindakan main hakim sendiri secara singkat

ialah istilah bagi tindakan untuk menghukum pihak tertentu tanpa melewati

proses yang sesuai hukum. Contoh dari tindakan main hakim sendiri adalah

pemukulan terhadap pelaku kejahatan oleh masyarakat.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat

beberapa pasal yang mengatur mengenai Main Hakim Sendiri.Namun,

dalam pengaturan tersebut tidak dinyatakan secara langsung, bahwa

tindakan yang diatur tersebut dinamakan tindakan “Main Hakim

Sendiri”.Sebagai contoh, pengaturan mengenai tindakan “Penganiayaan”

dalam pasal 351 KUHP.Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa

“penganiayaan” merupakan tindakan Main Hakim Sendiri.Namun, jika kita

membaca unsur-unsur dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam

situasi tertentu (contohnya, ketika ada pelaku pencurian motor tertangkap

basah oleh warga kemudian dipukuli beramai-ramai oleh warga tersebut),

tindakan “penganiayaan” dapat masuk atau dikategorikan sebagai tindakan

Main Hakim Sendiri.

Jadi kesimpulanya ialah tindak pidana main hakim sendiri memiliki

beberapa kesamaan dengan perbuatan persekusi yaitu mengangab seseorang

bersalah tanpa melalui proses peradilan yang berlaku dan juga adanya

30

perbuatan sewenang-wenang yang mengandung unsur kekerasan untuk

melakukanya

5. KORBAN TINDAK PIDANA

1) Pengertian Korban:

Di dalam UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas

unduang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi

dan Korban, pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ke 3 yaitu Korban

adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau

kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pengertian korban adalah dalam tindak pidana ialah pihak yang

dirugikan dari suatu tindak perbuatan pidana baik secara langsung

maupun tidak langsung dalam bentuk materiil, fisik, maupun psikologis,

korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari

sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah

kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat

bahkan mengulangi (merekontruksi) kejahatan yang pernah

menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik

ditingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.

Arief Gosita mengartikan korban kejahatan dalam arti luas, yang

tidak hanya dirumuskan dalam Undang-Undang pidana, tetapi juga

tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat

dibenarkan serta diagab jahat, tidak atau belum dirumuskan dalam

undang-undang situasi tertentu.35

Korban kejahatan secara tipologis memiliki ragam makna,

antara lain:

35Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan), Akademika Presindo, Jakarta, 1993, hlm 99

31

1) Primary victimization, yaitu korban individual. Jadi, dalam primary

victimization, yang menjadi korban adalah orang perorangan bukan

kelompok

2) Secondary victimization, yaitu korban kelompok atau yang menjadi

korban adalah kelompok misalnya badan hukum

3) Tertiary victimitzation, yaitu yang menjadi korban adalah

masyarakat luas;

4) Mutual victimization, yaitu yang menjadi korban adalah pelaku

sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan dan narkotika;

5) No victimization, yaitu yang dimaksut bukan tidak ada korban

melainkan korban tidak segera diketahui. Misalnya konsumen yang

tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.36

Sedangkan kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai

pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan

pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat

perhatian seperti rehabilitasi, treatment of offenders, redaptasi sosial,

pemasyarakatan, dan lain-lain.

Hal ini tentu merupakan suatu bentuk ketidak adilan bagi korban

karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana

pembuktian, dan tidak jarang pula hak asasi korban terabaikan. Bekerjanya

peradilan pidana baik dalam lembaga dan pranata hukumnya lebih

dioreintasikan terhadap pelaku kejahatan (offer oriented). Eksistensi korban

tersuborgasikan dan tereliminasi sebagai risk secondary victinizations dalam

bekerjanya peradilan pidana.37

Dalam menganalisis terhadap fakta bekerjanya penegak hukum

asas mekanisme peradilan pidana yang penulis sampaikan di bab II A nomor

36Muhadar, Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertahanan, LaksBang, Yogjakarta, 2006, hlm. 39-40 37Hal ini merupakan bentuk viktimisasi yurisdis dari aspek peradilan maupun menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan hukum kekuasaan. Sahetapy, Op.cit,h.vii.

32

2 (gambar 1) diatas, khususnya mengenai perlindungan korban dapat di

telaah dengan mengunakan pendapat La Patra sebagai berikut:

1) Pastikan bahwa terdakwa tidak diabaikan untuk diwakili secara efektif

2) Pastikan bahwa rakyat tidak diabaikan untuk diwakili secara efektif.

3) Ciptakan kondisi yang mendukung kearah penilaian yang adil dan nalar.

4) Memungkinkan pemrosesan suatu perkara dengan kecepatan yang yang

terukur.

5) Menguranggi sampai minimum beban dipundak yang berperkara.

6) Menguranggi sampai minimum beban dari pihak lain.

7) Mengguranggi sampai minimum ongkos perkara.

Dalam rangka perlindungan korban maka patut dipertanyakan,

mampukah lembaga pranata hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang

besar yaitu masyarakatmewakili korban/masyarakat untuk mendapatkan

keadilan? dan apakah bekerjanya peradilan pidana justru menambah beban

kepada korban ataukah justru bekerjanya peradilan pidana justru

memunculkan viktimisasi kembali terhadap korban? Hal inilah yang akan

penulis analisis pada sub bab perlindungan korban dibawah38.

a. Perlindungan korban:

KUHP dan KUHAP tidak mengatur tentang perlindungan

korban tetapi hanya menitik beratkan perlindungan terhadap tersangka

dan terdakwa oleh karena itu ada kalanya perlindungan terhadap korban

tindak pidana sering kali terabaikan karena korban tindak pidana

38La Patra, Analyzing of Criminal Justice System (Toronto La Parta,hlm.65

33

seolah-olah hanya digunakan sebagai objek membuka suatu kasus dan

tidak diperlakukan sebagai subyek.

UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

mengatur untuk memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam

semua tahap proses peradilan pidana dalam pelingkungan peradilan

(Pasal 2).

Adapun perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada UU

Nomor 13 Tahun 2006 berasaskan pada:

a. Harkat dan Martabat Manusia.

b. Rasa aman

c. Keadilan

d. Tidak diskriminatif

e. Kepastian hukum

Mengenai bentuk perlindungan dan hak saksi dan korban

dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 2014

yaitu:

1) Saksi dan Korban berhak:

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga,

dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan

dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk

perlindungan dan dukungan keamanan;

c. memberikan keterangan tanpa tekanan;

d. mendapat penerjemah;

e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;

f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;

g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

i. dirahasiakan identitasnya;

j. mendapat identitas baru;

34

k. mendapat tempat kediaman sementara;

l. mendapat tempat kediaman baru;

m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan

kebutuhan;

n. mendapat nasihat hukum;

o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas

waktu Perlindungan berakhir;

p. dan/atau mendapat pendampingan.

2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi

dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan

Keputusan LPSK.

3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam

kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan

kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang

dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu

perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat

sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu

berhubungan dengan tindak pidana.”39

39UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 31 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksidan Korban

35

B. HASIL PENELITIAN

1. KASUS POSISI

Berikut ini adalah beberapa kasus persekusi yang sedang marak

dan dibahas secara besar besaran baik dalam media masa maupun media

sosial.

a. Kasus Mario Alvian:

Pada tanggal 26 Mei tahun 2017 Mario memasang status di

facebook terkait FPI. Isi statusnya menyebut FPI sebagai kumpulan

orang pengangguran, Iamengedit foto Habib Risieq, serta

menantangnya berkelahi. Dua hari berselang tepatnya pukul 23:00

WIB kelompok massa FPI datang mencari kontrakan Mario,dan

akhirnya menemukanya di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Saat itu

Ketua RW Zainal Arifin mendapat laporan adanya sekelompok orang

yang diduga FPI ribut-ribut di kontrakan Mario Alfian.

Pada saat Ketua RW datang di tempat kejadian, salah satu

anggota FPI menjelaskan bahwa Mario telah melecehkan

FPI.Selanjutnya Ketua RW membawa Mario dan anggota FPI ke

kantor RW 06.Di kantor RW 06 Mario didudukan dengan dikelilingi

oleh sekelompokanggota FPI. Saat itu Mario dipaksa untuk membuat

surat pernyataan yang isinya Mario telah mengakui melakukan

pelecehan terhadap FPI.

Setelah surat pernyataan dibuat, ada pelaku yang

mengintimidasi dengan menampar pipi Mario. Dua hari berikutnya

video kasus Mario viral di media sosial, Publik mengecam persekusi

dan pemukulan terhadap Mario. Keesokan harinya Polisi mengetahui

kasus ini lewat video yang menyebar,dan Polisi melakukan

penyelidikan.

Pada awal Juni 2017 lalu Polisi telah mengambil tindakan

berupa mengamankan Mario dan keluarganya. Mario lalu melakukan

pelaporan atas pemukulan yang ia terima. Polisipun menangkap dua

orang anggota FPI yang diduga melakukan pemukulan dankedua

pelaku masih menjalani pemeriksaan.40

b. Kasus Dokter Fiera Lovita:

Dr fiera lovita Perempuan berusia 40 ini menjadi target buruan

karena menggunggah pernyataan bernada miring terhadap pimpinan

FPI, Rizieq Shihab di akun facebooknya.

36

Semuanya bermula saat dokter yang bekerja di RSUD Solok,

Sumatera Barat ini membuat status di facebooknya pada 19 Mei 2017

lalu.

Berikut status yang ditulis dr Fiera Lovita : Kalau tidak salah,

kenapa kabur? Toh ada 300 pengacara n 7 juta ummat yang siap

mendampingimu, jgn run away lg dunk bib"

Kadang fanatisme sudah membuat akal sehat n logika tdk

berfungsi lagi, udah zinah, kabur lg, masih dipuja dan dibela

Masih ada yang berkoar2 klo ulama mesumnya kena fitnah,

loh..dianya kaburr, mo di tabayyun polisi beserta barbuk ajah gak

berani.

Status ini berbuntut pada diintimidasi yang diterimanya atas

status itu, dr Fiera lovita mengaku itu hanya pernyataan keheranannya

setelah melihat berita konferensi pers polisi di media massa tentang

kebenaran barang bukti kasus chat mesum Firza Husein yang sudah

disita polisi

"Saya hanya menanggapi berita kaburnya seorang habib yang

akan dimintai keterangannya oleh polisi di Jakarta dalam kasus chat

mesum dan kasus hukum lain yang menimpa habib tersebut," ucap dr

Fiera Lovita saat memberikan pernyataan pers dampingi Koalisi Anti-

Persekusi di YLBHI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2017).

Setelah membuat postingan di facebook, dr Fiera Lovita lalu

mengajak kedua anaknya jalan ke luar rumah sambil makan siang.

Kebetulan saat itu Hari Minggu, dr Fiera Lovita lanjut bermain

bersama anaknya di arena permainan anak-anak hingga sore.

Malam harinya, dr Fiera Lovita membuka handpone dan

facebook, ternyata banyak kiriman permintan pertemanan yang

jumlahnya lebih dari 100 orang.

Bahkan beberapa akun orang lain ada yang sudah mengcapture

statusnya dan membagikannya ke Facebook dengan ditambah kata

bernada provokatif yang mengajak orang lain untuk membencinya.

"Status saya viral di facebook terutama pengguna Facebook di

Sumatera Barat, tempat saya tinggal. Karena khawatir terjadi hal yang

tidak diinginkan, saya segera menutup akun saya," ujar dr Fiera Lovita.

Senin pagi, 22 Mei 2017 dr Fiera Lovita beraktifitas seperti

biasa mengantar anak ke sekolah karena sedang ujian lalu berangkat ke

RSUD Solok, tempatnya bekerja.

Pukul 09.00, dr Fiera Lovita mendapat telepon dari RSUD Solok

yang meminta ia segera menemui Wakil Direktur RSUD Solok, dr

Elfahmi.

Saat menghadap Wakil Direktur RSUD Solok, dr Fiera Lovita

diberitahu bahwa postingan facebooknya sudah dicapture orang lain

dan dibagikan ke banyak grup facebook dengan ditambah kata

provokatif dengan tuduhan dr Fiera lovita telah menghina ulama

mereka.

37

Pihak managemen RSUD Solok lalu meminta dr Fiera Lovita

menghapus postingan dan menghilangkan data di pforilnya yang

menyebut dr Fiera Lovita bekerja di RSUD Solok. Perintah itu

langsung dipenuhi oleh dr Fiera Lovita

Usai itu, dr Fiera Lovita menjemput anaknya di sekolah dan

kembali mendapat telpon dari RSUD Solok menyampaikan ada Intel

dari Polsek Solok yang mencarinya.

Awalnya mereka meminta untuk ke rumah dr Fiera Lovita

namun ditolak. Lalu anggota Intel meminta membawa dr Fiera Lovita

ke Polsek, juga ditolak oleh dr Fiera Lovita. Akhirnya dr Fiera Lovita

dibawa ke RSUD Solok bersama dua anaknya yang baru pulang

sekolah.

"Di RSUD Solok, tiga Intel ini memperkenalkan diri. Kasat Intel

namanya Pak Ridwan, dia memperlihatkan konten facebook dari

handphonenya bahwa ada kelompok yang tidak senang dengan

postingan saya dan berencana dengan kelompoknya berniat

menggerebek, menangkap saya," tutur dr Fiera Lovina.

Dengan alasan melindungi, Kasat Intel lalu mengintrograsi dr

Fiera Lovina dengan menanyakan identitas data diri hingga mengapa

membuat postingan itu.

Kepada Kasat Intel, dr Fiera Lovina menjawab status itu dibuat

secara spontan karena ia melihat berita di media massa soal kasus chat

mesum.

Status yang dibuatnya kemudian viral dan ditambah kata

provokatif dengan tujuan orang yang membaca menganggap ia sebagai

pengina ulama besar.

Padahal menurutnya, status itu normatif tanpa menyebut nama

maupun mencantumkan foto seseorang. "Saya juga ditanya apakah ada

pihak lain yang memerintah atau mendorong saya buat status itu, saya

jawab tidak ada. Pak Ridwan meminta saya jangan macam-macam dan

cukup menjalankan tugas sebagai dokter," beber dr Fiera Lovita.

"Dia meminta saya hati-hati dan segera menghubunginya jika

ada hal yang terjadi." Selesai diintrograsi, dr Fiera Lovita dan dua

anaknya menuju parkiran RSUD Solok untuk kembali ke rumah. Saat

di dalam mobil tiba-tiba saja mobilnya sudah dikelilingi orang

berjubah, berjanggut dan berkopiah putih.

Mereka mengetuk jendela mobilnya dan dr Fiera Lovita

langsung menghubungi Ridwan selanjutnya mencoba komunikasi

dengan sekelompok orang tersebut.

Dalam komunikasi itu, ormas FPI memintanya jangan membuat

status seperti itu, mereka juga menuntut dr Fiera Lovita untuk

membuat surat pernyataan tulis tangan di kertas, difoto lalu diposting

ke akun facebooknya.

"Saya jawab, beri saya waktu satu jam untuk pulang dulu,

makan dan sholat. Saya diperbolehkan, belum sempat jalan, kaca mobil

saya diketuk dan mereka bilang FPI seluruh Sumatera Barat akan

38

bergerak menemui saya. Saat itu anak saya menangis ketakutan,"

imbuhnya.

Dalam perjalanan, dr Fiera Lovita mampir ke masjid untuk salat

dengan keadaan anaknya masih menangis selanjutnya bergegas pulang.

Di rumah, dr Fiera Lovita dan dua anaknya masih dirundung perasaan

takut dan cemas.

Dr Fiera Lovita menghubungi rekan dan koleganya mengenai

kondisi saat itu. Namun semua teman tidak ada yang bisa menolong

maupun menemaninya di rumah.

"Setelah saya posting surat pernyataan dan permintaan maaf di

facebook. Dalam waktu satu jam laman facebook saya kembali

dibongkar mereka. File album pribadi saya berupa foto saya dan anak-

anal hingga postingan lama dimunculkan, disebar ke grub facebook.

Mereka mengambil foto saya dan mengedit dengan vulgar, tidak

senonoh, ditambah kata jorok yang sangat tidak pantas bagi

perempuan," kata dr Fiera Lovita.

Bukannya malah mereda dan tenang, postingan permintaan maaf

itu semakin membuat situasi tidak terkendali. Lalu dr Fiera Lovita

memutuskan kembali menutup akun facebooknya demi kenyamanan

dan keamanan.

Keesokan harinya, Selasa 23 Mei 2017, keluarga kecil ini

kembali beraktivitas biasa mengantar anak ke sekolah. Tiba-tiba, dr

Fiera Lovina kembali mendapat telepon dari RSUD Solok diminta

segera ke rumah sakit.

Sesampainya di RSUD Solok, banyak orang berjubah di

halaman RSUD termasuk juga mobil polisi. Dr Fiera Lovita panik dan

langsung masuk ke dalam rumah sakit.

Dr Fiera Lovita lalu menemui Wakil Direktur Rumah Sakit, dr

Elfahmi. Dia diberitahu ada sekelompok pimpinan ormas, termasuk

ketua FPI ingin bertemu dengannya.

"Saya diminta patuh kalau tidak ingin ini semua berlanjut. Saya

bersedia ikut saran Wakil Direktur. Saya lalu dibawa ke sebuah

ruangan. Di sana sudah ada Direktur RSUD Solok, drg Epi yang marah

besar, melotot dan menujuk saya. Beliau kesah karena saya membawa

masalah bagi rumah sakit," tambah dr Fiera Lovita.

Akhinya dr Fiera Lovita dibawa ke ruang pertemuan dengan

para petinggi ormas FPI, Kapolsek Solok, Kasat Intel Solok beserta

direktur dan jajaran direksi RSUD Solok.

Dia diminta menyampaikan permintaan maaf, menyesal dan

menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah dr Fiera Lovita menyampaikan permintaan maaf secara

terbata-bata, lanjut secara bergantian petinggi ormas dan FPI

memperkenalkan diri dan menceramahi dirinya. Dimana pada intinya,

mereka tidak terima dengan postingan dr Fiera Lovita.

Dr Fiera Lovita berpikir pertemuan itu membuat semua masalah

selesai, ternyata tidak. Foto pertemuan antara antara ia dangan

39

pimpinan ormas dan lainnya kembali viral dan dia makin

dipergunjingkan.

"Malah harinya, masih ada orang berkeliaran di sekitar rumah.

Intimidasi berupa telepon masih saya terima. Selain itu ada juga

gerombolan orang bermotor lewat depan rumah dan meneriaki saya,"

tambahnya.

Malamnya, Jumat 26 Mei 2017 sekitar pukul 23.45, Kapolres

datang ke rumah namun dr Fiera Lovita tidak merespon karena HP

miliknya disilent.

Keesokannya, Sabtu 27 Mei 2017, Kapolres kembali ke rumah

dr Fiera Lovita selanjutnya ia dibawa ke Polres hingga sore hari dan

berbuka piasa disana.

Malamnya pukul 22.00 dr Fiera Lovita kembali ditelpon

kapolres untuk hadir dalam pertemuan dengan intansi daerah termasuk

wali kota, bupati, wakil bupati, wakil masyarakat, RSUD Solok, dan

FPI. Saat itu, dr Viera Lovita menolak hadir karena kelelahan.

Minggu 28 Mei 2017, dr Fiera Lovita didatangi tiga pria

mengaku dari Kodim. dr Viera Lovita tidak mau menemui karena takut

dan curiga. Ketiga pria itu selama satu jam bertahan di depan rumah dr

Viera Lovita kemudian pergi.

Sampai pada akhirnya, dr Viera Lovita memutuskan pindah dari

Solok. Menurutnya itu pilihan terbaik untuk ia dan kedua anaknya

yang berumur 8 dan 9,5 tahun. Itu semua atas pertimbangan

keselamatan.

"Saya berhasil minta tolong kolega saya di luar Sumatera Barat,

tanggal 29 Mei 2017 saya dijemput relawan dari Jakarta. Saya sempat

pamit pada petugas keamanan di rumah dan Polsek Solok. Lalu saya

dikawal menuju bandara. Saya didampingi juga oleh Banser,"

ungkapnya.

Atas serangkaian peristiwa itu, dr Fiera Lovita berharap

peristiwa yang menimpanya tidak terjadi lagi kepada siapapun.

Menurutnya, negara harus hadir melindungi warga negaranya.

Saat ini, ia belum memutuskan dan apa rencana yang akan

dijalani kedepan. Yang pasti ia akan tetap mengabdi untuk masyarakat

sebagai seorang dokter dan ingin menghabiskan waktu untuk berlibur

bersama anak-anaknya.

"Saya berterimakasih pada semua pihak. Selamat berpuasa,

Insya allah puasa kita diterima oleh Allah SWT," tutupnya mengakhiri

cerita kronologis Persekusi yang dialaminya.41

c. Korban-korban Lain:

41http://jabar.tribunnews.com diakses pada 20 September 2018 pukul 12:40 WIB

40

Dikutip dari wawancara Afri Bambani dalam Prime Times

Metro tv pada hari Selasa 6 Juni 2017 tindakan persekusi juga telah

terjadi dibeberapa wilayah sebagai berikut.

Tabel 2

Tabel data korban persekusi dibeberapa wilayah

Korban Lokasi Tanggal

Persekusi

Persekusi

Otto R Balikpapan 23 Mei 2017 Dihakimi

Indri S.Z Tanggerang 23 Mei 2017 Diintimidasi dan

Digeruduk

Robert A Bandung 23 Mei 2017 Disuruh Mengakui

Akun dibajak

Ancong Medan 15 Maret 2017 Akun Dihapus

Aldo Rizki Bali 28 Mei 2017 Akun dihapus

Sumber Tabel: Metro News edisi 6 juli 2017 diakses melalui youtube pada 3 September 2018 pada

18:30 WIB

Dari kasus-kasus diatas penulis akan memfokuskan terhadap

kasus yang menimpa Mario Alvian.

2. TINDAKAN KEPOLISIAN YANG DILAKUKAN TERHADAP

KASUS MARIO ALVIAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT

a. Penyelidikan:

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP , Penyelidikan adalah

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu

41

peristiwa diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya

dilakukan penyidikan yang dilakukan dalam undang-undang ini.42

Untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan Pasal 102 ayat ( 1 dan

2) KUHAP ada tiga sumber yaitu

a) Mengetahui tindakan pidana tersebut

b) Adanya Laporan/Pengaduan

c) Tertangkap tanggan

Setelah polisi mengetahui viralnya video persekusi Mario Alvian

melalui media sosial lalu Polisi mengamankan Mario Alvian dan

keluarganya. Polisi meminta keterangan ke Mario Alvian mengenai kejadian

yang menimpa dirinya, lalu setelah itu polisi membuat laporan, setelah

diterimanya laporan tersebut polisi melakukan kegiatan penyelidikan yang

meliputi:

Melakukan kegiatan penyelidikan berdasarkan Pasal 7 ayat (1)

KUHAP yang bertujuan sebagai mencari tahu suatu peristiwa yang terjadi

merupakan tindak pidana atau bukan:

Dari upaya ini penyelidik mulai menyelidiki kronologi peristiwa ini

yaitu mulai dari viralnya video persekusi tersebut lalu polisi mulai mencari

tahu melalui keterangan Mario dan mengamankanya. Mario menjelaskan

bahwa pada tanggal 28 Mei setelah ia memasang status di facebook terkait

42 Kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 1 butir 5

42

FPI yang menyebutkan FPI sebagai kumpulan orang pengangguran, lalu ia

mengedit foto Habib Rizieq, serta menantang berkelahi.

Lalu pada keesokan harinyalah Kelompok massa FPI datang mencari

kontrakan Mario. Dan akhirnya ditemukan Saat itu Mario dipaksa untuk

membuat surat pernyataan yang isinya Mario mengakui telah melakukan

pelecehan terhadap FPI Cipinang Muara, Jakarta Timur. Seperti dalam video

yang tersebar, setelah surat pernyataan dibuat, ada pelaku mengintimidasi dan

menampar pipi Mario.

Selain Mario Polda Metro Jaya juga menerima laporan dari Ketua

RW, Ketua RT dan beberapa Warga yang ikut menyaksikan kejadian

persekusi tersebut dikantor RW. Mereka melihat adanya kekerasan yang

dilakukan oleh tersangka yaitu saat tersangka memukul kepala korban satu

kali.

Setelah diperoleh laporan dari Ketua RW, Ketua RT dan beberapa

Warga yang ikut menyaksikan kejadian persekusi tersebut dikantor RW dan

keterangan Mario Alvian (korban persekusi) ditambah dengan tayangan video

persekusi yang viral di sosial media polisipun lalu menyimpulkan bahwa

telah terjadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana

diatur dalam Pasal 80 Jo Pasal 76 C UU RI no 35 tahun 2014 tentang

perubahan atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau

Pasal 170 KUHP.

43

b. Penyidikan:

Berdasarkan Pasal dibawah ini pengertian penyidikan adalah:

Pasal 1 butir 2 KUHAP“Penyidikan adalah serangkaian tindakan

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya.”

Saat melakukan penyidikan. Penyidik mencari dan menemukan alat

bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHAP yaitu: Keterangan

saksi dan keterangan ahli.

Adapun dari upaya penyidikan ini ditemukan 2 alat bukti yaitu:

1) Ketrangan saksi yang meliputi:

Dalam kasus ini penyidik menerima keterangan dari saksi fakta dan

saksi korban. Saksi korban dalam kasus ini adalah Mario Alvian sendiri dan

saksi fakta yang antara lain adalah Ketua RW 03 Cipinang Muara , Ketua RT

009 Cipinang Muara dan beberapa Warga yang ikut menyaksikan kejadian

persekusi tersebut dikantor RW 03 Cipinang Muara. Keterangan saksi korban

Mario Alvian adalah berupa kronologinya mengalami persekusi sedangkan

kesaksian dari salah seorang saksi fakta yaitu setelah Mario diintimidasi atas

perbuatannya dan disuruh untuk menulis surat pernyataan.

2) Surat:

Informasi yang penulis dapatkan dari kasus ini alat bukti lain yang

didapatkan oleh penyidik adalah surat keterangan ahli forensik yang didapat

setelah Mario Alvian melaporkan kepada pihak kepolisian, Penyidik dari

kepolisian mengajukan permintaan visum et eprtum kepada dokter ahli

44

kedokteran Kehakiman. Didalam visum et eprtum dimuat hasil pemeriksaan,

yaitu ditemukan luka tamparan di bibir Mario Alvian.43

Dari upaya penyidikan tersebut Polda Metro Jaya memperoleh dua alat

bukti yang sah yaitu keterangan saksi korban Mario Alvian dan keterangan

saksi dari masyarakat yaitu ketua RW 03 Cipinang Muara, Ketua RT 009

Cipinang Muara dan beberapa Warga yang ikut menyaksikan kejadian

persekusi tersebut dikantor RW Cipinang Muara dan alat bukti lain yaitu surat

keterangan ahli forensik.

Selain kedua alat bukti diatas Polda Metro Jaya juga juga mendapatkan

barang bukti berupa video persekusi Mario Alvian yang dikelilinggi oleh

anggota FPI Polda juga menemukan beberapa barang bukti lain dalam

tayangan video persekusi tersebut berupa pakaian dan aksesoris pelaku saat

terjadi peristiwa persekusi yaitu 1 buah jaket merk adidas, 1 buah topi merk

puma, satu buah jaket loreng dan Surat Pernyataan permintaan maaf yang

bermeterai yang ditandatangani oleh Mario Alvian yang berada dalam

tayangan video persekusi tersebut yang berdurasi 2:19 menit tersebut.

Dari kedua alat bukti tersebut Polda Metro Jayapun menemukan adanya

tindak kekerasan terhadap anak dan dijerat dengan Pasal 80 jo Pasal 76 C UU

RI No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 170 KUHP tentang

penganiayaan dari hasil penyidikan tersebut penyidik segera mencari

tersangkanya.

43https://www.panjimas.com/news/2017/10/26/abdul-mujib-dan-mat-usin-divonis-1-tahun/ diakses pada Jumat 30 November 2018 Pukul 11:00 WIB

45

Berdasarkan dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan surat

sesuai Pasal 184 KUHAP Selasa (6/6/2017) penyidik Subdit Jantras

Direskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan tersangka atas nama Abdul

Mujib (22) dan Ahmad Matunin (57). Selain itu penyidik juga sudah

mengantongi identitas lima terduga pelaku lainnya yang masih dalam

pencarian. "Lima terduga pelaku lainnya sudah kita profile dan sejak tadi

malam jajaran Jatanras sudah berupaya untuk penangkapan," ungkapnya.

Selain menangkap kedua pelaku persekusi diatas Polisi saat ini juga

sedang memburu pelaku persekusi lainya yaitu: Samsudin alias Udin alias

Bewok (30), salah satu pelaku tindak persekusi terhadap Putra Mario Alfian

(15) di RT 04 RW 03, Cipinang Muara, Jakarta Timur. Nama Bewok telah

dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Keterlibatannya dalam

mengintimidasi Mario, karena ikut melakukan pemukulan di kepala bagian

belakang. "Sekarang kami sebarkan identitasnya di masyarakat (DPO),” kata

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Hendy F Kurniawan

di Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Selain Bewok, polisi juga memburu Edi. Edilah yang menceramahi

Mario dan mengatakan kalau Habib Rizieq bukan hanya punya FPI, tapi punya

umat Islam. Dia yang memukul pundak Mario.

3) Hasil penyidikan:

Para pelaku persekusi tersebut ditetapkan sebagai tersangka telah

melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam

46

Pasal 80 Jo Pasal 76 C UU RI no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI

no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Pasal 170 KUHP.

3. BENTUK PERLINDUNGAN KORBAN PERSEKUSI

a. Polisi melakukan pengamanan terhadap Mario Alvian dan

Keluarganya.

Bentuk perlindungan yang diberikan polisi terhadap Mario Alvian

adalah dengan mengamankan Mario Alvian dan keluarganya upaya

pengamanan yang dilakukan oleh polisi adalah dengan memberikan tempat

tinggal sementara dan pengamanan terhadap keluarga korban.

b. Polisi melakukan penangkapan dan penahanan terhadap

tersangkanya.

Selain mengamankan Mario Alvian dan keluarganya, pihak

kepolisian telah menahan dua tersangka Abdul Mujib (22) dan Matunin

(57) terkait dugaan kasus persekusi terhadap korban PMA (15), di

Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. "Tersangka atas nama Abdul

Mujib dan Ahmad Matunin semalam resmi kami tahan," ujar Kasubdit

Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Hendy F Kurniawan,

kepada Beritasatu.com, Sabtu (3/6).

c. Polisi memburu para tersangka yang kabur

Dikatakannya, penyidik sudah mengantongi identitas lima terduga

pelaku lainnya yang masih dalam pencarian. "Lima terduga pelaku lainnya

sudah kita profile dan sejak tadi malam jajaran Jatanras sudah berupaya

untuk penangkapan," ungkapnya.

Polisi saat ini juga sedang memburu Samsudin alias Udin alias

Bewok (30), salah satu pelaku tindak persekusi terhadap Putra Mario

Alfian (15) di RT 04 RW 03, Cipinang Muara, Jakarta Timur.

Nama Bewok telah dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang

(DPO). Keterlibatannya dalam mengintimidasi Mario, karena ikut

melakukan pemukulan di kepala bagian belakang. "Sekarang kami

sebarkan identitasnya di masyarakat (DPO),” kata Kasubdit Jatanras

Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Hendy F Kurniawan di Jakarta,

Rabu (7/6/2017).

Selain Bewok, polisi juga memburu Edi. Edilah yang menceramahi

Mario dan mengatakan kalau Habib Rizieq bukan hanya punya FPI, tapi

punya umat Islam. Dia yang memukul pundak Mario.

47

Mereka dijerat Pasal 80 Jo 76 C UU No 35 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau

Pasal 170 KUHP.44

d. Polisi Berkoordinasi dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban) untuk melindungi Mario Alvian.

Selain itu Polda juga bekerjasama dengan LPSK dalam upaya

perlindungan korban terhadap Mario Alvian. Lembaga Perlindungan Saksi

dan Korban (LPSK) secara proaktif memproses permohonan perlindungan

remaja yang korban persekusi berinisial Mario Alvian (15). “Kami

menjemput permohonan perlindungan selanjutnya akan diproses sesuai

dengan ketentuan,” kata Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo di Jakarta,

Sabtu (3/6).

Setelah Polda bekeja sama dengan LPSK Mario Alvian yang

menjadi korban persekusi saat ini telah berada di safe house milik

Kementerian Sosial guna mendapatkan perlindungan dan perawatan

psikologi.

Achmad Budi Prayoga dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan

Pemuda Ansor yang mendampingi Mario menyebut, selain Mario, ibu

beserta saudaranya-saudaranya juga turut ditempatkan di safe house.

Dia menuturkan, secara umum, kondisi Mario dan keluarganya saat

ini cukup baik, khususnya kondisi psikologis yang sebelumnya diwanti-

wanti akan terpengaruh setelah mendapatkan intimidasi dan perlakuan

kasar secara fisik.

"Kondisinya sangat baik, dan sehat. Mereka tentu butuh adaptasi

karena tempat baru ya, tapi, secara umum sangat baik, dari psikologisnya.

Itu untuk kepentingan keamanan mereka," katanya, Senin (5/6/2017).

Mario Alvian yang saat ini masih duduk di sekolah menengah

pertama (SMP) masih belum bisa kembali ke sekolah. Namun, dia tetap

mengikuti proses ujian sekolah yang berlangsung.

Mario Alvian yang saat ini masih duduk di sekolah menengah

pertama (SMP) masih belum bisa kembali ke sekolah. Namun, dia tetap

mengikuti proses ujian sekolah yang berlangsung.45

44http://www.netralnews.com diakses pada kamis 20 september 2018 pukul 13:00 WIB 45http://kabar24.bisnis.com diakses pada selasa 16 oktober 2018 Pukul 10:45 WIB

48

C. ANALISIS

1. PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH ORMAS FPI

TERHADAP MARIO ALVIAN MERUPAKAN TINDAKN

PERSEKUSI

Perbuatan yang dilakukan oleh anggota ormas FPI terhadap Mario

Alvian merupakan tindakan persekusi hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri

persekusi yang penulis kutip melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia.

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persekusi merupakan pemburuan

sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian

disakiti, dipersusah, atau ditumpas.

Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh ormas FPI terhadap Mario

Alvian adalah yang pertama yaitu dengan mencarinya terlebih dahulu Mario

Alvian, setelah itu tahap kedua mereka melakukan mobilisasi masa yaitu

dengan mengumpulkan banyak orang untuk memburunya, tahap ketiga yaitu

setelah mereka menemukan korban (Mario Alvian) Mario Alvian dibawa

secara beramai-ramai dari kontrakan Mario Alvian. Selain membawa Mario

Alvian para pelaku persekusi itu juga melakukan beberapa perbuatan

kekerasan seperti memukul dan menampar bibir Mario Alvian juga

mengintrogasinya, setelah itu Mario Alvian dipaksa meminta maaf dan lalu

diviralkan melalui video.

Jadi perbuatan yang dilakukan oleh anggota ormas FPI merupakan

perbuatan persekusi karena adanya perburuan sewenang wenang yaitu

dengan menentukan target buruanya lalu membawa Mario Alvian secara

49

paksa dan setelah itu disakiti dengan cara para anggota ormas FPI itupun

melakukan kekerasan verbal yaitu dengan mengintrogasinya secara beramai

ramai dan kekerasan non verbal yaitu kekerasan fisik dengan menampar

Mario Alvian, setelah menerima perlakuan itu Mario Alvian lalu dipaksa

mimta maaf dan videonyapun diviralkan.

2. KETENTUAN HUKUM PIDANA YANG DAPAT DIKAITKAN

DENGAN TINDAK PIDANA PERSEKUSI

Persekusi tidak diatur dalam KUHP maupun perundang-undangan

pidana lainya namun para pelaku persekusi terhadap Mario Alvian dapat

dijerat dengan Pasal-Pasal sebagai berikut:

a. Dalam KUHP

1) Pasal 170 KUHP Pengeroyokan.

Pasal tersebut berbunyi: (1) Barangsiapa terang-terangan dan

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun 6 (enam) bulan.

2) Pasal 351 KUHP Ayat (1) Penganiayaan.

(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-

lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp 4.500_

(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum

penjara selama-lamanya lima tahun

50

(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum

penjara selama-lamanya tujuh tahun

(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang

dengan sengaja

(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum

3) Pasal 167 KUHP Ayat (1) Memaksa Masuk Rumah.

(1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau

pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan me- lawan

hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas

permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan

segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus

rupiah.

b. Diluar KUHP

1) Pasal 80 Jo Pasal 76 C UU RI no 35 tahun 2014 tentang perubahan

atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Pasal Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan

atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6

(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00

(tujuh puluh dua juta rupiah) sedangkan Pasal 76 C berbunyi

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,

51

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan

terhadap Anak.

Dari sekian Pasal-pasal Undang-undang diatas yang paling

tepat dikenakan terhadap para pelaku persekusi Mario Alvian

adalah Pasal 80 Jo Pasal 76 C UU RI no 35 tahun 2014 tentang

perubahan atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan

anak karena perbuatan tersebut dilakukan terhadap Mario Alvian

yang berusia 15 Tahun maka digunakan ketentuan lex specialis

derogat lex generalis.

3. PERLINDUNGAN POLISI TERHADAP MARIO ALVIAN

Pengamanan yang dilakukan oleh Polisi selain menangkap dan

menahan para pelaku persekusi adalah dengan melakukan pengamanan

terhadap Mario Alvian dan keluarganya, upaya pengamanan yang

dilakukan oleh polda adalah dengan memberikan tempat tinggal

sementara dan pengamanan terhadap keluarga korban melalui

koordinasi dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Hal ini merupakan upaya perlindungan terhadap korban yang

dimuat dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014, tentang

Perlindungan Saksi dan Korban.Bentuk perlindungan tersebut yang

telah dilakukan menurut undang-undang terhadap Mario Alvian

antara lain ialah sebagaimana “diatur dalam Pasal 5 yaitu:

a. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) a yaitu memperoleh perlindungan atas

keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari

52

ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau

telah diberikanya;

Hal ini dapat terlihat melalui upaya LPSK yang pro aktif

menenjemput Mario Alvian dan keluarganya lalu memberikan

perlindungan lain sebagaimana yang ada pada undang undang ini

(UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)

Seperti Pasal 5 ayat (1) c, k dan c.

b. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) c yaitu memberikan keterangan tanpa

tekanan:

Mario Alvian telah memberikan keterangan di LPSK tanpa tekanan

tentang apa yang dialaminya. hal ini dapat terlihat ketika Mario

Alvian memberikan keterangan tentang kronologi kejadian persekusi

yang menimpa dirinya dan selanjutnya dari keterangan tersebut

LPSK segera memberikan perlindungan berupa kediaman sementara

c. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) k mendapat kediaman sementara

LPSK juga telah memberi kediaman sementara kepada Mario Alvian

hal itu untuk mencegah adanya aksi persekusi susulan yang bisa saja

terjadi karena masih ada pelaku persekusi yang belum tertangkap.

d. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) O memperoleh bantuan biaya hidup

sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir;

LPSK telah memberikan bantuan biaya hidub sementara saat berada

di LPSK, biaya itu adalah berupa biaya keperluan hidub seperti biaya

makan.

53

e. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) p mendapatkan pendampingan:

Dalam hal ini LPSK juga telah memberikan pendampingan terhadap

Mario Alvian dan pendampingan tersebut telah dilakukan terhadap

Mario saat berada di LPSK hingga kembali kerumahnya dan

melakukan aktifitas seperti biasa.

Dari hasil analisis penulis upaya yang dilakukan oleh pihak

kepolisian sudah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No 31

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban .