bab ii kebijakan-kebijakan politik pemerintah kolonial di ... ... 22 bab ii kebijakan-kebijakan...

Download BAB II Kebijakan-kebijakan Politik Pemerintah Kolonial di ... ... 22 BAB II Kebijakan-kebijakan Politik

Post on 06-Feb-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 22

    BAB II

    Kebijakan-kebijakan Politik Pemerintah Kolonial

    di Hindia Belanda antara tahun 1850-1920

    1. Pengantar

    Konteks sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang terjadi di Hindia Belanda

    selalu berkaitan langsung dengan konstelasi politik yang terjadi di negeri Belanda.

    Perubahan kebijakan-kebijakan politik dan hukum perundang-undangan yang

    terjadi di Hindia Belanda selalu dimulai terlebih dahulu dari dalam negeri Belanda.

    Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan di Belanda juga merupakan hasil konstelasi

    politik dalam negeri Belanda. Warna-warna politik yang mencolok di Belanda

    antara kaum Konservatif dan kaum Liberal, bukan hanya mengenai urusan dalam

    negeri Belanda saja melainkan juga pada konstruksi sosial politik yang dipengaruhi

    dari luar negeri, yaitu Prancis dan Inggris. Selama 20 tahun sejak 1795 Belanda

    mendapatkan hak dianggap teman dan sekutu baik oleh Prancis maupun Inggris,

    dengan maksud Prancis menaklukkan dan memerintah negeri Belanda, sementara

    Inggris mengambil koloni dan perdagangan negeri Belanda.1 Misalkan, loyalitas

    1 J.S. Furnivall, Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk (Jakarta: Freedom

    Institute, 2009), 58.

  • 23

    terhadap Prancis begitu tampak pada sosok Gubernur Jenderal H.W. Daendels,

    yang kemudian mematrikan kepribadian dan kebijakannya yang kuat di Jawa antara

    tahun 1808-1811. Begitu pula pengaruh Inggris Raya (Britania) ada ketika mereka

    merebut tanah-tanah koloni milik Belanda dengan menanamkan kuasa di Jawa

    melalui Gubernur Letnan Sir T.S. Raffles antara tahun 1811-1816.

    Sebagai contoh kebijakan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di negeri

    Belanda dapat dilihat pada pemberlakuan sistem perundang-undangan yang baru,

    seperti Peraturan Pemerintah (Regeringsreglement) untuk tata pemerintahan di

    Hindia Belanda. Peraturan ini semata-mata berisi instrumen pemerintahan, yaitu

    bagaimana persoalan koloni-koloni harus diperintah sebaik-baiknya. Sebagai

    sebuah kebijakan, Peraturan Pemerintah (Regeringsreglement) dipengaruhi oleh

    prinsip-prinsip dalam Revolusi Prancis (1789-1799) yang berlandaskan pada lima

    prinsip ekonomi-politik: kepemilikan pribadi atas tanah, kemerdekaan individu,

    kebebasan perdagangan, penghapusan kerja paksa, dan penyelenggaraan hukum

    yang baik, tidak berpihak, dan berbiaya murah.2 Hal ini mengindikasikan bahwa

    pengaruh Prancis masih begitu kental dalam pemberlakuan kebijakan di Hindia

    Belanda. Meskipun demikian, ada pengaruh-pengaruh Inggris pada konteks yang

    lain tentang kebijakan administrasi dan perpajakan langsung sebagai wujud

    pemberlakuan kebijakan sosial politik kolonial di Hindia Belanda. Namun

    demikian, sistem ketatanegaraan Belanda juga menonjol berupa pemerintahan tidak

    langsung (indirect rule) kepada penduduk Bumiputera melalui kekuasaan para

    bupati yang membayar upeti kepada pemerintah kolonial dari hasil-hasil bumi.

    2 Furnivall, Hindia Belanda, 62.

  • 24

    Pada Bab II ini akan dipaparkan tentang pemberlakuan kebijakan-kebijakan

    yang berlangsung di Hindia Belanda, yang memengaruhi konteks sosial, politik,

    pemerintahan pada tahun antara 1870 hingga 1920-an. Sebelum pemaparan

    tersebut, bab ini akan memaparkan pula konstruksi kebijakan pada masa-masa

    sesudah era Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) tahun 1600-1799 – era

    pemerintahan Hindia Belanda – untuk melihat konteks kebijakan-kebijakan yang

    akan bersinggungan dengan kebijakan-kebijakan di tahun-tahun berikutnya. Secara

    berturut-turut dipaparkan konteks pemberlakuan kebijakan-kebijakan pada era

    Daendels dan Raffles, dilanjutkan dengan pemberlakuan sistem budidaya tanaman

    (cultuurstelsel) oleh van den Bosch. Kemudian, konteks kebijakan kolonial yang

    muncul pada era sesudahnya merujuk pada pemberlakuan Regeringsreglement

    1854, Agrarisch Wet 1870, dan Decentralisatie Wet 1903 di Hindia Belanda.

    2. Kebijakan-kebijakan Kolonial Hindia Belanda sebelum Pemberlakuan

    Peraturan Pemerintah (Regeringsreglement) tahun 1854

    2.1. Kebijakan-kebijakan era Daendels dan Raffles

    Kebijakan di Hindia Belanda yang masuk ke dalam bagian ini pertama-tama

    merujuk pada nama Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1808-

    1811. Dalam kepentingan negeri Belanda, maka Daendels mendapat instruksi untuk

    melakukan reformasi terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pemerintahan lama

    (era VOC) dan membuat pembaruan di Hindia Belanda sejauh persetujuan dari

    negeri Belanda. Dalam “Instruksi untuk Gubernur Jenderal atas Wilayah Asia Milik

    Raja yang Mulia” yang dikeluarkan Raja Louis Bonaparte pada 9 Februari 1807,

  • 25

    Daendels diperintahkan yang pertama-tama adalah untuk melakukan reorganisasi

    pertahanan di Hindia Belanda, sedangkan instruksi-instruksi lainnya adalah:

    penyelidikan terhadap kemungkinan penghapusan tanam paksa dan penyerahan

    paksa kopi, dan perbaikan kondisi kehidupan penduduk Bumiputera. Dalam

    instruksi tersebut pengaruh Prancis begitu kuat, sehingga pembaruan-pembaruan

    yang diupayakan oleh Daendels dilakukan setelah mendalami gagasan-gagasan

    Prancis tentang administrasi dan tata pemerintahan.3

    Daendels melakukan perubahan total di bidang administrasi pemerintahan.

    Daendels mengangkat semua bupati di Jawa menjadi pegawai pemerintahan Hindia

    Belanda, dengan maksud menyetarakan mereka dengan para pegawai pemerintahan

    dari bangsa Eropa. Langkah ini dilakukan oleh Daendels untuk menghentikan rupa-

    rupa penyalahgunaan wewenang oleh para bupati Jawa yang memperoleh

    keuntungan langsung dari penduduknya. Bahkan, para raja Jawa dan sultan-sultan

    Cirebon diturunkan jabatan menjadi setara dengan bupati, sama seperti kaum

    bangsawan lainnya. Keputusan ini adalah langkah substansial Daendels untuk

    mengganti sistem administrasi perdagangan dan lingkungan ekonomi feodal, yang

    sebelumnya terdesentralisasi, menjadi sistem terpusat (sentralistik) melalui

    pengelolaan oleh para pegawai negeri kolonial (ambtenaren). Dengan begitu, dalam

    pembenahan wilayah administrasi kolonial di Hindia Belanda Daendels membagi

    negeri menjadi sembilan Prefektorat dan satu di bawah administrasi perhutanan.4

    3 Bernard H.M. Vlekke, Nusantara: Sejarah Indonesia (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016), 233.

    4 A. Daliman, Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem politik kolonial dan administrasi pemerintahan Hindia Belanda (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), 16.

  • 26

    Dalam hal administrasi peradilan, Daendels mengkritik organisasi dan

    praktik peradilan di Batavia. Daendels memutuskan untuk melakukan pemisahan

    kelompok penduduk yang berbeda dalam urusan peradilan. Daendels memberikan

    setiap kabupaten dan setiap prefektorat (di atas kabupaten) pengadilannya sendiri,

    yang terdiri atas orang-orang Bumiputera (bupati) dan dengan dua orang Eropa di

    pengadilan-pengadilan prefektorat. Dengan demikian, Daendels membentuk kantor

    pengadilan, yaitu Pengadilan Wilayah dan Pengadilan Bumiputera (Landgericht)

    untuk setiap Prefektorat, dengan satu majelis bupati dan sang prefek sebagai ketua

    majelisnya.5 Sistem pemisahan peradilan menurut kelompok sosial penduduk ini

    dipertahankan dan diperbaiki oleh administrasi-administrasi di kemudian hari.

    Namun demi kepentingan meningkatkan hasil produksi negara, Daendels

    memperluas penanaman kopi dan kapas di semua lahan di bukit dan lembah di

    seluruh penjuru negeri, khususnya di Priangan. Daendels memerintahkan para

    pengusaha perkebunan untuk membatasi penggunaan kerja paksa dan

    mengharuskan mereka untuk membayar hak para petani yang dipekerjakan.

    Meskipun demikian, pajak-pajak reguler pun pada akhirnya tetap ditarik justru

    melalui praktik-praktik kerja paksa. Hal yang sama ketika ada peraturan untuk

    menghapus kerja paksa, tetapi oleh karena kepentingan pertahanan melawan

    Inggris, Daendels pun akhirnya menerapkan kerja paksa untuk membuat jalan

    utama (post weg) di sepanjang pulau Jawa untuk memperkuat pos di Banten. Di sisi

    yang lain lagi, Daendels melawan pengalihan tanah desa-desa yang disewakan

    5 Sri Harini, Sejarah Hukum Indonesia Masa Pemerintahan Daendels-Raffles (Salatiga:

    UKSW, 1994), 3-6.

  • 27

    kepada pengusaha perkebunan. Akan tetapi untuk kepentingan pasar, Daendels

    justru menjual “tanah milik pemerintah” itu, dengan mengklaim telah membuka

    Jawa bagi perusahaan perkebunan swasta.6 Pada sisi-sisi inilah kebijakan Daendels

    di Hindia Belanda menjadi tidak sejalan dengan gagasan pembaruan yang

    diinstruksikan kepadanya untuk membuat perbedaan yang efisien daripada

    pemerintahan sebelumnya di era VOC.

    Pasca Daendels, peralihan kekuasaan Belanda beralih pada kekuasaan

    Inggris Raya oleh Gubernur-Letnan Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811-

    1816. Sebagai seorang gub

View more