Kebijakan Pemerintah Kolonial di Nusantara

Oleh:Antoni Widodo, S.Pd

VOC

1. Ekspansi ke Nusantara

Menimbulkan Masalah

Pertentangan oleh kesultanan di Nusantara

2. Pegawai-pegawai VOC melakukan korupsi

VOC mengalami Kehancuran

4. Defisit Anggaran

3. Kondisi Politik di Hindia Belanda

VOC banyak mengeluarkan biaya baik untuk operasi-operasi militer (menghadapi perlawanan rakyat) maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Membutuhkan Biaya

yang sangat tinggi

1. Ekspansi Ke Nusantara

Ekspansi

Peng

uasa

an

kese

luru

h Nu

sant

ara

Penguasaan keseluruh Nusantara

Penguasaan keseluruh Nusantara

Penguasaan keseluruh Nusantara

Kerajaan-kerajaan nusantara pada saat itu menyerang VOC

Napoleon Bonaparte

1795Penyerangan oleh Prancis

Menggantikan Willem V kepada Louis Napoleon

Pengaruh pengalihan Kekuasaan

- Pengubahan menjadi Republik Bataaf dan membentuk sistem kerajaan

10001100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900Masehi

Kekosongan di Nusantara memutuskan sang Raja menunjuk Williem Deandels untuk menguasai Nusantara.

1. Herman William Deandels- Dimulai I Januari 1808 Tiba di laut Banten- Pelayaran melewati Lisbon dan Maroko

Pemberian kewenangan oleh Louis Napoleon menjadikanDeandels bebas dari Dewan Hindia, hal ini menjadikan Deandels membuat Visi:1. Memangkas korupsi

2. Memperbaiki administrasi3. Membangun jalan dan Benteng4. mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris.5. memperbaiki keadaan tanah jajahan di Indonesia.

- 15 Januari 1808, Gubernur Jenderal Wiese menyerahkankekuasaannya kepada Daendels.

(Pembaharuan Sistem pemerintahan Hindia Belanda di Bawah Daendels)

Periode (1808–1811)

Dalam usaha mengadakan pembaharuan pemerintahan di tanah jajahan, di Negeri Belanda ada dua golongan yang mengusulkannya yaitu:

Menginginkan untuk mempertahankan sistem politik dan ekonomi seperti yang dilakukan oleh VOC.

1. Golongan

konservatif Tokohnya

Nenenberg

2. Golongan

liberalTokohnya Dirk van

Hogendorp Menghendaki agar pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem pemerintahan langsung dan menggunakan sistem pajak. Sistem penyerahan paksa yang dilakukanoleh VOC agar digantikan dengan sistem penyerahan pajak.

Tugas Daendels ke Pulau Jawa yaitu:

- Memperkuat pertahan pulau Jawa untuk menghadapi serangan Inggris- Mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya untuk biaya perang melawan Inggris- Memperbaiki keungan pemerintah karena kas negara kosong

Agar Tugas itu berhasil Daendels mengambil langkah-langkah kebijaksanaan:

1) membuat jalan raya dari Anyer sampai dengan Panarukan;2) mendirikan benteng-benteng pertahanan;3) membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon;4) mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya;5) memperkuat pasukan yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia.

Usaha yang dilakukan Daendels banyak membutuhkan biaya. Untuk itu, Daendels menempuh jalan sebagai berikut:

1) Kebijakan contingenten dan verplichte leverantie tetap jalan

2. Pelaksanaan kerja rodi dan Penjualan tanah kepada orang-orang partikelir

3. Perluasan tanaman kopi karena hasilnya menguntungkan.

Istilah kerja paksa tentu bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai.

Proyek William Deandels

Latar Belakang pergantian Gubernur…….Perilaku Daendels yang sewenang-wenang menjadikan Napoleon Bonaparte menggantinya

Akibatnya, pemerintahannya banyak menimbulkan kritik, baik dari dalam maupun dari luar negeri, akhirnya Daendels dipanggil pulang ke Negeri Belanda.

Louis Napoleon kemudian mengangkat Jansen sebagai gubernur jenderal yang baru menggantikan Daendels. Jansen ternyata tidak mampu menahan serangan Inggris sehingga menyerah di Tuntang.

Pergantian Daendels ke Jan Willem Jansens

Louis Napoleon kemudian mengangkat Jansen sebagai gubernur jenderal yang baru menggantikan Daendels. Jansen ternyata tidak mampu menahan serangan Inggris sehingga menyerah di Tuntang.

Ia pun menandatangani penyerahan kekuasaan itu di daerah Tuntang Salatiga. Oleh karena itu, perjanjian itu dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang (18 September 1811). Isi pokoknya ialah seluruh Pulau Jawa menjadi milik Inggris. Sejak saat itu, Indonesia menjadi jajahan Inggris.

Masa peralihan Kekuasaan ke tangan Inggris

Masa Pemerintahan Raffles (1811–1816)Latar Belakang Raffles ke Indonesia………

Pergantian tanah

Jajahan dari Belanda ke

Inggris1Gubernur Jenderal East India Company

(EIC), Lord Minto kemudian

mengangkat Thomas Stamford Raffles

2

Pemberian tugas utama adalah mengatur pemerintahan dan

meningkatkan perdagangan serta keuangan.

3

Kebijakan Raffles dalam mengisi

Kas Negara:

Penghapusan segala bentuk penyerahan wajib

dan kerja paksa/rodi.

Pemberian kebebasan dalam usaha perdagangan

RakyatPelaksanaan monopoli

garam.

Penjualan tanah kepada pihak swasta

Penciptaan sistem sewa tanah atau landrente.

1 23

4 5

Berakhirnya masa pemerintahan Raffles

Situasi di Indonesia tidak dapat terlepas dari situasi di Eropa

Setelah negara Koalisi berhasil mengalahkan Prancis (Napoleon Bonaparte) dalam Battle of the Nation di Leipzig (1813), kemudian mengadakan kongres diWina.

Berdasarkan Kongres Wina tahun 1814, Belanda kembali menjadi negara merdeka.

Selanjutnya, berdasarkan Konvensi London (antara Inggris dan Belanda 1814), Belanda menerima tanah jajahannya kembali yang diserahkan kepada Inggris berdasarkan Kapitulasi Tuntang (1811).

Penyerahan Indonsia dari pihak Inggris kepada Belanda terealisasi pada tahun 1816. Pihak Inggris diwakili oleh John Vendall, sedangkan di pihak Belanda oleh tiga orang komisaris jenderal, yakni Elout, Buyskes, dan Van der Capellen.

Sistem Tanam Paksa (1830–1870)Van Den Bosch

Latar Belakang Timbulnya Sistem Tanam Paksa

Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan.

Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebangkrutan maka Johanes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang.

Kebijakan Van Den Bosch dalam mengisi kekosongan kas Negara

Van Den Bosch memusatkan

kebijaksanaannya pada peningkatan produksi

tanaman ekspor

Agar kebijak

an ini su

kses m

aka

dibuatlah m

isi/car

anya

Penghapusan sistem sewa tanah yang

dianggap tidak efektif

Sistem tanam bebas harus diganti dengan tanam wajib (Cultuurstelsel)

Pajak atas tanah harus dibayar dengan penyerahan sebagian dari

hasil tanamannya kepada pemerintah Belanda.

Akibat yang ditimbulkan dari kebijakan Van Den Bosch

1) Bagi Indonesia (Khususnya Jawa)

a) Sawah ladang menjadi terbengkelai yang menyebabkan Rakyat menjadi miskin.

b) Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung risiko apabila gagal panen.

c) Banyak rakyat yang menderita penyakit Jiwa

d) Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. Cirebon(1843), Demak (1849), dan Grobogan (1850).

2. Bagi Belanda

a) Keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda.

b) Hutang-hutang Belanda terlunasi.

c) Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja

d) Kas Negeri Belanda yang semula kosong dapat terpenuhi.

e) Amsterdam berhasil dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia.

Akhir dari sistem Tanam PaksaSistem tanam paksa yang mengakibatkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia, khususnya Jawa, akhirnya menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, seperti berikut ini:1) Golongan Pengusaha

Golongan ini menghendaki kebebasan berusaha. Mereka menganggap bahwa tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal.

2. Baron Van HoevelIa adalah seorang missionaris. Dalam perjalanannya di Jawa, Madura dan Bali, ia melihat penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa.

3. Eduard Douwes DekkerIa adalah seorang pejabat Belanda yang pernah menjadi Asisten Residen Lebak (Banten).

Akibat adanya reaksi tersebut, pemerintah Belanda secara berangsurangsur menghapuskan

sistem tanam paksa:

Nila, teh, kayu manis

dihapuskan pada tahun 1865

tembakau

tahun 1866

kemudian menyusul tebu tahun

1884

kemudian

menyusul tebu tahun 1884.

Tanaman terakhir yang dihapus

adalah kopi pada tahun 1917 karena

paling banyak memberikan keuntungan.

1

2

3

4 5

Sistem Liberal dan Penanaman Modal Swasta

Latar belakang…..Sistem ini dibuat karena adanya kesengsaraan yang diderita oleh rakyat.