kebijakan politik asosiasi pendidikan kolonial...

KEBIJAKAN POLITIK ASOSIASI PENDIDIKAN KOLONIAL

TERHADAP UMAT ISLAM TAHUN 1890-1930

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Humaniora (S.Hum)

Oleh :

Amalia Rachmadanty

NIM. 1111022000036

PROGRAM STUDI SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2016 M/1438 H

DEDIKASI

Teruntuk Ayahanda Bambang Eddy Usmanto, Ibunda Nurochwati, Mas Geno

Mohamad Nurdiansah, Mas Dio Mohamad Nurdiansah, Mba Wienarti, dan

semua yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.

vi

ABSTRAK

Judul: Kebijakan Politik Asosiasi Pendidikan Kolonial Terhadap Umat Islam Tahun

1890-1930

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mengenai apa saja motif dan kebijakan

yang dibuat pemerintah Belanda terhadap pendidikan umat Islam di Hindia Belanda (1890-

1930) salah satunya adalah politik asosiasi pendidikan yang diprakarsai Snouck Hurgronje.

Dan bagaimana kondisi pendidikan masyarakat di Hindia Belanda, baik pendidikan model

Barat dan pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda. Karena pada masa, itu Pemerintah

Belanda sangat mengawasi pendidikan khususnya lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini

bersifat deskriptif analitif, karena itu, metode yang penulis gunakan adalah kajian kualitatif,

dan data penulis peroleh melalui penelusuran literatur.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yang biasa digunakan

dalam penelitian sejarah pada umumnya, yaitu; heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan

historiografi. Dalam penelitian ini penulis menemukan fakta-fakta terkait kebijakan

pemerintah Belanda terhadap pendidikan umat Islam di Hindia Belanda (1890-1930).

diantaranya; pertama timbulnya keresahan akibat diskriminasi pendidikan yang dilakukan

pemerintah Belanda khususnya Islam, kedua modernisasi pendidikan menumbuhkan

semangat kebangsaan baik dari basis pendidikan barat maupun basis pendidikan Islam

sebagai respon dari kebijakan pendidikan Belanda.

Skripsi ini juga ingin meningkatkan kajian sejarah dari sudut pandang pendidikan

dengan pendekatan politik dan sosial. Dari hasil analisa dengan menggunakan pendekatan

tersebut, penulis simpulkan bahwa asosiasi pendidikan yang awal mulanya diadakan untuk

menarik beberapa orang saja tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Kebijakan Pemerintah

Belanda terhadap pendidikan bak pedang bermata dua, malah memperkuat Elit Intelektual

barisan nasionalis baik sekuler maupun Islam, yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan

pemerintahan kolonial dan menjadi sarana penyadaran sosial bagi masyarakat pribumi.

Kata Kunci: Snouck Hurgronje, Kebijakan Belanda, Pendidikan, Elit Intelektual

vii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang

telah memberikan petunjuk dan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya yang selalu

bersyukur. Shalawat beriring salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda

alam yakni Nabi besar kita Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para

pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah dengan do’a dan usaha

akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, walaupun tentunya

banyak hambatan dan rintangan yang senantiasa silih berganti.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari

semua pihak, baik dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu penulis

mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dede Rosyada, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Prof. Dr. Sukron Kamil, MA, selaku Dekan Fakultas Adab dan

Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. H. Nurhasan, MA, selaku Ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Solikhatus Sa’diyah, M.Pd, selaku sekeretaris Jurusan Sejarah dan

Kebudayaan Islam yang dengan sabar memberikan pelayanan terkait

administrasi yang penulis butuhkan.

5. Prof. Dr. Budi Sulistiono, M. Hum, selaku dosen pembimbing skripsi,

yang dengan sabar memberikan arahan, kritik dan saran, terutama

kesediaan waktunya dalam membimbing, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

viii

6. H. Nurhasan, MA, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah

memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis selama perkuliahan.

7. Dr. H. Abdul Wahid Hasyim, M.A. selaku dosen penguji I sekaligus

penasihat akademik yang baik dalam memberikan, masukan, arahan dan

motivasi yang baik bagi penulis.

8. Drs. Tarmizy Idris, M.A. selaku doen penguji II yang telah membantu

penulis dalam memperbaiki skripsi ini baik dari segi isi, maupun kalimatnya.

Dari perbaikan ini, penulis belajar bagaimana menulis tulisan yang

akademik, dan lebih enak dibaca.

9. Bapak dan Ibu Dosen Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan

pengalamannya kepada penulis selama perkuliahan.

10. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Adab dan Humaniora yang telah

membantu baik dalam urusan akademik maupun acara kemahasiswaan.

11. Karyawan/Karyawati Perpustakaan Utama, Perpustakaan Fakultas Adab

dan Humaniora, Perpustakaan UI, Perpustakaan Nasinonal, ANRI yang

telah memberikan pelayanan dan menyediakan fasilitas dalam penulisan

skrispi ini.

12. Orang tua tersayang, ayahanda Bambang Eddy Usmanto dan ibunda

Nurochwati yang tiada hentinya memberikan do’a, nasehat, dan kasih

sayangnya. Tiada henti menanyakan kapan ananda menyelesaikan studi.

Ananda meminta maaf dan mengucapkan terimakasih dari hati yang

paling terdalam. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan,

kemudahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin.

ix

13. Kakak tercinta mas Geno Mohamad Nurdiansah, mas Dio Mohamad

Nurdiansah dan ipar tersayang Mbak Wien Winarti, yang selalu

memberikan do’a dan dukungan kepada penulis agar terus melanjutkan

pendidikan ke jenjang selanjutnya. Serta kepada keluarga Soemito, Mbak

Mamah, Oom Miran, Oom Aris yang tak henti dan mendorong penulis

untuk cepat menyelesaikan studi.

14. Sahabat-sahabat seperjuangan BPH HMJ SKI, Muhammad Naufan

Faikar, Lilis Shofiyanti, Wilda Eka Safitri, Mitra Zalman, dan Presidium

HMI KOFAH Muhammad Naufan Faikar, Lilis Shofiyanti, Yudha

Adipradana, Ahmad Alfaiz, Dini Hafidzah, Nurfika Arafah atas dedikasi

dan Pengalamannya.

15. Kepada Sulastri, Siti Rahmawati, Syifa Fauziah, Amanah, Yanti

Susilawati, Silpa Ul’haq, Masitah, Asep Halimi, Budi Permana, Mirza

Rezadi dan Dirga Fawakih penulis hanturkan terima kasih yang

mendalam telah memberikan warna selama masa perkuliahan. Selalu

memberikan semangat dan motivasi baik dari masa awal perkuliahan

sampai pada masa akhir perkuliahan. Semoga Allah senantiasa

memberikan nikmat dan karuniaNYA untuk kalian semua.

16. Sahabat-sahabat SKI seperjuangan angkatan 2011 terima kasih atas

kerjasamanya selama perkuliahan. Semoga kita dipertemukan dalam

keadaan sukses.

17. Teruntuk kakak-kakak yang selalu membimbing penulis, Ka Ervan

Anwarsyah, Ka Mughni Labib, Ka fauzan Baihaqi, Ka Candra Fivetya,

Ka Novita Puspa, Ka Johan Eko Prasetyo, Ka Agus Nawawi dan Ka

x

Firman Faturohman yang tak henti memberikan motivasi dan arahan

selama masa perkuliahan dan berorganisasi. Adinda Syanti Soraya,

Andika Ripwan, Muhammad Mir Atul Hayat penulis haturkan pula

terima kasih sudah mau membantu penulis.

18. Keluarga besar HMI Komisariat Fakultas Adab dan Humaniora

(KOFAH), Kohati Komisariat HMI KOFAH, KOHATI HMI cabang

Ciputat, terimakasih atas pengertian-pengertiannya selama penulis

menyelesaikan skripsi ini.

19. Keluarga besar LKK Kohati Cabang Ciamis dan LK2 HMI Cabang

Bandung yang pernah menemani penulis berproses dalam himpunan

tercinta.

20. Teman-teman di Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pelita di Desa Cibeber,

Klapanunnggal, Bogor tahun 2014 atas cerita dan pengalamanya..

Semoga Allah SWT selalu membalas segala amal baik kepada pihak yang

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini

masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran

dari pembaca demi lebih baiknya skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini

bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jakarta, 24 November 2016

Amalia Rachmadanty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. iii

DEDIKASI .............................................................................................................. v

ABSTRAK ............................................................................................................. vi

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii

DAFTAR ISI.......................................................................................................... xi

DAFTAR ISTILAH ............................................................................................. xii

DAFTAR SINGKATAN ................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1

B. Identifikasi Masalah........................................................................... 8

C. Kerangka Tujuan ............................................................................... 9

D. Batasan Masalah ................................................................................ 9

E. Manfaat Penelitian ............................................................................. 9

F. Metode Penelitian............................................................................. 10

G. Tinjauan Pustaka .............................................................................. 12

H. Kerangka Teori ................................................................................. 16

I. Sistematika Penulisan ........................................................................ 17

BAB II Kondisi Masyarakat dan Pendidikan di Hindia Belanda 1890-1930 19

A. Keadaan Masyarakat di Hindia Belanda Masa Kolonial ................. 19

B. Pendidikan Masyarakat di Hindia Belanda...................................... 25

C. Kebijakan Politik Asosiasi Pendidikan Terhadap Masyarakat

Pribumi ........................................................................................... 38

BAB III Kebijakan Politik Asosiasi Pendikan Bagi Umat Islam 1890-1930 . 48

A. Pendidikan Umat Islam Masa Kolonial ........................................... 48

B. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam ......................... 66

C. Dampak Politik Asosiasi Pendidikan Bagi Umat Islam .................. 73

BAB IV Respon Umat Islam Terhadap Dampak Politik Asosiasi Pendidikan

1890-1930 ............................................................................................. 78

A. Keresahan dan Perlawanan Umat Islam Terhadap Politik Asosiasi

Pendidikan ....................................................................................... 78

B. Pertumbuhan Semangat Kebangsaan Umat Islam Dalam Melawan

Sistem Kolonial ............................................................................... 96

BAB V PENUTUP........................................................................................... 105

A. Kesimpulan .................................................................................... 105

B. Saran .............................................................................................. 106

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 108

LAMPIRAN........................................................................................................ 113

xii

DAFTAR ISTILAH

Ambacthschool Sekolah Petukangan

Asosiasi Mempertemukan Kebudyanaan Dua Negeri yang Berbeda

Sebagai Teman

de Schoolen de Eeerste Klasse Sekolah Kelas Satu untuk anak terkemuka

de Schoolen de Tweede Klasse Sekolah Kelas Dua didirikan untuk rakyat pribumi

Etische Politiek Politik Balas Budi

Hoofdenschool Sekolah untuk Calon Pegawai

Klein Ambtearen Pegawai Rendah

Menak Kelas sosial dalam golongan bangsawan Sunda

Priayi Kelas sosial dalam golongan bangsawan Jawa

Pribumi Masyarakat asli Hindia Belanda (Indonesia)

Vervolgschool Sekolah Sambungan

Rechtschool Sekolah Hakim

Binnelands Bestuur Pegawai Pemerintahan Dalam Negri

Indlandsche geneeskunde Ahli Kesehatan Pribumi

xiii

DAFTAR SIGKATAN

AMS Algemeene Midlebare School

ANRI Arsip Nasional Republik Indonesia

ELS Europeeche Large School

GHS Geneskundige Hoge School

HBS Hogere Burger School

HCS Hollandsch Chineesche School

HIK Hollandsch Indlandsch Kweekschool

HIS Hollandsch Indlandsch School

MLS Middlebare Landbrouw School

MULO Meer Uitgebreid Lager Onderwijs

NIAS Nederlansche Indische Artsen School

OSVIA Opleiding School oor Indlandsche Ambtenaren

PNRI Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

RHS Rechtskundige Hoge School

STOVIA School toot Opleiding voor Indlansdch Artsen

THS Technise Hoge School

VOC Verenigde Oost-Indische Compagnie

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dua dasawarsa akhir abad ke-19 dan dua dasawarsa pertama abad ke-20

dikenal sebagai puncak abad imperialisme, di mana merupakan masa keemasan

bagi bangsa-bangsa Eropa yang memiliki nafsu membentuk kekaisaran seperti

Inggris, Peranci, dan lain-lain yang merajalela di Afrika dan Asia dan mengancam

negara yang sudah merdeka masuk ke dalam bagian provinsi Eropa. Lain hal

dengan Belanda yang sudah memulai politik ekspansinya jauh sebelum itu.1

Usaha untuk tetap mempertahankan eksistensi dan kekuasaannya di negeri

jajahan, Islam dipelajari di negeri Belanda untuk mengenal lebih jauh segala

sesuatunya tentang Islam dan pribumi Indonesia atau masyarakat Hindia Belanda

demikian mereka disebut dahulu. Ketakutan Belanda lebih besar dibandingkan

harapannya mengenai masa depan Islam Hindia Belanda menjelang akhir abad ke-

19, karena tidak adanya kepastian kebijakan politik yang mengatur dan

memberikan batasan-batasan untuk umat Islam di Hindia Belanda. Dari sini

muncullah Islam Politiek yaitu kebijakann pemerintah Hindia Belanda dalam

menangani masalah Islam.2 Babakan baru ini berada di bawah pengaruh seorang

1 Aqib Suminto. Politik Islam Hindia-Belanda; het Kantoor voor Inlandsche zaken

(Jakarta: LP3ES, 1986), h. 9. 2 Aqib Suminto. Politik Islam Hindia-Belanda. h. 2.

2

orientalis terkemuka pada masa itu, Dr. Christian Snouck Hurgronje3, selanjutya

disebut Snouck yang menjadi peletak dasarnya.

Snouck datang ke Hindia-Belanda pada tahun 1889, dan pada 1899 -1906 ia

ditunjuk sebagai penasehat pada Kantor Urusan Orang Pribumi dan

Arab (Kantoor voor Inlandsche Zaken)4, kantor ini merupakan alat untuk

melaksanakan ide Snouck dalam menangani umat Islam di Hindia Belanda.

Kantoor voor Inlandsche Zaken – yang berwenang memberikan nasehat kepada

pemerintahan dalam masalah pribumi, berdiri sejak tahun 1899, tahun di mana

kedatangan Etische Politiek5 sudah di ambang fajar.

3 E. Gobee, dan C. Adriaanse, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa

Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936. Jilid I. Terj. Sukarsi. (Jakarta:

INIS, 1990), h. v dan Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, h.119.

Snouck Hurgronje merupakan anak keempat pasangan pendeta JJ. Snouck Hurgronje dan

Anna Maria, putri pendeta D. Christian de Visser. Snouck Hurgronje memasuki sekolah lanjutan

H.B.S. di Breda untuk mempelajari bahasa Latin dan Yunani (Greek). Kemudian ia masuk

Universitas Leiden pada 1875, dalam usia 18 tahun. Mula-mula masuk Fakultas Teologi,

kemudian pindah ke Fakultas Sastra Jurusan Bahasa Arab. Pada 24 Nopember 1880 studinya di

Leiden berakhir dan ia meraih gelar doctor sastra Arab, tamat dengan predikat cumlaude dengan

disertasi Het Mekkaansche Feest (Perayaan di Makkah).

Lihat juga Muin Umar, Orientalisme dan Studi Tentang islam (Jakarta : Penerbit Bulan

Bintang, 1978).h 61-76. Lihat juga Jajat Burhanudin, Ulama dan Kekuasaan, Pergumulan Elite

Muslim dalam Sejarah Indonesia,(Jakarta: Mizan, 2012). h. 165-172.

Snouck tiba di Hindia Belanda pada Mei 1889 setelah penelitiannya tentang Komunitas

Jawi di Mekkah dan ia pun menetap di Buitenzorg (Bogor) kediaman K.F. Holle, ia pernah

mengunjungi negri Arab pada 1884 dan sampai ke Mekkah. Beberapa tulisan mengenai Islam

diantaranya nerhubungan dengan hajj di Mekah yang dicetak di Leiden beberapa karyanya antara

lain : De Atjehers – Het Gajoland – Arabic en Oost Indie, Het Mekkaanse Feast yang berisi

tentang ibadah haji yang dilakukan kaum muslimin pada tiap bulan Zulhijah.

4 Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, h. 118-119.

5Takashi Siraishi menyebutkan bahwa zaman etis “politik eties” adalah zaman modern

yang merupakan zaman baru dalam politik kolonial dimulai. Semboyan dari zaman baru ini

adalah “kemajuan”. Kata-kata yang menandakan kemajuan, seperti “vooruitgan, opheffing

(kemajuan) ontwikkeling (perkembangan), dan opvoding (pendidikan), membubuhi bahasa saat itu

bersama bervoedering van welvaart (memajukan kesejahteraan). Takhasi Shiraishi, Zaman

Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, (Jakarta: Grafiti, 1997) cet. I, h. 35. Lihat juga

Robert Cribb, Audrey Kahin, Kamus Sejarah Indonesia, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), h.

431, Tentang Politik Ethis (Ethisce Politik).

3

Berkat pengalamannya di Timur Tengah dan mempelajari tentang Islam, dan

juga mempelajari tantang Aceh, ia berhasil menyelesaikan perang Aceh, Snouck

mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam penyelesaian perang Aceh ini, ia

berhasil menemukan suatu pola dasar bagi kebijaksanaan pemerintah Hindia

Belanda untuk menghadapi Islam di wilayah Hindia-Belanda,6seperti yang

dijelaskan oleh Aqib Suminto pola ini yang menjadi landasan kerja bagi para

adviseur voor Inlandsche zaken berikutnya untuk melaksanakan tugasnya sebagai

penasehat Gubernur Jenderal dalam menangani masalah pribumi.

Pemerintah Belanda pun tidak melupakan kenyataan bahwa berbagai

perlawanan umat Islam di Hindia Belanda memang banyak dimotori oleh para

haji dan ulama. Kenyataan ini menimbulkan banyak suara di kalangan pejabat

pemerintah Hindia Belanda yang menginginkan agar pemerintah melarang orang

Islam berangkat ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji.7 Sebab ibadah haji

dinilai akan menyebabkan kaum pribumi menjadi fanatik. Pemerintah Hindia

Belanda pun kemudian mengeluarkan bermacam-macam peraturan yang

membatasi dan mempersulit pelaksanaan ibadah haji, untuk menekan pergerakan

pribumi.

Harry J. Benda melukiskan pembagian Islam oleh Snouck menurut dua aspek

yang dapat dipisahkan: Islam religius dan Islam politik8, Snouck

memformulasikan dan mengkategorikan permasalahan Islam menjadi tiga bagian,

6 Aqib Suminto, Politik Islam Hindia-Belanda. h. 2.

7 Suminto. h. 7

8Harry J Benda, Bulan Sabit dan Matahari terbit, Islam Indonesia Pada masa

Pendudukan Jepang,. Daneil Dhakidae (terj) (Jakata: PT Pustaka Jaya, 1980). h..44.

4

yaitu ; bidang agama murni, bidang sosial kemasyarakatan, bidang politik.

Pembagian kategori pembidangan ini juga menjadi landasan dari doktrin konsep

Splitsingstheori.9 Dalam bidang agama murni, pemerintah memberikan kebebasan

kepada umat Islam untuk melaksanakan ajarannya, pemerintah juga harus

memperlihatkan sikap seolah memperhatikan umat Islam. Dalam bidang sosial

kemasyarakatan pemerintah memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku dan

menggalakkan agar rakyat tetap berpegang teguh pada adat tersebut, sehingga

ajaran Islam sangat dibatasi agar tidak meluas. Untuk membendung hukum Islam,

Snouck mengemukakan Theori Reseptie.10

Terakhir dalam bidang politik, Snouck

menyarankan pemerintah Belanda untuk melakukan politik asosiasi, yang lebih

menekankan pada pendidikan bercorak barat dan pemanfaatan kebudayaan Eropa

dan kaum pribumi.

Sebelum kedatangan Snouck Tahun 1819 Gubernur van de Capelen

mengeluarkan surat edaran yang menyatakan secepat mungkin untuk meratakan

kemampuan membaca dan menulis masyarakat pribumi agar lebih mudah dalam

menaati undang-undang dan hukum negara,11

hal tersebut agar dapat

mewujudkan apa yang di cita-citakan pemerintah pada awal kedatangan Belanda

ke Hindia Belanda yang sedikitnya ada tiga (tri G), pertama mendapatkan

9 Aqib Suminto. Politik Islam Hindia-Belanda. h. 12

10 Yayan Sopyan ,Islam Negara Transormasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum

Nasional, (Jakarta: RMBooks, 2012) , h. 6.

Teori ini menegaskan bahwa hukum islam berlaku secara efektif di kalangan umat Islam

jika hukum Islam tersebut sejalan dengan hukum adat di Indonesia. Hukum yang berlaku di

Indonesia tidak di dasarkan pada ajaran agaman tetapi lebih pada hukum adat setempat. 11

Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun

Modern, (Jakarta: LP3ES, 1994), h.1.

5

keuntungan ekonomi (Gold), kedua mendapatkan kekuasaaan politik (Glory),

ketiga menyebarkan missi ideologi dan keagaaman(Gospel).

Pemerintah Belanda sangatlah telat dalam memajukan negara jajahannya

dibandingkan dengan Inggris dan Prancis yang sudah mendirikan sekolah terlebih

dahulu di daerah jajahannya. Karena pada dasarnya pendidikan merupakan

fondasi dasar dari berbagai sistem yang berlaku di Hindia Belanda untuk

membangun negara dan meningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Sebelum pemerintah Belanda mendirikan sekolah sudah berdiri lembaga

pendidikan Islam seperti surau, madrasah dan pesantren yang berkembang di

daerah-daerah untuk memberikan pendidikan agama, meskipun masih menganut

pendidikan tradisional namun lembaga ini memiliki peran penting dalam

memajukan masyarakat setempat jauh sebelum pendidikan Belanda masuk,

hingga lembaga-lembaga ini bertransformasi menjadi pendidikan modern sebagai

respon modernisasi pendidikan Islam yang tertinggal dibandingkan pendidikan

yang dilakukan pemerintah Belanda, sehingga menurut pemerintah Belanda surau,

madrasah, dan pondok pesantren ini merupakan ancaman bagi pemerintah

Belanda, hingga perlu dibuat kebijakan-kebijakan di dalam kurikulum pendidikan

yang diajarkan.

Awal abad ke 20-politik etis12

pun mulai dilancarkan, sekolah-sekolah mulai

didirikan dan diperluas. Beberapa sekolah yang didirikan pemerintah Belanda

12

Takhasi Shiraishi, Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, (Jakarta:

Grafiti, 1997) cet. I, h. 35. Politk Etis juga nama umum yang diberikan untuk kebijakan kolonial

Belanda pada dasawarsa-dasawarsa awal abad ke-20. Kebijakan ini diambil setelah pidato yang

6

menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sejak tahun 1914

masyarakat mulai mengecam politik etis yang gagal, ditambah pada 1930 banyak

masyarakat pribumi yang belum melek huruf, angka kesadaran dan kemelekan

huruf sangatlah rendah, hal ini yang membuat masyarakat masih melekat segala

macam bentuk prasangka, stereotip, dan lain-lain sebagainya dalam diri umat

Islam. Melek huruf di sini diartikan sebagai melek huruf latin, menyebabkan tidak

dihitungnya mereka yang paham dalam membaca dan menulis Arab maupun yang

membaca dan menulis daerah, sehingga mereka yang hanya bisa membaca dan

menulis Arab dan daerah tidak mempunyai banyak kesempatan untuk bekerja di

pemerintahan dan pabrik13

. Rendahnya melek huruf ini mencerminkan hasil yang

tidak berarti dari komitmen pemerintah Belanda terhadap kebijakan politik etis

tahun 190114

yang di dalamnya berkembang pula politik asosiasi pendidikan yang

dilancarakn pemerintah Belanda, politik asosiasi melalui jalur pendidikan ini

merupakan ide dari Snouck Hurgronje dalam menangani masyarakat Muslim

pribumi di Hindia Belanda.

dilakukan Ratu Wilhelmina dari takhtanya pada 1901 dengan mengumumkan : “sebagai sebuah

kekuatan kristen, Belanda wajib melakukan kebijakan pemerintah di hindia belanda dengan

kesadaran bahwa belanda memiliki kewajiban moral kepada rakyat di wilayah-wilayah tersebut.”

Kebijakan tersebut diungkapkan dengan kesediaan baru pemerintah untuk melibatkan dirinya

sendiri dalam urusan ekonomi dan sosial di nusantara atas nama efisiensi rasional. Inilah waktu

peningkatan pelayanan kesehatan, perluasan pendidikan, perluasan fasilitas komunikasi, irigasi

dan infrastruktur lainnya, serta pelaksanaan tindakan transmigrasi yang membawa keuntungan

untuk kepentingan perniagaan barat serta orang indonesia sendiri. 13

Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah. (Yogyakarta: Yayasan bentang Budaya, 1995),

h. 186. 14

M.C. Ricklefs, Mengislamkan Jawa.(Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2013) ,h. 63.

7

Politik asosiasi ini bertujuan untuk mengasimilasi15

elit modern ke dalam

budaya sekuler Barat modern melalui pendidikan dan pemanfaatan adat dan

membuka posisi-posisi pemerintahan bagi masyarakat Hindia Belanda yang

memenuhi kualifikasi. Dengan adanya asosisasi ini masyarakat Hindia Belanda

bisa memanfaatkan kebudayaan Belanda tanpa mengabaikan kebudayaan sendiri.

Hasil dari politik asosiasi pendidikan ini adalah menjauhkan masyarakat dari

sistem Islam dan ajaran Islam, dan ditarik ke dalam orbit Westernized, dengan

tujuan akhir bukanlah Hindia Belanda yang diperintah dengan corak adat istiadat,

namun Hindia Belanda yang diperbaratkan16

. Politik Asosiasi pendidikan ini lebih

banyak melirik para bangsawan atau elit pribumi. Snouck merekomendasikan

bahwa untuk mengalahkan pengaruh Islam di Hindia Belanda, kaum priyayi atau

elit pribumi harus diberi pendidikan Barat, sehingga terjauhkan dari agamanya

dengan tujuan untuk menempatkan para elit ini di berbagai jabatan yang strategis

agar Hindia Belanda dapat dipimpin oleh pribumi yang ke-baratan, serta patuh

pada pemerintah Belanda.

Ini yang membuat penulis tertarik menulis kebijakan politik pemerintah

Hindia Belanda, khususnya politik asosiasi yang lebih menekankan pada

pendidikan pribumi khususnya umat Islam. Pendidikan hanya bisa dirasakan oleh

kaum elit pribumi yang di dalamnya terdapat banyak kecurangan-kecurangan

yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, khususnya asosiasi pendidikan yang

15

Istilah asosiasi sering dipergunakan dalam pengertian yang sama dengan istilah

asimilasi. Kalau asosisasi lebih bersifat mempertumakan antara dua negeri yang berbeda sebagai

teman, sedangkan asimilasi cenderung untuk menyatukan keduanya. Encyclopaediae van

Nederlandsch-Indie (ENI, jilid I. (‘s-Gravenhage, 1917), h. 67. 16

Harry J Benda, h.47. lihat juga Budi Ichwayudi, Hipokritisme Tokoh Orientalis

Christian Snouck Hurgronje , Jurnal Religio, Vol 1, No 1, Maret 2011, h. 67-68

8

sangat kebarat-baratan untuk mengikis budaya masyarakat Hindia Belanda yang

dari awal dibuat kebijakannya adalah untuk menarik elite intelektual ke dalam

lingkaran kolonial dan menekan laju Islam, namun dalam praktiknya banyak

respon dari elit intelektual dan umat Islam yang tidak sesuai dengan kebijakan

awal politik asosiasi tersebut dan jauh dari perkiraan cita-cita Snouck Hurgronje

dalam melancarkan politik asosiasi ini. Untuk itu skripsi ini berjudul

“KEBIJAKAN POLITIK ASOSIASI PENDIDIKAN KOLONIAL

TEHADAP UMAT ISLAM TAHUN 1890-1930”

B. Identifikasi Masalah

Kebijakan baru mengenai pendidikan terdapat beberapa permasalahan yang

penulis berhasil identifikasi dan berpotensi untuk dijadikan kajian terkait kondisi

masyarakat muslim masa pemerintah Hindia Belanda,

1. Siapa saja yang terlibat dalam politik Asosiasi pendidikan Kolonial

terhadap umat Islam di Hindia Belanda?

2. Apa motif diterapkannya politik asosisi pendidikan bagi umat Islam di

Hindia Belanda?

3. Bagaimana kebijakan pemertintah Hindia Belanda dalam menerapkan

politik Asosiasi pendidikan?

4. Apa dampaknya bagi umat Islam di Hindia Belanda?

5. Bagaimana respon umat Islam terhadap politik asosiasi pendidikan?

9

C. Kerangka Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah ingin mengetahui motif

diberlakukannya politik asosisasi pendidikan terhadap umat Islam di Hindia

Belanda. Hingga dampak yang dirasakan sampai munculnya respon umat Islam di

Hindia Belanda terhadap penerapan asosiasi pendidikan.

D. Batasan Masalah

Agar tulisan dalam skripsi ini tidak melebar dan meluas, maka perlu diadakan

pembatasan dan rumusan masalah agar tujuan yang ingin dicapai dapat terarah.

Adapun batasan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Kondisi masyarakat dan pendidikan masyarakat di Hindia Belanda.

2. Kebijakan pemerintah Belanda dalam mengeluarkan kebijakan khusus

yaitu Asosiasi Pendidikan untuk menekan laju umat Islam dan

mempertahankan kekuasaan kolonial. Serta dampak yang ditimbulkan

dari kebijakan asosiasi pendidikan yang dibuat oleh pemerintah Hindia

Belanda.

3. Respon umat Islam di Hindia Belanda terhadap penerapan asosiasi

pendidikan.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat melengkapi studi-studi yang sudah

ada, terutama terkait dengan pendidikan. Artinya, skripsi ini bisa menjadi rujukan

bagi akademisi yang ingin mengambil kajian tentang pendidikan, khususnya

politik pendidikan masa Kolonial.

10

Sebagai pemacu sejarawan muslim khususnya dan generasi muda pada

umumnya, yang akan meneliti tentang sejarah pendidikan Islam, terutama

pendidikan Islam masa Kolonial, yang masih bisa dirasakan hingga saaat ini.

F. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik, yakni

dengan memberi pemaparan umum tantang kebijakan pendidikan pemerintahan

Hindia Belanda serta analisis lebih fokus menyangkut Pendidikan terhadap

masyarakat Pribumi Islam. Dalam hal ini metode yang digunakan dalam

penelitian sejarah pada umumnya dalah heuristic atau pengumpulan data, kritik

sumber baik intern maupun ekstern, iterpretasi atau penafsiran dan tahap terakhir

adalah historiografi atau penulisan.17

Pada tahap heuristik penulis mengumpulan data-data, dimana penulis

mengunjungi beberapa tempat untuk mencari sumber-sumber mengenai kebijakan

pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan masyarakat pribumi, penulis

temukan di Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta,

Perpustakaan Utama UIN Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,

Perpustakaan UI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Penulis mendapatkan

Staastblad van Nederlandsch-Indie tahun 1893 no 125, 1905 no 550 dan 1925 no

219, serta Bijblad op het Staatsblad van Nedelandsch-Indie no 6639 dan 7123,

Regerings Almanak dan Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie di ANRI (Arsip

17

Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995),

h. 89.

11

Nasional Republik Indonesia),18

Penulis menemukan buku karya Robert Van Niel

Munculnya Eite Modern di Indonesia di Perpustakaan Nasional Republik

Indonesia (PNRI),19

penulis menelusuri Perpustakaan Utama UIN Jakarta

menemukan Koleksi Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa

Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Islam di

Hindia Belanda Karangan Snouck Hurgronje, serta buku karangan Aqib Suminto

Politik Islam Hindia Belanda, sedangkan Kumpulan karangan Snouck Hurgronje

oleh E. Gobee dan C Adriaanse penulis temukan di Perpustakaan UI, dan

beberapa sumber lainnya yang pernulis dapatkan atas rekomendasi dosen,

rekomendasi teman dan intenet.

Tahap selanjutnya verifikasi atau kritik sumber, pada tahap ini penulis

melakukan kritik mengenai keabsahan sumber primer dan sekunder. Berdasarkan

atas kritik sumber terhadapap Staatsblad van Nederlanch-Indie tahun 1893 no 125

dan 1905 no 550, penulis menemukan lembaran kertas Staatsblad ini masih amat

rapih dan bagus sehingga masih dapat terbaca tulisan diatasnya, sedangkan untuk

staatsblad tahun 1905 no 219, sudah mulai rapuh dan beberapa tulisan tidak dapat

dibaca karena sebagian kertas sudah robek dan terpisah. Untuk Bijblad no 6639

dan 7123 lembaran kertasnya juga masih rapih sehingga tulisan diatasnya masih

dapat dibaca dengan jelas.

Setelah itu penulis melakukan interpretasi, dimana penulis melakukan

penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah diseleksi untuk kemudian

18

Jl. Ampera Raya No. 7, Jakarta 12560. 19

Jl. Salemba Raya 28A, Jakarta 10430.

12

dilakukan tahap historiografi, yang merupakan cara penulisan, pemaparan atau

laporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan20

. Tahap ini adalah rangkaian

dari keseluruhan dari teknik metode pembahasan.

Adapun buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi)

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta” menjadi buku acuan yang penulis gunakan

untuk membantu dalam hal teknik penulisan skripsi ini.

G. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, buku yang menjadi inspirasi untuk menulis

penelitian skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN POLITIK ASOSIASI

PENDIDIKAN KOLONIAL TEHADAP UMAT ISLAM TAHUN 1890-

1930” antara lain

Buku Politik Islam Hindia Belanda21

karya Aqib Suminto yang mana di

dalamnya dijelasakn kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam menangangi

Islam khususnya dengan beberapa kebijakan politik yang dibuat oleh Snouck

Hurgronje untuk menekan gerakan-gerakan muslim. Politik asosiasi salah satunya,

asosiasi berdasarkan pemanfaatan adat dan pendidikan yang mana pembahasan

dalam buku ini sangat membatu penulis dalam melakukan penelitian. Namun

Aqib Suminto dalam pengantarnya lebih menekankan tulisannya pada Het

Kantooor Voor Inlandsche Zaken, peran het Kantoor voor Inlandsche zaken atau

kantor urusan pribumi. Peranan Kantoor voor Inlandsche zaken- yang berwenang

20

. Dudung Abdurahman. Metodologi Penelitian Sejarah. h. 76. 21

Aqib Suminto. Politik Islam Hindia-Belanda; het Kantoor voor Inlandsche zaken

(Jakarta: LP3ES, 1986).

13

memberikan nasehat kepada pemerintahan dalam masalah pribumi- berdiri sejak

tahun 1899 diawal munculnya politik etis yang tak luput dari peran seorang

Adviseur voor Inlandsche zaken.

Penulis juga mengambil sumber dari buku karangan Snouck Hurgronje yang

berjudul Islam di Hindia Belanda.22

Dalam buku ini snouck menggambarkan

kondisi agama Islam di Hindia Belanda, menjelaskan masuknya Islam ke

Indonesia dan perkembangannya sehingga banyak masyarakat pribumi yang

menganut agama Islam. Snouck juga menceritakan gambaran umat Islam dalam

melaksanakan ibadatnya, seperti berpuasa sebulan penuh dan merayakan Idul fitri,

zakat, pernikahan. Buku ini lebih banyak menggabarkan kehiduapan masyarakat

Islam Hindia Belanda dari segi sosial keagamaan.

Buku karya Robert Van Niel yang berjudul Munculnya Elit Modern di

Indonesia,23

yang menggambarkan stratifikasi masyarakat Hindia Timur dalam

kurun waktu 1900, akselerasi perubahan antara 1900-1914 dari mulai Politik Etis

dalam teori dan praktek sampai kebijaksanaan politik dan sikap pemerintah

terhadap masyarakat pribumi dan menggambarakn lahirnya elit Indonesia modern

yang menyuarakan perubahan-perubahan untuk kemaslahatan masyarakat di

Hindia Belanda. Robert van Niel menulisnya dengan sangat apik sehingga buku

ini sangat membantu penulis dalam melihat kondisi masyarakat Hindia Belanda

pada saat itu khususnya dalam stratifikasi social masyarakat Hindia Timur yang di

22

C Snouck Hurgronje, Islam di Hindia Belanda. (Jakarta; PT Bhratara Karya Aksara,

1983)

23 Robert van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia , Ny. Zahara Deliar Noer

(terj)(Jakarta: Pustaka Jaya, 1984)

14

mulai dari orang Eropa, orang Cina dan Arab dan terakhir orang Indonesia.

Hingga perubahan-perubahan yang terjadi pada kurun 1900-1914 karena

kebjakan-kebijakan pemerintah Belanda sampai munculnya elite baru yang

memiliki intelektual tinggi yang ia sebut dengan elit modern sebagai respon dari

kebijakan pemerintah Belanda. Pada buku ini lebih digambarkan elit modern yang

terpengaruh pendidikan barat dari kalangan masyarakat elit bangsawan.

Pesantren, Madrasah dan Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern 24

karya Karel A Steenbrink juga menjadi sumber dalam penulisan ini, buku tersebut

menggambarkan pendidikan Islam awal abad ke 20 dari awal pendidikan Islam

yang masih sangat tradisional hingga berkembang menjadi lembaga-lembaga

pendidikan modern. Steenbrink menulisakan dalam bukunya awal mula system

pendidikan yang ada di Indonesia, bagaimana pendidikan tradisional yang ada di

Indonesia bertransformasi menjadi lembagaa lembaga pendidikan yang modern,

Buku ini lebih menggambarkan perubahan atau transformasi pendidikan

tradisional yang di jelaskan sekilas pada bab-bab awal buku ini, hingga pada

penjelasan lembaga pendidikan yang lebih kontemporer.

Buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid V25

Marwati Djoened dan Nugroho

Notosusanto masuk juga kedalam daftar bahan yang penulis pakai, di dalam buku

ini menjelaskan Jaman kebangkitan nasional dan masa akhir Hindia Belanda.

Menggambarkan politik kolonial dan transformasi politik itu sendiri mulai dari

24


Modern, (Jakarta: LP3ES, 1994) 25

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional

Indonesia V. PN Balai Pustaka, 1984

15

datangnya VOC sampai dasawarsa terakhir Hindia Belanda. Menjelaskan struktur

sosial hingga pergerakan Nasional yang terjadi di Indonesia pada awal abad ke 20.

Beberapa bab dalam buku ini menjelaskan tentang kemerosotan politik yang

dilancarkann oleh pemerintah Belanda terhadap pribumi dan juga menjelaskan

munculnya mobilitas social di kalangan masyarakat pribumi, hal ini membantu

penulis dalam menuliskan respon yang dilakukan pribumi terhadap kebijakan

pemerintah Belanda.

Buku Indonesia dalam Arus Sejarah jilid V 26

masa pergerakan kebangsaaan

tak lupa penulis jadikan rujukan. Buku ini ditulis beberapa sejarawan dalam

bentuk bab per bab, salah satu yang penulis jadikan rujukan adalah bab 7 tulisan

Prof. Dr. Soegijanto Padmo (alm) yang menuliskan tentang perkembangan sosial

ekonomi pribumi sedikitnya membahas pendidikan pribumi. Bab 8 tentang

Pendidikan, Mobilitas Sosial dan Munculnya elite Modern yang ditulis oleh Prof.

Dr. Nina Herlina Lubis, di dalamnya mengulas perkembangan baru pada abad 19,

sekolah sekolah kejurusan yang didirikan Belanda, sekolah Belanda untuk

pribumi, membahas politik etis yang dilancarkan pemerintah pada awal abad 20,

perguruan tinggi dalam dan luar negri, sekolah-sekolah swasta yang tidak

bersubdisi, latar belakang sosial murid sekolah pemerintah, tak lupa pendidikan

wanita sampai mobilitas dosial dan munculnya elit modern. Tulisan Dr. Muhamad

Hisyam pada bab 11 yaitu Reformasi Islam dan kebangkitan kebangsaan dari

mulai akar dan persebaran pemikiran reformis, reformasi Islam rintisan abad ke

19, lembaga pendidikan dan organisasi modern, hingga reformasi dalam dan

26

Taufik Abdullah dan A.B Lapian (alm) (eds), Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid V.,

(Jakarta: PT. Ichtiar Baroe Van Hoeve), 2012

16

kesadaran kebangsaan. Buku yang ditulis oleh beberapa penulis ini memberikan

warna dalam penulisan ini, karena beragam penjelasaan diterangkan dalam buku

ini yang lebih banyak fokusnya pada akhir adab ke 19 samai awal abad ke 20

khususnya tentang pendidikan serta mobilitas masyarakat Hindia Belanda.

H. Kerangka Teori dan Pendekatan Konseptual

Prof. W.F. Wertheim mengatakan bahwa : Apapun politik terhadap Islam

yang dilancarkan oleh kekuasaan non Islam, hasilnya senantiasa berbeda dari apa

yang ingin dikejar oleh kekuasaan tersebut.27

Yang dimaksud adalah kekuasaan

Pemerintah Koloial dalam mengambil kebijakan terhadap umat Islam di Hindia

Belanda dalam kenyataan yang dihasilkan oleh politiknya bertentangan dengan

apa yang diharapkan. Seperti kebijakan politik asosiasi yang di prakasai oleh

Snouck Hurgronje.

Pada dasarnya sistem asosiasi pemerintah Kolonial dalam mempertahankan

tanah jajahannya yang memggambarkan bahwa suatu struktur atas (bovenbow)

pemerintah kolonial menjurus pada konservatisme yang hendak mempertahankan

sistem kolonial dengan menjadikan kesatuan etis, kultural dan politik masyarakat

elit tradisional sebagai bawahan (onderbow).28

Munculnya elit intelektual

dikalangan elit tradisional yang menentang Belanda, merupakan bukti bahwa apa

yang di cita-citakan Snouck tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Karena

sistem asosiasi sebagai alat tidak dapat dipakai untuk mencapai tujuan yang telah

27

Harrry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Terj. Daniel Dhakidae.(Jakarta:

Pustaka Jaya, 1980) h. 345 28

Marwati Djoened, Sejarah NasionalIndonesia JIlid V, h. 65.

17

digariskan seperti kesejajaran kepentingan antara kaum pribumi dan golongan

Belanda.

Asosiasi berdasarkan Encyclopedie van Nedelandsch-Indie sering

dipergunakan dalam pengertaian yang sama dengan asimilasi. Ada tiga istilah

yang saling bekaitan satu sama lain, yaitu unifikasi, asimilasi dan asosiasi.29

Asosiasi disini lebih bersifat mempertemukan dua negri yang berbeda sebagai

teman, sedangkan asimilasi cenderung untuk menyatukan keduanya. Baik asosiasi

atau asimilasi memiliki pengertian yang sama dengan unifikasi, yaitu kesatuan

hukum bagi seluruh penduduknya apapun asal usulnya, dapat diartikan pula

sebagai usaha untuk menyamakan semua peraturan Kolonial di daerah jajahan

dengan peraturan yang berlaku di negri penjajah. Terutama menyangkut istilah

asimilasi, yang mengandung arti bahwa keperluan Hindia akan dipenuhi dengan

syarat-syarat Barat.30

Sedangkan umat Islam yang dimaksud dalam penulisan ini bukanlah umat

Islam secara keseluruhan melainkan umat Islam dari kalangan priayi, menak atau

bangsawan yang memeluk agama Islam yang merupakan tujuan utama dari politik

asosiasi pendidikan yang dilancarkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

I. Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan laporan dan penulisan penelitian, sekaligus memberikan

gambaran yang jelas dan sistematis tentang materi yang terkandung dalam skripsi

29

Encyclopedie van Nedelandsch-Indie, I (s’-Gravehagen, 1917), h. 67. 30

Aqib Sumito, h. 39

18

ini. Penulis menyusun sistematika penulisan ini ke dalam 5 bab beserta bibliografi

dengan urutan sebagai berikut.

BAB I ; berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, kerangka tujuan,

batasan masalah, manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka,

kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II ; membahas kondisi masyarakat dan pendidikan masyarakat Hindia

Belanda, juga membahas kebijakan politik asosiasi pendidikan Pemerintah Hindia

Belanda bagi masyarakat pribumi.

BAB III ; membahas kebijakan politik asosiasi pendidikan bagi umat Islam masa

Pemerintah Kolonial Belanda dan dampak yang ditimbulkan.

BAB IV; membahas respon umat Islam terhadap dampak politik asosasi

pendidikan.

BAB V ; Penutup yang berupa kesimpulan dan saran untuk kebaikan dalam

penulisan ini.

19

BAB II

KONDISI MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN DI HINDIA BELANDA

1890-1930

A. Keadaan Masyarakat di Hindia Belanda Masa Kolonial

Nusantara negeri bak surga yang tumbuh subur dengan keaneka ragaman

sumber daya alam dan budaya, negeri yang dilirik oleh para pedagang Eropa

dengan hasil buminya yang mahal, rempah-rempah. Harta karun yang

diperebutkan bangsa Eropa untuk menghasilkan pundi pundi uang, dari mulai

Spanyol, Portugis, Belanda. Bukan hanya sekedar memperebututkan komoditi

rempah tersebut, negara-negara Eropa ini membawa missi yang sangat penting,

yaitu misi kristenisasi.

VOC ( Vereniging oost Indische Compagnie) sebuah persahaan dagang

Belanda datang ke Hindia Belanda tahun 16021 dengan tujuan berdagang, hingga

akhirnya dapat menancapkan kakinya ditanah Hindia, VOC pun mulai

mengegrogoti dan ingin menguasai sumber daya alam yang ada karena awal

kedatangannya kapal dagang VOC memang dengan motif hegemoni rempah dan

perdagangan di tanah Hindia, namun berubah haluan pada penghujung abad ke-

19. Setelah berhasil mempertahankan hegemoni politiknya selama satu abad

lambat laun ekspansi ekonomi Belanda berubah haluan menjadi ekspansi kolonial.

Seiring dengan kemerosotan VOC yang diakibatkan faktor internal yang terjadi

1 R.Z. Leirissa, ”Verenigde Oost Indische Comagnie (VOC)”, dalam Taufik Abdullah dan

A.B Lapian (alm) (eds), Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid V., (Jakarta: PT. Ichtiar Baroe Van

Hoeve), h 21.

VOC didirikan pada 20 Maret 1602 di Amsterdam, pembentukan VOC pada mulanya

dimaksdukan untuk menghilangkan persaingan antara para pengusaha Belanda dan memperkuat

diri untuk bersaing dengan perusahaan dagang Negara lain, seperti Inggris dan Portugis.

20

pada tahun 1795 dikarenakan izin oktroinya ditiadakan, hingga pada 1798 VOC

dibubarkan karena banyak kasus yang didapat dalam pengelolaan pembukuan

yang curang, pegawai yang korup dan hutang besar, sehingga VOC mendapat

kerugian sebesar 134,7 juta gulden.2 Sedangkan faktor eksternal disebabkan

persaingan dagang dengan negara kolonial Inggris dan kondisi eksternal negeri

Belanda yang berada di bawah ekspansi kolonial Prancis telah mengantarkan

perubahan yang cukup signifikan, sehingga pada akhirnya Napoleon berhasil

menguasai Belanda sepenuhnya, kompeni yang dibungkus dalam VOC akhirnya

menemukan ajalnya.3 Sehingga secara resmi pemerintah Indonesia di bawah

naungan VOC pindah ke tangan pemerintah Belanda.

Selama masa pemerintahan Belanda, pemerintah membuat sistem pelapisan

stratifikasi sosial masayarakat Hindia Belanda. Sistem pelapisan sosial ini secara

umum dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan penjajah atau penguasa dan

golongan terjajah atau rakyat. Penggolongan ini berdampak pada hak dan

kewajiban masing masing golongan masyarakat kolonial yang bersifat

diskriminatif. Golongan pertama tinggal di pusat-pusat kota dan berhak

mendapatkan fasilitas lebih dalam hal ekonomi, hukum, kesehatan, serta

pendidikan. Sedangkan golongan kedua hanya tinggal di kampung-kampung

dengan fasilitas yang sangat sederhana. Di dalam golongan pertama ini terdapat

para pejabat tinggi, tentara, pegawai-pegawai Belanda dan orang-orang Timur

asing, mereka semua dianggap sebagai warga kota. Sedangkan orang-orang

2 Marwati Djonoed Pusponegoro, Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia,

Jilid V. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h.1. 3 M.C Ricklefs, Sejarah Asia Tenggara dai Masa Prasejarah sampai Kontemporer,

(Jakarta : Komunitas Bambu, 2013). h. 294.

21

pribumi dianggap sebagai orang asing yang tidak boleh tinggal dipusat kota,

melainkan harus tinggal di pinggir kota dan di desa.

Dalam kenyataannya, pelapisan sosial pada masa Hindia Belanda sebenarnya

sangat berlapis-lapis. Seperti dalam peraturan hukum ketatanegaraan Hindia

Belanda (Indische Staatsregeling) tahun 1927, lapisan sosial masyarakat yang

dibagi oleh Pemerintah Kolonial dibedakan menjadi 3 golongan4 yaitu:

a. Golongan Eropa dan yang dipersamakan, golongan ini terdiri atas:

1. Orang-orang Belanda dan keturunannya.

2. Orang-orang Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis Portugis, dan lain-

lain.

3. Orang-orang yang bukan bangsa Eropa tetapi telah masuk menjadi

golongan Eropa atau telah diakui sebagai golongan Eropa.

b. Golongan Timur Asing, didalamnya adalah orang Cina, Arab, India,

Pakistan, serta orang-orang kawasan Asia lainnya.

c. Golongan Pribumi yaitu orang-orang yang asli Indonesia yang disebut

inlander.5

Kebanyakan masyarakat Eropa tinggal di perkotaan, pusat perkotaan bukan

hanya menjadi tempat berdagang namun sekaligus menjadi tempat berkumpulnya

orang-orang Eropa. Kalangan orang Eropa yang berpendidikan dan orang eropa

golongan menengah membawa kebudayaan Barat, mereka membentuk suatu

4Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh

Islam dalam Penyusunan UU No 2/1989I, (Jakarta : INIS, 2004) h.25. 5Robert Van Niel, Robert Van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia , Ny. Zahara

Deliar Noer (terj)(Jakarta: Pustaka Jaya, 1984).h. 15-43.

22

dunia Barat di tengah tengah masyarakat perkotaan di daerah Jawa. Sekitar tahun

1900, wanita-wanita Eropa berdatangan ke tanah Hindia, sejak itu jumlah

masyarakat Eropa bertambah secara signifikan. Kurang lebih ada sekitar 70.000

orang Eropa di Jawa, bisa dikatakan hanya seperempat saja Eropa totok yang lahir

di Eropa dan datang ke Jawa. Yang seperempat itu kebanyakan terdiri dari para

pedagang dan pengusaha, sebagian besar wakil-wakil dari urusan keuangan dan

kebanyakan pegawai sipil Eropa. Beberapa orang Eropa juga ada yang

melangsungkan pernikahan dengan penduduk setempat, sehingga ia banyak

beranak pinak dan memiliki banyak keturunan. Kaum Indo, sebutan untuk anak

keturunan campuran Indo-Europeanen banyak mengalami tekanan dan hidupnya

terombang ambing. Orang-orang Eropa totok banyak yang merendahkan orang

Indo, meskipun orang Indo dapat memiliki hak dan kewajiban yang sama apabila

ayahnya mengakuinya sebagai orang Eropa, sehingga mereka menjadi bagian

masyarakat Hindia Belanda.6

Pada tahun 1900 golongan Timur asing yang terdiri dari orang Cina dan Arab

tinggal di Hindia sebagai pedagang, Orang Cina merupakan kelompok terbesar di

luar masyarakat Hindia Belanda di Jawa, jumlah mereka kira-kira 280.000.

Menjelang tahun 1900 sebagian besar orang Cina sudah beranak pinak dan

memiliki banyak keturunan di Jawa, namun mereka tetap memegang teguh

kebudayaan asal Negeri mereka meskipun sudah lama tinggal di Hindia Belanda.

Kebanyakan orang Cina datang untuk berdagang dan menempatakan diri dengan

6 Robert Van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia , Ny. Zahara Deliar Noer

(terj)(Jakarta: Pustaka Jaya, 1984). h.15-28.

23

sifat tegas, semangat dan penuh energi hingga mereka dapat secara luas

menguasai kedudukan sebagai perantara dalam struktur ekonomi Hindia Belanda.7

Sedangkan orang Arab sebagaimana dipanggil di Jawa bukan hanya mereka

yang berasal dari negeri Arab, sebutan itu digunkan untuk orang orang perantau

dari Timur dekat maupun Timur Tengah termasuk juga India Muslim. Tahun

1900-an perkiraan masyaraat Arab di Hindia Belanda berkisar 18.000 orang,

kebanyakan mereka adalah pedagang kecil, saudagar, dan rentenir uang hampir

serupa dengan orang Cina.8

Sedangkan dikalangan masyarakat pribumi, terdapat pula stratifikasi social di

kalangan pribumi seperti di daerah Jawa dan Sunda. Masyarakat Jawa dan Sunda

membuat stratifikasi social berdasarkan tingkatan masyarakat umum dikenal

adanya beberapa lapisan berdasarkan status sosialnya, yaitu lapisan bawah,

menengah dan atas. Lapisan bawah ialah yang umum disebut rakyat jelata dan

merupakan masa yang terbesar dan hidup melarat. Terdapat di desa-desa sebagai

petani dan buruh perkebunan, di kota-kota sebagai buruh kecil, tukang-tukang dan

sebagainya. Lapisan menengah meliputi para pedagang kecil dan menengah,

petani-petani kaya dan pegawai pemerintahan. Adapun lapisan atas terdiri dari

keturunan bangsawan dan kerabat raja yang memerintah daerah tersebut dan

umumnya mereka terbagi lagi dalam berbagai tingkatan dan gelar yang berbeda

sesuai dengan tingkat hubungan mereka dengan raja. Bisa dikatakan sifatnya yang

turun temurun itu tidak pernah berubah sampai akhir abad ke 19. Karena itu

7Robert Van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia , Ny. Zahara Deliar Noer

(terj)(Jakarta: Pustaka Jaya, 1984). h. 30. 8 Robert Van Niel, h. 31

24

mereka biasa disebut elit atau Priayi9 di Jawa dan menak

10 di Sunda, yang disebut

elite adalah sesuatu kelompok yang berpengaruh dalam suatu lingkungan

masyarakat. Biasanya mereka dijadikan Admininstratur, pegawai pemerintah oleh

pemerintah Belanda. Secara teknis kaum ningrat merupakan kelompok terpisah,

namun masyarakat pribumi dengan sendirinya memasukan kaum ningrat ke dalam

golongan priayi.11

Sedangkan masyarakat muslim pada masa itu dipandang sama

dengan pribumi atau rakyat biasa (indigenousness).12

Dari stratifikisai sosisal inilah dapat dilihat bagaimana pemerintah Belanda

mengambil kebijakan untuk masyarakat di tanah jajahannya. Pemerintah Belanda

menyadari bahwa untuk dapat mempertahankan kekuasaannya di Hindia Belanda,

mereka berusaha memahami dan mengerti tentang seluk beluk penduduk pribumi

yang dikuasainya. Mereka pun tahu bahwa agama penduduk yang dijajahnya itu

mayoritas beragama Islam sehingga mereka sangat berhati-hati dalam mengabil

kebijakan.

Kedatangan bangsa Barat disatu pihak membawa dampak pada kemajuan

teknologi, kendati kemajuan tersebut tidak secara menyeluruh dirasakan oleh

9 Istilah ini pertama kali dipakai oleh Clifford Geertz dalam kajiannya The Religion of

Java diterjemahkan ke dalam Agama Jawa, yang membedakan masyarakat Muslim Jawa atas tiga

kategori Priayi (pejabat pemerintah), Santri ( muslim yang menjalankan agama, pedagang), dan

abangan ( masayarakat yang tinggal di pedesaan). Dalam Robert Van Niel, h. 31 dijelaskan pula

maksud Priayi. Priayi adalah kelompok yang disebut elit, bagi masyarakat Indonesia berarti siapa

saja yang berdiri diatas rakyat Jelata dalam hal memimpin, memberi pengaruh, mengatur dan

menuntun masyarakat Indonesia. 10

Nina H. Lubis, Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942.(Bandung: Pusat

Informasi Kebudayaan Sunda, 1998). h. 2. Beliau mengutip C. Van Vollenhoven yang

menjelaskan sebutan menak yang digunakan dalam tradisi Jawa di daerah Sunda dipergunakan

untuk menyebut semua orang yang sangat di hormati baik para bangsawan maupun pejabat tinggi. 11

Robert Van Niel, h. 31-32 12

Alwi Sihab, Membendung Arus Respon Gerakan Muhamadiyah Terhadap Penetrasi

Misi Kristen di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1998), h. 69.

25

masyarakat pribumi. Tujuannya tak lain hanya untuk meningkatkan hasil

jajahannya, begitu pula dengan pendidikan.13

Pemerintah memperkenalkan sistem

dan metodologi baru yang lebih efektif, namun hanya sekedar untuk

menghasilkan tenaga yang dapat membantu disegala bidang. Pendidikan yang

didapat para calon pegawai Hindia tidak serta merta diberi pendidikan yang sangat

luas, mereka dididik agar dapat mandiri dan memiliki daya tangkap sebagaimana

yang diperlukan.14

B. Pendidikan Masyarakat di Hindia Belanda

Kenyataannya Belanda sebagai penjajah benar-benar mengeruk

keuntungan yang sebesar- besarnya, dengan memeras tenaga, sumber alam dan

sebagainya, sementara di lain pihak juga diadakan semacam pembodohan

terhadap penduduk pribumi. Karena itu, Belanda sebagai penjajah berbeda sekali

dengan kaum penjajah yang lain, seperti Inggris dan Jepang. Belanda benar-benar

sangat lambat dari negara-negara Kolonial lainnya. Inggris meskipun mereka

sebagai kolonialis, mereka tidak mengesampingkan kemajuan pribumi terutama di

bidang pendidikannya. Hal ini bisa dilihat dari beberapa negara bekas jajahan

Inggris seperti Malaysia, Singapura, Hongkong dan sebagainya. Sekarang semua

negara tersebut masuk ke dalam kategori negara maju.

13

Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, lintasan Sejarah, Pertumbuhan dan

Perkembangannya, (Jakarta:Diterbitkan Kerjasama dengan Lembaga Studi Islam dan

Kemasyarakatan dan PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet ke 2, h. 47-48 14

E. Gobee dan C Adriaanse, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa

Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid IV (Jakarta : Indonesian

Netherlands Coorperation in Isalamic Stuidie (INIS), 1991). h. 477-479.

26

Tahun 1819 Gubernur van de Capelen mengeluarkan surat edaran yang

menyatakan secepat mungkin untuk meratakan kemampuan membaca dan

menulis masyarakat pribumi agar lebih mudah dalam menaati undang-undang dan

hukum negara.15

Maksud dari surat instruksi tersebut adalah perlunya didirikan

Sekolah Dasar (SD) pada zaman itu. Sebab pendidikan Islam yang ada di Surau,

Masjid, langgar dan Pondok Pesantren dianggap tidak membantu pemerintah

Hindia Belanda.

Apa yang mereka sebut pembaharuan pendidikan itu adalah Westernisasi

dan Kristenisasi yaitu untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Dua motif inilah

yang mewarnai kebijaksanaan pemerintah Belanda di Hindia Belanda.16

Perhatian

pemerintah terhadap pendidikan pribumi hanya untuk mendapatkan ternaga

terdidik dengan upah yang minim, karena apabila mendatangkan langsung tenaga

terdidik atau pegawai administrasi pemerintah dan pekerja bawahan dari Belanda

pastilah dibutuhkan biaya yang cukup besar sehingga sangat lah dibutuhkan

seorang pribumi yang terdidik, alasan ini digunakan oleh Van den Bosch yang

merasa sangat membutuhkan tenaga pribumi untuk memajukan perkembangan

ekonomi di Hindia Belanda. Dibukalah pendidikan untuk golongan pribumi dari

tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Pada abad ke-20 sebuah zaman baru dalam politik kolonial dimulai, yaitu

zaman etis. Semboyan dari zaman ini adalah “kemajuan”. Kata-kata yang

15


Modern, (Jakarta: LP3ES, 1994), h.1. 16

Zuhairini, dkk, Sejarah Pedidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam,

1986), h. 145.

27

menandakan kemajuan seperti vooruitgang, opheffing (kemajuan), ontwikkeling

(perkembangan), dan opvoeding (pendidikan), membubuhi bahasa saat itu

bersama bervoedering van welvaart (memajukan kesejahteraan).17

Kebijakan politik ini berkonsentrasi pada modernisasi masyarakat Hindia

Belanda dan membebaskan dari kekuasaan Kolonial. Adalah C.Th. Van Deventer

yang menerbitkan sebuah artikel yang berjudul “Een Ereschuld (Suatu hutang

kehormatan), di dalam jurnal Belanda de Gids, dia menyatakan bahwa negeri

Belanda berhutang kepada bangsa Hindia Belanda atas semua kekayaan yang

sudah di peras dari negeri mereka. Hutang ini sebaiknya dibayar kembali dengan

jalan memberikan prioritas utama kepada kepentingan rakyat Hindia Belanda

didalam kebijakan kolonial. 18

Ide ide politik etis antara lain adalah irigasi, emigrasi dan pendidikan.

Pendidikan memiliki skala yang paling penting melihat populasi masayarakat

pribumi sehingga mereka berpikir untuk memajukan dan meningkatkan

pendidikan masyarakat pribumi. Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak

diangkatnya Alexander W.F Idenburg sebagai menteri urusan jajahan.19

Pendidikan dan emansipasi masyarakat Hindia Belanda secara berangsur-

angsur itulah inti dari Politik Etis. Pendidikan masyarakat Hindia Belanda harus di

arahkan dari ketidak matangan yang di paksakan agar berdiri di atas kaki sendiri.

17

Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, (Jakarta:

Perpustakaan Utama Garffiti,1997), h. 35

18 M.C Ricklefs, M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, (Jakarta: Serambi

Ilmu Semesta, 2008), h.328.

19 Robert Van Niel, h. 55

28

Bersainglah dua aliran dalam lingkaran Kolonial. Aliran pertama menyukai

pendidikan dalam bahasa Belanda untuk elite pribumi, menurut mereka cara ini

akan memperkuat komitmen para elite pada kebudayaan Barat dan dapat

menghasilkan pemimpin pribumi yang dapat bekerjasama dengan para tuan

Belanda pada era Etis baru. Usaha Westernisasi penduduk asli kemudian dikenal

sebagai asosiasi. Tujuannya ialah menjembatani Timur dan Barat, kalangan

pribumi dengan orang Belanda, yang di jajah dengan yang menjajah. Bahwa

timbul asimlasi yang bertujuan memberikan tanah jajahan struktur sosial dan

politik yang sama dengan negeri Belanda. Profeor C. Snouck Hurgronje

merupakan tokoh dominan aliran ini.20

dan direktur pendidikan politik Etis yang

pertama yaitu J.H. Abendanon (1900-1905). Dalam pandangan keduanya,

memberikan pendidikan Barat kepada kelas penguasa pribumi merupakan sesuatu

yang sangat penting untuk melatih elit pribumi yang setia dan kooperatif, yang

para anggotanya memiliki kesanggupan untuk menangani pekerjaan pemerintahan

sipil Belanda. Lebih dari itu, pilihan ini juga bisa memangkas biaya-biaya

administratif, menghambat ‘fanatisme’ Islam, dan pada akhirnya menciptakan

contoh yang bisa memberi inspirasi bagi kalangan-kalangan terbawah dari

masyarakat Hindia21

Seperti yang digambarkan oleh Robert Van Niel, Niel

menyebutkan bahwa Snouck Hurgronje banyak menyumbangkan saran kepada

pemerintah kolonial untuk memberikan pendidikan yang bercirikan Barat kepada

20

M.C Ricklefs, Sejarah Asia Tenggara dari Masa Prasejarah sampai Kontemporer,

(Jakarta : Komunitas Bambu, 2013). h. 451-452. 21

Yudi Latif, Intelegensia dan Kuasa, Geneologi Intelegensia muslim Indonesia abad ke

20,(Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h. 102

29

golongan elit pribumi.22

Sedangkan aliran pemikiran lainnya lebih menyukai

pendidikan dasar yang menggunakan bahasa pribumi bagi masyarakat pribumi

dan lebih menekankan pada kesejahteraan langsung. Disisi ini ada Gubernur

Jendral J.B van Heutsz dan A.W.F. Idenburg yang mendukung pendidikan yang

lebih dasar dan praktis yang diperuntukkan bagi kalangan masyarakat yang lebih

luas sehingga bisa memberikan sumbangan bagi keberhasilan Politik Etis.23

Dalam penerapannya pemerintah membuat sruktur pendidikan dan sistem

yang masih mengikuti konsep stratifikasi Kolonial berdasarkan penduduk tanah

jajahan, dimana stratifikasi ini mengenal jenjang tinggi-rendah pembagian warga

masyarakat, dari yang paling atas terdiri dari penduduk Eropa, disusul Timur

Asing (teruama Arab dan China), arsitokrat pribumi lebih dikenal dengan priayi

dan rakyat umum atau pribumi24

.

Sebelum pemerintah Belanda membuka secara umum pendidkan untuk

pribumi, pendidikan sudah berlangsung di kalangan masayarakat pribumi. Anak

rakyat umum pribumi dari kalangan bawah lebih memilih untuk menempa ilmu

agama Islam di Pesantren-pesantren sedang kan untuk para anak pejabat dan

bangsawan lebih memilih untuk memanggil guru privat orang Belanda seperti

yang dilakukan oleh beberapa bupati seperti bupati Serang, bupati Sumedang,

bupati Galuh, dimana mereka melangsungkan proses belajar mengajar di

22

Niel. h. 60. 23


20,(Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h. 102 24

Nurcholis Madjid, Indonesia Kita, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.28

30

pendopo.25

pelajaran yang diajarkan antara lain menulis dan membaca Melayu

(latin dan Arab), berhitung. Guru yang mengajar mendapat honor tinggi dari

bupati, hal ini merupakan suatu perubahan dalam kemajuan pendidikan pribumi.

Untuk mengatur pendidikan bagi pribumi, pemerintah kolonial

mengeluarkan Indische Staatsblad van Nederlandsch-Indie Tahun 1893 Nomor

12526

yang menetapkan pembagian sekolah pribumi menjadi sekolah dasar kelas

satu dan sekolah dasar kels dua27

. Atas kebijakan ini lah kondisi pendidikan

masyarakat pribumi masa kolonial semakin memprihatikan karena adanya

diskriminasi sosial yang terlihat pada pendidikan masyarakat pribumi, terlihat

pada didirikannya sekolah yang membedakan antara sekolah untuk rakyat biasa

dan kaum bangsawan, pemerintah Belanda mendirikan sekolah kelas satu (de

Schoolen de Eeerste Klasse) untuk anak tokoh terkemuka dan orang-orang

pribumi yang terhormat, sedangkan sekolah dasar kelas dua (de Schoolen de

Tweede Klasse) 28

didirikan untuk rakyat pribumi.

Sekolah kelas satu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai

pemerintah, perdagangan, dan perusahaan. Pelajaran yang didapatkan adalah

membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, sejarah, pengetahuan alam,

menggambar, dan ilmu ukur tanah ditempuh dalam masa belajar 5 tahun dengan

guru sekolah lulusan Kweekschool. Bahasa pengantar yang digunakan adalah

25

Sugijanto Padmo (alm), “Perkembangan Sosial Ekonomi Pribumi”., h.237. lihat juga

Nurcholis Madjid, Indonesia Kita, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.208 26

Lihat Staatsblad van Nederlandsch-Indie no 129 tahun 1893. 27

Sugijanto Padmo (alm), “Perkembangan Sosial Ekonomi Pribumi”., h. 202. 28

Abuddin Nata, Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,

2011), h 280.

31

bahasa daerah dan bahasa Melayu. Lain halnya dengan sekolah kelas dua yang

diperuntukan bagi anak rakyat biasa, sekolah ini hanya untuk memenuhi syarat

kebutuhan pendidikan rakyat umum dengan lama belajar 3 tahun. Mata pelajaran

yang diberikan antara lain membaca, menulis, dan berhitung dengan bahasa

daerah dan Melayu sebagai bahasa pengantar. Tidak ada kualifikasi khusus guru

yang mengajar seperti sekolah kelas satu.

Beberapa sekolah yang didirikan Belanda untuk kepentingan kepegawaian

pemerintah antara lain Hoofdenschool, Sekolah Pertukangan (Ambachtsschool)

sekolah Kristen di Batutulis, Batavia, Sekolah Pendidikan calon Guru ( Hollandsh

Indlandsche Kweekschool / HIK), STOVIA ( Scool tot Opleiding voor

Indlandsche Arsten) atau lebih dikenal dengan sekolah dokter Jawa29

.

Hoofdenschool adalah sekolah untuk calon pegawai pemerintah, sekolah

yang didirkan untuk kaum bangsawan dan anak-anak raja, bupati dan tokoh

terkemuka. Didirikan pada 1878 di Bandung, Magelang, dan Probolinggo.

Sekolah ini disebut juga dengan Sakola Menak (bangsawan). Awal mula murid

Hoofdenschool hanya 44 orang bangsawan terkemuka, mata pelajaran yang

diajarkan antara lain membaca, berhitung. Bahasa pengantar menggunakan bahasa

Belanda dimana pada awal tahun ajaran pertama murid hanya sebagai “murid

pendengar”. Tahun 1882 Hoofdenschool merubah arah tujuan pendidikannya,

sekolah ini menjadi sekolah menengah yang mencetak lulusan murid terdidik

sebagai calon pegawai pemerintah sesuai keinginan pemerintah, karena

29

Nina Herlina Lubis, “Pendidikan, Mobilitas Sosial dan Munculnya elit Modern”, dalam

Taufik Abdullah dan A.B Lapian (alm) (eds), Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid V., (Jakarta: PT.

Ichtiar Baroe Van Hoeve), h.238-240

32

pemerintah merasa masih membutuhkan tenaga pegawai pribumi yang terdidik

dan berkualitas. Jumlah murid semakin bertambah pada tahun 1890 dan akhirnya

berdasarkan keputusan Gubernur Jendral nomor 11 tanggal 19 agustus 1899

Hoofdenschool berubah menjadi OSVIA ( Opleidingschool voor Inlandsche

Ambtenaren) Sekolah Pendidikan Untuk Pejabat Pribumi.30

Sekolah untuk para

pejabat pribumi yang menghasilkan pegawai pemerintahan dalam negri

(Binnelands Bestuur). Tidak ada diskriminasi lagi dalam penerimaaan murid pada

sekolah menengah ini, sekolah ini dibuka untuk umum bukan hanya untuk para

anak bangsawan dan raja-raja.

Hollandsch Inlandsche Kweekschool (HIK) adalah sekolah pendidikan

calon guru.31

Maksud didirikanya sekolah ini adalah sebagai persiapan

pembangunan sekolah untuk pribumi. Tahun 1834 sekolah ini pertama kali dibuka

atas usaaha yang dilakukan swasta di Ambon, sedang di pualu Jawa, HIK pertama

kali dibuka pada 1852 oleh pemerintah di Surakarta. Setelah pembukaannya di

Surakarta pada 1866, HIK Surakarta memiliki peningkatan jumlah murid hingga

tidak dapat di tampung lagi. Atas dasar itu K.F. Holle32

pada pertengahan 1866

30

M.C Ricklefs, Sejarah Asia Tenggara dai Masa Prasejarah sampai Kontemporer,

(Jakarta : Komunitas Bambu, 2013). h. 452. 31



Ichtiar Baroe Van Hoeve), h.238 32

K.F Holle tiba di Hindia Belanda pada umur 14 tahun dan menetap di daerah Priangan

dekat Buitenzorg (Bogor), memulai kariranya sebagai seorang juru tulis di sebuah kantor

pemerintah pada 1846. Ia brhubungan dekat dengan beberapa menak salah satu hubungan karibnya

ia jalin dengan Raden Haji Moehammad Moesa (1822-1886) yang merupakan kepala penghulu

Garut, ia menikahi mojang priyangan seperti kebanyakan orang Belanda. pada 1871 ia menjabat

sebagai penasihat kehormatan untuk Urusan-urusan masyarakat Pribumi dalam Pemerintah

Kolonial. Hubungan Holle dan Moesa sebagai informan kuncinya membuat hubungannya semakin

dekat, hingga Holle berusaha menarik para elite Priangan ke dalam lingkaran Kolonial dan

merekomendaskan pada para penghulu agara menggunakan bahasa latin dalam setiap karyanya

sebagai pengganti bahasa arab. Holle memuka sebuah jalan yangkemudian diikuti oleh sahabat dan

33

membuka HIK di Bandung biasa disebut dengan sekolah Raja. Murid pertama

berjumlah 27 orang, antara lain adalah murid pindahan dari HIK Surakarta.

Bahasa pengantar yang digunakan dalam proses belajar menggunakan bahasa

Melayu, kemudian tahun 1865 diajarkan bahasa Belanda dan sejak 1871 bahasa

Belanda digunakan sebagai bahasa pengantar. Dengan adanya HIK di Bandung,

pendidikan pribumi di Priangan dapat berkembang dengan pesat dikarenakan

adanya tenaga guru pengajar baik di sekolah pemerintahan maupun di sekolah

swasta seperti HIS.33

STOVIA (School tot Opleiding voor Inlandsche Arsten) lebih dikenal

dengan sebutan sekolah dokter Jawa. STOVIA dibuka pada 1851 dengan jumlah

murid 13 orang, dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa

pengantar.34

Pendidikan dokter sudah dimulai sejak awal abad 19 pada 1811

ketika maraknya penyakikt cacar yang menjadi ancaman bagi kehidupan

masyarakat pribumi, akhirnya beberapa orang dilantik oleh para penilik vaksin

untuk menjadi juru cacar. Menjelang pertengahan abad 19 lembaga tersebut

dilakukan secara reguler berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda

tanggal 2 Januari 1849 didirikanlah sekolah ahli kesehatan, untuk membantu

rumah sakit militer di Batavia yang dikenal dengan nama STOVIA. Pendidikan

juru cacar yang hanya satu tahun diperpanjang menjadi 2 tahun pendidikan dan

bukan hanya cacar saja tetapi ditambahkan beberapa mata pelajaran tentang

penggantinya Snouck Hurgronje dimana keduanya fokus pada pembentukan Muslim yang

terkolonisasi. Jajat Burhanudin, Ulama dan Kekuasaan, Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah

Indonesia,(Jakarta: Mizan, 2012). H 161-165 33

Nina Herlina Lubis, “Pendidikan, Mobilitas Sosial dan Munculnya elit Modern”, h.

238-239. 34

M.C Ricklefs, Sejarah Asia Tenggara dai Masa Prasejarah sampai Kontemporer,

(Jakarta : Komunitas Bambu, 2013). h. 452.

34

kesehatan agar lulusannya paham tentang penyakit dan kesehatan lainnya

sehingga dapat melakukan operasi ringan dan merawat pasien. Setelah 2 tahun

masa pendidikan para siswa diuji oleh beberapa dokter dan apoteker militer, jika

lulus mereka mendapat gelar dokter Jawa. Tahun 1864 masa belajar di STOVIA

diperpanjang menjadi 5-6 tahun, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa

pengantar dalam proses belajar mengajar. Diberikan pula pelajaran bahasa

Belanda selama 2-3 tahun bagi murid-murid yang bukan berasal dari sekolah yang

menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda. Tahun 1875 gelar dokter Jawa

diubah menjadi Indlandsche geneeskunde atau ahli kesehatan pribumi. 35

Akhir abad 19 dan awal abad 20, penguasa perkebunan di Sumatra Utara

membutuhkan tenaga medis yang terbilang murah karena tenaga medis dari Eropa

sukar untuk dijangkau. Adanya STOVIA dengan mendidik pribumi mengenai

ilmu kesehatan merupakan jalan keluar dari permasalah itu. Dibawah pimpinan

K.F. Roll dan Departemen Pendidikan yang mendukung program pendidikan

kedokteran, melakukan upaya peningkatan kinerja STOVIA dengan lama belajar

menjadi 6 tahun, 3 tahun tingkat persiapan bagi sebagian besar mahasiswa.

Kedudukan dokter sangat dijunjung tinggi di tengah masyarakt pribumi, maka

dari itu dilakukan berbagai macam upaya untuk menarik minat para pelajar.

Tahun 1891 telah diputuskan mengizinkan semua pemuda yang berminat pada

pendidikan dokter dapat mendaftar dan mengikuti sekolah dasar Eropa tanpa

dipungut biaya dengan perjanjian yang ditandatangani orang tua bahwasanya anak

mereka setelah lulus akan bekerja pada pemerintah selama beberapa tahun. Gaji

35

Sekolah dokter Jawa berubah pada 1902 menjadi STOVIA. Sugijanto Padmo (alm),

“Perkembangan Sosial Ekonomi Pribumi”., h. 204.

35

dokter sangat rendah dibandingkan dengan praktik swasta yang sangat tinggi.

Tahun 1904 daya tarik ditambah dengan memberikan gaji f150 sebulan bagi

mahasiswa yang berprestasi. Reorganisasi STOVIA dilakukan pada 1900-1902,

untuk masuk STOVIA di tetepkan lulusan sekolah Belanda dan memiliki

kemampuan pengantar bahasa Belanda sebagai syarat masuk, hal ini memberi

peluang mendapatkan pendidikan lanjut untuk masuk ke sekolah dokter di negri

Belanda. STOVIA ditingkatakan menjadi perguruan tinggi kedokteran

Geneskundige Hoge School (GHS) pada 192736

.

Pemerintah juga mendirikan Sekolah untuk pribumi, bukan dari golongan

bangsawan, dikalangan Belanda beranggapan perlu pengembangan pendidikan

yang bercorak barat bagi masayarakat pribumi dengan tujuan untuk keperluan

perluasan birokrasi dan jaringan admininstrasi pemerintah kolonial, sesuai dengan

pendapat van der Prijs untuk membentengi “Volkano Islam”.37

Pada

perkembangan awal abad ke 20 Gubernur Van Heutz di bawah kepemimpinannya

sistem pendidikan diperluas sampai ke desa-desa untuk orang-orang biasa dan

penduduk desa, disebut dengan volksschool atau desaschool dengan lama belajar

tiga tahun, itupun di bangun dengan sangat sederhana dan tidak dibiayai oleh

pemerintah, dari ide kecil ini penduduk pribumi dapat menerima pelajaran

membaca, menulis, berhitung dan menggambar.38

Dapat dilihat bahwasanya

36

Sugijanto Padmo (alm), “Perkembangan Sosial Ekonomi Pribumi”., h. 204. Lihat juga

Nina Lubis, “Pendidikan, Mobilitas Sosial dan Munculnya elit Modern”, dalam Taufik Abdullah

dan A.B Lapian (alm) (eds), Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid V. h. 247. 37

Nina Lubis, “Pendidikan, Mobilitas Sosial dan Munculnya elit Modern”, dalam Taufik

Abdullah dan A.B Lapian (alm) (eds), Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid V. h. 241-243. 38

I.J Brugmans “Politik Pengajaran” dalam H. Baudet dan I.J Brugman (ed), Politik Etis

dan Revolusi kemerdekaanI. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), h. 181.

36

pemerintah sangatlah pilih kasih dalam menangani pendidikan pribumi. Jika

sudah pandai siswa dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya yaitu

sekolah sambungan atau vervolgschool dengan masa belajar 2 tahun. Sistem ini

menggantikan kedudukan sekolah kelas dua sebagai lembaga pendidikan yanng

penting untuk masyarakat pribumi. Sedangkan, Sekolah-sekolah Pribumi Kelas

Dua (Tweede Klasse School) bermetamorfosis menjadi apa yang disebut

Standaardscholen (sekolah-sekolah standar) pada tahun 1908. Sekolah-sekolah ini

diperuntukkan bagi kalangan keluarga pedagang atau para petani di desa.39

Abad 20 Sekolah kelas satu berkembang menjadi HIS (Hollandsch

Indlandsch School). Sekolah ini dibuka bukan karena pemerintah melainkan

desakan masyarakat yang merasa bahwa sekolah kelas satu tidak memenuhi syarat

untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Budi Utomo mendesak pemerintah

untuk mendirikan sekolah bercorak baru. Karena diskriminasi ras juga sangat

dirsasakan pada klasifikasi sekolah. Pemerintah membuka sekolah sekolah pada

tingkatan dasar berdasarkan ras keturunan seperti Europeeche Lagere School

(ELS) dikhususkan untuk anak-anak Eropa, Hollandsh Chinese School

dikhususkan untuk anak-anak China dan keturunan Asia Timur40

. Masyarakat

juga meminta agar kesempatan untuk masuk ke sekolah Belanda diperluas agar

mereka dapat mengikuti ujian pegawai rendah (klein ambtenaar). Pemerintah pun

mengubah peraturan masuk sekolah Belanda pada 1911. HIS dibuka sebagai

39

Yudi Latif, h. 103. 40

Nurcholis Madjid, Indonesia Kita, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.28

37

penjelmaan sekolah kelas satu pada 1914 dengan bahasa Belanda sebagai bahasa

pengantarnya dan lama belajar 7 tahun.41

Siswa yang berbakat dapat melanjutkan sekolah ke MULO (Meer

Uitgebreid Lager Onderwijs) yaitu sekolah lanjutan pertama. Setelah lulus dapat

melanjutkan ke sekolah menengah selanjutnya yaitu AMS (Algemeene

Middlebare School). Tahun 1920 jika siswa dapat lulus dengan peringkat yang

baik mereka dapat meneruskan ke perguruan tinggi. Selain MULO dan AMS ada

juga HBS (Hogere Burgerschool).

Pada perguruan tinggi pemerintah mendirikan MLS (Middlebare

Landbrouw School). THS (Technise Hoge School) untuk memunjang kebutuhan

insiyur dan orangorang yang ahli dalam bidang tekhnologi khususnya tekhnologi

pengairan guna menunang industri gula di Jawa yang dirasakan kebutuhannya

setelah tahun 1920, sekolah ini merupakan pendidikan tinggi di Hindia Belanda

yang memenuhi syarat sebagai perguruan tinggi, perguruan tinggi ini menerima

lulusan AMS dan HBS dengan lama belajar 5 tahun. Ada juga RHS

(Rechtskundige Hoge School) perguruan tinggi yang fokus pada bidang hukum,

ekonomi dan ilmu ilmu social didirikan pada 1924 dengan lama belajar 5 tahun,

sebelumnya sudah ada sekolah Rechtschool (sekolah hakim) didirikan di Batavia

pada 1909, terdiri menjadi dua bagian, yaitu bagian persiapan dan bagian

pendidikan kejuruan dengan lama belajar masing masaing 3 tahun dan

menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Tahun 1913 di Surabaya

41

Nina Herlina Lubis, “Pendidikan, Mobilitas Sosial dan Munculnya elit Modern”, h.

241.

38

dibuka pula sekolah semacam STOVIA dengan nama Nederlansche Indische

Artsen School (NIAS)42

Sekolah yang didirkan pemerintah semakin banyak menarik perhatian

masayarakat pribumi. Sekolah dianggap sebagai alat untuk dapat memasuki

lingkungan hidup baru atau hidup kerpiyaian, hidup sebagai menak bagi

masyarakat golongan bawah, dan legitimasi bagi masyarakat atas. Namun

meskipun sudah banyak yang mencicipi bangku sekolah pada 1930 menurut

sensus mengatakan masyarakat pribumi masih banyak yang buta huruf , hanya

6,44% masyarakat pribumi yang dapat membaca.43

C. Kebijakan Politik Asosiasi Pendidikan Terhadap Masyarakat

Pribumi

Harry J. .Benda melukiskan pembagian Islam oleh Snouck menurut dua

aspek yang dapat dipisahkan: Islam religius dan Islam politik,44

Snouck

memformulasikan dan mengkategorikan permasalahan Islam menjadi tiga bagian,

42

Nurcholis Madjid, Indonesia Kita, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.30.

lihat juga Nina Lubis, “Pendidikan, Mobilitas Sosial dan Munculnya elit Modern”, dalam Taufik

Abdullah dan A.B Lapian (alm) (eds), Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid V. h. 247, dan M.C

Ricklefs, Sejarah Asia Tenggara dai Masa Prasejarah sampai Kontemporer, (Jakarta : Komunitas

Bambu, 2013). h. 452. Perguruan tinggi yang didirika masa pemerntah Kolonial menjelma sebagai

perguruan tinggi yang ada di Indonesia, THS kini ITB, MLS kini IPB, GHS kini FK UI, RHS kini

dipecah menjadi fakultas fakultas hukum, ekonomi dan ilmu sosial dan politik di lingkungan UI,

NIAS kini FK Unair. 43

Nina Lubis, “Pendidikan, Mobilitas Sosial dan Munculnya elit Modern”, dalam Taufik

Abdullah dan A.B Lapian (alm) (eds), Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid V,. h.242. lihat juga

Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda,. h. 48. Buta huruf yamg dimaksud adalah buta huruf

latin, masyarakat yang dapat membaca huruf arab tidak masuk dalam hitungan dapat membaca.

44

Harry J Benda, Bulan Sabit dan Matahari terbit, Islam Indonesia Pada masa

Pendudukan Jepang,. Terj.Daneil Dhakidae dari The Cressent and the Rissing Sun (Jakata: PT

Pustaka Jaya, 1980),, h.44.

39

yaitu ; bidang agama murni, bidang sosial kemasyarakatan, bidang politik.

Pembagian kategori pembidangan ini juga menjadi landasan dari doktrin konsep

Splitsingstheori45

.

Prinsip yang dikemukan Snouck dalam bidang kemasyarakatan dan politik

adalah menggalakan pribumi agar dapat menyesuaikan diri dengan kebudayaan

Belanda. Prinsip ini tidak dapat terlepas dari eksistensi kekuasaan Belanda di

tanah jajahannya ditambah untuk merebut kemenangan dalam persaingan dengan

Islam. Belanda memanfaatkan asosiasi dan pemanfaatan adat untuk tetap bertahan

di tanah jajahannya. Dan melalui pendidikan sebagai jalan utamanya.

Dengan mengabulkan keinginan penduduk Hindia Belanda memperoleh

pendidikan, menurut Snouck akan menjamin kekalnya loyalitas mereka terhadap

pemerintah kolonial, dan akan berdampak menghilangkan cita-cita Pan Islam46

dari segala kekuatannya. Secara tidak langsung juga akan bermanfaat bagi

45

Aqib Suminto. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, (Jakarta: LP3ES,198), cet

I,. h. 12 46

Pengertian Pan-Islam secara klasik adalah penyatuan seluruh dunia Islam di bawah satu

kekuasaan politik dan agama yang dikepalai seorang khalifah. Secara modern dapat diartikan

bahwa kepemimpinan khalifah tersebut hanya meliputi bidang agama. Pada masa Usmani Muda,

Turki berusaha menggunakan Pan-Islam untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah

Kesultanan Usmani. Usaha ini cepat menarik perhatian Asia Afrika yang pada waktu itu hampir

seluruhnya sedang dijajah oleh Barat. Ide Pan-Islam ini akan memanfaatkan kemajuan Barat dan

menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, Pan-Islam sekedar

berusaha untuk menyatukan seluruh umat Islam dalam satu ikatan setia kawan, atau menghidupkan

rasa Ukhuwah Islamiyah di kalangan dunia Islam. Meskipun demikian, Pan-Islam dalam

pengertian ini tetap dianggap berbahaya oleh negara-negara penjajah, karena bisa membangkitkan

perlawanan bangsa-bangsa Islam yang dikuasainya. Umat Islam di suatu tempat berkat adanya

Pan-Islam akan bisa merasakan penderitaan saudaranya di tempat lain. Pada 1884 Jamaluddin al

Afghani bersama Muhammad Abduh menerbitkan majalah Al Urwatul Wutsqa di Paris. Melalui

majalah ini mereka berusaha menyadarkan dunia Islam agar menemukan kembali kepribadiannya.

Diimbaunya dunia Islam agar berpegang teguh kepada agamanya, sebab disitulah terletak

kekuatan Islam. Meskipun demikian tidak digalakkannya ta’assub berlebihan sehingga merusak

hak orang lain, atau berusaha memusnahkan agama lain. Setiap kepala pemerintahan muslim

diserukannya harus berpegang teguh pada hukum syariah. Dicanangkannya persatuan sesama umat

dan bangsa Islam. Seorang muslim sehatusnya merasa sedih dan prihatin tatkala mendengar berita

kejatuhan suatu negara Islam ke tangan negara bukan Islam. Aqib, h 80

40

penyebaran agama Kristen, sebab penduduk pribumi yang telah berasosiasi akan

lebih mudah menerima panggilan missi.47

Sudah dijelaskan pula diatas perlakuan Belanda yang berbeda terhadap

negara jajahannya yang tidak sama dengan Negara penjajah lainnya yang sudah

terlebih dahulu mendirikan sekolah daripada Belanda, seperti penjajah Spanyol

dan Inggris yang mensejahterakan negara dibawah kekuasanya dengan

mendirikan lembaga pendidikan lebih awal daripada Belanda yang sangat lambat.

Abad ke-16 Spanyol sudah mendirikan Universitas di Filipina begitu pula dengan

Inggris mendirikan Universitas di India pada abad ke-17, Belanda baru

mendirikan sekolah di penghujung akhir abad ke-19.

Snouck melihat guru-guru agama dan ahli kitab suci Islam, kiai dan ulama

merupakan unsur sosial yang paling penting dalam tatanan masyarakat Hindia

Belanda. karena maraknya perlawanan yang dipimpin oleh para Kiai dan ulama

terhadap pemerintah, maka golongan ini dianggap berbahaya oleh pemerintah

Belanda, terlebih lagi orang-orang yang pulang dari ibadah Haji dan lama

bermukim disana untuk menimba ilmu agama, karena alasan inilah pemerintah

membuat kebijakan tentang pembatasan pergi Haji dan mengawasi masyarakat

Hindia Belanda yang pergi Haji selama beribadah sampai kembali ke tanah air.48

Karena banyak dari mereka yang pulang ke tanah air mendirikan halaqah halaqah

47

Suminto. h.40 48

Aqib Suminto, h. 92-96 tentang haji dan Pan Islam. lihat Hamid Algadri, Islam dan

Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belanda,(Bandung: Mizan,1996), cet I, h.44.dan

juga Harry J Benda, Bulan Sabit dan Matahari terbit, Islam Indonesia Pada masa Pendudukan

Jepang, Terj. dari The Crescent and The Rising Sun, Indonesian islam under the Japanese

occupation 1942-1945 oleh Daneil Dhakidae (Jakata: Mizan, 1980), cet I. h.42. dan jga G.J.

Pijper, “Politik Islam pemerintah Belanda” dalam H. Baudet dan I.J Brugmans, Politik Etis dan

Revolusi Kemerdekaan oleh Amir Sutaarga,. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987),. h. 242.

41

kecil sampai pesantren guna memberikan pendidikan agama pada masyarakat

muslim pribumi. Melihat hal ini Snouck tak tinggal diam. Ia membuat kebijakan

khususnya untuk masyarakat pribumi yang beragama Islam agar terlepas dari

ajaran agama. Seperti prinsipnya dalam bidang kemasyarakatan, ia menggalakan

pribumi untuk menyesuaikan diri dengan kebudayaan barat (asosiasi kebudayaan).

Dengan cara mendirikan sekolah berpendidikan barat untuk menyaingi eksistensi

pendidikan agama yang diajarkan di surau, masjid, madrsah dan pesantren yang

dibawa oleh para haji dan ulama tersebut.

Dalam melancarkan politik asosiasi pendidikan, Belanda mendirikan

sekolah untuk masyarakat pribumi. Namun banyak terjadi diskriminasi yang

sangat terelihat dalam mendirikan sekolah. Dari mulai kurikulum yang diajarkan

dan pengelompokan sekolah berdasarkan warna kulit dan ras. Awalnya hanya

anak-anak keturunan bangsawan yang dapat menikmati sekolah karena memang

itu misi awal Snouck, memilih anak-anak bangsawan untuk melancarkan misi nya

memishakan mereka dari kebudayaan asli, adat dan agama hingga mereka dapat

berpegang pada kebudayaan barat.49

Snouck dan J.H. Abendanon melakukan upaya khusus untuk memberi

jalan bagi anak-anak dari keluarga terkemuka agar bisa memasuki tingkatan

pendidikan yang lebih tinggi di negeri Belanda. Sehingga, pada tahun 1900 telah

ada sekitar lima orang mahasiswa Hindia di negeri Belanda. Pada tahun-tahun

49

Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, h.41. dan juga Hamid Algadri, Islam dan

Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belanda,. (Bandung: Mizan, 1996). h.30.

42

berikutnya, jumlah itu meningkat semakin cepat mencapai sekitar 25 pada tahun

1908.50

Sekolah-sekolah yang dikembangkan pemerintah bukanlah hasil

pertumbuhan lokal, melaikan hasil manipulasi kebudayaan model Barat yang

berakar pada negri asal penjajah, baik organisasi maupun kurikulumnya. Sekolah

kolonial diorganisir secara hirarkis menurut umur dan tingkatan sekolah

berdasarkan batas perkembangan sesuai dengan kepentingan pemerintah.

Masyarakat tidak bisa dengan sendiriya masuk dan memilih sekolahnya sendiri,

sebagai akibat bahwa sistem pendidikan yang berkembang bukanlah merupakan

tuntuan lokal tetapi mencerminkan kepentingan kolonial, dimana pendidikan

moral dan agama serta bahasa negara jajahan merupakan bagian yang kurang

penting disamping keterampilan birokrasi untuk memperkokoh kekuasaan

Belanda. Seperti pelajaran sejarah dan geografi yang tidak masuk dalam

kurikulum dan pengetahuan bahasa lokal, dikarenakan semua itu akan melibatkan

pelajaran tentang kebudayaan dan identitas lokal.

Seberapa banyak sekolah yang didirikan Belanda berkaitan erat dengan

apa yang diharapkan dari lembaga pendidikan yang didirikan itu, pemerintah

Belanda ingin mengeksploitasi pendidikan demi kepentingan kolonial. Resep

yang paling ampuh adalah dengan mengontrol kurikulum yang diajarkan. Kontrol

kurikulum ditentukan atas dasar kepentingan kolonial dengan memberikan

beberapa subjek mata pelajaran yang dibutuhkan bagi kebutuhan administrasi.

Pemerintah sangat berhati-hati dalam memilih subjek mata pelajaran. Adapun

50

Yudi Latif, h. 106.

43

pelajaran yang diberikan meliputi pengetahuan dasar mengenai kemampuan

membaca, menulis bahasa Melayu (latin), berhitung, membuat surat, pembukuan,

pengetahuan pertanian, dan kesehatan. Hingga akhir abad 19 ditambah dengan

bahasa Belanda, menggambar, menyanyi, geografi serta pelajaran teknik pertanian

dan kesehatan.51

Meskipun mata pelajaran yang diajarkan mencontoh pendidikan

Barat, namun dalam prakteknya materi yang diajarkan sangat terbatas dan jauh

berbeda, baik dari substansi dan relevansinya dengan hakikat pendidikan dan

lingkungan kebudayaan murid. Pemerintah sering memberikan pelajaran bahasa

Belanda, pelajaran bahasa dengan sendirinya akan melibatkan pelajaran

kebudayaan, nilai-nilai dan pandangan hidup yang luas.

Berbagai kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang diskriminatif sejalan

dengan prinsip kolonial sebagai berikut:

1. Pemerintah kolonial berusaha tidak memihak salah satu agama tertentu

2. Pendidikan diarahkan agar para tamatannya menjadi pencari kerja,

terutama demi kepentingan kaum penjajah.

3. Sistem persekolahan disusun berdasarkan stratifikasi sosial yang ada

dalam masyarakat.

4. Pendidikan diarahkan untuk membentuk golongan elite sosial Belanda.

5. Dasar pendidikannya adalah pendidikan barat yang berorientasi pada

pengetahuan dan kebudayaan barat.52

51

Nina Lubis, h. 254. 52

Abudin Nata, h. 282

44

S. Nasution berpendapat dalam Abuddin Nata, bahwasanya politik kolonial

erat hubungannya dengan kepentingan kolonialisme, yang didominasi oleh para

penguasa dan tidak di dorong oleh nilai etis. Ciri politik dan praktik pendidikan

kolonial, khususnya pemerintah Belanda di tanah jajahan Hindia Belanda adalah

sebagai berikut :

a. Diskriminasi yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi

masyarakat pribumi di Hindia Belanda.

b. Diskriminasi dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam

antara pendidikan Belanda dengan pendidikan pribumi.

c. Kontrol sosial yang kuat.

d. Keterbatasan tujuan sekolah pribumi dan peranan sekolah dalam

menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan

pendidikan.

e. Prinsip konkordansi yang menyebabkan sekolah di Indonesia sama dengan

di negri Belanda.

f. Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan

anak pribumi.53

Kebijakan pemerintah dalam masalah pendidikan untuk memajukan

masyarakat pribumi hanayalah bualan belaka, bukti nyata tentang kebijakan

pemerintah adalah adanya diskriminasi pendidikan terhadap masyarakat pribumi

dengan mengusahakn pendidikan serendah rendahnya dan memperlambat lahirnya

53

Abudin Nata, h. 285.

45

sekolah yang setaraf dan memiliki keunggulan yang baik seperti sekolah sekolah

anak-anak Eropa.

Antara pemerintah dan masyarakat setempat memiliki pendapat yang berbeda

pandangan terhadap lahirnya sekolah- sekolah, namun dalam pandangan

masyarakat kolonial juga terdapat perbedaan persepsi, Orang Eropa yang tidak

percaya dengan kemampuan masyarakat pribumi dan masyarakat pribumi yang

juga tidak percaya dengan kemampuan mereka sendiri.54

Sementara ada juga

kelompok sosial yang melihat kahadiran pendidikan Belanda sebagai peluang

yang menguntungkan, keanekaragaman pandangan tersebut memberikan

gambaran bahwa dalam situasi kolonial, orang tak lagi bebas menentukan pilihan

atau arah bagi pendidikan anak-anak mereka, yang ada hanya dua pilihan

menerima atau menolak kebijakan yang sudah ditawarkan oleh pemerintah

Belanda.

Sesusai dengan yang digambarkan oleh Aqib Suminto politik Asosiasi ini

memiliki tujuan mempererat ikatan antara negeri jajahan dengan negara jajahan

melalui kebudayaan, khususnya di bidang pendidikan yang menjadi fokus utama

dalam penerapannya.55

Politik Asosiasi juga mencita-citakan suatu masyarakat

Hindia Belanda dimana dua golongan yaitu Eropa dan Pribumi dapat hidup

berdampingan dalam satu masyarakat, golongan pribumi yang telah mendapatkan

pendidikan Barat diharapakn dapat bekerjasama dengan golongan Belanda.56

Dalam prakteknya, penerapan politik asosiasi ini bukanlah untuk

54

Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda,. h. 42 55

Aqib Suminto, h. 39. 56

Marwati Djoened Pusponegoro, h.61.

46

mengembangkan pendidikan seluruh masyarakat pribumi, secara keseluruhan

hanya beberapa individu yang diusahakan untuk dilepas dari masyarakat

pribuminya.

Snouck memilih anak dari kalangan anak-anak raja atau para bangsawan

pribumi. Karena menurut Snouck, Belanda berfungsi sebagai wali dan fungsi wali

inilah yang mewajibkan Belanda untuk mendidik Indonesia.57

Murid Snouck yang

sangat terkenal dan cemerlang adalah Pangeran Aria Hosein Djajadiningrat58

,

berhasil ditempatkan di sekolah Belanda (ELS dan HBS) dan melanjutkan

pendidikan ke Universitas Leiden disana ia mendapatkan gelar Cumlaude ia

merupakan anak keturunan bupati Banten. Snouck juga memberi kesempatan pada

Wiranatakusumah, tahun 1906 ia dipindahkan sekolahnya dari kelasnya di OSVIA

dan mensponsorinya di Sekolah menengah Belanda di Batavia yang memiliki

pendidikan lebih baik. Wiranatakusumah tidak pernah menamatkan sekolahnya

namun ia masih dapat mendapatkan kedudukan tinggi dan menjadi salah satu

tokoh terkemuka di Jawa Barat.59

Snouck juga memiliki delapan anak asuh yang berada di bawah

pengawasannya, antara lain Tuanku Ibrahim, Teungku Pakeh, Teuku Usoih

57

Aqib Suminto ,.h.41 58

G.J. Pijper, Beberapa Studi Tentang Islam di Indonesia 1900-1950, Terj. dari Studien

over de Geshiedenis van de Islam in Indonesia 1900-1950 oleh Tujimah dan Yessy Augusdin

(Jakarta: UI-Press, 1985), cet II. H .9. lihat juga Aqib Suminto,Politik Islam Hindia Belanda, h.

41.dan juga G.J. Pijper, “Politik Islam pemerintah Belanda” dalam H. Baudet dan I.J Brugmans,

Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan oleh Amir Sutarga,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

1987), h.245. juga Nina Herlina Lubis, “Pendidikan, Mobilitas Sosial dan Munculnya elit

Modern”, dalam Taufik Abdullah dan A.B Lapian (alm) (eds), Indonesia dalam Arus Sejarah,

Jilid V., (Jakarta: PT. Ichtiar Baroe Van Hoeve), h 263.

59

Robert Van Niel. h.78.

47

(Keumangan), Teuku Tajeb (Peureula), Teuku Mahmud (Pidie) di Aceh, Raja

Mahmud Indragiri di Bandung, Raden Muhammad di Bogor dan Syarif Kasim

(Siak) di Jakarta, setelah kepergian Snouck pada 1906 ia menyerahkan

pengawasan teradap delapan anak asuhnya pada Dr. G.A.J Hazeu.60

Minat dan

perhatian Snouck membuat anak asuhnya amat terpengaruh dengan kebudayan

Barat.61

Gagasan untuk mendidik anak anak pribumi ini kemudian di putuskan

oleh pemerintah, sehingga secara resmi mereka dibiayai oleh pemerintah Belanda

sampai tahun 1931.62

Sekolah sebagai lembaga pendidikan, umumnya mencerminkan kekuatan dan

kepentingan pemerintah kolonial. Pendidikan mulai dari tingkat bawah sampai

tingkat tinggi umumnya bukan dimaksudkan untuk mencerdaskan masyarakat

Hindia Belanda, melainkan sekedar memberi kesempatan kepada keluarga

golongan tertentu yang dipercaya untuk ikut serta dalam mempertahankan

kelangsungan kolonial. Walaupun sistem pendidikan yang dikembangkan sedikit

banyak telah memberikan peluang untuk anak-anak pribumi, sebagai hasil

interaksi antara penguasa kolonial dan penduduk setempat, sekolah sekolah yang

didirikan fungsinya untuk memenuhi kepentingan kolonial, antara lain untuk

mengisi kekurangan tenaga pegawai dalam birokrasi kolonial di tingkat bawah

atau menjadi pegawai pada perusahaan-perusahaan industri dan perdagangan

swasta yang erat hubunganya dengan pemerintah.

60

Aqib, h.42 61

Van Niel. h. 79 62

Lihat Bijblad no 6639 dan no 7123

48

BAB III

KEBIJAKAN POLITIK ASOSIASI PENDIDIKAN BAGI UMAT ISLAM

A. Pendidikan Umat Islam Masa Kolonial

Pendidikan tidak akan mempunyai arti tanpa manusia di dalamnya. Karena

manusia merupakan subjek dan objek pendidikan yang memilik arti bahwa

manusia tidak akan berkembang dan mengembagkan kebudayaannya secara

sempurna bila pendidikan tidak ada. Pendidikan merupakan alat untuk

meneruskan dan mengekalkan kebudayaan manusia.

Pada abwal abad ke 20, terdapat dua corak pendidikan yaitu Pesantren dengan

sistem pendidikan yang tradisional mengajaarkann pengetahuan dan ketrampilan

yang berguna bagi penghayatan agama dan pendidikan Barat yang sekuler yang

hanya mengajarkan pengetahuan umum dan ketrampilan. Lembaga pendidikan di

Hindia Belanda muncul secara bertahap mulai dari pendidikan tradisional hingga

tahap-tahap yang terhitung modern dan lengkap. Lembaga pendidikan Islam

menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan tuntutan masyarakat dan zaman.1

1. Macam-macam Lembaga Pendidikan.

Lembaga pendidikan yang amat tradisional yang pertama adalah Surau,

merupakan tempat untuk berkumpul, rapat dan tempat tidur bagi anak laki-laki

yang sudah baligh atau orang tua yang sudah uzur dalam tradisi adat

Minangkabau. Fungsi surau sebagai tempat tidur laki-laki karena dalam adat

1Absari, “Sejarah dan Dinamika Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara”,

dalam Samsul Nizar (ed), Sejarah Pendidikan Islam, menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era

Rasulullah sampai Indonesia., (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2007)., h.279.

49

Minangkabau laki-laki yang sudah baligh tidak mendapatkan kamar dalam rumah

orang tua nya, tempat ini amat penting untuk perkembangan pendewasaan diri

generasi Minangkabau dari segi pengetahuan dan ketrampilan.2

Sebagai lembaga pendidikan tradisional, sistem pendidikan yang digunakan

adalah halaqah3. Materi yang diajaarkan seputar huruf hijaiyah dan membaca Al-

Quran, tentang keislaman, keimanan, akhlak dan ibadah, sedangkan pada

tingkatan yang lebih tinggi diajarkan pengajian kitab seputar ilmu sharaf dan

nahu, ilmu fikih, ilmu tafsir dengan membaca kitab arab dan diterjemahkan dan

dilaksanakan pada malam hari.

Metode pendidikan surau memiliki kelemahan dan kelebihan. Kemampuan

menghafal muatan teoritis keilmuan merupakan bentuk kelebihan dari pendidikan

surau, sedangkan bentuk kelemahannya terletak pada sulitnya memahami dan

menganalisis teks, dan terlebih lagi siswa bisa menghafal seluruh isi kitab namun

tidak dapat menulis apa apa yang sudah mereka baca dan hafal.

Lembaga pendidikan selanjutnya adalah Meunasah berasal dari bahasa Arab

yang artinya Madrasah. Meunasah merupakan bangunan yang terdapat di setiap

kampung, seperti rumah namun tidak memiliki jendela, digunakan sebagai tempat

diskusi, belajar dan tempat berkumpul anak-anak muda. Setelah Islam masuk

meunasah menjadi tempat Ibadah bagi umat Islam. fungsi lain dari meunasah

adalah sebagai tempat upacara keagamaan, penerimaan zakat dan penyalurannya,

2 Absari, “Sejarah dan Dinamika Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara”.,

h.280 3 Halaqah merupakan system belajar dengan cara membuat lingkaran

50

sebagai lembaga pendidikan Islam dimana diajarkan pelajaran membaca Al-Quran

dan pengajian bagi orang dewasa yang dilakukan pada malam hari.4

Pendidikan di meunasah dipimpin oleh Teuku Meunasah dan perempuan

diajar oleh Teuku Inong biasanya dibantu oleh beberapa murid yang lebih

menonjol daripada murid lainnya disebut Sida. Tidak ada batasan tertentu untuk

lama pendidikan di meunasah, umumnya berlangsung selama dua atau sampai

sepuluh tahun. Materi pendidikan yang diajarkan adalah membaca Al-Quran

dalam bahasa Aceh yang disebut Beuet Quran. Membaca Quran dengan

tajwidnya, menghafal surat pendek (Juz Amma) pelajaran menyanyi yang

berhubungan dengan agama dalam bahasa Aceh dike atau seulaweut (dzikir atau

sholawat). Buku yang digunakan menggunakan Kitab Parukunan dan Risalah

Masail al Muhtadin yang menggunakan bahas Melayu. 5

Belajar di Meunasah tidak memerlukan biaya, karena para pengajar

beranggapan mengajar adalah suatu bentuk ibadah. Meunasah merupakan

lembaga pendidikan yang wajib diikuti oleh para masyarakat Aceh, tak heran

apabila orang Aceh memiliki fanatisme agama yang sangat besar. Bisa dikatakan

karena fanatisme agama yang besar memunculkan semangat nasioanlisme dalam

diri rakyat Aceh, untuk melawan penjajah Belanda. Alasan ini yang membuat

Snouck merasa perlu ikut campur dalam menangani masyarakat Aceh dengan

4Absari, “Sejarah dan Dinamika Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara”,

dalam Samsul Nizar (ed),. h.18. 5 Absari, “Sejarah dan Dinamika Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara”,

dalam Samsul Nizar (ed),. h.19

51

memasukan salah satu orang kepercayaannya yaitu Hasan Moestopa6 yang telah

mendapat pendidikan Belanda dan menjadi menak.7

Lembaga pendidikan Islam tradisional lainnya adalah Pesantren, dalam

bukunya Tradisi pesatren Zamakhsyari Dhofier menyatakan bahwa pondok,

masjid,santri, pengajaran kitab kitab Islam klasik dan kyai merupakan elemen

dasar dari tradisi pesantren.8 Nurcholis Madjid menjelaskan bahwa pesantren

mengandung makna keIslaman sekaligus keaslian Indonesia. Kata “pesantren”

mengandung pengertian sebagai tempat para santri atau murid pesantren.

Sedangkan kata santri diduga berasal dari istilah sasthri yang berarti melek huruf,

atau dari bahasa Jawa Cantrik yang berarti seseorang yang mengikuti gurunya

kemanapun pergi.9

Materi pelajaran dan metode pengajaran yang digunakan di pesantren antara

lain, wetonan yakni metode yang digunakan dimana santri mengikuti pelajaran

dengan cara duduk disekeliling kiai yang menerangkan pelajaran, seorang santri

menyimak dan mencatat pelajaran yang sudah diberikan oleh kiai. Ada pula

metode sorogan yaitu metode dimana santri menghadap kiai seorang demi

seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya. Metode ini menuntut

kesabaran, kerajinan, ketaanan dan kedislipinan para santri. Dan metode hafalan

6 Hasan Moestapa merupakan seorang anak bangsawan Garut yang mendapat kesempatan

untuk belajar di Sekolah Belanda, ia merupakan tangan kanan Snouck Hurgonje, juru kunci

Snouck Hurgronje dalam urusan masyarakat muslim pribumi merupakan contoh dari penghulu

yang terkolonisasi 7Jajat Burhanudin, Ulama dan Kekuasaan, Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah

Indonesia,(Jakarta: Mizan, 2012),. h.165. 8 Zamaksyari Dzofier, Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kyai (

Jakarta: LP3ES, 1994) h. 35 9 Nurcholis Madjid, Indonesia Kita, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004). h. 14

52

yakni metode dimana santri menghafal teks kalimat dari kitab yang telah mereka

pelajari.10

Hampir di seluruh penjuru Hindia, terutama di pusat-pusat Kerajaan Islam

telah banyak para ulama yang mendirikan pondok pesantren dan mencetak ratusan

bahkan ribuan alumni yang mumpuni di medan perjuangan masyarakat pribumi.

Dalam perkembangannya, pesantren tetap kokoh dan konsisten dalam

mengikatkan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan dan

mengembangkan nilain-nilai Islam. Realitas ini dapat dilihat ketika pesantren

menghadapi banyak tekanan dari pemerintah Belanda.

Sebelum Kolonial Belanda masuk ke Hindia Belanda, pesantren tidak hanya

berperan sebagai lembaga pendidikan yang berfungsi menyebarkan ajaran Islam

sekaligus juga mengadakan perubahan-perubahan tertentu menuju keadaan

masyarakat yang lebih baik.

Lembaga pendidikan Islam berkembang dari mulai yang tradisional sampai

modern, mulai dari surau, meunasah, dan pesantren yang memberikan pendidikan

dan pengajaran agama Islam dalam bentuk pengajian Al-Quran dan pengajian

kitab. Lembaga pendidikan Islam semakin berkembang dari segi kelembagaan

sampai materi ajar, metode maupun struktur, lembaga pendidikan melahirkan

bentuk baru dalam bentuk madrasah.

10

Absari, h. 287

53

2. Lembaga Pendidikan Islam di Hindia Belanda

a. Sumatera

Di Sumatera banyak berdiri madrasah-madrasah dan lembaga pendidikan

Islam pada masa pemerintah Belanda, beberapa ada di Minangkabau, Sumatera

Barat. Lembaga pendidikan di Minangkabau sendiri diantaranya adalah Madrasah

Adabiyah Madrasah ini didirikan di Padang Panjang pada tahun 1907 oleh H.

Abdullah Ahmad. Lalu Sumatra Thawalib yang asal ususl didirikanya dari suatu

surau yang disebut surau Jembatan Besi, yang pada mulanya juga memberikan

pelajaran agama secara tradisional, 11

Lembaga lain yang sebagian merupakan

bias dari perkembangan surau Jembatan Besi adalah Diniyah School yang

didirikan di Padang Panjang tahun 1915. dengan menggunakan sistem ke-edukasi

sekolah campuran yang dicontohkan dari kebiasaan yang berlaku di sekolah-

sekolah pemerintahan.12

Diniyah School didirikan oleh Zaninudin Labai El-

Yunusi, merupakan sekolah agama pertama yang melaksanakan sistem

pendidikan modern dengan menggunakan alat tulis dan alat peraga yang biasa

disebut system klasikal, meskipun dalam proses belajar mengajarnya masih

berada di Surau belum berbentuk kelas. Kurikulumnya tidak hanya mengajar

pengetehuan agama, tetapi juga pengetahuan umum terutama sejarah dan ilmu

bumi. Kelas yang paling tinggi menggunakan buku-buku berbahasa Arab

dikarenakan kurikulumnya bersifat ekstra bahasa Arab daripada ilmu bumi dan

11

Deliar Noer, Gerakan Modernisasi di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 1991), h.

52-53 12

Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, h. 63

54

sejarah13

, madrasah diniyah di topang oleh kemampuan bahasa asing yang

dimiliki Zainudin Labai El-Yunusi yang sangat memahami dan mengembangkan

pengetahuan, sedikit berbeda dari sekolah Adabiyah yang lebih pada pengetahuan

umum.

Sekolah diniyah mendapat sambutan hangat dari masyarakat Islam di

Minangkabau. Sampai pada tahun 1922 tercatat ada 15 sekolah ynag

menggunakan sistem pendidikan seperti ini. Tidak ada keterkaitan antara sekolah

lain dengan sekolah diniyah, hanya memiliki kesamaan pada jiwa dan semangat

dalam mengembangkan pendidikan Islam. Sekolah Diniyah dilanjutkan oleh

Rahmah El-Yunusi adik Zainudin Labai El-Yunus setelah beliau wafat. Rahmah

mendirikan juga sekolah untuk putra dan putri dengan sistem ko-edukasi, karena

ia berpendapat bahwa terdapat masalah yang dialami oleh wanita dan hanya dapat

dipecahkan oleh wanita itu sendiri maka perlu didirikannya sekolah untuk

wanita.14

Pada 2 November 1923 didirikanlah sekolah putra-putri dinamakan al-

Madrasah al-Diniyah. Madrasah Diniyah terdiri dari tujuh kelas, berupa selolah

rendah seperti yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu HIS, buku-

buku yang digunakan berupa buku yang dipakai di sekolah Mesir sedang untuk

tingkat rendah buku yang dipakai adalah buku yang ditulis sendiri oleh Zainudi

Labai seperti Aqaid Diniyyah, Mabady Arabiah, dan sebagainya.15

Pendidikan Islam di Sumatera Utara ditandai oleh tumbuhnya berbagai

pesantren dan madrasah dalam mencetak kader penerus cita-cita bangsa dan

13

Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942,.49. 14

Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999), h. 158 15

Hanun Asrohah, h.159.

55

agama. Diantara pesantren yang terkenal adalah pesantren Syekh Hasan Ma’sum

yang dirikan pada tahun 1916 di Medan. Madrasah Aziziyah yang didirikan pada

tahun 1923, Maktab Islamiyah Tapanuli Medan didirikan pda tahun 15 Mei

191816

Maktab Islamiyah Tapanuli merupakan tambahan pendidikan agama pada

siang hari untuk murid-murid sekolah pemerintah Belanda.

Sistem pengajaran di pesantren dan Madrasah tersebut sudah

mempraktikan rencana pengajaran yang tersusun rapi dengan memakai sistem

klasikal, mempelajari ilmu pengetahuan umum dan bertingkat bagi madrasah,

sedangkan di pesantren memplejarai kitab klasik.17

Sedangkan sistem pengajaran di pesantren dan madrasah di Sumatera

Selatan dalam pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan pendidikan Islam di

Jawa, begitupun kitab-kitab yang digunakan di lembaga pendidikan Islam

tersebut. Pesantren dan Madrasah yang terkenal antara lain : Sekolah Ahliyah

Diniyah, madrasah Nurul Falah,18

Madrasah Al-Quraniyah didirikan pada tahun

1920 dan dipimpin oleh KH Abu Bakar Al-Basri dan Madrasah Darul Funun

didirikan pda tahun 1928 dipimpin oleh Ibrahim.19

16

Enung K. Rukiati, Fenti Hikmawati, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,(Bandung:

Pustaka Setia, 2006) cet 1, h.40 17

Rukiati, h. 40 18

Enung Rukiati, h. 40 19

Maswadi, “Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara pada Masa Awal

Sampai Sebelum kemerdekaan, Kasus Kebijakan Politik Kolonial Belanda Terhadap Gerakan

Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia” dalam Samsul Nizar (ed), Sejarah Pendidikan Islam,

menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia., (Jakarta: Kencana

Prenada media Group, 2007) h. 304.

56

b. Jawa

Beberapa pondok pesantren yang termahsyur di Jawa terletak di Timur

Jawa, diantaranya adalah Pondok Pesantren Tremas, Pacitan, Pondok Pesantren

Sayikhonan Kholil, Bangkalan, Madura, Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.

Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Sedangkan Pondok Pesantren di Jawa Tengah

berpusat di sekitar Kudus. Ratusan pondok pesantren dan madrasah tersebar di

seluruh pelosok Kudus. Antara lain : Aliyatus-Saniyah MuawananatulMslimin,

Kudsiyah, Tsywiqut Tullab Balai tengahan School, Mahidud Diniyah Al-

Islamiyah Al-jawiyah, dan lain sebagainya. Sedangkan Pondok pesantren yang

terkenal di Jawa Barat antara lain pesantren yang didirikan Majalengka pada 1917

oleh Perserikatan Umat Islam, Pesantren yang cukup berpengaruh adalah Pondok

Pesantren Gunung Puyuh di Sukabumi. Ada juga Pondok Pesantren Islam

(PERSIS).20

1. Pondok Pesantren Tremas, Pacitan

Pondok Pesantren Tremas terletak di Desa Tremas, kecamatan Arjosari,

kabupaten Pacitan. Pondok Pesatren ini merupak pondok yang berusaha untuk

tetap eksis baik intern maupun ekstern dan mampu menjaga tradisi lama. Pondok

ini didirikan oleh K.H. Abdul Manan pada 1830 merupakan pondok pesantren

tertua di Jawa Timur. Letak pondok ini awalnya di Semanten, 2 km dari utara kota

Pacitan kemudian dipindahkan ke Tremas. Pondok Tremas didirikan berdasarkan

20

http://arihartono20.blogspot.co.id/2015/03/peranan-dan-perkembangan-pesantren-

pada.html diakses pada tanggal 24 april 2016, pukul 11.00 WIB.

http://arihartono20.blogspot.co.id/2015/03/peranan-dan-perkembangan-pesantren-pada.html

http://arihartono20.blogspot.co.id/2015/03/peranan-dan-perkembangan-pesantren-pada.html

57

pengalaman K.H. Abdul Manan yang telah menimba ilmu di pondok Tegalsari,

Ponorogo dibawah asuhaj K.H. Hasan Besari.21

Awal mula perintisannya dibangun sebuah masjid untuk pengajian dan

asrama yang terbuat dari bambu untuk tempat tinggal para santri yang berasal dari

daerah sekitar. Pendidikan yang diajarkan pada masa awal berupa pendidikan

kitab-kitab klasik seperti fiqh, tafsir dan lain sebagainya.

Sepeninggalan KH. Abdul Manan, kepemiminan pondok dilanjutkan oleh

putra pertama beliau yaitu K.H. Abdullah. Semasa kecilnya ia diberi pelajaran

agama langsung oleh ayahnya di pondok Tremas. Setelah dewasa, beliau diajak ke

Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan bermukim untuk menuntut ilmu

diasana. Setelah pulang dari Mekkah beliau membantu ayahnya mengajar di

pondok Tremas. Pada periode beliau lah banyak berdatangan santri-santri dari

daerah lain seperti Pacitan, Tegalsari, Purworejo, Kediri. Sehingga pada masa

beliau pondok Tremas mengalami kemajuan, dan dibangunlah sebuah asrama di

selatan jalan dan dikenal dengan nama “pondok wetan”. Dalam masalah

pendidikan, diabwah kepemimpinan K.H. Abdullah mengalami perkembangan,

para santri sudah banyak yang menghatam kitab-kitab, santri lama yang sudah

menguasai ktab-kitab ikut andil dalam mengajarkan santri baru di pondok

tersebut. Sama halnya dengan ayahanda tercinta, beliau membawa putra-putranya

ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan bermukim disana untuk menuntut

Ilmu. Putra pertama beliau Syikh Mahfudz sudah telebih dahulu bermukim di

21

http://www.alkhoirot.net//2011/09/pondok-pesantren-tremas-pacitan-jawa.html?m=1

diakses pada tanggal 30 Oktober 2016.

http://www.alkhoirot.net/2011/09/pondok-pesantren-tremas-pacitan-jawa.html?m=1

58

Mekkah sebelum adik-adiknya Dimyathi, Dahan dan Abd. Razzaq. Sayikh

Mahfudsz meninggal di Mekkah pada saat beliau menuntut ilmu disana, sehingga

sepeninggalan KH. Abdullah kepemimpinan pondok Tremas diambl alih oleh

K.H. Dimyathi.22

K.H. Dimyathi meruakan putra keempat dari Sembilan bersaudara, pada

perider beliau pondok Tremas merupakan masa keemasan yang pertama. Pada

peride beliau jumlah santri yang dating bukan hanya dari daerah sekitar bahkan

dari Malysia, Singapura, Thailand dan Filiphina. Karena ilmunya K.H.Dimyathi

lebih dikenal dengan sebutan “Mbah Guru”, sehingga pondok Tremas lebih

dikenal dengan “Perguruan Islam Pondok Tremas” yang mengandung pengertian

tempat berguru. Dengan datangnya para santri baru, pembangunan srama bru pun

dilakukan dan diberi nama sesuai denga daerah asal para santri,bangnan masjid

pun dipindahkan di tengah pekarangan. Bukan hanya dalam hal pembangunan,

K.H DImyathi juga melakukan perkembangan dalam bidang pendidikan,

dibangunlah madrasah sebagai tempat belajar. Pada awal permulaan pengajian

masih ditangai oleh Kyai namun semakin banyak santri yang sudah pandai,

pengajian dibantu oleh para santri yag dianggap sudah mahir dan menguasai

kitab-kitab untuk dijelaskan kepada santri lainnya. Kitab-kitab tersebut diajarkan

dengan sistem wetonan dan sorogan, dan pada 1928 mulai dirintis sitem madrasah

atau kalsikal.

22

Salis Umudiyah, Skripsi,”Relevansi Kurikulum Pondok Pesantren Dengan Kebutuhan

Masyarakat , Studi Analisis Pada Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur” (Salatiga:

IAIN Salatiga, 2015) h. 5

59

Pendidikan yang diajarkan di Pondok Pesantren ini mengedepankan dua

aspek yaitu aspek formal dan non-formal. Pendidikan formal yang berkembang di

pondok Tremas ini berupa Madrasah Diniyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah

Aliyah dan untuk pendidikan non-formal masih bersifat pendidikan kitab-kitab

klasik seperti wetonan dan bandongan. 23

2. Pondok Pesantren Syaikhona Mohammad Kholil, Bangkalan, Madura

Syaikhona Kholil merupakan seorang kyai yang lahir dari keturunan alim

ulama yang kharismatik, yakni Kyai Abdul Latief bin K.H Hamim bin K.HAbdul

Karim bin K.H Muharrom, isrtinya bernama Siti Khodijah. Syaichona Cholil

dilahrikan di Desa Lagundih (Desa Kramat), Kecamatan Ujung Piring, Kabupaten

Bangkalan pada 20 September 1834. Beliau meninggal pada 24 April 1925 dalam

usia 91 tahun. Syaikhona Kholil memiliki 5 (lima) jalur silsilah yang tersambung

hingga ke Rasulullah SAW, yaitu Jalur Sunan Kudus (Sayyid Ja’far Shodiq), Jalur

Sunan Ampel (Raden Rahmad), Jalur Sunan Giri (Sayyid Muhammad Ainul

Yaqin), Jalur Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah), dan Jalur Basya’iban.24

Syaikhona Kholil mengenyam dua masa pendidikan, yakni pendidikan di

pesantren dan pendidikan di Tanah Suci Makkah.Awalnya Syaikhona Kholil

memperdalam ilmu agama di beberapa pesantren Bangkalan, diantaranya adalah

Guru Dawuh dan Guru Agung. Kemudian melanjutkan di beberapa pondok

pesantren di Jawa, seperti Pondok Pesantren Bungah, Gersik asuhan Kiai Sholeh,

23

Salis, h 7. 24

M. Ali Haidar, “Tarekat Qodariyah Wa Naqsabandiyah Syaikhona Muhammad Kholil

Bangkalan Tahun 1834-1925 “, Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah. Vol 1, No 2, Mei 2013, h.

91.

60

Pondok Pesantren Langitan, Tuban asuhan KH Muhammad Noer, Pondok

Pesantren Cangaan, Bangil Jatim asuhan KH Asyik, Pondok Pesantren

Darussalam, Kebon Candi Pasuruan asuhan Kiai Arif, Pondok Pesantren Sidogiri,

Kraton, Pasuruan asuhan Kiai Noer Hasan, Pondok Pesantren Winongan asuhan

Kiai Abu Dzarrin, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah ,Stail, Banyuwangi

asuhan Kiai Abdul Bashar). Syaikhona Kholil merupakan seorang yang selalu

haus akan ilmu, sehingga menginginkan untuk memperdalam ilmu agamanya di

Makkah. Setelah mendapat restu dari guru-gurunya, Syaikhona Kholil mulai

melakukan pengembaraan ilmu ke Makkah pada tahun 1859.25

Sepulangnya dari menemba ilmu di Mekkah Kyai Kholil dikenal sebagai

pakar segala macam disiplin ilmu, kemdian beliau mendirikan podok di

Jengkibuan, Bangkalan. Pondok Pesantren Syaikhona Mohammad Kholil

didirikan pada tahun 1894, Pada awalnya metode pengajian yang diterapkan

masih sangat sederhana dan tradisional (salafiyah). Metode sorongan dan sistem

mudzakarah sebagaimana diterapkan pada pesantren salaf pada umumnya.

Kealimannya menyebar hingga ke pelosok Madura, santri-santri mulai

berdatangan untuk mengaji di Pesantren ini. Pondok Pesantren Sayikhonan

Mohammad Kholil pun semakin ramai, tidak hanya disekitar Bangkalan tapi

sudah menyebar ke Madura, santri pertama adri luar Madura adalah Hasyim

25

M. Ali Haidar, h. 92

61

As’ari dari Jombang yang kelak muncul sebagai ulama besar, bahkan berhasil

mendirikan oragnisasi Islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama.26

Jenis dan jenjang Pendidikan Pondok Pesantren Syaikhona Mohammad

Kholil Bangkalan. Pendidikan non formal: 1). Ma’hadiyah : Bansus Al-Qur’an,

Tahfidz Al-Qur'an, Tahfidz Al-Fiyah, Tahfidz Al-Zubat, Pengajian kitab kuning,

Majelis musyawarah ma’hadiyah. 2). Madrosiyah: Madrasah Diniyah Ibtida’iyah,

Madrasah Diniyah Tsanawiyah, Madrasah Diniyah Aliyah

3. Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang

Pondok Pesantren yang cukup terkenal di Jawa Timur adalah Tebuireng,

didirikn oleh K.H. Hasyim Asy’ari pada tahun 1899. Awal mula berdirinya hanya

diajarkan agama dan bahasa Arab, Tebuireng merupakan nama dari sebuah dusun

kecil yang masuk wilayah Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa

Timur. Menurut cerita masyarakat setempat Tebuireng berasal dari kata “kebo

ireng” atau kerbau hitam. Versi lain mengatakan bahwa tebuireng diambil dari

nama punggawa kerajaan Majapahit yang masuk Islam dan bermukim disekitar

dusun tersebut.27

Sistem pendidikan pondok Pesantren Tebuireng mengalami perubahan

seiring dengan bertabanyak jumlah santri yang masuk. System pengajaran awal

yang digunakan adalah metode sorogan, weton, bandongan dan halaqah. Semua

bentuk pelajaran tersebut dibedakan dalam jenjang kelas. Kenaikan tingkat

26

SIti Fatimah, skripsi Peran KH Muhamad Cholil dalam Mengambangkan Islam di

Bangkalan Madura, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. h. 4-5. 27

Maswadi, h. 303 lihat juga www.tebuireng.org diakses pada tanggal 24 Oktiber 2016

pkl. 9.05 WIB

http://www.tebuireng.org/

62

penddikan dinyatakan dengan bergantinya kitab yang khatam dikaji oleh para

santri. Materi pelajarannya pun berkisar tentang pengetahuan agama Islam, ilmu

syariat dan bahsa Arab. Perubahan system pendidikan pertama kali diadakan pada

tahun 1919 oleh KH Hasyim Asy’ari dengan penerapan system madrasah

(klasikal) dengan mendirikan Madrsah Salafiyah, system pengaaran disajikan

dengan cara berjenjang yakni Shifir Awal dan Shifir Tsani. Tahun 1929 dilakukan

pembaharuan kembali dengan memasukan pelajaran umum ke dalam struktur

kurikulum pengajaran seperti berhitung, bahasa melayu, Ilmu bumi dan menulis

huruf latin.28

Banyak respon dari kalangan wali santri karena pada saat itu

pelajaran umum dianggap sebagai kemunkaran, budaya Belanda da semacamnya

hingga banyak wali santri yang memindahkan anaknya, namun kurikulum ini

terus berjalan, karena melihat ilu pengetahuan umum sangat diperlukan bagi para

lulusan pesantren.29

c. Kalimantan

Terdapat madrasah-madrasah yang mengajarkan agama serta pelajaran

umum di Kalimantan, dianatara Madrasah tersebut Madrasah yang paling tertua

terletak di Kalimantan Barat adalah Madrasatun Najah Wal Fatah didirikan pada

tahun 1918 di Sei Bakau Besae Mempawah. Madrasah al-Sutaniah yang didirikan

28

Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan,( Jakarta:

Paramadina, 1997), cet I, h. xv. 29

http://megapolitian.kompas.com/read/2010/03/19/03301099/Kultur.Pesantren..kekuatan

.NU diakses pada tanggal 24 Oktober 2016 pkl. 9.30 WIB.

http://megapolitian.kompas.com/read/2010/03/19/03301099/Kultur.Pesantren..kekuatan.NU


63

di Samba Kalimantan Barat pada tahun 1922.30

Dan Madrasah Normal Islam

Amuntai yang dikenal dengan Arabische School didirikan pada tahun 1922.31

Madrasah Normal Islam Amuntai atau lebih dikenal dengan Arabische

School ini didirikan pada tanggal 13 Oktober 1922, berawal dari rumah sederhana

yang terletak di d Desa Pekapuran Amuntai, Pesantren ini didirikan oleh

Abdurrasyid seorang alumni Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir yang

menamatkan sekolahnya pada tahun 1912-1922.32

Ketika kawan-kawannya

bersekolah di Indlandsch School, beliau mempelajari Al-Quran dari seorang guru

di kampungnya, beliau pun hatam Al-Quran pada usia 7 tahun.

Abdurrasyid membuka penyelenggaraan pendidikan di rumah sendiri dan

beliau pun bertindak sebagai pengajar tunggal dengan menggunakan sistem

halaqah, wetonan dan sorogan. Lambat laun santrinya pun bertambah sehingga

tidak dapat di tamping dalam rumah, untuk itu tempatnya dipindahkan di sebuah

surau yang letaknya berhadapan dengan rumah beliau yang terletak ditepi sungai

Tabalong. Dengan perpindahan tersebut dibarengi pula dengan sistem atau metode

yang diajarkan pada kurikulum yang awalnya bersifat halaqah berubah menjadi

system klasikal, dimana dilengkapi meja, kursi dan papan tulis. Sistem pengajaran

yang diajarkan oleh Abdurrasyid mendapatkan sambutan dari masyakat.33

30

Rukati, h. 47. 31

Maswadi, h. 304. 32

Beliau anak dari seorang petani sederhana yang taat beragama. Ayahnya bernama Haji

Ramli, ibunya bernama Khadijah.

33 http://www.ponpes-rakha.com/2014/12/sejarah-rakha.html?m=1 Selayang Pandang

Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2016 pkl

12.14 WIB

http://www.ponpes-rakha.com/2014/12/sejarah-rakha.html?m=1

64

d. Sulawesi

Banyak Pesantren yang didirikan dan berkembang dengan sangat pesat

seiring dengan berkembangnya ajaran Islam di Sulawesi. Perkembangan ini mulai

marak semenjak adanya alim ulama Bugis yang datang dari Mekah yang

bermukim disana selama beberapa tahun. Syekh As’ad dari Sengkang salah satu

orang yang berjasa dalam perkembangan pondok pesantren. beliau mendirikan

madrsah, yaitu Madrsah Wajo Tarbiyah Islamiyah pada tahun1931. Kemudian

madrasah ini berubah nama menjadi Madrsah As’adiyah, meskipun Madrasah ini

sudah memulai aktivitas pengajiannya pada tahun 192834

. Madrasah tersebut

dibagi menjadi beberapa tingkatan antara lain tingkata Awaliyah; tingkat

Ibtidaiyah; tingkat Tsanawiyah; dan tingkat Aliyah. System dan rencana

pengajaran di Sulawesi hampir sama dengan system pengajaran di Sumatera dan

Jawa, yaitu sama-sama bersumber dari Mekah. Berangsur angsur didirikan

madrasah-madrasah yang memakai bangku, meja dan papan tulis.35

Semua perkembangan yang merepresentasikan proses formasi awal dari

bentuk sekolah Islam baru, yang lebih populer disebut sebagai madrasah, di

Hindia Belanda. Dalam banyak kasus, perintis awal dari madrasah ini memulai

aktivitas-aktivitasnya di sekolah tradisional, hingga mereka mampu secara

berangsur-angsur melakukan pembaharuan terhadap sekolah itu, atau malah

mendirikan sebuah sekolah baru yang berdiri sendiri. Dengan mengadopsi

metode-metode, kurikulum dan metode pendidikan Barat, kemunculan madrasah

34

http://asadiyahpusat.org/2013/09/tentang-pesantren-asadiyah/ diakses pada tanggal 25

Oktober 2016 pkl 13.36 WIB. 35

Rukati h. 50-51.

http://asadiyahpusat.org/2013/09/tentang-pesantren-asadiyah/

65

ini memperlihatkan adanya sebuah usaha baru dari ummat Islam untuk

menghadapi tantangan-tantangan yang dimunculkan oleh sistem sekolah gaya

Barat. Meskipun proses masuk ke sekolah-sekolah pemerintah telah menjadi lebih

mudah setelah diterapkannya Politik Etis, namun jumlah sekolah-sekolah itu tak

mencukupi untuk bisa mengakomodasi jumlah pelajar pribumi yang ingin belajar

di sana. Pada saat yang sama, banyak kaum Muslim yang tetap enggan untuk

masuk sekolah-sekolah pemerintah. Maka, madrasah merupakan sebuah

pendidikan alternatif bagi mereka yang tak bisa atau tak ingin masuk sekolah

pemerintah Belanda.36

Dengan demikian, madrasah berada pada posisi di antara sekolah agama

yang tradisional dengan sekolah modern yang sekuler. Berdirinya organisasi Islam

yang modern telah melahirkan jaringan madrasah yang mengajarkan pelajaran-

pelajaran umum seperti aritmatika, sejarah, sastra, geografi dan sebagainya dan

penerapan metode organisasi yang modern seperti jam pelajaran yang reguler,

ujian, pemberian nilai, ijasah dan juga memperkerjakan para guru ‘orang biasa’

(bukan ulama), dan bahkan memberikan pendidikan kepada para siswa

perempuan. Dengan begitu, madrasah dijalankan selaras dengan kemajuan untuk

Hindia Belanda, namun pada saat yang bersamaan masih berakar pada cara

pandang Islam.37

Begitu pula dengan pesantren, lembaga pendidikan tradisonal pesantren

memberikan respon terhadap perubahan di sekelilingnya, dengan memasukan

kurikulum modern. Pesantren tidak tergesa-gesa namun pasti dalam

36

Latif, h. 144. 37

Yudi Latif, h. 145.

66

mentransformasikan kelembagaan pesantren menjadi lembaga pendidikan modern

Islam namun masih mempertahankan kebijakan hati-hati dalam hal mereka mau

menerima pembaharuan atau modernisasi pendidikan Islam hanya dalam skala

yang terbatas, sebatas mampu menjamin pesantren masih tetap eksis.38

B. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam

Meskipun sudah banyak lembaga pendidikan yang sudah didirikan oleh

pemerintah Belanda dari sebelum datangnya Snouck, namun pendidikan yang di

maksud belum lah sampai pada cita-cita Belanda. Banyak pribumi yang sudah

menikmati jenjang pendidikan di sekolah sekolah Barat namun hanya sebatas

mengenal baca dan tulis. Seperti tujuan awal didirikan sekolah di Hindia Belanda

hanyalah sebatas agar masyarakat pribumi dapat membaca dan menulis dalam

artian dapat memahami hukum yang ada di Hindia Belanda yang dibuat oleh

pemerintah kolonial Belanda.

Banyak memang yang sudah dapat membaca dan menulis, namun dirasa

kurang oleh Snouck karena masyarakat pribumi yang mayoritas Islam masih

berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam, Islam bukan saja dianggap sebagai

agama melainkan politik.39

Pentingnya arti politik Islam bagi masyarakat Hindia

Belanda berakar pada suatu kenyataan yang menyebutkan bahwa didalam Islam

batas antara agama dan politik sangatlah tipis, Islam sebagai way of life dan

agama.

38

Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta:

Paramadina, 1997) h. xvi 39

Harry J Benda, Bulan Sabit dan Matahari terbit, Islam Indonesia Pada masa

Pendudukan Jepang,. Daneil Dhakidae (terj) (Jakata: PT Pustaka Jaya, 1980), h.32.

67

Yudi Latif dalam bukunya Intelegensia Muslim dan kuasa mengemukakan

bahwa politik asosiasi beranjak dari kewaspadaan dan ketakutan pemerintah

Kolonial terhadap agama Islam. Snouck melihat kepemimpinan di Hindia Belanda

ke depan tidak bisa dipercayakan kepada kaum Muslim yang taat dan para tetua

adat. Alasannya kaum muslim tidak bisa mengembangkan ikatan yang lestari

antara Hindia Belanda dengan Belanda. Sementara itu para tetua adat yang kerap

bersinggungan dengan kaum Muslim dinilai terlalu konservatif.40

Islam dipandang

bukan saja sebagai ancaman dari kebijakan Keamanan dan Ketertiban (Rust en

Orde), melainakn juga terhadap masa depan keberlanjutan pendudukan dan

penjajahan di tanah Hindia.

Ricklefs dalam Latif menyatakan bahwa Snouck Hurgronje dan direktur

pendidikan politik Etis yang pertama (1900-1905), yaitu J.H.Abendanon,

berambisi untuk mentransformasikan priyayi tradisional menjadi sebuah elit baru

yang terdidik secara Barat. Dalam pandangan keduanya, memberikan pendidikan

Barat kepada kelas penguasa pribumi merupakan sesuatu yang sangat penting

untuk melatih elit pribumi yang setia dan kooperatif, yang para anggotanya

memiliki kesanggupan untuk menangani pekerjaan pemerintahan Belanda. Lebih

dari itu, pilihan ini juga bisa memangkas biaya-biaya administratif, menghambat

‘fanatisme’ Islam, dan pada akhirnya menciptakan contoh yang bisa memberi

inspirasi bagi kalangan-kalangan terbawah dari masyarakat Hindia.41

40


20,(Bandung: Mizan Pustaka, 2005). h.82. 41


20,(Bandung: Mizan Pustaka, 2005). h. 102.

68

Dalam rangkaian ceramah yang disampaikan Snouck Hurgronje pada

Akademi Studi Administratif Hindia Belanda (The Dutch East Indian Academy of

Admininstrative Studies) di Leiden pada 1911, Snouck mempromosikan kebijakan

Etis “Asosiasi”. Berharap dari muslim yang telah teremansipasikan akan lahir di

Hindia Belanda.42

Mengutip kata kata Snouck dalam Jajat Burhanudin

”…… Lahirnya sebuah Negara Belanda, yang terdiri dari dua negarayang secara

geografis berjauhan tetapi secara spiritual satu kesatuan, salah satunya di Eropa

barat laut dan yang lainnya di Asia Tenggara….”43

Politik yang dianjurkan Snouck tersebut adalah merupakan bagian dari

pandangannya mengenai masa depan Hindia Belanda. Dia ingin menciptakan

masa depan Hindia Belanda yang modern dan maju. Karena itulah dia juga

menginginkan adanya proses ke arah “Indonesianisasi”. Melalui gagasannya ini,

penguasa Belanda di Hindia Belanda didorong untuk memiliki rasa tanggung

jawab moral dalam mengangkat harkat penduduk tanah jajahannya, baik melalui

pendidikan Barat maupun melalui penyebarluasan kebudayaan Barat.44

Dalam penglihatannya Snouck menganggap bahwa kalangan pribumi yang

berkebudayaan tinggi relative jauh dari pengaruh ajaran Islam, mereka lebih

dipengaruhi oleh kebudayaan barat yang membuat mudahnya masyarakat ini

untuk dipertemukan dengan pemerintah Eropa, Snouck pun merasa optimis

lambat laun rakyat umum akan mengikuti jejak pemimpin tradisional mereka.

42

Jajat Burhanudin, Ulama dan Kekuasaan. h. 227 43

Burhanudin, h. 227 44

Effendi, ”Politik Kolonial Belanda Terhadap Islam Di Indonesia Dalam Perspektif

Sejarah (Studi Pemikiran Snouck Hurgronye) ”. Jurnal TAPIs Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012, h.

101

69

Pandidikan kolonial sangatlah berbeda dengan pendidikan Islam

tradisional. Metode yang diterapkan jauh lebih maju dari sistem pendidikan

tradisional. Tujuan didirikannya sekolah bagi pribumi adalah untuk

mempersiapkan pegawai-pegawai yang bekerja untuk Belanda. Karenanya

pemerintah tidak mengakui lulusan pendidikan tradisional. Seperti yang sudah

disebutkan dalam surat edaran Gubernur J Van den Capellen bahwasanya

dianggap penting untuk secepat mungkin mengadakan peraturan pemerintah yang

menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi

agar dapat memahami dan mematuhi undang-undang dan hukum negara. Surat

edaran tersebut sangatlah memojokan umat Islam, mereka yang belajar di lembaga

pendidikan Islam dianggap buta huruf karena tidak dapat membaca huruf latin

yang menimbulkan kecurigaan, pemerintah menaruh anggapan negatif bahwa

mereka cenderung dianggap sebagai pembakang karena tak mampu memahami

undang-undang dan hukum negara.45

Sikap Kolonial Belanda dapat dilihat dari kebijakan yang sangat

diskriminatif secara sosial, ras, anggaran terhadap pendidikan Islam. seperti yang

sudah dijelaskan pada bab sebelumnya diskriminasi sosial dapat dilihat dari

perbedaan didirikannya sekolah yang membedakan antara sekolah untuk rakyat

biasa dan kaum bangsawan, Belanda mendirikan sekolah kelas satu (de Schoolen

de Eeerste Klasse) untuk anak tokoh terkemuka dan orang-orang bumiputra,

sedangkan sekolah dasar kelas dua (de Schoolen de Tweede Klasse) 46

didirikan

45

Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam. (Jakarta: Logos, 1999), h.153. 46

Abuddin Nata, Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,

2011), h 280.

70

untuk rakyat pribumi kalangan biasa, yang mana Islam di katagorikan sebagai

rakyat pribumi.

Diskriminasi ras terlihat pada klasifikasi sekolah. Pemerintah membuka

sekolah sekolah pada tingkatan dasar berdasarkan ras keturunan seperti

Europeeche Lagere School (ELS) dikhususkan untuk anak-anak Eropa, Hollandsh

Chinese School dikhususkan untuk anak-anak China dan keturunan Asia Timur,

Hollandsh School lebih dikenal dengan sebutan sekolah bumiputra dikhususkan

untuk anak pribumi kalangan ningrat, dan terakhir Inlandsch School yang

disediakan untuk anak pribumi pada umumnya.

Diskriminasi anggaran pada pemberian anggaran yang lebih besar kepada

sekolah untuk anak Eropa dibandingkan dengan sekolah bumiputra yang notaben

nya sekolah bumiputra memiliki siswa lebih banyak. Sekolah Eropa mendapatkan

anggaran dua kali lebih banyak dibandingkan sekolah bumiputra pada 1909-1915

dimana tiap tahunnya sekolah bumiputra banyak mengalami peningkatan jumlah

siswa. Pemerintah menolak untuk memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah

Islam karena Gubernur Jenderal tidak ingin menghabiskan keuangan Negara

untuk mengembangkan sebuah sistem pendidikan yang mungkin pada akhirnya

akan menentang pemerintah Belanda.47

Keadaan ini memperlihatkan sebuah

perbandingan yang amat tidak seimbang dan terus berlanjut. Pemerintah Kolonial

memelihara dan membiarkan strata dan kesenjangan terus berlangsung.48

47

Yudi latif, h. 115. 48

Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Bandung: Angkasa, 2003), cet II,

h.145.

71

Diskriminasi dalam hak kepemelukan agama terlihat pada kebijakan

Belanda yang mengonsentrasikan wilayah yang mayoritas penduduk beragama

Kristen, seperti Batak, Manado, dan Kalimantan. Pesantren yang merupakan basis

dari pendidikan muslim tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari pemerintah

Belanda, diperparah dengan memusuhi umat Islam. Padahal merujuk pada

kebijakan yang dibuat oleh Snouck, bahwa dalam hal agama pemerintah haruslah

bersifat netral,49

namun dalam praktiknya tidak sesuai, pemerintah lebih berpihak

pada agama kristen. Politik yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda terhadap

masyarakat Hindia Belanda yang mayoritas beragama Islam sebenarnya

didasarkan oleh rasa ketakutan, rasa panggilan agamanya yaitu Kristen dan rasa

kolonialismenya sehingga mereka tetapkan ketentuan atau peraturan yang

menyangkut pendidikan agama Islam untuk menahan laju Islam.

Pendidikan Barat di formulasikan sebagai faktor yang akan

menghancurkan kekuatan Islam di Hindia Belanda yang di yakini Snouck bahwa

Islam tidak akan mampu melawan pendidikan bercorak barat, Islam dianggap

sebagai agama kaku dan penghalang kemajuan sehingga harus diimbangi dengan

meningkatkan taraf kemajuan pribumi.50

Pada 1890, K.F Holle menyarankan agar pendidikan agama Islam

diawasi, karena banyak pemberontakan yang terjadi melawan kekuasaan Belanda

dimotori oleh para ulama dan Haji.51

Untuk penyeragaman Holle menyarankan

49

Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, (Jakarta: LP3ES,198), cet I, h.12. 50

Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda,h. 49. 51

Jajat Burhanudin, “The Dutch Colonial Policy On Islam, Reading The Intellectual

Journey Of Snouck Hurgronje”, Al-Jamiah,Vol 52, No 1, 2014 M/1435 h.26

72

agar para Bupati melaporkan para guru di daerah masing-masing. Snouck

menyarankan pada 1904 untuk mengawasi tindak tanduk para pengajar, para

pengajar harus mendapatkan izin khusus dari Bupati, dan pengawasan oleh Bupati

yang dilakaukan oleh panitia kecil.

Tahun 1905 keluar peraturan Ordonansi Guru pertama, yang mana

peraturan tersebut berisikan bahwasanya seorang guru agama Islam baru

dibenarkan mengajar bila memperoleh izin dari Bupati. Izin tersebut baru

diberikan bila guru agama tersebut jelas-jelas bisa dinilai sebagai orang baik, dan

pelajaran yang diberikannya tidak bertentangan dengan keamanan dan ketertiban

umum. Guru agama Islam tersebut harus mengisi daftar murid, disamping harus

menjelaskan mata pelajaran yang harus diajarkan. Bupati atau instasi yang

berwenang boleh memeriksa daftar itu sewaktu-waktu. Guru agama Islam bisa

dihukum kurung maksimum delapan hari atau denda maksimum dua puluh lima

rupiah, bila mengajar tanpa izin atau lalai mengisi/mengirimkan daftar tersebut,

atau enggan memperlihatkan daftar itu kepada yang berwenang, berkeberatan

memberi keterangan atau enggan diperiksa oleh yang berwenang. Izin itu pun bisa

dicabut bila ternyata berkali-kali guru agama tersebut melanggar peraturan, atau

dinilai berkelakuan kurang baik.52

Ordonansi guru 1905 dinilai kurang efisien, sehingga pada 1925

dikeluarkan ordonansi guru baru yaitu bahwa setiap guru agama harus mampu

memperlihatkan bukti tanda terima pemberitahuanya, ia harus mengisi daftar

52

Saatsblad 1905 no 550. Ordinansi guru ini berlaku sejak 2 November 1905, berlaku

untuk wilayah Jawa dan Madura.

73

murid dan daftar pelajaran yang sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh pejabat

setempat, boleh memberikan pelajaran mengaji terkecuali telah mendapat

semacam rekomendasi atau persetujuan pemerintah Belanda.53

Kedua ordonansi

guru ini merupakan alat pengontrol pemerintah Kolonial untuk mengawasi para

pengajar agama Islam di Hindia Belanda.

Bagi suatu sekolah yang memiliki organisasi teratur, tuntutan ordonansi ini

memang tidak menjadi masalah. Tapi bagi guru-guru agama pada umumnya yang

tidak memiliki administrasi yang memadai dalam mengelola pengajiannya,

peraturan ini terasa memberatkan. Selain itu, banyak di antara guru agama waktu

itu yang tidak bisa membaca huruf Latin, sedangkan yang bisa pun sangat jarang

yang mempunyai mesin tulis untuk mengisi sekian lembar daftar laporan.54

Seperti

halnya Ordonansi Guru sebelumnya, ordonansi baru ini pun dalam praktiknya

dipergunakan untuk menghambat agama Islam, meskipun bukan itu tujuan yang

tercantum dalam ketentuan ordonansi tersebut.55

C. Dampak atas Politik Asosiasi Pendidikan

Awal abad ke 20 atas usul Snouck, pemerintah Belanda membuka sekolah

bersistem pendidikan barat guna menyaingi pesantren. Tujuannya tak lain adalah

untuk memperluas pengaruh pemerintahan Belanda dengan anggapan bahwa masa

depan penjajahan Belanda bergantung pada penyatuan wilayah dengan

kebudayaan Belanda. Sekolah yang dikhususkan untuk anak priayi dan kalangan

53

Staatsblad 1925 no 219. Sejak 1 Januari 1927 tidak hanya berlaku di Jawa Madura,

tetapi berlaku pula untuk Aceh, Sumatera Timur, Riau, Palembang, Tapanuli, Manado, dan

Lombok. Pada tahun 1930-an berlaku pula untuk Bengkulu. 54

Deliar Noer,. h 194. 55

Suminto, h. 55

74

ningrat ini memiliki tujuan untuk menarik para anak-anak priayi ke dalam

lingkaran kolonial, menjadikan masyarakat pribumi yang terbaratkan

(westernisasi).

Takashi Sirashi menjelaskan bahwa pendidikan gaya barat memberikan

mobilitas, mobilitas yang dimaksud adalah mobilitas dalam tatanan social.

Pengalaman yang diperoleh dari pendidikan barat membuat para kaum terpelajar

menyebut dirinya kaum muda, kaum muda ini merasa dirinya lebih modern dan

maju ketimbang orang tua mereka. Kaum terpelajar yang masuk sekolah dasar dan

menengah Belanda, lebih maju dan modern dibandingkan para pelajar yang

bersekolah di sekolah bumiputra. Kunci utama masuk ke sekolah Belanda adalah

kemampuan bahasa Belanda. karena lewat bahasa secara otomatis

memperkenalkan budaya Belanda dengan sendirinya. Belanda memberi contoh

tentang modernitas dan membuka dunia dan zaman baru bagi kehidupan elit

intelektual di kalangan pribumi.

Bagi kaum muda, kaum elite intelektual yang telah berpendidikan barat

ditandai dengan cara komunikasi mereka sehari-haari menggunakan bahasa

Belanda sebagai bahasa pergaulan dalam keseharian. Cara berpakaian mereka,

dengan menggunakan jas, dasi, kebiasan pergi ke restaurant untuk meminum

limun, pergi ke bioskop, dan lebih suka mendengarkan music daripada gamelan. 56

Hal yang demikian membuktikan bahwa banyak kaum elit intelektual sudah

terasosiasi dengan kebudayaan barat.

56

Takashi Siraishi, h. 39-40.

75

Dalam kebijakan ini Snouck mengharapkan kalangan bangsawan dapat

menjadi partner dalam kehidupan sosial budaya pemerintah kolonial, di samping

menjadi pewaris pola asosiasinya. Harapan Snouck tercapai karena tidak sedikit

dari kalangan pribumi dari strata bangsawan yang menjadi kaki tangan pemerintah

kolonial.57

Sebagaimana yang telah dijelasakan, tujuan pendidikan dalam politik

asosiasi pendidikan yang diberikan pemerintah kolonial setidaknya mencakup dua

hal: pertama, membentuk masyarakat pribumi yang berjiwa Barat, kedua,

membendung atau menyaingi pengaruh agama Islam yang ketika itu merupakan

ruh perlawanan bagi penjajah. Hal ini dapat dilihat dari pelajar pribumi yang

masuk ke sekolah Barat berasal dari keluarga priyai Muslim yang taat, seperti

yang ditulisakn oleh Yudi latif:

“…..Sejumlah pelopor dari gerakan proto-nasionalisme, seperti

Tjipto Mangunkusumo, Sutomo, Tirto Adhi Surjo, dan produk-produk

awal dari kebijakan ‘asosiasi’ seperti Djajadiningrat bersaudara (Ahmad,

Hasan dan Husein), serta figur-figur berpengaruh dari Sarekat Islam (SI),

seperti Umar Said Tjokroaminoto, merupakan anak-anak dari priyayi

Muslim yang taat…..”58

Pendidikan modern barat yang dijalankan dalam kebijakan politk asosisasi

memang dapat menjauhkan seorang muslim dari lingkaran agama. Efek

pendidikan modern barat yang intens juga bisa dikatakan membuat komiten

seorang muslim menjadi pudar. Hal ini pernah terjadi pada seorang Agus Salim.

Ia mengakui meski mendapat pendidikan agama sejak kanak-kanak, namun

57

Aqib Suminto, h.42. 58


20,(Bandung: Mizan Pustaka, 2005). h. 108.

76

sekolah di lembaga pendidikan Belanda menjauhkannya dari ajaran Islam.

Namun pertemuannya dengan Akhmad Khatib, ulama Hindia Belanda di

Haramain, dan Tjokroaminoto dapat mengembalikan komitmen keIslamannya.59

Tak menutup kemungkinan pula bahwa, Di Hindia Belanda selama

periode kolonial, karena pihak Belanda berusaha untuk menjauhkan kelas priyayi

yang berkuasa dari pengaruh Islam, maka pendidikan Belanda yang lebih

mengutamakan kelas priyayi tersebut telah mentransformasikan elit Hindia

menjadi elit yang sekuler. Sebagai konsekuensinya, hanya sedikit elit yang

terdidik secara Barat di Hindia Belanda yang mendukung “modernisme Islam”.60

Menurut Alwi Sihab, didaerah Jawa khususnya memiliki elit kembar yaitu

elit dari kaum priayi, kaum muslim yang dangkal tingkat komitmen

keIslamannya, dan elit dari kalangan santri, kaum muslim yang sangat taat.

Hubungan antara kedua kelompok Muslim tersebut meliputi baik pertentangan

dan juga kerjasama yang saling menguntungkan.61

Kedua kelompok ini memiliki

jalan masing-masing dalam hal melawan kebjakan pemerintah Belanda di tanah

Hindia Belanda.

Ramalan Snouck tentang Islam tidak akan mampu melawan pendidikan

bercorak barat dan juga menganggap Islam sebagai agama kaku dan penghalang

kemajuan agaknya belum memperhitungkan kemampuan Islam untuk

mempertahankan diri di Negara ini, juga belum memperhitunkan factor

kesanggupan Islam menyerap factor kekuatan dari luar untu meningatkan diri.

59

Yudi Latif, Intelegensia dan Kuasa. h. 111. 60

Yudi Latif, h. 124-125. 61

Alwi Sihab, membendung Arus, h. 135

77

Melihat kondisi pendidikan Islam62

pada waktu itu nampaknya membuat Snouck

optimis sehingga ia memperkirakan Islam tidak akan mapu menghadapi

superioritas Barat, tidak akan mampu untuk melawa pendidikan Kristen yang jauh

leih maju daripada pendidikan Islam itu sendiri dalam segala bidang, dan tidak

akan bisa dalam melawan sifat diskriminatif dari pemerintah Kolonial Belanda.

Namun ternyata dugaan itu salah, kondisi agama Islam berkembang menjadi

berbeda dengan perhitungan dan ramalan yang dibuat oleh Snouck.63

62

Pendidikan Islam yang dikemas dalam dunia Pesantren sebagai lebaga pendidikan

Islam pada sekitar tahun 1850 dinilai hanya merupakan tempat lahirnya kepercayaan bodoh dan

asusila, Snouck Hurgronje pernah menyatakan bahwa dilihat dari sudut pandang pendidikan,

pesantren tidak memiliki makna yang berarti. Dikatakan bahwa para santri membuang waktu

dengan menelusuri ilmu moral, dan kadang kadang mengarah ke inttoreansi, baru duabelas tahun

kemudian pesantren diakui mampu mendidik murid ke engertian yang lebih jelas. 63

Aqib Suminto, h.50

78

BAB IV

RESPON UMAT ISLAM TERHADAP DAMPAK POLITIK ASOSIASI

PENDIDIKAN

A. Keresahan dan Perlawanan Umat Islam Terhadap Asosiasi

Pendidikan

Sekolah tidak hanya dilihat sebagai alat menuju arah pembaharuan

masyarakat, meningkatkan kecerdasan dan alat bagi terbukanya mobilitas social

namun merupakan penjelmaan dari kebijakan Kolonial atas dasar etis yang

bersifat rasional. Sekolah yang didirikan dan diperkenalkan kepada masyarakat

pribumi oleh pemerintah Hindia Belanda serba terbatas. Hingga muncul

pemberontakan dan keresahan di kalangan masyarakat pribumi pada pemerintah,

namun pemberontakan tersebut bukanlah bersifat fisik.

Sebelumnya dijelaskan bahwa ada dua elit kembar dari kalangan priayi

dan santri. Keresahan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan

dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Dengan adanya diskriminasi sekolah

yang didirikan pemerintah dari mulai diskriminasi sosial, diskriminasi rasial,

diskriminasi kepemelukan agama sampai pada diskriminasi anggaran membuat

banyak keresahan di kalangan masyarakat. Sudah banyak golongan terpelajar dari

kalangan priayi yang notabennya bukan berasal dari kelas bangsawan yang

sesungguhnya, sebutlah sebagai priayi rendah yang diangkat sebagai priayi karena

pendidikan Belanda yang sudah ia dapatkan.

79

Meskipun awalnya pendidikan hanya untuk golongan priayi tinggi, namun

seiring berjalannya waktu banyak lembaga lembaga yang dibuka oleh pemerintah

Hindia Belanda sehingga banyak diterima pelajar dari kalangan priayi rendah.

Keresahan pun dirasakan oleh kalangan priayi rendah. Para pelajar ini sesudah

tamat dari sekolah banyak yang menentang pembatasan dalam pendidikan yang

diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. mereka ingin menghapus batasan

batasan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, seperti pembatasan masuk

HIS yang pada mulanya ditanyakan terlebih dahulu latar belakang keluarga,

pekerjaan ayahnya, dan dilihat berdasarkan status sosial.1

Pengaruh pemikiran Barat telah membuat orang pribumi mencari identitas

sosial. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya golongan priyayi Jawa yang

kehilangan keyakinan terhadap mobilitas status yang diperoleh berdasarkan

keturunan. Mereka memasuki dunia intelektual yang agak terbebas dari tradisi

kultural yang penuh dengan sikap hormat berlebihan. Dari mereka inilah lahir

golongan yang berusaha mencari alternatif lain dari corak sosial dan sistem status

masyarakat. Setelah memperoleh pendidikan Barat elit modern ini memiliki

pemikiran faktor mobilitas sosial tidak lagi dipandang berdasarkan garis

keturunan. Mereka beranggapan status sosial yang meningkat karena prestasi

dibidang pendidikan, ekonomi dan lainnya lebih berhasil dan terpandang. Hal Ini

disebabkan status sosial yang diperoleh murni hasil kerja keras diri sendiri lebih

1 Robert Van Niel, h. 252.

80

baik ketimbang hanya memperoleh peningkatan status sosial dari garis keturunan

bangsawan yang merupakan pemberian keluarga.2

Hal ini menandakan keresahan yang terjadi di kalangan masyarakat bahwa

pendidikan seharusnya bisa dirasakan oleh semua kalangan bukan hanya sekedar

pada golongan tertentu saja, khususnya golongan bangsawan tinggi yang memiliki

kedudukan. Pendidikan seharusnya bisa dirasakan bagi mereka yang ingin dan

mampu dalam mengenyam pendidikan. Karena hal ini banyak masyarakat yang

tidak dapat menyekolahkan anaknya di sekolah pemerintah memillih untuk

menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan Islam tradisional baik pesantren

maupun madrasah.

Menjelang akhir abad ke 19 para ulama Hindia menyadari bahwa metode

dan tatanan berfikir tradisonal dalam Islam tidak akan sanggup menghadapi

tantangan kolonialisme dan peradaban modern. berbekal pengalaman para ulama

di Timur Tengah dan pengenalan pendidikan asosiasi bergaya Barat ini lah,

mereka mulai mempromosikan modernisasi atas sekolah-sekolah Islam. Dengan

mengkombinasikan antara pengajaran-pengajaran keagamaan dengan pelajaran

umum, dan mengadopsi metode dan teknologi pendidikan dari sekolah-sekolah

Barat. Sekolah-sekolah Islam modern ini merepresentasikan suatu bentuk baru

sistem pendidikan Islam yang disebut dengan Madrasah. Madrasah inilah yang

menjadi lahan persemaian munculnya ”Clerical Intelegensia” begitu Yudi Latif

2 Iskandar P Nugraha. Teosofi, Nasionalisme dan Elit Modern Indonesia. (Jakarta :

Komunitas Bambu). h. 76.

81

menyebutnya, yang lebih dikenal dengan Ulama Intelek yaitu para ahli keagamaan

yang melek pengetahuan saintifik modern.3

Seperti di daerah Minangkabau, modernisasi ini ditandai oleh berdirinya

institusi pendidikan Islam yang modern, seperti Sekolah Adabiyah, Sumatra

Thawalib, Madrasah Diniyah yang cikal bakalnya dari surau Jembatan Besi.

Model-model lembaga pendidikan seperti Sumatra Thawalib, Adabiyah dan

Madrasah Diniyah tersebut menggunakan kurikulum yang tidak hanya

mengajarkan pendidikan agama, tetapi juga memasukkan pelajaran umum.4

Beberapa Organisasi yang mendirikan lembaga pendidikan Islam di

Hindia Belanda yang mendirikan sekolah dengan kurikulum modern ataupun

madrasah antara lain:

Jamiat Khair (1905), merupakan organisasi pelopor awal dari kemunculan

ideologi dan madrasah modern di Hindia Belanda yang didirikan oleh komunitas

keturunan Arab, dan dikembangkan lebih lanjut pula oleh para santri pribumi

yang baru pulang dari Timur Tengah.5 Jamiat Khair mendirikan sekolah dasar

pada tahun 1905. Sekolah dasar ini mencampurkan sekolah agama dan umum dan

menggunakan sistem klasikal. Mata pelajaran yang diajarkan antara lain

berhitung, sejarah dan ilmu bumi. Bahasa pengantar yang digunakan adalah

bahasa Melayu ditambah dengan bahasa Inggris sebagai pelajaran wajib

3 Yudi Latif, h. 112.

4Deliar Noer, Gerakan Modernisasi Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: LP3ES,

1991), h.51-65. 5Deliar Noer, h. 68. Jamiat Khair merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh

orang bukan orang Belanda yang mendirikan sekolah dan keseluruhan kegiatannya

diselenggarakan berdasarkan sistem Barat, sehingga organisasai ini dapat memenuhi persyaratan

untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Belanda. Hingga akhirnya ada konflik

internal yang membuat beberapa anggotanya mendirikan organisasi baru yaitu al-Irsyad.

82

menggantikan bahasa Belanda, yang mana bahasa Belanda merupakan bahasa

wajib di sekolah-sekolah Belanda. Kurikulumnya pun disusun sedemikian rupa.

Mayoritas muridnya adalah keturunan Arab, namun anak-anak pribumi non Arab

juga terdaftar disana.6 Tenaga guru diambil dari beberapa guru dari daerah dan

luar negri. Salah satunya Haji Muhammad Manshur seorang guru dari Padang

yang mulai mengajar pada 1907, dipilih karena kemampuannya dalam menguasai

bahasa Melayu dan ahli dalam bidang agama.7 Salah satu guru yang terkenal

adalah Syaikh Ahmad Soerkatti dari Sudan, mulai mengajar di sekolah ini pada

tahun 1911.8

Al-Irsyad (1913) merupakan pecahan dari Jamiat Khair, dan mendapatkan

pengesahan dari Belanda pada tanggal 11 Agustus 1915.9 Tujuan utama organisasi

ini yang pertama adalah merubah tradisi dan kebiasaan orang-orang Arab tentang

kitab suci, bahasa Arab, bahasa Belanda dan bahasa-bahasa lainnya. Kedua,

membangun dan memelihara gedung pertemuan, sekolah dan unit percetakan.

Perubahan yang dilakukan Al-Irsyad adalah pebaharuan di bidang pendidikan.

Pemimpin-pemimpin Al-Irsyad dalam bidang pendidikan banyak dipengaruhi

oleh Muhammad Abduh.

Al-Irsyad mendirikan sebuah perguruan modern di Batavia pada 1913,

menggunakan sistem kelas klasikal dengan menggabungkan materi pelajaran

umum disamping pelajaran agama. Sekolah-sekolah Al-Irsyad berkembang dan

meluas sampai ke koat-kota dimana Al-Irsyad memiliki cabang. Al-Irsyad

6Steenbrink, h. 60.

7Deliar Noer, h. 69

8Steenbrink h. 61

9Karel Steenbrink, h. 60. Deliar Noer, h. 73.

83

mendirikan sekolah guru di Batavia dan Surabaya untuk melatih dan mendidik

calon-calon guru bagi kebutuhan sekolah al-Irsyad sendiri. Selain itu di Batavia

dibuka kursus yang bersifat khusus dengan lama belajar dua tahun. Para siswa

kursus ini dapat memilih salah satu spesialisasi dari mata pelajaran agama,

pendidikan atau bahasa.10

Sebuah peraturan di buat tahun 1924 yang menetapkan

bahwa hanya anak-anak dibawah umur 10 tahun yang dapat diterima pada kelas

satu sekolah dasar dengan lama belajar 5 tahun. Murid di sekolah guru juga

berusia diatas 10 tahun dapat masuk ke kelas-kelas yang lebih tinggi, tergantung

pada kemampuan yang diperlihatkan oleh si pelajar pada ujian masuk. Salah satu

langkah yang dilakukan Al-Irsyad pada tahun 1930 adalah disediakannya

beasiswa untuk beberapa lulusannya belajar di luar negri, terutama Mesir.

Meskipun kontribusi yang diberikan oleh para alumni tidak sebanding dengan

mereka yang pergi belajar ke luar negri dengan biaya sendiri, namun upaya

tersebut dapat dikatakan sebuah langkah maju untuk perkembangan pendidikan

Islam pada masa itu.11

Muhammadiyah (1912) didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di

Yogyakarta atas saran murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi

Utomo.12

Ahmad Dahlan tidak pernah menempu pendidikan modern. Beliau

kemudian menjadi anggota dari beberapa perhimpunan, termasuk Jamiat Khair

dan Budi Utomo, lewat aktivitasnya di Budi Utomo ini beliau ditawari untuk

memberikan ceramah-ceramah agama kepada para pelajar sekolah guru lokal dan

10

Deliar Noer, h. 75. 11

Hanun Asrohah, h. 163. 12

Deliar Noer, h. 84.

84

para pelajar STOVIA di Magelang.13

Aktifnya beliau di Budi Utomo bermaksud

untuk memberikan pelajaran agama kepada anggota-anggotanya. Dengan jalan ini

ia berharap akhirnya akan dapat memberikan pelajaran agama di sekolah-sekolah

yang didirikan oleh pemerintah.14

Setelah kepulangan Ahmad Dahlan dari Mekah yang kedua, beliau

mendirikan sebuah madrasah percobaan dimana di dalamnya bahasa Arab menjadi

bahasa pengantar pengajaran disertai penggunaan meja dan papan tulis. Ia

membuat langkah baru dalam merintis pendidikan modern yang memadukan

pelajaran agama dan umum.15

Ahmad Dahlan mendirikan lembaga pendidikan

dasarnya yang pertama pada 1915, kurikulumnya menggabungkan pengetahuan

umum disamping pengetahuan agama, dilanjutkan dengan berdirinya sekolah-

sekolah Muhamdiyah di pelosok Hindia Belanda. Karena pada 1920

Muhamadiyah sudah mulai meluas seluruh Pulau Jawa dan tahun berikutnya 1921

ke seluruh Hindia Belanda,16

dan mendirikan cabang baru Muhamadiyah identik

dengan mendirikan sekolah baru.

Perubahan juga dilakukan Muhamadiyah dengan menggabungkan model

sekolah dengan sistem pendidikan gubernemen pada akhir tahun 1923, dilanjutkan

dengan membangun empat sekolah dasar di Yogyakarta, mendirikan sekolah HIS

di Yogjakarta dan Batavia, mendirikan sekolah pendidikan guru, mendirikan

sekolah yang bersifat agama yang hampir menyerupai sekolah di Minangkabau,

13

Yudi atif, h. 141, dan lihat juga Noer, h. 85. 14

Noer, h. 86. 15

http://www.muhammadiyah.or.id/id/4-content-179-det-sejarah-berdiri.html diakses

pada tanggal 3 Mei 2016 pkl 19.00 WIB 16

Deliar Noer, h. 87.

http://www.muhammadiyah.or.id/id/4-content-179-det-sejarah-berdiri.html

85

yang mana sekolah ini dimaksudkan untuk mengganti dan memperbaiki pengajian

Al-Quran yang tradisional.17

Tahun 1925, Muhamadiyah mempunyai 8 HIS,

sebuah sekolah guru di Jogjakarta, 32 buah sekolah dasar lima tahun, sebuah

Schakel School, dan 14 buah madrasah yang seluruhnya dengan 119 orang guru

dan 4.000 murid, pada tahun 1929 organisasi ini mempublikasikan penerbitan

sejumlah 700.000 buah buku dan brosur.18

Muhamadiyah juga mendirikan pondok

Muhamadiyah sebagai sekolah pendidikan guru agama pada 1921.

Selanjutnya ada Persatuan Islam, Persatuan Islam didirikan pada tanggal

12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok orang Islam yang berminat

dalam studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Zamzam dan Mahmud

Yunus.19

Seperti organisasi lainnya, Persis mendirikan lembaga pendidikan, baik

berupa sekolah, kursus, kelompok studi atau diskusi, pengajian dan pesantren.

tahun 1927, Persis telah memiliki kelompok diskusi keagamaan yang diikuti oleh

anak-anak muda yang telah menjalani masa studinya di sekolah-sekolah

menengah pemerintah dan yang ingin mempelajari Islam secara sungguh-

sungguh. Kelompok ini dipimpin oleh Hasan, mereka yang mengikuti diskusi ini

antara lain : Muhamad Natsir, Fakhruddin al-Khairi, Rusbandi, Cayo dan

lainnya.20

Diadakan pula kursus dalam masalah agama untuk orang dewasa.

Hasan dan Zamzam mengajar pada kursus-kursus ini. Dalam kursus dibahas soal-

soal iman serta ibadah dengan menolak segala kebiasaan bid’ah.

17

Steenbrink,. h. 54-56. 18

Deliar Noer, h. 95. 19

Hanun, h. 167. 20

Noer, h. 101.

86

Persis mendirikan sebuah madrasah yang pada awalnya dimaksudkan

untuk anak-anak dari anggota Persis, namun kemudian, madrasah ini di buka bagi

anak-anak lainnya. Kegiatan lain yang penting dalam kegiatan pendidikan Persis

adalah lembaga pendidikan Islam, sebuah proyek yang ditangani oleh Natsir.

Lembaga ini berhasil mendirikan Taman Kanak-Kanak, HIS pada tahun 1930 dan

sekolah MULO pada 1931 serta Sekolah guru pada 1932. Inisiatif Natsir ini

merupakan jawaban terhadap tuntunan dari berbagai pihak, termasuk beberapa

orang yang mengambil pelajaran privat bahasa Inggris dan berbagai pelajaran

lainnya kepadanya, hal ini terjadi karena melihat bahwa sekolah swasta di

Bandung pada waktu itu tidak diajarkan pelajaran agama.21

Diantara organisasi Isam lain yang mementingkan pendidikan dan

pengajaran terhadap umat Islam adalah Nahdlatul Ulama (1926) disingkat NU di

Surabaya.22

Pada 1927 NU merumuskan tujuan organisasinya. NU memilki tujuan

memperkuat ikatan salah satu dari empat mahzab serta untuk melakukan kegiatan

yang bermanfaat untuk anggota, sesuai degan Islam. kegiatan ini meliputi usaha

untuk meperkuat persatuan di antara para ulama yang masih berpegang teguh pada

mahzab, pengawasan terhadap pemakaian kitab-kitab di pesantren, penyebaran

21

Asrohah, h. 169. 22

Lathiful Khuluq, Fajar Kebangunan Ulama, Biografi K.H. Hasyim Asy’ari,

(Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 78-79. Lihat juga Deliar Noer, h. 242,

Keinginan untuk mendirikan organisasi ini telah muncul sejak 1924, namun K.H. Hasyim

Asy’ari masih belum berkenan dengan ajakan K.H.A Wahab Hasbullah yang menyadari arti

pentingnya sebuah organisasi untuk memperkokoh kesatuan diantara ulama. K.H Hasyim As’ari

merestui organisasi ini juga dikarenakan desakan-desakan situasi yang ada pada saat itu dan juga

telah memperoleh restu dari K.H Khalil Madura, maka berdirilah organisasi para ulama pada 31

Januari 1926 yang disebut Jami’yah Nadlatul Ulama.

87

Islam, seperti yang diajarkan oleh mahzab yang empat, perluasan jumlah

madrasah serta perbaikan jumlah organisasinya, bantuan kepada masjid, langgar

dan pesantren juga pemeliharaan anak yatim dan fakir miskin. Maksud lain yang

penting dari organisasi ini ialah pembentukan badan-badan untuk memajukan

usaha para anggota Nahdlatul Ulama.23

Pada awal berdirinya NU membicarakan secara tegas tentang

pembaharuan pendidikan. Sehingga NU mendapat dukungan dari para pemimpin

pesantren yang dikenal memiliki resistensi kuat untuk mempersatukan pesantren

di seluruh Jawa di bawah naungan NU. Semua untuk menjaga kemurnian paham

yang diyakininya dan menyebarluaskan pandangan yang dianggap penting. Meski

terbatas di lingkungan perkotaan, NU mendirikan madrasah-madrasah dengan

model Barat. Sampai akhir tahun 1938 Komisi Perguruan NU mengeluarkan

reglement tentang susunan madrasah-madrasah NU, yang terdiri dari : Madrasah

Awaliyah dengan lama belajar 2 tahun; Madrasah Ibtidaiyah dengan lama belajar

3 tahun; Madrasah Tsanawiyah dengan lama belajar 3 tahun; Madrasah Mu’alimin

Wusta dengan lama belajar 2 tahun; dan Madrasah Mu’alimin Ulya dengan lama

belajar 3 tahun.24

Selanjutnya ada Al-Khairat. Perguruan Islam Al-Khairat selanjutnya

disebut Al-Khiarat resmi menjadi sebuah organisasi sosial keagamaan sejak tahun

1956. Sebelum menjadi organisasi, Al-Khairat hanyalah sebuah lembaga

pendidikan dalam bentuk madrasah dengan nama Madrasah Al-Khairat Al-

23

Noer, h. 251 24

Asrohah, h. 170.

88

Islamiyah yang didirikan oleh Sayyid Idrus bin Salim Aljufri pada tanggal 30 Juni

1930 di Palu, ibukota Provinsi Sulawesi Tengah sekarang.25

Sistem pengajaran

yang digunakan proses transfer keilmuan dimulai dari kontak pribadi maupun

kolektif antara mubalig (pendidik) dengan peserta didiknya dengan materi

pelajarannya ialah pengajaran ilmu-ilmu agama yang dikonsentrasikan dengan

membaca kitab-kitab klasik yag dilakukan di rumah Kyai atau ulama serta rumah-

rumah penduduk secara bergiliran hal ini dilakukan sebelum adanya masjid,

surau, dayah atau pesantren yang merupakan tempat berlangsungnya proses

belajar mengajar pendidikan Islam. sebelum tahun 1930 Al-Khairat hanyalah

sebuah lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah yang menggunakan toko

milik H. Quraish lalu pindah ke rumah petak dalam proses pelaksanaan belajar

mengajarnya. Rumah yang digunakan adalah rumah Daeng Marotja26

yang

letaknya berhadapan dengan Masjid Jami. Tempat ini dipilih karena letaknya yang

strategis --berdekatan dengan masjid-- sehingga memudahkan anak didik untuk

melaksanakan praktek ibadah di masjid. Proses belajar mengajar di rumah

panggung ini berlangsung dari tahun 1930 hingga 1933. Setelah itu, Al-Khairat

telah memiliki sebuah gedung madrasah permanen yang digunakan sebagai

tempat belajar mengajar yang dibangun dari hasil kerja sama antara Sayyid Idrus

dengan masyarakat muslim Palu.27

Pendirian sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Jamiat Khair, Al-Irsyad,

Muhamadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama dan Madrasah Al-Khairat

25

www.Alkhoirot.net diakses pada tanggal 31 Oktober 2016. 26

Beliau merupakan tokoh masyarakat sekaligus Pemimpin Partai Sarekat Islam Indonesia

Palu. 27

www.Alkhoirot.net diakses pada tanggal 31 Oktober 2016.

http://www.alkhoirot.net/

http://www.alkhoirot.net/

89

merupakan alternative lain dalam menempa ilmu pengetahuan dikalangan

masyarakat pribumi terhadap kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah

Belanda yang hanya mendirikan sekolah untuk kalangan anak-anak bangsawan

saja. Pendirian sekolah yang dilakukan guna menyaingi sekolah yang didirikan

oleh pemerintah Belanda. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai perlawanan

terhadap sistem pendidikan yang sangat diskriminasi terhadap masyarakat muslim

Hindia Belanda yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat yang tidak

bisa masuk ke sekolah pemerintah memilih untuk bersekolah di lembaga

pendidikan Islam tradisional maupun modern.

Keresahan juga dirasakan oleh para guru agama atau madrasah, dengan

adanya ordonansi guru yang mengharuskan para guru mendapatkan izin dan

melapor kepada petugas yang berwajib dalam memberikan pengajaran dirasa

sangat menyulitkan. Pemberitahuan secara berkala tentang kurikulum,

mengharuskan memberi daftar guru-guru dan murid-murid dirasa sebagai beban

berat, terutama karena guru-guru madrsah dan lembaga pendidikan Islam yang

tidak memiliki biaya untuk menyelenggarakan admininstrasi sekolah dengan baik.

Kesulitan untuk memenuhi tuntutan peraturan ini adalah adanya kenyataan bahwa

formulir untuk kesemuanya itu ditulis dalam bahasa Belanda, yang mana hampir

semua guru agama itu hanya memahami bahasa sendiri dan paling-paling bahasa

Arab.28

Bahkan sekolah-sekolah agama yang telah menempuh semua prosedur

yang diteteapkan masih harus menghadapi resiko tidak diberi izin beroperasi

karena alasan-alasan yang subjektif dan sepele yang dibuat oleh pemerintah

28

Deliar Noer, h. 195.

90

Belanda. sejak ordonasi ini berlaku Islam hamir tidak dapat ditemukan, data

dilihat pula dalam dekrit penasihat Belanda untuk wilayah di luar Jawa. Dekrit itu

menyatakan pelarangan tegas terhadap seorang muslim untuk berdiam selama

lebih dari 24 jam di Wilayah Kristen seperti Tapanuli, Sumatera29

. Hal ini sangat

lah menghambat laju umat Islam dalam memberikan pengajaran.

Sekolah yang diperkenankan pemerintah menjadi alat mobilitas sosial dan

jalan bagi terwujudnya transformasi sosial. Sekolah yang diperkenalkan untuk

mendapatkan pegawai untuk tenaga administrasi pemerintahan, dikembangkan

oleh para penganut kebijaan etis agar terjalin hubungan kultural yang erat dan

abadi antara Belanda dan Hindia Belanda tidak berjalan semulus yang

direncanakan. 30

Dengan didirikannya sekolah sekolah tersebut jumlah rakyat Hindia

Belanda yang terdidik di sekolah-sekolah Barat meningkat. Meskipun pada awal

didirikanya Belanda tidak memiliki komitmen yang utuh untuk memajukan

pendidikan seperti yang diterapkan oleh Inggris di Malaysia, India, dan Amerika

Serikat di Filipina.31

Namun reformasi etis dalam bidang pendidikan telah

menciptakan sebuah lapisan baru dalam masyarakat Hindia Belanda yang akrab

dengan modernitas, yang disebut oleh Robert Van Niel dengan istilah “elit

Indonesia Modern”. Mereka berbeda dari elite tradisional yang kedudukannya

semata-mata berdasarkan kelahiran dan keturunan.32

Menurut Nina Lubis

29

Suminto, h. 53 30

Nina H Lubis, Pendidikan, Mobilitas Sosial dan Munculnya Elit Modern. h. 265. 31

Ricklefs, h.203 32

Jajat Burhanudin, Ulama dan Kekuasaan. h. 230

91

golongan elit pribumi modern ini muncul sebagai musuh dari sistem yang

melahairkannya yaitu pendidkan Barat itu sendiri33

Dengan adanya diskriminasi seperti yang telah digambarakan diatas

merupakan suatu keanehan yang terlihat jelas. Hal tersebut dipandang bahwa

kebijakan yang dibuat pemerintah sangatlah bertentangan dengan semua konsep

modern mengenai hubungan yang pas antara agama dan Negara. Ketidak puasan

besar di kalangan masyarakat Muslim di Hindia Belanda terhadap kebijakan

pemerintah Belanda mengenai Islam muncul pada dekade awal abad ke 20.

Kebijakan yang disebut sebagai “netral terhadap agama” hanyalah bualan belaka.

Dari sinilah yang melatarbelakangi gerakan reformis yang mulai tumbuh, baik

yang bercorak nasionalis maupun religius.

Perkembangan yang didasarkan oleh politik kesejahteraan rakyat dan

politik aosisasi menimbulkan golongan intelektual yang penuh dengan kesadaran

akan dirinya dan keterbelakangan masyarakat sekitarnya. Timbulah suatu gerakan

dari para kaum intelektual ini yang menimbulkan suatu faktor kekuatan sosial

baru. Perluasaan pendidikan Barat secara horizontal dan vertical dapat disebut bak

pedang bermata dua, maksud awal memberikan pendidikan adalah untuk mencari

tenaga terdidik yang dapat digaji rendah dan masuk dalah lingkaran kolonial,

namun sebaliknya lewat pendidikan Belanda lahirlah elite modern yang

33

Nina H Lubis, Pendidikan, Mobilitas Sosial dan Munculnya Elit Modern. h. 265.

92

membicarakan gagasan gagasan kemajuan di tengah tengah masyarakat Hindia

Belanda.34

Bersamaan dengan timbulnya elit modern karena pengaruh pendidikan

Belanda, para terpelajar ini mulai merambah dan berkecimpung di berbagai

bidang, seperti politik, sosial, budaya dan pendidikan. Tujuan mereka sama, yaitu

memperoleh hak – hak layak hidup sebagai manusia yang bebas. Tidak terkecuali

kesempatan mengenyam pendidikan bagi masyarakat pribumi, sampai kepada

tuntutan kebebasan yang pada akhirnya berujung pada konsep kemerdekaan.

Elit modern inilah membentuk suatu organisasi, salah satunya Sarekat

Dagang Islam yang didirikan di Bogor oleh Raden Mas Tirtoadisurjo.

Raden Mas Tirtoadisurjo merupakan seorang priayi Jawa baru yang

mengawali pendirian sebuah organisasi modern dengan label Islam dan dibentuk

sebagai penggerak bagi kemajuan. Dilahirkan di Blora, Jawa Tengah dikalangan

keluarga priayi, ia berasal dari keluarga bupati Brojonegoro. Seperti priayi pada

masanya ia mendapatkan pendidikan Belanda sebagaimana Abdul Rifai dan

Wahidin Soedirohusoedo, ia bersekolah di STOVIA namun tidak tamat. Ia lebih

tertarik dalam dunia jurnalistik ketimbang menyelesaikan ujian akhrinya dan

menolak menjadi pegawai sipil pemerintah sebagai Pangreh Praja.35

Tirto sudah menjadi jurnais sejak usia 21 tahun. Mula-mula menjadi

koresponden untuk Hindia Ollanda pada 1894, lalu menjadi pemimpin redaksi

34



Ichtiar Baroe Van Hoeve), h.256. 35

Burhanudin,. h. 235

93

Pemberita Betawi tahun 1902-1903. Dan menerbitkan majalahnya sendiri yaitu

Soenda berita pada 1903. Namanya mulai melambung ketika menerbitkan Medan

Priaji. Majalah ini dibuat untuk mewakili aspirasi Sarekat Priayi yang ia dirikan

pada 1906.36

Tirto berusaha keras memperoleh dukungan dari kalangan Priayi , hingga

akhirnya ia dikenal sebagai pengusaha yang kemudian mendirkan Sarekat Dagang

Islam pada maret 1909, dengan missi utama memperjuangan kepentingan umat

Muslim Hindia Belanda. melalui SDI, Tirto memelopori berdirinya sebuah

orgaisaasi dimana baik elite maupun orang hadrami yang terlibat dalam usaha

ekonomi dan menjadikan Islam sebagai identitasnya. Baginya SDI merupakan

wadah untuk umat Muslim Hindia Belanda dalam memperjuangnkan dan

memperbaiki lemahnya kemampuan manajerial mereka dalam bidang ekonomi. 37

Tirto sudah terkenal dengan Medan Priajinya ia dikenal dan dihubungkan

erat dengan ide dan gagasan dalam mengembangkan kemajuan umat Muslim.

Kepada Tirtolah, H. Samanhoedi seorang pengusaha batik dari Solo berkonsultasi

untuk mendirikan Sarekat Dagang Islam di Solo pada 1911,38

Tirto diminta untuk

membuat rancangan anggaran dasar pertama SDI pada 11 November 1911 dan

menjadi hari lahirnya Sarekat Islam (SI).39

SI dirikan atas semangat kemajuan dan

36

Siraishi,. h.43. 37

Burhnudin,. h. 237 38

Samanhoedi telah lama teribat dalam upaya melindungi para pengusaha batik pribumi

dari eksploitasi pengusaha China dengan membangun sebuah organisasi yang disebut Reso

Roemekso. Siraishi,. h. 55-56 39

Deliar Noer,. h. 115.

94

memfokuskan diri pada upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan

kejayaan negri.40

Gerakan social-ekonomi SI terus berkembang, hingga naiknya H.O.S

Tjokroaminoto dari Surabaya sebagai pemimpin tertinggi SI tahun 1916, setelah

sebelumnya SI di Surabaya sudah aktif dari 1912. Tjokroaminoto dipercaya untuk

merubah anggaran dasar SI guna menyusul kebijakan Pemerintah Belanda yang

menunda dalam pemberian izin pada agustus 1912 dan lebih melihat sebagai

ancaman bagi rust en orde. Tampilnya Tjokroaminoto memberikan gambaran

baru SI sebagai sebuah gerakan politik. Tjokroaminoto mengubah haluan SI dari

penciptaan kemajuan bagi rakyat Hindia Belanda menjadi perjuangan untuk

pemerintahan sendiri atau setidaknya rakyat Hindia Belanda diberi hak

menyuarakan aspirasi mereka dalam persoalan-persoalan politik. Tjokroaminoto

selalu menganggap dirinya sama sederajat dengan pihak manapun, baik itu

seorang Belanda ataupun dengan seorang pejabat pemerintahan. Ia ingin sikap ini

juga dimiliki oleh kawan sebangsanya yag lain.41

SI memberikan perhatian kepada persoalan pendidikan sejak 1917. SI

menuntut penghapusan peraturan yang mendiskriminasai penerimaan murid di

sekolah-sekolah, menuntut wajib belajar bagi seluruh penduduk sampai umur 15

tahun, perbaikan lembaga pendidikan bagi segala tingkat, bertambahnya jumlah

sekolah, memasukan pelajaran ketrampilan, perluasan sekolah hukum dan sekolah

kedokteran menjadi Universitas dan pemberian beasiswa kepada para pemuda

40

Noer,. h. 117. 41

Deliar Noer,. h.121.

95

berprestasi untuk belajar ke luar negri.42

Melalui kongres Al-Islam tahun 1922 SI

menuntut pemerintah agar mencabut ordonasni guru 1905 semua peraturan yang

menghambat penyebaran Islam dan menghambat kegiatan guru agama Islam.43

Pada tanggal 21 Juni 1921 dibentuklah sekolah SI di Semarang,

menggunakan ruang sidang gedung SI-Semarang sebagai ruang kelas. Pemimpin

sekolahnya ialah Tan Malaka dengan jumlah murid pertama sebanyak 50 orang.

Sekolah-sekolah didirikan dan diusahakan oleh SI, murid muridnya berasal dari

anak para anggota SI, yang dididik dengan tujuan bahwa mereka kelak akan

berdampingan dengan rakyat dalam perjuangan ekonomi dan politik.44

Sudah ada 12 sekolah SI yang tersebar di berbagai tempat di Hindia

Belanda. Tiap tempat rata-rata menampung lebih kurang 250 orang murid,

sehingga jumlah murid seluruhnya ada lebih kurang 3.000 orang. Rahasia

kemajuan pesat sekolah SI antara lain disebabkan karena pemerintah sendiri

belum mampu untuk mengadakan sekolah yang mencukupi untuk penduduk

pribumi. Akan tetapi lebih dari itu adalah kenyataan bahwa berdirinya sekolah-

sekolah itu sejalan dengan perkembangan SI sebagai organisasi massa, serta

kesadaran yang mulai tumbuh mengenai pentingnya pengajaran.45

Terjadi perpecahan di dalam tubuh SI dikarenakan organisasi ini bersifat

heterogen, pada 1918 dengan masuknya gagasan komunis yang dibawa oleh

42

Noer, h. 128. 43

Noer, h. 195 44

Mumuh Muhsin, “Kesadaran Nasionaldan Sekolah Sarekat Islam (1900 – 1942)

Makalah Disampaikan Dalam Penataran Pengayaan Kurikulum Mulok Sejarah Perjuangan

Syarikat Islam (SPSI) Di Aula Gerkopin, 13 Januari 2013 (Jatinangor: UNPAD, 2013), h. 15-16 45

Mumuh Muhsin, h, 17

96

Semaun pepecahan dikalangan pemimpinnya makin menjadi.46

maka pada bulan

April 1924 sekolah-sekolah SI menjadi Sekolah Rakyat. Tindakan-tindakan

pemerintah jajahan menyebabkan banyak Sekolah Rakyat ditutup atau diserahkan

kepada badan lain, seperti kasus sekolah di Bandung yang diserahkan pada

Soekarno dan dialihkan menjadi Taman Siswa.47

Peningkatan kurikulum pendidikan tradisional menjadi modern hingga

terbentuknya organisasi-organisasi yang berlandaskan Islam, sampai pada

kesadaran para elit modern yang telah mendapatkan pendidikan Barat dalam

mendirikan suatu organisasi sebagai bentuk pergerakan nasional, merupakan

bentuk pemberontakan yang terjadi di kalangan masyarakat pribumi terhadap

sistem kebijakan yang selama ini dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda.

Khusunya dalam masalah pendidikan.

B. Pertumbuhan Semangat Kebangsaan Umat Islam Dalam Melawan

Sistem Kolonial

Pada 1873 Kantor Inpeksi Pendidikan Pribumi yang didirian oleh J.A van

der Chijs membuat laporan bahwasanya jumlah pesantren di Hindia Belanda

mencapai 20-25.000 dengan total santri yang berjumlah 300.000. Meningkatnya

jumlah sekolah tradisional Islam, yang berkombinasi dengan tetap

dipertahankannya ikatan-ikatan intelektual dan emosional antara kyai dan santri,

dan antar pesantren yang tersebar di berbagai wilayah, jaringan intelektual Islam

tradisional tetap terjaga. Hal ini memfasilitasi terciptanya kesinambungan dalam

46

Alwi Sihab, h. 103 47

Mumuh, h. 18.

97

pendidikan Islam. Sehingga, meskipun terdapat diskriminasi kolonial yang nyata

dan pembatasan-pembatasan terhadap pengajaran Islam, namun pada tahun 1890,

Snouck Hurgronje mengungkapkan informasi bahwa jumlah pesantren sedang

meningkat.48

Jika dua puluh tahun kemudian dia merayakan kemenangan awal

sekolah-sekolah bergaya Barat atas sekolah-sekolah Islam, barangkali karena dia

meremehkan proses transformasi yang sedang berlangsung di sekolah-sekolah

Islam dan juga kemampuan para intelektual Islam untuk menghadapi lingkungan

yang sedang berubah.

Snouck pernah sesumbar meramalkan bahwa dalam persaingan melawan

daya tarik dari pendidikan Barat dan asosiasi kultural dengan Barat, Islam pastilah

akan menjadi pihak yang kalah,49

Namun, hingga awal era politik Etis, masih

banyak yang harus dilakukan oleh peradaban Barat jika ingin menaklukkan Islam

di Hindia Belanda.

Bagi sebuah agama yang tidak memiliki organisasi hirarkis yang efektif,

dan bagi suatu komunitas Islam yang hidup ditengah-tengah masyarakat Hindia

yang plural, pendidikan memainkan peran kunci dalam perjuangan Islam.

Ketiadaan struktur kependetaan dalam Islam50

jelas membuat sekolah Islam

menjadi satu-satunya sarana untuk menanamkan doktrin-doktrin keagamaan.

Dalam konteks Hindia Belanda, paling tidak ada tiga alasan tambahan mengapa

umat Islam mengembangkan sekolah-sekolah Islamnya sendiri. Pertama, karena

adanya keanekaragaman kepercayaan dan sistem nilai yang saling bersaing di

Hindia Belanda, sekolah Islam memainkan sebuah peran kunci dalam membangun

48

Benda, h. 27 49

Benda, h. 27. 50

Snouck Hurgrnje, Islam di Hidia Belanda,h. 16.

98

sebuah identitas yang jelas dan positif bagi Islam Hindia. Kedua, pendidikan

Islam merupakan alat ideologi Muslim dalam menjawab diskriminasi dan

penindasan yang dilakukan oleh kebijakan-kebijakan kolonial. Yang terakhir dan

tak kalah pentingnya, kurangnya peluang bagi anak-anak dari kalangan santri

untuk masuk sekolah-sekolah pemerintah, ditambah dengan ketidak tertarikan

pihak pemerintah Belanda untuk memajukan sekolah-sekolah Islam, memaksa

ulama untuk mengembangkan sekolah-sekolahnya sendiri. Karena sekolah Islam

merupakan benteng perjuangan Islam untuk bisa bertahan hidup, maka para

pemimpin Islam berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan

keberadaannya.51

Kemunculan madrasah dan modernisasi pesantren merepresentasikan

suatu sejarah Islam yang baru. Madrasah merupakan perwujudan dari rencana

untuk memulihkan dan meremajakan kembali masyarakat Islam. Sekolah ini

merepresentasikan ide-ide pembaharuan Islam. Karena adopsinya terhadap

pendekatan-pendekatan dan instrumen-instrumen modern, seperti rasionalisme

modern, kurikulum pendidikan Barat, dan metode yang modern, sekolah ini

merepresentasikan ide-ide modernisme Islam. Karena pengajarannya yang

memasukkan pengetahuan agama maupun pengetahuan umum modern, madrasah

berfungsi sebagai ladang persemaian utama bagi pembentukan ‘ulama-intelek’

yang akan menjadi pasangan utama bagi elit intelektual dalam mengarahkan

51

Yudi Latif, h. 131.

99

masyarakat Hindia Belanda kearah kemajuan.52

Sehingga timbulah semangat

dalam melawan sistem Kolonial.

Ketidakpuasan besar di kalangan umat Islam terhadap kebijakan

pemerintah Belanda mengenai Islam muncul dekade awal abad ke 20. Kebijakan

yang di klaim oleh pemerintah sebagai netral terhadap agama terbukti hanya

bualan belaka. Sebagai akibat dari semakin intensnya keinginan penguasa

Kolonial Belanda untuk mengontrol daerah jajahan, memunculkan respon untuk

mengimbangi kekuasaan Kolonial tersebut dalam wujud pergerakan nasional.

Kemunculan kesadaran nasional ini disebabkan oleh kesadaran bahwa tantangan

asing tidak hanya dapat dihadapi dengan cara dan pandangan lama yang masih

bersifat tradisional. Namun harus dengan pemikiran baru yang modern. Respon

terhadap kolonialisme dengan gaya modern muncul dalam bentuk organisasi

modern seperti organisasi social, pendidikan dan politik. Organisasi ini banyak

tumbuh di wilayah-wilayah. Pada akhirnya gerakan organisasi ini baik yang

bercorak nasionalis maupun religius terbukti merupakan ancaman serius bagi

rezim pemerintah Belanda.53

Perkembangan modernisasi di Eropa berdampak secara tidak langsung

kepada kehidupan di daerah jajahan seperti Hindia Belanda. Mengutip pernyataan

Niel politik etis memberikan rangsangan menimbulkan kesadaran pada angkatan

muda Hindia Belanda. Suasana yang sama juga memberikan rangsangan R.A.

Kartini, di mana pendidikan menghasilkan wanita-wanita muda dan pemuda-

52

Latif, h. 146. 53

Alwi Sihab, h. 90.

100

pemuda elit Indonesia yang berpendidikan dalam kehidupan masyarakat yang

berubah.54

Beberapa elit tradisional yang telah mendapat pendidikan dan pengaruh

Barat telah secara tidak sengaja memiliki pemikiran Barat. Salah satu contoh

sederhana yaitu konsep identitas bangsa dan nasionalisme yang sudah mulai dikaji

dan dipelajari. Sementara pada masa tradisional sebelum memperoleh pengaruh

Barat, tidak pernah terpikirkan konsep identitas dan nasionalisme oleh para elit

tradisional.

Pada tahap awal para elit modern ini biasanya muncul dan berkembang

setelah mendapat pendidikan di Eropa. Seperti contoh, Achmad Djajadiningrat

seorang anak bangsawan Banten dan keturunan Paku Alam yang banyak

melanjutkan studi di Eropa. Namun berikutnya setelah didirikannya sekolah

dokter STOVIA pada 1902 di Jawa, maka banyak muncul elit – elit modern yang

memiliki pemikiran-pemikiran Barat yang brilian seperti Radjiman

Wideodiningrat, Tjipto Mangunkusumo, Wahidin Sudirohoesodo, Abdul Rifai

dan lainnya.

Abdul Rifai seorang lulusan Sekolah Dokter Jawa menerbitkan Bintang

Hindia- nya bersama H.C.C Clockener Brousson di Belanda,55

sebuah majalah

berbahasa melayu didesain dalam kerangka politik etis. Tujuan diterbirknanya

adalah untuk memperkenalkan perkembangan budaya penduduk pribumi dan

memperkuat ikatan antara Belanda dan daerah jajahan. Gagasan kemajuan ini

54

Robert Van Niel. Munculnya elit Modern. h. 60. 55

Siraishi,. h. 40.

101

bertujuan mencapai standar modernitas barat. Namun melalui majalah ini Abdul

Rifai menyampaikan ide kemajuan masyarakat Hindia Belanda, pentingnya rakyat

Hindia Belanda memiliki pengetahuan sebagai landasan untuk mencapai

kemajuan dan bangsawan pikiran (kemuliaan karena memiliki intelektualitas).

Bangsawan pikiran , dengan pengetahuan yang mereka pelajari di Belanda akan

membawa Hindia Belanda kearah kemajuan.56

Rifai tampil sebagai pejuang politik etis yang sangat mendorong rakyat

Hindia Belanda untuk beradaptasi di dalamnya dan mengambil keuntungan dari

apa saja yang ditawarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Abdul Rifai dan

menyerukan pendirian Perhimpunan Kaum Muda pda 1905. Gagasan dalam

mendirikan perhimpunan Kaum Muda ini merupakan suatu langkah awal dari

Wahidin Sudirohusodo ketika ia mendirikan Budi Utomo tahun 1908. Meskipun

sama-sama menamati sekolah di sekolah Dokter Jawa, Wahidin berbeda dengan

Abdul Rifai, ia lebih mengabdikan dirinya untuk peningkatan status priayi dan

lebih mengarahkan Budi Utomo pada penyediaan pendidikan Barat bagi kaum

priayi Jawa.57

Abdul Rifai dengan Bintang Hindia digambarkan sebagai penyebar

nasionalisme Indonesia. Dikarenakan majalah ini yang pertama kali

memperkenalkan dan mempopulerkan istilah bangsa Hindia. Rifai telah

mempopulerkan ide kemajuan dan menghubungkannya dengan “kaum muda”, dia

telah berkontribusi memperkenalkan ide tersebut ke dalam pusat masyarakat

Hindia Belanda.58

56

Jajat, h. 233. 57

M.C. Ricklefs, h. 2017-208 58

Jajat Burhanudin. h. 233-234

102

Sedangkan dalam tubuh Sarikat Islam, ditandai dengan munculnya

kepemiminan baru dalam Islam Hindia Belanda, dimana figure jurnalis

Tirtadisurjo, pedagang batik Samanhoedi dan juga Tjokroaminoto muncul sebagai

pemimpin baru Muslim Hindia Belanda yang lebih banyak menyuarakan ide ide

kemajuan. SI didefinisikan sebagai asosiasi umat Muslim yang bekerja dalam

kerangka semangat etis kemajuan, dimana Islam dijadikan sebagai penanda

kepribumian dan sebagai motor penggerak perjuangan demi kemajuan.59

Meskipun dalam perkembangannya SI tidak bertahan lama seperti organisas-

organisasi Islam lainnya yang masih eksis sampai sekarang ini.

Kesadaran akan ide kemajuan yang muncul di tengah-tengah Muslim di

daerah-daerah perkotaan di Hindia Belanda yang jumlahnya semakin meningkat

pada awal abad ke 20.60

Kebanyakan dari mereka tinggal di kantong-kantong

Muslim di perkotaan, mereka akrab dengan gaya hidup masayarkat modern

perkotaan dan lebih cepat dan mudah beradaptasi dengan ide kemajuan. Kaum

Muslimin yang tinggal di perkotaan inilah yang memberi arah baru dalam

memberikan kesadaran tentang ide-ide kemajuan yang dikemas dalam tema

keIslaman.61

Para pelajar yang telah mendapatkan pendidikan Barat seperti Abdul Rifai,

RM Tirtoadisurjo, Tjokroaminoto sedikit banyak memang sudah terasosiasi

dengan pendidikan Barat. Dari cara berpakaian dan berpikir yang sudah ke Barat-

baratan. Namun dengan pendidikan Belanda yang mereka peroleh timbul

semangat kesadaran untuk memajukan kaumnya, yaitu memajukan masyarakat

59

Siraishi,. h. 63. 60

Takashi SIraishi,. h. 23-25. 61

Burhanudin,. h.235.

103

Muslim Hindia Belanda. Tak lupa pula para elit Muslim yang mengemban ilmu di

Timur Tegah dan lebih banyak mendapat kan pendidikan Islam tradisional.

Seperti K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy’ari. Kedua elit ini baik dari

kalangan santri dan priayi memiliki tujuan yang sama yaitu kemajuan untuk

bangsanya. Ada yang menggunakan surat kabar untuk merealisasikan pikirannya

untuk mengajak masyarakat pribumi akan kemajuan untuk bangsanya, dan juga

mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, dan

ada yang mengguanakan organisasi sebagai wadah untuk memajukan

kemaslahatan masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Bukan saja dari segi

pendidikan, namun dari segi sosial, politik dan ekonomi.

Tidak semua pribumi yang ditempa dalam pendidikan dan lingkungan

Barat otomatis melupakan budanya nya, tidak sedikit pula jumlah elit tradisional

hasil didikan Barat yang berjuang melalui gerakan nasionalis Islam, dan bahu

membahu dengan alumni pesantren dan lulusan Timur Tengah.

Hal ini jauh dari cita-cita Snouck yang mengharapkan elit tradisional yang

sudah terkolonisasi dapat tunduk dan patuh pada pemerintah Hindia Belanda dan

dapat membawa serta para pengikut dibawahnya yang terdiri dari masyarakat

pribumi, memang beberapa elit sudah terasosiasi dengan kebudayaan Barat namun

tidak serta merta tunduk dan patuh oleh pemerintah Hindia Belanda. karena para

elit tradisional yang sudah terasosiasi ini menjelma menjadi elit modern yang

lebih banyak menyuarakan pendapatnya untuk bergerak maju dalam melawan

Pemerintah Hindia Belanda dan membangkitkan semangat nasinonalisme.

104

Mengamati perjalanan sejarah politik Kolonial Belanda terhadap Islam

yang telah digariskan oleh peletak dasarnya Snouck Hurgronje, setidaknya ada

dua hal yang menarik. Pertama, munculnya tokoh Snouck menjadi seorang

negarawan Kolonial Belanda yang paling Legendaris; kedua, kenyataan yang

dihasilkan oleh politiknya bertentangan dengan apa yang diharapkan. Dari sini

kita dapat menarik suatu pelajaran seperti yang dikatakan oleh Prof. W.F.

Wertheim ketika mengomentari hasil karya Dr. Harry J Benda, bahwa:

“…..Apapun politik terhadap Islam yang dilancarkan oleh kekuasaan non Islam,

hasilnya senantiasa berbeda dari apa yang ingin dikejar oleh kekuasaan

tersebut.…..”62

Masa-masa ini merupakan masa dimana keadaan sosial menyadarkan

masyarakat akan kesadarn sosial. Sadar bahwa rakyat sesamanya tertindas, sadar

akan diskrimininasi yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda, sadar akan hak

dalam memiliki kebebasan tak terpenuhi. Sehingga timbul semangat kebangsaan

untuk lepas dari ketertindasan.

62

Harrry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Terj. Daniel Dhakidae.(Jakarta:

Pustaka Jaya, 1980) h. 345

105

BAB V

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah bukanlah untuk

mencerdaskan masyarakat pribumi, dapat dilihat dari diskriminasi yang terjadi

dari mulai diskriminasi sosial, diskriminasi rasial, diskriminasi anggaran dan

diskriminasi dalam kepemelukan agama. Hanya golongan tertentu saja yang dapat

menikmati pendidikan. Sehingga masyarakat yang tidak dapat masuk sekolah

pemerintah memlih untuk memasukan anaknya ke lembaga pendidikan Islam baik

itu tradisonal maupun modern, dimana lembaga pendidikan Islam seperti

madrasah dan pesantren mengubah kurikulumnya menjadi lebih modern dengan

menggabungkan kurikulum agama dan ilmu-ilmu pengetahuan umum agar dapat

menyaingi dan mengimbangi sekolah yang didirikan oleh pemerintah.

Snouck Hurgronje sangat yakin akan politik asosiasi yang dimasukan

dalam pendidikan Barat. Memilih anak-anak priayi dan para bangsawan

terkemuka masuk ke dalam lingkaran pendidikan Barat yang sudah terkolonisasi

dan dapat dengan mudah menjadi patuh dan tunduk pada pemerintah Belanda dan

jauh dari ajaran Islam, sehingga dapat diikuti oleh masyarakat bawah yang

senantiasa tunduk pada elit tradisional. Namun ternyata dalam prakteknya, meski

banyak elit tradisional yang sudah terasosiasi dengan kebudayaan Barat Seperti

Husein Djajadiningrat, Abdul Rifai dengan Bintang Hindia-nya, Raden Mas

Tirtoadisurjo dengan Medan Priaji-nya dan pendirian SDI, HOS Tjokroaminoto

yang disebut-sebut sebagai pemimpin karismatik dalam SI, dan juga Agus Salim.

Mereka merupakan anak anak priayi muslim yang taat, namun mereka menjelma

106

menjadi elit modern yang penuh dengan kesadaran akan dirinya dan

keterbelakangan masyarakat sekitarnya. Mereka menyuarakan aspirasinya untuk

kemajuan umat Islam di Hindia Belanda mau tak mau, suka tak suka hal ini

merupakan hasil dari asosiasi pendidikan yang dapat dilihat dengan munculnya

elit modern yang mendirikan organisasi yang bersifat nasionalis baik sekuler

maupun Islam.

Kebijakan Pendidikan oleh pemerintah khususnya kepada umat Islam pada

kenyatannya malah memeberikan semangat kebangsaan karena rasa diskriminasi

yang dirasakan bersama. Hal ini membuktikan bahwa keadaan sosial pada waktu

itu menimbulkan kesadaran social dikalangan para terpelajar. Kesadaran akan

kepemilikan hak yang sama dan kebebasan untuk merdeka.

Saran

Penulis memahami betul dalam tulisan ini masih banyak kekurangan dan

jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran sangat dibutuhkan demi

baiknya tulisan/karya ini.

Dari beberapa kebijakan pendidikan Belanda dapat dilihat hikmah dan

menjadi cermin untuk kemajuan Indonesia mendatang. Melihat kondisi sekarang

yang hampir sama dengan masa Kolonial, pendidikan belumlah sama rata dapat

dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Alangkah indahnya apabila

pemerintah dapat memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk

mendapatkan pendidikan yang bermutu. Bisa dirasakan bahwa pendidikan yang

bermutu sekarang ini selalu dimenangkan oleh masyarakat kelas menengah atas

107

yang memiliki ekonomi yang baik. Perbedaanya adalah masa Kolonial pendidikan

bermutu dirasakan oleh masyarakat menengah berdasarkan factor keturunan yang

merukapan ketentuan dari pemerintah, sedangkan sekarang faktor ekonomi bisa

jadi menjadi kriterianya.

Jika masa Kolonial keadaan sosial membangun kesadaran sosial,

kebalikan dengan masa sekarang kesadaran sosial belum tentu dapat mengubah

keadaan sosial meskipun hal ini tidak dapat di generalisirkan.

Untuk generasi selanjutnya akan lebih bagus lagi jika mengkaji lebih

mendalam dan memunculkan ide-ide yang cemerlang untuk menggali tulisan

khusus kebijakan-kebijakan yang dibuat Belanda di Indonesia yang pada

akhirnya akan memperkaya khazanah keilmuan sejarah.

108

108

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Bijblad op het Staatsblad van Nedelandsch-Indie no 6639

Bijblad op het Staatsblad van Nedelandsch-Indie no 7123

Encyclopaediae van Nederlandsch-Indie (ENI), jilid I. ‘s-Gravenhage, 1917

Regerings Almanak Tahun 1914

Staastblad van Nederlandsch-Indie no 125 Tahun 1893

Staastblad van Nederlandsch-Indie no 219 Tahun1925

Staastblad van Nederlandsch-Indie no 550 Tahun 1905

Buku

Abdurahman, Dudung. Metodologi Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Ar Ruzz

Media,1999

Absari, “Sejarah dan Dinamika Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di

Nusantara”, dalam Samsul Nizar (ed), Sejarah Pendidikan Islam,

menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia.,

(Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2007)

Algadri, Hamid, C. Snouk Hurgronje.Politik Belanda TerhadapIslam dan

Keturunan Arab. Jakarta; Sinar Harapan 1984.

_________, Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan

Belanda. Bandung; Mizan, 1996

Asrohah, Hanun, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999)

Azra, Azyumardi, “Surau di Tengah Krisis: Pesantren dalam Prespektif

Masyarakat” dalam M.Dawam Raharjo (ed) Pergulatan Dunia Pesantren

Membangun dari Bawah, (Jakarta: P3M, 1983)

_________, Pendidikan Islam “Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium

Baru”, (Ciputat: Logos, 1999)

Benda, Harry J, Bulan Sabit dan Matahari terbit, Islam Indonesia Pada masa

Pendudukan Jepang, Terj. dari The Crescent and The Rising Sun,

Indonesian islam under the Japanese occupation 1942-1945 oleh Daneil

Dhakidae (Jakata: Mizan, 1980), cet I.

109

Brugmans, I.J. “Politik Pengajaran” dalam H. Baudet dan I.J Brugman (ed),

Politik Etis dan Revolusi kemerdekaanI. (Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia, 1987)

Burhanudin, Jajat, Ulama dan Kekuasaan, Pergumulan Elite Muslim dalam

Sejarah Indonesia,(Jakarta: Mizan, 2012)

Cribb, Robert, Audrey Kahin, Kamus Sejarah Indonesia, Jakarta: Komunitas

Bambu, 2012.

Djamaluddin, Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Bandung : Pustaka

Setia , 1998)

Dzofier, Zamaksyari, Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kya (

Jakarta: LP3ES, 1994)

Gobee, E, dan C Adriaanse, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa

Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid IV

(Jakarta : Indonesian Netherlands Coorperation in Isalamic Stuidie (INIS),

1991).

______, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada

Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid I (Jakarta : Indonesian

Netherlands Coorperation in Isalamic Stuidie (INIS), 1991).

Graves, Elizabeth, “The Minangkabau Response to the Dutch Colonial Rule in the

Nineteent Century”,(New York: Cornel University, 1981)

Gottschalk, Louis. Mengerti Sejarah. terj: Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI

Press.1983)

Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, lintasan Sejarah,

Pertumbuhan dan Perkembangannya, (Jakarta:Diterbitkan Kerjasama

dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan dan PT Raja Grafindo

Persada, 1996), Cet ke 2

Herlina, Nina Lubis, Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942.(Bandung:

Pusat Informasi Kebudayaan Sunda, 1998)

_______, “Pendidikan, Mobilitas Sosial dan Munculnya elit Modern”, dalam

Taufik Abdullah dan A.B Lapian (alm) (eds), Indonesia dalam Arus

Sejarah, Jilid V., (Jakarta: PT. Ichtiar Baroe Van Hoeve)

Hurgronje, C Snouck, Islam di Hindia Belanda. Terj S. GunawanJakarta; PT

Bhratara Karya Aksara, 1983.

________, Kumpulan Karangan C. Snouck Hurgronje. Jakarta; INIS, 1993.

Isjwara, F, Pengantar Ilmu Politik, penerbit Binacipta, 1974

110

Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah. (Yogyakarta: Yayasan bentang Budaya,

1995)

Latif, Yudi , Intelegensia dan Kuasa, Geneologi Intelegensia muslim Indonesia

abad ke 20,(Bandung: Mizan Pustaka, 2005)

Leirissa, R.Z. , ”Verenigde Oost Indische Comagnie (VOC)”, dalam Taufik

Abdullah dan A.B Lapian (alm) (eds), Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid

V, (Jakarta: PT. Ichtiar Baroe Van Hoeve)

Maswardi, “ Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara pada Masa Awal

Sampai Sebelum kemerdekaan, Kasus Kebijakan Politik Kolonial Belanda

Terhadap Gerakan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia” dalam

Samsul Nizar (ed), Sejarah Pendidikan Islam, menelusuri Jejak Sejarah

Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia., (Jakarta: Kencana Prenada

media Group, 2007)

Madjid , Nurcholis, Indonesia Kita, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004)

_________, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta: Paramadina,

1997)

Maftuh, “Kebijakan Politik Hindia Belanda dan Implikasinya Bagi Pendidikan

Islam 1900-1942”. Tesis (Jogjakarta : UIN Sunan Kalijaga 2008) (Tidak

DIterbitkan)

Nata Abuddin Nata, Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana

Prenadamedia Group,

Niel, Robert van, Munculnya Elit Modern Indonesia , Ny. Zahara Deliar Noer

(terj)(Jakarta: Pustaka Jaya, 1984)

Noer, Deliar, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: LP3ES,

1991)

Padmo, Sugijanto (alm), “Perkembangan Sosial Ekonomi Pribumi”, dalam Taufik

Abdullah dan A.B Lapian (alm) (eds), Indonesia dalam Arus Sejarah,

Jilid V., (Jakarta: PT. Ichtiar Baroe Van Hoeve)

Pijper, G.F “Politik Islam pemerintah Belanda” dalam H. Baudet dan I.J

Brugmans, Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan oleh Amir Sutaarga,.

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987)

_________, Beberapa Studi Tentang Islam di Indonesia 1900-1950, Terj. dari

Studien over de Geshiedenis van de Islam in Indonesia 1900-1950 oleh

Tujimah dan Yessy Augusdin (Jakarta: UI-Press, 1985), cet II

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional

Indonesia IV. PN Balai Pustaka, 1977.

111

_________, Sejarah Nasional Indonesia V. PN Balai Pustaka, 1984.

Ricklefs, M.C Mengislamkan Jawa. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2013

_________, Sejarah Asia Tenggara dai Masa Prasejarah sampai Kontemporer,

(Jakarta : Komunitas Bambu, 2013)

_________, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, (Jakarta: Serambi Ilmu

Semesta, 2008)

Ridwan, Kafrawi, Ensiklopedi Islam, jilid I , (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hove,

1993)

Sihab, Alwi, Membendung Arus Respon Gerakan Muhamadiyah terhadap

Penetrasi Misi Kristen di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1998)

Sirozi, Muhammad, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-

tokoh Islam dalam Penyusunan UU No 2/1989I, (Jakarta : INIS, 2004)

Sopyan, Yayan, Islam Negara Transormasi Hukum Perkawinan Islam dalam

Hukum Nasional. Jakarta: RMBooks, 2012

Suminto, Aqib, Politik Islam Hindia-Belanda: het Kantoor voor Inlandsche

zaken. Jakarta: LP3ES, 1986.

Steenbrink, Karel A. Pesantren Madrasah Sekolah, Pendidikan Islam dalam

Kurun Modern, (Jakarta: LP3ES, 1994)

Shiraishi, Takhasi, Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926,

(Jakarta: Grafiti, 1997)

Umar, Muin, Orientalisme dan Studi Tentang islam (Jakarta : Penerbit Bulan

Bintang, 1978)

Yunus, Mahmud, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,( Jakarta: Mutiara

Sumber Widya, 1995)

Zuhairini, dkk, Sejarah Pedidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Binbaga

Islam, 1986)

Jurnal

Bani, Sudin, “Politik Etis”, Jurnal Politik Pofetik, Vol 1, No 1, 2013

Burhanudin, Jajat, The Dutch Colonial Policy On Islam, Reading The Intellectual

Journey Of Snouck Hurgronje, Al-Jamiah,Vol 52, No 1, 2014 M/1435 H

Effendy, “Politik Kolonial Belanda Terhadap Islam Di Indonesia Dalam

Perspektif Sejarah (Studi Pemikiran Snouck Hurgronye) ”Jurnal TAPIs

Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012

112

Haidar, M Ali “Tarekat Qodariyah Wa Naqsabandiyah Syaikhona Muhammad

Kholil Bangkalan Tahun 1834-1925 “, Avatara, e-Journal Pendidikan

Sejarah. Vol 1, No 2, Mei 2013

Ichwayudi, Budi, Hipokritisme Tokoh Orientalis Christian Snouck Hurgronje,

Jurnal Religio, Vol 1, No 1, Maret 2011

Muhamad, Gusti, “Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Di

Surabaya Tahun 1901-1942 Education On Dutch Government In

Surabaya At 1901-1942”, Publika Budaya, Vol 1, No 3, Maret 2015

Makalah

Muhsin, Mumuh “Kesadaran Nasional dan Sekolah Sarekat Islam (1900 – 1942)

Makalah Disampaikan Dalam Penataran Pengayaan Kurikulum Mulok

Sejarah Perjuangan Syarikat Islam (SPSI) Di Aula Gerkopin, 13 Januari

2013 (Jatinangor: UNPAD, 2013)

Internet

http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-178-det-sejarah-singkat.html diakses

pada tanggal 3 Mei 2016 pkl 19.00 WIB


diakses pada tanggal 3 Mei 2016 pkl 19.00 WIB

http://www.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/15/08/23/ntj73s1-

kebangkitan-nasionalisme-indonesia-di-tangan-islam

www.tebuireng.org diakses pada tanggal 24 Oktiber 2016 pkl. 9.05 WIB

http://megapolitian.kompas.com/read/2010/03/19/03301099/Kultur.Pesantren..kek

uatan.NU diakses pada tanggal 24 Oktiber 2016 pkl. 9.30 WIB

http://www.ponpes-rakha.com/2014/12/sejarah-rakha.html?m=1 Selayang

Pandang Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Diakses pada

tanggal 25 Oktober 2016 pkl 12.14 WIB

http://asadiyahpusat.org/2013/09/tentang-pesantren-asadiyah/ diakses pada

tanggal 25 Oktober 2016 pkl 13.36 WIB

www.media-kitlv.nl

http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-178-det-sejarah-singkat.html


http://www.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/15/08/23/ntj73s1-kebangkitan-nasionalisme-indonesia-di-tangan-islam

http://www.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/15/08/23/ntj73s1-kebangkitan-nasionalisme-indonesia-di-tangan-islam

http://www.tebuireng.org/



http://www.ponpes-rakha.com/2014/12/sejarah-rakha.html?m=1

http://asadiyahpusat.org/2013/09/tentang-pesantren-asadiyah/

113

Lampiran 1:

Staatsblad van Nederlandsch-Indie no 125 tahun 1893. Tentang pembukaan sekolah kelas

satu (de scholen de eerste klasse) dan sekolah kelas dua (de scholen de tweede klasse).

Sumber : ANRI.

114

Lampiran 2:

Staatsblad no 550 Tahun 1905, tentang Kebijakan Ordonansi Guru pertama. Sumber : ANRI.

115

Lampiran 3 :

Staatslad no 219 Tahun 1925,tentang Ordonansi guru perubahan Ordonansi guru 1905.

Sumber : ANRI

116

Lampiran 4 :

Bijblad op het Staatsblad van Nedelandsch-Indie no 6639, tentang perintah untuk Adviseur

voor Inlandsch Zaken dalam menangani pendidikan pribumi. Sumber : ANRI.

117

Lampiran 5 :

Bijblad no 7123, tentang instruksi kepada Adviseur voor Indlandsch zaken. Sumber :ANRI.

118

Lampiran 6:

Islamoloog C. Snouck Hurgronje (1857-1936). Sumber : media-kitlv.nl

119

Lampiran 7:

Karel Frederick Holle, Sumber : media-kitlv.nl

Mr. J.H. Abendanon, van 1900-1905 directeur van het Departement van Onderwijs,

Eeredienst en Nijverheid te Batavia, Sumber: media-kitlv.nl

120

Lampiran 8:

Pemuda (santri) Pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur. Sumber: media-kitlv.nl

121

Lampiran 9:

Pemuda di sebuah Pesantren. Sumber: media-kitlv.nl

Sumatra Thawalib. Sumber : JPPN.COm

122

Lampiran 10 :

School voor Technisch Onderwijs in Nederlands-Indie. Sumber: media-kitlv.nl

School tot Opleiding van Inlandse Artsen (STOVIA) Batavia. Sumber: media-kitlv.nl

123

Lampiran 11 :

Murid OSVIA di Madiun antara 1918-1919. Sumber: media-kitlv.nl

Suasana belajar di kelas, HBS Surabaya tahun 1927, Sumber : Sumber: media-kitlv.nl

124

Lampiran 12 :

MULO Bandoeng. Sumber:

media-kitlv.nl

MULO Purwokerto 1910.

Sumber: media-kitlv.nl

MULO Ambon, 1925. Sumber:

media-kitlv.nl

kebijakan politik asosiasi pendidikan kolonial...

Documents