BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELANG

Keberhasilan pedagang-pedagang Belanda melakukan pelayaran ke nusantara mendorong

pedagang Belanda lainnya datang ke nusantara. Selanjutnya karena semakin banyak

pedagang Belanda yang datang ke Indonesian timbul persaingan. Hal yang sama terjadi juga

di negeri Belanda. Selain itu mereka juga harus bersaing dengan pedagang Portugis, Spanyol

dan Inggris yang mengancam mendatangkan kerugian bagi Belanda. Untuk menghindari

persaingan yang tidak sehat antara pedagang Belanda maka pada tanggal 20 Maret 1602

dibentuklah VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) atau Serikat Perusahaan Dagang

Hindia Timur.

Setelah berhasil merebut Ambon dari Portugis, VOC memperluas pengaruhnya ke wilayah

Jawa terutama Jayakarta. Dibawah pimpinan Jan Pierterszoon Coen, VOC berhasil merebut

Jayakarta tahun 1619 dari tangan pangeran Wijayakrama dan menggantinya menjadi kota

baru yaitu Batavia yang kemudian menjadi pusat dan basis kekuatan VOC. Untuk

melancarkan kekuasaanya VOC melakukan cara-cara seperti kekerasan, peperangan,

pengusiran dan pembunuhan, menghancurkan pusat-pusat perdagangan Islam dan melakukan

tipu muslihat.

Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan

antara lain :

1. Verplichte Leverranties

Penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC. Tidak boleh

menjual hasil bumi selain  kepada VOC.

Contoh penyerahan wajib, lada, rempah-rempah kepada VOC.

2. Contingenten

Kewajibkan bagi rakyat untuk bayar pajak berupa hasil bumi

3.  Peraturan tentang ketentuan awal dan jumlah tanaman rempah- rempah yang boleh

ditanam

4.  Pelayaran Hongi

Pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu perang)untuk mengawasi pelaksanaan monopoli

perdagangan VOC dan menindak pelanggarannya di Maluku.

5.  Ekstirpasi

Hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi over produksi yang

dapat menyebabkan harga merosot.

A. TUJUAN

Untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah kolonial terhadap masyarakat Indonesia

ii

BAB II

PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL PORTUGIS

Pada periode tahun 1450 –1650 para sejarawan sering menyebut sebagai ‘Abad

Penemuan’ (The Age of Discovery) dan ‘Abad Ekspansi’ ( The Age Expansion ). Hasrat

untuk menduduki daerah –daerah lain sebagai koloni dan perluasan wilayah dari imperium

atas wilayah yang lain, mulai diwujudkan. Pada awalnya dipelopori oleh Portugis, kemudian

disusul oleh Spanyol, Belanda dan Inggris. Kehadiran Portugis, Spanyol, Inggris dan

terutama Belanda dengan segala kebijakan di wilayah koloninya, memiliki dampak yang

sangat berarti dalam sejarah kepulauan Indonesia sampai abad ke –20. Namun tingkat

pengaruhnya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain dan dari suatu masa ke

masa yang lain, tergantung pada jauh dekatnya hubungan dengan kepentingan kolonial dan

kemampuan masing-masing masyarakat merespon eksploitasi kolonial atau kesempatan yang

muncul.

Sejak sukses pengambilalihan kekuasaan oleh Portugis terhadap Malaka pada tahun

1511, orang-orang Portugis terbuka mengadakan perdagangan langsung dengan Indonesia,

khususnya daerah penghasil rempah-rempah seperti Ternate, Banda, Seram, Ambon dan

Timor. Lebih-lebih setelah Portugis mengembangkan ekspansinya menanamkan

kekuasaannya di Indonesia, terutama di Maluku.

Hal ini berlangsung cukup lama, sekitar tahun 1512 sampai 1641 (Portugis

meninggalkan Maluku dan menyerahkan Malaka pada VOC). Kebijakan –kebijakan yang

dipraktekkan selama itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia Indonesia waktu

itu.

Kebijakan pemerintah Kolonial Portugis antara lain :

1. Sistem monopoli perdagangan cengkeh dan pala di Ternate.

2. Berusaha menanamkan kekuasaan di daerah Maluku.

3. Menyebarkan agama Katholik di daerah-daerah yang dikuasai .

4. Mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis.

Pengaruh dari kebijakan ini ternyata tertanam pada rakyat Indonesia khususnya rakyat

Maluku , ada yang bersifat negatif dan ada yang positif. Pengaruh yang paling besar dan

paling langgeng adalah :

1. Terganggu dan kacaunya jaringan perdagangan .

2. Banyaknya orang-orang beragama Katholik di daerah pendudukan Portugis

Pengaruh lain dari kebijakan kolonial Portugis yaitu :

1. Rakyat menjadi miskin dan menderita.

2. Tumbuh benih rasa benci terkadap kekejaman Portugis.

3. Munculnya rasa persatuan dan kesatuan rakyat Maluku untuk menentang Portugis.

ii

4. Bahasa Portugis turut memperkaya perbendaharaan kata/ kosa kata dan nama keluarga

seperti da Costa, Dias, de Fretes, Mendosa, Gonzalves, da Silva dan lain-lain.

5. Seni musik keroncong yang terkenal di Indonesia sebagai peninggalan Portugis adalah

keroncong Morisco.

6. Banyak peninggalan arsitek bangunan yang bercorak Portugis dan sejata api/ meriam di

daerah pendudukan.

Nama Maluku adalah sebuah nama yang berasal dari istilah yang diberikan para pedagang

Arab untuk daerah tersebut, Jazirat al Muluk, ‘negeri para raja’

Kekuasaan Spanyol yang dipimpin oleh kapten Sebastian del Cano pada tahun

1521.yang sempat menjalin hubungan dengan Tidore tidak memiliki pengaruh yang berarti.

Mengingat Spanyol segera meninggalkan Tidore karena terbentur Perjanjian Tordesillas.

B. KEBIJAKAN VOC DAN PENGARUHNYA

         VOC adalah badan / kongsi perdagangan Belanda yang berdiri sejak tahun 1602.

Sebutan kompeni Belanda yang dialamatkan pada orang-orang VOC merupakan istilah dari

kata Compagnie. Lidah orang-orang Indonesia menyebut nama compagnie menjadi

kompeni. Ingat, VOC kepanjangan dari Oost Vereenigde Indische Compagnie.

Salah satu kunci keberhasilan VOC adalah sifatnya yang mudah beradaptasi dengan

kondisi yang telah ada disekitarnya. Kebijakannya dapat dikatakan kelanjutan atau tiruan dari

sistem yang telah dilakukan oleh para penguasa local. VOC secara cerdik menggunakan

lembaga dan aturan-aturan yang telah ada di dalam masyarakat lokal untuk menjalankan roda

compagnienya. Hak monopoli, penyerahan wajib, penanaman wajib, tenaga kerja wajib dan

pajak sebenarnya telah menjadi bagian dari struktur dan kultur yang telah ada sebelumnya.

Hampir keseluruhan pendapatan VOC diperoleh dari sumber ekonomi yang juga

menjadi andalan para penguasa local sebelumnya. VOC hanya membungkusnya secara resmi/

legal dan teratur. Staf administrasi dan prajurit yang berjumlah tidak lebih dari 17.000 orang

pada tahun 1700, telah merajalela di sebagian besar pusat-pusat penghasil dan perdagangan

rempah-rempah. Dengan demikian, cukup efektif pihak VOC untuk menerapkan kebijakan-

kebijakan di daerah koloni.

Dalam upaya memperlancar aktivitas organisasi, VOC pada tahun 1610 memutuskan untuk

membentuk jabatan Gubernur Jendral yang pada waktu itu berkedudukan di Maluku. Pieter

Both sebagai orang pertama yang menduduki posisi itu.

Tindakan VOC dengan adanya hak octroi sangat merugikan bangsa Indonesia. Hak octroi

seolah ijin usaha kepanjangan tangan pemerintah Belanda, bahkan bisa dikatakan VOC

sebagai sebuah ‘negara dalam negara’.

Pada Perserikatan Maskapai Hindia Timur , VOC , kepentingan-kepentingan /para pedagang

yang bersaing itu diwakili oleh system majelis (kamer ) untuk masing-masing dari 6 wilayah

ii

di negeri Belanda. Setiap majelis mempunyai sejumlah direktur yang telah disetujui, yang

seluruhnya berjumlah 17 orang dan disebut sebagai Heeren XVII ( Tuan-tuan Tujuh Belas ).

Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, VOC menerapkan hak monopoli,

menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan membangun benteng-benteng. Benteng-benteng

yang dibangun VOC adalah :

1. Di Banten disebut benteng Kota Intan ( Fort Pellwijk ).

2. Di Ambon disebut benteng Victoria.

3. Di Makasar disebut benteng Retterdam.

4. Di Ternate di sebut benteng Orange.

5. Di Banda disebut benteng Nasao.

Dengan keunggulan senjata, juga memanfaatkan kompetisi dan konflik di antara penguasa

lokal (kerajaan ), VOC berhasil memonopoli perdagangan pala dan cengkeh di Maluku. Satu

persatu kerajaan-kerajaan di Indonesia dikuasai VOC. Kebijakan ekspansif (menguasai)

semakin gencar diwujudkan ketika Jan Pieterszoon Coen diangkat menjadi Gubernur

Jendral menggantikan Pieter Both pada tahun 1817.

Jan Pieterszoon Coen memiliki semboyan “ tidak ada perdagangan tanpa perang, dan juga

tidak ada perang tanpa perdagangan”. Ialah yang memindahkan pos dagang VOC di

Banten dan kantor pusat VOC dari Maluku ke Jayakarta. Mengubah nama Jayakarta

menjadi Batavia.

Daerah-daerah strategis bagi pelayaran dan perdagangan di sepanjang pantai

nusantara di kuasai VOC. Hal ini bisa dikatakan sebagai tindakan imperialisme pantai, yaitu :

1. Pada tahun 1919/1921 merebut pelabuhan Jayakarta.

2. Pada tahun 1625, menduduki daerah pusat rempah-rempah di pulau banda.

3. Pada tahun 1641, merebut benteng Portugis di Malaka.

4. Pada tahun 1662, menduduki pusat perdagangan Pariaman di pantai Barat Sumatra.

5. Pada tahun 1667, menduduki Bandar Makasar .

Dalam upaya mempertahankan monopoli dan melarang keterlibatan bangsa Barat lainnya

maupun para pedagang Asia dalam perdagangan rempah-rempah di kepulauan Maluku, VOC

melakukan intervensi militer ke berbagai daerah dan pelayaran Hongi ( Hongi Tochten).

Pelayaran Hongi yaitu pelayaran keliling menggunakan perahu jenis kora-kora yang

dipersenjatai untuk mengatasi perdagangan gelap atau penyelundupan rempah-rempah di

Maluku. Pelayaran ini juga disertai Hak Ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman

rempah-rempah yang melebihi ketentuan.

Pada tahun 1700 –an, VOC berusaha menguasai daerah-daerah pedalaman yang banyak

menghasilkan barang dagangan. Imperialisme pedalaman ini sasarannya kerajaan Banten dan

Mataram, karena daerah ini banyak menghasilkan barang-barang komoditas seperti beras,

gula merah, jenis-jenis kacang dan lada.

ii

Tindakan VOC yang sewenang-wenang, sangat keras, dan kejam menimbulkan

perlawanan rakyat Indonesia. Perlawanan terhadap monopoli VOC terjadi dimana-mana

seperti di Mataram, Banten, Makasar dan Maluku.

Kebijakan-kebijakan VOC selama berkuasa di Indonesia sejak tahun 1602 – 1799

antara lain dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli

perdagangan.

2. Melaksanakan politik devide et impera ( memecah dan menguasai ) dalam rangka

untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia.

3. Untuk memperkuat kedudukannya dirasa perlu mengangkat seorang pegawai yang

disebut Gubernur Jendral.

4. Melaksnakan sepenuhnya Hak Octroi yang ditawarkan pemerintah Belanda.

5. Membangun pangkalan / markas VOC yang semula di Banten dan Ambon, dipindah

dipusatkan di Jayakarta ( Batavia).

6. Melaksanakan pelayaran Hongi ( Hongi tochten ).

7. Adanya Hak Ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang

melebihi ketentuan.

8. Adanya verplichte leverantien ( penyerahan wajib ) dan Prianger Stelsel ( system

Priangan )

Prianger Stelsel ( system Priangan , penyerahan wajib) dimulai tahun 1723

Masyarakat di Priangan dikenai aturan wajib kerja menanam kopi dan menyerahkan hasilnya

kepada kompeni. Wajib kerja ini sama dengan kerja paksa / rodi, rakyat tanpa diberi upah,

menderita dan miskin

Pengaruh dari kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia antara lain :

1. Kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh

VOC.

2. Wilayah kerajaan terpecah-belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru

dibawah kendali VOC.

3. Hak octroi ( istimewa ) VOC, membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin,

menderita,

4. mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian dan

5. prajurit bersenjata modern (senjata api, meriam ).

Hak octroi adalah hak istimewa dari pemerintah Belanda, yang meliputi :

1. Hak monopoli

2. Hak untuk membuat uang

3. Hak untuk mendirikan benteng

4. Hak untuk melaksanakan perjanjian dengan kerajaan

di Indonesi

ii

Hak untuk membentuk tentara

Pelayaran Hongi, bagi penduduk Maluku khususnya, dapat dikatakan sebagai suatu

perampasan, perampokan, pemerkosaan, perbudakan dan pembunuhan.

Hak Ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber

penghasilan yang bisa berlebih.

Dua abad sejarah VOC bercokol di kepulauan Indonesia, sama sekali tidak

mengisaratkan sebagai kesetaraan suatu mitra baik dalam arti politik maupun ekonomi,

melainkan berisi berbagai peristiwa berdarah dari sebuah upaya menegakkan kekuasaan.

VOC menjadi sebuah kompeni yang bengis, yang mampu membangun sebuah tradisi sebagai

symbol kekuasaan kolonialisme dan imperialisme Barat.

C. KEBIJAKAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN PENGARUHNYA

Kebijakan pemerintah kerajaan Belanda yang dikendalikan oleh Perancis sangat

kentara pada masa Gubernur Jendral Daendels ( 1808 – 1811 ). Kebijakan yang di ambil

Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya yaitu untuk mempertahankan pulau Jawa

dari serangan pasukan Inggris.

Dalam upaya tersebut, Daendels melakukan hal-hal sebagai berikut :

1.      Membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi/ benteng, pabrik mesiu /senjata di

Semarang dan Surabaya dan juga rumah sakit tentara.

2.      Pembuatan jalan pos dari Anyer di Jawa Barat sampai Panarukan di Jawa Timur

panjang sekitar 1000 km.

3.      Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon dan pembuatan perahu-perahu kecil

untuk kepentingan perang.

Daendels dikenal sebagai Gubernur Jendral “ bertangan besi” karena ia memerintah dengan

menerapkan disiplin tinggi, keras dan kejam. Untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan

dalam menghadapi Inggris Daendels menerapkan beberapa cara :

1.      Sistem kerja paksa ( rodi )

2.      Melaksanakan contingenten, yaitu pajak berupa hasil bumi.

3.      Menetapkan verplichte leverentie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada

pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditetapkan.

4.      Mewajibkan Prianger Stelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi.

5.      Melepas tanah kepada pihak asing.

Pada tahun 1810, kerajaan Belanda di bawah pemerintahan Raja Louis Napoleon

dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte. Negara Belanda dijadikan wilayah kekuasaan

Perancis. Dengan demikian, wilayah jajahan di Indonesia secara otomatis menjadi wilayah

jajahan Perancis.

ii

Kaisar Napoleon menganggap bahwa tindakan Daendels sangat otoriter, maka pada

tahun 1811 ia di tarik kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jendral

Janssens. Ternyata Janssens tidak secakap dan sekuat Daendels dalam melaksanakan

tugasnya. Ketika Inggris menyerang pulau Jawa, ia menyerah dan harus menanda tangani

Perjanjian di Tuntang yang dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang 1811.

Kebijakan yang diberlakukan Daendels yang berpengaruh terhadap kehidupan rakyat antara

lain dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Sebagai bagian dari perubahan system pemerintahan, Daendels memutuskan agar

semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan

kegiatan perdagangan.

2. Melarang penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam dan sarang burung.

3. Melaksanakan contingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi.

4. Menetapkan verplichte leverentie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada

pemerintah Kerajaan Belanda dengan harga yang telah ditetapkan.

5. Menerapkan system kerja paksa (Rodi) Membangun ketentaraan dengan melatih orang-

orang pribumi.

6. Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan sebagai dasar pertimbangan

pertahanan.

7. Membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil.

8. Melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta.

9. Adanya contingenten, verplichte leverantien dan Prianger Stelsel

Pengaruh kebijakan pemerintah kerajaan yang diterapkan oleh Daendels sangat

berbekas dibanding penggantinya, Gubernur Jendral Janssens yang lemah. Langkah-langkah

kebijakan Daendels yang memeras dan menindas rakyat menimbulkan :

1. Kebencian yang mendalam baik dari kalangan penguasa maupun rakyat.

2. Munculnya tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh pengusaha swasta.

3. Pertentangan / perlawanan penguasa maupun rakyat.

4. Kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan.

5. Pencopotan Daendels.

Alasan pencopotan Gubernur Jendral Hermann Willem Daendels adalah :

1. Daendels menciptakan hubungan yang tidak harmonis antara penguasa local maupun

rakyat setempat, ini akan membahayakan pertahanan terhadap serangan Inggris , bisa

jadi Indonesia akan memihak Inggris.

2. Melakukan penyimpangan dengan menjual tanah rakyat kepada pihak swasta, seperti

kepada Han Ti Ko, seorang pengusaha China, berarti telah melanggar undang-undang

negara.

ii

D. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL INGGRIS DAN PENGARUHNYA

Peristiwa Belanda menyerah kepada Inggris melalui Perjanjian Tuntang (1811), sebagai awal

pendudukan kolonial Inggris di Indonesia. Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi

Letnan Gubernur EIC di Indonesia. Ia memegang pem,erintahan selama lima tahun ( 1811-

1816) dengan membawa perubahan berasas liberal.

Pendudukan Inggris atas wilayah Indonesia tidak berbeda dengan penjajahan bangsa

Eropa lainnya. Raffles banyak mengadakan perubahan-perubahan , baik di bidang ekonomi

maupun pemerintahan. Kebijakan Daendels yang dikenal dengan nama Contingenten diganti

dengan system sewa tanah. Sistem sewa tanah disebut juga system pajak tanah atau landrent

(lanrate). Rakyat atau para petani harus membayar pajak sebagai uang sewa, karena semua

tanah dianggap milik negara.

Landrent di Indonesia gagal, karena :

1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda.

2. Sulit menentukan luas-sempit dan tingkat kesuburan tanah.

3. Terbatasnya jumlah pegawai.

4. Masyarakat pedesaan belum terbiasa dengan system uang.

Tindakan yang dilakukan oleh Raffles berikut adalah membagi wilayah Jawa menjadi

16 daerah karesidenan. Hal ini dikandung maksud untuk mempermudah pemerintah

melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasainya. Setiap karesidenan

dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh asisten residen.

Hal lain yang dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles yang memberi sumbangan

positif bagi Indonesia adalah :

1. Membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris.

2. Menulis buku yang berjudul History of Java.

3. Menemukan bunga Rafflesia-Arnoldi.

4. Merintis adanya kebun raya Bogor.

Perubahan politik yang terjadi di Eropa mengakhiri pemerintahan Raffles di Indonesia. Pada

tahun 1814, Napoleon Bonaparte akhirnya menyerah kepada Inggris. Belanda lepas dari

kendali Perancis. Hubungan antara Belanda dan Inggris sebenarnya akur, mereka

mengadakan pertemuan di London, Inggris. Pertemuan ini menelorkan kesepakatan yang

tertuang dalam Convention of London.

Konvensi London 1814 berisi kesepakatan :

Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dulu direbut Inggris. Status Indonesia

dikembalikan sebagaimana dulu sebelum perang, yaitu di bawah kekuasaan Belanda.

Sebenarnya Raffles tidak setuju dengan keputusan Konvensi London. Ia meletakkan

jabatannya digantikan oleh Letnan Gubernur Jendral John Fendall. Baru pada tahun 1816,

John Fendall menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda.

ii

E. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA DAN PENGARUHNYA

Van der Capellen semasa pemerintahnnya dari tahun 1817 –1830, menerapkan kebijakan

politik dan ekonomi liberal. Oleh kalangan konservatif seiring dengan kesulitan ekonomi

yang menimpa Belanda, kebijakkan politik ekonomi liberal dianggap gagal. Dalam

perkembangannya, kaum liberal dan konservatif silih berganti mendominasi parlemen dan

pemerintahan. Keadaan seperti ini berdampak kebijakan politik dan ekonomi di Indonesia

sebagai tanah jajahan juga silih berganti mengikuti kebijakan yang ada di Belanda.

Di Belanda sendiri ada 2 kubu yang berdebat :

1. Kubu Liberal

Memiliki keyakinan bahwa tanah jajahan akan mendatangkan keuntungan bagi Belanda jika

urusan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta, tanpa campur tangan

pemerintah. Pemerintah kolonial hanya menarik pajak dan sebagai pengawas.

2. Kubu Konsevatif

Berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberi keuntungan bagi Belanda apabila urusan

ekonomi ditangani langsung oleh pemerintah. Indonesia dinilai belum siap untuk diterapkan

kebijakan ekonomi liberal.

           Kegagalan van der Capellen menjatuhkan kaum liberal, di parlemen dan

pemerintahan didominasi kaum konservatif. Pada masa Gubernur Jendral van den Bosch,

menerapkan kebijakan politik dan ekonomi konsevatif di Indonesia. Pada tahun 1830 mulai

diterapkan aturan kerja rodi ( kerja paksa ) yang disebur Cultuurstelsel. Cultuurstelsel

dalam bahasa Inggris adalah Cultivation System yang memiliki arti sistem tanam. Namun di

Indonesia Cultuurstelsel lebih dikenal dengan istilah tanam paksa. Ini cukup beralasan

diartikan seperti itu karena dalam prakteknya rakyat dipaksa untuk bekerja dan menanam

tanaman wajib tanpa mendapat imbalan. Tanaman wajib adalah tanaman perdagangan yang

laku di dunia internasional seperti kopi, teh, lada, kina dan tembakau.

Cultuurstelsel diperlakukan dengan tujuan memperoleh pendapatan sebanyak

mungkin dalam waktu relatif singkat. Dengan harapan utang-utang Belanda yang besar akibat

perang dalam menghadapi Napoleon maupun menghadapi perlawanan kerajaan-kerajaan di

Indonesia dapat diatasi. Pokok-pokok Cultuurstelsel mencakup :

1. Rakyat wajib menyiapkan 1/5 dari lahan garapan untuk ditanami tanaman wajib.

2. Lahan tanaman wajib bebas pajak, karena hasil yang disetor sebagai pajak.

3. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak akan dikembalikan.

4. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib, tidak boleh

melebihi waktu yang diperlukan untuk menanam padi.

5. Rakyat yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari dalam setahun

diperkebunan atau pabrik milik pemerintah.

6. Jika terjadi kerusakan atau gagal panen menjadi tanggungjawab pemerintah.

ii

7. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada para penguasa pribumi (kepala

desa).

Kalau melihat pokok-pokok Cultuurstelsel bila dilaksanakan dengan semestinya merupakan

aturan yang baik. Namun praktik di lapangan jauh dari pokok-pokok tersebut atau dengan

kata lain terjadi penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan itu antara lain :

1. Tanah yang harus diserahkan rakyat cenderung melebihi dari ketentuan 1/5,

dimaksudkan sebagai cadangan bila hasil kurang menguntungkan.

2. Tanah yang ditanami tanaman wajib tetap ditarik pajak.

3. Rakyat yang tidak punya tanah garapan ternyata bekerja di pabrik atau perkebunan lebih

dari 66 hari atau 1/5 tahun.

4. Kelebihan hasil tanam dari jumlah pajak ternyata tidak dikembalikan.

5. Jika terjadi gagal panen ternyata ditanggung petani.

Penyimpangan ini terjadi karena penguasa pribumi (kepala desa) tergiur oleh iming-iming

Belanda yang menerapkan system cultuur procenten.

Cultuur Procenten adalah :

Hadiah atau persen dari pemerintah bagi para pelaksana tanam paksa (penguasa pribumi,

kepala desa) yang dapat menyerahkan hasil panen melebihi ketentuan yang diterapkan

dengan tepat waktu.

Hal ini mebuat penguasa pribumi semakin gencar menekan rakyat untuk bekerja ekstra keras,

tidak peduli aturan atau pokok-pokok dalam cultuurstelsel. Hadiah atau persen adalah tujuan

utama disamping pujian-pujian dari pemerintah Hindia Belanda. Kemiskinan dan penderitaan

rakyat yang semakin parah tidak dipedulikan. Daerah-daerah yang banyak mengalami

penderitaan diantaranya :

1. Di daerah lembah Sala yang meliputi daerah Surakarta, Yogyakarta dan Madiun.

2. Di daerah lembah Brantas terutama di daerah Kediri, Surabaya dan Besuki ( Jatiroto ).

3. Di daerah pelabuhan Jepara dan Tuban.

4. Di daerah Priangan.

5. Di daerah Sumatra Barat, terutama sejak tahun 1840-an.

Berkat Tanam Paksa itu, antara tahun 1830 – 1870 ( dalam waktu 40 tahun ),

Pemerintah Belanda mendapat keuntungan 823 juta gulden. Dengan uang itu, kas negara

Hindia-Belanda dapat diisi penuh kembali, kira-kira hanya 33 juta gulden. Selebihnya dipakai

untuk membangun jalan kereta api dan gedung-gedung pemerintah di negeri Belanda.

F. PERBEDAAN PENGARUH KOLONIAL

Pengaruh kolonial tidak lepas dari masa pendudukan, tingkat kepentingan dan

kebijakan yang diterapkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kepulauan Indonesia sangat

dipengaruhi oleh pendudukan para kolonialis. Pengaruh kolonialis Barat mencakup beberapa

ii

aspek atau factor, yaitu faktor ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan . Namun tingkat

pengaruhnya sangat bervariasi antara pulau Jawa dengan pulau-pulau yang lain dan antara

satu daerah dengan daerah yang lain.Perbedaan pengaruh ini disebabkan oleh beberapa hal,

antara lain :

1. Kompetisi atau persaingan.

Ketika persaingan bangsa Eropa untuk memperoleh daerah-daerah jajahan mencapai

puncaknya pada abad ke –19, pihak Belanda merasa wajib menduduki daerah-daearah di

luar Jawa. Walaupun pendudukan suatu daerah dari sisi nilai ekonomi minim, tapi dari segi

hegemoni, dalam rangka mencegah masuknya kekuatan Barat lain.

2. Keamanan

Untuk menjaga keamanan daerah-daearah yang sudah berhasil dikuasai, Belanda merasa

terpaksa untuk menaklukkan daerah-daerah lain yang mungkin akan mendukung atau

membangkitkan gerakan perlawanan. Kekuatan gerakan perlawanan juga menentukan

tingkatan besarnya pengaruh.

3. Letak strategis

Daerah yang memiliki posisi pada jalur pelayaran dan perdagangan internasional memiliki

nilai politis dan ekonomi yang sangat menguntungkan. Di tempat-tempat seperti para kolonis

biasanya bermukim, membangun benteng –benteng dan pelabuhan. Ternate, Ambon, Banten,

Batavia dan Makasar merupakan contoh daerah strategis.

4. Sumber Daya Alam ( SDA ) dan Sumber Daya Manusia ( SDM )

Daerah yang memiliki potensi hasil bumi komoditi perdagangan dan jumlah penduduk yang

padat tidak luput dari eksploitasi para kolonialis. Hasil bumi di kepulauan Indonesia berbeda-

beda, kepadatan penduduk tidak merata. Tentunya hasil bumi sebagai komoditas

perdagangan, manusiapun diperdagangkan dalam status sebagai budak. Madura walau dari

segi nilai ekonomi sangat kecil waktu itu, tapi dari segi manusia cukup berlimpah, ]leh karena

itu, para kolonialis menduduki Madura.

5. Kebijakan Pemerintah Kolonial

Suatu kebijakan bisa cocok diterapkan di pulau Jawa, namun jika dipraktikkan di pulau atau

daerah lain belum tentu menguntungkan. Maka di daerah yang tidak menguntungkan akan

dibiarkan oleh para kolonialis, sementara di daerah yang menguntungkan akan tumbuh subur

pengaruh kolonialis.

ii

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Belanda (1800-1807)

Pemerintahan ini dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal Belanda sebagai wakil raja/ratu

Belanda. Situasi politik yang terjadi di Eropa berpengaruh pula ke Indonesia salah satu

contohnya pada waktu Belanda diduduki oleh Napoleon Bonaparte dari Perancis, maka

secara tidak langsung Hindia Belanda berada dibawah kekuasaan Perancis dengan mengirim

Herman William Daendels.

2. Perancis (1808-1811)

 Pada tahun 1804 Napoleon Bonaparte mengangkat dirinya menjadi Kaisar di Perancis.

Perubahan ini membawa pengaruh pada negara-negara Eropa termasuk Belanda. Pada

tahun 1806 pemerintah Belanda jatuh ketangan Perancis. Napoleon Bonaparte mengangkat

keponakannya Louis Bonaparte menjadi raja Belanda dengan demikian secara tidak

langsung Indonesia berada dibawah imperium Perancis. Pada tahun 1808 Louis Bonaparte

mengangkat Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda

(Indonesia).

3. Inggris (1811 – 1816)

Selama berkuasa di Indonesia Raffles melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Menghapus kerja paksa rodi yang pernah diteerapkan oleh VOC dan Daendels

2. Menghapus pelayaran hongi

3. Menghapus perbudakan

4. Menghapus penyarahan wajib dan hasil bumi

5. Mengurangi kekuasaan para Bupati

6. Menerapkan pengadilan dengan sistem juri

7. Melaksanakan system landrente

4. Hindia Belanda (1816 – 1942)

 Sejak Konvensi London tahun 1814 yang isinya menetapkan bahwa Belanda akan

kembali memperoleh jajahanya (Indonesia) dari Inggris, berarti Indonesia kembali di jajah

Belanda.Penderitaan bangsa Indonesia semakin meningkat.

 Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda antara tahun 1816 –

1942 adalah sebagai berikut :

Tanam Paksa

Pada tahun 1830 pemerintah kolonial Belanda dibawah gubernur jenderal Van den Bosch

memberlakukan tanam paksa yang bertujuan meningkatkan produksi perkebunan terutama

produksi yang sangat laku  di pasar internasional pada waktu itu yaitu teh, kopi, tebu,

tembakau, indigo. 

ii

 Aturan Tanam Paksa

a. Setiap petani wajib menyerahkan seperlima tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku

dipasaran Eropa, seperti: kopi, nila,tebu, tembakau dan teh.

b. Kegagalan panen akibat bencana alam ditanggung pemerintah

c. Tanah yang diserahkan kepada pemerintah dibebaskan dari pajak

d. Jika hasil panen melebihi ketentuan, kelebihan itu akan dikembalikan kepada petani

e. Waktu yang digunakan untuk mengerjakan tanah tidak boleh melebihi waktu untuk

menanam padi

f. Penduduk yang tidak mempunyai lahan, wajib kerja diperkebunan milik Belanda selama 66

hari.

Dalam pelaksanaanya, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan

penderitaan rakyat Indonesia. Akhirnya pemerintah kolonial menghentikan Tanam Paksa

1870 dan menggantikannya dengan system ekonomi terbuka.

Melalui sistem ekonomi terbuka pemerintahan  kolonial Belanda menjadikan wilayah

Indonesia sebagai daerah tempat dilaksanakannya imperialisme modern. Salah satu Undang-

undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mendukung sistem tersebut

maka dikeluarkanlah Undang-undang Agraria.

Undang-Undang Agraria tahun 1870 (Agrarische Wet)

Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) antara lain karena

kesewenangan pemerintah mengambil alih tanah rakyat. Tujuan Undang-Undang ini adalah  :

- Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing.

- Memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia

seperti dari Inggris, Belgia, USA, Jepang, Cina, dan lain-lain.

- Membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan.

Dampak dikeluarkannya UU Agraria antara lain. Perkebunan diperluas, baik di Jawa maupun

diluar pulau Jawa. Angkutan laut dimonopoli oleh perusahaan KPM yaitu perusahaan

pengangkutan Belanda.

B. SARAN

Makalah ini masih memiliki berbagai jenis kekurangan olehnya itu kritik yang sifatnya

membangun sangat kami harapkan.

ii

DAFTAR PUSTAKA

1. Badrika, Wayan . 2000. Sejarah Nasional Indonesia dan Umum 2, Jakarta: Penerbit

Erlangga

2. Depdiknas. 2005. Materi Pelatihan Terintegrasi IPS Sejarah. Jakarta: Direktorat PLP.

3. Edi S. Ekajati, Drs., 1985. Fatahillah Pahlawan Arif Bijaksana. Jakarta: PT Mutiara

Sumber Widya.

4. KS, Tugiyono, Sutrisno Kutoyo, Alex Pelatta. 1984. Atlas dan Lukisan Sejarah

Nasional Indonesia. Jakarta : CV Baru

5. Kutoyo, Sutrisno, dkk. 1986. Sejarah Ekspedisi Pasukan Sultan Agung ke Batavia.

Jakarta:

6. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

7. Latif, Drs. Chalid dan Drs. Irwin Lay. 1997. Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia.

Jakart: PT Pembina Peraga.

8. Marwati Djoenet P. & Nugroho Noto Susanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia VI.

Jakarta: Balai Pustaka

9. MD, Sagimun, 1985. Sultan Hasanudin Menentang V.O.C. Jakarta : Departemen

Pendidikan

10. dan Lebudayaan.

11. Nanulaita, IO. 1985. Kapitan Patimura. Jakarta : Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan

ii

DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOLONIAL

TERHADAP MASYARAKAT INDONESIA

DISUSUN OLEH :

1. MUH. SYAHRIR WIBOWO

2. RIA ULKA HANDAYANI

3. SITTI HAJAR NURATAFAH

4. SITTI RAMNA

5. SITTI YULIA SIKIAN CAHYANI

SMA NEGERI 1 RAHA

2013

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..............................................................................................i

DAFTAR ISI...........................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................1

A. Latar Belakang Masalah............................................................................1

B. Tujuan........................................................................................................1

BAB II PEMBAHASAN..........................................................................................2

A. Kebijakan Pemerintah Kolonial Protugis....................................................2

B. Kebijakan VOC dan pengaruhnya.............................................................3

C. Kebijakan Pemerintahan belanda dan Pengaruhnya................................6

D. kebijakan Kolonialisme inggris dan pengaruhnya.....................................8

E. Kebijakan Kolonialisme Belanda dan pengaruhnya..................................9

F. Perbedaan pengaruh kolonial..................................................................10

BAB III PENUTUP..............................................................................................10

A. KESIMPULAN...........................................................................................12

B. SARAN......................................................................................................13

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................14

ii