10

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam

kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam

kuliah-kuliah ilmu politik. Berangkat dari hal terebut istilah kebijakan publik bisa

dikatakan tidak lagi menjadi hal yang baru dalam tataran dunia akademisi.

Adapun beberapa defenisi kebijakan publik yang disampaikan oleh para ahli

dengan pendekatan dan batasan kebijakan publik yang ditawarkan sebagai berikut.

Menurut Charles O. Jones istilah kebijakan (politic term) digunakan dalam

praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau

keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan

(goals), program, keputusan (decisions), standart, proposal, dan grand design

(winarno Budi 2011 halaman 22). Kebijakan publik dalam konteks ini dipahami

dan didudukan dalam konteks kebijakan sebagai suatu keputusan. Namun

keputusan yang berwujud kebijakan publik tidaklah sama dengan kuputusan biasa

pada umumnya, sesuai dengan defenisi diatas kebijakn publik lebih tepatnya

merupakan suatu kegiatan atau keputusan yang telah melalui tahap-tahap yang

sistematis, sehingga dapat diterapkan menjadi suatu keputusan bersama

(kebijakan publik).

Sedangkan Carl Friedrich memandang kebijakan publik sebagai suatu arah

tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang

terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam

rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu

maksud tertentu. berangkat dari pengertian kebijakan publik yang di gambarkan

oleh seorang Carl Frederich dapat dilihat penjelasan kebijakan publik di pahami

11

pada cakupan yang luas, hal ini dikarenakan kebijakan publik merupakan suatu

tindakan yang bukan hanya bisa lahir dari suatu lembaga, namun seorang aktor

juga dapat membuat kebijakan publik demi pencapaian suatu tujuan tertentu.

Ada pun menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang

mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor

dalam mengatasi masaalah atau suatu persoalan (Budi.2012 halaman 23), konsep

kebijakan publik Anderson dapat digambarkan bahwa kebijakan publik tidak lain

adalah akumulasi dari sejumlah nilai yang ditentukan dari salah satu nilai terbaik

dengan pertimbangan-pertimbangan sistematis dan diharapkan dapat mengatasi

masaalah atas suatu persoalan publik.

Mengacu pada definisi-definisi yang dijelaskan oleh beberapa ahli diatas,

maka secara umum istilah “kebijakan atau policy” digunakan untuk menunjukan

perilaku seorang aktor (seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga

pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu yang dengan suatu

upaya sistematis membuat suatu arah tindakan (kebijakan) dalam bentuk aturan

yang disasarkan oleh sekelompok orang dengan maksud ingin mencapai tujuan-

tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh suatu kelompok tertentu.

Sementara itu, Amir Santoso dengan mengkomparasikan berbagai definisi

dari para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik menyimpulkan

bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi kedalam

dua wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan

publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini

cenderung mengatakan bahwa semua kebijakan pemerintah dapat disebut

kebijakan publik. Pandangan kedua, menurut Amir Santoso berangkat dari para

ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksana kebijakan. Para ahli

yang masuk dalam kategori ini terbagi dalam kedua kubu, yakni mereka yang

menganggap kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang

mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan mereka yang menganggap

kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

12

Sama halnya dengan Amir Santoso, Anderson juga menggambarkan

konsep kebijakan publik berdasarkan implikasi dari kebijakan publik yang dibagi

dalam beberapa bagian, yakni pertama, titik perhatian dalam kebijakan publik

berorentasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan.

Penggambaran dari bagian pertama implikasi konsep diatas di maksudkan

kebijakan publik bukan suatu tindakan yang terjadi secara kebetulan atau

“spontanitas”, melainkan kebijakan publik merupakan usaha-usaha dan upaya

sadar dan terencana secara tersistem dari aktor maupun lembaga dalam upaya

pencapaian tujuan dari berbagai kepentingan aktor maupun lembaga tersebut.

Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-

pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan-keputusan

tersendiri.

Kebijakan publik pada hakikatnya diperuntukan untuk orang banyak

(publik), sehingga kebijakan bukan hanya berhenti pada tataran perumusan

sampai dengan terbentuknya suatu keputusan atau kebijakan, melainkan kebijakan

harus disertakan dengan formulasi serta ketentuan-ketentuan penerapan kebijakan

tersebut. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh

pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau

mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang dinginkan pemerintah.

Implikasi kebijakan pada poin ini menegaskan pada originalitas suatu kebijakan

yang lahir berdasarkan pada suatu persoalan tertentu yang berangkat dari

kebutuhan yang objektif di masyarakat. Keempat, kebijakan publik mungkin

dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin

mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi masaalah

tertentu. Secara negatif, kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat

pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan

sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

Berangkat dari implikasi kebijakan publik yang digambarkan oleh

Anderson, berdasarkan keempat poin implikasi diatas, maka dapat digambarkan

secara sederhana kebijakan publik secara implikasinya sebagai berikut:

13

1. Implikasi Pertama, Kebijakan publik merupakan upaya sistematis

dan terencana, dalam pengertian kebijakan publik tidak lahir secara

spontanitas.

2. Implikasi Kedua, kebijakan publik merupakan usaha pemerintah

untuk memilih nilai terbaik dari berbagai nilai yang dijadikan dalam

suatu bentuk kebijakan.

3. Implikai Ketiga, kebijakan publik merupakan usaha pemerintah yang

berangkat dari keoriginalitas akumulasi persoalan dimasyarakat yang

dijadikan sebagai istrumen pemecahan suatu persoalan

dimasyarakat.

4. Implikasi Keempat, Kebijakan publik yang pada penerapannya

terdapat dua implikasi postif dan negatif. Implikasi positif,

keterlibatan pemerintah dalam persoalan publik. Implikasi negatif,

ketidak keterlibatan pemerintah dalam persolan publik.

2.1.1. Teori Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik adalah aktivitas menciptakan pengetahuan dan

proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses

pembuatan kebijakan analisis kebijakan, meneliti sebab, akibat, dan kinerja

kebijakan dan program publik. Secara sederhana analisis kebijakan adalah untuk

merumuskan masaalah sebagai pencarian solusi.

George C Edwards III (1980) dalam bukunyan Ag.Subarnoso Analisis

Kebijakan Publik Menjelaskan bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi oleh

empat variabel, yakni : (1) komunikasi, (2)sumberdaya, (3)disposisi, (4)struktur

birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditrasmisikan kepada

14

kelompok sasaran (target group) hingga akan mengurangi distorsi

implenmentasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak

jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok

sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok

sasaran.

Keberhasilan program keluarga berencana (KB) di

Indonesia, sebagi contoh, salah satu penyebabnya adalah karena

Badan Koordinasi keluarga berencana Nasional (BKKBN) secara

intensif melakukan sosialisai tujuan dan manfaat program KB

terhadap pasangan usia subus (PUS) melalui berbagai media.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomnikasikan secara jelas

dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya

untuk melaksanakan, implenmentasi tidak akan brjalan efektif.

Sumberdata tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni

sumberdata adalah faktor penting untuk implenmentasi kebijakan

agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas

menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implemntor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila

implementor memiliki diposisi yang baik, maka dia akan dapat

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh

pembuatan kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau

perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses

implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektf.

15

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implentasi

kebijakan.Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap

organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard

operating prosedures atau SOP). SOP menjadi pedoman setiap

implementor dalam bertindak.Struktur organisasi yang terlalu

panjang akan cenderung akan melemahkan penguasaan yang

menimbulkan red-tape,yakni prosedur birokrasi yang rumit dan

kompleks ini pada gilirannya menyebabkan aktifias organisasi

tidak fleksibel.

2.1.2. Tipe-Tipe Masalah Publik

Dalam analisis kebijakan publik terdapat beberapa tipologi masalah (

Dunn, 1994:146). Di tinjau dari tingkat kompleksitasnya, masalah dapat di

Kategorikn menjadi tiga yakni, masalah yang terstruktur dengan baik (well

structured), masalah yang agak struktur (moderatelli structured ) dan masalah

yang tidak terstruktur ( ill structured)

Masalah terstruktur dengan baik adalah masalah yang pemecahannya

hanya melibatkan beberapa pembuat kebijakan, dengan alternatif

pemecahan terbatas , nilai dari pemecahan masalah disetujui, dan hasilnya

lebih dapat dipastikan dengan tingkat probabilitas yang dapat

diperhitungkan. Sebagai contoh, masalah penghentian pegawai. Dalam hal

ini sudah jelas ada penjabat tertentu yang berwenang menghentikan, dan

sudah ada aturannya : kapan dan dalam kondisi seperti apa seorang

pegawai dapat di perhentikan dari tugasnya.

Sedangkan masalah yang agak terstruktur adalah maslah yang

pemecahannya yang melibatkan beberapa pembuat kebijakan, alternatif

16

pemecahannya terbatas, nilai yang akan dikejar disetujui, tetapi hasilnya

tidak pasti dengan tingkat probalitas yang sulit di hitung.

Kemudian masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang

pemecahanya melibatkan banyak pembuat kebijakan, alternatif

pemecahannya tidak terbatas, nilai yang akan dikejar masih menimbulkan

Konflik, dan hasil akhirnya sangat sulit diketahui dengan pasti karena

tingkat probalitasnya sangat sulit dihitung.

2.1.3. Metode Pengembangan Alternatif kebijakan

Ketika pembuat kebijakan (Policy Makers) menghadapi masalah

terutama yang bersifat tidak berstruktur, maka ia dituntut mengembangkan

berbagai alternatif kebijakan sebelum sampai pada pilihan kebijakan yang

tepat. Mengembangkan alternatif kebijakan bukanlah pekerjaan yang mudah,

karena pembuat kebijakan dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas yang

berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Patton dan Sawicki

(1987:182-185). Mengidenfikasi beberapa metode yang dapat digunakan

pembuat kebijakan untuk mengembangkan alternatif kebijakan seperti

diuraikan berikut ini.

(1). Metode Status Quo (No-Action)

(2). Metode Survei cepat (Quick Surveys)

(3). Tinjauan Pustaka (Liberature Review)

(4). Perbandingan dengan Pengalaman Nyata (Comparison of Real-Worls

Experiencees)

(5). Metode Analogy,Metaphor and Synetics

(6). Curah Pendapat (Brainstroming)

17

2.2. Pembangunan Kependudukan

Secara garis besar terdapat empat aspek masalah kependudukan yang di

alami Indonesia sampai saat ini. Pertama, Berkaitan dengan kuantitas

penduduk. Dari sisi kuantitas, penduduk Indonesia berjumlah sangat besar,

yaitu nomor empat terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika

Serikat. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi,

diperkirakan penduduk Indonesia setiap tahun masih akan bertambah sekitar

3,5 juta jiwa.

Masalah kedua berkenaan dengan kualitas penduduk. Penduduk yang

besar, kalau berkualitas tinggi sebenarnya baik dan justru menjadi aset atau

pendorong pembangunan. Sebagai contoh, negara dengan jumlah penduduk

besar seperti Amerika Serikat dan Jepang merupakan salah satu negara paling

maju di dunia karena penduduk mereka kualitas yang handal. Sebaliknya,

penduduk yang besar seperti Nigeria, Pakistan, Bangladesh dan

termasuk Indonesia misalnya, Karena tidak didukung kualitas yang baik justru

menjadi beban bagi pambangunan ekonomi dan upaya peningkatan kesejatraan

masyarakat.

Kualitas penduduk yang masih rendah ini ditandai antara lain dengan

angka kemiskinan yang masih besar jumlahnya, serta secara umum Indeks

pembangunan manusia masih ditataran bawah. Fenomena ketiga adalah

masalah persebaran penduduk. Persebaran penduduk Indonesia sangat tidak

merata, sebagian besar penduduk (58%) tinggal di pulau Jawa yang luas

areanya hanya sekitar 7% dari luas Indonesia. Jumlah penduduk yang tidak

merata dan berjejal di suatu wilayah akan memberikan beban yang berat bagi

wilayah yang bersangkutan termasuk masalah lingkungan (evironmetal stress)

seperti kerusakan hutan (termasuk bakau), kerusakan terumbu karang,

masalah air bersih ( water management), sampah, pendangkalan sungai, serta

polusi udara yang parah.

18

Teori kependudukan di kembangkan oleh dua faktor yang sangat

dominan yaitu, pertama adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk di

negara-negara yang sedang berkembang dan hal ini menyebabkan agar para

ahli dapat memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penduduk.

Sedangkan faktor kedua adalah adanya masalah-masalah universal yang

menyebabkan para ahli harus banyak mengembangkan dan menguasai

kerangka teori untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana telah terjalin suatu

hubungan antara penduduk dengan perkembangan ekonomi dan sosial.

Penduduk dapat di bagi sebagai berikut;

Teori pertumbuhan penduduk menurut para ahli.

1. Marxist.

Teori ini mengemukakan bahwa semakin banyak jumlah manusia

semakin tinggi produksi yang di hasilkan (Ida Bagoes Bantra,”demografi

umum” 2000: 67).

2. Paul Edric

Dalam bukunya yang berjudul (the population bomb) yang

menggambarkan bahwa penduduk dan lingkaran yang ada didunia ini sebagai

berikut. Pertama, dunia ini sudah terlalu banyak manusia; kedua, keadaan

bahan makanan sudah terbatas; ketiga, karena terlalu banyak manusia di dunia

ini lingkungan lingkungan sudah banyak yang rusak dan tercemar. Pada tahun

1990 Edric merevisi bukunya dengan judul baru (The Population Explotion),

yang isinya adalah bom penduduk yang di khawatirkan pada tahun 1968, kini

sewaktu-waktu akan dapat meletus. Kerusakan dan pencemaran lingkungan

parah karena sudah banyak penduduk yang sangat merisaukan (Ida Bagoes

Mantra, 2000: 71).

19

3. Robert Thomas Malthus (1766-1834).

Menurut Malthus (1766-1834) yang terkenal sebagai pelopor ilmu

kependudukan yang lebih populer disebut dengan prinsip kependudukan (the

prinsiple of population) yang menyatakan bahwa apabila tidak ada pembatasan

akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa

bagian dari permukaan bumi ini dan ia juga menyatakan bahwa manusia untuk

hidup memerlukan bahan makanan sedangkan laju pertumbuhan bahan

makanan jauh lebih lambat di banding dengan laju pertumbuhan penduduk dan

apabila tidak ada pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk maka manusia

akan mengalami kekurangan bahan makanan sehingga inilah yang menjadi

sumber kemelaratan dan kemiskinan manusia. (Mantra, 2000:62).Demografi

Untuk memahami keadaan kependudukan suatu daerah atau negara maka perlu

didalami kajian demografi.

Para ahli biasanya membedakan antara ilmu kependudukan (demografi)

dengan studi-studi tentang kependudukan (population studies). Demografi

berasal dari kata Yunani demos-penduduk dan Grafien -tulisan atau dapat

diartikan tulisan tentang kependudukan adalah studi ilmiah tentang jumlah,

persebaran dan komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga faktor

tersebut berubah dari waktu ke waktu. Menurut Munir, dalam teori

kependudukan dapat dikembangkan kemudian dipengaruhi dalam dua faktor

yang sangat dominan, pertama ialah meningkatkanpertumbuhan penduduk

dinegara negara yang sedang berkembang, dan ini meyebabkan tantangan dari

beberapa para ahli dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk.

Kedua adalah masalah yang sifatnya universal yang meyebabkan para

ahli harus lebih banyak mengembangkan dan menguasai kerangka teori untuk

lebih lanjut sampai sejauh mana hubungan anatara penduduk dengan

perkembangan ekonomi dan sosial dalam kependudukan agar dapat diterima.

Sedangkan Hauser dan Duncan (1959) mengusulkan defenisi demografi

sebagai berikut: Demography is the study of the size, territorial distribution and

20

composition of population, changes there in and the components of such

changes which maybe identified as natality, teritorial movement (migration),

and social mobility (change of states). Yang dalam Bahasa Indonesia adalah

“Demografi mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi

penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang

biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerakan teritorial

(migrasi) dan mobilitas social (perubahan status). Dari kedua defenisi di atas

dapatlah disimpulkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses

penduduk di suatu wilayah. Sedangkan studi-studi kependudukan mempelajari

secara sistematis perkembangan, fenomena dan masalah-masalah penduduk

dalam kaitannya dengan situasi sosial di sekitarnya.

2.3 Otonomi Daerah

Seperti yang telah ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan

terbesar di dunia dan memiliki lebih dari 17 ribu pulau yang tersebar serta

dibagi menjadi 33 provinsi yang ada. Akan sangat tidak efektif apabila negara

kepulauan seperti Indonesia memiliki pemerintahan yang hanya terpusat pada

pemerintah pusat saja, maka dibuatlah sistem otonomi daerah supaya jalannya

pemerintahan di indonesia dapat berjalan lebih efektif lagi.

Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah yang ada di

Indonesia dapat membuat kebijakan masing-masing daerah mereka sendiri,

tetapi tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta tetap berdasar pada

Pancasila, walaupun diadakan sistem otonomi, tetapi pemerintahan Indonesia

tetaplah terpusat pada pemerintah pusat yang berkedudukan di ibukota.

Otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang mengatur pelaksana otonomi daerah di Indonesia adalah UUD

1945 Pasal 18 Ayat 1-7, 18A Ayat 1 dan 2, serta 18B Ayat 1 dan 2. Otonomi

21

daerah dilaksankan dalam rangka memperbaiki serta mengusahakan

kesejahteraan rakyat dan memiliki tujuan peningkatan pelayanan masyarakat

yang semakin baik serta pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Meski demikian, masih terjadi banyak penyimpangan mengenai

otonomi daerah di Indoensia. Sistem ini memiliki banyak celah yang dapat

dengan mudah digunakan untuk pemanfaatan kebutuhan pribadi, ditambah

lagi dengan banyaknya anggota pemerintah yang duduk di lembaga-lembaga

pemerintah daerah yang memiliki mental kurang baik dalam

mengimplementasikan otonomi daerah.

Seperti yang telah kita tahu, Indonesia sangat terkenal dengan budaya

korupsinya yang sudah sangat kental, dengan adanya sistem otonomi daereah,

maka oknum pemerintah dapat dengan mudah melakukan dengan

memanipulasi korupsi anggaran yang diberikan negara. dengan otonomi

daerah, setiap provinsi mendapatkan APBD masing-masing dan dapat

memanfaatkanya secara mandiri.

Tidak jarang terjadi penyalahgunaan serta manipulasi dilakukan oleh

oknum pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. tidak heran apabila sudah

banyak terjadi kasus korupsi di daerah selama berlangsungnya otonomi daerah

di indoneisa karena memang pada kenyataanya banyak sekali celah yang dapat

dimanfaatkan untuk melakukan tindak korupsi dalam pelaksanaan sistem

otonomi daaerah.

Memang tidak ada sistem yang tidak memiliki kekurangan namun

semua pasti memiliki kekurangan serta kelebihannya masing-masing. Yang

perlu diusahkan adalah bagaimana cara untuk meminimalisir kekurangan dari

sistem otonomi daerah, untuk membuatnya menjadi efektif, maka diperlukan

adanya perbaikan mental agar tidak terjadi kecurangan serta penyewengan

dalam pelaksanaannya. dengan demikian. Tujuan utama dari otonomi daearah

22

yaitu untuk mengusahakan serta memwujudkan kesejahteraan rakyat dapat

terlaksana dengan baik.

Otonomi Daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri

berdasarkan prakarsa dan aspirasi darirakyatnya dalam kerangka negara

kesatuan Republik Indonesia. dengan adanya desentralisasi maka munculah

otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah

istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai

penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan

Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem

pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan

perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia.

Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab,

kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah

pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang melatarbelakanginya adalah

keinginan untukmemindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat

dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan

yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini akan meningkatkan

relevansi antara pelayanan umum dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat

lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah

ditingkat daerah dan nasional, dari segi sosial dan ekonomi. Inisiatif

peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan sosial

ekonomi diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber-sumber daya

pemerintah secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal. tujuan

utama dari otonomi daearah yaitu untuk mengusahakan serta memwujudkan

kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan baik.

23

2.4 Penelitian yang relevan

Syawal (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Peran

pemerintah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Tentang

Peranan dan Fungsi BKBPP dalam Meminimalisir Pertumbuhan Penduduk di

Kec. Enrekang Kab.Enrekang)”.Hasil penelitian menunjukan bahwa

pengendalian pertumbuhan penduduk yang ada di Kab. Enrekang dan

khususnya di Kec. Enrekang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan

hampir mendekati tingkat kesempurnaan, hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas

yang harus dijalankan dan dirangkaikan program kerja yang telah dibuat.

Tugas yang dijalankan khususnya dalam proses pengendalian pertumbuhan

penduduk, yaitu: 1) menumbuhkan serta meningkatkan kepedulian masyarakat

dalam rangka pembudayaan keluarga, 2) melakukan pendekatan kepada

masyarakat dalam hal perencanaan keluarga secara cermat, 3) meningkatkan

upaya pemberdayaan perempuan, dala menjalankan tugas ini ada beberapa

faktor yang menjadi penghambatnya. Berbicara tentang faktor penghambat,

ada beberapa hal yang dapat berpengaruh dalam peningkatan jumlah

pertumbuhan penduduk khususnya di Kec. Enrekang, yakni: 1) pernikahan

yang dilakukan pada usia yang masih muda ( pernikahan dini ), 2) minimnya

pemanfaatan program pemerintah, dan 3) tingkat kelahiran yang sangat tinggi.

Hal inilah yang terus diupayakan oleh BKBPP untuk diatasi.

24

2.5 KERANGKA PIKIR

Gambar 2.1

PENDUDUK

MIGRASI KEMATIAN KELAHIRAN

KUANTITAS

AKTIFITAS

DIMENSI

-

+

PENGENDALIAN KEBIJAKAN