kebijakan-kebijakan aktual usaha jasa konstruksi
DESCRIPTION
Kebijakan-kebijakan aktual usaha jasa konstruksi. Substansi dasar Perubahan Terkait Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. SERTIFIKASI DAN REGISTRASI (PP 4/2010). Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja. Lisensi. Catatan : - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Kebijakan-kebijakan aktual usaha jasa konstruksi
Substansi dasar Perubahan Terkait Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Catatan:Dalam hal Unit Sertifikasi Tingkat Provinsi tidak mendapatkan Lisensi, sertifikasi di provinsi tsb dilaksanakan oleh Unit Sertifikasi Tingkat Nasional
Lisensi
Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja
SERTIFIKASI DAN REGISTRASI (PP 4/2010)
PROSES SERTIFIKASIPermen 10/2011PROSES SERTIFIKASIPermen 10/2011
Badan Usaha Baru
Badan Usaha Baru
Tenaga TerampilTenaga
Terampil
Rapat Pengurus Lembaga
Rapat Pengurus Lembaga
Assessment Oleh Unit Sertifikasi
Assessment Oleh Unit Sertifikasi
KesekretariatanLembaga
KesekretariatanLembaga
Tenaga Ahli/Terampil
Tenaga Ahli/Terampil
ASOSIASI PROFESI(Verifikasi & Validasi
awal)
ASOSIASI PROFESI(Verifikasi & Validasi
awal)
Badan Usaha
Badan Usaha
ASOSIASI Perusahaan (Verifikasi & Validasi
awal)
ASOSIASI Perusahaan (Verifikasi & Validasi
awal)
Penerbitan Sertifikat
Penerbitan Sertifikat
Buku Registrasi
Buku Registrasi
Tenaga Ahli/ Terampil
Tenaga Ahli/ Terampil
Unit Sertifikasi Bentukan
Masyarakat
Unit Sertifikasi Bentukan
Masyarakat
0 BLN 1 BLN 2 BLN 3 BLN
Permohonan Sertifikasi (melalui Kesekretariatan Lembaga)Permohonan Sertifikasi (melalui Kesekretariatan Lembaga)
Assessment (Unit
Sertifikasi)
Assessment (Unit
Sertifikasi)
Assessment (Unit
Sertifikasi)
Assessment (Unit
Sertifikasi)
Assessment (Unit
Sertifikasi)
Assessment (Unit
Sertifikasi)
Penerbitan SBU (Melalui
Kesekretariatan)
Penerbitan SBU (Melalui
Kesekretariatan)
Assessment (Unit
Sertifikasi)
Assessment (Unit
Sertifikasi)
Sidang Evaluasi BAK
oleh Lembaga
Sidang Evaluasi BAK
oleh Lembaga
Berita Acara Kelayakan
(BAK)
Berita Acara Kelayakan
(BAK)
Berita Acara Kelayakan
(BAK)
Berita Acara Kelayakan
(BAK)
Berita Acara Kelayakan
(BAK)
Berita Acara Kelayakan
(BAK)
Berita Acara Kelayakan
(BAK)
Berita Acara Kelayakan
(BAK)
Buku Registrasi
Periodisasi
PROSES SERTIFIKASIPermen 10/2011PROSES SERTIFIKASIPermen 10/2011
Memenuhi Ketentuan perizinan usaha jasa
konstruksi
Memiliki Sertifikat Badan Usaha
Undang-Undang no 18 tahun 1999
BUJK
Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi
SBU menjadi syarat penerbitan
Peserta Lelang memenuhi
persyaratan kualifikasi
APABILA
PERPRES 54 tahun 2010
Klasifikasi ASMET Untuk Konsultan dan Kontraktor
Klasifikasi kontraktor: Bangunan Gedung, Sipil,ME, Pelaksana Lainnya dan untuk konsultan: Arsitektural, Rekayasa Enjiner, Penataan Ruang dan konsultansi lainnya
PP 28 Tahun 2000
PP 04 tahun 2010
Masa Transisi
Kualifikasi gred
Perlem 11 A dan 12A
Kualifikasi Kecil, Menengah Besar
Nilai Pekerjaan Untuk usaha kecil sampai dengan Rp 2.5 M
Kekayaan bersih dan penjualan tahunan usaha mikro, kecil dan memengah
PERPRES 54 tahun 2010
UU 20 tahun 2008
SE No. 05/2010SE No. 16/2010Se No. 9/2011
Masa Transisi Menuju PP 04 tahun 2010 dan Peraturan Lain Terkait Jasa Konstruksi
Keberadaan LPJKN dan LPJKD
7
1. pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri (pasal 31 ayat 3 UUJK)
2. Pasal 34 UUJK mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Lembaga diatur dalam Peraturan Pemerintah
UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang
jasa konstruksi
1. Pasal 25 Ayat (3) masa bakti, rincian, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga ditetapkan dalam AD/ART (pasal 25 ayat 3)
2. Sejak tahun 2000,Lembaga melaksanakaan tugasnya berdasarkan AD/ART.
1. Ketentuan pasal 25 ayat 3 PP 28 / 2000 DIUBAH2. PP 4/2010 mengamanatkan tata cara pemilihan pengurus, masa bakti,
tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja lembaga diatur dalam Peraturan Menteri
3. Pelaksanaan amanat pasal tersebut dituangkan dalam PERMEN PU 10/2010 j.o PERMEN PU 24/2010
PP 28/2000
PP 04/20100
8
1. Pasal 25 PP 04/2010 tersebut tidak dicabut2. Putusan hak uji materiil Nomor: 15P/HUM/2011, atas
PERMEN PU 10/2010 dengan amar putusan menolak keberatan hak uji materiil.
1. Dengan demikian PERMEN PU Nomor 10/PRT/M/2010 junto PERMEN PU Nomor 24/PRT/M/2010 bersifat final dan mengikat.
2. AD/ART LPJK tahun 2008 sudah tidak mempunyai kekuatan yuridis yang mengikat.
Pemilihan Pengurus yang berdasarkan AD/ART merupakan perbuatan melawan hukum karena prosesnya tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Putusan MA Nomor: 11P/HUM/2010
• Putusan hak uji materiil Nomor: 15P/HUM/2011
JUDICIAL REVIEW
Pembentukan Unit Sertifikasi
Petunjuk TeknisPetunjuk Teknis
Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
• Pasal 12 PP 28/20001. Badan usaha baik nasional maupun asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, yang telah mendapat sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi, wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga.
2. Pemberian tanda registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi yang dimiliki oleh badan usaha.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Lembaga.
REGISTRASI bujk DAN tk kONSTRUKSI
• Pasal 28A PP 4/2010 – Dalam pelaksanaan tugas melakukan registrasi
Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, Lembaga Tingkat Nasional membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi.
• Pasal 28B PP 4/2010 – Dalam pelaksanaan tugas melakukan registrasi badan
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, Lembaga Tingkat Nasional membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha Nasional
Kewenangan dan Tanggung Jawab Lembaga
Pasal 29 PP 4/2010• Lembaga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam:
– memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja;
– memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing;
– menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum;
– memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan; dan
– Memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan Lembaga.
Catatan:Dalam hal Unit Sertifikasi Tingkat Provinsi tidak mendapatkan Lisensi, sertifikasi di provinsi tsb dilaksanakan oleh Unit Sertifikasi Tingkat Nasional
Lisensi
Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja
SERTIFIKASI DAN REGISTRASI (PP 4/2010)
PROSES SERTIFIKASI(Permenpu 10/2010)
PROSES SERTIFIKASI(Permenpu 10/2010)
Badan Usaha Baru
Badan Usaha Baru
Tenaga TerampilTenaga
Terampil
Rapat Pengurus Lembaga
Rapat Pengurus Lembaga
Assessment Oleh Unit Sertifikasi
Assessment Oleh Unit Sertifikasi
KesekretariatanLembaga
KesekretariatanLembaga
Tenaga Ahli/Terampil
Tenaga Ahli/Terampil
ASOSIASI PROFESI(Verifikasi & Validasi awal)
ASOSIASI PROFESI(Verifikasi & Validasi awal)
Badan Usaha
Badan Usaha
ASOSIASI Perusahaan (Verifikasi & Validasi awal)
ASOSIASI Perusahaan (Verifikasi & Validasi awal)
Penerbitan Sertifikat
Penerbitan Sertifikat
Buku Registrasi
Buku Registrasi
Tenaga Ahli/ Terampil
Tenaga Ahli/ Terampil
Unit Sertifikasi Bentukan
Masyarakat
Unit Sertifikasi Bentukan
Masyarakat
Ketentuan-ketentuan yang diamanatkan permen 10/2010 kepada lpjkn
• Pedoman pelaksanaan tugas Lembaga Tingkat Nasional dan Provinsi
• Standar Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi• Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Sistem Sertifikasi dan
Kinerja pada Unit Sertifikasi pada Lembaga Tingkat Nasional• Ketentuan mengenai tanggung jawab profesi• Persyaratan asosiasi yang dapat melakukan verifikasi awal dan
validasi awal dokumen aplikasi sertifikasi.• Mekanisme pengenaan sanksi terhadap asosiasi yang dapat
melakukan verifikasi awal dan validasi awal dan unit sertifikasi• Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pengarah, unsur
pelaksana, dan tata cara pembentukan unit sertifikasi• Ketentuan lebih lanjut mengenai asesor
A. PEMBENTUKAN UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN TENAGA KERJA
TINGKAT NASIONAL
UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA NASIONAL
UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA NASIONAL
PengarahPengarah
KepalaPelaksana
KepalaPelaksana
BU.PELAK BANGUNAN
GEDUNG
BU.PELAK BANGUNAN
GEDUNG
BU.PELAK BANGUNAN
SIPIL
BU.PELAK BANGUNAN
SIPILBU.PELAK MEKANIKAL/
ELEKTRIKAL dan LAINNYA
BU.PELAK MEKANIKAL/ ELEKTRIKAL dan
LAINNYA
Bidang Administrasi
Bidang Administrasi
Sub Bidang StandarisasiSub Bidang Standarisasi
Sub Bidang Sertifikasi
Sub Bidang Sertifikasi
Sub Bidang StandarisasiSub Bidang Standarisasi
Sub Bidang Sertifikasi
Sub Bidang Sertifikasi
Bidang Manajemen Mutu
Bidang Manajemen Mutu
Sub Bidang StandarisasiSub Bidang Standarisasi
Sub Bidang Sertifikasi
Sub Bidang Sertifikasi
ASESOR BADAN USAHA
ASESOR BADAN USAHA
ASESOR BADAN USAHA
ASESOR BADAN USAHA
ASESOR BADAN USAHA
ASESOR BADAN USAHA
BU. PERENCANAAN DAN PENGAWASANBU. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN
Sub Bidang StandarisasiSub Bidang Standarisasi
Sub Bidang Sertifikasi
Sub Bidang Sertifikasi
•Pengarah adalah terdiri dari perwakilan stakeholder yang memerlukan Badan Usaha yang mampu•pengarah bertanggung jawab kepada Lembaga atas keberlangsungan Unit Sertifikasi dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan Unit Sertifikasi dan program kerja, anggaran belanja, mengangkat dan memberhentikan pengurus Unit Sertifikasi.
1. Unsur Pengarah
2. Unsur Pelaksana
3. Asesor
UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA NASIONAL
UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA NASIONAL PengarahPengarah
KepalaPelaksana
KepalaPelaksana
BIDANG ARSITEKTUR
BIDANG ARSITEKTUR BIDANG SIPILBIDANG SIPIL BIDANG MEKANIKAL/
ELEKTRIKALBIDANG MEKANIKAL/
ELEKTRIKAL
Bidang Administrasi
Bidang Administrasi
Sub Bidang StandarisasiSub Bidang Standarisasi
Sub Bidang Sertifikasi
Sub Bidang Sertifikasi
Sub Bidang StandarisasiSub Bidang Standarisasi
Sub Bidang Sertifikasi
Sub Bidang Sertifikasi
Bidang Manajemen Mutu
Bidang Manajemen Mutu
Sub Bidang StandarisasiSub Bidang Standarisasi
Sub Bidang Sertifikasi
Sub Bidang Sertifikasi
ASESOR BADAN USAHA
ASESOR BADAN USAHA
ASESOR BADAN USAHA
ASESOR BADAN USAHA ASESOR
KOMPETENSIASESOR
KOMPETENSI
BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN
MANAJEMEN PELAKSANAAN
BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN
MANAJEMEN PELAKSANAAN
Sub Bidang StandarisasiSub Bidang Standarisasi
Sub Bidang Sertifikasi
Sub Bidang Sertifikasi
•Pengarah adalah terdiri dari perwakilan stakeholder yang memerlukan Badan Usaha yang mampu•Pengarah bertanggung jawab kepada Lembaga atas keberlangsungan Unit Sertifikasi dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan Unit Sertifikasi dan program kerja, anggaran belanja, mengangkat dan memberhentikan pengurus Unit Sertifikasi.
1. Unsur Pengarah
2. Unsur Pelaksana
3. Asesor
I. Unsur Pengarah USBU dan USTK:Garis besar Proses Pembentukan
i. Unsur pengarah u.s. badan usaha: Struktur Organisasi
Contoh:•Institusi pengguna jasa konst terkait bangunan gedung•Asosiasi properti•Ormas •Aso yg memenuhi persyaratan•Wakil P.T. prodi arsitek & sipil•dst
Contoh:•Institusi pengguna jasa konst terkait bangunan sipil•Ormas pemerhati bangunan sipil•Aso yg memenuhi persyaratan•Wakil P.T. Prodi sipil/lingkungan•dst
Contoh:•Institusi pengguna jasa konst terkait M/E•Ormas•Aso yg memenuhi persyaratan•Wakil P.T prodi M/E•dst
Contoh:•Institusi pengguna jasa konsultan•Ormas•Aso yg memenuhi persyaratan•Wakil P.T prodi terkait•dst
i. Unsur Pengarah dlm U.S. Tenaker:Struktur Organisasi
Contoh:• Wakil dari perguruan tinggi dengan program studi terkait jasa konstruksi bidang arsitektur, bidang sipil,
bidang mekanikal/elektrikal, bidang tata lingkungan dan manajemen pelaksanaan;• Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait tenaga kerja konstruksi ;• Institusi non Pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten;• Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi memenuhi persyaratan menjadi kelompok unsur tingkat nasional.• Organisasi masyarakat atau institusi pemerhati tenaga kerja konstruksi
I. Unsur Pengarah USBU dan USTK:
Tim Pembentukan Unsur Pengarah
• Diinisiasi, dibentuk, dan ditetapkan oleh LPJK• Bertanggungjawab kepada LPJK• Tugas:
– Mengumpulkan nama-nama stakeholder per klasifikasi usaha– Memfasilitasi Rapat Penetapan Unsur Pengarah– Menyerahkan Berita Acara Rapat Perdana Unsur Pengarah kepada LPJKN
• Output Tim: Long List stakeholder per klasifikasi usaha dan tenaga kerja
I. Unsur Pengarah USBU dan USTK:Tim Pembentukan Unsur Pengarah (Lanj.)
• Keanggotaan Tim Pembentukan Unsur Pengarah USBU terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu:– 1 (satu) orang ketua dari Pengurus Lembaga;– 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari perwakilan kelompok unsur dengan komposisi
jumlah yang sama, dengan salah satu anggota merangkap sebagai sekretaris;– Masing-masing anggota bertugas menyusun daftar nama calon pemangku kepentingan
dalam unsur pengarah yang terdiri dari pemangku kepentingan pada klasifikasi usaha bangunan gedung, usaha bangunan sipil, usaha mekanikal/elektrikal dan jasa pelaksana lainnya, serta usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan
• Keanggotaan Tim Pembentukan Unsur Pengarah USTK terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu:– 1 (satu) orang ketua dari Pengurus Lembaga;– 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari perwakilan kelompok unsur dengan komposisi
jumlah yang sama, dengan salah satu anggota merangkap sebagai sekretaris;– Masing-masing anggota bertugas menyusun daftar nama calon pemangku kepentingan
dalam unsur pengarah yang terdiri dari pemangku kepentingan pada klasifikasi arsitek, sipil, mekanikal/elektrikal, tata lingkungan dan manajemen pelaksanaan
I. Unsur Pengarah USBU dan USTK:Mekanisme Rapat PENETAPAN Unsur pengarah
II. Unsur Pelaksana US. BU & TK:Proses Pembentukan
II. Unsur Pelaksana US. BU & TK: Proses dan Rekruitmen
• Proses rekruitmen unsur pelaksana unit sertifikasi badan usaha jasa konstruksi tingkat nasional sekurang-kurangnya meliputi:– Pengumuman proses rekruitmen unsur pelaksana unit sertifikasi melalui media cetak nasional dan
website;– Seleksi administratif;– Uji Psikologi; – Uji pengetahuan substansi;– Wawancara.
• Kriteria unsur pelaksana sekurang-kurangnya meliputi:– Memiliki pengetahuan regulasi jasa konstruksi nasional– Memiliki pengetahuan persyaratan perizinan badan usaha di Indonesia – Memiliki pengetahuan tentang proses sertifikasi dan registrasi– Memiliki kompetensi sesuai bidangnya (bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal elektrikal
dan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi)– Memiliki pengetahuan tentang tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance )– Memiliki integritas dalam menjaga proses sertifikasi yang adil dan transparan– Penyusunan mekanisme rekruitmen dan kriteria unsur pelaksana berazaskan ketidakberpihakan kepada
satu golongan.
iii. ASESOR DALAM UNIT SERTIFIKASI
iii. ASESOR DALAM UNIT SERTIFIKASI:Proses Penetapan Asesor
• Kritieria Minimal Proses Rekruitmen Asesor– Proses rekruitmen asesor unit sertifikasi badan usaha jasa
konstruksi tingkat nasional sekurang-kurangnya meliputi: • Pengumuman proses rekruitmen asesor unit sertifikasi badan
usaha jasa konstruksi melalui media cetak nasional dan website;• Seleksi administratif;• Uji pengetahuan substansi;• Uji praktik penilaian dan asesment badan usaha jasa konstruksi.• Uji psikologi; dan• Wawancara.
– Penyusunan mekanisme rekruitmen dan kriteria asesor berazaskan ketidakberpihakan kepada satu golongan.
III. ASESOR DALAM UNIT SERTIFIKASI:
• Kriteria Minimal Seorang Asesor– Asesor Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi
Nasional dan Asesor Penyetaraan Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing adalah asesor yang telah terdaftar di Lembaga dan sekurang-kurangnya memiliki kompetensi sebagai berikut: • mengerti skema sertifikasi yang relevan;• memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode ujian dan
dokumen• ujian yang relevan;• bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan
penilaian (asesment) dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif.
– Memenuhi ketentuan tentang asesor yang telah ditetapkan Lembaga
B. PEMBENTUKAN UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN TENAGA KERJA TINGKAT PROVINSI BENTUKAN LPJKD
• Proses pembentukan sama dengan proses pembentukan Unit Sertifikasi Tingkat Nasional
• LPJK Tingkat Provinsi mengajukan lisensi kepada LPJK Tingkat Nasional
• Unit Sertifikasi yang dapat beroperasi adalah yang telah mendapatkan lisensi dari LPJK Tingkat Nasional
C. PEMBENTUKAN UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA TINGKAT PROVINSI
BENTUKAN MASYARAKAT
UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA TINGKAT PROVINSI BENTUKAN MASYARAKAT:
Permenpu 10/2010 Pasal 3.1.e
• Masyarakat jasa konstruksi dapat membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja, dengan ketentuan:– Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentukan masyarakat jasa
konstruksi hanya melayani sertifikasi Tenaga Ahli Madya, Tenaga Ahli Muda, dan Tenaga Terampil dalam satu wilayah provinsi;
– dalam satu wilayah provinsi dapat dibentuk lebih dari satu Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentukan masyarakat jasa konstruksi.
Unit Sertifikasi Tenaker Bentukan Masy.:Proses pembentukan
Mengajukan Permohonan Lisensi kepada LPJKN melalui LPJKD
LISENSI OLEH LEMBAGA TINGKAT NASIONAL KEPADA UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN TENAGA KERJA TINGKAT
PROVINSI SERTA UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA BENTUKAN MASYARAKAT
Petunjuk Teknis
Ruang Lingkup Juknis lisensi
• Proses lisensi Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Provinsi.
• Proses lisensi Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi.
• Proses lisensi Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat
Ketentuan umum
• Dalam memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Provinsi, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi, dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat, Lembaga Tingkat Nasional membentuk Komite Lisensi Unit Sertifikasi.
• Tugas Komite Lisensi Unit Sertifikasi meliputi:– Melaksanakan penilaian permohonan lisensi unit sertifikasi badan usaha jasa
konstrusi Tingkat Provinsi, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi, dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat;
– Memberikan rekomendasi lisensi unit sertifikasi badan usaha jasa konstrusi Tingkat Provinsi, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi, dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat kepada Pengurus Lembaga Tingkat Nasional; dan
– Melaksanakan pengawasan terhadap unit sertifikasi badan usaha jasa konstrusi Tingkat Provinsi, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi, dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat.
• Komite Lisensi Unit Sertifikasi terdiri dari Dewan Komite Lisensi dan Asesor Lisensi
Ketentuan umum (Lanj.)• Lisensi berlaku untuk 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan lisensi dan dapat
diperpanjang melalui mekanisme penilaian yang sama.
• Untuk perpanjangan lisensi, pemberian lisensi berdasarkan penilaian terhadap permohonan perpanjangan lisensi dan mempertimbangkan hasil pengawasan Tim Pelaksana Lisensi
• Bagi Unit Sertifikasi yang belum layak maka Lembaga akan memberikan keputusan penolakannya yang disertai alasan penolakan.
• Jika Unit Sertifikasi Badan Usaha dan/atau Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi di suatu provinsi belum mendapatkan lisensi maka tugas dan fungsi Unit Sertifikasi tersebut dilaksanakan oleh Unit Sertifikasi Badan Usaha dan/atau Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian lisensi diatur oleh Lembaga Tingkat Nasional
KOMITE LISENSI UNIT SERTIFIKASI dan komite banding
DALAM LEMBAGA
Pengurus Lembaga Tingkat Nasional
Komite Lisensi Unit Sertifikasi
Dewan Komite Lisensi (5 atau 7 org)
Asesor Lisensi Unit Sertifikasi BUJK
Asesor Lisensi Tenaga Kerja
Rekomendasi lisensi
Keputusan Lisensi
Komite Banding
(Diatur lebih lanjut oleh Lembaga)
Pembagian Tugas dalam Komite Lisensi
Dewan Komite Lisensi (5 atau 7 org)
Kriteria umum anggota Dewan Komite Lisensi
• bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;• tingkat pendidikan paling rendah strata 1;• sehat jasmani dan rohani;• mampu berpikir, bersikap dan bertindak secara independen dan
profesional;• bersedia mencurahkan pikirannya bagi pengembangan jasa konstruksi
dalam bentuk pernyataan tertulis;• memenuhi persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan Lembaga;• tidak merangkap sebagai ketua Asosiasi yang bergerak dalam bidang
usaha jasa konstruksi;• tidak merangkap sebagai pengarah atau pelaksana atau asesor dalam
unit sertifikasi tingkat nasional atau provinsi; dan• tidak dalam status terpidana.
Asesor Lisensi• Jumlah Asesor Lisensi disesuaikan dengan kebutuhan
yang berkembang.• Asesor Lisensi sekurang-kurangnya memiliki kriteria
sebagai berikut:• Memiliki kompetensi yang memadai mengenai sistem
pengendalian dan penjaminan mutu• Memiliki kompetensi yang memadai mengenai metode
verifikasi dan validasi• Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan
perundangan terkait jasa konstruksi• bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan
penilaian dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif
Mekanisme Pemberian Lisensi USBU Tkt Provinsi
Memenuhi
Tidak Memenuhi
Unit Sertifikasi menerima putusan?
YA Ajukan banding
Komite Banding Lembaga
TIDAK
Mekanisme Pemberian Lisensi USTK Tkt Provinsi
Tidak Memenuhi
Unit Sertifikasi menerima putusan?
YA Ajukan banding
Komite Banding Lembaga
TIDAK
Memenuhi
Mekanisme Pemberian Lisensi USTK BENTUKAN MASYARAKAT
Tidak Memenuhi
Unit Sertifikasi menerima putusan?
YA Ajukan banding
Komite Banding Lembaga
TIDAK
Memenuhi
Terima kasih