bab i dara neww

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang penduduknya sangat padat. Hal

inilah yang menyebabkan masalah bagi Indonesia dalam mengembangkan

pembangunan dari beberapa aspek. Tidak meratanya penyebaran penduduk ini

dipengaruhi oleh aspek-aspek kependudukan seperti kelahiran (fertilitas),

kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). Migrasi adalah

perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat

lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian

dalam suatu negara ( Munir, 2000:116 ).

Tinjauan migrasi secara regional sangat penting dilakukan terutama

terkait dengan kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata, adanya

faktor-faktor pendorong dan penarik bagi penduduk untuk melakukan migrasi,

kelancaran sarana transportasi antar wilayah, dan pembangunan wilayah dalam

kaitannya dengan desentralisasi pembangunan. Oleh karena itu masalah

kependudukan yang terjadi di Indonesia begitu sensitif dan tak kunjung berhenti

apalagi seperti yang terjadi di kota-kota besar misalnya Jakarta, dan umumnya

pulau Jawa.

Purwokerto merupakan sebuah kota berkembang di bagian barat daya

Propinsi Jawa Tengah, Purwokerto sendiri merupakan ibu kota dari Kabupaten

Banyumas yang terdiri dari wilayah Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto

Barat, Purwokerto Timur dan Purwokerto Selatan. Purwokerto merupakan kota

terbesar ketiga dengan luas wilayah sekitar 1.329,02 km2 dengan jumlah

penduduk 257,034 jiwa pada tahun 2012. Oleh karena itu, Purwokerto merupakan

salah satu kota yang padat penduduknya. Salah satu penyebab padatnya penduduk

Purwokerto yaitu migrasi.

Purwokerto digolongkan kota yang perkembangannya dari tahun ke

tahun tergolong pesat. Sebagai indikatornya adalah hampir semua fasilitas hadir di

kota ini dari mulai pusat perbelanjaan, restoran cepat saji, hotel berbintang, sarana

rekreasi keluarga, dan lain sebagainya. Purwokerto dikenal dengan berbagai

julukan seperti Kota Transit, Kota Pendidikan ssampai Kota Pensiunan.

Purwokerto juga merupakan daerah potensial yang sangat strategis untuk

melakukan investasi dalam bidang industri. Biaya hidup di Purwokerto sangat

terjangkau sebanding dengan upah tenaga kerja yang masih minimum. Hal-hal

tersebut merupakan faktor penarik terjadinya migrasi di kota ini.

Faktor pendorong penduduk migrasi dari kota ini adalah untuk

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena masih terbatasnya jenis pekerjaan

yang ada di kota ini. Faktor pendidikan dan perkawinan juga menjadi salah satu

alasan terjadinya migrasi. Dalam bidang pendidikan, kurangnya pendidikan di

daerah terpencil yang sulit dijangkau menyebabkan sebagian orangtua

menyekolahkan anaknya di kota besar yang tingkat dan fasilitas pendidikannya

lebih maju dan memadai, dengan harapan anaknya mendapatkan masa depan yang

lebih cerah. Sedangkan dalam faktor perkawinan, ada anggapan bahwa seorang

istri yang memiliki suami dari luar daerah harus ikut tinggal bersama dengan

suami di daerah asal suaminya. Dari faktor penarik dan faktor pendorong

terjadinya migrasi di Purwokerto sangat memungkinkan tidak meratanya

penyebaran penduduk di kota ini.

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk mengetahui perbedaan rata-rata

migrasi penduduk wilayah Purwokerto, penulis tertarik mengetahui apakah

terdapat perbedaan rata-rata migrasi penduduk di wilayah kecamatan Puwokerto.

Uji Kruskal Wallis ( Siegel : 1956 ) dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata-

rata migrasi penduduk di Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan,

Purwokerto Barat dan Purwokerto Timur dengan data yang dianalisis adalah data

ordinal. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi

pemerintah daerah setempat dalam menetukan kebijakan yang berkenaan dengan

pemerataan penduduk.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat yang telah dipaparkan pada latar belakang,

dapat dirumuskan masalah yaitu apakah ada perbedaan rata-rata migrasi penduduk

di Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat dan

Purwokerto Timur.

1.3 Tujuan Kerja Praktik

Tujuan kerja praktik ini adalah mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-

rata migrasi penduduk di wilayah Kecamatan Purwokerto dengan

mengaplikasikan mata kuliah yang diajarkan, khususnya Statistika Nonparametrik

ke dalam permasalahan yang ada di masyarakat.

1.4 Kegunaan Kerja Praktik

Kegunaan yang dapat diperoleh atau dicapai dari kerja praktik ini adalah

mahasiswa dapat mengetahui bagaimana aplikasi bidang matematika, khususnya

statistika. Serta mahasiswa dapat mencari solusi untuk permasalahan umum yang

ada di masyarakat.

1.5 Tempat Kerja Praktik

Kerja praktik dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Banyumas yang beralamat di Jl. Jenderal Soedirman No. 320 Telp

(0281) 621612 Purwokerto, Jawa Tengah.

1.6 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktik

Kerja Praktik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan

pada tanggal 24 Februari – 08 Maret 2013.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Tempat Kerja Praktik

Profil mengenai tempat kerja praktik yang meliputi Visi dan Misi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dasar Hukum Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Struktur, Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bidang

Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Bidang

Perencanaan dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.1.1 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Visi

Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil

melalui Pelayanan Prima dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan

hukum kepada masyarakat.

Misi

1. Meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

secara terpadu.

2. Meningkatkan Pelayanan Prima kepada masyarakat.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat arti penting kepastian hukum dan

perlindungan hukum.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting Dokumen

Kependudukan dan Dokumen Pencatatan sipil.

2.1.2 Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Tujuan

1. Tercapainya peningkatan kesadaran masyrakat untuk memiliki bukti sah

dokumen kependudukan.

2. Meningkatnya akuntabilitas layanan kependudukan.

3. Tercapainya peningkatan layanan penduduk rentan administrasi

kependudukan.

4. Tercapainya pelayanan pencatatan kelahiran anak usia 0-5 tahun.

5. Terwujudnya peningkatan kapasitas jaringan dan database.

6. Terwujudnya tampilan data kependudukan.

7. Terjaminnya keamanan dan keselamatan dokumen kependudukan.

Strategi

1. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memiliki otentikasi diri.

2. Peningkatan produk riil kependudukan.

3. Tertib administrasi kependudukan.

4. Pelayanan optimal.

Arah Kebijakan

Penataan penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan secara

menyeluruh.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan

Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

1. Perumusan kebijkan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

kependudukan dan catatan sipil.

3. Pembinaan dan pelaksanaan Tugas bidang pendaftaran penduduk,

pencatatan sipil, pendataan dan perkembangan kependudukan.

4. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2.1.4 Dasar Hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas,

selanjutnya disebut Dindukcapil merupakan salah-satu SKPD dijajaran

Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dindukcapil Kabupaten Banyumas dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) berdasarkan beberapa Peraturan

Perundang-undangan sebagai berikut :

A. Landasan Hukum Lembaga / Aparatur

Landasan hukum SKPD Dindukcapil Kabupaten Banyumas dan

aparaturnya adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 11 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Peraturan Bupati Banyumas No. 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas

dan Fungsi Dindukcapil Kabupaten Banyumas.

Sehubungan dengan pada tahun 2009 ada beberapa SKPD yang berubah

sebutan nomenklaturnya, hal ini berdampak pada perubahan landasan hukum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, beruah

menjadi:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, tanggal 31

Desember 2009.

2. Peraturan Bupati Banyumas No. 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas

dan Fungsi Dindukcapil Kabupaten Banyumas, 9 Pebruari 2010.

B. Landasan hukum operasional

Dalam memberikan pelayanan kepada publik dan pemungutan retribusi

penggantian biaya Akta Capil dan KK/KTP, landasan operasionalnya adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 5 Tahun 2005.


3. Peraturan Bupati Banyumas No. 5 Tahun 2006.



6. Peraturan Bupati Banyumas No. 5 Tahun 2006.

C. Landasan hukum rujukan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dindukcapil

Kabupaten Banyumas berpedoman kepada beberapa Peraturan perundang-

undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan.

2. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No. 23 Tahun 2006.

3. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

4. Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres No. 26 Tahun

2009.

2.1.5 Struktur, Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Gambar 2.1 Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.6 Kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris adalah unsur staf yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas

Mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum,

keuangan dan Program Dinas.

Fungsi

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang kesekretariatan.

2. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat,

kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan,

hubungan masyarakat dan keprotolan Dinas.

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

Subbag Umum

Subbag. Keuangan

Subbag Bina Program

STAF / KARYAWAN

BIDANG PERENCANAAN DAN

INFORMASI

Seksi Perencana

an dan Sosialisasi

Seksi Teknologi Informasi

BIDANG PENCATATAN SIPIL

Seksi Penyimpanan Data & Perubahan

Akta

Seksi Perkawinan

,Perceraian dan dan

Akta

Seksi

Kelahiran

dan

Kematian

tian Akta

BIDANG PENDAFTARAN

PENDUDUK

Seksi Pelayanan Mutasi &

Pengolahan Data

Seksi Penerbitan KK dan KTP

3. Pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas.

4. Pengelolaan Penyusunan Program Dinas.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris dibantu oleh unsur

staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris,

yaitu:

1. Kasubbag Umum

2. Kasubbag Keuangan

3. Kasubbag Program

2.1.7 Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tugas

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pencatatan sipil.

2. Pengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pencatatan

sipil.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pencatatan kelahiran dan

kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pengangkatan,

pengakuan dan pengesahan anak.

Pelaksanaan Tugas dalam bidang ini memperhatikan esensi pencatatan sipil,

yaitu :

1. Sebagai wujud pengakuan Negara atas status sipil dan status keperdataan

setiap Warga Negara.

2. Memberikan perlindungan hukum kepada setiap Warga Negara.

3. Potret kehidupan peradaban suatu bangsa.

4. Mewujudkan tertib administrasi diantaranya pengaturan administrasi

pencatatan sipil dapat optimal bila didukung pelayanan yang profesional

dan peningkatan kesadaran penduduk.

5. Penyelenggaraan administrasi pencatatan sipil dilaksanakan secara

komprehensif sebagai bagian dari sistem tata pemerintahan sekaligus

untuk mendukung pelayanan publik.

Pencatatan Sipil ini berazas “peristiwa penting”, maka diperlukan tertib

administrasi kependudukan dalam arti upaya mendokumentasikan fakta yang

berkaitan dengan kejadian peristiwa penting seperti kelahiran, kematian,

perkawinan, perceraian, adopsi, dsb. Oleh karena itu, diharapkan anak Indonesia

tahun 2011 harus tercatat kelahirannya. Hal ini didukung dengan sosialisasi dan

pelayanan langsung (pelayanan ditempat) dikecamatan/desa yang diharapkan akan

meningkatkan keasadaran masyarakat akan pentingnya akta-akta pencatatan sipil.

2.1.8 Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Tugas

Mengelola urusan pemerintahan daerah dibidang pendaftaran penduduk.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk.

2. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pendaftaran penduduk.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan tanda penduduk,

mutasi dan mobilitas penduduk.



Jenis Pelayanan

1. Pelayanan Kartu Keluarga

2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk

3. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Kabupaten

4. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri

5. Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal

6. Legalisasi

2.1.9 Bidang Perencanaan dan Informasi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Bidang Perencanaan dan Informasi dipimpin oleh seorang kepala bidang

adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas.

Tugas

Mengelola urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, sosialisasi,

Teknologi Informasi dan Database Kependudukan.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan sosialisasi

perkembangan kependudukan.

2. Pengelolaan urusan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

dan Database Kependudukan.

3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas bidang perencanaan, sosialisasi dan

Teknologi Informasi.



2.2 Statistika Nonparametrik

Menurut Djarwanto (1983), uji statistika nonparametrik adalah suatu uji

yang tidak memerlukan anggapan-anggapan tertentu perihal distribusi

populasinya dan juga tidak memerlukan hipotesis-hipotesis yang bersangkut paut

dengan nilai parameter-parameter tertentu. Oleh karena itu, uji ini dikenal juga

sebagai uji statistika bebas distribusi (tidak mensyaratkan bentuk distribusi

parameter populasi, baik normal atau tidak). Berbeda dengan uji parametrik

seperti uji T, uji Z, atau uji F yang hanya berlaku untuk data numerik dengan

distribusi normal, uji nonparametrik dapat digunakan untuk menganalisis data

yang tidak memenuhi asumsi tersebut. Adapun asumsi data yang digunakan pada

uji ini adalah data kategorik yang berskala nominal atau ordinal.

Statistika nonparametrik mempunyai keunggulan dan kelemahan, yaitu:

1. Keunggulan Statistika Nonparametrik :

a. Asumsi dalam uji-uji statistika nonparametrik relatif lebih sedikit (lebih

longgar). Jika pengujian data menunjukkan bahwa salah satu atau

beberapa asumsi yang mendasari uji statistik parametrik (misalnya

mengenai sifat distribusi data) tidak terpenuhi, maka statistika

nonparametrik lebih sesuai diterapkan dibandingkan statistika parametrik.

b. Perhitungan-perhitungannya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah,

sehingga hasil pengkajian segera dapat disampaikan.

c. Untuk memahami konsep dan metode-metode yang ditawarkan tidak

memerlukan dasar matematika serta statistika yang mendalam.

d. Uji-uji pada statistika nonparametrik dapat diterapkan jika kita

menghadapi keterbatasan data yang tersedia, misalnya jika data telah

diukur menggunakan skala pengukuran yang lemah (nominal atau

ordinal).

e. Efisiensi teknik-teknik nonparametrik lebih tinggi dibandingkan dengan

metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit.

2. Kelemahan Statistik Nonparametrik :

a. Jika asumsi uji statistika parametrik terpenuhi maka penggunaan uji

nonparametrik meskipun lebih cepat dan sederhana akan menyebabkan

pemborosan informasi.

b. Prinsip perhitungan dalam statistika nonparametrik memang relatif lebih

sederhana, namun demikian proses atau tahapan perhitungannya seringkali

membutuhkan banyak tenaga serta membosankan.

c. Jika sampel besar, maka tingkat efisiensi nonparametrik relatif lebih

rendah dibandingkan dengan metode parametrik.

Secara sederhana dan berdasarkan prosedur yang sering digunakan, uji-uji

statistika nonparametrik dapat dikelompokkan atas kategori berikut:

a. Prosedur untuk data dari sampel tunggal.

b. Prosedur untuk data dari dua kelompok atau lebih sampel bebas

(independent).

c. Prosedur untuk data dari dua kelompok atau lebih sampel berhubungan

(dependent).

d. Korelasi peringkat dan ukuran-ukuran asosiasi lainnya.

Pada Tabel 2.2 disajikan jenis-jenis uji nonparametrik untuk data dari dua

kelompok atau lebih.

Tabel 2.2. Analisis uji nonparametrik untuk data dari dua kelompok atau lebih.

APLIKASI UJI NONPARAMETRIK

Dua sampel saling berhubungan Signed test, Wilcoxon Signed-Rank, Mc Nemar Change test

Dua sampel tidak berhubungan Mann-Whitney U test, Moses Extreme reactions, Chi-Square test, Kolmogorov-Smirnov test, Walt-Wolfowitz runs

Tiga atau lebih sampel saling berhubungan

Friedman test, Kendall W test, Chocran’s Q

Tiga atau lebih sampel tidak berhubungan

Kruskal-Wallis test, Chi-Square test, Median Extention test

2.3 Skala Pengukuran

Menurut Stevens (1946), pengukuran merupakan pemberian angka-angka

terhadap benda-benda atau peristiwa-peristiwa menurut kaidah-kaidah tertentu,

dan menunjukkan bahwa kaidah-kaidah yang berbeda menghendaki skala-skala

serta pengukuran-pengukuran yang berbeda pula. Untuk data kategorik ada dua

macam skala pengukuran yang dikenal, yaitu nominal dan ordinal.

2.3.1 Skala Nominal

Skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara

skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau

peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama (predikat). Skala

pengukuran nominal digunakan untuk mengklasifikasi objek, individual, atau

kelompok dalam bentuk kategori. Pemberian angka atau simbol pada skala nomial

hanya menunjukkan ada atau tidak adanya atribut atau karakteristik pada objek

yang diukur.

2.3.2 Skala Ordinal

Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal, dan sering juga

disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-

lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan juga

menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik

tertentu. Selain itu, yang perlu diperhatikan dari karakteristik skala ordinal adalah

meskipun nilainya sudah memiliki batas yang jelas tetapi belum memiliki jarak

(selisih).

2.4 Hipotesis

Hipotesis secara etimologi dibentuk dari dua kata yaitu, kata hypo yang

berarti kurang dan thesis yang berarti pendapat. Jadi hypothesis artinya suatu

kesimpulan yang masih kurang, yang masih belum sempurna. Pengertian ini

kemudian diperluas dengan maksud sebagai kesimpulan yang belum sempurna,

sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis tersebut.

Pembuktian ini hanya dapat dilakukan dengan menguji hipotesis dengan data di

lapangan.

Hipotesis statistik adalah hipotesis yang dibuat dalam melakukan uji

statistik. Hipotesis statistik terdiri dari dua jenis yaitu hipotesis nol (H0) dan

hipotesis alternatif (H1). Hipotesis H0 adalah hipotesis yang diuji. Prosedur

pengujiannya berlandaskan informasi yang berasal dari data sampel yang tepat

menghasilkan salah satu dari dua keputusan statistik sebagai berikut, yaitu

keputusan untuk menolak hipotesis nol karena dianggap salah atau keputusan

untuk tidak menolak hipotesis nol karena sampel tidak memiliki bukti yang cukup

untuk membenarkan penolakannya. Bila menolak hipotesis nol, berarti menerima

bahwa hipotesis alternatifnya benar. Hal ini dikarenakan hipotesis nol dan

hipotesis alternatif dinyatakan sedemikian rupa sehingga keduanya saling berdiri

sendiri dan melengkapi.

2.5 Uji Kruskal-Wallis

Menurut Siegel (1956), uji Kruskal-Wallis merupakan uji nonparametrik

yang berguna untuk menentukan apakah k sampel independen berasal dari

populasi-populasi yang berbeda atau tidak. Harga-harga sampel hampir selalu

berbeda, persoalannya adalah apakah perbedaan-perbedaan antar harga-harga

sampel tersebut menandai perbedaan-perbedaan populasi yang sesungguhnya,

atau perbedaan itu semata-mata karena variasi yang terjadi secara kebetulan

sebagaimana yang diharapkan dapat terjadi pada sampel-sampel random dari

populasi yang sama. Uji ini sama dengan uji F dalam Analysis of Variance

(ANOVA). Perbedaannya ANOVA memerlukan asumsi bahwa data berdistribusi

normal, sedangkan uji Kruskal-Wallis tidak memerlukan asumsi tersebut.

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam uji Kruskal-Wallis adalah sebagai

berikut :

1. Data terdiri atas k sampel acak berukuran n1, n2, n3, …, nk.

2. Tidak mensyaratkan bentuk distribusi parameter populasi, baik normal atau

tidak.

3. Pengamatan diasumsikan saling bebas baik di dalam maupun di antara

sampel-sampel.

4. Variabel yang digunakan bersifat kontinu.

5. Skala pengukuran yang digunakan setidaknya ordinal.

6. Populasi-populasi identik kecuali dalam hal lokasi yang mungkin berbeda

untuk sekurang-kurangnya satu populasi.

Dasar perhitungan uji Kruskal-Wallis adalah masing-masing N observasi

digantikan dengan rankingnya. Semua nilai observasi dalam seluruh k sampel

yang digunakan diurutkan (diranking) dalam satu rangkaian. Nilai observasi

terkecil yang digantikan dengan ranking satu, yang setingkat di atas yang terkecil

digantikan dengan ranking dua, dan yang terbesar digantikan dengan ranking N.

Ranking N adalah jumlah seluruh nilai observasi independen dalam k sampel itu.

Jika hal ini telah dikerjakan, jumlah ranking (Ri) dalam masing-masing sampel

(kolom) dihitung. Uji Kruskal-Wallis menentukan apakah jumlah ranking itu

sangat berlainan sehingga sangat kecil kemungkinan bahwa sampel-sampel itu

ditarik dari populasi yang sama.

Pengujian hipotesis untuk uji Kruskal-Wallis untuk k populasi adalah

sebagai berikut :

1. Hipotesis

H0 : k sampel berasal dari populasi yang sama (identik), dalam hal harga rata-

rata.

H1 : Tidak semua k sampel berasal dari populasi yang sama (identik), dalam

hal harga rata-rata.

2. Statistik Uji

(2.1)

dengan,

k = Ukuran sampel

ni = Banyak pengamatan pada sampel ke-i

Ri = Jumlah ranking sampel ke-i

Ranking dihitung relatif terhadap jumlah data untuk k sampel

N = Jumlah total pengamatan yaitu n1 + n2 +…+ nk

= Menunjukkan penjumlahkan dari jumlah ranking (Ri) seluruh k

sampel (kolom-kolom)

3. Keputusan Penolakan H0

H0 ditolak jika H > χ2α;db pada derajat bebas (k-1)

2.6 Uji Pembandingan Berganda

Apabila prosedur pengujian hipotesis uji Kruskal-Wallis cenderung

mengarah ke penolakan hipotesis H0 dan oleh karena itu harus disimpulkan bahwa

tidak semua populasi asal sampel identik, sudah sewajarnya bila dipertanyakan

populasi-populasi mana yang berbeda dari yang lain secara nyata dan populasi-

populasi mana yang tidak berbeda.

Langkah-langkah dalam perhitungan uji pembandingan berganda adalah

sebagai berikut :

1. Memilih dua sampel berbeda, misal sampel ke-i dan sampel ke-j dengan i, j =

1, 2, …, k,

2. Menghitung sebagai rata-rata peringkat sampel ke-i dan

sebagai rata-

rata peringkat sampel ke-j,

3. Menentukan nilai Z dari Tabel Distribusi Normal Standar dengan acuan luas

daerahnya di sebelah kanan yang memiliki luas α/(k(k-1)) dan menghitung :

(3.1)

4. Menghitung harga mutlak dari selisih antara dan yaitu ,

5. Pengambilan keputusan :

Jika,

maka antara sampel ke-i dan sampel ke-j tidak terdapat perbedaan.

Jika terjadi sebaliknya berarti terdapat perbedaan.

6. Mengulangi langkah 1 sampai 5 untuk pasangan sampel lainnya.

2.7 Mutasi / Migrasi Penduduk

Mutasi Penduduk atau yang lebih dikenal dengan migrasi migasi

penduduk berarti proses berpindahnya suatu penduduk dari daerah yang satu ke

daerah yang lainnya. Misalnya pindah kabupaten, kotamadya attau provinsi

bahkan sampai pindah negara. Proses migrasi dapat dibagi menjadi dua macam

yaitu:

a. Migrasi Internasional

Pada Migrasi Internasional para migran melintasi batas suatu negara

masuk ke negara lain. Orang yang meninggalkan negara tersebut

disebut emigran, sedangkan orang yang masuk ke suatu negara disebut

immigran.

b. Migrasi Internal

Migrasi Internal terjadi di dalam batas-batas suatu negara. Arus

migrasi ini pada umumnya lebih hebat daripada internasional karena

kurangnya restriksi-restriksi legal dan hambatan-hambatan bahasa atau

kebudayaan. Oleh karena itu, migrasi internal seringkali menjadi

penyebab berlangsungnya perubahan sosial dan ekonomi secara cepat.

Seseorang dikatakan sebagai migran jika ia pindah dari tempat tinggalnya

yang biasa untuk jangka waktu yang cukup lama dan melintasi batas administrasi

suatu wilayah tertentu.

Migrasi Internal yang terjadi di Indonesia sejak zaman dahulu baik secara

perorangan, keluarga maupun kelompok-kelompok. Dalam sejarah kita kenal

misalnya migrasi besar-besaran pada zaman Mataram, dari Jawa Tengah ke Jawa

Timur. Dewasa ini, banyak pula terjadi migrasi dari daerah-daerah luar Jawa ke

pulau Jawa untuk kepentingan berdagang, menuntut ilmu atau mencari

keuntungan-keuntungan lain. Begitu pula transmigrasi yang disponsori

Pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah-daerah yang padat

penduduknya ke daerah-daerah yang jarang penduduknya dengan tujuan

pemerataan penduduk, pembangunan wilayah, dan pembangunan masyarakat.

Di Indonesia dan di negara-negara berkembang lainnya banyak terjadi

perpindahan penduduk dari pedesaan ke kota yang disebut urbanisasi. Di negara-

negara berkembang gejala ini menandakan adanya kelebihan penduduk di daerah

pedesaan, sehingga sebagian penduduk dipaksa pergi menuju kota dengan sikap

untung-untungan tanpa motivasi kuat.

Banyak para urban berpindah karena beberapa motif diantaranya:

Untuk mencari pekerjaan / mutasi kerja ke luar kota.

Alasan keluarganya pindah ke kota.

Alasan perumahan, dan sebagainya

bab i dara neww

Documents