bab 1 - magister administrasi publik unsoed ... · web view... dan strategi-strategi manajemen...
TRANSCRIPT
BAB 1
Administrasi Publik dan Manajemen Publik Baru
Pemerintahan seharusnya tidak berjalan sebagai sebuah bisnis.
Pemerintahan seharusnya berjalan sebagai sebuah demokrasi. Di negara ini dan
negara-negara lainnya di dunia, pemilihan dan penunjukan pelayanan publik
yang dilakukan dalam prinsip-prinsip ini dan menunjukan pembaharuan dalam
komitmen sesuai dengan keinginan publik, proses pemerintahan dan perluasan
demokrasi pada masyarakat. Sebagai hasilnya, mereka akan belajar mengenai
ketrampilan baru mengenai pengembangan kebijakan dan implementasi,
pengenalan dan penerimaan kompleksitas yang mereka hadapi, dan memberikan
pelayanana kepada masyarakat dan warga negara dengan memperbaruhi harga diri
dan penghormatan. Para pekerja publik akan lebih merasa bernilai dan
memberikan peranan yang lebih baik dalam hal ini dalam pelayanan dan
pembentukan perluasan masyarakat. Dalam prosesnya, pelayanan publik juga
akan dihubungkan dengan kewarga negaraan. Para administrator akan menyadari
bahwa mereka perlu mendengarkan lebih banyak terhadap keinginan publik bukan
hanya membuat kebijakan berdasarkan keinginan sendiri, dan mereka juga harus
lebih banyak memberikan pelayanan yang baik kepada publik bukan menjadi
pejabat yang berkuasa tanpa memperhatikan kepentingan publik. Dalam invitasi
pelayanan publik, warga negara akan terlibat dalam proses pemerintahaan. Warga
negara dan pejabat publik akan bekerja sama untuk menjelaskan dan untuk
memecahkan permasalahan dalam sebuah kerjasama yang saling menguntungkan
satu dengan lainnya.
Kami menyaranakan bahwa hal atau tampilan baru ini dan keterlibatan
baru merupakan bukti sebuah kemunculan pergerakan dalam administrasi publik,
yang mana kami menyebutnya sebagai “New Public Service”/Pelayanan Publik
Baru. Pelayanan Publik Baru bertujuan untuk mengajukan dan menginformasikan
sejumlah pertanyaan normatif utama mengenai sesuatu yang terjadi di lapangan.
Bagaiman kita bisa menjelaskan karakter apa yang harus kita lakukan dalam
pelayanan publik? Motifasi apa yang diperlukan dalam tindakan yang akan kita
lakukan? Apa yang memberikan kekuatan dan motivasi pada kita ketika penelitian
yang kita lakukan tidak berjalan dengan semestinya. Apa yang membuat kita terus
bertahan ketika kita menghadapi sebuah masalah yang sangat komplek dan
keterbatasan sumber daya yang kita miliki dan publik sering marah dan
mengkritik apa yang kita lakukan? Kami pikir jawabannya terletak pada
komitmen kami mengenai pelayanan publik.
Kami tidak menemukan penjelasan yang masuk akal lainnya untuk
dedikasi dan komitmen yang luar biasa kepada orang-orang yang bekerja untuk
membuat dunia lebih aman dan bersih, untuk meningkatkan kesehatan kita, untuk
mengajarkan kepada anak-anak kita mengenai hal yang baik, dan untuk
menyelesaikan permasalahan penyakit yang sedang yang terjadi pada kita.
Dimana lagi bisa kita temukan dasar-dasar usaha-usaha yang kita lakukan untuk
memfasilitasi atau mendukung warga negara dan keterlibatan publik sebagai
sebuah bagian yang penting dalam kerja kami? apa yang bisa menjaga pemadam
kebakaran dan polisi, dan para pekerja sosial lainnya, para pembuat perencana
dan inspektur, para resepsionis dan wartawan, para manajer dan para analisis
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan negara mereka dengan
energi dan kemampuan memecahkan masalah, dan tindakan yang dilakukan?
Penelitian yang dilakukan memberitahukan kepada kita bahwa pelayanan
publik yang ideal merupakan sesuatu yang penting dalam pemahaman mengenai
bagaimana pelayanan publik bisa berhasil dalam kerjanya. Tetapi apa yang hilang
sekarang adalah sebuah tema yang jelas dan prinsip-prinsip dimana keduanya
akan mengekspresikan dan menginformasikan mengenai pentingnya nilai-nilai
pelayanan publik ini. Pertanyaan yang muncul mengenai nilai-nilai ini telah
menjadi perdebatan dalam sejarah administarsi publik di negara ini dan negara-
negara dunia lainnya, tetapi mereka lebih memperhatikan isu ini untuk sekarang
ini dan sebelumnya. Dengan pasti, terdapat beberapa hal yang penting kekuatan
pengendali yang telah kita diskusikan secara luas dalam administrasi publik:
Manajemen Publik Baru, Tinjauan Ulang Performa Nasional, Pengaturan untuk
hasil Pergerakan, dan Kualitas Total Manajemen (TQM). Ketika semua pengaruh-
pengeruh ini telah menjadi bagian yang penting, tidak ada satupun yang
memuaskan pemikiran dasar kami untuk menjawab beberapa pertanyaan dasar
yang muncul: siapakah kita? Kenapa kita di sini? Apa artinya semua ini? Orang
dalam administrasi publik dalam sejarah kita telah didorong untuk melakukan
kerja, tetapi ini hanya merupakan jawaban sebagian kecil. Kami juga
menginginkan untuk melakukan sesuatu mengenai nilai-nilai sosial yang ada.
Di disitulah terletak jiwa administrasi publik. Apa yang paling signifikan,
dan apa yang paling berharga, mengenai administrasi publik adalah bahwa kita
memberikan pelayanan kepada warga negara untuk memberikan kemajuan yang
lebih baik lagi. Para administrator publik yang ada bertanggung jawab terhadap
kegiatan untuk meningkatkan kesehatan publik, untuk menjaga keamanan publik,
untuk meperluas kualitas lingkungan kita, dan tugas-tugas penting lainnya. Hal
yang paling penting untuk para pembuat kebijakan dan untuk kita sebagai warga
negara adalah tidak hanya bagaimana efisiensi yang kita lakukan dalam pekerjaan
kita, tetapi lebih ke bagaimana kita berperan serta terhadap kehidupan yang lebih
baik untuk kehidupan di dunia ini. Dalaml buku ini, kami akan memberikan
pendapat kami mengenai yang di manifestasikan dalam cara kami berinteraksi
dengan para pemimpin politik, dalam cara kami terlibat dengan warga negara,
dan dalam cara kami memberikan perubahan yang positif dalam organisasi kami
dan komunitas kami.
Kami akan melakukan pendekatan penjelasan pada elemen-elemen yang
berbeda pada Pelayanan Publik Baru dengan membedakannya dengan
pendekatan-pendekatan tradisional dan pendekatan yang lebih kontemporer/maju
terhadap kebijakan publik dan administrasi publik. Dalam bab ini, kami akan
melakukan peninjauan ulang secara singkat mengenai sejarah dan perkembangan
administrasi publik tradisional, apa yang kami sebut dengan Administrasi Publik
Lama. Kemudian kami akan membuat kerangka apa yang kami lihat sebagai
sesuatu yang dominan atau aliran pendekatan terhadap administrasi publik
kontemporer untuk sekarang ini atau Manajemen Publik Baru. Dalam Bab 2,
kami akan menulis beberapa pandangan-pandangan alternatif yang penting
mengenai adaministrasi publik, pandangan-pandangan mengenai kekurangan
dalam sejarah sebelumnya tetapi sekarang telah mengalami perkembangan yang
cukup baik. Dengan melakukan pengujian pada konteks dan sejarah yang ada
untuk memahami mengenai Pelayanan Publik Baru dalam Bab 3 sampai Bab 9
dimana kami akan mengeksplorasi tujuh aspek mengenai Pelayanan Publik Baru
yang kami temukan. Dalam bab 10 kami akan memberikan beberapa
contoh- contoh bagaimana nilai-nilai Pelayanan Publik Baru di implementasikan
di Amerika Serikat dan negara-negara di dunia lainnya. Pada awalnya kami harus
memberikan catatan-catatan bahwa kami tidak berusaha untuk mengembangkan
sebuah argumen teori yang lengkap mengenai Pelayanan Publik Baru. Tujuan
kami adalah mengenai penjelasan sederhana, dalam sebuah cara mendasar, isu-
isu normatif dan cara-cara alternatif pemikiran mengenai administrasi publik yang
akan sangat membantu untuk membangun Pelayanan Publik Baru.
Administrasi Publik Lama
Ketika pemerintah telah menggunakan struktur manajemen dan organisasi
yang kompleks dalam sejarah manusia, administrsai publik sebagai sebuah studi
dan praktik bidang kesadaran diri secara umum dimulai ada berabad-abad yang
lalu. Dalam versi Amerika sebagai contoh, sesuai dengan tulisan dari Woodrow
Wilson seorang profesor dari perguruan tinggi, yang kemudian ia menjadi
presiden Amerika. Wilson mengakui pertumbuhan dan peningkatan tugas
administrasi yang kompleks pada pemerintahan dimana ia berkomentar bahwa
ini akan semakin sulit untuk menjalankan konstitusi yang sudah ada ini (Wilson
1987/1887, 200). Untuk lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan, Wilson
menyarankan bahwa pemerintahan harus melihat ke dalam dunia bisnis, sejak
bidang administrasi adalah sebuah bisnis 9209). Untuk mengikuti model bisnis
Wilson menyarankan pemerintahan harus membentuk otoritas eksekutif, yang
melakukan pengawasan terhadap organisasi hierarki/jabatan dan memiliki
pencapaian tujuan mereka dan efisiensi operasional sebisa mugkin.
Berhubungan dengan kekuasaan pusat, bagaimanapun, tidak secara aktif
dan luas terlibat dalam pengembangan kebijakan. Tugas mereka adalah
mengimplementasikan kebijakan dan melakukan pembagian pelayanan-pelayanan
dan semua tugas yang diharapakan untuk dilakukan dengan netral dan profesional
dalam menjalankan kebijakan mereka. Mereka perlu untuk diawasi dengan baik
dan memberikan pertanggung jawaban pada para pemimpin yang terpilih melalui
pemilihan umum, sehingga mereka tidak menyimpang dari kebijakan yang telah
dibuatnya. Wilson mengenali bahaya potensial kemungkinan yang ada yang mana
ini berhubungan dengan para politisi yang melakukan korupsi yang akan
memberikan dampak negatif kepada para penyelengara negara dalam pencapaian
efisiensi orgniasasi. Ini menyebabkan Wilson mengatakan bahwa Administrasi
seharusnya berada diluar kegiatan politik yang ada. Pertanyaan-pertayaan
mengenai administrasi bukan merupakan pertanyaan mengenai politik. Walaupun
politik yang membuat tugas administrasi, administrasi seharusnya tidak menjadi
ajang manipulasi bagi para pejabatnya (Wilson 1987/1887, 210). Dengan
demikian, Wilson membentuk apa yang dikenal dengan dikotomi Administrasi-
Politik.
Dua Hal Penting
Dalam tulisan Wilson, kami menemukan dua hal penting yang merupakan
hal penting dalam adminsitrasi publik dan menjadi pandangan untuk setengah
abad atau lebih. Pertama, terdapat perbedaan antara politik (kebijakan) dan
administrasi yang berhubungan dengan ide pertanggung jawaban pada para
pemimpin yang dipilih melalui pemilihan umum yang mana mereka menjadi
bagian dari administrator. Ke dua, berhubungan dengan penciptaan struktur-
struktur dan strategi-strategi manajemen administrasi yang akan memperbolehkan
organisasi publik dan para manajer mereka untuk melakukan cara-cara yang
efisien sebisa mungkin. Setiap ide-ide ini pantas untuk mendapatkan tanggapan
lebih jauh lagi. Pertama, ide mengenai pemisahan politik dengan administrasi
mendapatkan banyak komentar dan menjadi tuntunan dalam banyak praktik
dalam sejumlah cara-cara penting. Sebagai contoh, dikotomi ini jelas menjadi
dasar para dewan-manajer untuk membentuk pemerintahan lokal yang akan
melibatkan dewan yang akan diberikan pertanggung jawaban dalam pembuatan
kebijakan dan para manajer atau pemimpin kota yang bertanggung jawab untuk
mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat oleh para dewan ini. Dalam
contoh dewan-manajer di wilayah lainnya, sebuah pembatasan politik dan
administrasi mengalami kesulitan. Para anggota pemerintahan apakah anggota
dewan kota atau negara atau para legislatif federal selalu menjaga dan aktif
tertarik dalam operasi agen-agen administrasi. Khususnya berhubungan dengan
fungsi mereka, mereka melakukan pelatihan untuk mempertimbangankan
pengaruh dalam operasi-operasi agen tersebut. Dengan demikian para
administrator memiiki peranan yang lebih aktif dalam proses pembuatan
kebijakan. Sejalan dengan waktu yang berjalan, banyak para komentator seperti
Luther Gulick, seorang administrator pertama New York dan sebagai seorang
pendiri American Society for Public Administration, yang menyatakan bahwa
kebijakan dan admiistrasi tidak bisa dipisahkan, bahwa setiap tindakan yang
dilakukan oleh para manajer publik akan melibatkan politik dan admi nistrasi itu
sendiri (1933, 561). Yang lainnyya seperti Paul Appleby, seorang dekan Maxwell
School pada Syracuse University menyatakan bahwa “administrasi publik”
merupakan pembuatan kebijakan (Appleby 1949, 1970).
Perbedaan gambaran Wilson antara politk dan administrasi telah menjadi
sesuatu yang tidak jelas. Dan dalam banyak hal, hubungan antara politik dan
administrasi menjadi sesuatu yang masih penting dalam administrasi publik.
Ketika dikotomi antra politik dan administrasi, interaksi politik dan administrasi
yang terjadi merupakan kunci untuk memahami bagaimana pemerintahan
menjalankan kegiatannya untuk sekarang ini. Mungkin hal yang lebih penting
lagi bagaimanapun, bahwa pemisahan antara politik dan administrasi terletak
pada versi akuntabilitas Administrasi Publik Lama yang mana para administrator
harus akuntabel terhadap kegiatan politik mereka. Dalam pandangan ini para
legislatif menjalankan dirinya sebagai badan direktur yang melakukan
pengawasan kegiatan bisnis yang sedang berjalan.
Ke dua,Wilson dan para penulis lainnya setuju bahwa organisasi harus
mencari efisiensi dalam menjaankan kegitan mereka dan bahwa efisiensi
merupakan hal yang paling baik untuk dicapai dalam truktur hierarki manajemen
administrasi. Dengan pasti pandangan ini berhubungan dengan para manajer
bisnis. Seperti yang dikatakan oleh Frederick W. Taylor (1923) yang
menggunakan manajemen pendekatan ilmu pengetahuan yang mencoba untuk
mempelajari secar detail mengenai waktu dan pergerakan bagaimana proses
produksi bisa ditingkatkan. Taylor, sebagai contoh, mengatakan untuk melakukan
hal paling baik dengan pengalaman yang ada yang akan mengkalkulasikan
sesuatu yang ideal untuk menghasilkan sesuatu.
Dalam teori lain, seperti Leonard White 91926) dan W.f Willoughby
(1927) memfokuskan pada pembuatan struktur organisasi yang harus menjalankan
efisiensi dengan tepat. Penemuan yang paling aktraktif mengenai ide eksekutif
yang kuat yang berhubungan dengan kekuasaan dan otoritas untuk menjalankan
tugas yang ada. Bagaimanapun, para pemimpin eksekutif, harus berhasil jika
mereka menjalankan struktur organisasi dengan unit perintah, otoritas hierarki
dan pembagian buruh, kemudian untuk mengembangkan alat yang tepat untuk
mengkordinasikan dan pengawasan. Atau seperti yang dikatakan oleh Gullick
yang berhubungan dengan akronim POSDCORB, kerja eksekutif adalah sebagai
perencana, penbentukan staf, kordinasi, melaporkkan, dan anggaran (1937, 13).
Tetapi, efisiensi adalah merupakan nilai kunci yang diterima oleh banyak para
penulis dan praktisi yang ada.
Perbedaan Pandangan
Ini tidak untuk mengatakan bagaimanapun bahwa semua efisiensi
diterima sebagai sebuah kriteria untuk para administrator. Marshall Dimock,
seorang akademisi dan praktisi mengatakan bahwa efisiensi mekanis adalah
sangat berhubungan dengan penghitungan dan tidak berhubungan dengan manusia
dimana keberhasilan administrasi merupakan sesuatu yang baik dan bersemangat.
Ini merupakan manusia (Dimock 1936, 120). Keberhasilan administrasi lebih dari
sekedar keberhasilan seperti kehidupan para bidak catur. Filosofinya,
perencanannya, pendidikannya, ini dilakukan untuk masyarkat secara keseluruhan
(133). Saran lainnya adalah bahwa administrator dan juga para pemimpin politik
akan sangat berhubungan dengan isu-isu seperti keadilan, kebebasan, dan
persamaan - dan isu-isu lainnya yang dianggap penting dan sulit selain efisiensi
itu sendiri.
Akhirnya banyak penulis yang mengatakan bahwa pencarian efisiensi
organisasi mungkin akan mudah untuk didapatkan dengan melibatkan warga
negara secara luas dalam kerja pemerintahan dalam tulisannya, Dwight Waldo
yang dikenal sebagai seorang pembuat teori yang paling terkenal mengatakan
bahwa alat dan ukuran efisiensi adalah berhubungan dengan perasan dimana ini
memiliki kesamaan secara keseluruhan dalam semua sistem administrasi.
Demokrasi, jika ingin bertahan tidak akan bisa lepas dari pelajaran sentralisasi,
hierarki dan disiplin (Waldo 1948, 200). Bagimanapun, ia mengatakan bahwa
baik administrasi swasta dan pemerintah merupakan bagian yang penting
terhadap perkembangan administrasi itu sendiri (Waldo 1952,7).
Maka, dalam penggunaan efisiensi sebagai sebuah kriteria dasar untuk
penilaian performa administrasi, diperlukan adanya pertanggung jawaban
terhadap waraga negara. Alternatif ini merupakan hal yang sangat baik dalam
pergerakan kemunculan ide-ide administrasi dan politik dalam perkembangannya,
manajemen ilmu pengetahuan, manajemen administrasi, dan manajemen
birokrasi. Dalam setiap kasus, teori dan praktik yang ada merupakan sesuatu yang
penting dan terintegrasi dalam struktur hierarki dari atas ke bawah untuk
mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi dengan melakukan efisiensi
sebisa mungkin. Dalam beberapa dekade ini perilaku atau tahap perkembangan
ilmu pengetahuan terus berlanjut dan menjadi perdebatan oleh banyak orang.
Meskipun banyak penilaian yang berbeda, hasil yang direkomendasikan lebih
banyak memiliki persamaan.
Model Rasional
Perilaku Administrasi Klasik (1957), yang ditulis oleh Herbert Simon,
seorang pengamat politik yang kemudian memenangkan Noberl Prize dalam
bidang ekonomi dengan pemikirannya yang paling baik. Menurut pandangan
ilmu pengetahuan positif Simon, ia mengatakan bahwa diperlukan adanya
pengelompokan menurut apakah mereka benar atau salah. Para ilmuwan akan
memfokuskan pada pembentukan kebenaran. Untuk melakukannya mereka harus
membuang nilai-nilai yang cenderung menginterfensi manusia. Maka semua pola
yang berhubungan dengan individu dan kelompok tidak diakui dalam studi ilmu
pengetahuan, dalam kasus ini studi mengenai perilaku administrasi. Simon juga
manyatakan bahwa sebuah standar tunggal, standar efisiensi, mungkin digunakan
untuk membantu menghilangkan nilai-nilai dari diskusi mengenai tindakan yang
dilakukan secara organisasi.
Kunci untuk argumen ini berhubungan dengan konsep rasionalitas.
Menurut Simon, manusia dibatasi oleh tingkat rasionalitas yang mereka dapatkan
dari referensi sampai pada permasalahan yang mereka hadapi; tetapi mereka bisa
digabungkan bersama dalam kelompok-kelompok dan organisasi untuk menjadi
lebih efektif dengan dunia atau lingkungan disekitar mereka dan mereka bisa
melakukan dengan tindakan yang rasional. Setelah itu, ini bukan merupakan
sesuatu yang sulit untuk mengembangkan sebuah tindakan rasional untuk
mencapai tujuan yang dinginkan organisasi. Permasalahan yang datang ketika
masuk dalam dunia nyata, dengan semua keinginan manusia dan idiologi yang
ada dalam suatu gambaran. Isu yang ada kemudian menjadi bagaimana untuk
mencocokan orang-orang ini dengan perbedaan yang ada dengan perencanaan
yang rasional atau masuk akal dan bagaimana untuk meyakinkan bahwa perilaku
manausia mengikuti jalan yang paling efisien.
Hal yang berlawanan dalam tradisi filosofi bahwa alasan manausia untuk
berhubungan dengan isu keadilan, persamaan, dan kebebasan,dalam pandangan
yang terbatas Simon ia menyatakan bahwa rasionalitas berhubungan dengan
kordinasi ang tepat untuk mencapai akhir yang diinginkan atau tujuan akhir.
Dalam pandangan ini, rasionalisasi sama dengan efisiensi. Apa yang Simon kenal
dengan “manusia administrasi” perilaku yang paling rasional adalah bahwa
menggerakana efisiensis organisasi merupakan bagian dari pencapaian tujuan
oirganaisasi. Manusia administrasi menerima tujuan-tujuan organisasi sebagai
sebuah nilai-nilai yang menjanjikan dalam keputusannya terutama berhubungan
dengan sensitifitas dan reaksi terhadap perubahaan pada dirinya dan anggota
lainnya dalam organisasi, bentuk harapan yang diinginkan yang berhubungan
dengan peranananya dan memiliki moral yang tinggi terhadap tujuan organisasi
(Simon, Smithburg, dan thomson 1950, 82). Kemudian. Ini semua dikenal dengan
model inducement-contribution, dengan melakukan pengontrolan terhadap para
anggota organisasi, para pemimpinnya dapat menyelamatkan kontribusi mereka
dan memenuhi dengan disain yang rasional pada organisasi. Dan hasilnya
kemudian akan jauh dari efisien dan produktif pada organisasi.
Pilihan Publik
Beberapa tahun setelah kerja simon tertarik pada inteprestasi perilaku
administrasi dan yang lainnya berhubungan dengan kemunculan posisi manusia
ekonomi klasik. Pendekatan baru ini di kenla dengan “public choice theory”/teori
pilihan publik yang memberikan sebuah kartu penting yang menarik antara
Administrasi Publik Lama dan Manajemen Publik Baru, sementara itu teori
pilihan publik dikembangkan selama waktu periode yang mana secara umum
kami berhubungan dengan Administrasi Publik Lama yang akan kita bahas
kemudian sebagai sebuah dasar teori untuk Manajemen Publik Baru. Untuk
alasan ini, kami hanya akan melakukan penjelasan singkat mengenai teori pilihan
publik.
Teori pilihan publik didasarkan pada beberapa kunci asumsi. Pertama,
dan yang paling penting dalam teori pilihan publik memfokuskan pada
individu, mengasumsikan bahwa para pembuat keputusan individu seperti pada
“economic man”.manusia ekonomi klasik berhubungan dengan rasionalaitas,
ketertarikan diri dan mencari untuk memaksimalkan kegunaan diri mereka.
Menurut pandangan ini, manusia hanya ingin mencari keuntungan untuk dirinya
sendiri dan tidak mau mengalami kerugian besar. Manusia pada dasarnya
merupakan makluk yang egosis, selalu mementingkan diri sendiri dan
menggunakan bantuan orang lain dalam menjalankan kehidupannya (Dunleavy,
1991, 3). Bahkan jika manusia tidak memiliki ciri-ciri seperti ini, para pelaku
ekonomi dan para pembuat teori pilihan publik menyatakan bahwa hal yang
disebutkan di atas akan menjadi kita lebih baik dalam menjelaskan perilaku
manusia jika kita mengasumsikan bahwa mereka adalah benar. Ke dua, teori
pilihan publik memfokuskan pada ide “public good” atau publik yang baik
sebagai output agen publik. Ini bisa dibedakan dari swasta dan pemerintahan.
Ide ketiga berhubungan dengan pilihan publik bahwa jenis perbedaan
keputusan peraturan yang dibuat atau keputusan situasi akan menghasilkan
perbedaan pendekatan dalam pembuatan pilihan. Untuk alasan ini, pembentukan
keputusan peraturan untuk mempengarui pilihan manusia dan perilaku manusia
merupakan kunci utama untuk menjalankan agen-agen publik yang ada dan sistem
pemerintahan yang lebih umum. Dalam pandangan ini, agen-agen publik dilihat
sebagai sebuah alat untuk mengalokasikan kemampuan pembuatan keputusan
untuk memberikan barang-barang publik dan pelayanan publik sesuai dengan
keinginan individu dalam konteks sosial yang berbeda (Ostrom dan ostrom 1971,
207). Dengan kata lain, pendekatan pilihan publik melibatkan apalikasi model-
model ekonomi dan pendekataan bukan pasar, khususnya pemerintahan dan ilmu
pengetahuan politik, sehingga bisa memberikan struktur-struktur dan insentif
untuk mengarahkan perilaku manusia.
Terdapat sejumlah pertanyan yang muncul mengenai teori pilihan publik.
Pertama dan yang paling jelas adalah apakah individu sungguh konsisten dengan
aksi atau tindakan yang mereka lakukan untuk memaksimalkan kemampuan
mereka? Dengan jelas, terdapat banyak situasi yang membuat mereka melakukan,
tetapi juga dalam banyak hal yang mereka tidak melakukannya. Ini artinya dalah
model pilihan publik harus mengorbankan akurasi perilaku untuk membuat
sebuah ide atau pendapat yang penting yang akan menjadi sebuah teori. Hasilnya
adalah sebuah proposisi yang logis yang didasarkan pada asumsi yang merespon
perilaku manusia yang ada. Dalam model simon yang lebih besar lagi
“administrastive man”/ manusia administrasi lebih bersih ketimbang “economic
man”/manusia eknomi pada model pilihan publik yang didasarkan pada sebuah
asumsi yang rasional.seseorang mungkin akan bertanya, “mengapa tidak
memfokuskan pada aspek-aspek yang lainnya dalam pengalaman manusia,
seperti perasaan atau instuisi? Untuk para pembuat teori pilihan publik akan
menjawab bahwa untuk memberikan penjelasan yang lebih baik mengenai
perilaku manausia kami harus mengkonsentrasikan pada cara individu dan
kelompok berusaha untuk memaksimalkan keinginan mereka dan pengaruh
mekanisme pasar dan merespon terhadap pilihan-pilihan individu.
Robert Dahl (1947) seorang ahli politik dari Yale mengkritik pandangan
Simon, ia juga mengkritik mengenai model pilihan publik sekarang ini ia
mengatakan bahwa sebuah tindakan merupakan sesuatu yang rasional yang
dilakukan manusia tidak untuk mengatakan bahwa ini berhubungan dengan
moral atau pertanggung jwaban tujuan politik, tetapi hanya mengatakan bahwa
ini akan menggerakan organisasi kedepannya dengan lebih efisien. Dahl
menyarankan bahwa efisiensi itu sendiri merupakan sebuah nilai dan harus
bersaing dengan nilai-niai yang ada lainnya seperti pertanggung jawaban individu
atau moralitas demokrasi. Dalam banyak kasus, pendapat Dahl menyatakan bahwa
efisiensi tidak akan menjadi pilihan nilai yang utama. Sebagai contoh, bagaimana
kita akan engevaluasi kegiatan tempat penjara di Jerman dalam perang dunia ke II,
tempat penjara menurutnya bukan merupakan tempat yang efisien/atau
bagaimana kita menyeimbangkan efisiensi adminsitrasi dalam sebuah agen publik
dengan kebutuhan untuk agen yang melibatkan warga negara dalam proses
pembuatan keputusan? Kami berpikir bahwa ini merupakan pertanyaan yang
penting. Tetapi Dahl menyatakan hal yang sama dalam argumennya yang dibuat
oleh Waldo dan lainnya yang diletakakan di luar jalur pemikiran yang ada yang
muncul dalam dialog mengenai struktur dan kegiatan organisasi publik.
Ide Dasar
Dengan jelas banyak sarjana dan praktisi yang berperaan dalam
perkembangan administrasi publik. Seperti yang telah kita lihat, di sana tidak
terdapat ide-ide tunggal yang sama dalam Administrasi Publik Lama.
Bagaimanapun, kami berpikir bahwa ini merupakan sesuatu yang baik untuk
mengatakan bahwa unsur-unsur selanjutnaya secara umum mewakili pandangan
yang ada pada Administrasi Publik Lama:
Fokus pemerintahan adalah secara langsung pada pengiriman
pelayanan terhadap agen-agen pemerintahan.
Kebijakan publik dan administrasi akan berhubungan dengan
penentuan dan implementasi kebijakan yang memfokuskan pada
sesuatu yang tunggal, secara politik dijelaskan sebagai tujuan.
Para administrator publik memiliki perananan yang terbatas dalam
pembuatan keputusan dan pemerintahan; ketimbang mereka
bertanggung jawab dengan implementasi kebijakan publik.
Pengiriman pelayanan harus dilakukan oleh para administator yang
bertanggung jawab oleh pejabat yang ditunjuk dan diberikan kekuasaan
yang terbatas dalam kerjanya.
Para administrator bertanggung jawab terhadap pemilihan pemimpin
politik secara demokrasi.
Program-program publik dilakukan melakukan hierarki organisasi,
dengan para manajer secara luas mengawasi organisasi.
Nilai-niai utama organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.
Organisasi menjalankan sistem yangpaling efisien; dengan demikian
keterlibatan warga negara dibatasi.
Peranan administrator publik secara luas dijelaskan sebagai
perencanaan, pembentukan staf, kordinasi, pelaporan, dan anggaran.
Tidak ada pertanyaan mengenai Administrasi Publik Lama harus
diberikan sebuah pertimbangan sejumlah kredit. Administrator menjalankan
tugasnya secara dramatis dan penting kontribusinya dalam masyarakat, dalam
pertahanan nasional, keamanan sosial, transportasi, kesehatan publik, dan untuk
memberikan perlindungan lingkungan. Administrasi publik Lama mengijinkan
kita untuk menjalankan dengan efektif kompleksitas yang ada dan permasalahan
kesulitan dan untuk menjaga sebuah keseimbangan antara politik dan
administrasi. Banyak agen-agen pemerintahan yang ada masih mengikuti model
dasar organisasi dan manajemen atau paling tidak model ini posisinya tidak akan
digunakan untuk agen-agen pada tingkat pemerintahan. Tetapi model lama juga
masih banyak digunakan, khususnya oleh para mereka yang berbeda pendapat
kami menyebutnya dengan Manajemen Publik Baru.
Manajemen Publik Baru
Ketika ini digunakan di sini, Manajemen Publik Baru mengacu pada
kelompok ide-ide dan praktik untuk menggunakan sektor swasta dan pendekatan
bisnis dalam sektor publik atau pemerintahan. Seperti yang kami lihat, di sana
terdapat apa yang disebut dengan “menjalankan pemerintahan seperti sebuah
bisnis.’ Versi terakhir yang ada dalam debat ini melibatkan lebih dari penggunaan
teknik-teknik bisnis. Manajemen Publik Baru telah menjadi sebuah model
normatif, mengenai bagaimana kita berpikir mengenai peranan para administrator
publik, profesi dan bagaimanaa dan mengapa kita melakukan apa yang kita
lakukan.
Dalam dua dekade terakhir ini, Manajemen Publik Baru, para manajer
publik telah tidak menggunakan ide lama. Sebagai akibatnya,sejumlah perubahan
positif telah diimplementasikan dalam sektor publik (Osborn dan Gaebler 1992;
Osborn dan Plastrik 1997; Kettl 2000a; Kettl dan Milward 1996; lynn 1996; polit
dan Bouckaert 2000). Tema yang muncul secara umum dalam aplikasi ini telah
menggunakan mekanisme pasar dan termonologi, yang mana hubugan antara
agen-agen publik dan pelanggan mereka dipahami sebagai keterlibatan transaksi
yang sama terhadap semua yang terjadi di pasar. Perubahan yang terjadi ini
menggantikan peraturan tradisional yang didasarkan pada proses otoritas yang
dirubah dengan didasarkan pada pasar, taktik pengendalian persaingan
(Kettl 2000a, 3).
Dalam Manajemen Pulik Baru, manajer publik ditantang untuk
menemukan sesuatu yang baru dan cara-cara inovatif untuk mencapai hasil atau
untuk menyederhanakan fungsi-fungsi sebelumnya yang diberikan oleh
pemerintah. Mereka diminta tidak untuk memberikan beban kepada publik tetapi
justru untuk membantu kegiatan publik yang ada sebisa mungkin mereka harus
menjelaskan program yang dan menjalankannya dengan baik. Kuncinya adalah
bahwa Manajmen Publik Baru tergantung kepada mekanisme pasar untuk
menuntun program-program publik. Harvard Linda Kabolian menjelaskan bahwa
pengaturan ini mugkin akan meliputi persaingan dengan unit-unit pemerintahan
dan batasan-batasan pemerinahan sampai pada sektor-sektor profit dna bukana
profit, bonus performa, dan penentuan (Kaboolian 998, 190). Tujuannya adalah
untuk memberikan penjelasan Manajemen Publik Baru sebagai sebuah
inefisiensi monopoli perdagangan agen-agen publik dan pekerja publik. Dengan
menggabungkan poin ini, Christopher Hood dari london School of Economic
menulis bahwa Manajemen Publik Baru sangat jauh berbeda dengan model
tradisional dalam birokrasi publiknya, seperti prosedur keamanan administrasi,
yang berhubungan dengan kepercayaan pasar dan metode bisnis swasta dalam
rasionalisme ekonomi (1995, 94).
Dengan mengikuti ide beriut ini, banyak para manajer publik telah
melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan produktifitas dan untuk menemukan
mekanisme alternataif pelayanan jasa yang didasarkan pada asumsi-asumsi
ekonomi dan perspektif yang ada. Mereka telah mengkonsentrasikan pada
akuntabilitas pelanggan dan performa yang tinggi, perubahan agen-agen birokrasi,
menjelaskan kembali mengenai misi atau tujuan organisasi, dan desentralisasi
pembuatan keputusan. Dalam banyak kasus, pemerintahan dan agen-agen
pemerintahan telah berhasil dalam melakukan privatisaasi fungsi-fungsi publik
yang ada, mejaga akuntabilitas eksekutif untuk ukuran tujuan performa,
pembentukan proses baru untuk pengukuran produktifitas dan efektifitas dan
melakukan pembuatan baru sistem departemen untuk merefleksikan sebuah
kekuatan komiten untuk akuntabilitas (Barzelay 2001; Boston et al. 1996; Pollitt
dan Bouckaert 2000).
Donald Kettl dari Brookings Institution melihat apa yang ia sebut dengaan
“ perubahan manajemen publik global” yang memfokuskan pada enam isu dasar:
1. Bagaimana pemerintah bisa menemukan cara untuk memberikan
pelayanan lebih dari yang sebelumnya untuk menjadi lebih sederhana?
2. Bagaimana bisa pemerintah menggunakan insentif gaya pasar terhadap
birokrasi yang ada; bagaimana bisa perintah birokrasi tradisional dan
mekanisme kontrol ditempatkan dengan strategi pasar yang akan
mengubah perilaku manajer program?
3. Bagaimana bisa pemerintah menggunakan mekanisme pasar untuk
memberikan warga negara (yang sekarang dikenal dengan pelanggan)
pilihan yang lebih besar diantara pelayanan-pelayanan – atau paling tidak
mendorong lebih besar perhatiannya ada pemberian pelayanan yang lebih
baik kepada para pelanggan atau waraga negara?
4. Bagaimana bisa pemerintah membuat program yang lebih responsif?
Bagaiaman bisa pemerintah melakukan desentralisasi untuk memberikan
para manajer lebih besar insentif dalam memberikan palayanannya?
5. Bagaimana bisa pemerintah meningkatkan kapasitasnya untuk
menemukaan dan membuat kebijakan yang lebih baik? Bagaiamana bisa
pemerintah memisahkan peranannya sebagai seorang pembeli jasa)
sebuah kontrkator) dari peranannya dalam memberikan pelayanan atau
jasa?
6. Bagaimana bisa pemerintah memfokuskan pada output dan hasil di
samping struktur dan proses/bagaimana bisa pemerintah mengganti top-
down, system rule-driven dengan bottom-up, dan system result-driven?
(diambil dari Kettl 2000a, 1-2).
Hal yang sama, New Zealand Jonahon Boston telah lebih awal membentuk
tampilan sentral atau doktrin Manajemen Publik Baru sebagai beikut:
Ia menekankan pada manajemen ketimbang kebijakan; sebuah pembagian
dari penggunan kontrol input…untuk ketergantungan ukuran output dan target
performa; kontrol manajemen dengan perkembangan laporan baru, pengawasan
dan mekanisme akuntabilitas; pengurangan struktur birokrasi, terutama
berhubungan dengan pemisahan kepemilikan pribadi, kontrak dan kemampuan
dalam pembagian pelayanan publik; pembatasan praktik manajemen sektor swasta
seperti pengembangan perencanaan perusahaan dan perjanjian performa,
pengenalan performa yang berhubungan dengan sistem pemberian gaji. Dan
memfokuskan lebih besar lagi pada image perusahaan; sebuah preferensi umum
untuk insentif keuangaan ketimbang isentif non keuangan, seperti etika dan status;
dan sebuah penekanan pada pemotongan biaya,efisiensi dan pengurangan
manajemen yang ada. (Boston, 1991, 9-10).
Seluruh Dunia
Efektifitas egenda reformasi praktik seperti dalam negara New Zeland,
Australia, Inggris Raya dan Amerika Serikat meletakan pemerintahan dengan
mengunakan standar baru untuk pembentukan peranan baru. Ini tidak untuk
megatakan bahwa setiap negara yang ada harus mengikuti dengan pola yang
sama dengan mereka dalam melakukan perubahan yang berhubungan dengan
reformasi manajemen pada sektor publik atau pemerintahan. Sebagai seorang
sarjana yang berprestasi di eropa Christoper Pollit dadn Geert Boukaert sangat
berhati-hati dalam melakukan usaha untuk melakukan perubahan yang
berlawanan dengan filosofi dan budaya pemerintahan suatu negara khususnya,
dengan keadaan ini dan struktur pemerintahan suatu negara. Bagaimanapun,
regim tertentu lebih terbuka kepada performa driven, ide-ide market favouring
mengenai Manajemen Publik baru ketimbang lainnya seperti anglo-Saxon,
Australia, KAnada, New Zealand, Inggris dana Amerika (2000, 60-61).
New Zealand melakukan usaha-usaha perubahan yang sangat tepat,
dimulai pada tahun 1980an ketika Partai Buruh menjadi pemenanag setelah
sembilan tahun menduduki eksekutif. Pada saat itu, ekonomi New Zealand
menjadi berhenti dan negara ini menyadari ini sangat sulit untuk terus
menggunakan program-program sosial tradisional dan dukungan ekonomi
tradisional. Reformasi New Zealand dimulai dari sebuah pendekatan top-down
yang melihat program privatisasi merupakan sesuatu yang sangat mungkin untuk
dilakukan, untuk menganti insentif pasar untuk perintah dan pengawasan
birokrasi; dan untuk memfokuskan pada output tunggal dan hasil input (Kettl
2000a, 8). Prinsip-prinsip penting model yang terlihat bahwa pemerintahan harus
hanya terlibat dalam kegiatan yang tidak efektif dan efisien dan pemerintah
sebisa mungkin harus mensejajarkan dengan sektor swasta yang ada. Dengan kata
lain di sana adalah terdapat sebuah ketergantungan yang kuat pada sebuah sistem
insentif dan penggunaan kontrak eksplisit antara para menteri dan manaer dan
antara para pembeli 9 agen) dan penyedia (kontraktor) (Boston et al 1996, 4-6),
dalam pola sistem manajemen, New Zealand tidak menjalankan sistem
pelayanan sipil, menginjinkan para manajer untuk melakukan negosiasi kontrak
mereka dengan para pekerja dan untuk memperkenalakan sistem anggaran yang
lebih memfokuskan pada performa dan hasil. Hasilnya merupakan sebuah
perubahan yang besar pada manajemen publik di New Zealand.
Perubahan yang sama juga terjadi dalam pendekatan yang dilakukan di
Australia dan manajemen pada tahun 1980an dan setelahnya juga dipicu oleh
kesulitan ekonomi tetapi jauh dari kemampuan pemerintah untuk membuat
pengurangan prorgram-program publik yang ada. Pada awal tahun 1983,
pemerintahan dibawah Perdana Menteri Robert Hawke telah mengesahkan nosi
“pengaturan untuk hasil’ dan telah mengusulkan adanya serangkaian manajemen
finansial; dan reformasi lainnya untuk mencapai tujuan ini. Sekali lagi, perbedaan
usaha-usaha yang dilakukan pada privatisasi, restrukturisasi pemerintahan, dan
usaha-usaha untuk mengevaluasi program-program dalam pola hasil yang
spesifik untuk diimplementasikan. Para manajer didorong untuk menggunakan
proses perencanaan gaya perusahaan untuk engidentifikasiprioritas yang ada,
tujuan dana objektifitas, untuk menggantikan proses manajemen keuangan yang
telah ada untuk menghasilkan pengeluaran yang lebih baik dalam hasil yang
diinginkan dan untuk menekankan efisiensi, produktifitas, dan akuntabilitas hasil
yang ada.
Reformasi yang terjadi di Inggris sebagian besar dipicu oleh usaha-usaha
neo konservatif Margaret Thatcher untuk menghasilkan biaya-biaya dan semua
kegiatan yang mugkin akan diselesaikan dengan lebih baik dalam sektor swasta
sehubungan dengan persaingan pasar yang terjadi. Inisiatif Manajemen Finansial
berusaha untuk mengidentifikasi pertanggung jawaban, biaya asosiasi dengan
hasil dan pertanggung jawaban para manajer untuk pencapaian hasil yang dicapai.
Selanjutnya piagam kewarga negaraan digunakan untuk meminta pertanggung
jawaban para agen untuk mencapai standar yang diinginkan. Dalam versi Inggris
Manajemen Publik Baru menjadi argumen ekonomi dasar bahwa pemerintahan
menderita kekalahan karena monopili yang terjadi, tingginya biaya transaksi, dan
permasalahan informasi yang menyebabkan ketidak efisienan terjadi. Dengan
persaingan pasar dan insentif pasar yang terjadi para pembuat perubahan percaya
bahwa mereka bisa membantu pemerintahan, mengurangi biaya, dan
meningkatkan performa yang ada (Kettl 2000aa, 14).
Pengalaman Amerika
Ide ini terbentuk pertama kali dan populer di Amerika oleh David Osborn
dan Ted Gaebler dan menjadi best seller penjualan buku, Reinveting Government
(1992; lihat juga Osborn dan Plastrik 1997). Berdasarkan pengalaman yang ada
dari negara lain. Khususnya New Zealand seperti pengalaman mengenai
kenegaraan dan pada tingkat lokal di Amerika, Osborn dan Gaebler, seorang
jurnalis dan pemimpin kota memberikan sejumlah psinsip-prinsip mengenai
bisnis publik yangak an membawa reformasi pemerintahan secara besar-
besaran, ide-ide yang akan tetap menjadi dasar Manajemen Publik Baru:
1. Pemerintahan katalis, lebih menentukan ketimbang di bawah
perintah: pengusaha publik bergerak diluar opsi kebijakan yang ada,
sebagai katalis komunitas mereka untuk mendorong sebuah tindakan
tertentu. Mereka lebih menentukan, melakukan pengenalan luas tingkat
kemugkinan dan melakukan keseimbangan antara sumber daya dan
kebutuhan, ketimbang dibawah perintah, konsentrasi pada tujuan
tunggal. Semua tindakan yang dilakukan menjelaskan masa depan mereka,
ketimbang tergantung kepada asumsi-asumsi tradisional (Osborn dan
Gaebler 1992, 35).
2. Komunitas Pemerintahan, Pemberdayaan Ketimbang
Pelayanan: Pengusaha publik telah belajar bahwa usaha-usaha yang
dilakukan di masa lalu untuk memberikan pelayanan kepada klien yang
kemudian menghasilkan ketergantungan, dan ini sangat bertentangan
dengan ekonomi dan kebebasan sosial. Ketimbang menjaga pendekatan
ini, pengusaha ini membagi kepemilikan inisiatif publik ke dalam
kemunitas. Mereka memperdayakan warga negara, kelompok usaha dan
komunitas organisasi untuk menjadi sumber solusi mereka sendiri
(Osborne dan Gaeler 1992, 52).
3. Persaingan Pemerintah, Persaingan dalam Pemberian
Pelayanan: pengusaha publik telah mengenali bahwa usaha yang
dilakukan untuk memberikan setiap pelayanan yang ada tidak hanya
menempatkan sebuah jalan sumber daya publik tetapi juga menyebabkan
organisasi publik untuk memperluas kemampuan mereka, dengan demikian
akan mengurangi kualitas pelayanan dan efektifitas. Pengusaha ini
melakukan tindakan berbeda dengan hal ini dengan membantu persaingan
yang terjadi sektor pemerintahan dan swasta dan penyedian jasa bukan
pemerintah. Hasil efisiensi akan menjadi lebih baik, meningkatkan
responsifitas, dan penghargaan terhadap lingkungan dan dengan iniovasi
yang dilakukan (Osborne dan Gaebler 1992, 80-83).
4. Misi Pengendali Pemerintah, Perubahan Peraturan Organisasi:
pengusaha publik telah melihat bagaimana latihan pembuatan peraturan
dalam birokrasi organisasi untuk melakukan inovasi dan pembatasan
kepada pemerintahan dalam performanya. Dalam pembuatan peraturan
lebih banyak didukung oleh sistem yang kaku mengenai anggaran dan
sumber daya manusia. Dengan kata lain, pengusaha publik pertama
memfokuskan pada misi kelompok apa yang harus organisasi lakukan
untuk internal dan eksternal organisasi. Kemudian, anggaran, sumber daya
manusia dan sistem lainnya didisain untuk merefleksikan misi secara
keseluruhan (Osborn dan Gaebler 1992, 110).
5. Hasil Orientasi Pemerintahan, hasil pendanaan, bukan input:
pengusaha publik percaya bahwa pemerintah harus mendedikasikan untuk
mencapai tujuan publik atau hasil, sebagai pesaing terhadap pengontrolan
sumber daya publik yang diperluas dalam melakukan pekerjaan. Evaluasi
yang ada sekarang ini dan sistem penghargaan memfokuskan pada efisiensi
fiskal dan pengawasan, jarang mempertanyaan mengenai dampak yang
didapatkan dari setiap inisitatif publik yang ada. Perubahan pengusaha
publik dalam sistem ini adalah untuk mengshasilkan orientasi yang lebih
baik yaitu berhubungan dengan akuntabilitas yang didasarkan pada
performa pemerintahan (Osborn dan Gaebler 1992, 140-142).
6. Pelanggan Pemerintah, Pertemuan Kebutuhan Pelangan, Bukan
Birokrasi: Pengusaha publik telah belajar dari sektor swasta yang mana
mereka memfokuskan pada peranan pelanggan, warga negara tidak akan
pernah bahagia. Sejak badan legislatif memberikan sumber daya publik
pada para agen-agen pemerintahan, agen-agen ini memberlakukan
pelanggan mereka dengan tidak baik. Fungsi mereka menurut prioritas
mereka dan permintaan mereka tergantung kepada sumber pendanaan,
bukan kepada kebutuhan pelanggan. Pengusaha publik membuat sistsem
ini untuk memberikan pelayanan kepada para pelanggan Gaebler 1992,
166-167).
7. Perusahaan Pemerintahan. Pendapatan ketimbang Pengeluaran:
Pengusaha publik menghadapi permasalahan fiskal yang berlawanan
dengan sistem tradisional mereka, tetapi perbedaan ditanggapi dengan
respon yang ada. Ketimbang meningkatkan pajak atau memotong program
yang ada, pengusaha publik menemukan cara-cara yang inofatif untuk
menghadapi permasalahan ini. Dengan mengganti konsep motif
keuntungan ke dalam dunia paublik sebagai contoh, tergantung kepada
pembayaran dan biaya untuk jasa publik dan investsai untuk mendanai
inisiatif masa depan mereka pengusaha publik bisa menambahkan nilai
dan meyakinkan hasil bahwa memperkuat finansial mereka (Osborn dan
Gaebler 1992, 203-206).
8. Antisipasi Pemerintahan, Pencegahan ketimbang perawatan:
Pengusaha publik telah tumbuh dengan sumber daya dalam program untuk
memecahkan permasalahan publik, disamping, mereka percaya perhatian
utama memfokuskan pada pencegahan, penghentian permasalahan sebelum
terjadi. Pemeritnahan di masa lalu kurang dalam memberikan palayanan
kepada para pelanggan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan
yang dialami oleh rakyat. Bagaimanapaun, ketika permasalahan yang
terjadi dalam masyarakat industri menjadi lebih komplek, pemerintah tidak
bisa menanggapi akan permasalahan ini. Dengan melakukan pencegahan,
organisasi publik akan lebih efisien dan efektif di masa depan (Osborne
dan Gaebler 1992, 219-221).
9. Desentralisasi Pemerintahan, dari Hierarki dampai Partisipasi
dan Tim Kerja: Pengusaha publik memberikan peranan organisasi sentral
pada jaman industri sekarang ini. Institusi ini mewakili langkah pertama
menuju profesionalitas dalam administrasi publik. Jaman hierarki institusi
telah berlalu. Kemajuan dalam informasi dan teknologi, peningkatan
sistem komunikasi, dan peningkatan dalam kualitas kerja telah membawa
padaa sebuah jaman baru yang lebih fleksibel, yang yang berdasarkan
organisasi yang ditempatkan dalam tangan-tangan inovatif dan
menentukan tingginya performa (Osborne dan gaebler 1992, 250-252).
10. Orientasi Pasar Pemerintahan, Pengaruh perubahan pada pasar:
Pengusaha publik merespon terhadap kondisi perubahan tidak dengan
menggunakan pendekatan tradisional, seperti berusaha untuk mengkontrol
situasi secara keseluruhan, tetapi lebih dengan strategi inofatif yang
bertujuan pada pembentukan lingkungan yang mengijinkan kekuatan pasar
untuk berjalan. Setiap juridiksi apakah nasional dan negara bagian atau
komunitas lokal mewakili sebuah pasar, pemilihan orang-orang,
ketertarikan dan sosial dan ekonomi. Pengusaha publik menyadari bahwa
keadaan pasar ini di luar kontrol sistem politik tunggal yang ada. Maka,
strategi mereka memfokuskan pada pembentukan lingkungan maka pasar
bisa berjalan dengan efektif, dengan demikian meyakinkan kualitas
kehidupan dan kesempatan ekonomi yang ada (Osborne dan Gaebler
1992, 280-282).
Osborne dan Gaebler memfokuskan pada sepuluh prinsip ini untuk
digunakan sebagai sebuah kerangka konseptual baru untuk administrasi publik –
sebuah penekanan analisis untuk melakukan perubahan pemerintahan. Apa yang
akan kita jelaskan tidak lebih dari sebuah pembagian dalam model dasar
pemerintahan yang digunakan di Amerika. Pembagian ini adalah berada di bawah
pengawasan kami, tetapi karena kami tidak mencari untuk itu - karena kami
mengasumsikan bahwa semua pemerintahan harus memiliki keuatan besar,
terpusat dan birokrasi-kami jarang melihat ini. Kami buta terhadap realitas baru,
karena mereka tidak sesuai dengan konsepsi kamis ebelumnya (Osborne dan
Gaebler 1992, 321).
Di Amerika Serikat, usaha-usaha untuk memperbarui pemerintahan
datang terlambat dibandingkan dengan negara Anglo Saxon yang lebih memiliki
sistem politik yang lebih baik dan ini memiliki pengaruh terhadap pada struktur
pemerintahan dan praktik manajerial. Dua usaha yang penting National
Performance Review (NPR) dan Government Performance and Result Act. The
National Performance Review adalah usaha yang dilakukan oleh presiden Blint
Clinton dan disebarluaskan oleh wakil presiden Al Gore untuk menciptakan kerja
pemerintahan yang lebih baik dan dengan biaya yang murah. Untuk
melakukannya, para pekerja pemerintah dikirim ke agen-agen pemerintah untuk
menjalankan tugasnya daan dengan pengeluaran biaya yang lebih sedikit.
Sejumlah rekomendasi tertentu yang meliputi reformasi perekrutan, perubahan
dalam kebijakan personil dan pengembangan dalam informasi teknologi.
Bagaimanapun, terdapat penekanan yang kuat untuk memberikan pelayanan
kepada para pelanggan pemerintahan. National Performance Review,
bagaimanapun, berlangsung pada sebuah kebutuhan politik dalam pekerjaan
federal, karena ini adalah merupakan satu kegiatan yang bisa menghasilkan
penghematan yang cepat. Sementara itu, secara kongres Govermance Performance
and Result Act membutuhkan para manajer atau pemimpin untuk membentuk
standar performa dan untuk mengatur hasil. Pembelajaran yang dilakukan dalam
lima tahun pertama pada National Performance Review. Kettl menuliskan bahwa
selain pengurangan biaya yang dilakukan NPR memberikan penghematan yang
signifikan terhadap pengeluaran uang, melakukan perubahan penting dalam
reformasi pemimpin atau manajerial (khususnya yang berhubungan dengan jasa
dan proses pendaftaran), dan mempromosikan lebih banyak performa yang
didasarkan pada diskusi mengenai fungsi-fungsi pemerintahan (Kettl 2000a, 29).
Dukungan Intektual
Untuk poin ini, kami telah mendiskusikan Manajemen Publik Baru dalam
pola usaha-usaha apraktis yang dilakukan pemerintah diseluruh dunia untuk
merubah kegiatan pemerintahan yang ada. Tetapi kita juga perl u utuk mencatat
bahwa penilaian itelektual yang berbeda untuk Manajemen Pulibk Baru.
Penilaian ini, seperti yang dikatakan oleh Lynn (1996) mengatakan bahwa
sebagaian besar kebijakan publik sekolah telah berkembang sejak tahun 1970an
dan dari pergerakan manajerial atau kepemimpinan di seluruh dunia
(Pollitt 1993).
Perspektif kebijakan yang muncul dalam sekolah publik dan khususnya
dalm sekolah kebijakan publik dalam dua dekade terakhir ini memiliki ekonomi
yang bertentangan dengan program orientasi ilmu pengetahun politik dalam
administrasi publik. Banyak, pekmik iran walaupun tidak semuanya, para analisis
kebijakan dan semua yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan dilatih dalam
atau paling tidak sejalan dengana ekonomi dan dengan pola ekonomi pasar, biaya
dan keuntungan dan model rasional pilihan. Sekolah ini memulai untuk
menjalankan kegiatan mereka terhadap implementasi kebijakan yang dikenal
dengan manajemen publik untuk membedakannya dari administrasi publik
sebelumnya, sehubungan dengan fakta yang ada bahwa manajemen publik dan
administrasi publik memfokuskan pada kebijakan implementasi publik yang
berhubungan dengan kegiatan dan tingkah laku pada agen yang berbeda pda
pemerintah. (dua pola bisa digunakan dan tetapi jika terdapat perbedan, dilakukan
diskusi manajemen publik yang cenderung untuk menunjukan bias inteprestasi
ekonomi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan politik, sosiologi, dan analisis
organisasi).
Perluasan pandangan ekonomi, Manajemen Publik Baru dengan jelas
menghubungkan perspektif rasional dan seperti yang kita bahas sebelumnya,
khususnya berhubungan dengan teori pilihan publik. Satu yang penting dalam
perbedan dalam teori pilihan publik bahwa ini telah mempengaruhi
perkembangan Manajemen Publik Baru yang dikenal dengan “teori agen”
atau :teori prinsip agen’. Dengan sederhana meletakkan teori agen yang
berhubungan antara prinsip-prinsip dan agen. Agensi mengacu pada sebuah
situasi dimana inddividu agen) menggunakan prinsip yang lain. Untuk contoh,
jika saya menyewa seorang pengacara, saya adalah seorang pemimpin dan
pengacara adalah agen saya, tetapi pengacara memiliki insentif ganda -
memenangkan kasus (tujuans saya) dan memaksimalkan jam kerja (tujuannya).
Karena objektifitas kita tidak konsisten, semua jenis permsalahan bisa dilakukan
analisa terhadap isu yang muncul dengan sebuah birokrasi tertentu atau untuk
menilai pengaruh perbedaan struktur institusi (bagaimana kebijakan pejabat ganda
perilaku yang mempengaruhi sebuah keputusan untuk menyederhanakan
sebuah kebijakan?
Pilihan publik tidak hanya sesuatu yang elegen untuk mendapatkan model
pemerintahan, mereka juga memerlukan intelektualitas dalam usahanya untuk
mengurangi pengeluaran besar pemerintah. Sebagai contoh Boston dan koleganya
berpendapat bahwa hala yangpaling membedakan dari manajemen publik New
Zealand adalah cara mereka membentuk manajemen publik mereka …dengan
teori pilihan publik dan ekonomi organisasi, khususnya teori mengenai agen
(1996, 16). Seperti yang telah kita lihat, dalam bentuk yang paling sederhana,
pandangan pilihan publik bentuk pemerintahan menunjuk pada pasar dan
pelanggan. Komitmen teori pilihan publik untuk pilihan yang rasional
menunjukana adanya sebuah pemilihan niai-nilai, yang berhubungan dengan
komitmen efisiensi dan prodduktifitas. Ini tidak mengejutkan, seperti yang
dikatakana oleh Hood dalam Manajemen Publik Baru dengan jelas telah
menempatkan penekanan pada niaia-niai sepertiefisiensi, pembatasan nilai-nilai
yang tidak berguna, atau mencocockan sumber daya untuk tujuan yang jelas (apa
yang ia sebut sebagai “nilai-nilai sigma”. Bagaimanapun, ia juga menunjuk
bahwa pencapaian nilai-nilai mugkin membutuhkan usaha yang keras dan jujur,
menghindari bias, atau pencapaian terhadap akuntabiitas (niai-nilai theta) atau
keamanan, dan kapasistas untuk beradaptasi (nilai-nilai lambda) (Hoodd 1991;
lihat Hood dan jackson 1991, 14).
Penilaian itelektualitas ke dua menyarankan bahwa Manajemen Publik
Baru harus menggunakan manajerialisme atau neo manajerialisme. Dalam
pandangan paham manajerialisme atau kepemimpinan adalah bahwa bisnis dan
keberhasilan sektor publik tergantung kepada kualitas dan keprofesionalan para
manajer. Christopher Pollitt telah menjelaskan paham “manajerialisme” sebagai
suatu kepercayaan bahwa jalan untuk kemajuan sosial adalah dengan
produktifitas yang lebih besar dimana produktifitas ini akan ditingkatkan dengan
disiplin yang dilakukan oleh para manajer dengaan melakukan efisiensi dan
produktifitas yang lebih besar, dan bhwa untuk melakukan peranan perubahan
ini, para manajer harus diberikan sebuah “kebebasaan untuk mengatur” atau
bahkan “hak untuk mengatur/memimpin’ (Pollitt 1993, 1-3).
Berapa orang mengatakan bahwa kemunculan Manajemen Publik Baru
tidak hanya memunculkan paham manajeriaisme, tetapi juga meningkatkan
pengaruh terhadap para manajerial itu sendiri. Hal yang menarik di New Zealand
dan Australia perubahan yang terjadi sangat jelas berhubungan dengan
kemunculan sebuah kelas manajerial yang didominasi oleh ahli ekonomi dan
mereka yang mendapatkan pelatihan ilmu ekonomi. Sarjana Australia Anna
Yeatman sebagai contoh mengatakan bahwa untuk menuju paham manajerialisme
pelayanan publik di Australia mendapatkan kedudukan tingkat tinggi
(Yeatman 1987). Michael Pusey dari Universitas New South Wales mendukung
pandangan ini, ia mengatakan bahwa agen-agen pusat Australis, para staf
diambil dari para ahli ekonomi atau para bisnisman sebuah kelompok yanga
bisaa mendukung perubahan manajemen publik yang mana bisa menjalankan
birokrasi dan khususya yang berhubungan dengan pengaturan sumber daya yang
akan membawa pandangan yang rasionalistis (Pusey 1991).
Kami telah melihat bahwa Manajemen Publik Baru, sebagai Aministrasi
Publik Lama in tidak hanya mengenai implementasi teknik-teknik baru, tetapi
berhubungan dengan nilai-nilai baru, sebuah nilai-nilai dalam kasus ini yang
diambil dari ekonomi pasar dan manajemen bisnis. Seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, terdapat sebuah tradisi yanga panjang dalam administrasi publik
untuk mendukung ide bahwa “pemerintahan harus berjalan seperti sebuah
bisnis”. Rekomendasi ini artinya adalah bahwa agen-agen pemerintah harus
mengadopsi praktik dari manajemen ilmu pengetahuan sampai pada manajemen
kualitas yang berguna dan mendukung dalam sektor swasta. Manajemen Publik
Baru mengambil ide ini dengan padangan yang lebih jauh lagi, yang mengatakan
bahwa pemerintahan harus tidak mengadopsi hanya pada teknik-teknik
administrasi bisniss tetapi juga pada nilai-nilai bisnis sebagai sesuatu yang baik.
Untuk sekarang ini, Manajemen Publik Baru dilihat sebagai sebuah model
normatif administrasi publik dan manajemen publik.
Melakukan Debat
Untuk sekarang ini Manajemen Publik baru tidak memiliki kekritisan.
Banyak para sarjana dan praktisi yang telah mengekspresikan mengenai implikasi
Manajmen Publik Baru dan peranan para manajer publik seperti yang disarankan
model ini. Untuk contoh, dalam sebuah simposium Peninjauan Administrasi
Publik mengenai kepemimpinan, demokrasi dan manajemen publik, sejumlah
penulis mempertimbangakan kesempatan dana tantangan yang dihadirkan oleh
Manajemen Publik Baru. Semua tantang yang ada kemudian didiskusikan dalam
simposium dan memberikan pertanyaan mengenai pendapat yang aberbeda
dengan manajemen publik baru (Fox 1996), nilai-nilai ini kemudian
diperkenalkan (Frederickson 1996, deLeon dan Denh ardth 2000; Schacter 1997),
ketegangan antara penekanan desentralisasi yang dipromosikan dan model pasar
dan kebutuhan untuk kordinasi dalam sektor publik (Peters dan Savoie 1996), dan
peranan dan hubungan eksekutif dan legislatif (Carroll dan lynn 1996). Yang
lainnya mempertanyakan implikasi pergerakan privatisasi untuk nilai-nilai
demokrasi dan ketertarikan publik (McCabe da Vinzant 1999) dan bagaimana
pengusaha dan apa yang Terry (1993, 19980 menyebutnya sebagai
ancaman “neomanajerialisme”. Utnuk mengurangai demokrasi dan nilai-nilai
konstitusional seperti keterbukaan, keadilan, perwakilan dan partisipasi.
Osborne dan Gaebler (1992) mengatakan kepada kami untuk menentukan
bukan di tentukan. Pertanyaan kami untuk ini: sebagai administrasi publik yang
telah meningkatkan ide-ide dan pertanggung jawaban yang diterima telah
mengimplikasikan pandangan adminisentrik kepada yang lainya? Dengan kata
lain apakah model kita pada manajer publik adalah untuk mencari efisiensi dan
produktifitas lebih besar dengan melakukan pengawasan pada agen-agen mereka
dan klien? Osborne dan Gaebler menulis mereka yang mengendalikan kapal akan
memiliki lebih banyak kekuatan untuk menentukan tujuan ketimbang mereka
yang dikendalikan (1992, 32). Dalam kasus ini, akan ada yang dirugikan dalam
menentukan tujuan mereka, tetap ada yang memiliki lebih banyak kekuatan untuk
melakukan sesuatu.
King dan Stivers memperingatkan kepada kita bahwa pemerintahan
adalah milik warga negara (lihat juga Boxx 1998; Cooper 1991; King, Feltey dan
O’Neil 1998; Stiver 1994a, 1994b, Thomas 1995). Menurut administrator publik
pemerintah harus memfokuskan pada tanggung jawab mereka untuk melayani
dan memperdayakan warga negara seperti mereka mengatur organisasi publik
dan mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan kat a lain warga negara
merupakan faktor terdepan, penekanan tidak hanya ditempatkan pada siapa yang
mengatur dan diatur dalam pemerintahan ini, tetapi lebih ke pembentukan
insstitusi publik yang ditandai dengan integritas dan pertanggung jawaban.
Ini merupakan hal penting mengenai AnajemenPubik Baru yang
menggungakan Administrasi Publik Lama yang mana prinsip pengusaha yang ada
bisa dilihat dengan jelas superioritasnya. Perlu diperhatikan bagaimana Osborne
dan Gaebler berlawanan pendapat dengan prinsip-prinsip sampai pada peraturan
birokrasi yang kaku, pembatasan pengaturan angaran dan sistem personal dan
pengawasan yang dilakaukan. Birokrasi tradisional ini dijelaskan sebagai
penolakan warga negara, penurunan inovasi, dan hanya mementingkan
kepentingan mereka sendiri. Menurut Osbiorne dan Gaebler “ Jenis pemerintahan
yang berkembang selama era industri merupakan pemerintahan dengan birokrasi
yang terpusat, penguasaan peraturan dan regulasi yang ada, dan rangkaian hierarki
perintah, dan ini tidak bekerja dengan baik (1992, 11-12). Faktanya, birokrasi ini
mendapatkan kegagalan.
Jika prinsip-prinsip Manajemen Publik Baru dibandingkan dengan
Administrasi Publik Lama, Manajemen Publik Baru dengan jelas terlihat seperti
sebuah alternatif yang lebih disukai. Tetapi bahkan sebuah pengujian literatur
dalam administrasi publik dengan jelas menunjukan bahwa dua pendekatan ini
tidak sepenuhnya mendukung teori atau raktik pemerintahan
Administrasi publik telah mengalami kemandegan dalam perubahan untuk
seratus tahun terakhir terdapata intelektual yang kaya dan evoluasi praktik
dalam pemikian dan praktik, dengan pentingnya dan pengembangan substansial
yang tidak bisa memasukan atau menggolongkan di bawah Manajemen Publik
Baru. Dengan demikian di sana terdapat dua pilihan.
Kami menolak pendapat bahwa penemuan ulang terhadap Manajaemen
Publik Baru harus dibandingkan dengan Administrasi Pubik Lama disamping
mengenai kontribusi yang penting telah dilihat sebagai persamaan dengan
birokrasi, hierarki, dan pengawasan. Seperti yang kami katakan, kami akan
menyarankaan bahwa apa yang hilang dalam perdebatan ini adalah mengenai
prinsip-prinsip organisasi. Kami akan menyarankan bahwa Manajemen Publik
Baru berbeda dengan pola Pelayanan Publik Baru, sebuah ide mengenai peranan
administrasi publik dalam sistem pemerintahan yang mendapatkan pelayanan
publik, demokrasi pemerintahan dan keterlibatan warga negara menjadi pusat
perhatian yang penting.