MATERI ADMINISTRASI PUBLIK

KURIKULUM MAP

No.

Mata kuliah

SKS

Waktu

Ujian

I II III IVKode Nama

Mata kuliah Kompetensi Utama 30 sks1 MAPU5101 Teori Administrasi 3 I.1 x2 MAPU5102 Teori dan Isu Pembangunan 3 I.2 x3 MAPU5104 Inovasi dan Perubahan

Organisasi4 II.2 x

4 MAPU5201 Manajemen Sumber Daya Manusia

3 IV.2 x

5 MAPU5202 Administrasi Keuangan Publik

4 III.1 x

6 MAPU5203 Pemerintahan Daerah 3 III.2 x7 MAPU5301 Analisis Kebijakan Publik 4 IV.3 x8 MAPU5302 Manajemen Stratejik

Organisasi Publik3 III.3 x

9 MAPU5303 Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Perkotaan

3 IV.1 x

Mata kuliah Kompetensi Penunjang 6 sks1 MAPU5103 Metode Penelitian

Administrasi4 II.1 x

2 MAPU5304 Studi Mandiri 2 99 xTugas Akhir Program Magister 6 sks

1 MAPU5400 TAPM/Tesis 6 99 xTotal SKS 42

MAPU5101 Teori Administrasi

Tinjauan Mata Kuliah Terdapat kecenderungan dalam masyarakat luas bahwa administrasi diumpamakan atau dipersepsikan secara salah sebagai kegiatan tata usaha atau yang berhubungan dengan kegiatan kantor sehari-hari. Administrasi tidak saja bersifat sempit, tetapi mencakup berbagai aspek yang luas, seperti yang diutarakan oleh The Liang Gie, yaitu organisasi, manajemen, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pekerjaan kantor, tata hubungan, dan perwakilan. Selain itu jika dikelompokkan berdasarkan kerja sama maka administrasi dibagi menjadi tiga bidang, yaitu administrasi publik, administrasi bisnis, dan administrasi kemasyarakatan. Mata kuliah Teori Administrasi mengkaji aspek-aspek yang berhubungan dengan administrasi baik yang menyangkut organisasi maupun administrasi publik. Untuk lebih jelasnya kajian mata kuliah ini pertama-tama Anda kami ajak untuk membahas mengenai pengantar administrasi publik, teori klasik dan neoklasik maupun teori hubungan kemanusiaan dan perilaku

organisasi. Pada bagian lain dikaji mengenai teori sistem, paradigma administrasi publik, dan reformasi administrasi. Pada bagian akhir dibahas juga mengenai demokratisasi, administrasi publik sebagai manajamen kebijakan publik dan yang tidak kalah pentingnya adalah good governance.

Setelah membahas aspek-aspek tersebut Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan berbagai konsep, teori administrasi serta permasalahan yang berhubungan dengan administrasi.

Untuk mencapai tujuan di atas mata kuliah ini dibagi menjadi 9 modul dengan perincian sebagai berikut:

1. Modul 1: Pengantar Administrasi Publik a. Pengertian administrasi b. Peran teori dan evolusi teori administrasi

2. Modul 2: Teori-teori Klasik dan Neoklasik a. Teori klasik administrasi b. Teori Neoklasik administrasi c. Teori-teori klasik dan neoklasik yangperspektif

3. Modul 3: Teori Hubungan Kemanusiaan dan Perilaku Organisasi a. Hubungan kemanusiaan b. Teori-teori perilaku manusia

4. Modul 4: Teori Sistem a. Definisi dan variabel sistem b. Evaluasi model sistem

5. Modul 5: Paradigma Administrasi Publik a. Paradigma I dan II administrasi publik b. Paradigma III, IV, dan V administrasi publik

6. Modul 6: Reformasi Administrasi a. Gerakan reformasi administrasi b. Konsep dan strategi administrasi

7. Modul 7: Demokratisasi a. Demokrasi dam masyarakat madani b. Desentralisasi

8. Modul 8: Administrasi Publik a. Masalah dan Kebijakan Publik b. Proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan

9. Modul 9: Good Governance a. Pentingnya good governance b. Akuntabilitas dalam good governance

MODUL 1 PENGANTAR ADMINISTRASI PUBLIK

Kegiatan Belajar 1: Pengertian Administrasi Rangkuman Menurut Charles A. Beard tidak ada sesuatu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari Administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab itu sendiri akan sangat tergantung atas kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern.

Sondang Siagian mendefinisikan administrasi sebagai "keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi di atas. Pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak ada. Kedua, administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu 1) adanya dua manusia atau lebih, 2) adanya tujuan yang hendak dicapai, 3) adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, 4) adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

Ketiga, administrasi sebagai proses kerja sama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia.

Administrasi sebagai seni dan ilmu. Administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaan dari suatu kegiatan sedang kapan berakhirnya kegiatan itu sendiri tidak diketahui. Administrasi sebagai proses kerja sama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. Tegasnya, administrasi sebagai "seni" merupakan suatu social phenomenon.

Sampai dengan tahun 1886, manusia hanya mengenal administrasi sebagai seni. Kemudian, pada tahun 1886 itu timbullah suatu ilmu baru, yang sekarang ini dikenal dengan Ilmu Administrasi yang objek studinya tidak termasuk objek studi ilmu-ilmu yang lain. Ilmu Administrasi telah pula memiliki metode analisisnya sendiri, sistematikanya sendiri, prinsip-prinsip, dalil-dalil serta rumus-rumusnya sendiri.

Sekarang ini administrasi dikenal sebagai suatu artistic science karena di dalam penerapannya "seninya" masih tetap memegang peranan yang menentukan. Sebaliknya seni Administrasi dikenal sebagai suatu scientific art karena seni itu sudah didasarkan atas sekelompok prinsip-prinsip yang telah teruji "kebenarannya".

Bidang-bidang atau percabangan dari pembagian ilmu administrasi dapat dibedakan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, berarti penekannya pada sifat atau karakter dari kerja sama yang ada, dapat dibagi-bagi ke dalam cabang-cabang 1) administrasi kenegaraan (public administration); 2) administrasi perusahaan (business administration), dan 3) administrasi kemasyarakatan (social administration).

Secara horizontal berarti melihat administrasi dilihat dari aspek teknisnya/unsur-unsurnya. Kajian ilmu administrasi ini adalah aspek teknis/unsur-unsur administrasi yang mencakup 1) organisasi, 2) manajemen, 3) kepegawaian, 4) keuangan, 5) perlengkapan, 6) pekerjaan kantor, 7) tata hubungan/komunikasi, dan 8) perwakilan/public relation.

Sulit bagi kita membuat rumusan (definisi) yang singkat tentang Administrasi Negara, untuk itu para ahli berusaha mencoba mengatasinya dengan mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang ada dalam praktik Administrasi Negara, yang berfokus pada aktivitas administrator dalam melaksanakan kebijakan pemerintah/negara.

Kegiatan Belajar 2: Peran Teori dan Evolusi Teori Administrasi Rangkuman Menurut Bailey peran teori dalam administrasi publik bisa dilihat dari aspek studi maupun praktik administrasi publik, untuk itu kita perlu mengetahui penggolongan teori dalam studi administrasi publik menurut terminologinya. Ada empat golongan teori menurut Bailey, yaitu teori-teori berikut ini.

1. Deskriptif 2. Normatif. 3. Asumtif. 4. Instrumental.

Morrow memunculkan satu golongan teori di luar empat golongan tersebut di atas, yaitu teori preskriptif.

Peran teori deskriptif lebih menekankan pada penggambaran dan penguraian tentang apa itu administrasi publik, objek studinya, hubungan komponen-komponen di dalam administrasi publik dan hubungan administrasi publik dengan lingkungannya. Teori normatif menekankan pada pembahasan atas jawaban pertanyaan peran apakah yang seharusnya dimainkan oleh administrasi publik dalam menjalankan kegiatannya, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Peran teori asumtif, menurut Bailey teori asumtif berhubungan dengan pertanyaan untuk apa peran-peran birokrasi publik yang akan dimainkan dalam perubahan kebijakan dan untuk menemukan jawaban bagaimana para administrator telah menyumbang terhadap peran pemerintah modern yang bertindak cepat. Setiap administrator publik mempunyai asumsi-asumsi operasional tentang kebiasaan/kelaziman manusia dan tentang apa yang dikerjakan oleh lembaga, tetapi diselidiki ahli teori administrasi publik yang telah memperhalus proposisi-proposisi yang mereka asumsikan.

Penyempurnaan akhir praktik administrasi akan tergantung pada kemampuan ahli-ahli teori dalam memformulasikan secara konsisten dan memfokuskan atas citra kepribadian orang dan kapasitas lembaga.

Peran teori instrumental terutama menyediakan teknik-teknik administrasi manajemen untuk merumuskan tujuan-tujuan kebijakan lebih banyak lagi, hal ini untuk menyalurkan impian-impian mereka. Bailey menyebutnya teori instrumental karena teori ini memfokuskan diri pada usaha-usaha harmonisasi dan koordinasi aparatur administrasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bailey menggarisbawahi pentingnya teori instrumental dalam administrasi publik.

Taylorisme, ajaran Taylor atau sering juga disebut sebagai aliran manajemen ilmiah, menekankan pada peleburan atau penyatuan sumber daya dan tenaga kerja untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara yang lebih efisien. Ajaran Taylor menekankan pada manajemen mekanik, ukuran alat-alat kerja, gerakan para pekerja dan training pekerja untuk keahlian-keahlian mekanik dan supervisor dengan tujuan untuk memperoleh "satu cara yang terbaik" guna mengimplementasikan suatu kebijakan yang ditetapkan sebelumnya.

Gulick memperkenalkan idenya/gagasannya mengenai POSDCORB, yang direpresentasikan dalam perkataannya "suatu rumusan yang dimaksudkan untuk memperhatikan bahwa pekerjaan pimpinan eksekutif itu merupakan unsur-unsur fungsional yang beragam". PODSCORB adalah suatu istilah yang mencakup tanggung-jawab eksekutif atas suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan staf, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran.

Tulisan Weber menekankan pada deskripsi yang agak preskripsi, yang memusatkan perhatian pada pola-pola kewenangan di dalam birokrasi, di mana Weber menguraikan tiga tipe ideal kewenangan, yaitu tradisional, kharismatik, dan rasional. Masing-masing tipe ideal disesuaikan dengan kegunaan dan urgensinya. Weber menemukan hal ini dalam studinya di masyarakat yang beragam.

Model Weberian yang dilambangkan oleh praktik demokrasi Barat, ini sebagai model rasional dengan tekanannya pada aturan-aturan dan prinsip-prinsip legal formal. Malahan sebagai pemberian status dan kewenangan ke individu-individu. Masyarakat Barat memuja-

muja tata hukum meskipun ini abstrak dan tidak berkepribadian. Ciri-ciri lain model rasional termasuk di dalamnya pembagian kerja secara ilmiah, hierarki hubungan atasan-bawahan, pemilihan pegawai berdasarkan jasa sebagai lawan patronase (perlindungan).

Simon memberi kesan bahwa faktor-faktor sosial dan psikologi sosial mempengaruhi sika-sikap pekerja, termasuk analisis deskriptif organisasinya. Pemilihan "satu cara terbaik" untuk meng-implementasikan program akan dipertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan sebagai formalitas dari organisasi dan pembagian kerja. Mengabaikan terhadap faktor-faktor psikologi sosial, Simon membantah, dapat menghasilkan kurang dari pada banyak, efisiensi.

Maslow dan Chris Argyris adalah ahli teori aktualisasi diri menyatakan bahwa dalam jiwa orang (laki-laki) terdapat suatu hierarki kebutuhan yang mana ia mencoba untuk memuaskannya dengan sebagai pekerja. Di dasar piramida adalah kebutuhan fisik dasar, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat berteduh. Selanjutnya, derajat kebutuhan yang lebih tinggi, ia mencari persahabatan dan kehormatan dari rekan sekerja.

Selanjutnya derajat kebutuhan yang lebih atas, ia memuaskan egonya melalui prestasinya kerjanya dan pengakuan dari sesama rekan sekerjanya. Akhirnya, pada tingkat paling atas, orang mengaktualisasikan dirinya dengan menyatukan kesuksesan dan tanggung jawab di posisinya dengan cita-cita pribadinya.

Daftar Pustaka

Ali Mufiz. (2004). Pengantar Administrasi Negara. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

Frederickson, H. George. (1984). Administrasi Negara Baru (diterjemahkan oleh Al Ghozei Usman). Jakarta: LP3ES.

Harmon, Michael M. and Mayer, Richard T. (1986). Organization Theory for Public Administration. Toronto: Little, Brown and Company.

Henry, Nicholas. (1988). Administrasi Negara. (Diterjemahkan oleh Luciana D. Lontoh). Jakarta: CV Rajawali.

Hughes, Owen E. (1994). Public Management and Administration, An Introduction. New York: St. Martin's Press Inc.

Morow, William L. (1975). Public Administration, Politics and The Political System. New York: Random House Inc.

Pamudji. (1985). Ekologi Administrasi Negara. Jakarta: PT Bina Aksara. Shafritz, Jay M. and Russell, EW. (1997) Introducing Public Administration. New

York: Addison-Wesley Educational Publishers Inc.

MODUL 2 TEORI-TEORI KLASIK DAN NEOKLASIK

Kegiatan Belajar 1: Teori Klasik Administrasi Rangkuman Mekipun ada semacam pesimisme dari sementara ahli, namun ternyata Birokrasi masih cukup favorit untuk dibahas. Birokrasi ini ternyata menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari (unavoidable) karena untuk urusan apa pun kita tetap akan berhubungan dengan birokrasi. Sebenarnya dengan tipe idealnya, birokrasi dimaksudkan untuk memperlancar,

mempermudah, mempercepat, mengefisienkan proses administrasi, namun apa yang terjadi tidak selalu demikian. Kesan yang negatif selalu muncul.

Termasuk dalam kelompok pelopor teori klasik adalah Frederik W. Taylor meskipun latar belakang pendidikan dan pekerjaannya adalah di bidang teknik, ia dikenal sebagai "bapak manajemen ilmiah". Pemikirannya yang cemerlang mampu mengembangkan suatu cara terbaik untuk metode kerja yang baru, menciptakan standar kerja, menemukan orang yang tepat untuk suatu jenis pekerjaan tertentu melalui proses seleksi dan menyediakan peralatan dan perlengkapan kerja yang terbaik bagi pekerja.

Pelopor teori klasik lainnya adalah Henry Fayol yang sangat terkenal dengan 14 prinsip administrasi yang ditulis dalam bukunya berbahasa Perancis Administration Industrielle en Generale. Dari enam jenis kegiatan sebuah perusahaan ternyata yang lebih banyak disorot oleh Fayol adalah hal yang terakhir, yakni aspek manajerial, sementara lima kegiatan yang lain tidak banyak mencurahkan perhatiannya karena sudah banyak ahli lain yang membahasnya.

POSDCORB dari Gulick dan Urwick merupakan gambaran kegiatan utama dari para eksekutif di dalam organisasi yang meliputi planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting yang melahirkan beberapa konsekuensi terhadap teori administrasi, seperti dikotomi antara politik dan administrasi sebagai bagian yang sentral dari proses administrasi.

Kegiatan Belajar 2: Teori Neoklasik Administrasi Rangkuman Dalam bukunya Administrative Behavior, Herbert Simon mengemukakan tiga tema utama dalam proses pengambilan keputusan dalam organisasi yaitu sebagai berikut.

Keputusan adalah kegiatan sentral dari organisasi.

Instrumental reason atau alasan-alasan instrumental adalah bersifat sentral di dalam perbuatan keputusan administratif dan pemahaman organisasi.

Konsep satisfying atau memuaskan yang merupakan pembatalan yang signifikan terhadap rasionalitas dan dampaknya terhadap perilaku organisasi merupakan kondisi utama di dalam pembuatan keputusan.

Kegiatan Belajar 3: Teori-Teori Klasik dan Neoklasik Yang Perspektif Rangkuman Mengawali teori klasik di bidang administrasi publik ini adalah teori Birokrasi dari Weber. Ternyata ada sedikit perbedaan pandangan penulis mancanegara dengan penulis dalam negeri tentang birokrasi. Teoretisi lainnya yang masuk kelompok klasik ini adalah Taylor dan Fayol.

Apabila kita mengkritisi teori-teori Neoklasik maka yang menarik adalah pandangan Herbert Simon tentang Konsep Rasionalitas Murni (Pure Rationality) dan Rasionalitas Terbatas (Bounded Rationality) pada proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. Demikian juga perbandingan pemikiran-pemikiran intelek dari Herbert Simon dan Chester Barnard.

Daftar Pustaka

Atmosudirdjo, Prayudi. (1999). Teori Organisasi. Jakarta: STIA, LAN Press. Barzelay, Michael. (1992). Breaking Through Bureaucracy. California: University of

California Press. Baker, R.J.S. (1972). Administrative Theory and Public Administration. London:

Hutchinson & Co (Publishers) Ltd. Caiden, Gerald E. (1987). Public Administration. Pacific Palisades Cal.: Palisades

Publishers. Darwin, Muhadjir, Dr. (1993). Diklat Kuliah Teori Administrasi Negara. Program S2

Administrasi Negara. Denhardt, Robert. (1999). Public Administration An Action Orientation. Third

Edition. New York: Harcourt Brace College Publishers. Gerloff, Edwin. (1985). Organizational Theory and Design (A Strategic Approach For

Management). New York: McGraw-Hill Book Company. Harmon, Michael and Richard Mayer. (1986). Organization Theory for Public

Administration. Boston: Little Brown & Co. Harmon, Michael M. (1981). Action Theory for Public Administration. New York:

Longman Inc. Hooge. (1996). Organization Theory. Fifth Edition. America: Prentice-Hall

International. Hummel, Ralph P. (1982). The Bureaucratic Experience. Second Edition. New York:

St Martini Press. Khandwalla, Pradip, N. (1997). Design of Organization. New York: Harcourt Brace

Jovanovich. Koontz, Harold. (1986). Manajemen. Jakarta: Penerbit Erlangga. Maurer, John G. (1971). Reading Organization Theory. New York: Random House. Daft, Richard L. (2001). Essentials of Organization Theory & Design. Second

Edition. Australia: South Western. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (1995). Profil Birokrasi dalam

Mendukung Peningkatan Kinerja Pelayanan Aparatur. Makalah dalam Seminar Nasional Birokrasi Pemerintah: Kualitas Layanan Masyarakat Sekarang dan Masa Depan. Semarang: PS. Ilmu Adm. Negara FISIP UNDIP.

Osborne, David, dan Ted Gaebler. (1997). Mewirausahakan Birokrasi. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo,

Robbins, Stephen P. (1994). Teori Organisasi. (Struktur, Desain & Aplikasi). Edisi 3. Jakarta: Ancan.

Ripley dan Franklin. (1982). Policy Implementation and Bureaucracy. Second Edition. Homewood, Illinois: The Dorsey Press.

Setiyono, Budi. (2004). Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi. Semarang: Puskodak Fisip Undip.

Stoner, James. (1985). Management, Second Edition. New Delhi: Prentice Hall of India Private Limited.

(1986). Manajemen. Jilid 1. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga. Thoha, Miftah. (1995). Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi. Jakarta: Batang

Gadis. Thoha, Miftah. (1999). Demokrasi dalam Birokrasi Pemerintah Peran Kontrol Rakyat

dan Netralitas Birokrasi. Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FISIPOL UGM

Warella, Y. (1997). Budaya Birokrasi yang Kondusif sebagai Prasyarat Terciptanya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Makalah dalam Seminar Nasional Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Semarang: Senat Mahasiswa FISIP UNDIP.

MODUL 3 TEORI HUBUNGAN KEMANUSIAAN DAN PERILAKU ORGANISASI

Kegiatan Belajar 1: Hubungan Kemanusiaan Rangkuman Pendahulu-pendahulu Teori Hubungan Kemanusiaan meskipun masih terikat pada pandangan Teori Organisasi Klasik, tetapi telah mulai menekankan bahwa manusia adalah unsur penting yang perlu mendapatkan perhatian yang penuh dari organisasi.

Studi Hawthorne yang menyangkut serangkaian penelitian mengenai tingkah laku manusia dalam situasi kerja pada perusahaan Western Electric Company yang berlangsung sejak tahun 1924 sampai tahun 1933 menemukan Konsep Manusia Sosial yang didorong oleh kebutuhan sosial yang menginginkan imbalan hubungan pada pekerjaan dan yang merespons lebih besar terhadap tekanan-tekanan kelompok kerja dibandingkan terhadap kendali manajemen sehingga pendapat teori klasik tentang Manusia Rasional yang dimotivasi oleh kebutuhan ekonomi pribadi berubah menjadi Konsep Manusia Sosial yang menekankan pada hubungan-hubungan dalam kelompok kerja. Namun demikian perlu pula diperhatikan berbagai kritik yang dilontarkan terhadap penelitian Hawthorne ini baik dari aspek konsep, metodologi, maupun kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh.

Chester Barnard dalam bukunya The Functions of the Executive sangat menaruh perhatian besar terhadap organisasi terutama organisasi formal yang dianggapnya memiliki karakter yang paling penting dari kehidupan sosial serta sebagai suatu aspek struktur utama masyarakat itu sendiri. Barnard menaruh perhatian besar hampir secara eksklusif pada proses bagaimana individu-individu berhubungan dan dipengaruhi oleh organisasi. Inti daripada proses ini adalah cooperation atau kerja sama.

Untuk dapat lebih memahami teori kehidupan organisasi dari Barnard perlu diperhatikan 3 hal, yaitu organisasi sebagai suatu sistem, organisasi formal, dan organisasi informal, dan peranan eksekutif.

Kegiatan Belajar 2: Teori-Teori Perilaku Manusia Rangkuman Dalam Teori Perilaku Manusia yang muncul, kemudian dijelaskan berbagai konsep dari Abraham Maslow, Douglas McGregor, dan Warren Bennis. Abraham Maslow dengan Teori Tingkat Kebutuhannya sangat menekankan pada self actualization man atau manusia yang dapat mengaktualisasikan potensi dirinya. Maslow melihat kebutuhan manusia dalam suatu jenjang tangga mulai dari kebutuhan dasar dan kebutuhan yang lebih tinggi. Maslow menekankan pada konsep partisipasi dan self actualization man-nya adalah sinonim dengan konsep organizational democracy.

Penulis berikutnya adalah Douglas McGregor yang sangat terkenal dengan Teori X dan Teori Y-nya. Teori X dan Teori Y ini sebetulnya adalah asumsi sadar atau tidak sadar yang dipergunakan manajer dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, yang apabila dilaksanakan sepenuhnya akan mempunyai konsekuensi self full filling prophecy.

Salah seorang teoretisi Human Relation yang dibahas berikutnya adalah Warren Bennis yang mengatakan bahwa demokrasi tidak dapat dielakkan dalam organisasi yang pada era tahun 1960-an dan tahun 1970-an menjadi bidang yang menarik bagi para teoretisi administrasi.

Bagian akhir dari Modul 2 memberikan berbagai pandangan kritis terhadap Teori Hubungan Kemanusiaan dan Teori Perilaku Organisasi.

Daftar Pustaka

Atmosudirdjo, Prayudi. (1999). Teori Organisasi. Jakarta: STIA - LAN Press. Baker, R.J.S. (1972). Administrative Theory and Public Administration. London:

Hutchinson & Co (Publishers) Ltd. Darwin, Muhadjir, Dr. (1993). Diktat Kuliah Teori Administrasi Negara. Program S2

Administrasi Negara. Denhardt, Robert . (1999). Public Administration An Action Orientation. Third

Edition. New York: Harcourt Brace College Publishers. Gerloff, Edwin. (1985). Organizational Theory and Design (A Strategic Approach For

Management) New York: McGraw-Hill Book Company. Harmon, Michael M dan Richard T. Mayor. (1986). Organization Theory for Public

Administration. Boston: Little, Brown & Co. Hooge. (1996). Organization Theory. Fifth Edition. America: Prentice-Hall

International. Harmon, Michael M. (1981). Action Theory for Public Administration. New York:

Longman Inc. Maurer, John G. (1971). Reading Organization Theory. New York: Random House. Daft, Richard L. (2001). Essentials of Organization Theory & Design. Second

Edition. Australia: South Western. Robbins, Stephen P. (1994). Teori Organisasi (Struktur, Desain & Aplikasi). Edisi ke-

3. Jakarta: Ancan. Stoner, James. (1985). Management. Second Edition. New Delhi: Prentice Hall of

India Private Limited.

MODUL 4 TEORI SISTEM

Kegiatan Belajar 1: Definisi dan Variabel Sistem Rangkuman Sebuah sistem pada dasarnya suatu kesatupaduan (entity) dari elemen-elemen input, process, output, dan feedback. Birokrasi/organisasi pemerintah dapat dipandang sebagai sistem atau subsistem (bagian) dari sistem yang lebih besar. Desa bagian dari sistem pemerintahan kabupaten atau fakultas yang memiliki banyak jurusan merupakan bagian dari sistem universitas

Dalam menganalisis praktik birokrasi/organisasi pemerintah akan lebih memberikan wacana yang luas dan analisis yang lebih komprehensif manakala digunakan pendekatan sistem karena akan diketahui hubungan antarsistem, subsistem, maupun elemen sistem.

Konsep organisasi sebagai sistem terbuka (open system) menerima semua pengaruh dari luar, maupun sebagai sistem tertutup (closed system) bersifat steril terhadap pengaruh lingkungannya hanya ada dalam wacana atau kajian akademis. Dalam praktiknya pengaruh dari luar sistem diseleksi sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan.

Sebuah sistem pada dasarnya dipengaruhi oleh lingkungan luarnya, sekaligus sistem mampu mempengaruhi lingkungannya atau terjadi hubungan timbal balik (reciprocal).

Faktor internal yang diduga kuat pengaruhnya (determinan) terhadap aktivitas sebuah sistem terlihat pada proses: kepemimpinan, motivasi, komunikasi, pengawasan, interaksi, penetapan tujuan, keputusan.

Faktor eksternal yang menjadi determinan sebuah sistem di antaranya adalah faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan. Antara sistem dengan lingkungan luarnya terjadi hubungan pengaruh timbal balik (reciprocal).

Tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur sistem birokrasi pemerintah terdiri dari manfaat yang dirasakan masyarakat, dukungan masyarakat, kreativitas/ide baru, kemampuan mempengaruhi lembaga/sistem lainnya, keberlangsungan sistem.

Kegiatan Belajar 2: Evaluasi Model Sistem Rangkuman Evaluasi Kinerja Proyek Instansi Pemerintah merupakan salah satu model evaluasi terhadap kegiatan pemerintah dengan menggunakan pendekatan sistem. Komponen sistem yang dievaluasi adalah masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dampak (impact).

Konsep dasar Evaluasi Kinerja Proyek Instansi Pemerintah dengan pendekatan sistem pada prinsipnya menilai perbandingan antara target dan realisasi pada masing-masing komponen masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dampak (impact).

Manfaat Evaluasi Kinerja Proyek Instansi Pemerintah dengan pendekatan sistem di antaranya (a) memperjelas tentang informasi proyek, (b) menciptakan kesepakatan untuk menghindari kesalahan interpretasi dan perbedaan pendapat selama pelaksanaan kegiatan, (c) membangun dasar bagi pemantauan dan evaluasi.

Salah satu kelemahan model ini, yaitu (1) tidak semua kegiatan selesai, langsung dapat dievaluasi manfaat (benefit), dan dampak (impact), (2) kemungkinan masuknya unsur subjektivitas ke dalam sistem evaluasi model ini, (3) kesulitan dalam menetapkan indikator/tolok ukur untuk bidang sosial budaya.

Daftar Pustaka

Deal, Terrence E & Kennedy Allan A. (1982). Corporate Culture. California: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Furnham, Andrian & Gunte, Barrie. (1993). Corporate Assessment, Auditing a Company's Personality. London: Thornville Square.

Heckscher, Charles & Donnellon, Ane. (1994). The Post Bureaucratic Organization, New Perspective on Organizational Change. London: Sage Publication.

Kast, James R. (1968). General System Theory. Dalam Theories of Human Communication. (Littlejohn, Stephen W., ed.). Belmont: Wadsworth.

Kosecoff, Jacqueline and Arlene Fink. (1982). Basic Evaluation. Sage Publication. Nisjar Karhi dan Winardi. (1997). Teori Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Bidang

Manajemen. Bandung: Mandar Maju. Likert, Rensis. (1986). Human Organization. Terjemahan. Rossi, Peter & Freeman Howard E. Evaluation A Systematic Approach. Sage

Publication. Simon, Herbert A. (1984). Administrative Behavior. (Terjemahan). Jakarta: CV

Rajawali. Lembaga Administrasi Negara - Bappenas. (1989). Evaluasi Kinerja Proyek.

MODUL 5 PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK

Kegiatan Belajar 1: Paradigma I dan II Administrasi Publik Rangkuman Pada Paradigma 1, periode 1900-1926 Lokus Administrasi dengan politik dapat dilakukan secara empiris (Proses Pemerintahan), maupun teoretis (di lingkungan Universitas). Secara tegas memisahkan antara lokus administrasi.

Menurut Goodnow, ada dua fungsi yang berbeda dari pemerintah yang berhubungan dengan "politik" kebijakan atau berbagai masalah yang berhubungan dengan tujuan negara, yang berada di tangan legislatif beserta yudikatif dan "administrasi" harus berkaitan dengan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut yang berada di tangan eksekutif yang bersikap netral.

Model birokrasi yang berkembang pada tahap ini adalah Birokrasi Klasik. Masalah yang bersangkut-paut dengan model birokrasi klasik adalah kerangka organisasi atau tentang manajemen organisasi yang ekonomis dan efisien.

Ada prinsip-prinsip administrasi yang bersifat universal (bebas waktu, ruang, nilai), yang dapat ditemukan dan dapat berlaku kapan dan di mana saja. Prinsip-prinsip administrasi adalah prinsip dalam arti yang sebenar-benarnya. Prinsip administrasi akan berlaku dalam setiap lingkungan administrasi, tanpa memandang segala macam bentuk faktor budaya, fungsi, lingkungan, misi, dan institusi.

Bagi Gulick dan Urwick, prinsip-prinsip administrasi adalah penting, sedangkan keterkaitan dengan tempat di mana prinsip tersebut diterapkan tidaklah terlalu penting. Pada Paradigma II, kajian administrasi meletakkan fokus lebih penting daripada lokus.

Perbedaan yang tampak antara model birokrasi dan neobirokrasi, di mana birokrasi menekankan struktur, pengendalian, dan prinsip-prinsip administrasi dengan unit analisis yang biasanya berupa kelompok kerja, instansi, departemen, atau pemerintahan-pemerintahan keseluruhan.

Kegiatan Belajar 2: Paradigma III, IV, dan V Administrasi Publik Rangkuman Herbert Simon, yang menolak prinsip administrasi yang berlaku universal, membawa akibat

negatif terhadap perkembangan ilmu administrasi negara, yaitu mundur ke dalam disiplin induknya, yaitu ilmu politik.

Periode ketiga ini dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk meninjau kembali segala jalinan konseptual antara administrasi negara dan politik. Perkembangan pendekatan administrasi dengan menggunakan metode kasus dimulai pada tahun 1930 yang kebanyakan di bawah prakarsa Komite Administrasi Negara Lembaga Penelitian Ilmu Sosial secara tipikal, kasus juga metode komparatif.

Berdasarkan kondisi empiris, para ahli administrasi negara pada periode (Paradigma IV) mulai menerima bahwa kata negara dalam administrasi negara tak bisa diartikan dalam makna institusi, seperti masa sebelumnya. Kata negara kini diartikan sebagai makna filosofis, normatif, dan etika, yaitu sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi kepentingan umum.

Meskipun administrasi negara sangat kontras keberadaannya selama berlangsungnya Paradigma IV, setidaknya pada dua hal yang terpisah, namun komplementer. Yang satu adalah perkembangan program-program interdisipliner dalam "ilmu pengetahuan, teknologi dan kebijakan umum (atau dalam terminologi yang lain) di universitas-universitas terkemuka. Sedangkan yang satu lagi adalah munculnya "administrasi negara baru".

Periode ini terjadi kesepakatan tentang focus dan locus administrasi negara. Pada periode ini para pakar administrasi juga menganalisis model hubungan kemanusiaan yang menekankan pada nilai-nilai kepuasan pekerja, perkembangan pribadi, martabat individu dengan publik yang menekankan nilai-nilai keadilan sosial dalam mendeskripsikan fokus bagi administrasi negara.

Daftar Pustaka

Ali Mufiz. (1987). Pengantar Administrasi Negara. Jakarta: Universitas Terbuka. Fredereicckson. (1988). Administrasi Negara Baru. Jakarta: LP3ES. Henry, Nicholas. (1988). Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan.

Jakarta: CV Rajawali.

MODUL 6 REFORMASI ADMINISTRASI

Kegiatan Belajar 1: Gerakan Reformasi Administrasi Rangkuman Pada dasarnya gerakan reformasi administrasi disebabkan birokrasi tidak mampu merespons keinginan masyarakat. Traditional bureaucracy yang merupakan konsepsi birokrasi yang selama ini kita kenal tidak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang sangat pesat sehingga mereka tidak mampu memenuhi tuntutan publik.

Secara terperinci dapat disebutkan 4 faktor yang mendorong reformasi administrasi di negara-negara berkembang, yaitu sebagai berikut.

1. Ketidakpuasan kepada pemerintah, yang bersumber pada terlalu besarnya organisasi pemerintah sehingga cenderung mengkonsumsi seluruh sumber daya yang ada,

pemerintah terlalu campur tangan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh swasta dan masyarakat sendiri, pemerintah dipandang menggunakan cara-cara usang dalam menerapkan manajemen baru.

2. Munculnya teori-teori ekonomi baru. 3. Globalisasi dan perdagangan bebas. 4. Perkembangan teknologi.

Umumnya negara-negara berkembang mempunyai ciri-ciri pola dasar sistem administrasinya merupakan tiruan atau jiplakan dari sistem kolonial, kekurangan sumber daya yang berkualitas, cenderung mengutamakan atau berorientasi pada kepentingan pribadi maupun kelompok, formalisasi birokrasi, cenderung bersifat otonom, sangat lamban dan birokratis, dan adanya unsur-unsur non birokrasi dalam pengambilan keputusan.

Di negara-negara Asia Pasifik kita mengenal adanya 3 trend reformasi, yaitu weberian, demokratisasi dan privatisasi. Privatisasi mempunyai 2 bentuk, yaitu privatisasi nilai dan privatisasi material. Meskipun privatisasi dipandang sebagai salah satu alternatif dalam penyelenggaraan pemerintah, namun mempunyai sejumlah kelemahan, antara lain dapat meningkatkan biaya pelayanan, menutup kesempatan publik untuk mengontrol unit pelayanan secara langsung, adanya kecenderungan mengutamakan kepentingan bisnis daripada kepentingan sosial.

Kegiatan Belajar 2: Konsep dan Strategi Administrasi Rangkuman Pada dasarnya reformasi menyangkut empat aspek, yaitu pertalian adanya inovasi dan transformasi, membutuhkan perubahan yang sistematik dan dalam kerangka yang luas serta perubahan tersebut harus dengan cara hati-hati dan direncanakan, tujuannya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta harus dapat menanggulangi perubahan-perubahan lingkungan.

Tujuan reformasi dapat diklasifikasikan dalam tujuan eksternal dan internal. Tujuan internal meliputi efisiensi administrasi, penghapusan penyakit administrasi, penggalakan merit sistem. Sedangkan tujuan eksternal meliputi menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat, mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem politik serta mengubah hubungan antara sistem administrasi dengan masyarakat.

Dalam melaksanakan reformasi pada umumnya diterapkan berbagai strategi, yaitu global reform, Island of excellence, desentralisasi, public service reform, strategi fiskal, strategi struktural, strategi, program dan strategi budaya.

Kegiatan Belajar 3 Rangkuman NPM merupakan model yang dikembangkan dalam upaya memperbaiki kinerja birokrasi yang dirasakan kurang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dalam memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang diinginkan. Dalam rangka mendukung model ini maka hendaknya ditopang oleh birokrasi dengan ciri-ciri berorientasi pada konsumen, desentralisasi manajemen personel, dan sumber daya, fleksibel dalam manajemen keuangan, performance terukur, perbandingan biaya dan prestasi terukur, adanya investasi pada pengembangan kualitas personel dan teknologi, serta tanggap terhadap kompetisi pasar. NPM memperkenalkan empat model, yaitu the efficiency drive, downsizing and decentralization, in search of excellence, dan public service orientation.

Penerapan NPM dalam manajemen pemerintahan pada akhirnya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik adalah segala sesuatu bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terdapat beberapa strategi yang perlu dikembangkan, yaitu self-esteem, exceed expectation, recovery, vision, improve, care, empower, strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi pengendalian, dan strategi budaya.

Daftar Pustaka

Caiden E.Gerald (ed). (1982). Strategies for Administrative Reform. Toronto: Lexington Books.

(1991). Administrative Reform Comes of Age. Berlin. New York: Walter de Gryter. Cooper J, Phillip. (ed). (1998). Public Administration For The Twenty First Century.

USA: Harcourt Brace College Publishers. Chandarasorn, Voradej. (1994). Changes and Trends in Public Administration in

Thailand: Privatization. Dalam Asian Review of Public Administration. Volume VI/1994.

Dwiyanto, Agus. (1993). Kemitraan Pemerintah Swasta: Strategi Reformasi Administrasi Negara. Dalam Seminar Reformasi Administrasi Negara. Yogyakarta: FISIPOL UGM.

(2002). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan UGM.

(2003). Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan UGM.

Ferlie, dkk. (1996). The New Public Management in Action. New York: Oxford University Press.

Gaspersz, Vincent. (2002). Total Quality Management. Jakarta: Gramedia. Gupta, Sen. (1999). Health, Education and Government in Bangladesh Public

Services: New Approach. Liberal Times, FNS. Hughes E, Owen. (1994). Public Management and Administration an Introduction,

USA: St. Martin's Press. J.P.G Sianipar. (1999). Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: LAN. Kartasasmita, Ginanjar. (1997). Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran

dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: LP3ES. Kiggundu N, Moses. (1993). Managing Organizations in Developing Countries An

Operational and Strategis Approach. USA: Kumarian Press. Mufiz, Ali. (2003). Reformasi Pemerintahan antara Harapan dan Kenyataan. Dalam 5

Tahun Reformasi Indonesia. Semarang: Pengurus Daerah Persatuan Purnawirawan POLRI.

Plastrik dan Osborne. (1997). Memangkas Birokrasi: Lima Strategi menuju Pemerintahan Wirausaha. (Terj). Jakarta: PPM.

Putra, Fadillah dan Arif, Saiful. (2001). Kapitalisme Birokrasi Kritik Reinventing Government Osborne-Gabbler. Yogyakarta: LKIS.

Rana, Anoop SJB. (1999). The Sky Limit Public Services: New Approach. Liberal Times, FNS.

Rohdewohhld, Rainer. (1995). Public Administration in Indonesia. Australia: Montech PTY LTD.

Sugiyanti. (1999). Strategi Pelayanan Prima. Jakarta: Bahan Diklat SPAMA, LAN. Setiyono, Budi. (2003). Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi.

Semarang: Puskodak UNDIP. Thoha,Miftah dan Darma, Agus. (1999). Menyoal Birokrasi Publik. Jakarta: Balai

Pustaka. Warsito Utomo. (2003). Dinamika Administrasi Publik Analisis Empiris seputar Isu-

su Kontemporer dalam Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Wibawa, Samodra dan Purbokusumo, Yuyun. (1999). Peningkatan Kualitas

Pelayanan Administrasi, Jurnal Administrasi Publik No 5/1999. Zauhar, Susilo. (1996). Reformasi Administrasi Konsep Dimensi dan Strategi.

Jakarta: Bumi Aksara. Zhijian, Zhang (Ed). (1992). Administrative Reform Toward Promoting Productivity

In Bureaucratic Performance. Philippines: Eropa Secretariat General.

MODUL 7 DEMOKRATISASI

Kegiatan Belajar 1: Demokrasi dan Masyarakat Madani Rangkuman Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan terletak pada mayoritas rakyat dan pelaksanaannya dilakukan melalui wakil-wakil yang terpilih. Sebuah ungkapan yang terkenal untuk menggambarkan demokrasi adalah government of people, by people; for people.

Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang mengamalkan prinsip-prinsip demokratis di segala bidang. Pemerintah bisa bertindak demokratis jika peran kontrol yang dilakukan oleh rakyat dijalankan secara maksimal, proporsional, dan bertanggung jawab.

Pemerintahan yang demokratis dapat berjalan jika dalam suatu negara terdapat masyarakat sipil yang mendukung proses demokrasi tersebut. Masyarakat sipil dalam istilah Barat disebut civil society atau dikenal dengan istilah "masyarakat madani. Masyarakat madani adalah yang masyarakat menjamin adanya kesamaan (equality) hak di antara individu dalam bernegara dan bermasyarakat. Dalam masyarakat madani, hadir prinsip-prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individual dan kestabilan masyarakat.

Kegiatan Belajar 2: Desentralisasi Rangkuman Desentralisasi adalah transfer kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada publik dari seseorang atau agen pemerintah pusat kepada beberapa individu atau agen lain yang lebih dekat kepada publik yang dilayani.

Para teoretisi organisasi percaya bahwa desentralisasi akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Sebab, desentralisasi memperjelas siapa harus melakukan apa. Dengan demikian, apabila masyarakat tidak puas dengan suatu pelayanan mereka dapat mengetahui dengan jelas unit mana sebenarnya yang bertanggung jawab atas penyediaan

pelayanan tersebut. Ini berarti akan memudahkan masyarakat untuk memberi saran maupun kritik tanpa harus melalui prosedur yang berbelit.

Para pakar politik juga mendukung desentralisasi karena memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi di bidang politik menjadi lebih besar. Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan mendorong partisipasi dalam pelaksanaan maupun monitoring kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan adanya kebutuhan yang semakin meningkat dengan munculnya educated urban middle class di negara-negara berkembang, sebab apabila aspirasi mereka kurang dapat disalurkan maka akan mengganggu stabilitas politik.

Dalam praktik desentralisasi di negara-negara berkembang tidak ada yang bersifat murni, tetapi lebih menunjukkan percampuran dengan variasi yang berbeda-beda. Terdapat empat tipe desentralisasi, yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi.

Daftar Pustaka

Anderson, Benedict, dkk. (1999). Mencari Demokrasi. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.

Bryant, Coraile and White, Louise G. (1987). Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang. Jakarta: LP3ES.

Cheema G, Shabbir and Rondinelli, Dennis A. (1988). Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries. London: Sage Publication.

Dilinger, B. (1995). Decentralization, Politics and Public Service. Washington DC, USA: The World Bank.

Dwiyanto, Agus, dkk. (2003). Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pusat Studi kependudukan dan Kebijakan, Yogyakarta: UGM.

Etzione, Eva & Halevey. (1983). Bureaucracy and democracy, London: Rouyledge & Kegan Paul.

Huntington, Samuel P. (1995). Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta: Pustaka Grafiti.

Koswara, E. (1997). Kebijaksanaan Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pembangunan Administrasi dalam Pelita VII yang diselenggarakan oleh PERSADI pada tanggal 7-9 Maret 1997.

Miftah Thoha. (2003). Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mustopadidjaja, A,R. (1999). Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani. Jakarta: LAN.

Onny S. Prijono & A.M.W, Pranarka. (1996). Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: CSIS.

Salam, Rahmat. (2002). System Thinking dalam Penerapan Otonomi Daerah. Dalam Majalah Forum Inovasi Capacity Building & Good Governance, Vol.3, Juni/Agustus 2002.

Sedarmayanti. (2003). Good Governance, Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.

Subowo, Ari. (1998). Devolusi: Napas Baru Demokratisasi Daerah (Kembali). Dalam Majalah OPINI Edisi 23 Tahun XIV/1998.

Turner, Mark and Hulme, David. (1997). Governance. Administration and Development Making The State Work. London: Macmillan Press LTD.

Warsito & Teguh Yuwono, ed. (2003). Otonomi Daerah, Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal, Semarang: Puskodak.

Yunan Syaifullah, dkk. (1999). Membangun Masyarakat Madani. Yogyakarta: Aditya Media.

Yuwono, Teguh (ed). (1997). Manajemen Otonomi Daerah Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru. Semarang: CLOGAPPS Diponegoro University.

LAN. (2001). Menguak Peluang dan Tantangan Administrasi Publik, Bunga Rampai Wacana Administrasi Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

(2003). Laporan Ketiga, Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA). The Asia Foundation.

MODUL 8 ADMINISTRASI PUBLIK

Kegiatan Belajar 1: Masalah dan Kebijakan Publik Rangkuman Dari masyarakat yang paling sederhana sampai dengan masyarakat yang paling modern sekalipun akan selalu menghadapi masalah bersama (masalah publik) yang menuntut pemecahan secara bersama melalui serangkaian tindakan yang terorganisasi yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat yang ada. Masalah publik mempunyai dampak yang luas dan mencakup konsekuensi-konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat. Masalah yang mempunyai dampak terbatas terhadap satu atau beberapa orang yang terlibat secara langsung dapat dikatakan sebagai masalah pribadi (private). Administrasi Publik membahas bagaimana orang-orang mengorganisasikan diri mereka sebagai publik secara kolektif dan dengan tugas dan kewajiban masing-masing memecahkan masalah-masalah publik untuk mencapai tujuan bersama mereka.

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu politik maupun ilmu administrasi negara atau administrasi publik. Banyak batasan atau definisi kebijakan publik (public policy) dalam literatur ilmu politik. Masing-masing definisi itu memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi lain, pendekatan dan model yang digunakan para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. Satu definisi mengemukakan "hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya" sementara lainnya mengatakan "apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan".

Untuk memecahkan masalah publik, kebijakan publik memerlukan proses yang panjang mulai dari penentuan agenda kebijakan, negosiasi dan pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan

Kegiatan Belajar 2: Proses Pembuatan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Rangkuman Agenda kebijakan merupakan kesepakatan umum adanya suatu masalah publik yang perlu menjadi perhatian bersama, dan menuntut campur tangan pemerintah untuk memecahkannya.

Setiap kebijakan harus memiliki landasan yang jelas kuat dengan menunjukkan tujuan-tujuan dan target yang hendak dicapai, cara-cara mencapai tujuan dan strategi implementasinya. Untuk itu, pengumpulan informasi menjadi sangat penting melalui teknik analisis tertentu. Suatu kebijakan dikatakan sah jika telah diputuskan secara resmi sebagai keputusan atau peraturan yang mengikat sesuai dengan hukum yang berlaku

Suatu kebijakan publik belum akan menimbulkan akibat tertentu dalam masyarakat sebelum kebijakan itu dilaksanakan. Pelaksana kebijakan melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh pembuat kebijakan. Kebijakan dilaksanakan secara kelembagaan oleh lembaga birokrasi dengan struktur dan distribusi fungsi yang jelas. Kebijakan paling tidak dilaksanakan oleh suatu lembaga pelaksana, dan banyak kasus dilaksanakan oleh lebih dari satu lembaga. Di dalam birokrasi terdapat banyak departemen yang membuat dan melaksanakan kebijakan di sektornya masing-masing. Lembaga peradilan dan aparat keamanan juga merupakan pelaksana kebijakan. Organisasi swasta (baik yang berorientasi mencari laba maupun lembaga swadaya masyarakat yang bersifat nirlaba) mempunyai peranan penting dalam proses implementasi.

Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan yang ditentukan.

Daftar Pustaka

Anderson, James. (1979). Public Policy Making, New York: Holt Rinehart and Winston.

Caiden, Gerald. (1982). Public Administration, New York: Holt, Rinehart and Winston.

Darwin, Muhadjir. (1998). Diktat Kuliah Teori Administrasi Publik. Yogyakarta: FISIPOL-UGM.

Dye, Thomas R. (1975). Understanding Public Policy. New York: Englewood Cliff. Eyestone, Robert. (1971). The Threads of Policy: A Study in Policy Leadership.

Indianapolis: Bobbs-Merril. Harmon, Michael M. & Richard T. Mayer. (1986). Organization Theory for Public

Administration, Boston: Little Brown and Company. Santoso, Amir. (1993). "Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar", Jurnal Ilmu

Politik 3. Jakarta: Gramedia. Winanrno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media

Pressindo.

MODUL 9 GOOD GOVERNANCE

Kegiatan Belajar 1: Pentingnya Good Governance Rangkuman Dalam kegiatan belajar satu ini diuraikan mengenai latar belakang munculnya good governance, antara lain terdiri dari penguatan ideologi liberal yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet yang berpaham komunis dan mengakibatkan Amerika yang berpaham Liberal tidak memiliki lawan yang sebanding. Hal ini menyebabkan tersebarnya ideologi liberal yang

memperkenalkan lima pandangan, yaitu HAM, Demokrasi, Pasar Bebas, Supremasi Hukum, Kepedulian terhadap Lingkungan.

Sejalan dengan meluasnya ideologi liberal tersebut, terjadi globalisasi di bidang ekonomi, dengan diberlakukannya pasar bebas, di mana masyarakat banyak ikut terlibat dalam perdagangan yang global tersebut. Hal ini menyebabkan pemerintah bukan sebagai pelaku dominan dalam penyelenggaraan perdagangan dan masalah-masalah publik lainnya.

Demikian juga dengan munculnya kekuatan masyarakat sipil atau civil society juga menjadi pendorong terwujudnya good governance. Masyarakat ini merupakan masyarakat yang mandiri, yang tidak tergantung dari pemerintah bahkan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pemerintah sehingga posisi tawar kuat.

Good governance adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service. Disebut governance (pemerintah atau keperintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut "good governance" (kepemerintahan yang baik). Dalam penyelenggaraan Good governance ada tiga domain yang berperan yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Masing-masing domain mempunyai posisi yang sejajar dalam penyelenggaraan kepemerintahan.

Karakteristik good governance terdiri dari: partisipasi, transparansi, taat hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan, efektif dan efisien, kesetaraan, akuntabilitas dan visi strategis. Karakteristik ini harus dipenuhi untuk mewujudkan good governance.

Untuk melaksanakan good governance harus memenuhi persyaratan tertentu antara lain: Tipe kepemimpinan yang baru, kekuatan civil society, kemampuan teknis dan manajemen, ruang partisipasi, moral dan budaya.

Kegiatan Belajar 2: Akuntabilitas Dalam Good Governance Rangkuman Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang check and balance dalam sistem administrasi. Akuntabilitas berarti menyelenggarakan penghitungan terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan. Dengan demikian, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas memiliki tipe, antara lain Akuntabilitas Tradisional, Akuntabilitas Fiskal (keuangan), Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas Legal, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Outcomes, Akuntabilitas Manfaat, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Profesional, Akuntabilitas Politik, Akuntabilitas Moral.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas terdapat prinsip-prinsip, antara lain komitmen pimpinan, sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten, tingkat pencapaian tujuan, dan sasaran yang ditetapkan secara konsekuen, berorientasi pada pencapaian visi dan misi, jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan akuntabilitas meliputi Low literacy percentage, Poor standard of living, General decline in the moral value, A policy of live and let live, Cultural

factors, Government monopoly, Deficiencies in the accounting system, Lack of will in enforcing accountability, Bureaucratic secrecy, Conflict in perspective and inadequate institusional linkage, Quality of officers, Technological obsolesce and inadequate surveillance system, Colonial heritage, Defect in the concerning accountability, Crisis environment

Daftar Pustaka

Bintoro Tjokroamidjojo. (2001). Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan. Cet. ke-2. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Hetifah Sj Sumarto. (2003). Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Joko Widodo. (2001). Good Governance, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, Surabaya: Insan Cendekia.

Miftah Thoha. Birokrasi dan Politik. (2003). Cet. ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.

Mustopadidjaja AR, dkk. (1999). Administrasi Negara Demokrasi dan Masyarakat Madani. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Pierre, Jon & B. Guy Peters. (2000). Governance, Politic and State. England: Macmillan Press Ltd.

Sedarmayanti. (2003). Good Governance, kepemerintahan yang baik dalam rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.

Teguh Yuwono & Warsito. (2001). (Ed). Manajemen Otonomi Daerah, Semarang: CLoGapps Diponegoro University.

Warsito & Teguh Yuwono. (2003). Otonomi Daerah, Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal. Semarang: Puskodak UNDIP.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2000). Modul Akuntabilitas dan Good