makalah administrasi publik
TRANSCRIPT
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
1/26
17
Istilah administrasi Negara ialah terjemahan dari Public
Administrations. Istilah ini lahir bersamaan dengan lahirnya Lembaga
Administrasi Negara (LAN) pada sekitar tahun 1956. jika istilah Public
Administration itu di uraikan secara etimologis, maka Public berasal dari
bahasa Latin Poplicus yang semula dari kata Populus atauPeople
dalam bahasa Inggris yang berarti rakyat. Administration juga berasal dari
bahasa Latin, yang terdiri dari kata ad artinya intensif danministrare
artinya melayani, jadi secara etimologis administrasi berarti melayani secara
intensif. Jadi Administrasi Negara adalah pelayanan secara intensif terhadap
rakyat.
Menurut Waldo (1973:8) dalam bukunya Public Administration
mengemukakan bahwa: Administrasi Negara meliputi kebijakan Negara
yang telah ditetapkan oleh badan perwakilan politik.
Sedangkan menurut Wajong (1982:22) dalam bukunya Fungsi
Administrasi Negara, menyatakan bahwa:
Administrasi Negara adalah kegiatan yang dilakukan untuk
mengendalikan usaha-usaha instansi pemerintah agar
tujuannya tercapai.
Bertolak dari definisi-definisi tersebut di atas, jika dilihat dari sudut
Ilmu administrasi Negara, Kahya (1996:4) dalam bukunya Pengantar Ilmu
Adminstrasi Negara mengemukakan bahwa:
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
2/26
18
Administrasi negara ialah suatu ilmu yang mempelajari
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh alat-alat Negara
untuk melaksanakan atau mewujudkan politik Negara ataupolitik pemerintah.
Dalam perkembangan Ilmu Administrasi Negara telah tumbuh dan dikenal
sejumlah paradigma yang menggambarkan adanya perubahan-perubahan dan
perbedaan-perbedaan dalam tujuan, teori dan metodologi serta nilai-nilai yang
mendasarinya. Berikut disajikan secara singkat pendapat dari Nicholas Henry
yang dikutip oleh Kahya (1996:4) dalam bukunya Pengantar Administrasi
Negara sebagai berikut :
1. Dikotomi antara Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi
2. Prinsip-prinsip Administrasi Negara
3. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik
4. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi
5. Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara
Paradigma New Public Management yang menggambarkan adanya
perubahan-perubahan dan perbedaan-perbedaan dalam tujuan, menurut
Christopher yang dikutip oleh Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja
Sektor Publik menjelaskan bahwa NPM mengandung tujuh komponen
utama, yaitu :
1. Manajemen profeisonal di sektor publik
2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja
3. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output
dan outcome
4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik
5. Menciptakan persaingan di sektor publik
6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam
sektor publik
7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar
dalam menggunakan sumber daya
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
3/26
19
Perspektif new public service mengawali pandangannya dari
pengakuan atas warga negara dan posisinya yang sangat penting bagi
kepemerintahan demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang
sebagai semata persoalan kepentingan pribadi (self interest) namun juga
melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Warga
negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (owners of government) dan
mampu bertindak secara bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik.
Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepentingan
pribadi melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari
nilai bersama dan kepentingan bersama.
Perspektif New Public Service menghendaki peran administrator
publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk
melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, administrator
publik menyadari adanya beberrapa lapisan kompleks tanggung jawab, etika,
dan akuntabitas dalam suatu sistem demokrasi. Administrator yang
bertanggung jawab harus melibatkan masyarakat tidak hanya dalam
perencanaan tetapi juga pelaksanaan program guna mencapai tujuan-tujuan
masyarakat. Hal ini harus dilakukan tidak saja karena untuk menciptakan
pemerintahan yang lebih baik tapi juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
Dengan demikian, pekerjaan administrator publik tidak lagi mengarahkan
atau memanipulasi insentif tetapi pelayanan kepada masyarakat.
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
4/26
20
PerspektifNew Public Service dapat dilihat dari beberapa prinsip yang
dilontarkan oleh Denhardt dan Denhardt yang dikutip oleh Muluk dalam
jurnal ilmiah yang berjudul New Public Service dan Pemerintahan Lokal
Partisipatif, yaitu :
1. Serve citizens, not customers, kepentingan publik
merupakan hasil dialog tentang nilai-nilai bersama
daripada agregasi kepentingan pribadi.
2. Seek the publ ic interest, administrator publik harus
memberikan sumbangsih untuk membangun
kepentingan publik bersama.3. Value citi zenship over entr epreneurship, kepentingan
publik lebih baik dijalankan oleh abdi masyarakat
dan warga negara yang memiliki komitmen untuk
memberikan sumbangsih bagi masyarakat daripada
dijalankan oleh manager wirausaha yang bertindak
seolah-olah uang masyarakat adalah milik mereka
sendiri.
4. Think strategicall y, act democratically,kebijakan dan
program untuk memenuhi kebutuhan publik dapat
dicapai secara efektif dan bertanggung jawab
melalui upaya kolektif dan proses kolaburatif.
5. Recognize that accountability is not simple, abdi
masyarakat seharusnya lebih peduli daripada
mekanisme pasar.
6. Serve rather than steer, abdi masyarakat
menggunakan kepemimpinan yang berbasis pada
nilai bersama dalam membantu warga negara
mengemukakan kepentingan bersama dan
memenuhinya daripada mengontrol atau
mengarahkan masyarakat kearah nilai baru.
7. Value people, not j ust productivity, organisasi publik
beserta jaringannya lebih memungkinkan mencapai
keberhasilan dalam jangka panjang jika dijalankan
melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan
bersama yang didasarkan pada penghargaan kepada
semua orang.
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
5/26
21
Pengertian Administrasi Negara dijelaskan untuk memahami
mengenai disiplin Ilmu Administrasi Negara. Dengan memahami pengertian
tersebut, maka peneliti selanjutnya akan menguraikan pengertian dari
Kebijakan Publik dengan fokus bahasan pada Implementasi kebijakan Publik
dimana Kebijakan Publik ini merupakan lokus Administrasi Negara pada
Paradigma Administrasi Negara yang ke-lima. Kemudian peneliti juga akan
membahas mengenai efektivitas kerja yang sangat berkaitan erat dengan
pencapaian tujuan dan membahas pula mengenai hubungan diantara
keduanya.
2. Kebijakan Publik
Secara etimologis, istilahpolicy(kebijakan) berasal dari bahasa Yunani.
Akar kata policy dalam bahasa Yunani yaitu polis (Negara-kota) dan pur
(kota), yang kemudian dikembangkan dalam bahasa latin menjadi politia
(Negara) dan pada akhirnya berkembang menjadi policie di masa Ingris
pertengahan yang mempunyai arti menangaini masalah-masalah publik atau
administrasi pemerintahan (Dunn, 2000:51). Di dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, istilah kebijakan diartikan sebagai kepandaian, kemahiran dan
kebijaksanaan.
Eulau dan Prewitt seperti yang dikutip oleh yang dikutip oleh Agustino
(2006:6) dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik mendefinisikan
kebijakan publik sebagai: Keputusan tetap yang dicirikan dengan
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
6/26
22
konsistensi dan pengulangan tingkahlaku dari mereka yang membuat
dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.
Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh Carl Friedich
seperti yang dikutip oleh Agustino (2006:7) dalam bukunya Dasar-Dasar
Kebijakan Publik yang menyatakan bahwa:
Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah
pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok
atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan
dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, serayamencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau
mewujudkan sasaran yang diinginkan.
Pendapat lain juga dikemukakan Dye yang dikutip oleh Agustino
(2006:7) dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik sebagai Pilihan
pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Sedangkan menurut
Easton yang dikutip oleh Kahya dan Zenju (1996:45) dalam bukunya
Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Suatu Pokok Bahasan)
mendefinisikan kebijakan publik sebagai Pengalokasian nilai-nilai kepada
seluruh masyarakat secara keseluruhan
Rose mengemukakan definisi kebijakan publik yang dikutip oleh
Agustino (2006:7) dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik sebagai
berikut : Sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan
yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang
berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
7/26
23
Rose memberikan catatan yang berguna pada kita yang dikutip oleh
Agustino (2006:7) dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik bahwa:
kebijakan publik merupakan bagian mozaik atau pola kegiatan dan
bukan hanya suatu kegiatan pola dalam regulasi.
Anderson yang dikutip oleh Agustino (2006:7) dalam bukunya
Dasar-Dasar Kebijakan Publik memberikan pengertian atas definisi
kebijakan publik sebagai berikut :
Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan
tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang
aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan
suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.
Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada yang sesungguhnya
dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang
membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan
diantara beberapa alternatif yang ada.
B. Implementasi Kebijakan dan Parameter Implementasi Kebijakan
1. Implementasi Kebijakan Publik
Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan
yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi
merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan
melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan
mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
8/26
24
sendiri Untuk lebih jelasnya peneliti akan mencoba mengemukakan terlebih
dahulu pengertian Implementasi menurut Lester dan Stewart. yang dikutip
oleh Agustino (2006:139) dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik
mengemukakan sebagai berikut : Implementasi sebagai suatu proses dan
suatu hasil (output).
Implementasi Kebijakan menurut Meter dan Horn yang dikutip oleh
Agustino (2006: 139) dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik
mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut :
Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-
individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
kebijakan.
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari
proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya
tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini ntak jaih berbeda dengan apa yang
diutarakan oleh Grindle yang dikutip oleh Agustino (2006:139) dalam
bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik sebagai
Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat
dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah
pelaksanaan program sesuai dengan yang telah
ditentukan yaitu melihat pada action program dari
individual projects dan yang kedua apakah tujuan
program tersebut tercapai.
Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang
sangat penting dalam struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
9/26
25
kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau
tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Udoji yang dikutip oleh
Agustino (2006:139) dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik dengan
mengatakan bahwa:
Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting
bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan
kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar
berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi
dalam arsip jika tidak diimplementasikan.
Dalam derajat lain Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Agustino
(2006:139) dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik mendefinisikan
implementasi kebijakan sebagai :
Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya
dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula
bebbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan
eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan
masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas
tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara
untuk menstrukturkan atau mengatur proses
implementasinya.
Pengertian implementasi kebijakan menurut Mufiz yang dikutip oleh
Kahya dan Zenju (1996:45) dalam bukunya Pengantar Ilmu Administrasi
Negara (Suatu Pokok Bahasan) sebagai berikut:
Implementasi kebijakan ialah aktivitas-aktivitas yang
dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara
efektif. Kesulitan yang timbul pada tahap ini adalah
sukarnya menentukan hasil kebijakan, karena adanya
dampak yang tidak terantisipasi sebelumnya.
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
10/26
26
Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi
kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran
kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3)
adanya hasil kegiatan.
2. Parameter Implementasi Kebijakan Publik
Berbagai indikator telah dikembangkan untuk dapat mengukur
keberhasilan Implementasi suatu kebijakan publik karena biasanya suatu
kebijakan itu mudah dalam formulasinya akan tetapi dalam
mengimplementasikannya sangatlah sulit. Berikut ini adalah model
Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh Meter dan Horn yang
dikutip oleh Agustino (2006:139) dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan
Publik sebagai berikut :
1) Ukuran dan Tujuan kebijakan
2) Sumberdaya
3) Karakteristik Agen Pelaksana
4) Sikap/ Kecendrungan Pelaksana
5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Variabel implementasi kebijakan tersebut diatas dapat diuraikan sebagai
berikut:
1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan
Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama
terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian
kebijakan. Menurut Meter dan Horn, identifikasi
indikator-indikator pencapaian merupakan tahap
yang sangat krusial dalam analisis suatu
implementasi kebijakan. Indikator-indikator
pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
11/26
27
dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah
direalisasikan atau dilaksanakan oleh para pelaksana
kebijakan. ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuankebijakan sangat berguna didalam menguraikan
tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara
menyeluruh.
2) Sumber-sumber kebijakan
Disamping ukuran- ukuran dasar dan sasaran
kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam
proses implementasi kebijakan adalah sumber-
sumber yang tersedia, sumber- sumber tersebut layak
mendapatkan perhatian karena menunjang
keberhasilan implementasi kebijakan, sumber-
sumber yang dimaksud mencakup manusia, danaatau perangsang yang mendorong dan mempelancar
implementasi yang efektif.
3) Karakteristik badan-badan pelaksana
Menurut Van Meter dan Van Horn struktur birokrasi
diartikan sebagai karakteristik- karakteristik, norma-
norma dan pola- pola hubungan yang terjadi
berulang- ulang dalam badan- badan eksekutif yang
mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata
dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan
kebijakan. Komponen dari model ini terdiri ciri- ciri
struktur formal dari organisasi- organisasi dan
atribut- atribut yang tidak formal dari personil
mereka.
4) Sikap/ kecendrungan pelaksana
Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun
ukuran dasar dan tujuan- tujuan kebijakan
merupakan suatu hal yang penting, implementasi
kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran
terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal
ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi
kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para
pelaksana terhadap kebijakan, intensitas
kecendrungan pelaksana akan mempengaruhi
pencapaian kebijakan. Para pelaksana yang
mempunyai pilihan- pilihan negatif mungkin secara
terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-
tujuan program, bila hal itu terjadi, maka persoalan
implementasi akan mengundang perdebatan, bawahan
mungkin akan menolak untuk berperan serta dalam
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
12/26
28
program tersebut, selain itu, tingkah laku yang kurang
kuat mungkin mengakibatkan para pelaksana
mengalihkan perhatian- perhatian dan mengelaksecara sembunyi- sembunyi jadi kecendrungan para
pelaksana dalam proses implementasi harus mendapat
perhatian yang sangat besar karena sebaik apapun
kebijakan diambil bila pelaksana kebijakan kurang
berperan dengan baik maka kebijakan tersebut akan
sia- sia.
5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
Komunikasi di dalam dan antar organisasi merupakan
suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam
meneruskan pesan kebawah dalam suatu organisasi
atau dari suatu organisasi ke organisasi yang lainnya,para komunikator dapat menyimpan atau
menyebarluaskannya, baik secara sengaja maupun
tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber- sumber
informasi yang berbeda memberikan interpretasi yang
tidak konsisten terhadap ukuran dasar dan tujuan
atau jika sumber yang sama memberikan interpretasi
yang bertentangan maka para pelaksana akan
menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk
melaksanakan maksud- maksud kebijakan. Oleh
karena itu, menurut Van Meter dan Van Horn,
prospek tentang implementasi kebijakan yang efektif
ditentukan oleh kejelasan ukuran dan tujuan yang
dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam
mengkomunikasikan ukuran dan tujuan tersebut.
6) Lingkungan ekenomi, sosial, dan politik
Tidak dapat dipungkiri lagi kalau kondisi ekonomi,
sosial, dan politik sangat mempengaruhi terhadap
kebijakan, karena dengan baiknya kondisi tersebut
maka para pengambil kebijakan tidak akan
mengalami hambatan dalam artian segala keputusan
yang diambil tidak akan mendapat respon yang negatif
dari pelaksana kebijakan. Disamping itu juga apabila
kondisi ekonomi, sosial, dan politik baik maka
kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan karena
ditunjang oleh kondisi yang baik dari lingkungan luar.
Selain itu, Nugroho (2003:179-182) dalam bukunya Kebijakan Publik
Formulasi Implementasi dan Evaluasi mengemukakan prinsip empat tepat
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
13/26
29
yang perlu dipenuhi agar agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan
dengan efektif, yaitu:
1) Apakah kebijakan itu sendiri sudah tepat
2) Tepat pelaksananya
3) Tepat target
4) Tepat lingkungan
C. Efektivitas dan Ukuran-Ukuran Efektivitas
1. Efektivitas
Setiap organisasi menginginkan agar semua pegawai dapat bekerja
sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan dapat tercapai tepat
pada waktu yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan yang dicapai sesuai dengan
yang telah ditargetkan adalah efektif karean keberhasilan suatu organisasi
pada umumnya diukur dengan efektivitas.
Pengertian efektivitas menurut Emerson yang dikutip oleh
Handayaningrat (1996:16) dalam bukunya Pengantar Studi ilmu
Administrasi dan Manajemen, menjelaskan bahwa :
Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya
sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Jelasnya bila sasaran atau tujuan yang telah tercapai
sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah
efektif. Jika tujuan atau sasaran itu tidak selesai dengan
waktu yang telah ditentukan, pekerjaan itu tidak efektif.Kemudian Steer (1994:12) dalam bukunya Efektivitas Organisasi
memberikan batasan pengertian efektivitas sebagai berikut:
Efektivitas adalah pengukuran dalam artian
sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya atau
mencapai semua sasaran dilihat dari jumlah, kualitas dari
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
14/26
30
jasa yang dihasilkan berdasarkan waktu yang telah
ditentukan.
Pada dasarnya efektivitas itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan
secara tepat waktu dan tepat sasaran. Kemudian Siagian (1997:151) dalam
bukunya Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi
mengemukakan sebagai berikut:
Efektivitas kerja yaitu penyelesaian pekerjaan tepat
pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya, apakah
pelaksanaan suatu tugas dinilai dengan baik atau tidaksangat tergantung pada bilamana tugas tersebut
diselesaikan, dan tidak terutama menjawab pertanyaan
bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya
yang dikeluarkan untuk itu.
Peneliti juga kemudian menjelaskan pula mengenai efektivitas suatu
organisasi yang menurut Robbins yang dikutip oleh Tika dalam bukunya
Budaya Organisasi dan peningkatan Kinerja Perusahaan (2005:129),
menjelaskan bahwa Efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi
jangka pendek dan jangka panjang.
Menurut Schein yang dikutip oleh Tika (2005:129) dalam bukunya
Budaya Organisasi dan peningkatan Kinerja Perusahaan, mengemukakan
bahwa: Efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bertahan,
menyesuaikan diri, memelihara diri dan tumbuh, lepas dari fungsi
tertentu yang dimilikinya.
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
15/26
31
Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas
adalah suatu keadaan yang dicapai oleh organisasi dalam upaya mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
2. Ukuran-ukuran Efektivitas
Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi
dari efektivitas kerja pegawai pada suatu organisasi, maka tidaklah
mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan
dengan cara-cara meningkatkan efektivitas kerja ini dalam suatu organisasi.
Adapun mengenai ukuran-ukuran untuk mengukur efektivitas, Siagian
(1982:153) dalam bukunya Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku
Administrasi, mengemukakan ukuran-ukuran Efektivitas sebagai berikut:
1) Ukuran waktu, yaitu merupakan pengukuran
ketepatan waktu untuk jenis khusus pengukuran
kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu
penyelesaian suatu pekerjaan.
2) Ukuran hasil, yaitu jumlah kerja merupakan
pengukuran kuantutatif melibatkan perhitungan
keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Hal
ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.
3) Ukuran ketelitian, yaitu merupakan pengukuran
kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran akurat
atau tidak yaitu seberapa baik penyelesaian hal ini
berkaitan dengan bentuk keluaran.
Selain itu, menurut Steer (1995:206) dalam bukunya Efektivitas
Organisasi mengemukakan kriteria untuk mengukur efektivitas sebagai
berikut:
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
16/26
32
1) Keseluruhan Prestasi
2) Produktivitas
3) Kepuasan kerja Pegawai4) Kemampuan Berlaba
5) Pencarian Sumber Daya
Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa kegiatan
organisasi dalam hal ini adalah dalam menghimpun penerimaan Pajak Parkir
dapat memaksimalkan hasil dengan meminimalkan biaya yang dikeluarkan
jika pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang
ditetapkan dan harus pula mempetimbangkan produktivitas kerja dalam artian
kemampuan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana
yang tersedia dengan menghasilkanoutputyang maksimal.
D. Pendapatan Asli Daerah
Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang RI No. 25 Tahun
1999 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang
bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah.
Dalam rangka kelancaran pembangunan daerah maka dibentuk daerah
otonomi di tingkat kabupaten agar dapat dilaksanakan pembangunan sesuai
kemampuan dan pemberdayaan daerah. Pembiayaan belanja pembangunan juga
tergantung pada sumber Pendapatan Asli Daerah.
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
17/26
33
1. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang RI No.25
Tahun 1999 yaitu
a. Hasil Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang
ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan
hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah
daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum
pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang
pelaksanaannya dapat dipaksakan.
b. Hasil Retribusi Daerah Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah
secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau
karena memperoleh jasa pembayaran pemakaian atau karena memperoleh
jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan.
Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat: pelaksanaannya bersifat ekonomis,
ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil
dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar,
merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat budgetetairnya tidak
menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu
tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari
pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk
memenuhi permintaan anggota masyarakat.
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
18/26
34
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan.
Hasil Perusahaan Milik Daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah
dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan
daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah,
baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan
pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi
yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberri jasa,
penyelenggaaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan
perekonomian daerah.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan lain
yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan
pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat
pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai
kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut
bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan
pemerintah daerah suaatu bidang tertentu.
e. Dana perimbangan
Dana perimbangan diperoleh melalui bagian daerah dari penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan baik dari sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan,
pertambangan daaari sumber daya alam serta bea perolehan hak aatas tanah
dan bangunan.
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
19/26
35
f. Pinjaman Daerah
Pinjaman daerah adalah pinjaman dalam negeri yang bersumber dari
pemerintah, lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi daerah dengan
diberitahukan kepada pemerintah sebelum tidaknya usulan pinjaman daerah
diproses lebih lanjut. Sedangkan yang berwenang mengadakan dan
menanggung pinjaman daerah adalah kepala daerah yang ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.
g. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari
sumber lain misalnya: sumbangan daari pihak ketiga kepada daerah tingkat I
atau daerah II dan lain-lain yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk
membiayai pembangunan di daerah, penerimaannya bersumber dari : Pendapatan Asli
Daerah (Pajak, Retribusi, Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah). Pemerintah daerah
melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak-pajak dan retribusi daerah.
Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat
membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
20/26
36
dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat
sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.
E. Pajak Reklame
Penyelenggaraan otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kepada
daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah
diberi kewenangan untuk menggali berbagai potensi daerah bagi penyelenggaraan
pemerintahan di daerah dan pembiayaan bagi pembangunan daerah.
Pajak daerah merupakan salah satu sumber dana potensial bagi daerah dan
diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan
masyarakat di daerah.
Pajak dipungut oleh Negara dimana pembayaran pajak ini harus masuk
kepada kas negara sebagai pembiayaan kepentingan daerah. Pajak dipungaut
karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan
Perundang-undangan Pajak dikenakan pajak. Pajak memiliki sifat dapat
dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran
pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Menurut Siahaan (2005:7) dalam bukunya Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, sebagai berikut:
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
21/26
37
Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara
(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat
dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnyadengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas
jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk
membiayai pengeluaran negara ddalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.
Adapun pengertian pajak parkir menurut Siahaan (2005:407) dalam
bukunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :
Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat
parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan ,baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan
garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan definisi panggung
reklame adalah tempat yang menyediakan fasilitas untuk menyebar luaskan suatu
produk barang atau jasa untuk bisa diketahui orang banyak. Panggung reklame
merupakan salah satu objek pajak Daerah. Pajak Daerah khususnya Pajak
Reklame dapat mencapai target atau efektivitas jika dikelola oleh Pemerintah
Daerah, berdasarkan aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan.
Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten
atau kota. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada
pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu
jenis pajak kabupaten atau kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut dalam
suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu
menertibkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
22/26
38
hukum operasional alam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak
reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan
Pada pajak reklame yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau
badan yang melakukan pembayaran atas panggung reklame. Pajak reklame
dibayar oleh pengusaha yang menyediakan panggung reklame dengan dipungut
bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang
harus membayar Pajak Reklame yang terutang. Konsumen yang menggunakan
panggung reklame merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak.
Objek Pajak Reklame adalah pajak yanga dikenakan atas penyelenggaran
panggung reklame diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan yang
diimplementasikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11
Tahun 1998 tentang Pajak Reklame serta dilaksanakan pada tercapainya
efektivitas pemerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Cianjur.
Pengertian Reklame seperti yang tercantum dalam Perturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 1998 yaitu sebagai berikut :
Reklame adalah benda, atau alat, perbuatan atau media
yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk
tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau
orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau
orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau
didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang
dilakukan oleh pemerintah.
Selanjutnya peneliti juga akan mengemukakan pengertian panggung reklame
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 pasal 1, yaitu sebagai berikut
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
23/26
39
Panggung atau lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan
satu reklame atau beberapa reklame
Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggraan reklame sebagaimana, yang
dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 pasal 3 ayat 2 sebagai
berikut :
1. Reklame papan/Billboard/Megatron
2. Reklame kain
3. Reklame melekat
4. Reklame selebaran5. Reklame berjalan, remasuk pada kendaraan
6. Reklame udara
7. Reklame suara
8. Reklame film/Slide
9. Reklame peragaan
Subjek pajak reklame menurut Perda No. 11 Tahun 1998 adalah orang pribadi atau
badan hukum yang menyelenggarankan atau memasang reklame.
Wajib pajak menurut Perda No. 11 Tahun 1998 adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan reklame.
F. Pengertian Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame
Kebijakan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1998 merupakan suatu dasar bagi
pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya dengan penuh rasa tanggung jawab
kemudian mengarahkannya kearah usaha pencapaian tujuan organisasi secara berhasil
guna dan berdaya guna. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah No 11 Tahun
1998 harus dapat menyebabkan tercapainya efektivitas dalam melakukan kegiatan
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
24/26
40
penerimaan dengan didasarkan pada langkah-langkah dari Peratuaran Daerah Nomor
11 Tahun 1998 tersebut.
Kaitan nya dengan pelaksanaan penerimaan pajak reklame, maka setiap
pelaksanaan kerja hanya dapat dilaksanakan secara efektif apabila didukung oleh hal-
hal yang berkaitan dengan penerimaan tersebut. Artinya pendukung didalam
melaksanakan pekerjaan mencakupi baik dari kualitas atau dari segi kuantitasnya
seperti tenaga kerja yang melaksanakan waktu yang ditetapkan, sarana pendukung
yang memadai, kerjasama antar pegawai, kerjasama antar wajib pajak dan lain-lain.
Jika keberadaan faktor-faktor tersebut kurang memadai maka suatu pelaksanaan kerja
yang efektif akan sulit untuk diwujudkan. Efektivitas mempunyai konotasi
tercapainya tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari
uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan dimana
pelaksanaan kerja yang dilakukan sesuai dengan rencana atau pencapain target yang
telah ditetapkan.
G. Relevansi Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas
Implementasi kebijakan sangat menentukan apakah organisasi akan berhasil atau
gagal dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan
tersebut sebelumnya. Oleh karena itu, Implementasi kebijakan berkaitan dengan kata
lain adanya target waktu yang diarahkan untuk dilaksanakan.
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
25/26
41
Adapun yang menggambarkan adanya fungsi implementasi kebijakan terhadap
efektivitas dikemukakan oleh Suryaningrat dalam bukunya Mengenal Ilmu
Pemerintahan (1994:102) sebagai berikut :
Pelaksanaan kebijakan adalah upaya untuk mencapai
tujuan yang sudah ditentukan dengan mempergunakan
sarana dan urutan waktu tertentu. Pelaksanaan kebijakan
dapat pula dirumuskan sebagai pengguna sarana yang
telah dipilih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
terlebih dahulu.
Dari pendapat diatas dijelaskan bahwa suatu kebijakan disebut efektif bila
dilaksanakan menurut urutan waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu.
Selanjutnya Mufiz dalam bukunya Materi Pokok Pengantar Administrasi Negara (
Modul Universitas Terbuka ) (1986:108), mengemukakan : Pelaksanaan kebijakan
adalah aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan untuk melaksanakan sesuatub
aspek kebijaksanaan yang amat sulit dalam menentukan hasil kebijaksanaan
tertentu.
Dari uraian diatas dapatlah dikatakan bahwa efektivitas dari suatu implementasi
kebijakan berhubungan erat dengan terpenuhnya syarat-syarat bagi suatu
implementasi suatu kebijakan yangb antara lain kondisi eksternal yang dihadapi oleh
badan/ instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius
untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup
memadai, perpaduan sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, kebijaksanaan
yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal,
hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya,
-
8/10/2019 Makalah Administrasi Publik
26/26
42
hubungan saling ketergantungan harus kecil, pemahaman yang mendalam dan
kesepakatan terhadap tujuan, tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan
yang tepat, komunikasi dan koordinasi yang sempurna, pihak-pihak yang memiliki
wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.