36protap no 08 tahun 2011 tentang pelaksanaan penegakan disiplin

8/19/2019 36Protap No 08 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Penegakan Disiplin

1/24

Arsip Nasional Republik Indonesia

LEMBAR PERSETUJUAN

Substansi Prosedur Tetap tentang Pelaksanaan Penegakan Disiplin telah saya setujui.

Disetujui di Jakarta

pada tanggal Mei 2011

SEKRETARIS UTAMA,


2/24


PROSEDUR TETAP

NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum


3/24

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

adanya prosedur ini setiap pegawai bisa melaksanakan kegiatannya di unit kerja tanpa harus

tergantung pada seseorang sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di unit kerja tidak

tertunda atau terhambat. Dengan demikian diharapkan setiap pegawai memahami dan

mengerti akan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta sanksi yang akan dihadapi apabila

melakukan pelanggaran.

Mengacu kepada peraturan yang terkait dengan disiplin PNS adalah Peraturan

Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Nomor 53 Tahun 2010 sebagai pengganti dari

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Dalam Bab I

pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk

mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi

hukuman disiplin.

Dalam rangka menciptakan pegawai yang berdisiplin serta meminimalkan hukuman

disiplin maka perlu langkah-langkah yang diambil oleh setiap organisasi dengan melakukan

beberapa hal antara lain adalah pertama, Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 T t Di i li PNS b K d b t d t t i t t


4/24


- 3 -

pejabat yang berwenang menghukum, persiapan, penjatuhan hukuman disiplin,

penyampaian dan keberatan atas hukuman disiplin.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5071);3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps

dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

4 P t P i t h N 53 T h 2010 t t Di i li P i N i Si il


5/24


- 4 -

E. Pengertian

1.

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di

lingkungan ANRI.

2. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau

peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

3.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang tidak

menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai, baik yang

dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar

Peraturan Pegawai.

5.

Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenangmenjatuhkan hukuman disiplin Pegawai.

6. Lingkungan Kerja adalah lingkungan kerja ANRI.

7. Ruang Kerja adalah ruangan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas-tugas

k di


6/24


- 5 -

16. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian Pegawai.

17. Tata Cara Pemeriksaan adalah urutan proses yang ditempuh oleh setiap atasan langsung

dalam rangka memeriksa pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

18. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas

terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding

administratif.

19. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak

puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang

menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

20.

Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawaiyang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atas

permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai yang

dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan

K i


7/24


- 6 -

BAB II

PROSEDUR PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN

Prosedur pelaksanaan penegakan disiplin melalui tahapan sebagai berikut:

1. Kepala Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai (Kasubbag Diskesra) memerintahkan

Fungsional untuk mendata nama-nama pegawai yang masuk kategori melanggar disiplin.

2.

Fungsional mendata dan menyiapkan berkas-berkas pendukung nama-nama pegawai yang

masuk kategori melanggar disiplin untuk diserahkan dan dikoreksi oleh Kasubbag Diskesra.

3. Kasubbag Diskesra mengoreksi dan menyampaikan berkas-berkas pendukung nama-nama

pegawai yang masuk kategori melanggar disiplin kepada Kepala Bagian (Kabag)

Kepegawaian

4.

Kabag Kepegawaian mengoreksi dan menyampaikan kepada Kepala Biro (Karo) Hukumdan Kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan.

5. Karo Hukum dan Kepegawaian memberi persetujuan dan mendisposisikan kepada Kabag

Kepegawaiaan untuk ditindaklanjuti.

6 K b K i i di i i d i t hk K bb Di k t k


8/24


- 7 -

hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan

pemeriksaan.

9. Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan

pelanggaran disiplin. Ketentuan pemeriksaan:

a. Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran

disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat

dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang

bersangkutan diperiksa.

b. Pegawai yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh pejabat

yang melakukan pemeriksaan, dan apabila pegawai tidak menjawab maka ia dianggap

mengakui pelanggaran yang dilakukannya.

c.

Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk BeritaAcara Pemeriksaan (BAP).

d. BAP harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai yang diperiksa.

e. Dalam hal Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, BAP tersebut

t t dij dik b i d t k j t hk H k Di i li


9/24


- 8 -

c. Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang

menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

11. Keputusan disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau

pejabat lain yang ditunjuk kepada pegawai yang bersangkutan serta tembusannya

disampaikan kepada pejabat instansi terkait.

Ketentuan penyampaian hukuman:

a.

Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

b. Dalam hal pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian

keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.


10/24


- 9 -

BAB IV

PENUTUP

Peraturan merupakan aturan-aturan tentang kewajiban, larangan maupun sanksi yang

harus dipatuhi oleh Pegawai di lingkungan ANRI dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai

yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai baik yang dilakukan di dalam maupun di luar ANRI

adalah bentuk-bentuk pelanggaran disiplin dan akan dikenakan hukuman disiplin.

Atas pertimbangan tersebut di atas maka disusunlah Prosedur Tetap tentang

Pelaksanaan Disiplin bagi pegawai di lingkungan ANRI. Hal ini dimaksudkan agar setiap pegawai memiliki pedoman yang jelas tentang tata cara dan sanksi-sanksi yang diterima

pegawai apabila melakukan pelanggaran disiplin. Setiap pegawai harus memiliki rasa

tanggungjawab dan disiplin yang tinggi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya menuju

f i i d f ktifit l k l i t h kh di ANRI d l


11/24


LAMPIRAN

PROSEDUR TETAP

NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN


12/24


- 1 -

DAFTAR LAMPIRAN

PROSEDUR TETAP TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN

LAMPIRAN 1 PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

LAMPIRAN 2 BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

LAMPIRAN 3 UPAYA ADMINISTRATIF

LAMPIRAN 4 DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN


13/24


- 2 -

Lampiran 1

Prosedur Tetap Nomor : Tahun 2011

Tanggal : Mei 2011

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

A. Presiden menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan

struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi

wewenang Presiden untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud berdasarkan usul dari Pejabat Pembina

Kepegawaian (Kepala ANRI).

B. Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala ANRI) menetapkan penjatuhan hukuman disiplin

bagi:

1 P i d d ki j b


14/24


- 3 -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dan ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

g. Fungsional Umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya untuk jenis

hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf

e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

2.

Pejabat yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan:a. Struktural Eselon I untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

b. Fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e Peraturan


c. Fungsional Umum golongan ruang IV/d dan IV/e untuk jenis hukuman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

d Struktural Eselon II dan Fungsional tertentu jenjang Madya untuk jenis hukuman


15/24


- 4 -

c. Fungsional Umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman disiplin

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan

huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

4. Pejabat yang diperbantukan keluar instansi induknya yang menduduki jabatan

Struktural Eselon II ke bawah, Fungsional Utama ke bawah, Fungsional Umum

golongan ruang IV/e ke bawah, jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (4) huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

5. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada perwakilan Republik Indonesia di

luar negeri, jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4)

huruf a, huruf d, dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

6. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Negara lain atau badan

internasional, atau tugas di luar negeri, jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2), (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010.


16/24


- 5 -

D. Pejabat Struktural Eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

1.

Pegawai yang menduduki jabatan:

a. Struktural Eselon III, Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan

Fungsional Umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya,

untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)


b.

Struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,

dan Fungsional Umum golongan ruang II/c s/d III/b di lingkungannya, untuk jenis

hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b


2. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki

jabatan Struktural Eselon III, Jabatan Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia,

dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang III/c s/d III/d untuk jenis hukuman

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010.


17/24


- 6 -

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan


b. Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan Fungsional

Umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b


2.

Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki

jabatan Struktural Eselon IV, jabatan Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana

Lanjutan, dan jabatan Fungsional Umum golongan ruang II/c s/d III/b, untuk jenis

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010.

3.

Pegawai yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Fungsional

tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan Fungsional Umum

golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 53


18/24


- 7 -

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010.


19/24


- 8 -

Lampiran 2


Tanggal : Mei 2011

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

A.

Hukuman disiplin mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan apabila dijatuhkan oleh:

1. Presiden;

2. Kepala ANRI untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010.

3.

Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

B. Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud pada Huruf A


20/24


- 9 -

Lampiran 3


Tanggal : Mei 2011

UPAYA ADMINISTRATIF

A.

Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif yaitu hukuman disiplin

yang dijatuhkan oleh :

1. Presiden.

2. Kepala ANRI untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010.

3. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.


21/24


- 10 -

5. Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan

yang diajukan oleh Pegawai yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua

puluh satu)

hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan.

6. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja, pejabat yang berwenang menghukum

tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan pejabat yang berwenang

menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.

7.

Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta

keterangan dari pejabat yang berwenang menghukum, Pegawai yang dijatuhi hukuman

disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

8. Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan,

memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang

berwenang menghukum.

9. Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin ditetapkan

dengan Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum.

10. Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum bersifat final dan mengikat.


22/24


- 11 -

3. Pegawai yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif,

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pegawai yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas:

a. keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan

dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan

ditetapkannya keputusan banding administratif.


23/24


- 11 -

Lampiran 4Prosedur Tetap Nomor : Tahun 2011Tanggal : Mei 2011

DIAGRAM ALIR

PROSEDUR PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN

No Tahap Penyelesaian

Unit Penyelesaian

FungsionalKasubbagDiskesra

KabagKepegawaian

Karo Hukumdan

KepegawaianSestama

TimPemeriksa

Pejabat YangBerwenang

MenghukumPegawai

1 Memerintahkan mendata nama-nama pegawai yangmasuk kategori melanggar disiplin

2 Menerima perintah, mendata dan menyiapkan

berkas-berkas pendukung nama-nama yang masuk

kategori melanggar disiplin kemudian menyerahkankembali untuk dikoreksi

3 Menerima, mengoreksi dan menyampaikan berkas-

berkas pendukung nama-nama pegawai yang masukkategori melanggar disiplin

4 Mengoreksi dan menyampaikan berkas-berkasuntuk mendapat persetujuan

5 Memberi persetujuan dan mendisposisikan

6 Menerima disposisi dan meneruskan untuk

ditindaklanjuti


24/24


- 12 -

No Tahap Penyelesaian

Unit Penyelesaian

FungsionalKasubbagDiskesra

KabagKepegawaian

Karo Hukumdan

Kepegawaian

SestamaTim

Pemeriksa

Pejabat YangBerwenang

Menghukum

Pegawai

7 Menerima disposisi dan menindaklanjuti denganmelaporkan pegawai yang diduga melakukan

pelanggaran disiplin

8 Mempersiapkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)kemudian melakukan pemanggilan secara tertulis

sesuai dengan ketentuan

9 Melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan

10 Memeriksa hasil pemeriksaan dan mengeluarkankeputusan hukuman disiplin

11 Menyampaikan keputusan hukuman disiplin

Norma Waktu: 1 Bulan

Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,

ZITA ASIH SUPRASTIWI

36protap no 08 tahun 2011 tentang pelaksanaan penegakan disiplin

Documents