penegakan disiplin kedokteran oleh mkdki & contoh kasus
TRANSCRIPT
PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN
OLEH MKDKI & CONTOH KASUS
Dr. SABIR ALWY, SH, MHWakil Ketua MKDKI
TUJUAN UU PRAKTIK KEDOKTERAN
Memberi perlindungan kepada pasien; Mempertahankan dan meningkatkan
mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi
BAGAIMANA DENGAN UNDANG-UNDANG
PRAKTIK KEDOKTERAN
MENGATUR APA SAJA?
I. MENGATUR PROFESI/ETIK KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI
PASAL 1 (ANGKA 11)Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.
PASAL 8melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi
PASAL 68apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, MKDKI meneruskan pengaduan pada organisasi profesi
DSB
II. MENGATUR DISIPLIN KEILMUAN KEDOKTERAN & KEDOKTERAN GIGI
BAB VIIIDisiplin Kedokteran & Kedokteran GigiPasal 55-70Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Provinsi (Berkaitan dgn Tata Cara Penegakan Disiplin Ilmu Kedokteran Bagi Dokter & Dokter Gigi)Pasal 44Standar dan PelayananPasal 45Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)Pasal 46-47Rekam MedisPasal 48Rahasia Kedokterandsb
III. MENGATUR MENGENAI HUKUM KEDOKTERAN & KEDOKTERAN
GIGI
BAB X KETENTUAN PIDANABAB VI MENGATUR TENTANG REGISTRASI
DOKTER DAN DOKTER GIGIBAB VII PENYELENGGARAAN PRAKTIK
KEDOKTERAN (SURAT IJIN PRAKTIK)dsb
HUBUNGAN HUKUM DOKTER DENGAN PASIEN
DOKTER
PRODUSEN JASA
HAK & KEWAJIBAN
DOKTER
PASIEN
KONSUMEN JASA
HAK & KEWAJIBAN
PASIEN
OBYEK UPAYA YANKES
CERMAT HATI-HATI
TRANSAKSI TERAPEUTIK
SALING BERKOMUNIKASI
SURAT
-INFORMED CONSENT
-MEDICAL RECORD (RM)
ETIK, DISIPLIN DAN HUKUMETIK DISIPLIN HUKUM
1. Dibuat dan disepakati oleh organisasi profesi (IDI)
2. Kode Etik3. Diatur, norma prilaku
pelaksanaan profesi4. Sanksi, yaitu moral
psikologis5. Yang mengadili : Ikatan/
organisasi profesi terkait; Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK)
1. Organisasi Profesi.
2. Standar Profesi3. Diatur, Norma Prilaku
pelaksana profesi4. Sanksi moral psikologis
dan teguran / pencabutan
5. Yang mengadili : Badan yang dibentuk:Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Provinsi dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Pusat
1. Dibuat oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
2. UU, PP, Keppres, dsb3. Diatur, norma prilaku manusia
pada umumnya4. Untuk pidana: mati/ kunjungan,
penjara, denda Untuk Perdata: ganti rugi Adm : teguran/ pencabutan
5. Pengadilan : Perdata : gugatan ke
pengadilan Pidana : laporan/ tuntutan Adm : gugatan ke pengadilan
PERAN MKDKI DLM PRAKTIK KEDOKTERAN1. Lembaga yang berwenang untuk
menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi.
2. Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran yaitu penegakan aturan-aturan atau ketentuan penerapan keilmuan kedokteran
TUGAS MKDKI
1. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan.
2. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.
ALUR TATA CARA PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MAJELIS PEMERIKSA AWAL
Setiap orang atau kepentingan yang
dirugikan
Pengaduan Tertulis/Lisan
Penetapan Majelis Pemeriksa Awal
Pemeriksa Awal
Menolak karena Hal-hal :
Pelanggaran Etik Pelanggaran Disiplin
P E L A K S A N A A N K E P U T U S A N
Kepada Pengadu
Sekretariat MKDKI/ MKDKI Prov
Penetapan Majelis Pemeriksa oleh Ketua MKDKI
Organisasi Profesi
ALUR TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MAJELIS PEMERIKSA DISIPLIN
Pemeriksaan Awal Pelanggaran Disiplin
Penetapan Majelis Pemeriksa o/Ketua
MKDKI
Pemeriksaan Proses Pembuktian KEPUTUSAN
Bebas / tidak bersalah
Peringatan tertulis Rekomendasi pencabutan SIP/STR
Mengikuti Pendidikan/ pelatihan
P E L A K S A N A A N K E P U T U S A N
Sekretariat MKDKI/MKDKi-P
Sekretariat MKDKI/MKDKI-P
Sekretariat MKDKI/MKDKI-P
Sekretariat MKDKI/MKDKI-P
KKI
STR
Dinkes Kab/Kota
SIP
KKI
Dokter/ dokter gigi
Dokter/ dokter gigi
Dokter/ dokter gigi
Institusi Pendidikan
Kolegium
DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN, HARUS DILAKUKAN SESUAI DENGAN:
1. STANDAR PELAYANAN, 2. STANDAR PROFESI DAN 3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUMBER: UUPK
BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN
1. TIDAK KOMPETEN/ CAKAP2. TIDAK MERUJUK3. PENDELEGASIAN KPD NAKES YG TDK KOMPETEN4. DR/ DRG PENGGANTI TDK BERITAHU KE PASIEN,
TDK PUNYA SIP5. TDK LAIK PRAKTIK (KESEHATAN FISIK & MENTAL)6. KELALAIAN DLM PENATALAKSANAAN PASIEN7. PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN BERLEBIHAN
8. TDK BERIKAN INFORMASI YG JUJUR 9. TDK ADA INFORMED CONSENT10. TDK BUAT/ SIMPAN REKAM MEDIK 11. PENGHENTIAN KEHAMILAN TANPA INDIKASI MEDIS12. EUTHANASIA13. PENERAPAN PELAYANAN YG BLM DITERIMA KEDOKTERAN14. PENELITIAN KLINIS TANPA PERSETUJUAN ETIS15. TDK MEMBERI PERTOLONGAN DARURAT 16. MENOLAK/ MENGHENTIKAN PENGOBATAN TANPA ALASAN YG
SAH 17. MEMBUKA RAHASIA MEDIS TANPA IZIN18. BUAT KETERANGAN MEDIS TDK BENAR19. IKUT SERTA TINDAKAN PENYIKSAAN
BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN
20. PERESEPAN OBAT PSIKOTROPIK/NARKOTIK TANPA INDIKASI
21. PELECEHAN SEKSUAL, INTIMIDASI, KEKERASAN22. PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK/ SEBUTAN PROFESI,
PALSU23. MENERIMA KOMISI THD RUJUKAN/ PERESEPAN24. PENGIKLANAN DIRI YG MENYESATKAN 25. KETERGANTUNGAN NAPZA26. STR, SIP, SERTIFIKAT KOMPETENSI TDK SAH27. IMBAL JASA TDK SESUAI TINDAKAN28. TDK BERIKAN DATA/ INFORMASI ATAS PERMINTAAN
MKDKI
BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN
STAKEHOLDERS
Stakeholders yang sangat terkait dalam menjalankan peran dan tugas MKDKI :•Kementerian Kesehatan•Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)•Dokter dan dokter gigi•Fasilitas pelayanan kesehatan•Organisasi profesi dan seluruh organnya•Persatuan rumah sakit Indonesia (Persi)
JUMLAH PENGADUAN KE MKDKI = 223 Awal September 2013
PROFESIONAL MEDIS YG DIADUKAN BERDASARKAN SPESIALISASI
SUMBER PENGADUAN
MASYARAKAT = 207INSTITUSI = 9Dinkes RS Depkes AsuransiTEN-KES = 6Dr/Drg
20
TEMPAT KEJADIAN
DLM PENGADUANTahun 2007 Jakarta :
5 Tangerang :
1 Cirebon :
1 Semarang :
1 Yogyakarta :
1 Riau :
1 Sorong :
1
Tahun 2006 Jakarta :
5 Lampung :
1 Surabaya :
1 Banjarmasin :
1 Solo :
1
Tahun 2008 Jakarta :
10 Tangerang : 2 Medan : 1 Bandung : 1 Batam : 1 Bengkulu : 1 Kalbar : 1 Bogor : 1 Depok : 1Tahun 2009
Jakarta :15 Jatim :4 Kepri :2 Sumut :3 Sulsel : 1 Sulteng : 1 Kalbar : 2 Jabar : 3 Banten : 4 DIY : 1
Tahun 2010 Tangerang : 4 Sumut : 1 Kepri : 1 Jakarta : 33 Jabar : 3 Jatim : 4 NTB : 1 Kaltim : 1 Sulsel : 1
Tahun 2011 Jakarta :
15 Jatim : 4 Jateng : 2 Jabar : 2 DIY : 1 Lampung : 1 Sulteng : 1 Sumut : 2 Sumsel : 1 Tangerang : 3 Bali : 1 Kepri : 1
Tahun 2012 Jakarta : 6 Bandung : 4 Kupang : 1 Madiun : 2 Surabaya : 1 Tangerang : 4 Palembang : 1 Bogor : 1 Kepri : 1 Depok : 1 Medan : 1
Tahun 2013• Jakarta :
17• Riau : 1• Tangerang : 2• Palembang : 1• Jateng : 2• Jabar : 5• Jatim : 3• Sumut
: 7• NAD : 1• Kalsel : 2• Bengkulu : 1
PERMASALAHAN YG DIADUKANKOMUNIKASI INGKAR JANJI
(DISHONESTY/FRAUD)PENELANTARANPEMBIAYAANSTANDAR PELAYANANKASUS RUMAH TANGGAKOMPETENSIIKLAN
Penanganan pengaduan yang telah dilakukan MKDKI periode 2006 – Awal Sept 2013 (jumlah keseluruhan 223 pengaduan):a. 33 pengaduan dihentikan karena dicabut oleh pengadu &1 teradu
meninggal, 1 tidak kooperatifb. 32 pengaduan ditolak/dilimpahkan ke OP setelah tahap pemeriksaan awal
dengan alasan antara lain:1) pengaduan tidak memenuhi persyaratan misalnya pengadu dan/atau
teradu tidak dapat diketahui keberadaannya.2) keterangan/informasi dalam pengaduan tidak lengkap.3) tindakan medis terjadi sebelum UU Praktik Kedokteran ditetapkan pada
tanggal 6 Oktober 2004.4) tidak terdapat dugaan pelanggaran disiplin profesi 5) Adanya dugaan pelanggaran etika profesi kedokteran. 6) dokter/dokter gigi yang diadukan tidak terregistrasi di KKI. 7) Ganti rugi
c. 110 pengaduan yang melibatkan 172 dokter/dokter gigi yg tlh mendapatkan Keputusan MKDKI :
• Pada 94 teradu tidak ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran• pada 76 teradu ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran dengan jenis sanksi
disiplin yang diberikan:• 40 teradu diberi peringatan tertulis;• 38 teradu direkomendasikan untuk dicabut sementara STR/SIP;• 6 diantara teradu wajib mengikuti program reedukasi.
d. 48 pengaduan masih dlm penanganan sampai dgn Awal Sept 2013 (2 pengaduan MKDKI-P Jateng)
e. 2 Orang Teradu (1 dokter dan 1 dokter gigi) mengajukan Gugatan Ke PTUN
CONTOH KASUS IMelahirkan dalam air (water birth) yang dilakukan RS.Permasalahan pada kasus ini:1. Apakah dapat dibenarkan dan secara yuridis
legal?2. Cara melahirkan dalam air ini belum
mempunyai standar yang dibuat oleh Kolegium (standar profesi)
3. Tidak memiliki standar di RS (standar pelayanan dan SPO)
4. Tidak dilakukan pengawasan dan siapa yang bertanggung jawab
CONTOH KASUS IISeorang dokter gigi mengiklankan diri melakukan praktik kedokteran dan pemberian voucher bagi siapa yang berminat. Seorang perempuan yang akan menikah datang ke dokter gigi tersebut dengan memanfaatkan voucher untuk melakukan pemeriksaan karang gigi (skelling), namun apa yang terjadi selain dilakukan skelling oleh dokter gigi juga mengangkat plak putih (enamel…) pada gigi yang tidak melalui informed consent terlebih dahulu. Pihak pasien keberatan atas pengangkatan plak putih (enamel …) tersebut. Permasalahan pada kasus ini:1. Apakah praktik kedokteran semacam ini dapat diiklankan?2. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasannya?3. Apakah pemberian voucher dapat dibenarkan dalam
praktik kedokteran?
CONTOH KASUS IIISeorang ibu mengeluh perut terasa keras dan datang ke dokter, diagnosis ovarial cyste dan dianjutkan untuk dioperasi. Pasien menderita diabetes melitus. Diadukan karena diduga melanggar disiplin kedokteran. Hasil pemeriksaan di MKDKI:-Dokter memutuskan operasi tanpa indikasi medis-Tidak ada kista di ovarium-Anastesi oleh perawat bukan dokter anastesi-Melakukan appendiktomi bukan kewenangannya-Tidak jujur, mengaku ada perlengketan tetapi tidak ada-Tidak ada informed consent yang ditandatangani pasien/keluarganya-Tidak ada SIP-Rekam medis tidak lengkapPermasalahan pada kasus ini:1. Kenapa dokter tetap diberi kesempatan operasi di RS walaupun
tidak ada SIP, informed consent, anastesi oleh perawat?2. Siapa saja yang bertanggung jawab?3. Sejauh mana pengawasan terhadap dokter dan RS?
CONTOH KASUS IVSeorang bapak ada tumor di usus lalu ditangani oleh dokter bedah dan disarankan operasi segera. Persiapan operasi dilakukan di rumah lalu masuk RS langsung operasi. Setelah operasi pasien mengeluh demam, mual, kembung beberapa hari. Lalu dengan paksa pindah RS dan dilakukan operasi ulang, ditemukan lubang di usus akibat operasi pertama. Permasalahan pada kasus ini:1. Apa benar operasi tumor pada usus cukup persiapan
dirumah?2. Dokter tidak ada SIP di RS tetap operasi dilakukan?3. Apakah RS tidak punya peranan untuk ikut menentukan
bila persiapan operasi tidak cukup?4. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam operasi
tersebut?5. Bagaimana pengawasan dokter yang praktik tetapi tidak
memiliki SIP?
KESIMPULAN 1. Untuk mencapai praktik kedokteran yang baik, maka peran
serta seluruh pihak yang terkait harus berjalan dengan baik.2. Tanggung jawab atas adanya pelanggaran-pelanggaran
dalam pemberian pelayanan praktik kedokteran tidak semata-mata oleh dokter tetapi oleh seluruh pihak terkait turut bertanggung jawab, khususnya Rumah Sakit.
3. Peranan MKDKI sebagai lembaga penegak disiplin kedokteran adalah untuk mempertahankan dan menjaga mutu pelayanan medis.
Terima Kasih
CURICULUM VITAENama : DR. Sabir Alwy, SH. MHAlamat : Konsil Kedokteran Indonesia (MKDI)Pendidikan : S1 Univ Hasanuddin
S2 UGMS3 Univ Airlangga
Pekerjaan : Dosen Tetap Univ Hasanudin Dosen Luar Biasa :
Univ Jayabaya Jakarta Univ Hangtuah Surabaya Univ Unsoed Purwekerto
Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia