skripsi kinerja inspektorat dalam penegakan disiplin
TRANSCRIPT
SKRIPSI
KINERJA INSPEKTORAT DALAM PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS) DI KOTA MAKASSAR
IRMA MUSTIKA WATY
Nomor Stambuk: 10561 03652 10
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2015
i
KINERJA INSPEKTORAT DALAM PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS) DI KOTA MAKASSAR
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Administrasi Negara
Disusun dan Diajukan Oleh
IRMA MUSTIKA WATY
Nomor Stambuk: 10561 03652 10
Kepada
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2015
ii
PERSETUJUAN
Judul Skripsi : Kinerja Inspektorat Dalam Penegakan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Makassar
Nama Mahasiswi : IRMA MUSTIKA WATY
Nomor Stambuk : 10561 03652 10
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Menyetujui:
Pembimbing I Pembimbing II
Abdul Kadir Adys, SH., MM Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
Mengetahui:
Dekan Ketua Jurusan
Fisipol Unismuh Makassar Ilmu Administrasi Negara
Dr. H. Muhlis Madani, M.Si Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
iii
PENERIMAAN TIM
Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan
menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar,
Nomor: 0266/FSP/A.I–VIII/36/2015 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar
pada hari Senin tanggal 23 bulan Februari tahun 2015.
TIM PENILAI
Ketua Sekretaris
Dr. H. Muhlis Madani, M.Si Drs. H. Muhammad Idris, M.Si
Penguji:
1. Drs. H. Parakkasi Tjaija, M.Si (Ketua) (.……....…………..)
2. Drs. H. Muhammad Idris, M.Si (…………………...)
3. Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si (…………………...)
4. Adnan Ma’ruf, S.Sos., M.Si (…………………...)
iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Mahasiswa : IRMA MUSTIKA WATY
Nomor Stambuk : 10561 03652 10
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa
bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan
plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian
hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik
sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.
Makassar, Januari 2015
Yang menyatakan,
IRMA MUSTIKA WATY
v
ABSTRAK
IRMA MUSTIKA WATY. Kinerja Inspektorat Dalam Penegakan DisiplinPegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Makassar (dibimbing oleh Abdul KadirAdys dan Burhanuddin).
Kinerja dalam organisasi merupakan totalitas hasil kerja yang dicapaisuatu organisasi atau merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuanorganisasi yang telah diciptakan. Inspektorat Kota Makassar yang memiliki fungsidalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah dalam hal ini disiplinPegawai Negeri Sipil. Dimana salah satu misi yang ingin dicapai adalah denganmencegah terjadinya Pegawai Negeri yang tidak taat pada aturan. Kemudianfungsi lainnya adalah dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian.Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan rodapemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdinegara dan abdi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil juga harus bisa menjunjungtinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara.Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan danmenjelaskan Kinerja Inspektorat Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil(PNS) Di Kota Makassar.
Jenis penelitian adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan kombinasidengan kualitatif dalam mengelolah data yang telah diperoleh dari lokasipenelitian. Kemudian tipe penelitian adalah survey, dengan menjelaskan kinerjaInspektorat dan jumlah sampelnya sebanyak 50 responden. Teknik penarikansampel yang akan digunakan adalah teknik Sampling Jenuh. Hal ini seringdilakukan bila jumlah populasi relative kecil kurang lebih 30 orang, serta datadikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa; Observasi, Kuesioner,Wawancara dan Dokumentasi. Data tersebut dianalisis secara statistik deskriptifkuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi secara sederhana.
Hasil menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat dalam penegakan disiplinPegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar berkualitas. Hal ini dapat dilihatdari rata-rata skor dari keempat indikator dimana pada indikator produktivitasnilai rata-rata skor 2,92 (73,75%) pada kategori baik, responsivitas dengan nilairata-rata skor 3,0 (75%) pada kategori baik, responsibilitas dengan nilai rata-rataskor 3,2 (80,16%) pada kategori baik, dan akuntabilitas dengan nilai rata-rata skor3,08 (77%) juga pada katagori baik.
Kata Kunci: Kinerja Inspektorat dalam Disiplin PNS
vi
KATA PENGANTAR
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat,
Hidayah dan InayahNyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul “Kinerja Inspektorat Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di kota Makassar”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang ditujukan untuk
memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
Skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan tanpa adanya bantuan dan
dorongan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ayahanda
Abdul Kadir Adys,SH.,MM, selaku Pembimbing I dan Ayahanda Dr.
Burhanuddin,S.Sos.,M.si, selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan
waktu, tenaga, dan pikiran serta memberi dorongan, motivasi untuk memberikan
bimbingan dan arahan yang begitu berharga, baik secara teknis maupun secara
konsepsional dari awal persiapan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi
ini.
Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga
kepada kedua orangtua tercinta dan terkasih Ayahanda Arisang Yakubbe,Bsc
yang selalu mendukung secara moril dan materil dan Ibunda Hadrah P.Samilu
vii
yang selalu memberi kasih sayang yang tak terhingga dari sejak kecil hingga
sekarang, yang menjadi tempat teduh dikala senang maupun sedih serta tidak
pernah bosan berdo’a dan tidak pernah mengeluh dalam mendidik kemudian
penulis tidak lupa juga kepada saudara-saudaraku Irfan Agung Bungiwan, Ira Sri
Wahyuni, Irdianty Arisang, M.Irwan Agil Saputra, yang selalu memberi perhatian
selama ini, serta kepada Om dan Tante-tanteku yang senantiasa menyemangati
dan menasehati.
Tak lupa penulis haturkan Do’a dan terima kasih kepada :
1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ayahanda Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu
Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar.
3. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakaultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang
senantiasa meluangkan waktu untuk memberi ilmu kepada penulis selama
menempuh perkuliahan.
4. Sahabat saya, M Irsyad Wahyudin, ST. Musdalipha, Astuti Ganing, Nurlinda,
Ida Musfira, Heryanto, Sarfina Aryani Jamal S.sos., ST. Munibah Jamil, S.sos.,
Hasanudin, S.ip., yang selalu setia menemani menyemangati dan selalu ada
buat saya.
5. Seluruh teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP
Unismuh Makassar angkatan 2010 terutama kelas C, terima kasih atas
viii
kehadirannya dalam hidupku dan untuk segala bantuan dan motivasinya selama
ini.
6. Seluruh pegawai di Inspektorat Kota Makassar yang telah bersedia meluangkan
waktunya untuk menjadi responden dalam mengisi kuisioner dan informan
wawancara sewaktu proses penelitian, semoga selalu berada dalam lindungan
Allah SWT. Amin!
7. Bapak Anwar selaku salah satu informan wawancara dari LSM KOPEL,
semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin!
8. Keluarga besar Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros yang bersedia
menerima kami untuk menjalankan kuliah kerja profesi serta seluruh rekan
KKP FISIP UNISMUH Makassar angk. VII Desa Lekopancing.
Seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu,
penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya.
Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi
ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah
SWT. Oleh karena itu saran, kritik serta umpan balik diharapkan agar skripsi ini
mendekati kesempurnaan. Semoga segala bantuan pihak, petunjuk, dorongan dan
pengorbanan yang telah diberikan memungkinkan terselesaikannya skripsi ini
bernilai ibadah dan memperoleh imbalan yang berlipat ganda diisi oleh Allah
SWT. Amin!
Makassar, Januari 2015
Penulis
viiii
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI ....................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................... ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM ............................................................ iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..................................... iv
ABSTRAK .................................................................................................. v
KATA PENGANTAR ................................................................................ vi
DAFTAR ISI .............................................................................................. ix
DAFTAR TABEL ....................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .............................................................. 5
C. Tujuan Penelitian ................................................................ 5
D. Manfaat Penelitian .............................................................. 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Kinerja ..................................................................... 7
a. Pengertian Kinerja ......................................................... 7
b. Indikator Kinerja ............................................................ 11
c. Pengukuran Kinerja ....................................................... 14
B. Konsep Disiplin Kerja ......................................................... 16
a. Pengertian Disiplin Kerja .............................................. 16
b. Pelaksanaan Disiplin Kerja ............................................ 18
c. Disiplin pegawai ............................................................ 19
d. Pengaturan Hukum Pelaksanaan Disiplin PNS ............. 22
C. Konsep Inspektorat .............................................. ................ 24
D. Kerangka Pikir ..................................................................... 27
E. Definisi Operasional .............................................................. 29
BAB III METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .............................................. 30
B. Jenis dan Tipe Penelitian .................................................... 30
x
C. Populasi dan Sampel ........................................................... 31
D. Teknik Pengumpulan Data ................................................. 31
E. Jenis dan Sumber Data ........................................................ 33
F. Teknik Analisis Data .......................................................... 33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umun Lokasi Penelitian ..................................... 37
B. Karakteristik Responden........................................................ 44
C. Kinerja Inspektorat dalam penegakan displin PNS ............. 47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ............................................................................ 78
B. Saran ...................................................................................... 79
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 80
LAMPIRAN
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 1: Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin ................... 45
Tabel 2: Karakteristik Responden berdasarkan Umur ................................ 45
Tabel 3: Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan ........... 46
Tabel 4: Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat/
Golongan Ruang ............................................................................ 47
Tabel 5: Tanggapan responden terhadap seberapa sering Inspektorat
melakukan inspeksi mendadak ..................................................... 48
Tabel 6: Temuan kasus pelanggaran disiplin oleh Inspektorat
Kota Makassar ............................................................................... 51
Tabel 7: Tanggapanresponden terhadap sidak Inspektorat memberikan
efek jera ......................................................................................... 52
Tabel 8: Laporan sanksi hukuman dari jumlah Pegawai Negeri Sipil
indisipliner oleh Inspektorat .......................................................... 53
Tabel 9: Tanggapan responden terhadap cara yang dilakukan oleh
Inspektorat dalam pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil
yang melakukan pelanggaran disiplin ........................................... 55
Tabel 10: Tanggapan responden terhadap pengawasan yang dilakukan
oleh auditor berkaitan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan .......................................... 57
Tabel 11: Rekapitulasi tanggapan responden tertang produktivitas kinerja
Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Kota Makassar ................................................................ 58
Tabel 12: Tanggapan respondenterhadap sikap auditor merespon
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Kota Makassar ................................................................ 60
Tabel 13: Tanggapan responden terhadap sikap auditor dalam melakukan
pemeriksaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)
di Kota Makassar ........................................................................... 61
xii
Tabel 14: Tanggapan responden mengenai daya tanggap auditor
terhadap laporan adanya Pegawai Negeri Sipil
yang melakukan pelanggaran disiplin............................................ 63
Tabel 15: Rekapitulasi tanggapan responden tentang responsivitas kinerja
Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Kota Makassar ................................................................ 65
Tabel 16: Tanggapan responden terhadap auditor dalam melakukan
pemeriksaan disiplin mengacu pada peraturan yang
berlaku............................................................................................ 66
Tabel 17: Tanggapan responden tertang kelengkapan fasilitas
padasaat melakukan pengawasan terhadap disiplin Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar ............................................ 68
Tabel 18: Tanggapan respondenterhadap kelengkapan bukti sebelum
melaporkan temuan indikasi tidak disiplin Pegawai Negeri
Sipil di Kota Makassar .................................................................. 70
Tabel 19: Rekapitulasi tanggapan responden terhadap responsibilitas
kinerja Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di Kota Makassar ....................................................... 71
Tabel 20: Tanggapan responden terhadap hasil kerja yang dilakukan oleh
auditor telah sesuai dengan rencana kerja Inspektorat .................. 72
Tabel 21: Tanggapan respondenterhadap Laporan Hail Pemeriksaan (LHP)
telah dibuat berdasarkan realitas lapangan..................................... 74
Tabel 22: Rekapitulasi tanggapan responden terhadap akuntabilitas
kinerja Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di Kota Makassar ....................................................... 75
Tabel 23: Rata-rata presentase dari keempat pengukuran kinerja
Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil
(PNS)di Kota Makassar ................................................................. 76
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk mencapai tujuan nasional diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil
(PNS) sebagai unsur aparatur pemerintah dan abdi masayarakat yang penuh
kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah,
berdayaguna dan sadar akan tanggungjawab dalam menyelenggarakan tugasnya.
Guna lebih mengembangkan peran ini, pembangunan aparatur pemerintah
diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur agar lebih bersikap arif dan
bijaksana serta berdidikasi yang tinggi terhadap pengabdian, sehingga dapat
memberikan pelayananan kepada masayarakat secara optimal sesuai tuntutan
perkembangan zaman yang berlangsung selama ini.
Hal ini ditandai oleh tuntutan bagi masyarakat, yang menginginkan
terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur
dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tuntutan bagi masyarakat itu timbul karena ada sebabnya, yaitu adanya praktek-
praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang tidak
sesuai dengan aturan yang ada. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi
dikalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang
efektifnya pelaksanaan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam pengawasan yang
dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri (Victor,
1994:28)
2
Perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan
penegakan disipilin nasional di lingkungan aparatur negara khususnya Pegawai
Negeri Sipil (PNS), di Indonesia Pegawai negeri sipil pada umumnya masih
kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai sehingga dapat menghambat
kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional, kelancaran pembangunan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tergantung dari kesempurnaan
aparatur pemerintah yang pada pokoknya juga tergantung pula pada
kesempurnaan pegawai negeri sipil (PNS). Untuk meningkatkan efisien dan
efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah, maka partisipasi semua pihak sangat
dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari aparat yang akan melaksanakan
pemerintahan. Penyelenggaran pemerintahan yang efektif merupakan kebutuhan
yang sangat mendesak, khususnya dimasa reformasi sekarang ini.
Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan
roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi
negara dan abdi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil juga harus bisa menjunjung
tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara
namun kenyataan di lapangan berbicara lain dimana masih banyak ditemukan
Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyadari akan tugas dan fungsinya tersebut
sehingga seringkali timbul ketimpangan-ketimpangan dalam menjalankan
tugasnya dan tidak jarang pula menimbulkan kekecewaan yang berlebihan pada
masyarakat.
Kedisiplinan pegawai untuk mentaati peraturan jam kerja, dan pelaksanaan
tugas yang lainnya masih terkadang diremehkan. Keadaan tersebut disebabkan
3
oleh kurangnya tingkat kesadaran para pegawai yang tugasnya belum maksimal,
sehingga terkadang pegawai lebih mengurus kepentingan pribadi atau
golongannya (Victor, 1994:38).
Sikap yang menyalahi tugas dan fungsi kembali ditunjukkan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kota Makassar yang sering terjadi yaitu
dimana dijam-jam pelayanan, pegawai justru bersantai di sejumlah warung kopi
(warkop) di pasar dan di mall. Inilah yang menjadi problem, belum lagi
keterlibatan Pegawai Negeri Sipil didalam Politik Praktis untuk memenangkan
salah satu kandidat politik, dan beberapa poin yang menjadi kewajiban Pegawai
Negeri Sipil (PNS), diantaranya masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja,
memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarkat, membimbing bawahan
dalam melaksanakan tugas, dan memberi kesempatan kepada bawahan dalam
mengembang karir (http://beritakotamakassar.com)senin(10/2)-09.30.
Upaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil tersebut sebenarnya
pemerintah Indonesia telah memberikan suatu regulasi dengan dikeluarkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil. Sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat Pegawai Negeri
Sipil diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung
jawabnya dengan baik, namun realitanya sering terjadi dalam suatu instansi
pemerintah para pegawainya melakukan pelanggaran yang menimbulkan kinerja
pegawai yang bersangkutan tidak efektif.
Kusen Suseno dalam Jurnal suara karya mengatakan bahwa rendahnya
tingkat kedisiplinan dan etos kerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama ini,
4
terutama karena tidak berjalannya system rewards and punishment yang membuat
PNS bermalas-malasan. Tindakan bersifat populis seperti sidak dan pengawasan,
belum menjamin penertiban para PNS yang sering mangkir/pulang kantor
sebelum waktunya bisa berjalan efektif, karena setelah sidak selesai, ternyata
banyak mereka yang kembali mangkir dari tugasnya. Sehingga masalah
penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini sudah saatnya patut mendapat
perhatian yang lebih serius.
Inspektorat Kota Makassar yang memiliki fungsi dalam melakukan
pengawasan kinerja pemerintahan daerah dalam hal ini disiplin Pegawai Negeri
Sipil. Dimana salah satu misi yang ingin dicapai adalah dengan mencegah
terjadinya Pegawai Negeri yang tidak taat pada aturan. Kemudian fungsi lainnya
adalah dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengusutan
atas dua azas, yaitu : Badan Pengawasan Daerah Provinsi sebagai wujud
vertikalnya, dan Bupati/Walikota sebagai sumber penerimaan tugas, sehingga
untuk menunjang pelaksanaan tenaga pengawasan maka digunakan tenaga
pengawas atau pembantu pengawasan, yang diperlukan penandatanganan dalam
surat perintah tugas pemeriksaan dan penilaian. Sedang pengusutan dilakukan
sendiri oleh Inspektorat Kota Makassar.
Namun permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan kinerja Inspektorat
dalam penegakan disiplin pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar belum efektif,
di mana masih ada pegawai negeri sipil yang tidak mentaati peraturan dan
berkeliaran diwaktu jam kerja. Pelaksanaan kinerja Inspektorat hendaknya bisa
5
lebih efektif didalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jangan sampai
penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil hanya sebatas konsep.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti
dengan mengangkat judul “Kinerja Inspektorat Dalam Penegakan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka masalah pokok
yang diangkat oleh penulis sebagai berikut:
1. Bagaimana Produktivitas kinerja Inspektorat dalam penegakan disiplin
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar?
2. Bagaimana Responsivitas kinerja Inspektorat dalam penegakan disiplin
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar?
3. Bagaimana Responsibilitas kinerja Inspektorat dalam penegakan disiplin
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar?
4. Bagaimana Akuntabilitas kinerja Inspektorat Dalam penegakan disiplin
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Makassar?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan aspek yang sangat mendasar untuk diketahui dan
dirumuskan secara spesifik dalam memudahkan pencapaian sasaran penelitian,
maka untuk mengetahui dengan jelas tujuan penelitian ini, dirumuskan sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana Produktivitas kinerja Inspektorat dalam
penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar.
6
2. Untuk mengetahui bagaimana Responsivitas kinerja Inspektorat dalam
penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui Responsibilitas kinerja Inspektorat dalam penegakan
disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar.
4. Untuk mengetahui Akuntabilitas kinerja Inspektorat dalam penegakan
disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Makassar.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Manfaat Akademik
Sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan bagi Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maupun bagi yang berminat untuk
mengetahui atau memahami kinerja Inspektorat Kota Makassar khususnya
dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Manfaat Ilmiah
Sebagai bahan sumbangan pikiran bagi Pemerintah Kota Makassar
mengenai kinerja Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di Kota Makassar.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Kinerja
a. Pengertian Kinerja
Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance
dalam bahasa inggris yang berartikan prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya
yang dicapai seseorang. Dalam kamus bahasa Indonesia menyatakan bahwa
kinerja merupakan sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan atas
kemampuan kerja. Kamus bahasa Indonesia lainnya dikemukakan arti kinerja
sebagai “(1) sesuatu yang dicapai; (2) prestasi yang diperlihatkan; (3) kemampuan
kerja”.
Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia
berasal dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing yaitu
prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam
organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang
telah diciptakan. Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur
yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu lembaga organisasi, baik itu lembaga
pemerintahan maupun lembaga swasta.
Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai
(perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja
perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah
totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja
organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi
7
8
tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang
digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam
upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.
Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2009:67).
Menurut (Prawirosentono, 2001:2) “kinerja” adalah padanan kata
performance, pengertiannya adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau
kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan
tanggungjawab masing–masing dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral
maupun etika. Serupa yang dikemukakan Sedarmayanti (2003:50) bahwa kinerja
merupakan terjemahan dari performance yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan
kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja.
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (dalam pasolong,
2007:175) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sedangkan Fattah
(1999:19) mengemukakan kinerja atau prestasi kerja diartikan sebagai “ungkapan
kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dan motivasi
dalam menghasilkan sesuatu. Lebih lanjut Rivai (2006:14) mengemukakan bahwa
“Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan
selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan
9
berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria
yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama”.
Rao dalam Irawan (2000:16) memberikan pengertian kinerja sama dengan
prestasi yaitu hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan
tugas–tugas yang dibebankan kepadanya dan dipengaruhi oleh kecakapan,
keterampilan, pengalaman dan ketanggapan pegawai yang bersangkutan. Irawan
(2000:17) menyatakan bahwa kinerja secara umum adalah perbuatan atau prestasi
atau performance. Dalam konteks khusus kinerja diartikan sebagai output seorang
pekerja, sebuah output proses manajemen atau suatu organisasi secara
keseluruhan, dimana output tersebut harus dapat ditunjukkan bukti secara kongkrit
dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah diukur).
Kaitannya dengan konsep kinerja, otley dalam Mahmudi (2005:6)
mengemukakan bahwa, kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait dengan
kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai kerja
tersebut. Sedangkan Stoner (2003:81) bahwa kinerja adalah kualitas dan kuantitas
pekerjaan yang diselesaikan oleh individu. Kinerja adalah perpaduan antara
motivasi yang ada pada diri seseorang dan kemampuan dalam melaksanakan
pekerjaan. Kemampuan disini sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan
pengalaman.
Sementara Simamora (2004:339) lebih tegas menyebutkan bahwa “Kinerja
atau performance mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang
membentuk sebuah pekerjaan seseorang”. Kinerja merefleksikan seberapa baik
karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. Kinerja sering disalah
10
tafsirkan sebagai upaya atau effort yang mencerminkan energi yang dikeluarkan,
kinerja diukur dari segi hasil.
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi dan hasil kerja yang dilakukan sesorang/organisasi dalam
menyelesaikan suatu tugas yang diberikan atau dibebankan untuk mencapai tujuan
organisasi. Hasil kerja yang dilakukan pegawai sangat berpengaruh pada
kemajuan suatu organisasi.
Berbagai definisi di atas, disimpulkan pula bahwa kinerja mempunyai
beberapa elemen menurut Harbani Pasolong dalam Irham fahmi (2007) yaitu:
1. Hasil kerja yang dicapai secara individual atau secara institusi yang
berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh seorang atau
kelompok.
2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan
tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga yang diberikan hak dan
kekuasaan untuk ditindak lanjuti sehingga pekerjaannya dapat dilakukan
dengan baik.
3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam
melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti
aturan yang telah ditetapkan.
11
4. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika artinya selain
mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut
haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku umum.
b. Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif
maupun kualitatif mengenai apa yang diukur, untuk menentukan apakah tujuan
sudah tercapai dan merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam menilai
kinerja. Ukuran kinerja sangat diperlukan karena akan bermanfaat untuk
mengevaluasi kemajuan dalam organisasi, berhasil atau tidaknya organisasi
pemerintah dalam mencapai hasil, dengan pendekatan akuntabilitas tersebut
sangat dipengaruhi oleh tingkat kinerja dari pegawai secara individual maupun
secara kelompok, dengan asumsi bahwa semakin baik kinerja pegawai maka
diharapkan kinerja organisasi semakin baik.
Menurut Sudarmanto (2009:11), dimensi atau indikator kinerja merupakan
aspek-aspek yang menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja, ukuran-ukuran
dijadikan tolak ukur dalam menilai kinerja. Dimensi ataupun ukuran kinerja
sangat diperlukan karena akan bermanfaat bagi banyak pihak.
Sebuah hasil kerja atau kinerja yang dicapai oleh seorang aparatur yang
menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dapat mempermudah
arah penataan lembaga organisasi pemerintahan, akibatnya akan tercapai
peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Organisasi pemerintahan
12
menggunakan alat untuk mengukur kinerja birokrasi publik, Dwiyanto (1995)
menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi
publik, yaitu:
1. Produktivitas
Produktivitas yaitu tidak hanya mengukur tingkat efesiensi, tetapi juga
efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai
rasio antara input dan output. Produktivitas adalah suatu tingkat prestasi
organisasi dalam mencapai tujuan, artinya sejauh mana tujuan yang telah
ditetapkan dapat tercapai. Sedangkan yang dimaksud produktivitas
menurut Dewan Produktivitas Nasional, adalah suatu sikap mental yang
selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu pandangan
kehidupan hari ini (harus) lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus
lebih baik dari hari ini. Indikator Produktivitas menurut Simamora
(2004:612) yaitu; Kuantitas kinerja, Kualitas kinerja dan Ketepatan
waktu.
2. Kualitas layanan
Kualitas layanan yaitu cenderung menjadi penting dalam menjalankan
kinerja organisasi publik. Banyak pandangan yang negatif yang muncul
karena ketidak puasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang
diterima organisasi publik. Dengan demikian kepuasan masyarakat
terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.
13
3. Responsivitas
Responsivitas yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan
masayarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan
mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagai salah satu indikator kinerja,
responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi
publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi
kebutuhan masayarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan
ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal
tersebut menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan
tujuan organisasi publik. Pengukuran responsivitas, Agus Dwiyanto
(2006:63) yaitu; Sikap aparat dalam merespon permsalahan-
permasalahan dan Daya tanggap serta kemampuan mengembangkan
program– program.
4. Responsibilitas
Responsibilitas yaitu menjelaskan/mengukur kesesuaian pelaksanaan
kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip
administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
Indikator, www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/938/ukuran-geg-(Lhp-
824/LB/2007) yaitu; Memiliki kebijakan pengelolaaan, Memiliki
mekanisme pertanggung jawaban, Prinsip transparansi, dan Kejelasan
tanggung jawab wewenang.
14
5. Akuntabilitas
Akuntabilitas yaitu seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi
publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam
konteks ini konteks akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat
seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten
dengan kehendak publik. Pengukuran akuntabilitas, Agus Dwiyanto
(2006:70) yaitu; Persesuain kinerja yang dilakukan dengan yang
diharapkan, dan Pertanggung jawaban aparat dalam menjalankan
fungsinnya.
c. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dalam
upaya meningkatkan kinerja organisasi, melalui pengukuran ini tingkat
pencapaian kinerja dapat diketahui. Keberhasilan organisasi dalam mencapai
tujuan dapat diketahui dengan menggunakan penilaian kegiatan organisasi
tersebut berdasarkan aturan, norma, etika yang berlaku.
Pada dasarnya pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan/atau kebijakan
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencangkup
penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian kinerja (Harbani Pasolong,
2007).
Dalam pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh tujuan yang ideal untuk
dicapai, sehingga dalam tahapan pengukurannya harus actual atau nyata dengan
15
mengidenfikasinnya terlebih dahulu ke dalam komponen operasional. Kinerja
organisasi dapat dilihat dari visi dan misi yang ada, proses kinerja dapat dilihat
dari prosedur standar operasi, dan kinerja pegawai dapat dilihat dari petunjuk
kerja manual yang ada. Sehingga penggambaran visi dan misi dari suatu
organisasi harus mampu menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam
suatu organisasi yang dirumuskan dalam sebuah tugas pokok dan fungsi, dan akan
menjadi satuan kerja dalam menciptakan aktivitas atau kegiatan pekerja atau
pegawai. Dengan demikian kinerja lebih diorientasikan pada pekerjaan itu sendiri
dalam memberikan hasil, dampak, dan manfaat bagi masyarakat maupun bagi
pegawai itu sendiri.
Mahmudi (2005) dalam Manajemen Kinerja Sektor Publik menyatakan
bahwa tujuan pengukuran kinerja adalah:
1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, penilaian kinerja
berfungi sebagai tonggak yang menunjukan tingkat ketercapaian tujuan
dan menunjukan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau
menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai, penilaian kinerja merupakan
sarana untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya
mereka bertindak dan memberikan dasar dalam peubahanprilaku, sikap,
keterampilan, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk
mencapai hasil kerja terbaik.
3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya, penerapan penilaian
kerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya
16
berprestasi di dalam organisasi dalam menciptakan keadaan dimana
setiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan,
pemberian penghargaan dan hukuman.
5. Motivasi pegawai, dengan adanya penilaian kinerja yang dihubungkan
dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkkinerja tinggi
atau baik akan memperoleh penghargaan.
6. Menciptakan akuntabilitas publik, penilaian kinerja menunjukkan
seberapa besar kinerja manajerial dicapai yang menjadi dasar penilaian
akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk
laporan kinerja sebagai bahan untuk mengavaluasi kinerja organisasi dan
berguna bagi pihak internal maupun eksternal organisasi.
B. Konsep Disiplin Kerja
a. Pengertian Disiplin Kerja
Pengertian tentang disiplin yang diberikan oleh para ahli berbeda-beda satu
dengan yang lainnya. Namun pada hakekatnya memiliki pengertian yang sama
yaitu suatu tindakan yang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah
ditetapkan baik oleh pemerintah secara menyeluruh maupun oleh organisasi itu
sendiri di bawah ini akan diuraikan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut:
Dessler (200:275) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan disiplin
adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum seorang bawahan karena
melanggar aturan atau prosedur. Selanjutnya, Siagian (2002:305), memberikan
pengertian bahwa disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para
17
anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan. Dengan kata lain,
pendisiplinan pegawai adalah salah satu bentuk pelatihan yang berusaha
memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan sehingga
para karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan
karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya.
Prijodarminto (2001:23) mengemukakan pengertian disiplin adalah sebagai
suatu kondisi yang tercipta yang terbentuk melalui proses dari serangkaian
perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan
dan atau keterlibatan. Menurut Nitisemito (1996:118), pengertian disiplin lebih
tepat kalau diartikan sebagai suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai
dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak.
Dengan demikian, dari defenisi tentang disiplin yang dikemukakan oleh
para ahli dapat diketahui bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dalam
organisasi dimana para pegawai mengikuti segala peraturan dan prosedur yang
ada dan bilamana terdapat pegawai yang melanggarnya diberikan sanksi yang
setimpal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selanjutnya Hasibuan (1994:94), mengemukakan pengertian kerja adalah
sejumlah aktivitas fisik dan mental untuk mengerjakan suatu pekerjaan. The Liang
Gie (1993:173), mengemukakan bahwa kerja merupakan keseluruhan dari
pelaksanaan aktivitas jasmania dan rohania yang dijalankan oleh manusia untuk
mencapai tujuan tertentu terutama yang berhubungan dengan kelangsungan
hidupnya.
18
Berdasarkan defenisi tentang pengertian disiplin dan kerja diatas, dapat
diketahui bahwa disiplin kerja adalah suatu kondisi dimana seorang pegawai dapat
bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dengan
berpedoman pada prosedur dan peraturan dan pemberian sanksi terhadap pegawai
yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.
b. Pelaksanaan Disiplin Kerja
Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan
bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik atau good governance, maka Pegawai Negeri Sipil
sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan
akuntabel dalam melaksanakan tugas. Untuk menumbuhkan sikap disiplin
Pegawai Negeri Sipil, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian mengamanatkan ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai
disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang
handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin
Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin,
sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan
tugas serta dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif
berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.
19
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat
dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan
pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina Pegawai
Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan
mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri
pada masa yang akan datang. Dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010
tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil secara tegas disebutkan jenis hukuman
disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin.
Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang
menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin.
Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang
menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. Penjatuhan
hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan
berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari
pelanggaran yang dilakukan.
c. Disiplin Pegawai
Disiplin pegawai sudah menjadi rahasia umum Pegawai Negeri Sipil (PNS)
di Negara tercinta ini menjadi sorotan dalam masalah disiplin, masyarakat banyak
menyaksikan di televisi bagaimana PNS dikejar-kejar oleh Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) karena meninggalkan tempat tugas dan berada di pusat
perbelanjaan tanpa izin atau sepengetahuan atasannya.
20
Demikian pula ketika masyarakat menguruskan sesuatu yang berhubungan
dengan birokrasi sudah pasti merasa malas karena pelayanan yang kurang baik
dari para aparatur pemerintah, padahal kita semua tahu apabila PNS itu digaji dari
uang rakyat, dan sudah semestinya mengabdi dan menjadi pelayan masyarakat,
akan tetapi dalam pelaksanaannya PNS bekerja seolah-olah instansi tempatnya
bekerja adalah milik keluarganya sehingga kurang disiplin dalam bekerja.
Sebenarnya pemerintah juga sudah mengantisipasi berbagai keluhan masyarakat
yang berhubungan dengan disiplin, diantaranya dengan membuat banyak
peraturan yang harus ditaati oleh seluruh PNS dalam rangka menegakkan disiplin,
tetapi berbagai macam peraturan tersebut belum mampu meningkatkan disiplin
kerja PNS, bahkan pemerintah juga telah memberikan berbagai macam
penghargaan kepada PNS yang memiliki kinerja baik, tapi tetap belum mampu
secara signifikan meningkatkan disiplin dalam bekerja.
Menurut definisi disiplin pegawai adalah ketaatan pegawai atau kepatuhan
pegawai kepada peraturan (tata tertib dsb). Jadi, bila disimpulkan secara umum
disiplin merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan pegawai kepada sesuatu
peraturan yang telah dibuat. Demikian arti disiplin menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, sedangkan menurut Wikipedia disiplin merupakan perasaan taat dan
patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu
yang dirasakan menjadi tanggung jawab.
Beberapa pengertian yang diungkapkan di atas tampak bahwa disiplin pada
dasarnya merupakan tindakan manajemen untuk mendorong agar para anggota
21
organisasi dapat memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam
suatu organisasi, yang di dalamnya mencakup:
1. Adanya tata tertib atau ketentuan-ketentuan;
2. Adanya kepatuhan para pengikut;
3. Adanya sanksi bagi pelanggar.
Salah satu kebijakan lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan
menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, peraturan tersebut merupakan pengganti dari PP Nomor 8
Tahun 1974 tentang Disiplin PNS. Namun demikian tentunya merubah sesuatu
yang sudah lama melekat terhadap perubahan yang berlaku sangat sulit diterima,
karena selama ini Pegawai Negeri Sipil sudah merasa “nyaman” dengan kondisi
yang ada, dan sudah menjadi rahasia umum dimasyarakat bahwa Pegawai Negeri
Sipil itu kurang disiplin dalam bekerja dan lambat dalam pelayanan.
Terbitnya peraturan disiplin yang baru, banyak Pegawai Negeri Sipil yang
merasa “terusik” terutama bagi mereka yang berada di lingkup jabatan fungsional,
padahal mereka juga sama Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dan berikut ini
adalah beberapa penjelasan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang tertuang
dalam PP No. 53 Tahun 2010, mudah-mudahan dapat lebih memahami dan
memaknai disiplin kerja, karena dengan adanya peraturan disiplin banyak
Pegawai Negeri Sipil yang “takut” dengan mesin daftar hadir finger print, padahal
sesuai dengan sumpah Pegawai Negeri Sipil apabila bekerja akan patuh dan taat
terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah.
22
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil
untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak
ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Sedangkan pelanggaran disiplin
adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak
menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai
Negeri Sipil, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja.
d. Pengaturan Hukum Pelaksanaan Disiplin PNS
Usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, serta untuk
mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Pemerintah yang bersih dan
berwibawa diperlukan adanya suatu perangkat peraturan disiplin yang memuat
pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila suatu kewajiban tersebut
tidak ditaati atau adanya suatu pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan
tugas. Adapun yang menjadi dasar-dasar hukum pelaksanaan disiplin Pegawai
Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaga Negara Tahun 1974 No 8, tambahan lembaran Negara No
3041).
2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 yaitu tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.
3. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02
Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang
menjadi anggota Partai Politik.
23
4. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan
Kepegawaian.
5. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor
23/SE/1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dasar
hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri tersebut di atas, diharapkan
memberikan dukungan atau dorongan agar supaya Pegawai Negeri Sipil
bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Namun dasar hukum ini
dirasa masih kurang tanpa didukung oleh sikap dan mental dari para
pegawai itu sendiri, oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan
para Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah dijelaskan di dalam
Penjelasan pasal 12 dari UU No. 43 tahun 1999 yaitu bahwa, agar
Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna
dan berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil
secara menyeluruh, yaitu suatu peraturan pembinaan yang berlaku baik
bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil yang ada
di Daerah.
Demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat akan
berlaku di tingkat daerah, kecuali ditentukan lain Selain itu perlu dilaksanakan
usaha penerbitan dan pembinaan Aparatur Negara yang meliputi baik struktur,
prosedur kerja, fasilitas dan sarana untuk menunjang Aparatur Negara yang bersih
dan berwibawa.
24
C. Konsep Inspektorat
Dalam tata aturan pemerintahan kita kenal adanya lembaga pengawasan
pembangunan, baik pengawasan interanl maupun eksternal. Untuk tingkat
kementrian kita kenal adanya Irjen (Inspektorat Jendral) sebagai pengawas
internal. Sedang di pemerintah provinsi dan kabupaten pengawasan internal
dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat daerah dipimpin oleh
Inspektur dan dalam melaksakan tugasnya bertanggung jawab langsung terhadap
Gubernur atau Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari
Sekretariat Daerah, diangkat dan dipemberhentikan oleh Gubernur atau Bupati
sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah
memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-
fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi, misi, dan program-program
pemerintah, Inspekorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas
sekeligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam
organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti lain adalah menentukan
apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak atau
Kepala Daerah telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan
baik tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efesiensi dan
evektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah pemerintah daerah, serta yang tak
25
kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh
berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi
Pemerintah Daerah.
Inspektorat Daerah sebagai pengawas Internal memiliki peran yang sangat
strategis, sebagai katalisator dalam mensuksekan pembangunan daerah,
Inspektorat dibutuhkan oleh Kepala Daerah untuk membantunya dalam segala hal
yang berkaitan dengan kelancaran jalannya pemerintahan daerah, sukseskan
pembangunan, pembinaan aparatur daerah. Inspektorat mempunyai fungsi
perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan, dan fasilitasi
pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh Bupati
di bidang pengawasan. Untuk menyelenggarakan fungsi Inspektorat mempunyai
tugas yaitu :
1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian;
3. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan
sosial;
4. Melaksakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan
asset;
5. Melaksakan kegiatan ketatausahaan.
Berdasarkan amanat Pasal 112 ayat (2) UU No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan pasal 11 PP No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan
Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka unsur pengawasan
26
pada Pemerintah Daerah yang semula dilaksanakan oleh inspektur Wilayah
Propinsi/Kota atau Kota, Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah
Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha
Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya. Di samping itu Inspektorat mempunyai
fungsi yaitu:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah oleh Perangkat Daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah dan Usaha Daerah lainnya,
3. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja
Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah
lainnya;
4. Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan
temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari
berbagai pihak;
5. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja
Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah
lainnya;
27
6. Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan
temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari
berbagai pihak;
7. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan
penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
8. Pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui
pemberian konsultasi;
9. Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Aparat
pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP);
10. Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak;
11. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten
dalam rangka menunjang kelan-caran tugas pengawasan;
12. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan kepada Gubernur dengan
tembusan kepada DPRD;
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur.
Inspektorat kota/daerah mempunyai kedudukan atau tugas pokok dan fungsi
yang hampir sama tapi dalam konteks kota masing-masing diatur dan ditetapkan
dengan perda masing-masing kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
D. Kerangka Pikir
Untuk mengetahui sejauhmana kinerja Inspektorat dalam penegakan disiplin
Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar, maka perlu dilaksanakan penelitian,
28
untuk mendapatkan suatu hasil yang kongkrit tentang kinerja Inspektorat dalam
penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan berpedoman pada indicator
kinerja yaitu; Produktivitas, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas.
Inspektorat Kota Makassar adalah salah satu Organisasi Satuan Perangkat
Daerah/Kota yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap
pelaksanaan pemerintahan dan sebagai pengawas internal utamanya dalam
kegiatan yang bersentuhan dengan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Kota Makassar yang melakukan pelanggaran displin.
Untuk lebih memahami alur pemikiran di atas tentang Kinerja Inspektorat
Dalam Penegakkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar, maka
peneliti menggambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:
Bagan Kerangka Pikir
Inspektorat
Kota Makassar
Produktivitas Responsivitas Responsibilitas Akuntabilitas
Kinerja Inspektorat
Kota Makassar
29
E. Definisi Operasional
Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas, maka fokus
penelitian ini adalah kinerja Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri
Sipil di Kota Makassar, dengan menggunakan indikator sebagai berikut:
1. Produktivitas adalah pengukuran hasil dari tingkat kinerja Inspektorat
apakah sudah mencapai hasil maksimal dari apa yang telah direncanakan
sebelumnya. Indikator yang digunakan yaitu; kuantitas kinerja, kualitas
kinerja, dan ketepatan waktu.
2. Responsivitas adalah kemampuan yang dimiliki aparatur Inspektorat
dalam menjalankan program–program yang telah ditetapkan. Pengukuran
yang digunakan yaitu; sikap aparat dalam merespon permsalahan–
permasalahan, dan daya tanggap serta kemampuan mengembangkan
program-program.
3. Responsibilitas adalah menjelaskan penyusaian kegiatan Inspektorat
yang dilakukan dalam menjalankan fungsinya dengan sesuai aturan yang
ada. Indikator yang digunakan yaitu; memiliki kebijakan pengelolaaan,
memiliki mekanisme pertanggung jawaban, dan kejelasan tanggung
jawab wewenang.
4. Akuntabilitas adalah rasa tanggung jawab yang dimiliki Inspektorat
terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Indikator yang
digunakan yaitu; kesesuaian kinerja yang dilakukan dengan yang
diharapkan dan pertanggung jawaban aparat dalam menjalankan
fungsinnya.
30
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 bulan pada bulan
Desember 2014 sampai Januari 2015 dan Lokasi penelitian ini dilakukan di
Kantor Inspektorat Kota Makassar, dengan menemui pegawai Inspektorat selaku
sumber data sebagai pertimbangan berkaitan dengan judul penelitian yaitu kinerja
Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota
Makassar.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif kombinasi dengan kualitatif,
namun dominan metode kuantitaf lalu didikung oleh metode kualitatif
dalam mengelolah data-data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian.
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
melakukan survey yaitu penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis
suatu peristiwa atau proses tertentu dengan memilih dan memperoleh data
langsung dari 50 responden dan sampel yang dianggap representative terkait
dengan Kinerja Inspektorat Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Kota Makassar.
31
C. Populasi Dan Sampel Penelitian
1. Populasi
Sugiyono (2013) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang
terdiri atas objek atau subjek yang memiliki nilai kualitas dan karakterstik tertentu
yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian akan ditarik
kesimpulan dari penelitian tersebut. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah
keseluruhan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdi di kantor
Inspektorat Kota Makassar sebanyak 50 orang.
2. Sampel
Sugiyono (2013) mengemukakan sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi kecil, maka
peneliti dapat menggunakan semua populasi dijadikan sampel. Adapun teknik
sampel yang digunakan yaitu Sampel Jenuh atau Total. Penggunaan sampel ini
mempertimbangkan jumlah populasi sebanyak 50 orang.
Informan :
1. Kepala Inspektorat = 1 Orang
2. Kepala Sub. Bagian Umum dan Administrasi = 1 Orang
3. Auditor = 2 Orang
4. LSM Kopel = 1 Orang
Jumlah Informan = 5 Orang
D. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan tujuan peneliti, maka peneliti ditujukan mengungkap berbagai
data dengan melalui beberapa tahap atau proses antara lain sebagai berikut :
32
1. Observasi
Teknik ini dimaksudkan untuk melengkapi data primer dengan jalan
mengadakan pengamatan langsung di Inspektorat Kota Makassar.
2. Kuesioner
Kuesioner dalam penelitian ini dimaksud sebagai alat untuk memperoleh
data dengan memberikan atau penyebaran daftar pertanyaan/pernyataan
yang mengacu pada variabel-variabel penelitian. Diajukan secara tertulis
dan dibagikan kepada seluruh responden orang yang hasilnya akan
dikemukakan dalam bilangan persentase dan table frekuensi distribusi.
3. Wawancara
Teknik ini dimaksudkan untuk melengkapi informasi yang belum
sempurna yang didapat dari kuesioner, juga dapat dijadikan alat kontrol
terhadap data-data yang diragukan atau samar-samar dengan jalan
melakukan wawancara secara langsung. Adapun wawancara ini di
tujukan pada Kepala Inspektorat, Kepala Sub. Bagian Umum dan
Administrasi, Auditor dan anggota LSM Kopel yang dinilai berkompeten
terhadap masalah yang diteliti.
4. Dokumentasi
Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu teknik mengumpulkan
data melalui dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai
sumber data, baik dalam bentuk literatur ilmiah, jurnal, makalah,arsip,
dokumen peraturan-peraturan yang terkait dengan kinerja Inspektorat
dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar.
33
E. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka yang kemudian diolah
dan dibuatkan suatu interpretasi dalam upaya menjawab permasalah yang
ada dan data kualitatif berupa hasil wawancara terhadap informan untuk
melengkapi informasi yang belum sempurna yang didapat dari kuesioner.
b. Sumber Data
a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang
diteliti. Pengambilan data primer ini melalui observasi, kuesioner dan
wawancara langsung terhadap informan sesuai dengan objek yang
diteliti.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka
melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel dan karya-
karya ilmiah lainnya yang didapatkan dari objek peneletian dan media
elektronik yang digunakan sebagai penunjang penulisan ini.
F. Teknik Analisis Data
Adapun teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah
analisis kuantitatif. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian pada dasarnya
masih merupakan data mentah. Data tersebut merupakan hasil yang perlu diolah
kembali dengan hasilnya diuraikan secara deskriptif dengan memberikan
gambaran mengenai kinerja Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di Kota Makassar. Dari data tersebut, dilakukan analisis deskriptif
melalui perhitungan presentase dan sistem skor untuk mengetahui komposisi
34
jawaban responden. Adapun menurut Singararibun & Effendy dalam Hindar Jaya
(2013) analisis presentase dan rumus perhitungan skor untuk setiap item
pernyataan, yaitu := 100 %.
Keterangan :
P = Presentase
F = Frekuensi
N = Jumlah Responden
Selain tabel frekuensi, analisa data juga dilakukan dengan menggunakan
skala likert. Skala Likert dikembangkan oleh Rasis Likert (1932) yang paling
sering digunkan untuk mengukur sikap, pendapat, presepsi responden terhadap
suatu objek, Husain Usman & Purnomo Setiady (dalam Hindar Jaya 2013:43)
yaitu :
= ∑( . )NKeterangan :
X = Rata-rata skor
∑ = Jumlah
X = Skor
F = frekuensi
N = Jumlah Responden
RATA PERSEN = × 100%
35
Adapun skala pengukuran yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
indeks dan skala, yang kedua-duanya merupakan adalah ukuran ordinal. Untuk
menganalisis data yang masuk guna pembuktian hipotesis, peneliti menggunakan
teknik statistik. Dalam penelitian ini dimaksudkan mencari atau mengetahui
Kinerja Inspektorat dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Kota Makassar. Oleh karena data yang diperoleh masih merupakan data kualitatif,
maka untuk mengolah data tersebut melalui perhitungan statistik harus dilakukan
pentransformasian data tersebut menjadi data kuantitatif dengan menggunakan
simbol berupa angka untuk mendapatkan skor dari setiap jawaban responden.
Pengklasifikasikan skor masing–masing responden apakah termasuk
kategori sangat baik, baik, kurang baik, atau tidak baik harus ditentukan terlebih
dahulu intervalnya sebagaimana rumus yang dikemukakan Hadi (dalam Sumarlin
2013:44) berikut:
Interval kategori = Jarak PengukuranJumlah Inteval
= Skor Tertinggi – Skor TerendahKriteria
= 4 – 14
= 0,75
Oleh karenanya, kategori dari data yang dihasilkan akan diuraikan sebagai
berikut:
36
Kategorisasi TanggapanResponden
NilaiSkor
Interval Rata-RataSkor
Interval Rata-RataPersentase
Sangat Baik 4 3, 26 - 4,00 81, 50% - 100, 00%
Baik 3 2, 51 - 3, 25 62, 75 % - 81, 25%
Kurang Baik 2 1, 76 - 2, 50 44, 00% - 62, 50%
Tidak Baik 1 1, 00 - 1, 75 25, 00% - 43, 75%
Berdasarkan dengan pemberian skor yang dinilai dari nilai tertinggi skor 4
dan yang terendah skor 1 maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
Klasifikasi Skor
Klasifikasi SkorSangat sering/ sangat penting/ sangat sesuai/ sangat jera/ sangat baik/
sangat tanggap/ sangat lengkap/ sangat cepat/ sangat perlu 4
Sering/ penting/ sesuai/ jera/ baik/ tanggap/ lengkap/ cepat/ perlu 3
Kurang sering/ kurang penting/ kurang sesuai/ kurang jera/ kurang
baik/ kurang tanggap/ kurang lengkap/ kurang cepat/ kurang perlu2
Tidak sering/ tidak penting/ tidak sesuai/ tidak jera/ tidak baik/ tidak
cepat/ tidak lengkap/ tidak tanggap/ tidak perlu1
37
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
a. Gambaran Umum Inspektorat Kota Makassar
Inspektorat Kota Makassar adalah suatu badan instansi pemerintah yang
berada di daerah Kota Makassar dan terletak di Perumahan Griya Fajar Mas Jalan
Teduh Bersinar No. 07 Makassar. Inspektorat Kota Maksasar dibentuk
berdasarkan peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang pembentukan
susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Kota Makassar.
Kedudukan Inspektorat Kota Makassar yaitu Inspektorat Kota Makassar
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan mempunyai tugas
pokok melaksanakan kewenangan Walikota di bidang pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Fungsi Inspektorat Kota Makassar yaitu:
a. Penyusunan kebijaksanaan teknis pemeriksaan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
b. Penyusunan kebijaksanaan teknis pengusutan terhadap kebenaran
laporan/pengaduan penyimpangan wewenang pada unit kerja.
c. Pengendalian dan pelaksanaan teknis operasaional dalam rangka
pemberdayaan pengawasan daerah.
d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan fungsional.
38
Adapun visi dari Inspektorat Kota Makassar adalah “Terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui pengawasan
yang efektif dan profesional”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:
1. Melakukan pengawasan terhadap sistem, mekanisme, peraturan yang
ditetapkan;
2. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya
pemerintahan yang baik melalui pengawasan internal/fungsional;
3. Mendorong terwujudnya aparat pemerintah yang profesional, akuntabel,
efektif, dan efisien serta responsif;
4. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam pengambilan keputusan
pimpinan untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah;
5. Menumbuhkan sinergi antar aparat pengawasan.
b. Sruktur Organisasi Inspektorat Kota Makassar
Susunan organisasi Inspektorat Kota Makassar berdasarkan Peraturan
Walikota Makassar Nomor 15 tahun 2014 yaitu sebagai berikut:
1. Inspektur
2. Sekretaris
3. Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari :
a. Sub bagian Administrasi Umum;
b. Sub bagian Program dan Perencanaan;
c. Sub bagian Pelaporan dan Evaluasi.
4. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan
39
5. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
6. Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan
7. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan
8. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, terdiri atas:
a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Pemerintahan dan
Pertanahan;
b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;
c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Peralatan dan
Kekayaan;
d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Aparatur dan
Kesatuan Bangsa.
c. Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kantor Inspektorat
Kota Makassar
Peraturan Walikota Makassar Nomor 15 tahun 2014 tentang uraian tugas
dan fungsi jabatan struktural pada Inspektorat Kota Makassar berdasarkan
ketentuan umum dalam pasal 1, peraturan ini yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Makassar;
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Makassar;
40
6. Kepala Inspektorat selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Kota
Makassar;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Kota Makassar;
8. Inspektur pembantu adalah Inspektur pembantu pada inspektorat Kota
Makassar;
9. Subbagian adalah subbagian pada Inspektorat Kota Makassar;
10. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah;
11. Kelompok Jabatan fungsional Auditor adalah Jabatan Fungsional Auditor
pada Inspektorat.
Tugas dan fungsi jabatan pada kantor Inspektorat Kota Makassar
berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 15 Tahun 2014, yaitu:
1. Inspektur
Tugas dan fungsi inspektur pada Pasal 7 yaitu:
a. Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan menfasilitasi pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Inspektur menyelenggarakan fungsi yaitu:
(1) Penyusunan kebijaksanaan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
41
(2) Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
kegiatan pengawasan;
(3) Pengkoordinasian tindak lanjut pengawasan;
(4) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelengaraan
pemerintah daerah;
(5) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama kelembagaan;
(6) Pembinaan urusan kepegawaian, penyusunan program,
pengelolaan keuangan serta pelaksanaan administrasi umum dan
urusan rumahtangga inspektorat;
(7) Pembinaan kelembagaan, jabatan fungsional auditor dan
pengembangan sumber daya manusia.
2. Sekretaris
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1
peraturan ini, sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan,
peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang
berkaitan dengan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi,
dan pelaporan kegiatan sekretariat;
c. Melaksanakan inventerasasi permasalahan dan upaya pemecahan
masalah di bidang urusan administrasi umum, kepegawaian,
keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
42
d. Mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Inspektorat;
e. Mengkoordinasikan penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian
rencana dan program kerja pengawasan;
f. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi
dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi internal;
h. Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional dan prosedur
pelasaksanaan kegiatan pengawasan;
i. Menyelenggarakan penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan
penyimpanan laporan hasil pengawasan;
j. Menyelenggarakan penyusunan bahan data alam rangka pembinaan
teknis fungsional;
k. Menyelenggarakan penyusunan inventarisasi dan pengkoordinasian
data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
l. Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan,
perencanaan evaluasi dan pelaporan;
m. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja sekretariat;
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
3. Sub bagian Administrasi dan Umum
Subbagian administrasi dan umum mempunyai tugas melakukan
penyusunan rencana, melaksakan urusan ketata usahaan, mengelolah
administrasi kepegawaian, mengelolah administrasi keuangan dan
perlengkapan meliputi penyusunan aggaran, penggunaan anggaran,
43
pembukuan, pertanggung jawaban dan merumuskan rencana kebutuhan
perlengkapan;
4. Sub bagian Perencanaan
Subbagian perencanaan mempunyai tugas mempersiapkan bahan
penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan,
meghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan,
dekumentasi dan pengolahan data pengawasan.
5. Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan
Subbagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan, menghimpun, mengelolah, menilai dan menyimpan laporan
hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan
administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan
pengawasan.
6. Inspektur Pembantu Wilayah I
Inspektur pembantu wilayah I mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi di bidang pengawasan sesuai dengan wilayah kerjanya.
7. Inspektur Pembantu Wilayah II
Inspektur pembantu wilayah II mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi di bidang pengawasan sesuai dengan wilayah kerjanya.
8. Inspektur Pembantu Wilayah III
Inspektur pembantu wilayah III mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi di bidang pengawasan sesuai dengan wilayah kerjanya.
44
9. Inspektur Pembantu Wilayah IV
Inspektur pembantu wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi di bidang pengawasan sesuai dengan wilayah kerjanya.
10. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada pasal 9 yaitu :
(1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahlian yang masing-
masing dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok dengan tugas pokok
melaksanakan, memipmpin, mengarahkan, merencanakan dan
mengkoordinasikan pelaksanaan audit/pemeriksaan serta melakukan
pengkajian dan evaluasi hasil audit.
(2) Dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarkan fungsi :
a. Perumusan dan penyusunan daftar materi audit;
b. Perumusan dan penyusunan program kerja audit;
c. Perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan
pelaporan kegiatan audit;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan inspektur.
B. Karakteristik Responden
Penggambaran karakteristik 50 pegawai Inspektorat di Kota Makassar yang
menjadi responden akan dikemukakan berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat
pendidikan, dan pangkat/golongan sebagai berikut:
45
1. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel di
bawah ini:
Tabel 1: Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis kelamin Frekuensi Persentase (%)1 Laki-laki 27 54%2 Perempuan 23 46%
Jumlah 50 100%Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2014
Data tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari 50 pegawai di Inspektorat
yang merupakan responden dominannya adalah berjenis kelamin laki-laki yang
berjumlah 27 orang pegawai dengan persentase 54% sedangkan perempuan
sebanyak 23 orang pegawai dengan persentase 46%. Hal ini menunjukkan bahwa
dalam penelitian responden laki-laki lebih besar dibandingkan dengan responden
perempuan.
2. Karakteristik Responden berdasarkan Umur
Karakteristik responden berdasarkan umur ditunjukkan pada tabel di bawah
ini:
Tabel 2: Karakteristik responden berdasarkan umur
No Klasifikasi Umur Frekuensi Persentase (%)1 21 - 30 8 16%2 31 - 40 18 36%3 41 - 50 14 28%4 51 - 60 10 20%
Jumlah 50 100%Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2014
Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa kebanyakan responden memiliki umur
yang berkisar dari 31 - 40 tahun yang menunjukkan sebanyak 18 orang atau
46
sebesar 36% dari jumlah keseluruhan responden, responden yang memiliki umur
yang berkisar dari 41 - 50 tahun memiliki posisi kedua terbanyak dari responden
dimana menunjukkan sebanyak 14 orang atau 28% dari keseluruhan responden,
dan selanjutnya responden yang memiliki umur yang berkisar 51 - 60 tahun
menunjukkan sebanyak 10 orang atau sebesar 20% dari keseluruhan responden,
sedangkan responden yang berumur 21 - 30 tahun memiliki posisi keempat dari
responden dimana menunjukkan sebanyak 8 orang atau sebesar 16%.
3. Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan
Karakteristik responden berdasarkan pendidikan ditunjukkan pada tabel di
bawah ini:
Tabel 3: Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan
No Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase (%)1 S2 (Magister) 10 20%2 S1 (Sarjana) 36 72%3 SLTA 4 8%
Jumlah 50 100%Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2014
Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase responden pegawai Inspektorat
berdasarkan tingkat pendidikan, S1 lebih banyak dengan persentase 72%,
kemudian S2 dengan presentase 20% dan SLTA sebanyak 4 orang pegawai
dengan presentase 8%.
4. Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat/Golongan Ruang
Karakteristik responden berdasarkan tingkat/golongan ruang ditunjukkan
pada tabel di bawah ini:
47
Tabel 4: Karakteristik responden berdasarkan tingkat/golongan ruang
No KlasifikasiTingkat/Golongan
Frekuensi Persentase (%)
1 IV/a - IV/d 10 20%2 III/a - III/d 36 72%3 II/a - II/d 2 4%4 I/a - I/d 2 4%
Jumlah 50 100%Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2014
Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa 36 responden berpangkat III/a – III/d
atau sebesar 72% dari keseluruhan responden, 10 responden berpangkat IV/a –
IV/d sebesar 20% dari keseluruhan responden, dan 2 responden berpangkat II/a –
II/d atau sebesar 4%, dan 2 orang responden yang berpangkat I/a – I/d atau
sebesar 4% dari keseluruhan responden atau pegawai di Inspektorat Kota
Makassar.
C. Kinerja Inspektorat Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Kota Makassar
Inspektorat Kota Makassar yang memiliki fungsi dan tugas dalam
melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah dalam hal ini disiplin
Pegawai Negeri Sipil. Dimana salah satu misi yang ingin dicapai adalah
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui
pengawasan yang efektif dan profesionaldengan mencegah terjadinya Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang tidak taat pada aturan. Indikator kinerja adalah ukuran
kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan
dan sasaran yang telah ditetapkan, maka penulis memilih 4 indikator sebagai tolak
ukur kinerja Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
48
Kota Makassar yaitu produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan
akuntabilitas.
1. Produktivitas Inspektorat Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Kota Makassar
Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat kuantitas kinerja, tetapi juga
kualitas kinerja dan ketetapan waktu kerja. Oleh karena itu, Inspektorat Kota
Makassar sebagai institusi pengawasan harus memiliki produktivitas yang tinggi
dalam penegakan disiplin aparatur sipil daerah. Untuk mengetahui hal tersebut
peneliti menggunakan beberapa parameter diantaranya:
a. Kuantitas inspeksi mendadak Inspektorat
Kuantitas adalah jumlah kerja, hasil kerja yang dicapai seseorang atau
oganisasi sebagai aspek mengukur produktivitas yang dihasilkan pegawai atau
sebuah organisasi. Dalam hal ini kuantitas sidak Inspektorat adalah seberapa
sering Inspektorat melakukan pengawasan langusng atau inspeksi mendadak
dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar. Hal ini dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5: Tanggapan responden terhadap seberapa sering Inspektoratmelakukan Inspeksi mendadak
No Tanggapan Responden Skor (x) F X.F Persentase (%)1 Sangat Sering 4 11 44 22%2 Sering 3 36 108 72%3 Kurang sering 2 3 6 6%4 Tidak Pernah 1 - - -
Total 50 158 100%Rata-rata skor dan rata-rata presentase , atau 79%
Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2014
49
Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap seberapa
sering Inspektorat melakukan sidak terhadap Pegawai Negeri Sipil dari 50
responden, 11 responden atau 22% yang menanggapi sangat sering, 36 responden
atau 72% menanggapi sering, 3 responden atau 6% menanggapi kurang sering dan
kategori tidak sering memperoleh tanggapan tidak ada atau 0%. Dengan melihat
rata-rata skor 3,16 atau 79% pada katagori baik, maka dapat disimpulkan bahwa
Inspektorat selalu melakukan inspeksi mendadak terhadap Pegawai Negeri Sipil di
Kota Makassar. Hasil wawancara peneliti dengan kepala sub bagian administrasi
dan umum, mengatakan bahwa:
“...Inspektorat rutin menggelar sidak dalam sebulan bisa dua kali ataupunlebih terutama saat pasca hari raya, boleh dibilang kami ini kerja tidak didalam kantor tapi di luar kantor untuk memantau kedisplinan PNS”.(Wawancara DY,15 Desember 2014)
Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa Inspektorat rutin
melakukan sidak terhadap Pegawai Ngeri Sipil, maka kantor Inspektorat sering
terlihat sepi karena pegawai yang bertugas sebagai auditor pengawasan berkerja di
ruangan pukul 8.00 sampai 10.00 Wita selebihnya mereka berkerja di luar kantor,
hanya pegawai staff yang aktif berkerja di ruangan. Bekaitan dengan hal ini
auditor Inspektorat juga memberi penjelasan, mengatakan bahwa :
“...Inpektorat selalu melakukan sidak, selain pada pasca hari Rayakeagamaan seperti Idul Fitri dan Natal, kami juga melakukan sidakselama pelaksanaan Bulan Ramadhan termasuk selama pelaksanaanWorld Cup atau piala dunia sepak bola dalam hal ini boleh dibilanghampir setiap hari kami melakukan sidak”. (Wawancara NS, 15Desember 2014)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat sangat sering melakukan
sidak di setiap Instansi Pemerintahan dan di Satuan Kerja Perangkat Daerah
50
(SKPD) unit kerja masing-masing Pegawai Negeri Sipili di Kota Makassar, sama
halnya dengan hasil wawancara dengan informan bahwa Inspektorat rutin
menggelar sidak dalam sebulan bisa dua kali atapun lebih terutama pasca hari
raya, untuk itu dengan adanya sidak dari Inspektorat mampu melahirkan
pengurangan jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar.
b. Kualitas penegakan disiplin
Kualitas merupakan suatu proses dan prosedur yang ditentukan lebih awal
sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan dan merupakan ukuran terhadap
pencapaian kerja/kinerja oleh organisasi setelah melakukan suatu kegiatan. Dalam
hal ini Kualitas Penegakan disiplin yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar
adalah bagaimana proses pengawasan yang dilakukan Inspektorat dalam
penegakan disipin Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar dan sidak yang
dilakukan Inspektorat memberikan efek jera terhadap Pegawai Negeri Sipil.
Pengawasan dilakukan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kepatuhan
para Pegawai Negeri Sipil dalam melaksakan wewenangnya dan memperbaiki
penyimpangan dispilin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sehingga sikap
dan prilakunya dalam bekerja sehari-hari sesuai dengan peraturan disiplin
Pegawai Negeri Sipil yang berlaku. Inspektorat sering melakukan pengawasan
agar tidak terjadi ataupun bertambahnya Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar
yang tidak disiplin. Hal ini dapat dilihat dari temuan Inspektorat dalam kasus
pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tiga tahun terakhir pada tabel berikut:
51
Tabel 6: Temuan Kasus Pelanggaran Disiplin oleh Inspektorat KotaMakassar
TAHUN JUMLAH KASUS2012 127 Kasus2013 99 Kasus2014 82 Kasus
Sumber: diolah dari data sekunder, Desember 2014
Data tabel 6 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 127
kasus ketidakdisiplinan Pegawai Negeri Sipil, tahun 2013 menurun dengan 99
kasus dan pada tahun 2014 juga mengalami penurunan dengan hanya 82 kasus.
Hal ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan Inspektorat dalam penegakan
disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar cukup berkualitas, itu dilihat
dengan menurunnya jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar yang
melakukan pelanggaran disiplin tiap tahunnya.
Inspektorat melakukan pengawasan dalam penegakan disipil Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di kota Makssar dalam bentuk sidak, inpeksi mendadak yang
dilakukan Inspektorat dimaksudkan untuk memberikan efek jera agar Pegawai
Negeri Sipil lebih meningkatkan disiplin kerja. Sehingga mereka bisa mematuhi
waktu jam kerja dan mematuhi aturan yang berlaku agar tidak seenaknya keluar
diwaktu jam kerja ataupun menambah libur dengan berbagai alasan. Untuk
mengetahui sidak Inspektorat dalam penegakan disiplin di Kota Makassar
membeikan efek jera, maka dapat dilihat pada tabel berikut:
52
Tabel 7: Tanggapan responden terhadap sidak inpesktorat memberikan efekjera
No Tanggapan Responden Skor (x) F X.F Persentase (%)1 Sangat Jera 4 8 32 16%2 Jera 3 23 69 46%3 Kurang Jera 2 15 30 30%4 Tidak Jera 1 4 4 8%
Total 50 135 100%
Rata-rata skor dan rata-rata presentase 2,54 atau 63,5%
Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2014
Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden
terhadap sidak Inspektorat dalam penegakan isiplin, memberikan efek jera kepada
Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar dari 50 responden, 8 responden atau 16%
yang menanggapi sangat jera, 23 responden atau 46% menanggapi Jera, 15
responden atau 30% menanggapi kurang jera, dan hanya 4 responden atau 4%
menanggapi tidak jera. Dengan melihat rata-rata skor 2,54 atau 63,5% pada
kategori baik, maka dapat disimpulkan bahwa sidak Inspektorat dalam penegakan
disiplin, memberikan efek jera kepada Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar.
Hasil wawancara peneliti dengan auditor Inspektorat, mengatakan bahwa:
“...kepada PNS yang tidak disiplin kita tidak beri ampun, kita langsungperiksa dan berikan laporan kepada Walikota sebagai bahan masukanoleh Walikota untuk mengambil tindakan setelah itu kami langsungmemberikan sanksi bisa berupa surat teguran, turunan pangkat bahkanpemecatan secara tidak hormat hal itu tergantung dari pelanggaranmereka masing-masing maka itu dapat membuat efek yang jerah kepadaPNS indisipliner”. (Wawancara RS, 15 Desember 2014)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidak yang dilakukan Inspektorat
memberikan efek jera kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kedapatan tidak
disiplin dan memberikan pelajaran buat pegawai lainnya agar taat aturan, sama
53
halnya dengan hasil wawancara dengan informan bahwa Pegawai Negeri Sipil
yang kedapatan tidak disiplin kami tidak memberinya ampun dengan cepat
memproses mereka dan langsung memberikan sanksi sesuai pelanggaran mereka
masing-masing. Untuk itu dengan sikap tegas inspektorat terhadap Pegawai
Negeri Sipil yang tidak disiplin mampu memberikan efek jera kepada Pegawai
Negeri Sipil di Kota Makassar sehingga birokrasi pemerintahan dapat berjalan
dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari laporan Inspektorat mengenai jumlah
Pegawai Negeri Sipil yang telah diproses dan sanksi hukuman yang mereka terima
selama tiga tahun terakhir, sebagai berikut:
Tabel 8: Laporan sanksi hukuman dari jumlah PNS indisipliner olehInspektorat
TAHUN SANKSI JUMLAH KASUS Keterangan
2012
1. BERAT 26 Kasus Pemecatan
2. SEDANG 47 Kasus Turun Pangkat
3. RINGAN 54 Kasus Surat Teguran
TAHUN SANKSI JUMLAH KASUS Keterangan
2013
1. BERAT 13 Kasus Pemecatan
2. SEDANG 38 Kasus Turun Pangkat
3. RINGAN 48 Kasus Surat Teguran
TAHUN SANKSI JUMLAH KASUS Keterangan
2014
1. BERAT 17 Kasus Pemecatan
2. SEDANG 29 Kasus Turun Pangkat
3. RINGAN 36 Kasus Surat TeguranSumber: Diolah dari data sekunder, Desember 2014
Data tabel l8 di atas menunjukkan bahwa tahun 2012 terdapat 127 jumlah
pegawai indisipliner dengan 26 Pegawai Negeri Sipil mendapat sanksi berat yaitu
54
pemecatan, 47 pegawai mendapat sanksi ringan yaitu penurunan pangkat atau
penundaan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun, dan 54 pegawai mendapat
sanksi ringan berupa Surat Teguran. Tahun 2013 terdapat 99 jumlah pegawai
indisipliner dengan 13 Pegawai Negeri Sipil mendapat sanksi berat yaitu
pemecatan, 38 pegawai mendapat sanksi ringan dengan turun pangkat atau
penundaan gaji berkala untuk paling 1 tahun dan 48 pegawai mendapat sanksi
ringan berupa Surat Teguran. Tahun 2014 terdapat 82 jumlah pegawai indisipliner
dengan 17 Pegawai Negeri Sipil mendapat sanksi berat yaitu pemecatan, 29
pegawai mendapat sanksi ringan dengan turun pangkat dan penundaan gaji
berkala untuk paling lama 1 tahun, dan 36 pegawai mendapat sanksi ringan berupa
Surat Teguran. Berkaitan dengan hal ini informan menambahkan penjelasannya,
mengatakan bahwa:
“...pegawai yang malas masuk kerja atau tidak dispilin akan diberikansanksi seperti ketentuan PP 53 tahun 2010,misal PNS yang malas ataubolos kerja 5-10 hari tidak masuk kerja hukuman ringan, 11-20 harihukuman sedang dan 20 hari ke atas sudah hukuman berat, 45 hari sudahdipecat. Untuk memecat PNS tidak langsung dilakukan begitu saja tetapimelalui prosedur yang ada, misal peringatan sebanyak 3 kali kalausampai 3 kali tidak digubris maka bobot sanksinya bertambah (SK1)”.(Wawancara RS,15 Desember 2014)
Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang meliputi
pemerintahan dalam hal ini termasuk kedisplinan Pegawai Negeri Sipil. Untuk
menilai cara yang dilakukan oleh Inspektorat dalam mempertanggung jawabkan
hasil pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar. Hal
dapat dilihat pada tabel berikut:
55
Tabel 9: Tanggapan responden terhadap cara yang dilakukan olehInspektorat dalam pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Kota Makassar yang melakukan pelanggaran disiplin
No Tanggapan Responden Skor (x) F X.F Persentase (%)1 Sangat Baik 4 9 36 18%2 Baik 3 41 123 82%3 Kurang Baik 2 - - -4 Tidak Baik 1 - - -
Total 50 159 100%
Rata-rata skor dan rata-rata presentase 3,18 atau 79,5%
Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2014
Hasil tabel 9 di atas menunjukkan tanggapan responden terhadap cara yang
dilakukan Inspektorat dalam pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Kota Makassar dari 50 responden, 9 responden atau 18% menanggapi sangat baik,
41 responden atau 82% menanggapi baik, tidak ada responden atau 0% yang
menanggapi kurang baik dan tidak baik. Dengan melihat rata-rata skor 3,18 atau
79,5% pada kategori baik, maka dapat disimpulkan cara pemeriksaan yang
dilakukan Inspektorat cukup baik terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan
pelanggaran disiplin. Hasil wawancara peneliti dengan auditor, mengatakan
bahwa:
“...kalau ada PNS yang tidak disiplin jam kerja maka kepala SKPDnyamengajukan ke Walikota Siqui BKD, BKD merekomendasikan keInspektorat untuk melakukan pemerikasaan maka Inpektorat mencekabsennya ke lokasi kerjanya kita wawancara dengan kepala SKPDnyadengan teman-temannya sebagai bukti, lalu mendatangi PNS yangindisipliner tersebut jika PNS yang dimaksudkan tidak ada di unitkerjanya atau sedang keluar daerah maka kami cari dan datangirumahnya sampai PNS tersebut ditemuai, kemudian kami jugamelakukan wawancara tanya jawab apa pelanggaran dan apa alasannya,setelah pemeriksaan selesai maka dibuat LHP dan dibawa ke Walikotananti disana dibahas dengan tim tindak lanjut setelah itu keluar SK
56
hukuman kepada Pegawai indisipliner tersebut dari BKD”. (WawancaraRS, 15 Desember 2014)
Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa cara yang
dilakukan Inspektorat dalam hal pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang
tidak disiplin sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedurnya
ialah Kepala SKPD mengajukan ke Walikota siqui BKD, kepala BKD
merekomendasikan ke Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan pegawai
indisipliner atas laporan kepala SKPD ke siqui BKD pemeriksaan dilakukan oleh
Inspektorat setelah pemeriksaan dilakukan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan
yang diberikan kepada Walikota kemudian ditindak lanjuti oleh Tim tindak lanjut
setelah ditetapkan penjatuhan sanksi maka diterbitikan Surat Keputusan (SK) dari
Walikota.
c. Ketepatan waktu dalam pengawasan
Ketetapan waktu adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor berkaitan
dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
adalah sifat kedisplinan yang dilakukan oleh para auditor dimana Inspektorat
sebagai Badan Pengawasan Pemerintahan salah satunya dalam hal kedisplinan
Pegawai Negeri Sipil harus sebagai contoh yang baik kepada Pegawai Negeri
Sipil maka saat melakukan pengawasan harus sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:
57
Tabel 10: Tanggapan responden terhadap pengawasan yang dilakukan olehauditor berkaitan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuaidengan jadwal yang telah ditetapkan
No Tanggapan Responden Skor (x) F X.F Persentase (%)1 Sangat Sesuai 4 12 48 24%2 Sesuai 3 22 66 44%3 Kadang Sesuai 2 16 32 32%4 Tidak Sesuai 1 - - -
Total 50 146 100%Rata-rata skor dan rata-rata presentase , atau 73%
Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2014
Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap
pengawasan yang dilakukan oleh auditor berkaitan dengan disiplin Pegawai
Negeri Sipil sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dari 50 responden, 12
responden atau 24% yang menanggapi sangat sesuai, 22 responden atau 44%
menanggapi sesuai, 16 responden atau 32% menanggapi kadang sesuai, dan tidak
ada responden atau 0% yang menanggapi tidak sesuai. Dengan melihat rata-rata
skor 2,92 atau 73% pada kategori baik, maka dapat disimpulkan bahwa
pengawasan yang dilakukan oleh auditor berkaitan dengan disiplin Pegawai
Negeri Sipil kadang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hasil wawancara
peneliti dengan auditor, mengatakan bahwa:
“...pengawasan yang dilakukan auditor dalam hal kedisplinan PNS harusdilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan memang sudah adajadwal yang ditetapkan dalam hal pengawasan disiplin PNS, kadangkami tidak melaksakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan itu karenakurangnya jumlah kami sebagai auditor dibanding instansi pemerintahanyang jumlahnya banyak ataupun banyaknya jumlah PNS”. (WawancaraNS, 15 Desember 2014)
58
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada informan di atas
menunjukkan bahwa jadwal pengawasan yang dilakukan Inspektorat yaitu setiap
bulan sekali turun langsung memeriksa daftar hadir Pegawai Negeri Sipil di setiap
SKPD unit kerja masing-masing, pemeriksaan itu dilakukan disemester pertama
pada bulan januari sampai juni, pada semester kedua yaitu bulan juli sampai
desember tidak ada pemeriksaan, setiap akhir tahun atau disemester kedua itu
dilakukan perakapan absen jumlah hadir setiap Pegawai Negeri Sipil, dari rekapan
akhir tahun itu diketahui siapa Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin jam kerja
dan terkadang dilakukan lewat dari jadwal yang telah ditetapkan itu karena
kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini auditor pengawasan.
Tabel 11: Rekapitulasi tanggapan responden tentang produktivitas kinerjaInspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)di Kota Makassar
No Pernyataan Rata-rata skor Rata-ratapersentase (%)
1Kuantitas Inspeksi mendadakInspektorat
3,16 79%
2
Sidak Inspektorat dalampenegakan disiplin, memberikanefek jera kepada Pegawai NegeriSipil di Kota Makassar
2,54 63,5%
3Cara yang dilakukan olehInspektorat dalam pemeriksaanterhadap Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Kota Makassar yangmelakukan pelanggaran disiplin
3,18 79,5%
4Pemeriksaan yang dilakukanauditor berkaitan dengan disiplinPegawai Negeri Sipil sesuaidengan jadwal yang ditetapkan
2,92 73%
Rata-rata skor dan rata-rata persentase2,95 73,75%
Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2014
59
Data di atas yang merupakan rekapitulasi dari tanggapan responden
terhadap produktivitas kinerja Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di Kota berkategori baik. Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi
rata-rata skor dan rata-rata persentase yang menunjukkan 2,95 dan 73,75%,
namun pada indikator kedua mendapat nilai rata-rata skor dan rata-rata presentase
paling rendah dibanding indikator lainnya dengan sidak Inspektorat dalam
penegakan disiplin, dalam memberikan efek jera kepada Pegawai Negeri Sipil di
Kota Makassar. Dalam hal ini Inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan
Inspektorat belum terlalu memberikan efek jera bagi Pegawai Negeri Sipil untuk
tidak melakukan pelanggaran disiplin kerja.
2. Responsivitas Inspektorat Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Kota Makassar
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan
masayarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan
program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat. Indikator yang digunakan yaitu sikap aparat dalam merespon
permasalahan–permasalahan, daya tanggap serta kemampuan mengembangkan
program-program, responsivitas Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai
Negeri Sipil diukur malalui indikator berikut:
a. Sikap auditor merespon pelanggaran disiplin
Sikap Auditor mersepon pelanggaran disiplin dimaksudkan adalah
bagaimana respon auditor padasaat mendapat laporan mengenai adanya Pegawai
Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Untuk mengetahui sikap
60
auditor merespon pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Kota Makassar, maka dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 12: Tanggapan responden terhadap sikap auditor meresponpelanggaraan disiplin yang dilakukan oleh Pegawai NegeriSipil (PNS) di Kota Makassar
No Tanggapan Responden Skor (x) F X.F Persentase (%)1 Sangat Cepat 4 3 12 6%2 Cepat 3 19 57 38%3 Kurang Cepat 2 28 56 56%4 Tidak Cepat 1 - - -
Total 50 125 100%Rata-rata skor dan rata-rata presentase , atau 62,5%
Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2014
Data Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap
sikap auditor merespon pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di Kota Makassar dari 50 responden, 3 responden atau 6%
menanggapi sangat cepat, 19 responden atau 38% menanggapi cepat, 28
responden atau 56% menaggapi kurang cepat, dan tidak ada responden atau 0%
yang menanggapi tidak cepat. Dengan melihat nilai rata-rata skor 2,5 atau 62,5%
pada kategori kurang baik, maka dapat disimpulkan bahwa sikap auditor
merespon pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)
di Kota Makassar itu kurang cepat. Hasil wawancara peneliti dengan auditor,
mengatakan bahwa:
“...ketika kami mendapatkan laporan dari BKD tentang adanya PNS yangmelanggar disiplin, kami sebagai auditor langsung bekerja dengan artianlangsung mengumpulkan bukti yang terkait dan setelah semua lengkapauditor langsung melakukan penyelidikan dan pemeriksaankepada PNSindisipliner tersebut hanya saja kadang lambat dalam melakukan
61
pemeriksaan karena keterbatasannya jumlah auditor pengawasanInspektorat”. (Wawancara RS, 15 Desember 2014)
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada informan menunjukkan
bahwa sikap auditor merespon pelanggaraan disiplin yang dilakukan oleh Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar kurang cepat dalam menanggapi laporan
dari BKD dan setiap SKPD instansi pemerintahan ataupun masyarakat umum itu
dikarenakan kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam hal ini yaitu
kurangnya jumlah auditor. Auditor yang tersedia jumlahnya masih terbatas jika
dibandingkan dengan objek pemeriksaan yang ada.
b. Sikap auditor dalam melakukan pemeriksaan pelanggaraan disiplin
Sikap auditor dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin yang
dimaksudkan adalah auditor harus memiliki integritas, yaitu memiliki
kepribadian yang dilandasi oleh profesionalitas, jujur, berani, bijaksana dan
bertanggung jawab. Untuk mengetahui sikap auditor dalam melakukan
penyelidikan pelanggaraan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar,
maka dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 13: Tanggapan responden terhadap sikap auditor dalam melakukanpemeriksaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) diKota Makassar
No Tanggapan Responden Skor (x) F X.F Persentase (%)1 Sangat Baik 4 17 68 34%2 Baik 3 33 99 66%3 Kurang Baik 2 - - -4 Tidak Baik 1 - - -
Total 50 167 100%Rata-rata skor dan rata-rata presentase , atau 83,5%
Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2014
62
Tabel 13 di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap sikap
auditor dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Kota Makassar dari 50 responden, 17 responden atau 34% menanggapi
sangat baik, 33 responden atau 66% menanggapi baik, tidak ada responden atau
0% yang menanggapi kurang baik dan tidak baik. Dengan melihat nilai rata-rata
skor dan rata-rata presentase 3,34 atau 83,5% 3 pada kategori baik, maka dapat
disimpulkan bahwa sikap auditor dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran
disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar mematuhi kode etik
Inspektorat. Hasil wawancara peneliti dengan auditor, mengatakan bahwa:
“...dalam melakukan pemeriksaan terhadap PNS indispliner kami selakuauditor diwajibkan mematuhi kode etik auditor, jadi dalam hal ini auditortidak pernah berpihak oleh siapun dalam artian tidak ada pilah memilahantara A dan B siapa yang melakuka pelanggaran maka wajibmendapatkan sanski sesuai pelanggarannya sekalipun pegawai itu adahubungan status dengan kami,dan kami tidak menerima sogokan apapunitu”. (Wawancara NS, 15 Desember 2014)
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap auditor dalam
melakukan pemeriksaan sudah baik, sama halnya dengan hasil wawancara dengan
informan bahwa sikap auditor dalam melakukan pemeriksaan diwajibkan
mematuhi kode etik auditor yang berlaku. Kode etik yang dimaksudkan ialah
dalam melaksakan tugasnya auditor harus menjungjung tinggi ketidak
berpihakannya, prefesionalisme dalam mengumpulkan, mengavaluasi dan
memproses data/informasi auditan. Auditor harus menaati dan melaksanakan
peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan wewenang dengan
maksud untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, golongan atau pihak
lain.
63
c. Daya tanggap auditor
Daya tanggap auditor yang dimaksud adalah kemampuan auditor dalam
menanggapi laporan mengenai Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin serta
kemampuan auditor mengembangkan program-program dalam hal pengawasan.
Untuk mengetahui daya tanggap auditor dalam menghadapi Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Kota Makassar yang melakukan pelanggaran disiplin, Hal itu dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 14: Tanggapan responden tentang daya tanggap auditor terhadaplaporan adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassaryang melakukan pelanggaraan disiplin
No Tanggapan Responden Skor (x) F X.F Persentase (%)1 Sangat Tanggap 4 8 32 16%2 Tanggap 3 42 126 84%3 Kurang Tanggap 2 - - -4 Tidak Tanggap 1 - - -
Total 50 158 100%Rata-rata skor dan rata-rata presentase , atau 79%
Sumber Diolah dari data primer, Desember 2014
Berdasarkan tabel 14 di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden
tentang daya tanggap auditor terhadap laporan adanya Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang melakukan pelanggaran disiplin dari 50 responden, 8 responden atau
16% menanggapi sangat tanggap, 42 responden atau 84% menanggapi tanggap,
tidak ada responden atau 0% yang menanggapi kurang tanggap dan tidak tanggap.
Dengan melihat nilai rata-rata skor dan rata-rata presentase 3,16 atau 79% pada
kategori baik, maka dapat disimpulkan bahwa daya tanggap auditor terhadap
64
laporan adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran disiplin
sudah baik. Hasil wawancara peneliti dengan auditor, mengatakan bahwa:
“...memang selaku auditor kami harus cepat menanggapi kasus PegawaiNegeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran disiplin, karena jikatidak ditanggapi secara serius, maka PNS yang indisipliner tersebut akansemakin tidak disiplin dan atau bahkan akan bertambah lagi PNS yangtidak disiplin, untuk hal PNS yang tidak disiplin Inspektorat telahmembuka layanan pengaduan bagi masyarakat”. (Wawancara RS, 15Desember 2015)
Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan daya tanggap dan
kemampuan auditor mengembangkan program-program sudah baik, dapat dilihat
dari hasil tanggapan responden dan wawancara bahwa auditor memang
diharuskan cepat menaggapi kasus Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin agar
tidak bertambahnya Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.
Berakaitan dengan ini Inspektorat Makassar telah membuka layanan pengaduan
masyarakat yang berhubungan dengan masalah Pemerintahan Kota Makassar
salah satunya adalah masalah disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui Kotak Pos
2222, Telepon 0411-5067887, e-mail [email protected] dan
65
Tabel 15: Rekapitulasi tanggapan responden tentang responsivitas kinerjaInspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)di Kota Makassar
No Pernyataan Rata-rata skor Rata-ratapersentase (%)
1Sikap auditor meresponpelanggaran disiplin
2,5 62,5%
2Sikap auditor dalam melakukanpemeriksaan pelanggaran disiplinPegawai Negeri Sipil (PNS) diKota Makassar
3,34 83,5%
3
Daya tanggap auditor terhadaplaporan adanya Pegawai NegeriSipil (PNS) di Kota Makassaryang melakukan pelanggarandisiplin
3,16 79%
Rata-rata skor dan rata-rata persentase3,0 75%
Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2014
Tabel 15 di atas menunjukkan rekapitulasi dari tanggapan responden
mengenai responsivitas kinerja Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar berkategori baik, hal ini dapat dilihat dari
rekapitulasi yang menunjukkan rata-rata skor dan rata-rata persentase 3,0 atau
75%, maka dapat disimpulkan bahwa reponsivitas kinerja Inspektorat sudah
cukup baik dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota
Makassar, namun pada indikator pertama berkatagori kurang baik dibanding
indikator lainnya dengan sikap auditor merespon pelanggaran disiplin yang
dilakukan Pegawai Negeri Sipil, hal ini sikap auditor kurang cepat merespon
adanya laporan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.
66
3. Responsibilitas Inspektorat Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di Kota Makassar
Responsibilitas adalah menjelaskan atau mengukur kesesuaian pelaksanaan
kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip
administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, responsibilitas
Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil diukur malalui
indikator berikut:
a. Auditor dalam melakukan pemeriksaan disiplin mengacu pada
peraturan yang berlaku
Auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang
diduga melakukan pelanggaran disiplin harus sesuai dengan peraturan yang telah
ditentukan. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 16: Tanggapan responden terhadap auditor dalam melakukanpemeriksaan disiplin mengacu pada peraturan yang berlaku
No Tanggapan responden Skor (x) F X.F Persentase (%)1 Sangat Sering 4 14 56 28%2 Sering 3 36 108 72%3 Kurang Sering 2 - - -4 Sering 1 - - -
Total 50 164 100%Rata –rata skor dan rata-rata presentase , atau 82%
Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2014
Hasil tabel 16 di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap
auditor dalam melakukan penyelidikan disiplin mengacu pada peraturan yang
berlaku dari 50 responden, 14 responden atau 28% yang menanggapi sangat
sering, 36 responden atau 72% menanggapi sering, tidak ada responden atau 0%
67
yang menanggapi kurang sering dan tidak sering. Dengan melihat rata-rata skor
dan rata-rata presentase 3,28 atau 82% pada kategori baik, maka dapat
disimpulkan bahwa auditor dalam melakukan penyelidikan disiplin mengacu
pada peraturan yang berlaku. Hasil wawancara peneliti dengan auditor,
mengatakan bahwa:
“...dalam melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukanpelanggaran disiplin kami memang harus mengacu pada peraturan yangberlaku seperti mengikuti perkembangan aturan perundang-undangan danmengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi yang berlaku”. (Wawancara RS, 15Desember 2014)
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada informan menunjukkan
bahwa auditor mengikuti peraturan yang berlaku pada saat melakukan
pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil indisipliner, dalam kode etik auditor
sudah jelas bahwa auditor harus menaati dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan, tidak menyalah gunakan wewenang dalam melakukan pemeriksaan,
dan auditor dalam melaksankan tugasnya tidak sengaja mencari-cari kesalahan.
b. Kelengkapan fasilitas padasaat melakukan pengawasan
Kelengkapan fasilitas padasaat melakukan pengawasaan yang dimaksud
adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai karena kelengkapan
fasilitas sangat berpengaruh terhadap pengawasan Inspektorat dalam penegakan
disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar. Hal itu dapat dilihat pada tabel
berikut:
68
Tabel 17: Tanggapan responden tentang kelengkapan fasilitas padasaatmelakukan pengawasan terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Kota Makassar
No Tanggapan responden Skor (x) F X.F Persentase (%)
1 Sangat Lengkap 4 2 8 4%2 Lengkap 3 25 75 50%3 Kurang Lengkap 2 23 46 46%4 Tidak Lengkap 1 - - -
Total 50 129 100%
Rata –rata skor dan rata-rata presentase , atau 64,5%
Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2014
Tabel 17 di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang
kelengkapan fasilitas padasaat melakukan pengawasan terhadap disiplin Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar dari 50 responden, 2 responden atau 4%
menanggapi sangat lengkap, 25 responden atau 56% menanggapi lengkap, 23
responden atau 46% menanggapi kurang lengkap dan tidak ada responden atau
0% tidak lengkap. Dengan melihat nilai rata-rata skor 2,58 atau 64,5% pada
kategori baik, maka dapat disimpulkan kelengkapan fasilitas Inspektorat dalam
melakukan pengawasan khusunya pengawasan dalam penegakan disiplin Pegawai
Negeri Sipil di Kota Makassar cukup lengkap. Hasil wawancara peneliti dengan
kepala sub bagian administrasi dan umum, mengatakan bahwa:
“...tak dapat dipungkiri bahwa fasilitas sangat diperlukan seperti mobil,kalau tidak ada mobil mau berkendara apa kami saat ingin melakukanpengawasan. Faslitas kantor harus diciptakan senyaman mungkin sepertihalnya kamar (ruang) pemeriksaan diberi AC agar saat melakukanpemeriksaan lebih nyaman, jadi kelengkapan fasilitas sangat berpengaruhdengan kinerja kami”. (Wawancara DY, 15 Desember 2014)
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa fasilatas sangat dibutuhkan
terutama kendaraan mobil dalam melakukan pengawasan, karena kelengkapan
69
fasilitas sangat berpengaruh dalam kinerja auditor pengawas khususnya dalam
penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil, berkaitan dengan hal ini auditor
Inspektorat juga memberi penjelasan, mengatakan bahwa :
“...fasilitas yang tersedia di Inspektorat sudah memadai, fasilitas yangmemadai yaitu mobil digunakan untuk mengantar auditor untukmelakukan pengawasan atau pemeriksaan, semua pegawai Eselon IIIsudah mempunyai kendaraan, kendaraan roda dua, kantor yang hampirtiap tahunnya dibenahi agar terlihat lebih bersih dan terkesan tidak anker,ruangan dilengkapi AC, mesin fotocopy, komputer dll”. (Wawancara NS,15 Desember 2014)
Berdasarkan hasil wawancara dan hasil pengamatan peneliti menunjukkan
bahwa kelengkapan fasilitas dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan
dapat berpengaruh dengan kinerja Inspektorat, masalah fasilitas bisa menjadi
faktor terhambatnya kinerja Inspektorat saat melakukan pengawasan dan
pemeriksaan. Fasilitas sarana prasarana yang terdapat di kantor Inspektorat Kota
Makassar 70% sudah memadai dan menunjang aktivitas pengawasan dan
pemeriksaan dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota
Makassar.
c. Kelengkapan bukti sebelum melaporkan temuan indikasi tidak disiplin
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar
Kelengkapan bukti sebelum melaporkan temuan indikasi tidak disiplin
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimaksudkan adalah auditor harus mengumpulkan
bukti yang cukup, kompeten dan relevan sebelum melaporkan temuan indikasi
tidak disiplin Pegawai Negeri Sipil ke Walikota. Untuk mengetahui auditor sudah
harus menyiapkan bukti dengan lengkap sebelum melaporkan temuan indikasi
70
tidak disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar, maka dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 18: Tanggapan responden terhadap kelengkapan bukti sebelummelaporkan temuan indikasi tidak disiplin Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Kota Makassar
No Tanggapan responden Skor (x) F X.F Persentase (%)
1 Sangat Perlu 4 38 152 76%2 Perlu 3 12 36 24%3 Kurang Perlu 2 - - -4 Tidak Perlu 1 - - -
Total 50 188 100%
Rata –rata skor dan rata-rata presentase , atau 94%
Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2014
Data tabel 18 di atas menunjukkan bahwa auditor sudah harus menyiapkan
bukti dengan lengkap sebelum melaporkan temuan indikasi tidak disiplin Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar dari 50 responden, 38 responden atau 76%
yang menanggapi sangat perlu, 12 responden 24% menanggapi perlu, dan tidak
ada responden atau 0% yang menanggapi kurang perlu dan tidak perlu. Dengan
melihat rata-rata skor 3,76 atau 94% pada kategori sangat baik, maka dapat
disimpulkan bahwa auditor sangat perlu menyiapkan bukti dengan lengkap
sebelum melaporkan temuan indikasi tidak disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Kota Makassar terhadap Walikota atau siqui BKD. Hasil wawancara peneliti
dengan auditor, mengatakan bahwa:
“...kelengkapan bukti sangat perlu sebelum melaporkan PNS yang didugatidak disiplin, jangan sampai kami disangka sengaja mencari masalah”.(Wawancara NS, 15 Desember 2014)
71
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di atas menunjukkan bahwa
kelengkapan bukti sebelum melaporakan indikasi Pegawai Negeri Sipil yang
melakukan pelanggarn disiplin sangat perlu dilakukan, sama halnya yang
dikatakan informan bahwa kelengkapan bukti sangat diperlukan karena jika tidak
ada bukti jangan sampai kami disangka sengaja mencari masalah. Tujuan
pengumpulan bukti untuk menetukan apakah informasi awal yang diterima dapat
diandalkan atau menyesatkan, kelengkapan bukti yang dimaksud ialah berupa
bukti fisik, bukti dokumen, bukti kesaksian dan bukti analisi.
Tabel 19: Rekapitulasi tanggapan responden terhadap responsibilitas kinerjaInspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)di Kota Makassar
No Pernyataan Rata-rata skor Rata-ratapersentase (%)
1Auditor dalam melakukanpemeriksaan mengacu padaperaturan yang berlaku
3,28 82%
2Kelengkapan fasilitas padasaatmelakukan pengawasan terhadapPegawai Negeri Sipil (PNS) dIKota Makassar
2,58 64,5%
3Kelengkapan bukti sebelummelaporkan temuan indikasi tidakdisiplin Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Kota Makassar
3,76 94%
Rata-rata skor dan rata-rata persentase3,2 80.16%
Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2014
Tabel 19 di atas menunjukkan rekapitulasi dari tanggapan responden
mengenai responsibilitas kinerja Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar berkategori baik, hal ini dapat dilihat dari
tabel rekapitulasi yang menunjukkan rata-rata skor dan rata-rata persentase 3,2
72
atau 80,16% ,maka dapat disimpulkan bahwa responsibilitas kinerja Inspekorat
dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan aturan
yang ada.
4. Akuntabilitas Kinerja Inspektorat dalam Penegakan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar
Akuntabilitas merupakan persesuaian kinerja dengan yang diharapkan dan
pertanggung jawaban aparat dalam mnjalankan fungsinya, akuntabilitas kinerja
Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil diukur malalui
indikator berikut:
a. Kesesuaian hasil kerja dengan rencana kerja Inspektorat
Hasil kerja yang dilakukan auditor sesuai dengan rencana kerja Inspektorat
dimaksudkan ialah hasi kerja Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai
Negeri Sipil (PNS) sudah sesuai dengan yang diharapkan dalam visi misi
Inspektorat yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
berwibawa melalui pengawasan yang efektif dan profesional. Untuk mengetahui
hasil kerja yang dilakukan oleh para auditor telah sesuai dengan rencana kerja
Inspektorat maka dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 20: Tanggapan responden terhadap hasil kerja yang dilakukan olehpara auditor telah sesuai dengan rencana kerja Inspektorat
No Tanggapan responden Skor (X) F X.F Persentase (%)1 Sangat Sesuai 4 6 24 12%2 Sesuai 3 24 72 48%3 Kurang Sesuai 2 20 40 40%4 Tidak Sesui 1 - - -
Total 50 136 100%Rata –rata skor dan rata-rata presentase , atau 68%
Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2014
73
Tabel 20 di atas menunjukkan tanggapan responden terhadap hasil kerja
yang dilakukan oleh para auditor telah sesuai dengan rencana kerja Inspektorat
dari 50 responden, 6 responden atau 12% menanggapi sangat sesuai, 24 responden
atau 48% yang menanggapi sesuai, 20 responden atau 40% menanggapi kurang
sesuai dan tidak ada responden atau 0% yang menanggapi tidak sesuai. Dengan
melihat rata-rata skor 2,72 atau 68% pada kategori baik, dapat disimpulkan bahwa
hasil kerja yang dilakukan oleh para auditor menghampiri sesuai dengan rencana
kerja Inspektorat. Hasil wawancara peneliti dengan kepala sub bagian administrasi
dan umum, mengatakan bahwa:
“...Kami bekerja sudah sesuai dengan tugas dan fungsi kami sebagaibadan pengawasan pemerintahan khususnya pengawasan dalampenegakan disiplin PNS, itu dapat dilihat dari jumlah PNS yang tidakdisiplin tiap tahunnya berkurang”. (Wawancara DY,15 Desember 2014)
Hasil penelitian dan wawancara diatas menunjukkan bahwa Inspektorat
sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai badan pengawasan di
bidang pemerintahan khususnya dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Kota Makassar, sama halnya dengan yang dikatakan informan bahwa
hasil kerja mereka dapat diukur dari jumlah PNS indispliner tiap tahunnya
berkurang. Meskipun masih ada saja beberapa PNS yang tidak disiplin itu karena
memang moral mereka sendiri, kurang pedulinya pejabat aparatur yang terkait
dalam hal ini. Sama halnya hasil wawancara peneliti dengan LSM Kopel,
mengatakan bahwa:
“...kinerja Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaibadan pengawas salah satunya dalam pengawasan displin PegawaiNegeri Sipil (PNS) sudah dikatakan baik, meskipun masih ada saja PNSyang tidak disiplin bisa jadi karena lemahnya waskat yang dijalankan
74
setiap SKPD dan memang mentalitas oknum PNS yang bersangkutan.Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala SKPD terhadapjajaran masing-masing itu juga karana lemahnya pengawasan Inspektoratkepada pejabat SKPD padahal cukup banyak SKPD yang tidak disiplin”.(Wawancara AW, 12 Januari 2015)
Berdasarkan hasil wawancara dengan LSM Kopel, dapat dikatakan bahwa
kinerja Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah
baik namun Inspektorat perlu meningkatkan lagi frekuensi pengawasan dan
pembinaan secara rutin terhadap kepala SKPD
b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP )dibuat berdasarkan realitas
lapangan
Pertanggung jawaban auditor dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat
dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah dibuat berdasarkan realitas
lapangan. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 21: Tanggapan responden terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) telah dibuat berdasarkan realitas lapangan
No Tanggapan responden Skor (X) F X.F Persentase (%)1 Sangat Sesuai 4 22 88 44%2 Sesuai 3 28 84 56%3 Kurang Sesuai 2 - - -4 Tidak Sesui 1 - - -
Total 50 172 100%Rata –rata skor dan rata-rata presentase , atau 86%
Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2014
Tabel 21 di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah dibuat berdasarkan realitas lapangan dari
50 responden, 22 responden atau 44% yang menanggapi sangat sesuai, 28
responden atau 56% menanggapi sesuai, tidak ada responden atau 0% yang
menanggapi kurang sesuai dan tidak sesuai. Dengan melihat rata-rata skor 3,44
75
atau 86% pada kategori sangat baik, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan
Hasil Pemeriksaan (LPH) audior dibuat berdasarkan realitas lapangan. Hasil
wawancara peneliti dengan auditor, mengatakan bahwa:
“...LHP dibuat sesuai realitas lapangan karena LHP yang menjadi bahanpertimbangan penjatuhan hukuman disiplin atau pembebasan darisangkaan pelanggaran displin bagi PNS yang diperiksa, kami tidak bolehmain-main dalam LHP salah sedikit bisa jadi kami dituduh melakukanpemfitnaan atau diduga menyalah gunakan wewenang”. (Wawancara NS,15 Desember 2014)
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada informan menunjukkan
bahwa Laporan Hasil Penelitian (LHP) dibuat harus sesuai dengan realitas
lapangan, sama halnya yang dikatakan informan Laporan Hasil Penelitian harus
sesuai dengan realitas lapangan dibuat secara objektif tanpa prasangka dan
lengkap. Berhubungan dengan Laporan Hasil Penelitian, auditor harus menjaga
kerahasiaan kemilikan informasi yang diterimannya dan tidak akan menggunakan
informasi yang diperoleh untuk kepentiang pribadi/golongan diluar kepentingan
Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar.
Tabel 22: Rekapitulasi tanggapan responden terhadap akuntabilitas kinerjaInspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)di Kota Makassar
No Pernyataan Rata-rataskor
Rata-ratapersentase (%)
1Hasil kerja yang dilakukan olehpara auditor telah sesuai denganrencana kerja Inspektorat
2,72 68%
2 Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP)dibuat berdasarkan realitas lapangan 3,44 86%
Rata –rata skor dan rata-rata presentase 3,08 77%
Sumber: Diolah dari data primer, Desember 2014
76
Berdasarkan data tabel 22 di atas yang merupakan rekapitulasi dari
tanggapan responden terhadap akuntabilitas kinerja Inspektorat dalam penegakan
disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar berkatagori baik, hal ini
dapat dilihat dari rekapitulasi rata-rata skor dan rata-rata presentase yang
menunjukkan 3,08 atau 77%. Maka dapat disimpulkan bahwa kesesuaian kinerja
yang dilakukan dengan yang diharapkan dan pertanggung jawaban Inspektorat
dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah cukup baik.
Tabel 23: Rata-rata persentase dari Keempat Pengukuran KinerjaInspektorat dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Kota Makassar
No Indikator KinerjaInspektorat DalamPenegakan Disiplin PegawaiNegeri Sipil (PNS) di KotaMakassar
Rata-rataskor
Rata-ratapersentase
(%)
Kategori
1Produktivitas Inspektoratdalam penegakan disiplinPegawai Negeri Sipil (PNS)di Kota Makassar
2,95 73,75% Baik
2Responsivitas Inspektoratdalam penegakan disiplinPegawai Negeri Sipil (PNS)di Kota Makassar
3,0 75% Baik
3Responsibilitas Inspektoratdalam penegakan disiplinPegawai Negeri Sipil (PNS)di Kota Makassar
3,2 80,16% Baik
4Akuntabilitas Inspektoratdalam penegakan disiplinPegawai Negeri Sipil (PNS)di Kota Makassar
3,08 77% Baik
Sumber: Diolah dari data Primer, Desember 2014
77
Tabel 23 di atas menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat dalam penegakan
disiplin Pegawai Negeri Sipil, dilihat dari produktivitas, responsivitas,
responsibilitas, dan akuntabilitas Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar dapat dikatakan berkualitas. Hal ini dapat
dilihat dari rata-rata skor dan rata-rata presentase dari keempat indikator dimana
pada indikator produktivitas Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai
Negeri Sipil dengan nilai rata-rata skor dan rata-rata presentase 2,95 atau 73,75%
pada kategori baik, responsivitas Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai
Negeri Sipil dengan nilai rata-rata skor dan rata-rata presentase 3,0 atau 75% pada
kategori baik, responsibiltas Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri
Sipil dengan nilai rata-rata skor dan rata-rata presentase 3,2 atau 80,16% pada
katagori baik, akuntabilitas Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri
Sipil dengan nilai rata-rata skor dan rata-rata presentase 3,08 atau 77% pada
katagori baik.
78
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Setelah diadakan suatu pembahasan berupa penelitian secera sederhana
mengenai kinerja Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Kota Makassar, maka dapatlah disimpulkan bahwa kinerja Inspektorat
dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil cukup berkualitas, yang dinilai
berdasarkan tanggapan responden terhadap keempat indikator kinerja Inspektorat
sebagai berikut:
1. Produktivitas kinerja Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di Kota Makassar dengan rata-rata skor 2,95 dan rata-rata
persentase 73,75 persen pada katagori baik.
2. Responsivitas kinerja Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di Kota Makassar dengan rata-rata skor 3,0 dan rata-rata
persentase 75 persen pada katagori baik.
3. Responsibilitas kinerja Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar dengan rata-rata skor 3,2 dan rata-rata
persentase 80,16 persen pada katagori baik.
4. Akuntabilitas kinerja Inspektorat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di Kota Makassar dengan rata-rata skor 3,08 dan rata-rata
persentase 77 persen pada katagori baik.
Hal itu juga dilihat dari data Inspektorat terhadap Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang tidak disiplin dimana selama 3 (tiga) tahun ini, tiap tahun jumlahnya
79
menurun, namun masih ada saja Pegawai Negeri Sipil yang melakukan
pelanggaran disiplin jam kerja. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan
mengatakan bahwa masih adanya Pegawai Negeri Sipil yang melakukan
pelanggaran disiplin jam kerja disebabkan karena mentalitas oknum Pegawai
Negeri Sipil itu sendiri, padahal pengawasan dan pembinaan secara rutin terus
dilakukan oleh Inspktorat, masih lemahnya waskat yang dijalankan Kepala SKPD
terhadap jajarannya masing-masing ini terjadi karena masih lemahnya
pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap Kepala SKPD, dan juga kurang
memadainya jumlah Auditor pengawas Inspektorat dibanding dengan banyaknya
objek pengawasan dan pemeriksaan.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis menyarankan:
1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi agar dapat
memperbaiki segala kekurangan kinerja Inspektorat dalam penegakan
disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kota Makassar. Agar sekiranya
Inspektorat mampu mengontrol para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota
Makassar.
2. Perlu dilakukan juga pengawasan yang tegas terhadap kepala unit SKPD
instansi pemerintahan Kota Makassar.
3. Perlu ditambahkannya jumlah sumber daya manusia atau pegawai auditor di
Inspektorat Kota Makassar.
80
DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto, Agus. 2006, Mewujudkan Good Governance Melayani Publik, GjahMada University, Yogyakarta.
Dwiyanto, Agus. 1995, Penilaian Kinerja Organisasi Publik, Yogyakarta; FisipolUGM.
Dessler, Gary, 2000, Human Resource Management, Eight Edition. New YorkJersey : Prentice Hall.
HarbaniPasolong, Hasibuan 2007, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
Hasibuan, Malayu SP, 1994, Manajemen Sumber Daya Manusia. Haji Masagung,Jakarta.
Indriani, R. 2013, Disiplin Karyawan. (http://indrianirisna.blogspot.com/2013/01/makalah-disiplin-karyawan).(Diakses tanggal 24 Mei 2014).
Inspektorat Kota Makassar 2010, Dalam Jurnal. (Sistem dan ProsedurPengawasan Kota Makassar).(Diakses tanggal 25 Mei 2014).
Mangkunegara, A.A Anwar Prabu 2009, Evaluasi KinrjaSumber Daya Manusia.Bandung: Penerbit RafikaAditama.
Mahmudi, 2005, Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta: STIM YKPN.
Nitisemito, Alex S. 1996, Manajemen Personalia: (Manajemen Sumber DayaManusia). Jakarta: Ghalia Indonesia.
Peraturan pemerintah No. 41. 2007, Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta.Penerbit Anonim Peraturan pemerintah No. 58. 2005.
Prawirosentono, 2001, KapitaSelekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, AlqaPrint: Bandung.
Rivai, Veithzal, 2006, Kiat Kepemimpinan Dalam Abad Ke 21, Terjemahan.Jakarta, Murai Kencana.
Rao, Tv, (2000), Penilaian Prestasi Kerja, Teori dan Praktik, BinamanPressindo:Jakarta.
Sedarmayanti, 2003, Good Governance: Pemerintahan Yang Baik Dalam RangkaOtonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan EfisienMelalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan. Bandung: Mandar maju
81
Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, C.V. AlvaBeta.Bandung.
Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tentangPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
Siagian, Sondang, P, 2002. Manajemen Sumber Daya manusia, Jakarta: BumiAksara.
Simamora Henry 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia, STIE, Yogyakarta.
Suprihanto, Jhon, 1998, Pemikiran Pelaksanaan Pekerjaan dan PengembanganKaryawan, BPFE, Yogyakarta.
Sudarmanto. 2009. Kinerja dan pengembangan kompetensi SDM. Yogyakarta:Pustaka pelajar.
Victor, M. Situmorang, dan JusufJuhir, 1994, Aspek Hukum PengawasanMelekat,Rineka Cipta, Yogyakarta.
Simamora, Henry. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: STIEYKPN.
Tarigan, 2013. Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil. (http//google.co.id. kinerjapegawai negeri). (Diakses tanggal 24 Mei 2014).
The Liang Gie, 1993. Pengertian, Kedudukan Dan Pencitraan AdministarsiYogyakarta: Direvisi Oleh Sutarto. Liberty
Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokokkepegawaian.Undang-Undang Nomor 22 pasal 112 ayat 2 Tahun 1999 tentang pemerintahandaerah.Peraturan Pemereintah Nomor 10 Tahun 1979, tentang Penilian PelaksanaanPekerjaan Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang peraturan disiplin PNS.Peraturan Pemerintah pasal 11 Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaanpengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang pembentukan susunan organisasidan tata kerja Inspektorat Makassar.Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014 tentang susunan organisasi InspektoratMakassar.
82
Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014 tentang uraian tugas dan fungsi jabatanstruktural Inspektorat Makassar.
Website
http://beritakotamakassar.com/Arsip/index.php?option=com_content&view=article&id=19185:pns-makassar-suka-berkeliaran-di-warkop-senin(10/2)-09.30
http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/930
http://sitimasruroh.blogspot.com/2011/01/pengawasan-internal-oleh-inspektorat.html
www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/938/ukuran-geg-(Lhp-824/LB/2007,14November 2007)
KINERJA INSPEKTORAT DALAM MENEGAKKAN DISPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI KOTA MAKASSAR
INDIKATOR
1. Produktivitas : 1. Kuantitas2. Kualitas kinerja3. Ketetapan waktu
2. Responsivitas : - Sikap aparat dalam merespon permasalahan–permasalahan
- Daya tanggap serta kemampuan mengembangkan program-program
3. Responbilitas : - Memiliki kebijakan pengelolaan- Memiliki mekanisme pertanggung jawaban- Kejelasan tanggung jawab
4 Akuntabilitas : - Persesuaian kinerja yang dilakukan dengan yg diharapkan- Pertanggungjawaban aparat dalam menjalankan fungsinya
Dokumentasi Wawancara Kepala Sub. Bagian Umum dan Administrasi
Dokumentasi Wawancara Auditor
Dokumentasi Pembagian Kuesioner