penegakan disiplin dan hukum profesi dokter dr. sabir

PENEGAKAN DISIPLIN DAN HUKUM DALAM PROFESI DOKTER

Dr. Sabir Alwy, SH, MH

JUMLAH PENGADUAN KE MKDKI = 248 Awal Januari 2014

9 1120

3649

3523

64

1

0

10

20

30

40

50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pengaduan

Dr (GP); 83

Bedah ; 65

Obsgyn;41

Internist; 10

Anak; 21

Mata; 7Anastesi; 9

Saraf; 10Kulit Kel; 1

Paru; 5Drg (GP) ; 8

Jantung ; 9Ortopedi ; 12Peny. Dlm; 17

Urologi; 2Radiologi ; 2Orthodonsi ; 2Prostodonsi; 4THT; 3Forensik; 3Kesehatan jiwa; 2 Bukan dokter , 2No Name; 1Other; 18Bedah mulut; 2Dokter asing ; 1Bukan dokter ; 2

PROFESIONAL MEDIS YG DIADUKAN BERDASARKAN SPESIALISASI

SUMBER PENGADUAN

Chart Title

Masyarakat Institusi Tenkes

MASYARAKAT = 233INSTITUSI = 9Dinkes RS Depkes AsuransiTEN-KES = 6Dr/Drg

4

TEMPAT KEJADIAN

DLM PENGADUAN

Tahun 2007 Jakarta :

5 Tangerang :

1 Cirebon :

1 Semarang :

1 Yogyakarta :

1 Riau :

1 Sorong :

1


5 Lampung :

1 Surabaya :

1 Banjarmasin :

1 Solo :

1


10 Tangerang : 2 Medan : 1 Bandung : 1 Batam : 1 Bengkulu : 1 Kalbar : 1 Bogor : 1 Depok : 1

Tahun 2009 Jakarta :15 Jatim :4 Kepri :2 Sumut :3 Sulsel : 1 Sulteng : 1 Kalbar : 2 Jabar : 3 Banten : 4 DIY : 1

Tahun 2010 Tangerang : 4 Sumut : 1 Kepri : 1 Jakarta : 33 Jabar : 3 Jatim : 4 NTB : 1 Kaltim : 1 Sulsel : 1


15 Jatim : 4 Jateng : 2 Jabar : 2 DIY : 1 Lampung : 1 Sulteng : 1 Sumut : 2 Sumsel : 1 Tangerang : 3 Bali : 1 Kepri : 1

Tahun 2012 Jakarta : 6 Bandung : 4 Kupang : 1 Madiun : 2 Surabaya : 1 Tangerang : 4 Palembang : 1 Bogor : 1 Kepri : 1 Depok : 1 Medan : 1

Tahun 2013• Jakarta : 23• Riau : 3• Tangerang : 2• Palembang : 1• Jateng

: 2• Jabar : 10• Jatim : 4• Sumut

: 9• NAD : 1• Kalsel

: 2• Bengkulu : 1• Lampung : 1• DIY : 1• Sulsel

: 1• Bali : 1• Jambi : 1

Tahun 2014• Jakarta :

1

PERMASALAHAN YG DIADUKAN

KOMUNIKASI INGKAR JANJI

(DISHONESTY/FRAUD) PENELANTARAN PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN KASUS RUMAH TANGGA KOMPETENSI IKLAN

7%6%

4%

2%

59%

4%

19%

Chart Title

Komunikasi DishonestyPenelantaran PembiayaanStd Pelayanan RTKompetensi

DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN, HARUS DILAKUKAN SESUAI DENGAN:

1. STANDAR PELAYANAN, 2. STANDAR PROFESI DAN 3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SUMBER: UUPK

HUBUNGAN HUKUM DOKTER DENGAN PASIEN

DOKTER

PRODUSEN JASA

HAK & KEWAJIBAN

DOKTER

PASIEN

KONSUMEN JASA

HAK & KEWAJIBAN

PASIEN

OBYEK UPAYA YANKES

CERMAT HATI-HATI

TRANSAKSI TERAPEUTIK

SALING BERKOMUNIKASI

SURAT

-INFORMED CONSENT

-MEDICAL RECORD (RM)

TUGAS MKDKI

1. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan.

2. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.

PERAN MKDKI DLM PRAKTIK KEDOKTERAN

1. Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi.

2. Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran yaitu penegakan aturan-aturan atau ketentuan penerapan keilmuan kedokteran

ALUR TATA CARA PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MAJELIS PEMERIKSA AWAL

Setiap orang atau kepentingan yang

dirugikan

Pengaduan Tertulis/Lisan

Penetapan Majelis Pemeriksa Awal

Pemeriksa Awal

Menolak karena Hal-hal :

Pelanggaran Etik Pelanggaran Disiplin

P E L A K S A N A A N K E P U T U S A N

Kepada Pengadu

Sekretariat MKDKI/ MKDKI Prov

Penetapan Majelis Pemeriksa oleh Ketua MKDKI

Organisasi Profesi

ALUR TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MAJELIS PEMERIKSA DISIPLIN

Pemeriksaan Awal Pelanggaran Disiplin

Penetapan Majelis Pemeriksa o/Ketua

MKDKI

Pemeriksaan Proses Pembuktian KEPUTUSAN

Bebas / tidak bersalah

Peringatan tertulis Rekomendasi pencabutan SIP/STR

Mengikuti Pendidikan/ pelatihan

P E L A K S A N A A N K E P U T U S A N

Sekretariat MKDKI/MKDKi-P

Sekretariat MKDKI/MKDKI-P



KKI

STR

Dinkes Kab/Kota

SIP

KKI

Dokter/ dokter gigi

Dokter/ dokter gigi

Dokter/ dokter gigi

Institusi Pendidikan

Kolegium

Pasal 66 UUPK :(1) Setiap orang yang mengetahui atau

kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua MKDKI

(2) …….(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenanga dan/atau menggugat kerugian kepada pengadilan

Risiko (Risks) Medis ≠ Risiko (Risks) Dalam Hukum

Risiko Medis Kejadian-kejadian/kerugian yang terjadi yang tidak bisa

dihindari, baik diketahui dokter maupun

tidak diketahui oleh dokterRisiko dlm Hukum Kejadian / kerugian yang timbul tidak disebabkan oleh perbuatan para pihak-pihak (bencana alam, atau suatu kejadian tidak diharapkan)( Hal ini mirip dengan Adverse Events/KTD )

Malpraktik

“ Mal Practice” “ Bad Practice

“Praktik Yang Jelek/Buruk”

Malpraktik Menurut Teori dan Doktrin

Intensional dalam hukum “Dolus” Professional Miscondact“ Pelanggaran – pelanggaran terhadap standar dan dilakukan dengan sengaja”

Contoh : - membuat keterangan palsu - membuka rahasia pasien dengan

sengaja - aborsi ilegal - dsb

II.Negligence dalam hukum“ Culpa”

Bukan sengaja Kelalaian Contoh : - melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan

- melakukan tetapi tidak sempurna

- dsb

III. Lack Of Skill

Kompetensi kurang/ diluar kompetensi

(kewenangan)Contoh : - melakukan tidakan

medis bukan kompetensinya

- dsb

Malpraktik Secara Yuridis

UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran tidak mengenal istilah malpraktik??

UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenal istilah “Kesalahan/kelalaian”

UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran mengenal istilah “Kesalahan”

(pasal 1 angka 14)

Praktik Kedokteran yang mana, bila terjadi Dugaan Pelanggaran Profesi dokter yang dapat diproses pada bidang Hukum??Untuk dibidang Pidana :1. Sengaja melanggar standar

(miscondact/Dolus/Niat)2. Melakukan Praktik tidak

Kompeten (Lach Of Skill)

Dibidang Hukum Perdata :

Dengan sengaja (Misconduct/Dolus/niat)

Negligence (culpa/lata & lepis/lalai)

Lach Of Skill

Kasus Dokter Dewa Ayu di Manado, ditemukan Kekeliruan penerapan Hukum : ada 4 pertimbangan MA :

1. Hasil Dr. Forensik keadaan korban lemah dan status penyakit berat

2. Terdakwa tidak menyampaikan keluarga kemungkinan yang dapat terjadi

3. Perbuatan korban menyebabkan terjadinya emboli udara/paru

4. Ada hubungan kausal menyebabkan kematian

Emboli paru terjadi karena ada udara 35 cc yang masuk 30 menit lewat infus sebelum dilakukan operasi Secsio oleh Dr. Dewa Ayu( Keterangan Ahli Forensik Johannis F. Mallo)

CONTOH KASUS IMelahirkan dalam air (water birth) yang dilakukan RS.

Permasalahan pada kasus ini:1. Apakah dapat dibenarkan dan secara

yuridis legal?2. Cara melahirkan dalam air ini belum

mempunyai standar yang dibuat oleh Kolegium (standar profesi)

3. Tidak memiliki standar di RS (standar pelayanan dan SPO)

4. Tidak dilakukan pengawasan dan siapa yang bertanggung jawab

CONTOH KASUS IISeorang ibu mengeluh perut terasa keras dan datang ke dokter, diagnosis ovarial cyste dan dianjurkan untuk dioperasi. Pasien menderita diabetes melitus. Diadukan karena diduga melanggar disiplin kedokteran. Hasil pemeriksaan di MKDKI:-Dokter memutuskan operasi tanpa indikasi medis-Tidak ada kista di ovarium-Anastesi oleh perawat bukan dokter anastesi-Melakukan appendiktomi bukan kewenangannya-Tidak jujur, mengaku ada perlengketan tetapi tidak ada-Tidak ada informed consent yang ditandatangani pasien/keluarganya-Tidak ada SIP-Rekam medis tidak lengkap

Permasalahan pada kasus ini:1. Kenapa dokter tetap diberi kesempatan operasi di RS

walaupun tidak ada SIP, informed consent, anastesi oleh perawat?

2. Siapa saja yang bertanggung jawab?3. Sejauh mana pengawasan terhadap dokter dan RS?

CONTOH KASUS IIISeorang bapak ada tumor di usus lalu ditangani oleh dokter bedah dan disarankan operasi segera. Persiapan operasi dilakukan di rumah lalu masuk RS langsung operasi. Setelah operasi pasien mengeluh demam, mual, kembung beberapa hari. Lalu dengan paksa pindah RS dan dilakukan operasi ulang, ditemukan lubang di usus akibat operasi pertama.

Permasalahan pada kasus ini:1. Apa benar operasi tumor pada usus cukup persiapan

dirumah?2. Dokter tidak ada SIP di RS tetap operasi dilakukan?3. Apakah RS tidak punya peranan untuk ikut menentukan

bila persiapan operasi tidak cukup?4. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam operasi

tersebut?5. Bagaimana pengawasan dokter yang praktik tetapi

tidak memiliki SIP?

Kesimpulan

1. Penegakan Disiplin Ilmu Kedokteran oleh MKDKI dan Penegakan Hukum untuk Profesi Kedokteran sepanjang dilakukan dengan baik dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum

2. Keputusan MA dr. Dewa Ayu dan kawan-kawan pada praktik kedokteran merupakan contoh kekeliruan dalam penerapan hukum

TERIMA KASIH

penegakan disiplin dan hukum profesi dokter dr. sabir

Design