Seminar dan Lokakarya Mengawal Agenda Legislasi2017 mengenai Pertanahan dan Sumber Daya Alam

Hotel Akmani, Jakarta, 9 Desember 2016

Permasalahan yang dihadapi

• Ketimpangan penguasaan tanah– Data BPN 2010: 52% aset terutama tanah

dikuasai oeh 0,2% orang Indonesia.– 84% Petani menguasai tanah kurang dari 1

hektar

• Ketimpangan alokasi kawasan hutan (2010)– untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) 9,39 juta

hektar; 262 unit perusahaan– HPH untuk 21,49 juta hektar; 303 unit

perusahaan– Hutan Tanaman Rakyat (HTR) hanya seluas

631.628 hektar.

• Sensus Pertanian BPS,terjadi penurunan jumlahpetani dari 31,17 jutaRTP pada 2003 menjadi26,13 juta RTP padatahun 2013.

• Rata-rata 1 KK/menitberalih dari petani kekegiatan non-pertanian.

• Data BPS Januari-November 2013,pemerintah Indonesiatercatat mengimpor lebihdari 17 miliar kilogrambahan pokok senilai US$8,6 miliar atau setara Rp(kurs: Rp 104,9 triliun).

Daftar Komoditas Impor Jan-Des 2013

No Komoditi Nilai Impor Voume Negara eksportir

1 Beras US $ 226,4 juta 432,8 juta kg Viernam, Thailand, India,Pakistan, Myanmar

2 Jagung US$ 822,35juta

2,8 miliar kg India Brasil, Argentina,Thailand, Paraguay

3 Kedelai US$ 1 miliar 1,62 miliarkg

AS, Argentina, Malaysia,Paraguay, Uruguay

4 Biji Gandum US$ 2,26 miliar 6,21 milairkg

Australia, Kanada, AS, India,Ukraina

5 Tepung Terigu US$ 74,9 juta 185,8 juta kg Srilanka, India, Turki,Ukraina, Jepang

6 Gula Pasir US$ 44,4 juta 75,8 juta kg Thailand, Malaysia,Australia, Korea Selatan,Seandia Baru

7 Gula Tebu US$ 1,5 miliar 3,01 miliarkg

Thailand, Brasil, Australia,El Savador, Afrika Selatan

8 Daging sejenisLembu

US$ 185,8 juta 41,5 juta kg Australia, Selandia Baru, AS,Singapura

9 Jenis Lembu US$ 271,2 juta 104,4 juta kg Australia

10 Daging ayam US$ 30,259 10.825 kg Malaysia11 Garam US$ 85,6 juta 1,85 miliar

kgAustralia, India, SelandiaBaru, Jerman, Denmark

• Komnas HAM mencatat: Sepanjangsepuluh tahun kekuasaan SBY (2004-2014), telah terjadi 1.391 konflikagraria di seluruh wilayah RepublikIndonesia, dengan areal konflikseluas 5.711.396 hektar, dimanamelibatkan lebihdari 926.700 kepala keluarga

• Konflik agraria yang terjadi disektor perkebunan sebanyak 536konflik, bidang infrastruktur 515konflik, sektor kehutanan 140konflik, sektor tambang 90 konflik,sektor pertanian 23 konflik, pesisir-kelautan 6 konflik dan lain-lain.

• Tindakan represifmengakibatkan 1.354 orangditahan, 553 mengalami luka-luka, 110 tertembak peluruaparat, serta tewasnya 70orang

Tiga aktor utama:

• Oknum pengusaha hitam

• Oknum BPN yang rentan menerima suap

• Oknum penegak hukum yang mengambilmanfaat dari administrasi pertanahanyang lemah

Tanah masyarakat menjadi terampas

Data Tanah Terlantar (BPN, 2014)

NO JENISHAT/DPAT

LUAS HAK (DATAAWAL)

LUAS POTENSIALTERINDIKASI TERLANTAR

1 HGU 1.876.550 Ha 961.830 Ha

2 HGB 77.596 Ha 68.869 Ha

3 HP 9.712 Ha 8.389 Ha

4 HPL 560.589 Ha 227.709 Ha

5 IJIN LOKASI 4.693.951 Ha 3.535.076 Ha

JUMLAH 7.218.401 Ha 4.801.875 Ha

(1.283 bidang)

• UUPA telah disektoralisasidan prinsip keadilan sosialdi dalam UUPA tidakdiikuti oleh UU Sektoral

• UU sektoral tumpangtindih, menyebabkankonflik, masyarakatkehilangan tanah, dandegradasi lingkungan.

RUU Pertanahanuntuk memperkuatprinsip-prinsip yangterdapat di dalamUUPA

Isu Krusial dalam RUU Pertanahan

1. Kedudukan RUU Pertanahan terhadap UUPA danUU Sektoral lainnya

2. Penertiban Hak Pengelolaan

3. Bab Khusus tentang Hubungan masyarakat adatdengan tanah

4. Hak Perempuan di bidang pertanahan

5. Pembatasan dan penertiban HGU

6. Membingkai kebijakan mengenai ReformaAgraria

7. Pengawasan pertanahan

8. Penyelesaian sengketa

Posisi RUU Pertanahanterhadap UUPA 1960

• RUU Pertanahan tidak menggantikan UUPA• RUU Pertanahan mengimplementasikan

UUPA 1960 dengan cara:– Mengatur lebih lanjut ketentuan di dalam UUPA

yang belum ada undang-undangnya– Melengkapi ketentuan di dalam UUPA,

khususnya berkaitan dengan hak ulayat dan hakatas tanah.

– Mempertegas ketentuan berkaitan reformaagraria

– Mengoreksi sektoralisme pengaturanpertanahan yang lahir setelah UUPA

UUPA 1960

• UU No. 2 Tahun 1960 tentangPerjanjian Bagi Hasil

• UU No. 51 Prp. Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian Tanah TanpaIzin Yang Berhak atau Kuasanya

• UU No. 56 Prp. Tahun 1960 tentangPenetapan Luas Tanah Pertanian

• UU 20/1961 tentang Pencabutan Hakatas Tanah dan Benda-benda YangAda Di Atasnya

• UU No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Beserta Benda-BendaYang Berkaitan Dengan Tanah

• UU No. 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum

• UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan(UUK)

• UU No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara

• UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi

• UU No. 30 Tahun 2009 tentangKetenagalistrikan

• UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahandan Kawasan Permukiman

• UU No. 20 Tahun 2011 tentang RumahSusun

• UU No. 27 Tahun 2007 yang diubahdengan UU No. 1 Tahun 2014 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

• UU No. 5 Tahun 1990 tentang PerlindunganSumberdaya Alam Hayati danEkosistemnya

RUUPERTANAHAN

Sistematika RUU PertanahanBab I Ketentuan UmumBab II Tujuan dan AsasBab III Hubungan Bangsa dan Negara dengan TanahBAB IV Hubungan Masyarakat Hukum Adat dengan TanahBab V Hak atas TanahBab VI Reforma AgrariaBab VII Pendaftaran TanahBab VIII Perolehan Tanah untuk Kepentingan Umum, Pengalihfungsian

Tanah, serta Tukar-menukar tanahBab IX Penyediaan Tanah untuk Keperluan Peribadatan dan SosialBab X Pengawasan PertanahanBab XI Penyelesaian SengketaBab XII SanksiBab XIII PenyidikanBab XIV Ketentuan PidanaBab XV Ketentuan PeralihanBab XVI Ketentuan Penutup

Subjek HPL adalah Instansipemerintah tertentu(Kementerian, Pemerintahdaerah, Pemerintah desa)yang memiliki kewenanganuntuk mengalokasikantanah kepada masyarakat

Pemegang Hak Pengelolaanmemiliki wewenang untuk:

a. menyusun rencana rinciperuntukan, penggunaan,dan pemanfaatan tanahsesuai dengan rencana tataruang wilayah;

b. menyerahkan pemanfaatanbagian bidang tanah hakpengelolaan kepada wargamasyarakat; dan

c. menggunakan sebagiandari tanah untuk mendukungpelaksanaan tugasnya.

• Perlu ada Bab khusus dalamRUU Pertanahan mengaturmengenai hubunganmasyarakat adat dengan tanah

• Pengakuan/pendaftaranterhadap wilayah adat (hakulayat) tidak harus didahuluidengan penetapan subjekhukum masyarakat adat

• Hubungan masyarakat adatdengan tanah sesuai dengankarakteristik genealogis,teritorial , dan tanah adatindividual.

• Penggunaan dan pemanfaatanbagian bidang tanah ulayat untukkeperluan warga masyarakathukum adat dan orang luarsekedar dilakukan untuk memenuhikebutuhan pokok hidupnyadilakukan berdasarkan hukumadat

• Pemanfaatan tanah ulayat olehpihak ketiga atau wargamasyarakat hukum adat untukkegiatan usaha tertentu dapatdilakukan berdasarkanpersetujuan tertulis darimasyarakat hukum adat mengenaipenyerahan pemanfaatan tanahserta bentuk dan besarnya nilairekognisi.

Macam hak atas tanahantara lain:

a. hak milik;

b. hak guna usaha;

c. hak guna bangunan;

d. hak pakai; dan

e. hak sewa untukbangunan.

Hak pakai terdiri atas:

• hak pakai denganjangka waktu tertentu;dan

• hak pakai selamadigunakan.

Hak lainnya:

• Hak penggunaan ruangatas tanah dan ruang dibawah tanah.

Setiap penggunaan danpemanfaatan tanah harusdidasarkan kepada hak atas tanah,kecuali:a. tanah yang diperuntukkan untuk

ruang publik;b. tanah yang ditetapkan sebagai

situs purbakala; atauc. tanah yang secara topografis

dan geologis dapatmembahayakan kehidupanmanusia, flora dan fauna yangdilindungi, serta lingkungansetempat.

• Penggunaan tanah didalam kawasan hutanharus berdasarkan hakatas tanah, misalkan HakPengelolaan untuk instansikehutanan, termasuk HGUuntuk usaha hutan tanamandi dalam kawasan hutan.

• Pemerintah menentukan batas minimumdan maksimum penguasaan danpemilikan tanah.

• Batas minimum untuk kepemilikantanah pertanian ditentukan denganluas yang dapat menjamin hiduplayak dengan mempertimbangkan:

a. ketersediaan tanah pertanian;

b. tingkat produktivitas lahanpertanian; dan

c. perkembangan penggunaanteknologi pertanian

• Batas luas minimum untuk kepemilikantanah pemukiman ditentukan denganmempertimbangkan:

a. jaminan tempat tinggal yang layak;

b. tujuan penggunaan tanah; dan

c. Pola pembangunan perumahan.

• Batas luas maksimum untuk kepemilikantanah pertanian dan permukimanditetapkan di setiap kabupaten/kotadengan mempertimbangkan :

a. jaminan pemerataan penguasaandan pemilikan tanah;

b. tingkat kepadatan penduduk; dan

c. ketersediaan tanah.

• Hak guna usahadiberikan untuk kegiatanusaha pertanian,perkebunan, kehutanantanaman, peternakan,pertambakan, dan budidaya perikanan ataurumput laut berdasarkanpada penggunaantanah.

• Pemberian hak gunausaha untuk usahakehutanan tanamandilakukan berdasarkanizin dari menteri yangmengurusi bidangkehutanan.

• Pemberian hak gunausaha yang berada diwilayah masyarakathukum adat dilakukansetelah diperolehpersetujuan tertulis olehmasyarakat hukum adat.

• Hak guna usaha dapatdiberikan untuk 1 (satu)badan hukum ataukelompok badan hukumdalam 1 (satu) provinsidengan luas palingbanyak:– untuk semua komoditas

perkebunan diberikandengan luas palingbanyak 10.000 (sepuluhribu) hektar.

– untuk pertanian atautambak diberikan denganluas paling banyak 50(lima puluh) hektar.

• Hak guna usaha untukusaha skala besar bagibadan hukum ataukelompok badan hukumyang mencukup seluruhwilayah Indonesia dapatdiberikan paling banyak100.000 (seratus ribu)hektar

Pelaksanaan Reforma Agraria, meliputi :

a. Penetapan Tanah Objek ReformaAgraria.

b. Penerima Tanah Objek ReformaAgraria.

c. Kelembagaan Reforma Agraria.

Penerima Reforma Agraria

a. Perseorangan warga negaraIndonesia

b. Koperasi yang anggotanya yangterdiri dari warga negara indonesiatunggal

c. Serikat Petani, dan

d. Serikat Nelayan

Tanah Objek Reforma Agraria

a. Tanah kelebihan yang terkena ketentuan batasmaksimum berdasarkan ketentuan yang berlaku;

b. Tanah yang terkena ketentuan absentee berdasarkanketentuan yang berlaku;

c. Tanah negara bekas Tanah terlantar;

d. Tanah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;

e. Tanah hak yang jangka waktunya sudah berakhir dantidak diperpanjang;

f. Tanah negara bekas hak barat yang tidak dimintakanhak;

g. Tanah negara berasal dari tanah timbul dan Tanahtumbuh;

h. Tanah negara bekas swapraja;

i. Tanah negara berasal bekas pertambangan mineral,batubara,dan panas bumi yang sudah direklamasi;

j. Tanah yang diserahkan oleh pemegang haknya kepadaNegara untuk Reforma Agraria; dan

k. Tanah negara yang diperoleh melalui cara-cara tertentuberdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan terhadappenerima TORA.a. Pengembangan usaha;b. Sarana dan prasanac. Pelatihan;d. Jaminan kredit perbankan;e. Jaminan Modal;f. Perlindungan dan jaminan

akse pasar; dang. Jaminan pembelian produk

hasil pertanianh. Bimbingan teknis untuk

koperasi tani dan nelayan

Kewajiban penerimaTORA

• menggunakan danmengusahakan sendiriTanahnya secaraproduktif;

• menaati ketentuan dansyarat menggunakandan/atasmengusahakan Tanah.

Penerima TORA dilarang• menelantarkan Tanah;• mengalihkan Hak Atas

Tanahnya dalam waktu 20tahun sejak lahirnya hakatas tanah;

• memerintahkan pihak lainuntuk menggunakan danmengusahakan Tanahnya;dan/atau

• mengalihfungsikanpenggunaan danpemanfaatan tanahnya.

• Pengawasandilakukan dalambentuk:– Pemantauan,

– Evaluasi

– Pelaporan

• Pengawasanpertanahandilakukan denganmelibatkanmasyarakat

• Pengawasan pertanahan wajibdilakukan oleh Menteri,Gubernur, Bupati/Walikota danpejabat yang berwenangterhadap pemberian hak atastanah yang diterbitkanberdasarkan kewenangannya.

• Pengawasan dilakukan palingsedikit satu kali dalam lima tahun.

• Hasil pengawasan menjadi dasaruntuk melakukan tindakan hukumpenertiban hak atas tanah.

Jenis sengketa:• Sengketa pertanahan

konvensional• Sengketa pertanahan

struktural

Sifat sengketa pertanahanstruktural• melibatkan banyak orang

baik secara bersama-samamaupun komunal;

• terjadi karena adanyaketimpangan penguasaandan pemilikan tanah antarakelompok masyarakatdengan orang atau badanhukum; dan

• berdimensi pelanggaran hakasasi manusia;

Forum penyelesaian sengketa

Tiga forum penyelesaian sengketa pertanahan

• Penyelesaian non-yudisial

– negosiasi, mediasi, dan arbitrase

– Peradilan adat

• Penyelesaian quasi-yudisial melalui KomisiNasional Penyelesaian untuk Konflik Agraria(KNuPKA)

• Penyelesaian yudisial melalui pengadilanagraria

• Terhadap Hak Pengelolaanyang sudah berlangsungsebelum berlakunya Undang-Undang ini harus dilakukanpenyesuaian dalam jangkawaktu 2 (dua) tahun.

• Terhadap penyerahanpemanfaatan bagian tanahHak Pengelolaan yang adasebelum berlakunya Undang-Undang ini, masih tetapdiberlakukan sampai denganmasa berakhirnya perjanjianpenyerahan pemanfaatantanah yang bersangkutan.

• Pengukuhan keberadaan hakulayat dilaksanakan palinglama dalam waktu 5 tahunsejak berlakunya undangundang ini.

• Bagian bidang tanah ulayatyang sudah diperoleh dandipunyai secara sah olehperseorangan atau badanhukum dengan Hak AtasTanah sebelum berlakunyaUndang-Undang ini, tetapdiakui berdasarkan Undang-Undang ini.

• Terhadap Hak Guna Usahadan Hak Guna Bangunanyang sudah ada sebelumberlakunya Undang-Undangini masih tetap diberlakukansampai dengan masaberakhirnya jangka waktuHak Guna Usaha dan HakGuna Bangunan.

• Terhadap Hak Guna Usahadan Hak Guna Bangunanyang sudah berakhir jangkawaktunya, dapatdiperpanjang kembalidengan mengikuti ketentuanyang diatur dalam Undang-Undang ini.

• Presiden memberntuk KomnasSengketa Pertanahan palinglambat satu tahun sejak UUberlaku

• Sebelum Komnas SengketaPertanahan terbentuk,kewenangan penyelesaiansengketa pertanahan strukturaldiselenggarakan oleh KomisiNasional Hak Asasi Manusia.

• Dalam hal menjalankan tugas danwewenang menyelesaikansengketa pertanahan struktural,Komisi Nasional Hak AsasiManusia membentuk sub-komisiyang terdiri dari 5 orangkomisioner dan didukung olehsekretariat jenderal KomisiNasional Hak Asasi Manusia.