uts mofi...uts mofi pertemuan 1: understanding non-profit sector tiga bentuk organisasi • produksi...
TRANSCRIPT
UTS MOFI
Pertemuan 1: Understanding Non-Profit
Sector
Tiga Bentuk Organisasi
• Produksi barang dan jasa didalam
masyarakat dilakukan oleh pihak
pemerintah (public) dan swasta
(private).
• Sektor swasta (private) dapat
diklasifikasikan lebih jauh menjadi
organisasi profit dan sektor ketiga
(third sector). Organisasi Nonprofit
termasuk kedalam third sector.
• Klasifikasi ini membawa kita pada
tiga bentuk generik organisasi, yang
terdiri dari:
– Pemerintah
– Organisasi profit
– Organisasi nonprofit (NPO)
–
Generic Organizational Form
Definisi Nonprofit Organization (NPO)
• Organisasi nonprofit dapat
didefinisikan sebagai:
“An organization whose founders are not
entitled to (a part of) the organization’s
profits, a condition traditionally called the
non-distribution constraint (Hansm ann
1987:28)”
- Lebih lanjut, organisasi nonprofit
harus bersifat formal, private, self-
governing dan voluntir (dalam hal
keanggotaan dan pertisipasi
(Salamon and Anheier (1992).
- Non-distributional constraint tidak
menghalangi organisasi nonprofit
untuk menghasilkan profit.
Tujuan Non-Profit Organization
Implikasi Insentif & Effisiensi NPO
• Beberapa pendapat menyatakan
bahwa karakteristik non-
distributional constraint dapat
mengurangi insentif pengelola NPO
untuk memonitor manajemen
organisasi dan staf NPO dengan
cermat [sehingga menyebabkan
ineffisiensi].
• Namun pendapat dibantah dengan
mengemukakan alasan bahwa
pekerja pada NPO, baik pada
manajerial maupun non-
manajerial, memiliki motif yang
berbeda dengan mereka yang
bekerja untuk organisasi profit
(Callen, Falk 1993:127).
• Penelitian terkait effisiensi NPO
memiliki kendala dalam hal
metodologi
Bagaimana mengukur
effisiensi jika tujuan NPO
unobservable?
Klasifikasi NPO oleh Hansmann
Klasifikasi International NPO berdasarkan
subgroup
Klasifikasi NPO – Social Enterprise
Spectrum
Other Classification
Demand NPO
Prinsip Dasar Organisasi Nonprofit
1. Nonprofit adalah bisnis
• Organisasi nonprofit adalah bisnis
yang berdasarkan pada misi
(mission-based business)
• Jika organisasi profit mengejar
profit, maka organisasi nonprofit
mengejar misi
• Dalam beberapa dekade terakhir,
banyak organisasi nonprofit yang
beralih dari bentuk charity
menjadi mission-based businees.
Apakah perbedaannya?
2. Tidak ada yang memberikan Anda
‘hadiah’
3. Nonprofit Tidak Berarti Tidak Dapat
Menghasilkan Profit
• Dengan mengahasilkan profit, NPO
dapat mencapai misinya, tumbuh
berkembang, melayani lebih
banyak orang serta dapat
memberikan bentuk pelayanan-
pelayanan baru
• Hal ini dapat dianalisis dari sudut
pandang legal, etika dan
manajemen
• Dari sudut pandang etika,
organisasi nonprofit dihadapkan
pada pilihan antara fokus pada
misi dengan dana terbatas atau
fokus pada dana namun
mengabaikan misi
• Financial return dan mission return
NPOs di Indonesia
1. Varied in terms: Organisasi non-
Pemerintah (ORNOP, non-
governmental organisations),
Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM - self-reliant community
institutions) ,Lembaga
Pengembangan Swadaya
Masyarakat (LPSM, self-help
community support institutions),
Organisasi Kemasyarakatan
(ORMAS, Societal Organisation),
Organisasi Nir-Laba or Lembaga
Non-Profit (LNP, Non-profit
Organisation), Organisasi
Masyarakat Sipil (OMS, Civil Society
2. Overlaps and interdependencies
between multiple layers of
regulators
Klasifikasi NPO di Indonesia
Type of Activites: Deliver services, develop
arts and culture, conduct research and
share information, engage citizen and
advocate changes.
Islamic Philantrophy: is it voluntary?
• Berdasarkan pada hukum yang
jelas, baik dari al-Qur'an juga al-
Hadits. Ini telah menjadi pusat
perkembangan umat.
• Dalam Islam, dasar filosofisnya
adalah 'kewajiban' dari 'Allah'
untuk mencapai keadilan sosial.
Pemahaman ini dapat menciptakan
persatuan antara cinta manusia,
motivasi moral, dan kewajiban
Allah Ta'ala untuk mencapai
keadilan sosial.
• Dalam filantropi Islam, donor dan
penerima memiliki hubungan, tidak
hanya untuk mengabadikan
superior-inferior, tetapi yang lebih
penting adalah kemitraan dengan
keseimbangan dan kesetaraan, dan
karena itu niat buruk dapat
dihindari.
Motif Filantropi Islam
• Individual gives philanthropy in
order to help the distress directly.
This act is only temporary in nature
and it will last for only a short while.
• Example: Giving Shadaqah. (al-
Qur'an: 02:205), (al-Qur'an, 02: 20),
(al-Qur’an: 03:190)
• Individual gives philanthrophy
because of obligations motive as
set out in the teachings of Islam (al-
Qur'an: 09: 76). This motive, as
discussed in Islamic literature, can
be categorized as alms that only
apply to tangible property only.
• Examples: Zakāh, nadhr, fidyah,
Kaffārah and udhiyyah (al-Qur'an,
08: 60).
• Individual gives philanthrophy for
helping the public in general, but
the motive is eternal treasure
forever or until the instruments
could not generate the benefits.
Instrumen Filantropi Islam
Prinsip Filantropi Islam berdasarkan
Quran
• Togetherness (ukhuwah): ‘Ali
Imran (3): 103
• Justice (adalah): An Nisa’ (4):58,
Ar Rum (30): 38
• Welfare (ri’ayah): Ali Imran (3):
117, Al Ma’un (107): 1-7, Al Hasyr
(59): 7
• Benefit (maslahah): An Nisa’ (4):
29
• Balance (tawazun): ‘Ali Imran (3):
112, Al Qasas (28): 77
• Universalism (shumuliyah): Al
Hujurat (49): 13
Pertemuan 2: Zakat
Definisi dan Fungsi Zakat
Zakat merupakan salah satu dari rukun
Islam yang lima dan hukum
pelaksanaannya adalah wajib. Zakat
terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (nafs),
atau disebut juga zakat fitrah, dan zakat
harta (maal).
Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu
ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah
(hablumminallâh), namun zakat juga
berfungsi sebagai wujud ibadah yang
bersifat horizontal (hablumminannâs)
Menurut data BAZNAS (Badan Amil Zakat
Nasional) pada tahun 2014 potensi zakat
No Instrument Ownership Motives/Recipients Governnace
1 Zakat al-Fitrah Rulers Obligation to purify our soul Trustee
2 Zakat Rulers
Obligation to
purify our wealth Trustee
3 Waqf Allah
Eternal goods
for Allah Trustee
4 Sādaqah Lillah Allah
Used out goods for
Allah Supervise/Facilitate
5 Nadhr Allah
Keeping promises
to Allah Facilitate
6 Fidyah Allah
Substitutes of
worship Facilitate
7
Kaffārah (Sadaqah
Wajibah) Allah
Getting Allah's
forgiveness Facilitate
8
Udhiyya (Qurban, Dam
Payment) Allah Pay fines to Allah Facilitate
9 Aqīqah Allah
Thanks for the
birth Facilitate
mencapai Rp270 triliun dan realisasinya
sebesar Rp2,5 triliun
Kerangka regulasi dan institusional zakat
UU Zakat
Undang-Undang No. 38 Tahun 1999
Mengenai pengelolaan zakat dengan
Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor
581 tahun 1999
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
Menempatkan BAZNAS sebagai regulator
teknis dan pengawas bagiseluruh Lembaga
Amil Zakat (LAZ) di Indonesia
Pengaruh zakat
Dalam skala mikro atau komunitas,
pengalaman berbagai kelompok mustahik
dan berbagai indikator lainnya
menunjukkan bahwa telah banyak
program-program pendayagunaan zakat
yang berhasil meningkatkan kesejahteraan
komunitas yang dibantunya.
Zakat juga mampu menjangkau orang
miskin secara luas. Lebih jauh lagi, OPZ juga
mampu membuat program
pendayagunaan zakat yang sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan lokal.
Contoh, program pendayagunaan zakat
Dompet Dhuafa Republika mampu
menjangkau kelompok miskin di berbagai
wilayah tanah air dengan muatan lokalitas
yang tinggi seperti:
• Ternak puyuh di desa cirea,
kuningan,
• Lahan pertanian bebas pestisida di
desa ciburuy, bogor,
• Teknologi dan permodalan
pertanian di desa telang sari, banyu
asin, sumatera selatan,
• Lumbung jagung di pulau ileape,
lembata, nusa tenggara timur,
• Pembangunan gedung SMA di
pulau peling, banggai kepulauan,
• Pembebasan lahan untuk
pemukiman baru muslim suku abun
di kampung klamalu, sorong,
papua, dan
• Pembelian kapal laut di adonara,
flores timur.
Contemporary Zakah Management
Zakah Collection System
Gambar 3.1. Pengelolaan Zakat di Era Kontemporer
Sumber: Analisis PEBS-FEUI
Sistem
Sukarela
Sistem
Wajib
Individual
Kolektif Negara-negara
Islam
Negara-negara
Muslim -Sekuler
Negara-negara
dimana Muslim
Minoritas
Sifat
Pengelolaan
Sifat
Pengumpulan
Priority in Zakah Distribution
Fiqh Distribusi Zakat
Qardawi (1973) berpandangan bahwa
Islam mewajibkan bekerja terhadap orang
yang mampu, namun hendaklah fakir-
miskin itu diberi fasilitas untuk
memperoleh pekerjaan sehingga ia dapat
mandiri.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak lama
juga telah memfatwakan hal yang senada
bahwa dana zakat yang diberikan untuk
fakir-miskin dapat bersifat produktif,
sedangkan bagian zakat untuk fisabilillah
dapat ditasharufkan untuk keperluan
maslahah ‘ammah (kepentingan umum)
Lebih jauh lagi, Qardawi (1973)
menyatakan bahwa zakat patut diberikan
kepada orang yang menuntut ilmu karena
dia melaksanakan fardhu kifayah, faedah
ilmunya tidak hanya untuk dirinya, namun
juga untuk seluruh ummat. MUI memberi
kualifikasi bahwa zakat untuk beasiswa
haruslah diprioritaskan untuk siswa yang
berprestasi, miskin dan ilmunya
dibutuhkan ummat.
Islamic Fiqh Academy (1986) bahkan
memperbolehkan penggunaan dana
surplus zakat pada investasi yang
menghasilkan laba dimana pada akhirnya
dana akan dimiliki oleh mereka yang
berhak terhadap zakat, sepanjang hal
tersebut dilakukan setelah memenuhi
kebutuhan dasar dan mendesak dari
mustahiq dan dengan jaminan yang
memadai terhadap kerugian.
Dengan fenomena kemiskinan
kontemporer yang umumnya merupakan
kemiskinan struktural, maka
kecenderungan pendayagunaan (tasharuf)
dana zakat kini semakin berfokus pada
program-program pembangunan dan
pemberdayaan. Program pendayagunaan
zakat tradisional yang semata bersifat amal
dan “bagi-bagi uang”, tidak lagi memadai.
Transformation on Zakah Distribution in
Indonesia
Tabel 3.1. Sistem Pengumpulan Zakat
Sifat Pengumpulan Zakat
Wajib Sukarela
Organisasi Pengumpul
Zakat
Negara Sudan, Arab Saudi,
Pakistan, Libya, Yaman Kuwait, Bangladesh, Bahrain,
Yordania, Indonesia (BAZ)
Otoritas Keagamaan
Malaysia Singapura
Swasta / Perusahaan
Malaysia (Selangor, Serawak, Penang)
Mesir
Masyarakat / LSM
- Indonesia (LAZ), Afrika
Selatan, Aljazair, dan negara-negara minoritas muslim
Sumber: dimodifikasi dari Indonesia Zakat and Development Report 2009
Institutional Framework of Zakah
Regulatory and Institutional Framework
of Zakah in Indonesia Under Law No.
38/1999
• Akomodasi masyarakat sipil dalam
pengelolaan zakat dengan adanya
pengakuan terhadap Lembaga Amil
Zakat (LAZ) yang murni prakarsa
masyarakat (Pasal 7);
• Implementasi good governance
dalam OPZ dengan mendorong
pembagian kekuasaan organisasi
yaitu unsur pertimbangan,
pengawasan dan pelaksana (Pasal
6);
• Penghimpunan dana zakat dan
non-zakat sesuai dengan ketentuan
agama, serta memperkenalkan
perluasan basis zakat di
perekonomian modern seperti
zakat penghasilan dan zakat
perusahaan (Pasal 11 dan 13);
• Pendistribusian dan
pendayagunaan dana zakat sesuai
dengan ketentuan agama dan
mendorong pendayagunaan dana
secara produktif (Pasal 16 dan 17);
• Memperkenalkan insentif fiskal
bagi pembayar zakat dengan
menjadikan zakat sebagai
pengurang laba/pendapatan sisa
kena pajak (Pasal 14); dan
• Memperkenalkan sanksi bagi OPZ
yang lalai dalam melaksanakan
kewajibannya (Pasal 21).
Problems and Weaknesses
Pasca terbitnya UU 38/1999, lembaga-
lembaga amil zakat tumbuh pesat, baik di
tingkat pusat maupun daerah.
Hingga kini setidaknya terdapat BAZNAS
dan 18 LAZ nasional, 33 BAZ provinsi, dan
429 BAZ kabupaten/kota, belum termasuk
LAZ daerah dan 4.771 BAZ kecamatan.
Hal ini menimbulkan masalah, terutama
terkait tata kelola dan kepercayaan
masyarakat, karena tumbuhnya ribuan
lembaga amil ini tidak diikuti dengan
Amal Sosial-Keagamaan dan Kemanusiaan
(Charity and Relief)
Pembangunan dan Pemberdayaan
(Development and Empowerment)
Advokasi dan Pembuatan Kebijakan Publik
(Advocacy and Policy Making)
Pemikiran dan Peradaban
(Thought and Civilization)
Sumber: Analisis Penulis
Amal Sosial-Keagamaan dan Kemanusiaan
(Charity and Relief)
Pembangunan dan Pemberdayaan
(Development and Empowerment)
Advokasi dan Pembuatan Kebijakan Publik
(Advocacy and Policy Making)
Pemikiran dan Peradaban
(Thought and Civilization)
Sumber: Analisis Penulis
Tabel 3.2. Kerangka Institusional Pengelolaan Zakat
Organisasi Pengumpul Zakat
Negara Swasta/Perusahaan Masyarakat/LSM
Negara
Arab Saudi, Sudan, Pakistan,
Yaman, Libya, Indonesia (BAZ)
Malaysia (Kualalumpur,
Negeri Sembilan) -
Swasta/ Perusahaan
-
Malaysia (Selangor, Penang, Sarawak),
Mesir (Nasser Social Bank)
-
Organisasi Pendistribusi
Zakat
Masyarakat / LSM
- - Afrika Selatan,
Indonesia (LAZ), Aljazair
Sumber: dimodifikasi dari Indonesia Zakat and Development Report 2009
keberadaan lembaga regulator dan
pengawas yang memadai.
Jumlah OPZ yang sangat banyak ini secara
jelas mengindikasikan inefisiensi dunia
zakat nasional terkait penghimpunan dana
zakat yang relatif masih kecil.
Pengelolaan zakat tidak efisien karena
mayoritas OPZ beroperasi pada skala
usaha yang terlalu kecil.
Kehadiran UU No. 38/1999 juga telah
mendorong muncul-nya Perda-Perda Zakat
di berbagai daerah.
Kedudukan dan peran dari Perda-Perda
Zakat ini cenderung tidak jelas, tidak
melengkapi UU No. 38/1999, juga bukan
merupakan produk hukum pendukung
yang bersifat teknis-operasional.
Charity Law: Pillars of Democracy and Civil
Society
Future Reforms Indonesia Zakat and
Development Report 2010
• Mendorong sinergi antara
pemerintah dan masyarakat sipil
dalam pengelolaan zakat nasional.
– Kedudukan BAZ dan LAZ
akan sejajar sebagai
operator yaitu organisasi
pengelola zakat (OPZ).
– Fokus utama adalah
peningkatan kapasitas dan
transparansi OPZ. Tidak ada
lagi dikotomi BAZ - LAZ,
yang ada hanyalah OPZ
yang amanah, efisien,
independen dan
profesional.
• Fokus pada upaya mendorong tata
kelola yang baik (good governance)
dalam dunia zakat nasional untuk
transparansi dan akuntabilitas OPZ.
– Agenda terbesar disini
adalah mendirikan lembaga
regulator-pengawas yang
kuat dan kredibel yang
memiliki kewenangan di
tiga aspek utama, yaitu
regulasi dan pengawasan di
aspek kepatuhan syariah,
transparansi keuangan dan
kinerja ekonomi.
Future Reforms Indonesia Zakat and
Development Report 2010
Tabel 5.4. Fungsi Dasar Undang-Undang tentang Aktivitas Amal
Fungsi Deskripsi Contoh Elemen Undang-Undang
Perlindungan Memberi jaminan perlindungan bagi donatur
Melindungi tujuan dari donasi, integritas sektor amal dan tujuan utama-nya terkait dengan kemiskinan, memberi forum legal untuk peningkatan kapasitas sektor amal
Menjaga Ketertiban
Mencegah penyalahgunaan dana amal
Kewajiban pendaftaran dan kriteria-nya, pengawasan aktivitas amal, restriksi terhadap kegiatan non-amal, regulasi aktivitas penghimpunan dana, standar transparansi dan akuntabilitas
Mediasi dan Penyesuaian
Menfasilitasi sektor amal untuk menjadi mediator aktif dalam proses perubahan sosial dan menyesuaikan sektor amal untuk mengatasi masalah kontemporer
Memberi fleksibilitas bagi pencapaian tujuan amal, mendorong metode baru dalam aktivitas amal, menyesuaikan regulasi sektor amal dengan sektor lain (regulasi pajak, perusahaan, perbankan, dan lain-lain).
Dukungan Memberi insentif yang memadai bagi perkembangan sektor amal
Mendorong kemitraan pemerintah dan sektor amal, jaringan kerja dan organisasi payung lembaga amal, konsesi pajak untuk aktivitas amal
Sumber: diolah dari Kerry O’Halloran, Myles McGregor-Lowndes, and Karla W. Simon. Charity Law and Social Policy: National and International Perspectives on the Functions of the Law Relating to Charities. Springer Science + Business Media B.V., 2008.
• Berfokus pada upaya pemberian
insentif yang memadai bagi
muzakki dalam upaya mendorong
ketaatan zakat dan menurunkan
penghindaran zakat (zakah
evasion).
– Mendorong transformasi
zakat dari yang kini sebagai
pengurang penghasilan
kena pajak (tax deduction)
menjadi ke depan sebagai
pengurang pajak (tax credit)
• Mendorong kemitraan antara
pemerintah dan OPZ untuk
pengentasan kemiskinan.
– Kemitraan antara
pemerintah dan OPZ dapat
dilakukan dengan
pemberian hibah tanpa
syarat (block-grant)
maupun dengan
pembuatan kontrak
penyediaan jasa sosial
tertentu (specific-grant).
– Pemerintah dapat
menetapkan kriteria-
kriteria penerima dana
(eligibility criteria) seperti
kinerja finansial, kinerja
efektivitas ekonomi dan
kesesuaian dengan prioritas
nasional/daerah.
Indonesia Zakah Architecture Indonesia
Zakat and Development Report 2010
Consolidation of National Zakah
Organization
Pada tahap berikutnya, BZI akan
melakukan konsolidasi untuk menuju
jumlah OPZ yang ideal.
Pada tahap ini, penentuan BAZ dan LAZ
yang berhak menjadi OPZ sepenuhnya
ditentukan oleh “mekanisme pasar”, yaitu
BAZ dan LAZ yang memiliki kinerja
keuangan dan legitimasi sosial tertinggi
yang ditunjukkan oleh jumlah
penghimpunan dana.
Laporan ini menggagas ambang batas
(treshold) bagi BAZ dan LAZ yang berhak
menjadi OPZ adalah penghimpunan dana
minimal Rp 5 milyar per tahun.
BAZ dan LAZ yang berhasil memenuhi
ambang batas Rp 5 milyar per tahun ini,
dikukuhkan menjadi OPZ, dengan
penyesuaian dasar hukum, kelembagaan
dan SDM.
Gambar 5.1. Arsitektur Zakat Indonesia: Pilar-Pilar Pengelolaan Zakat Nasional Masa Depan
Sumber: dimodifikasi dari Indonesia Zakat and Development Report 2009
Regulator & Pengawas
Badan Zakat
Indonesia
Operator
OPZ
Kepatuhan Syariah
Dewan Zakat
Nasional
Regulator & Pengawas
Otoritas Pajak
Forum Zakat
(FOZ)
Ikatan Akuntan
Indonesia
Regulasi dan
pengawasan zakat
sebagai pengurang pajak
Penetapan kode
etik dan standar
profesi amil
Penetapan
standar
akuntansi dan
audit zakat
Penetapan fatwa dan
pengawasan
kepatuhan syariah
Perizinan,
pengaturan dan
pengawasan
operasional
Operator
OPZ
Operator
OPZ
Penghimpunan, pendistribusian dan
pendayagunaan zakat
Pusat Komunikasi
dan Informasi Zakat
Koordinasi sosialisasi dan
edukasi zakat masyarakat
Lembaga Keuangan
Syariah
Saluran penghimpunan dan
penempatan dana zakat
Lembaga Keuangan
Mikro Syariah
Mitra untuk pendayagunaan
zakat secara produktif oleh
mustahiq
Sedangkan BAZ dan LAZ yang tidak mampu
memenuhi ambang batas ini akan
diarahkan untuk melakukan merjer dengan
OPZ. Dalam hal ini, BZI akan menetapkan
OPZ berkinerja tinggi sebagai OPZ jangkar
(anchor OPZ) yang akan diminta secara
aktif untuk melakukan akuisisi BAZ dan LAZ
yang tidak memenuhi ambang batas ini.
Dalam hal merjer dan akuisisi tidak
berhasil, maka BAZ dan LAZ yang tidak
memenuhi persyaratan OPZ akan
diturunkan statusnya menjadi UPZ.
Aktivitas utama UPZ adalah melakukan
penghimpunan dana zakat. UPZ harus
berafiliasi dengan OPZ, dan operasional-
nya menjadi tanggung jawab OPZ tersebut.
Namun dalam laporan ini, UPZ digagas
berhak mendistribusikan dan
mendayagunakan dana yang dihimpunnya
secara otonom sesuai ketentuan agama
dan prioritas masyarakat lokal, maksimal
sebesar 50%, termasuk bagian amil.
Laporan ini memperkirakan, dengan
ambang batas Rp 5 milyar per tahun, LAZ
Nasional, LAZ Provinsi dan BAZ Provinsi,
berpotensi besar untuk menjadi OPZ.
Sedangkan LAZ kabupaten/kota dan BAZ
kabupaten/kota diperkirakan sebagian
besar tidak mampu memenuhi ambang
batas ini sehingga diarahkan untuk
melakukan merjer atau diakuisisi, atau
menjadi UPZ.
Sedangkan BAZ kecamatan hampir dapat
dipastikan tidak akan mampu memenuhi
ambang batas Rp 5 milyar per tahun
sehingga diarahkan untuk menjadi UPZ.
Future Structure of National Zakah
Organization
Some Notes on Controversial Issues
Terkait isu zakat sebagai tax credit, perlu
dipikirkan kembali dengan pertimbangan :
• Resistensi otoritas pajak
diperkirakan akan tinggi, karena
pengaruh yang besar pada total
penerimaan pajak.
• Lemahnya koordinasi otoritas zakat
dan otoritas pajak, baik di level
kebijakan maupun di level teknis-
operasional.
• Peluang untuk perubahan UU PPh
adalah kecil.
• Kegagalan eksperimen di Provinsi
NAD.
Gambar 7.2. Struktur OPZ Indonesia Masa Depan, 2015-2020
Sumber: analisis PEBS FEUI
50-75 OPZ dengan fokus
5
100
500
Penghimpunan Dana per Tahun (Rp Milyar)
UPZ berbasis
Perusahaan Instansi Pesantren Masjid
Wilayah penghimpunan-pendayagunaan
Program pendayagunaan
Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dll
10-20 OPZ Nasional
1-5 OPZ Internasional
50-75 OPZ dengan fokus
5
100
500
Penghimpunan Dana per Tahun (Rp Milyar)
UPZ berbasis
Perusahaan Instansi Pesantren Masjid
Wilayah penghimpunan-pendayagunaan
Program pendayagunaan
Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dll
10-20 OPZ Nasional
1-5 OPZ Internasional
• Alternatif terbaik, perbaikan
mendasar pelaksanaan zakat
sebagai tax deduction.
• Terkait isu pengelolaan zakat
nasional satu pintu (sentralisasi
zakat) perlu ditinjau ulang karena:
– Sentralisasi kelembagaan
zakat oleh pemerintah tidak
menjamin peningkatan
kinerja.
– Wacana sentralisasi untuk
peningkatan kinerja zakat
adalah tidak valid, ahistoris
dan mengingkari peran civil
society dalam masyarakat
yang demokratis.
– Kinerja penghimpunan dan
pendayagunaan dana zakat
lebih banyak ditentukan
oleh legitimasi dan reputasi
lembaga pengumpul, bukan
oleh sentralisasi
kelembagaan oleh
pemerintah.
– Peningkatan kinerja zakat
saat ini lebih banyak
ditentukan oleh
keberhasilan dalam
menurunkan kebocoran
penyaluran zakat secara
individual, bukan
sentralisasi kelembagaan.
• Studi kasus pengelolaan zakat pada
Baznas
• Pengelolaan Zakat pada BAZNAS
• Fungsi dan Wewenang Baznas
1. Perencanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan,
pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan
pengelolaan zakat.
• Strategi BAZNAS
• Badan Amil Zakat Nasional memiliki
strategi dalam menentukan
program yang tepat, sehingga
penyaluran yang dilakukan efektif
dan efisien
• BAZNAS, LAZ, dan
Lembaga Amil Zakat Lainnya
• Sebagai lembaga yang berwenang
melakukan pengelolaan zakat
secara nasional termasuk dalam
aktivitas penyalurannya, BAZNAS
Pusat
bersinergi/berkordinasidengan
BAZNAS daerah baik provinsi
ataupun kabupaten/kota, serta
dengan LAZ resmi yang ada
• Tiga Permasalahan Kemiskinan
di Indonesia
• Bagaimana BAZNAS berkontribusi
dalam pemecahan permasalahan
kemiskinan diatas?
• BAZNAS membentuk lembaga
program sesuai dengan bidang dan
fungsinya.
• Pembentukan lembaga ini
ditujukan agar proses penyaluran
dapat berjalan dengan efektif,
optimal dan mempunyai dampak
positif.
• Manajemen Risiko BAZNAS
• Identifikasi risiko dalam
pengelolaan zakat merupakan hal
yang sangat penting karena akan
mempengaruhi kualitas
pengelolaan zakat.
• Identifikasi
• Risiko Pengumpulan Dana Zakat
• Risiko pada pengelolaan dana zakat
Adanya pemanfaatan dana zakat untuk
kepentingan golongan :
BAZNAS melakukan seleksi yang
ketat dalam penerimaan SDM amil,
sehingga tercipta petugas amil yang
amanah dan jujur dalam
melaksanakan tugasnya.
BAZNAS melakukan seleksi yang
ketat terhadap setiap mustahik
yang akan menerima dana zakat.
• Risiko pada pengelolaan dana zakat
(Lanjutan)
Lambatnya respon lembaga amil terhadap
keluhan dan masukan/saran masyarakat
BAZNAS menyediakan kotak kritik
dan customer service yang
berfungsi sebagai penerima setiap
keluhan dari masyarakat
Manajemen Organisasi Pengelola Zakat
meliputi:
1. Struktur Organisasi Pengelola Zakat
2. Aspek Perencanaan Strategis
Organisasi Zakat
3. Model Bisnis Organisasi Zakat
4. Fungsi Manajemen Organisasi
Zakat
5. Manajemen Kinerja zakat
Struktur Organisasi Pengelola Zakat
• Organisasi Pengelola Zakat
diharapkan memiliki kelengkapan
struktur:
– Dewan komisioner
– Direktur / BOD
– Manajer Menengah
Aspek Perencanaan Strategis Organisasi
Pengelola Zakat
Implementasi Strategi:
• Penghimpunan
- Profil Donatur
- Sustainabilitas penghimpunan
- Tipe zakat infaq shadaqah
- Tipe flow of fund
- Fundraising
• Pendistribusian dan
Pendayagunaan
Undang-Undang nomor 23 Tahun
2011 : Mustahik terdiri dari delapan
asnaf, yaitu: Fakir, Miskin, Amil,
Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah
dan Ibnussabil.
- Kegiatan konsumtif ádalah
kegiatan yang berupa
bantuan untuk
menyelesaikan masalah
yang bersifat mendesak dan
langsung habis setelah
bantuan tersebut
digunakan.
- Kegiatan produktif ádalah
kegiatan yang
diperuntukkan bagi usaha
produktif yang bersifat
jangka menengah-panjang.
- Tipe Program
- Tingkat keberhasilan
Mencari Zakah Base tambahan
• Selain basis zakat konvensional,
penerimaan zakat dapat
ditingkatkan secara signifikan
dengan memperluas basis zakat ke
seluruh sektor perekonomian
modern, antara lain:
– Zakat profesi
– Zakat perusahaan
– Zakat saham dan obligasi
– Zakat deposito
– Zakat investasi pabrik dan
gedung
Tabel 6.3. Metode Penghimpunan Dana oleh Organisasi Pengelola Zakat
Metode Instrument Kondisi yang Dibutuhkan Direct Mail Surat penawaran, brosur, dan
proposal Database yang baik, segmentasi dan momentum waktu yang tepat, SDM yang memadai, dan diikuti dengan pendekatan personal
Sistem Keanggotaan
Kartu anggota (yang dalam beberapa kasus juga berfungsi sebagai ATM dan discount card), kartu ucapan selamat, dan corporate magazine.
Komunikasi dan public relation yang baik, serta anggaran dan SDM yang cukup besar.
Kampanye Media
Iklan, advertorial, mem-block ruang media untuk laporan kegiatan, newsletter dan magazine internal, dan radio.
Dukungan yang kuat dari media massa, antara lain berupa potongan harga dan penyediaan ruang media.
Special Events Seminar, pameran, bazaar, Ramadhan dan Idul Fitri, beasiswa, bencana alam, kerusuhan, dll
SDM yang profesional, termasuk sukarelawan (dalam beberapa kasus menyewa event organizer)
Layanan Prima
Layanan jemput zakat, pembukaan konter/gerai premium, pembayaran melalui saluran perbankan, ATM dan internet, pembayaran di kasir merchant dan supermarket, dll.
Dukungan teknologi informasi dan kemitraan strategis
Sumber: diolah dari PIRAC, 2002 dan interview personal dengan Yuli Pujihardi, Direktur Komunikasi dan Penghimpunan Dana Dompet Dhuafa Republika, 1 Desember 2008.
– Zakat produksi
pertambangan dan hasil
laut
BMC Organisasi Pengelola Zakat
Pilar Utama Pengelolaan Zakat
• Amanah: Sifat amanah merupakan
kunci jaminan mutu dari
kepercayaan masyarakat
• Profesional: Efsiensi dan efektivitas
manajemen memerlukan sikap
professional dari semua pengurus
lembaga amil zakat.
• Transparan: Sistem kontrol yang
baik dapat terwujud jika terdapat
transparansi dalam pengelolaan
dana umat
Fungsi Manajemen
1. Perencanaan
Perencanaan program zakat produktif ini
dilakukan setiap satu tahun sekali
- Setiap beberapa bulan sekali
evaluasi
- Penentuan kuota untuk zakat
konsumtif dan produktif
- Dimulai dengan assessment
terhadap kelayakan mustahik
- Assessment itu uji kelayakan dari
setiap mustahik untuk melihat
kebutuhan mustahik potensi &
kondisi ekonomi.
- Perencanaan program zakat
dilakukan oleh manajer atau kepala
cabang bersama pegawai-
pegawainya
2. Pengorganisasian
• Meliputi pembagian kerja pada
berdasarkan struktur organisasi.
• Terdiri dari manajer dan beberapa
divisi
• Perlu diperhatikan ketersediaan
dan kecukupan SDM
3. Pelaksanaan
• Dimulai dari penghimpunan dana
zakat
• Melakukan kegiatan sosialisasi
• Pendistribusian dana zakat
produktif agar tepat sasaran
• Survey, assessment serta
melakukan pemetaaan kelompok
• Merealisasikan program dengan
cara, seperti memberikan modal,
pelatihan-pelatihan dan/atau
pendampingan
4. Pengendalian
• Setelah menerima zakat, mustahik
perlu diberikan pendampingan.
• Dalam hal ini tugas dari
pendampingan adalah mengawasi
jalannya usaha mustahik dan
memberikan peningkatan kapasitas
moral
• Pengawasan dapat dilakukan
melalui kunjugan langsung ke
lapangan atau dapat pula melalui
tertulis program-program yang
telah dijalankan, dokumentasi dan
lain-lain
• Aktivitas pendampingan tidak
hanya dalam bentuk controlling
tapi juga dalam hal pembinaan
pengembangan, peningkatan
mental spiritual kelompok binaan
dan penyelesaian masalah yang
dihadapi tiap kelompok binaan.
Manajemen Kinerja Organisasi Zakat
• (i) 3 months: fast – a zakat
institution has already had an
effective program and clear targets
for consumptive-based programs
so that zakat collected may reach
the recipients immediately.
• (ii) 3 - 6 months: good – a zakat
institution has an effective program
and fairly clear targets for
consumptive-based programs.
• (iii) 6 - 9 months: fair – a zakat
institution has a fairly effective
consumptive-based programs and
targets
• (iv) 9 - 12 months: slow – the
consumptive-based programs of a
zakat institution is not quite
effective
• (v) 12 months: extremely slow –
the consumptive-based programs
of a zakat institution is ineffective
or even inexistent.
• Manajemen Kinerja Organisasi
Zakat
• (i) 6 months: fast – a zakat
institution has already had an
effective program and clear targets
for productive-based programs so
that zakat collected may reach the
recipients immediately.
• (ii) 6 - 12 months: good – a zakat
institution has an effective
productive-based programs and
fairly clear targets for
disbursement.
• (iii) >12 months: fair – a zakat
institution has a fairly effective
productive-based programs and
targets
• The zakat supervisor assesses the
level of disbursement management
by using allocation-to-collection
ratio (ACR). This ratio quantifies
the ability of zakat institution to
distribute zakat fund by dividing
total disbursement by its total
collection. The DCR is expressed as
a percentage that can be
categorized as follows:
• (i) ≥ 90 % : Highly effective
• (ii) 70 – 89 % : Effective
• (iii) 50 – 69 % : Fairly effective
• (iv) 20 – 49 % : Below expectation
• (v) ˂ 20 % : Ineffective
Pertemuan 3: Wakaf
Urgensi wakaf dalam sistem keuangan
Indonesia
Pengertian Wakaf
Berasal dari bhs Arab waqafa-yaqifu-
waqfan
berarti: berhenti, menghentikan, berdiam
di tempat atau menahan sesuatu.
Disebut juga al habs menghalangi ‘ain
(benda yg diwakafkan) utk dimiliki atau
dibelanjakan.
Muhammad Ibn Isma’il as-San’any:
menahan harta yang mungkin diambil
manfaatnya tanpa menghabiskan atau
merusak bendanya dan digunakan untuk
kebaikan.
Dasar Hukum Wakaf
1. Al-Qur’an
Di dalam al-Qur’an tidak disebut kata
wakaf seperti halnya dengan zakat, tetapi
dari beberapa ayat al-Qur’an para ahli
menyimpulkan bahwa Allah menghendaki
adanya lembaga wakaf. Dalam beberapa
ayat Allah memerintahkan manusia
berbuat baik, para ahli memandang ini
sebagai landasan perwakafan.
Q.S. al-Hajj (22) : 77: Allah
memerintahkan agar manusia
berbuat kebaikan agar hidup
manusia itu bahagia.
Q.S. al-Baqarah (2):267: Allah
memerintahkan manusia untuk
membelanjakan (menyedekahkan)
hartanya yang baik.
Q.S. al-Imran (3):92: Allah
menyatakan bahwa manusia tidak
akan memperoleh kebaikan,
kecuali ia menyedekahkan
sebagian dari harta yang disenangi
(pada orang lain).
2. Hadits
a. Hadits riwayat Muslim dari Abu
Hurairah tentang seorang yang
meninggal dunia akan berhenti
semua pahala amal perbuatannya
kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu
yg bermanfaat dan doa anak yg
shaleh.
b. Umar bin Khattab memiliki tanah
di Khaibar. Ia menahan pokoknya &
mensedekahkan hasilnya.
c. Hadits tentang Usman bin Affan yg
mewakafkan sumurnya untuk
kemanfaatan orang banyak.
d. Hadits tentang pembangunan
dinding masjid oleh Bani Najjar &
memberikannya utk kepentingan
umum.
3. Ijtihad
Hasil pemikiran tentang pengembangan
wakaf di Indonesia, antara lain:
• Kompilasi Hukum Islam ttg Wakaf
• Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf
• Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf
• Fatwa MUI ttg wakaf uang
Rukun Wakaf
• Orang yang mewakafkan hartanya
(wakif)
• Harta yang diwakafkan (Mauquf
bih)
• Tujuan wakaf (Mauquf ‘alaih )
• Ikrar wakaf (Sighat wakaf )
Ketentuan-ketentuan Wakaf
• Harta wakaf tidak dapat
dipindahkan kepada orang lain,
baik dengan dijualbelikan,
diwariskan atau dihibahkan.
• Harta wakaf terlepas
kepemilikannya dari Waqif (orang
yang berwakaf).
• Tujuan wakaf harus jelas dan
termasuk amal kebaikan menurut
pandangan Islam.
• Harta wakaf dapat dikuasakan
kepada pengawas yang mempunyai
hak untuk ikut menikmati harta
wakaf sekedar perlunya dan tidak
berlebih-lebihan.
• Harta wakaf dapat berupa tanah
dan lain sebaga
Unsur-unsur Wakaf
Ada orang yang berwakaf ( Waqif )
Menurut Pasal 7 UU No 41 Tahun 2004,
waqif meliputi :Perseorangan, Organisasi,
Badan hukum.
Ada harta yang diwakafkan ( Mauquf )
Pasal 15 UU No 41 Tahun 2004
menyatakan, harta benda hanya dapat
diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai
oleh Waqif secara sah.
Ada tempat ke mana diwakafkan harta itu
/ tujuan wakaf ( Mauquf’alaih )
Ada akad / pernyataan wakaf ( sighat )
Ada pengelola wakaf ( Nazhir )
Dalam Pasal 9 UU No 41 Tahun 2004
menyebutkan Nazhir meliputi :
Perseorangan, Organisasi, Badan hukum.
Ada jangka waktu yang tidak terbatas.
Macam-macam benda wakaf
1. Begerak: uang, logam mulia,
kendaraan, hak kekayaan
intelektual
2. Tidak bergerak: tanah, rumah,
bangunan
Peruntukkan Harta Benda Wakaf
• Sarana dan kegiatan ibadah;
• Sarana dan kegiatan pendidikan
serta kesehatan;
• Bantuan kepada fakir miskin, anak
terlantar, yatim piatu, beasiswa;
• Kemajuan dan peningkatan
ekonomi umat dan/atau
• Kemajuan kesejahteraan umum
lainnya yang tidak bertentangan
dengan syariah dan peraturan
perundang-undangan.
Syarat Wakif
• Cakap dalam bertindak dalam
melakukan tabarru’ (melepaskan
hak milik tanpa mengharapkan
imbalan materil).
• Dapat mempertimbangkan baik
buruk perbuatan yang
dilakukannya.
• Benar-benar pemilik harta yang
diwakafkan itu.
• Sudah baligh dan rasyid.
Baligh menitikberatkan pada usia.
Rasyid pada kecerdasan dan
kematangan pertimbangan akal.
Tidak harus beragama Islam, asal
tujuan wakafnya tidak bertentangan
dengan ajaran Islam.
Tidak berhutang dan pailit kecuali atas
izin orang yg memberi utang (golongan
Hanafiyah).
Wakaf Uang (pasal 28-29 UUW)
• Wakif dapat mewakafkan benda
bergerak berupa uang melalui
lembaga keuangan syariah yang
ditunjuk oleh Menteri.
• Wakaf uang dilaksanakan oleh
Wakif dengan pernyataan
kehendak Wakif.
• Dilakukan secara tertulis dan
diterbitkan dalam bentuk Sertifikat
Wakaf Uang (SWU).
• SWU diterbitkan dan disampaikan
oleh lembaga keuangan syariah
kepada Wakif dan Nazhir sebagai
bukti penyerahan harta benda
wakaf .
• Lembaga keuangan syariah atas
nama Nazhir mendaftarkan harta
benda wakaf berupa uang kepada
Menteri selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja sejak
Jangka Waktu Wakaf
a. Benda Tidak bergerak: (Pasal 18 PP
42/2006)
Untuk selamanya, kecuali utk
tanah HGB, atau Hak Pakai di atas
hak pengelolaan dan wajib
mendapat izin tertulis dari
pemegang hak pengelolaan.
• Wakaf Uang
b. Benda bergerak:
Dalam jangka waktu tertentu sesuai
kehendak wakif
Jika jangka waktu berakhir maka uang
yang diwakafkan dikembalikan
pokoknya oleh nazhir melalui LKS-PWU
kepada wakif atau ahli warisnya.
c. Mauquf ‘alaih (Tujuan wakaf)
Tidak boleh bertentangan dengan
syariat Islam
Untuk mendapatkan keridhoan
Allah.
Untuk beribadah kepada Allah
Tujuan ini harus jelas, misalnya:
untuk kepentingan umum,
untuk kemashlahatan masyarakat,
untuk menolong fakir miskin,
untuk keperluan anggota keluarga.
Model Transaksi Wakaf
Manjemen Wakaf
NADZIR
• berasal dari kata a-yandzuru-
nadzran yang artinya menjaga,
memelihara, mengelola dan
mengawasi.
• Orang atau badan hukum yang
memegang amanat untuk
memelihara dan mengurus harta
wakaf sebaik-baiknya sesuai
dengan wujud dan tujuannya.
• Tdk termasuk rukun wakaf, namun
wakif harus menunjuk nadzir
wakaf.
• Nadzir wakaf adalah orang atau
badan hukum yang memegang
amanat untuk memelihara,
mengurus dan mengembangkan
harta wakaf sebaik-baiknya sesuai
dengan tujuan, fungsi dan
peruntukannya. (Ps 42 UUW).
• Yang berhak menunjuk nazhir
Wakif/ Pemegang Wasiat/ Hakim
• Wakif berhak menunjuk dirinya
menjadi nazhir jika ia memenuhi
syarat.
• Jika wakif tdk menunjuk maka yang
berhak adalah pemegang wasiat
atau jika tidak ada maka hakim.
• Nazhir boleh lebih dari satu orang.
• Kedudukan nazhir sangat penting,
tercapai tidaknya, berkembang
atau tidak harta wakaf tergantung
dari keberhasilan nazhir mengelola
harta wakaf.
Tugas Nazhir: (Ps 11 UUW)
• 1. melakukan pengadministrasian
harta benda wakaf;
• 2. mengelola dan mengembangkan
harta benda wakaf sesuai dengan
tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
• 3. mengawasi dan melindungi harta
benda wakaf;
• 4. melaporkan pelaksanaan tugas
kepada BWI.
• Hak Nazhir: (Ps 12 UUW)
• Nazhir dapat menerima imbalan
atas kerjanya dari hasil bersih atas
pengelolaan dan pengembangan
harta benda wakaf.
• Besarnya tidak boleh melebihi 10 %
(sepuluh persen).
• Nazhir berhak menerima
pembinaan dari Menteri dan BWI.
Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Untuk memajukan &
mengembangkan perwakafan
nasional
Sbg lembaga independen dalam
melaksanakan tugasnya.
Berkedudukan di ibukota Negara
dan dapat membentuk perwakilan
di Provinsi dan/atau Kab/Kota
sesuai kebutuhan
Harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. dewasa;
d. amanah;
e. mampu secara jasmani dan rohani;
f. tidak terhalang melakukan
perbuatan hukum;
g. memiliki pengetahuan, kemampuan,
dan/atau pengalaman di bidang
perwakafan dan/atau ekonomi,
khususnya di bidang ekonomi syariah;
h. mempunyai komitmen yang tinggi
untuk mengembangkan perwakafan
nasional.
Kegiatan BWI
• pembinaan nazhir dlm mengelola
dan mengembangkan harta benda
wakaf;
• pengelolaan dan pengembangan
harta benda wakaf berskala
nasional dan internasional;
• memberikan persetujuan dan/atau
izin atas perubahan peruntukan
dan status harta benda wakaf;
• memberhentikan dan mengganti
Nazhir;
• memberikan persetujuan atas
penukaran harta benda wakaf;
• memberikan saran dan
pertimbangan kepada Pemerintah
dalam penyusunan kebijakan di
bidang perwakafan
Wakaf dalam Industri Keuangan Islam
Tipe donasi
• Type A—biasanya tanah makam
• Type B—wakaf untuk keluarga
• Type C –Masjid, pemakaman
• Type D—wakaf untuk
kesejahteraan
Distorsi penggunaan konsep dan praktik
wakaf
• Waqf hanya untuk kegiatan agama
• Waqf hanya untuk properti/ real
estate
• Minimnya kesadaran bahwa waqf
dapat menjadi aset produktif /
organisasi yang dapat digunakan
untuk kegiatan filantropi
• Waqf tidak digunakan untuk
kegiatan sosio ekonomi
• Minimnya dukungan institusi
• Tidak profesionalnya nazir wakaf
sehingga banyak aset wakaf hilang,
tidak produktif
Integrating Waqf with the Financial
Sector
• Demand side (input waqf)
• Supply side (output untuk waqf)
Input waqf
Financing
Financing dari financial institutions (FIs)
Financing dari raising funds from the
market
Jasa manajemen
Issues in financing
• Benefit harus berkelanjutan
• Asset waqf tidak bisa dijadikan
collateral
• Tidak dapat menjual aset waqf
• Financing dari Institusi Keuangan
Waqf aset bisa didapatkan dari investasi
Example: Awqaf Properties Investment
Fund
An entity financing the development of
awqaf properties worldwide
Came up with innovative financing
mechanism (Built-Operate-Transfer)
Waqf Financing dengan Sukuk
• Cannot sell waqf asset—cannot
issue ijarah sukuk
• Sukuk al Intifa’a—Zamzam Towers
in Makkah
• Waqf land leased land to Binladin
Group for 28 years on BOT to build
complex (4 towers, mall & hotel)
• Binladen leased the project to
Munshaat Real Estate Projects for
28 years
• Manshaat raised $390 million
issuing sukuk al intifaa (time-share
bond) for 24 years by selling
usufruct rights
• Singapore—Musharakah sukuk
used to raise $60 million to develop
2 projects
• Waqf provided the land, the
investors (sukuk holders) provided
the funds for investment, and
Warees managed the project.
• In one case, a new mosque was
built with attached commercial
property earning $200,000
annually
Manajemen Aset Wakaf
• Jika nazir tidak cakap maka aset
bisa hilang
• Perlu ada watchdog/ yang
mengawasi
• Pengawasan pemerintah kadang
tidak berpengaruh
• Inefficient/Passive Management
- Government—Officials and
bureaucrats
- Private—individual mutawalli
Corporate Trust Management
Organizations – Wakaf
Jasa Mutawally (trustee of waqf)
• Mereview dan
mengimplementasikan waqf
• Membangun dan
mengimplementasikan strategi
investasi untuk aset waqf
• Mengumpulkan, mendistribusikan,
mereinvestasikan pendapatan dari
aset waqf
• Menjaga semua pencatatan dan
menyediakan informasi reguler
kepada waqif
• Menyediakan kewajiban finansial
yang berkaitan dengan aset (bayar
listrik, pajak)
• Patuh hukum dan pajak
Jasa Konsultasi
• Penulisan dan warisan dan hibah
• Memberikan jasa konsultasi untuk
waqf, trust, dan atau funds
• Membuatkan kontrak terkait waqf
• Memberikan jasa konsultasi
investasi
Waqf-based MFIs
• Historically, waqf based institutions
did provide loans to the
disadvantaged (Turkey and Iran)
• Waqf-based MFI (W-MFI) can be
introduced
• W-MFI will retain the basic
operational format of MFIs, but will
have some distinguishing features
• Cash waqf can be used in W-MFI in
different ways:
• Corpus of waqf invested and
returns used for social purposes
• Corpus of waqf given for financing
as interest-free loans
• Corpus of waqf can be used as
capital to create microfinance
institutions (W-MFI)
Awqaf based sovereign sukuk
The waqf-linked sukuk can be utilised for
two purposes as follows:
• The origination of commercial
based sukuk (corporate or
government) for awqaf land
development. This arrangement
can serve as a vehicle for resource
mobilization.
• The use of awqaf assets as the
undelying assets or object of
financing in sukuk originations.
For Investor:
• Awqaf based Sukuk can become
another investment alternatives
(for potential investors) in the
Islamic capital markets.
• Awqaf based Sukuk can contribute
in deepening the Islamic capital
markets.
The awqaf linked sukuk has several policy
implications, as follows:
1. Islamic financial deepening efforts with
product enhancement and innovation on
sukuk that has tremendous benefits for
social welfare;
2. Zero initial outlay as no acquisition cost
and government financial resources cost
saving with the impact of quadratic
reduction on sukuk pricing
3. Enhancement of Islamic cross-sector
financing between financial sector, real
sector, and social sector within Islamic
economic system to realise the objective of
shari’ah (maqasid al-shari’ah).
Waqf-based Takaful
• Different Models of Takaful
– Mudarabah, Wakalah, and
Waqf
• Waqf based model appears to have
less controversies
• Can be used for:
– Takaful
– Re-takaful
– Mirco-takaful
Guarantees
• Guarantees are important for small
and medium enterprises (SMEs) to
get financing
• Shari’ah issue—guarantees are
gratuitous contracts
– Some Shari’ah scholars
have allowed fees for
providing guarantees under
certain conditions
• Waqf based institutions can
provide guarantees, mainly to the
small and medium enterprises
Pertemuan 4: Karakteristik Organisasi
Filantropi Sukses
• Viable mission: A mission-based
organization needs to follow its
mission, and to do so it needs a
mission that motivates and is
understandable, supportable, up-
to-date, and needed
• Ethical, accountable, and
transparent: Good accountability
and transparency begins at home,
inside the organization. Important
emphasis on values and ethical
decision making
• Businesslike BOD: A board needs
the information, experience,
character, and support to know
how to decide key issues quickly
and effectively.
• Strong, well-educated staff: Need
investment on staff education and
training. How to most effectively
get staff much more integrally
involved in the outcomes of your
organization?
• Embracing technology for mission:
Technology as an accelerator of
good mission
• Social entrepreneurs: Take
reasonable risks on behalf of the
people you serve to perform their
mission
• A bias for marketing: understand
that everything they do is
marketing and see every act as a
marketing opportunity to pursue
their mission
• Financially empowered: Need to
have diversified income, income
from nontraditional sources, an
endowment.
• A vision: A strategic plan, both the
process and the document, is a key
to success.
• Tight set of controls: These include
personnel, finance, operations,
media, quality control, and
maintenance policies
Mission-based Manager: What skills do
we need?
• Menyeimbangkan kebutuhan
komunitas dan sumber daya yang
tersedia di organisasi
• Social entrepreneur yang inovatif,
mengambil risiko atas nama orang-
orang yang akan dilayani
• Memimpin organisasi dengan
memberikan contoh
• Dapat mengkomunikasikan misi
secara efektif
Organisasi Filantropi dan
Konsep Manajemen
• Kebutuhan akan pendekatan
manajemen dalam organisasi
filantropi meningkat
• Pertanyaan :
– Apakah manajemen pada
organisasi akan mengikuti
manajemen organisasi
publik (pemerintahan) yang
sama-sama bertanggung
jawab dalam menyediakan
barang publik, ataukah
mengikuti manajemen
organisasi bisnis (for Profit)
• Manajemen organisasi filantropi :
dipengaruhi oleh manajemen
organisasi publik (pemerintahan)
manajemen organisasi bisnis
– Manajemen organisasi
filantropi dipengaruhi oleh
manajemen organisasi
publik dalam hal kontrak,
struktur dan tata kelola
(governnace)
– Selain itu, manajemen
organisasi filantropi
manajemen organisasi
bisnis dalam hal orientasi
kepada konsumen,
marketing dan social
enterpreneur.
Pendekatan Manajemen Organisasi
Filantropi
• Konsepsi Holistik
• Dimensi Normatif
• Dimensi Pengembangan Strategis
• Dimnesi Operasi
Manajemen Organisasi Filantropi
1. Membentuk Board of Directors
2. Perencanaan
3. Evaluasi
4. SDM & Marketing
5. Keuangan
Membentuk Board of Directors
• Fungsi BOD
– Menjaga dan menjamin
kepercayaan publik
– Melakukan perencanaan,
perekrutan, memonitor
keuangan, dan tugas
lainnya
• Kriteria dalam memilih BOD
– Percaya pada misi yang
dijalankan organisasi
– Merupakan pendukung
yang kuat untuk program-
program organisasi
– Jujur dan teliti dalam
menjalankan tugas
Perencanaan
• Why?
– Memberikan panduan
aktivitas
– Mengalokasikan sumber
daya secara efektif
– Menentukan indikator
kinerja yang akan dievaluasi
– Mencapai kesepakatan
antara BOD, staf, dan
supporter mengenai tujuan
organisaisi dan cara
mencapai tujuan ini
- Langkah dalam Perencanaan
– Timing
– Misi Organisiasi
– Lingkungan internal dan
eksternal
– Aspirasi stakeholders
– Keputusan mengenai tujuan
dan strategi
– Implementasi
Evaluasi
• Why?
– Menilai apakah strategi
yang dijalankan berhasil
atau tidak
– Membantu merekrut orang
yang tepat dan
memaksimalkan bantuan
dari volunteer
– Membantu dalam
menyusun budget tahunan
dan memetakan kebutuhan
sumber daya
– Menyebarkan informasi
mengenai capaian kinerja
kepada pihak users
– Membantu meningkatkan
fundraising
• Jenis evaluasi:
– Formative Evaluation
– Summative Evaluation
– Process Evaluation
– Goal-based Evaluation
– Outcome (or impact)
Evaluation
Sumber Daya Manusia
- Beberapa hal yang perlu
diperhatikan terkait volunteer:
o Mendesain program
volunteer: Menggunakan
koordinator volunteer,
menghitung kebutuhan
volunteers, merancang
deskripsi kerja volunteer
o Merekrut volunteer:
Menggunakan berbagai
media dan web atau
merekrut dari organisasi
lain
o Managing Volunteers:
Menyelenggarakan
pelatihan yang cukup,
membuat dokumentasi
atau laporan mengenai
volunteer, eliminasi
volunteer dnegan kinerja
yang buruk
- Penting untuk mengetahui motivasi
volunteer
- When?
o Ketika sumber daya
volunteer sudah tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan
o Permintaan terhadap jasa
organisasi meningkat
o Sumber daya bertambah
yang memungkinkan untuk
membayar upah reguler
o Organisasi memulai
aktifitas baru yang
memerlukan skill tertentu
o Organisasi filantropi
menerima hibah atau
donasi utama yang
menyediakan dan
membutuhkan sumber
tambahan, termasuk staf
tetap
Keuangan
- Income
o Earned Income
Government
contracts
Product sales
Memberships
Return from
investments
o Contribute Income
Government grants
Foundation grants
Corporate
contributions
Individual gifts
Special events
- Expenses
o Personnel Expenses
Salaries
Benefits
Independent
contractors
o Nonpersonel Expenses
Rent
Utilities
Office supplies
Program materials
Local travel
Pemasaran
• Seperti organisasi yang bergerak
untuk profit, organisasi filantropi
juga memerlukan marketing
• Strategi pemasaran:
– Define current market
– Define target market and
how to reach the target
• Menggunakan media massa dan
media sosial dalam pemasaran
• Beberapa hal dasar yang perlu
disiapkan:
– Logo dan Kop Surat
– Profile Organisasi dan
brosur
– Website
– Annual report dan
newsletter
Praktik Manajemen pada Organisasi
Filantriopi Islam
Studi Kasus Manajemen ZIS Provinsi
Jakarta
• Dasar Hukum
Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 120
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Pendekatan
Dua hal yang dilakukan oleh BAZIS Provinsi
DKI:
Misi ilmiah;
berupa pemberian penyuluhan dan
penerangan kepada masyarakat tentang
ZIS melalui media cetak, elektronik,
seminar dll. Memiliki lembaga penelitian
dan pengembangan
Misi pengembangan organisasi secara
profesional;
(1) Manajemen Organisasi,
(2) Manajemen Keuangan, dan
(3) Sistem Informasi Manajemen)
Management by Result (MBR) atau
Management by Process (MBP) ???
Manajemen Organisasi
Manajemen BAZIS terdiri dari para
Pegawai Negeri Sipil
BAZIS merupakan perangkat
pelaksana nonstruktural PEMDA
DKI Jakarta
BAZIS dipimpin oleh seorang kepala
Gubernur
• Terdiri dari
• Badan Pelaksana,
• Dewan Pertimbangan, dan
• Komisi Pengawas
Notes:
Melibatkan ulama, ormas, LSM,
cendikiawan dan profesional)
• Dewan Pertimbangan
• Memberikan pertimbangan
fatwa, saran,dan
pengembangan hukum dan
pemahaman mengenai
pengelolaan zakat
• Komisi Pengawas
• Pengawas persoalan
internal seperti operasional
kegiatan yang dilaksanakan
oleh pelaksana
• Badan pelaksana
• Bertugas melaksanakan
kebijakan BAZIS dalam
program pengumpulan,
penyaluran,
pendayagunaan dan
pengembangan
Manajemen Keuangan
• Menyusun rencana anggaran
• Menyusun panduan umum
pengelolaan keuangan
• Melakukan pengendalian dalam
penghimpunan dan penyaluran
Bagi lembaga pengelola zakat manajemen
keuangan adalah perencanaan,
pengelolaan, dan pengendalian dana untuk
memenuhi ketentuan syariah serta
terwujudnya efisiensi dan efektifitas dana
Struktur Informasi Manajemen
• SIM diperlukan untuk
menyebarkan informasi kepada
semua pihak, baik secara internal
maupun secara eksternal seperti
masyarakat umum secara
individual maupun kelembagaan
Beberapa hal yang dilakukan BAZIS:
Merekrut kalangan
profesional untuk
mengelola sistem IT
Membuka komunikasi
organisasi dengan berbagai
instansi, seperti dengan
perusahaan dan perbankan
Membuat software
akuntansi, data muzaki,
mustahiq, munfiq, dan
mutashadiq
SIM memberikan beberapa
effisiensi, diantaranya:
Effisiensi internal;
perbaikan dalam sisi
operasional. Sehingga
memungkinkan BAZIS Prov
DKI dapat mengumpulkan
data dan informasi lebih
cepat sehingga dapat
membuat keputusan yang
lebih cepat
Effisiensi antar organisasi;
berupa perbaikan dalam
kerjasama dengan lembaga
lain
Azas dan Prinsip Pengelolaan
1. Prinsip syariah dan moral
keagamaan dalam pengelolaan
ZIS berlandaskan pada syariah dan
moral agama Islam
2. Prinsip kesadaran umum dapat
menumbuhkembangkan kesadaran
bagi muzakki, munfiq, dan
mutasaddik dalam menunaikan
kewajibannya
3. Prinsip manfaat hasil
pengelolaan ZIS harus memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya
bagi kemaslahan umat
4. Prinsip koordinasi dalam
pengelolaan ZIS hendaknya terjalin
koordiansi secara harmonis antar
berbagai instansi/lembaga
5. Prinsip keterpaduan dalam
pengelolaan ZIS secara menyeluruh
perlu adanya keterpaduan antara
ulam a dan umara
6. Prinsip produktif rasional
Produktif dalam artian penerima
bantuan memanfaatkan dana yang
diterima untuk berusaha. Rasional
dalam arti penggunaan ZIS harus
didasarkan pada perhitungan yang
rasional.
Strategi Pengelolaan
• Kredibilitas Sumber Daya Manusia
• Kredibilitas Pengelolaan
• Kredibilitas Kelembagaan
Pertemuan 5: Strategi OFI
STRATEGI
• Strategi adalah penilaian mengenai
lingkungan eksternal dan
keputusan bagaimana merespon
lingkungan eksternal tersebut.
– Strategic Planning adalah
proses mengenai tujuan
organisasi,
mengintegrasikan
prespektif dari berbagai
macam stakeholders, dan
memformulasikan tahapan
atau langkah untuk
membuat goals dan
objectives yang akan
membuat organisasi
melangkah ke depan.
MANAJEMEN STRATEGI
PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DALAM ORGANISASI NONPROFIT
1. MARKET OPPORTUNITY
• Kebutuhan dan permintaan akan
layanan
• Klarifikasi tujuan keberadaan
• Visi, misi, dan nilai (values)
• Resource Market
– siapa yang akan
membiayai? jenis layanan
tergantung funders
• Resource as part of market
• Multiple Market, Multiple Target
Audience
• Permintaan akan layanan
philantropi, potensi pendanaan,
potensi SDM (volunteers dan Paid
Employee), dan penyedia layanan
yang serupa sulit menyenangkan
semua pihak Contoh: ada
kebutuhan akan pelayanan
kesehatan gratis (for clients) vs ada
keinginan beberapa orang untuk
menyalurkan aspirasi dengan
memberikan pelayanan kesehatan
gratis, that is multiple market
means.
• Tantangan kebutuhan dan
permintaan akan layanan terus
berubah dan bergeser sehingga
layanan saat ini mungkin tidak lagi
menjadi penting. Lack of market
sensitivity
2. DELIVERY SYSTEM AND CAPABILITIES
• Manager organisasi filantropi perlu
melakukan beberapa hal berikut:
– Memastikan bahwa klien
dapat mengakses layanan,
– Membangunan arus
pendapatan dari berbagai
sumber,
– Menyesuaikan dengan
sistem politik,
– Kolaborasi dengan partner
kunci dan
– Membangun nilai ke
seluruh organisasi.
DELIVERY SYSTEM AND CAPABILITIES
Faktor yang mempengaruhi delivery
system
• MONITOR PERFORMANCE AND
CONTROL OPERATION
– Sulit untuk mengukur efektivitas
dari layanan yang diberikan
– Keputusan yang perlu
diambil adalah seberapa
banyak proses birokrasi
yang dibutuhkan untuk
melakukan proses
monitoring ?
– Donor dan voluntir akan
resisten terhadap kontrol
– Tidak hanya monitoring terhadap
indikator kinerja tetapi juga
terhadap hubungan di organisasi
tersebut dan status dari
stakeholders.
– Bagi organisasi filantropi,
beberapa aspek dapat
dikontrol, namun beberapa
aspek sulit dikontrol
– Yang perlu dikontrol :
Financial, Governance,
Evaluasi dan Performance,
dan Managing
Relationships.
PERENCANAAN STRATEGIS
Sepuluh tahap dalam perencanaan
startegis (proses implementasi dan
evaluasi tidak harus menunggu hingga
akhir proses, namun harus menjadi bagian
yang terintergrasi)
1. INISIASI PROSES PERENCANAAN
STRATEGIS
• Bertujuan untuk memperoleh
kesepakatan antar partner kunci
(baik internal maupun eksternal)
• Dukungan dan komitmen dari
partner kunci sangat penting,
terutama ketika implementasi
program melibatkan banyak pihak
– Langkah pertama dalam
proses ini adalah dengan
mengidentifiaksi
stakeholders utama dan
melakukan stakeholders
analysis
– Identifikasi bagaimana
stakeholders dapat
mempengaruhi organisasi,
apa yang dibutuhkan
organisasi dari
stakeholersnya, dan
seberapa penting
stakeholder tersebut.
2. IDENTIFIKASI MANDAT ORGANISASI
Terkait dengan persyaratan,
batasan, dan ekspektasi
Terkait dengan dokumen resmi
seperti kebijakan, akta, kontrak,
regulasi, dsb
3. KLARIFIKASI MISI DAN NILAI
ORGANISASI
4. MENILAI LINGKUNGAN EKSTERNAL
DAN INTERNAL DAN MELAKUKAN
ANALISIS SWOT
Threat dan weakness harus dilihat
sebagai opportunity untuk
membangun strenghts dan
meningkatkan kinerja
Analisis stakeholders, terutama
yang mempengaruhi resources
(baik secara langsung maupun tidak
langsung)
Scenario analysis
Penilaian lingkungan eksternal
harus dilakukan secara formal (FGD
conference, etc) dan informal
Identifikasi “critical success factor”
Untuk internal strength and
weakness fokus pada resource
(input), present strategy (process),
dan performance (output). core
competence
5. IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS YANG
SEDANG DIHADAPI OLEH ORGANISASI
Strategic issue pertanyaan
mendasar mengenai suatu
kebijakan terkait mandat, visi, misi,
dan nilai organisasi
Strategic issue biasanya berupa
konflik antar tujuan (what), cara
(how or how much), filosofi (why),
lokasi (dimana), timing (when),
siapa (who).
6. MEMFORMULASIKAN STRATEGI UNTUK
MENGELOLA DAN MENGHADAPI ISU
STRATEGIS
Terkait dengan rhetoric (what
people say), choices (what people
decide and are willing to pay),
actions (what people do) and
consequences of those action
Formulasi strategi yang efektif
harus memperhatikan keempat
faktor diatas
7. MENGKAJI DAN MENGADOPSI RENCANA
STRATEGIS
Membuat keputusan terkait
dengan strategi yang akan
dijalankan
Misalnya perubahan dan
pergerakan yang akan
membawa organisasi ke
arah yang baru
Untuk meyakinkan implementasi
strategi dan rencana pada setiap
tahapnya, perlu diperhatikan
tujuan, concern, dan interest dari
semua stakeholders
8. MEMBANGUN VISI ORGANISASI
YANG EFEKTIF
9. MEMBANGUN PROSES
IMPLEMENTASI YANG EFEKTIF
Menyusun action plan, yang
meliputi :
Badan atau tim dalam
organisasi yang
bertanggung jawab atas
implementasi strategi
Hasil dan tujuan spesifik
yang diharapkan,
milestones
Tahapan kegiatan
Jadwal
Sumber daya yang
dibutuhkan dan sumbernya
Proses komunikasi
Review, monitoring, dan
prosedur perbaikan
Prosedur Akuntabilitas
10. MENILAI KEMBALI STRATEGI DAN
PROSES PERENCANAAN STRATEGI
Strategi yang sukses : apakah harus
terus dilanjutkan, digantikan
dengan strategi yang lain atau
dihentikan untuk suatu alasan?
Proses perencanaan startegi harus
dikaji ulang dan dapat dimodifikasi
Proses pengkajian ulang rencana
startegis ini akan bergantung pada
proses pembelajaran organisasi
Pertemuan 6: Program Management
Pertemuan 7: Marketing for OFI
Pendahuluan
Marketing developing and maintaining
exchange relationships with customer
Apakah organisasi filantropi
membutuhkan marketing?
• resource attraction vs resource
allocation
• market driven vs mission driven
kontroversi
Marketing pada Organisasi Filantropi
Implementasi konsep marketing dalam
organisasi filantropi organisasi filantropi
akan lebih “market orientation” dimana
organisasi filantropi akan lebih responsive
terhadap keinginan dan kebutuhan dari
berbagai stakeholders dan juga masyarakat
(Sargeant, Foreman, and Liao, 2002)
Praktek organisasi filantropi hanya
menerapkan sebagian konsep marketing,
sebatas pada komunikasi dan public
relation terkait sosialisasi, edukasi, dan
persuasi
Marketing pada For-Profit & Nonprofit
Organization
Marketing for-profit transaksi dengan
customer berdasarkan pertukaran nilai.
Bagaimana dengan marketing pada
organisais filantropi?
Nonmonetary Exchange pertukaran
nilai dari sumber daya keuangan, tenaga
kerja (baik yang dibayar maupun yang tidak
dibayar), political suport ditukar dengan
inklusi, jaringan sosial, public policy,
advocacy yang diberikan oleh organisasi
filantropi
Multiple stakeholders organisasi
filantropi harus dapat memberikan nilai
yang cukup untuk yang menyediakan
resource (donor, volunteers) namun pada
saat yang bersamaan tetap memberikan
nilai kepada pihak lain menggunakan
resource tersebut (beneficiaries)
Strategic Marketing
Pendekatan strategic marketing dapat
digunakan sebagai acuan untuk
menganalisis dan merencanakan
bagaimana menggunakan resource dengan
seefisien dan seefektif mungkin untuk
memastikan keberhasilan organisasi dalam
jangka panjang.
Marketing research digunakan untuk
mengerti kebutuhan orang-orang dan
institusi yang terkait dengan organisasi
filantropi
Marketing analysis merumuskan respon
yang tepat terhadap kebutuhan tersebut
dan membangun hubungan jangka
panjang.
Strategic Marketing
Bagi organisasi, perlu menjaga long-term
relationship dengan partnernya lower
cost
Strategic marketing dilakukan
berdasarkan riset dan analisis
Box dalam diagram menunjukkan
keputusan yang harus di ambil oleh
organisasi mengenai target pasar
yang ingin dilayani bagaimana
memposisikan organisasi dan nilai2
organisasi dan bagaimana
marketing mix dapat melayani
masing-masing pasar.
Asumsinya adalah organisasi sudah
mengetahui dan memahami setiap
stakeholdersnya
Strategic marketing yang dilakukan
untuk masing2 “pasar”. Misalnya
untuk melakukan segmentasi,
approach nya akan berbeda
tergantung apakah marketing
ditujukan kepada donor, volunteer
atau pemerintah
Marketing Research
Banyak organisasi filantropi yang
tidak melakukan marketing
research, karena:
◦ Biaya
◦ Organisasi filantropi
menganggap diri mereka
sdudah mengetahui dan
mengerti kebutuhan pasar
◦ Kebanyakan organisasi
filantropi beroperasi pada
skala kecil yang
memungkinkan mereka
beriteraksi secara personal
stakeholdersnya
Beberapa contoh pentingnya
marketing research
◦ motivasi corporate
berkolaborasi dengan
nonprofit organization.
Implikasi?? Jika pure
philantropi tidak perlu
banyak menggunakan
media advertising
◦ Feedback dari clients
biasanya tidak ada direct
feedback karena yang
memberi dana dan yang
menggunakan layanan
berbeda. clients cenderung
takut untuk complain.
Segmentation and Target Marketing
Target marketing keputusan mengenai
kelompok mana yang akan dilayani
Target market melayani segmen
tertentu, tetapi mengabaikan segmen
lainnya? Apakah ini sesuai dengan nilai-
nilai organisasi filantropi??
Target dan segmentasi market
memungkinkan organisasi filantropi untuk
mengontrol siapa yang akan mereka layani
dengan paling efektif berdasarkan
kompetensi yang mereka miliki.
Remember: Resource constraint
Segmentation and Target Marketing
Langkah dalam market segmentation:
◦ mengelompokkan pasar
pada group yang
homogeneous
berdasarkan demografi,
geografi, sosioeconomic,
value, lifestyle, etc
◦ mengelompokkan target
pasar berdasarkan
bagaimana mereka
merespon terhadap
marketing variable
◦ memilih target pasar
harus sesuai dengan nilai
organisasi dan kemampuan
organisasi, apakah segmen
yang dituju cukup besar
untuk diberikan “marketing
treatment”, apakah target
market bisa mengakses
program pemasaran yang
dirancang?
Competition, Positioning,
Branding
Positioning Bagaimana target
market mengevaluasi organisasi
dan layanan yang diberikan
berdasarkan alternatif-alternatif
yang tersedia
Langkah dalam positiong
◦ Dimensi apa yang
digunakan untuk
mengevaluasi, dan
membuat alternatif
berdasarkan dimensi ini.
Masalahnya : multiple
stakeholder means multiple
dimension, atau same
dimension but multiple
evaluation.
◦ Differentation : bagaimana
organisasi dapat berbeda
dari kompetitornya
berdasarkan dimensi
tertentu?
Managing the Marketing Mix
Marketing Mix dalam organisasi
nonprofit terdiri dari 4P, yaitu:
1. Product jasa, program,
advokasi dan ide dimana
organisasi ingin
menemukan pengguna dan
pendukung atas produk
yang diberikan
2. Place pemilihan
mengenai saluran distribusi
3. Price semua biaya, baik
yang bersifat intangible dan
tangible, yang akan
dipertimbangkan oleh
partner dalam proses
pertukaran
4. Promotion meliputi
seluruh media komunikasi
pemasaran
1. Product
Sebagian besar organisasi
nonprofit terlibat dalam service
marketing dan social marketing
(perilaku dan ide)
◦ Sulit untuk dievaluasi
◦ Sulit untuk dikontrol dalam
hal standarisasi kualitas
◦ Tidak dapat disimpan
Karena tingkat persaingan antar
nonprofit organization cenderung
rendah, tidak ada dorongan untuk
melakukan research mengenai
market preference.
Selain itu, untuk melakukan
updrade, downgrade dan eliminasi
suatu program akan melalui proses
yang rumit karena banyaknya pihak
yang terlibat.
Nonprofit organization dapat
melakukan portfolio analysis
◦ Portfolio analysis digunakan
untuk mengidentifikasi
program-program utama
organisasi, membangun
kriteria untuk menilai
seberapa penting program
tersebut dan mengevaluasi
program berdasarkan
kriteria yang sudah dibuat.
◦ Beberapa dimensi yang
dapat digunakan adalah (1)
kontribusi terhadap misi, (2)
size dan growth dari pasar
yang dilayani, (3) kualitas
dan reputasi, dsb
Pertimbangkan product life cycle
(introduction, growth, maturity,
dan decline)
◦ Dengan adanya pergeseran
permintaan dan perilaku
klien dan juga tekanan
pesaing, nonprofit
organization perlu
mengganti elemen pada
marketing mix.
2. Price
Keputusan terkait harga pada
nonprofit organization harus
berdasarkan logika dan analisis
yang tepat
◦ Mengurangi nonfinancial
cost (meliputi biaya sosial,
psichologi, waktu, dsb)
◦ Menentukan tujuan
penetapan harga (cross-
subsidize, profit
maximization, cost recovery
atau social justice?)
◦ Menentukan strategi harga
(Cost-based pricing,
Demand-based pricing,
competitive pricing)
3. Place
Untuk beberapa kasus, pemilihan
saluran distribusi dapat menjadi
lebih penting
Penting untuk mengkategorikan
layanan yang diberikan
berdasarkan seberapa besar usaha
yang akan dilakukan klien untuk
memperoleh layanan tersebut
Mis: untuk layanan edukasi
pencegahan penyakit (terkait
dengan perilaku), umumnya klien
tidak akan bersusah payah untuk
mencari layanan seperti itu.
Namun, untuk layanan
pemeriksaan kesehatan gratis
umumnya klien akan lebih
berusaha mencari informasi terkait
layanan tersebut.
Organisasi harus menyeimbangkan
antara keinginan memberikan
layanan terbaik bagi klien dengan
effisiensi operasi
◦ Beberapa hal yang dapat
dilakukan misalnya dengan
mendesentralisasikan
fungsi terkait kontak
dengan klien dan
mensentralisasikan hal-hal
teknis.
◦ Dapat juga dengan
menawarkan layanan yang
lebih terbatas pada kantor
cabang
Nonprofit organization juga dapat
mempertimbangkan menggunakan
channel intermediaries dan channel
collaborators.
4. Promotion
Kesalahan fundamental yang lazim
ditemui adalah kebanyakan
manager nonprofit organization
menganggap marketing hanya
sebatas iklan dan bentuk
komunikasi lainnya
Hal ini menyebabkan
terabaikannya komponen 4P
lainnya.
Tiga jenis pesan dalam komunikasi:
◦ Planned message
◦ Unplanned message
◦ Unconsidered message
Agar pesan yang disampaikan oleh
nonprofit organisasi harus jelas,
terdifferensiasi, dan dipercaya oleh
klien, pesan tersebut harus
terintegrasi dan dikirim secara
konsisten , tidak hanya dengan
menggunakan berbagai media
namun juga menggunakan seluruh
bagian di organisasi yang
berinteraksi dengan klien.
Nonprofit organization juga harus
menyadari bahwa walaupun
marketing communication
sebagian besar dilakukan melalui
saluran komersil, namun marketing
communication juga dapat
dilakukan dalam konteks budaya
dan komunitas (seperti social
media, dsb)