tugas resume tentang proses perumusan...

TUGAS RESUME TENTANG PROSES PERUMUSAN

PENGESAHAN PANCASILA, DASAR NEGARA REPUBLIK

INDONESIA

Dosen Pengaampu :

Iwan Hardi Saputro,S.Pd,M.Si

Disusun Oleh :

NAMA : Dyah Ayu Sagita Putri

NIM : 3601416004

Fakultas : Ilmu Sosial

Matkul : Pendidikan Pancasila

Rombel : 39

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

Pancasila sebagai dasar dan sumber hukum negara republik

Indonesia

Pancasila, dalam pengertian ini sering disebut sebagai dasar

falsafat negara, philosofische grondslag negara, ideologi, negara,

staatsidee. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk

mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan

sebagai dasar untuk mengatur untuk penyelenggaraan negara. Pengertian

pancasila sebagai dasar negara sebagaimana

Dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan bunyi pembukaanUUD 1945

yang dengan jelas menyatakan ..‟‟ maka disusunlah kemerdekaan

Kebangsaan indonesia itu terbentuk dalam suatu susunan Negara

Indonesiaq yang bertkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada...”‟

Mengenai Pancasila sebagaia dasar negara ini , Prof.Drs.

Notonagoro, S.H mengatakan bahwa di antara unsur-unsur pokok kaidah

negara yang fundemental ,asas kerohanian pancasila mempunyai

kedudukan istemewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa

indonesia. Di bagian lain beliau mengatakan bahwa pancasila adalah

hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tak

berubah bagi negara yang di bentuk. Dengan perkataan lain berdasarkan

hukum pokok kaidah itu tidak dapat berubah.

Berbicara tentang fungsi pancasila yangb perlu mendapatkan perhatian

kita ialah apa yang merupakan fungsi pokok pancasila itu. Penentuan

mengenai apa yang menjadi fungsi pokok ini sangat penting karena

sebagaimana telah diuraikan dimuka ada berbagai penyebutan tentangb

pancasila yang sekaligus mengandung pengertian pokoknya. Kaburnya

pengertian pokok membawa akibat kaburnya fungsi pokok. Dan akibat

selanjutnya pancasila tidak dapat mecapai tujuan untuk apa sebenarnhya

pancasila itu dirumuskan.

Fungsi pokok pancasila adlah sebagai dasr negara sesuai dengan

pembukaan UUD 1945 dan pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari

segala sumber hukum dikenal juga dengan sebutan pancasila sebagai

sumber tertib hukum. Pancasila dalam pengertiannya dalam

ketentuanMPRS No. XX/MPRS?1966 ( jo. Ketetapan MPRS No. V /MPR/

1973 dan republik Indonesia adalah pandangan hidup kesadaran dan cita-

cita tersebut meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa indonesia.

Selanjutnya dikatakan bahwa cita-cita tersebut meliputi cita-cita mengenai

kemerdekaan individu kemerdekaan bangsa kemerdekaan

perikemanusiaan keadilan, sosial perdamaian nasional dan mundial ,cita-

cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan negara.

Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan

bermasyarakat , berbangsa dan bernegara berlaku baik bagi kekuatan

sosial politik (UU Nomor 3/ 1985 tentang Partai politik dan golongan karya

maupun bagi kehidupan organisasi kemasyarakatan ( UU Nomor 8/ 1985

tentang Keormasan). Tidak lain tujuan adalah untuk mengakhiri

pertentangan ideologi dan memanunggalkan semua lapisan.

Sejarah perumusan Pancasila

Telah dijelaskan bahwa pancasila sebenarnya telah ada semenjak

adanya bangsa indonesia . tetapi yang dimaksudkan ada di sini bukanlah

rumusanya , melainkan serpihan-serpihan nilai luhur yang belum

dikristalkan menjadi 5 asas atau dasar negara. Pancasila ditetapkan

menjadi dasar negara republik indonesia melalui proses yang cukup

panjang. Proses itu dapat kita ikuti di bawah ini

Sebagai tindak lanjut janjinya, pada tanggal 1 Maret 1945 jepang

mengumumkan akan dibentuk Badan penyelidik Usaha-usaha persiapan

kemerdekaan indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut

Dokuritsu Junbi Chosakai ( selanjutnya disebut badan penyelidik ). Badan

ini kemudian terbentuk pada tanggal 29 April 1945 , tetapi baru dilantik

pada tanggal 28 mei 1945 dan baru mulai bekerja pada tanggal 29 Mei

1945. Oleh karena itu peristiwa ini kita jadikan suatu tonggak sejarah

perjuangan bangsa indonesia dalam mencapai cita-citanya.

1) Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945 )

Pada tanggal 29 mei 1945 itu Badan Penyelidik mengadakan sidang yang

pertama peristiwa ini kita jadikan sebagai tonggak sejarah karena pada

saat itulah Mr. Muhammad Yamin mendapatkan kesempatan pertama

untuk mengemukaan pidatonya di hadapan sidang lengkap Badan

penyelidik. Pidato tersebut berisikan lima asas untuk negara indonesia

merdeka yang diidam-idamkan itu , yakni :

a. Perikebangsaan

b. Perikemanusian

c. Periketuhanan

d. Perikerakyataan

e. Kesejahteraan rakyat

Setelah berpidato beliau menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan

undang-undang dasar republik Indonesia . di dalam pembukaan

rancanagan itu tercantum rumusan lima asas dasar negara yang berbunyi:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kebangsaan persatuan Indonesia

3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam

perumusawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Diantara lima asas negara yang dikemukakan oleh Mr. Muh. Yamin

secara lisan dan yang dikemukakan secara tertulis terdapat perbedaan

baik dari perumusan kata-kata maupun sistematiknya.

Kenyataan mengenai isi pidato serta usul tertulis rancangan undang-

undang dasar yang dikemukakan oleh Mr. Muh . Yamin itu dapat

meyakinkan kita bahwa Pancasila tidak lahir pada tanggal 1 Juni 1945

karena pada tanggal 29 Mei itu Mr. Muh Yamin telah mengucapkan pidato

serta menyampaikan usul rancangan undang-undang dasar negara

republik Indonesia yang berisi lima asas dasar negara bahkan lebih dari

itu perumusan dan sisitematika yang dikemukakan oleh Mr. Muh Yamin

pada tanggal 29 Mei 1945. Tiga sila yakni sila pertama , keempat dan

kelima sama dengan Pancasila sekarang baik perumusan maupun

tempatnya. Perbedaanya ada pada sila kedua dan ketiga yang di dalam

sistematika usulan Mr. Muh Yamin berurut terbalik dengan sitematika

yang ada pada pancasila sekarang. Selain itu prumusan kedua itu punya

sedikit perbedaan yaitu digunakannya kata “ kebangsaan “ pada sila

kebangsaaan “ Kebangsaan persatuan Indonesia dan digunakannya pada

rasa pada sila “ rasa kemanusian yang adil dan beradap .

2. Ir Soekarno ( 1 Juni 1945 )

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya

sidang hari ketiga Badan Penyelidik. Dalam pidato itu diusulkan juga lima

hal untuk menjadi dasar negara merdeka yang perumusannya secara

sistematiknya tampak sebagai berikut :

1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme atau perikemanusiaan

3. Mufakat atau Demokrasi

4. Kesejahteraan Sosial

5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Kelima dasar negara itu diusulkan pula oleh beliau agar diberi nama

Pancasila dikatakanya bahwa nama ini berasal dari kawan beliau seorang

ahli bahasa tetapi tidak dikatakanya siapa namanya. Usulnya mengenai

Pancasila ini kemudian diterima oleh sidang.

3. Piagam Jakarta ( 22 Juni 1945 )

Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional yang juga tokoh

Dokuritsu Junbi Choosakai mengadakan pertemuan untuk membahas

pidato serta usul-usul mengenal dasar negara yang telah dikemukakan

dalam sidang-sidang Badan Penyelidik. Setelah mengadakan

pembahasan kesembilan tokoh tersebut menyusun sebuah piagam yang

kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang di dalamnya

terdapat perumusan dan sistematika Pancasila berikut :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi

pemeluk-pemeluknya .

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab .

3. Persatuan Indonesia.


permusyawaratan perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Penerimaan Piagam Jakarta oleh Badan Penyelidik (14 Juli

1945 )

Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat perumusan dan

sistematika Pancasila sebagaimana diuraikan di atas kemudian diterima

oleh Badan Penyelidik dakam sidang keduanya pada tanggal 14- 16 Juli

1945.

Sampai disini kita dapat ketahui bahwa bagaimana kronologi sejarah

perumusandan sistematika lima dasar negara berturut-turut mulai tanggal

29 Mei 1945 , 1 Juni 1945 22 Juni 1945 dan 14 Juli 1945 . apa yang telah

terjadi pada tanggal-tanggal tersebut belumlah keputusan yang final

karena perumusan dan sistematika .

5. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( 9 Agustus 1945 )

Pada tanggal 9 Agustus1945 terbentuknya panitia persiapan

kemerdekaan ( Dokuritsu Junbi Linkai ) yang juga sering disebut

Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) . Ir. Soekarno diangkat

sebagai ketua dan Drs. Moh Hatta sebagai wakil ketuanya, fungsi panitia

ini dianggap penting sekali apalagi setelah disempurnakan sesuai

proklamasi. Badan yang mula-mula bersifat badan buatan Jepang dan

setelah Proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia kemudian

mempunyai sifat badan nasional Indonesia

Badan ini mula-mula bertugas memeriksa hasil-hasil Badan Penyelidik.

Akan tetapi menurut sejarah kemudian badan mempunyai kedudukan dan

fungsi yang penting sekali yaitu :

a. Mewakili seluruh bangsa Indonesia

b. Sebagai pembentuk negara ( yang menyusun pemerintahan

negara republik Indonesia setelah proklamasi kenerdekaan tanggal

( 17 Agustus 1945 ).

c. Menurut teori hukum badan seperti mempunyai wewenang untuk

meletakan dasar negara ( pokok kaidah negara yang fundamental )

6. Proklamasi Kemerdekaan ( 17 Agustus 1945 )

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kalah kepada

sekutu. Pada saat itu terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia.

Inggris yang oleh sekutu diserahi tugas untuk memelihara keamanan di

Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada saat itu belum datang.

Sementara itu, sambil menunggu kedatangan Inggris tugas penjagaan

keamanan di Indonesia diserahkan oleh sekutu kepada Jepang yang telah

kalah perang itu.

Situasi kekosongan kekuasaan itu tidak disia-siakan oleh bangsa

Indonesia Pemimpin-pemimpin bangsa terutama para pemudanya ,

segera menanggapi situasi ini dengan mempersiapkan proklamsi

kemerdekaan Indonesia . penyelenggaraan proklamasi kemerdekan ini

disiapkan oleh badan yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia.

Dari kenyataan sejarah itu dapat diketahui bahwa kemerdekaan

bangsa Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, melainkan suatu

perjuangan dan hasil perjuangan bangsa indonesia sendiri. Proklamasi

Kemerdekaan merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia

dalam membebaskan dirinya untuk mencapai kemerdekaan negara dan

bangsa yang telah berabad-abad dicengkram oleh penjajah .

7. Pengesahan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945

Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah

melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat

negara.

UUD 1945 yang telah disahkan oleh PPKI itu terdiri dari dua bagian

yakni bagian Pembagian dan bagian Batang Tubuh UUD Batang Tubuh ini

berisi 16 bab yang terdiri dari 37 pasal 1aturan Peralihan yang terdiri dari

4 pasal 1 Aturan Tambahan yang terdiri dari 2 ayat . dalam Pembukaan

yang terdiri dari 4 alinea itu pada alinea keempat tercantum rumusan

Pancasila yang berbunyi.


2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

3. Persatuan Indonesia


permusyawaratan perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan dasar negara Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan

UUD 1945 inilah yang sah dan benar , karena di samping mempunyai

kedudukan konstitusional , juga disahkan oleh suatu badan yang mewakili

seluruh bangsa Indonesia ( Panitia Persiapan Kemerdekaan yang berarti

disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia .

a. Dalam konstitusi RIS yang berlaku mulai tanggal 29 Desember 1949

sampai denganm 17 Agustus 1950 rumusan dasar negara Pancasila

berbunyi berikut :


2. Perikemanusiaan

3. Kebangsaan

4. Kerakyataan

5. Keadilan sosial

Dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang

berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959,

berdasarkan Dekrit Presiden Undang-undang Dsar berlaku kembali

rumusan dasar negara Pancasila sama dengan tercantum dalam

Konstitusi RIS. ( C.S.T. Kansil, 1994, 31- 37 )

Perumusan Dan Pemantapan Pancasila

Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara merupakan hasil kesepakatan

bersama yang kemudian disebut sebagai perjanjian luhur bangsa

Indonesia, sebagai konsesus .nasional yang di dalamnya terkandung

semangat kekeluargaan dan kebersamaan sebagai inti ajaran Pancasila.

Dalam memahami semangat kekeluargaan dan kebersamaan untuk

mencapai kesepakatan.

Secara historis rumusan-rumusan Pancasila itu dapat diuraikan

dalam tiga kelompok :

1. Rumusan pancasila dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha

– usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan tahap

pengusulan sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia.

2. Rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia

yang sangat erat hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan .

3. Beberapa rumusan pancasila dalam perubahan ketatanegaraan

Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang

terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam tinjauan historis Pancasila ini perlu dibicarakan juga hai-hal

yang menyertainya yang erat, sekalai dengan rumusan-rumusan

Pancasila yang pernah ada, baik rumusan Pancasila pada masa

penetapan, maupun pada masa perubahan setelah Pembukaan UUD

1945 berlaku kembali perlu dibicarakan penegasan kembali rumusan

pancasila sebagai masa pemantapan yang digunakan untuk

seterusnya.

Setelah uraian tiga kelompok di atas, kemudian ditambahkan satu

masa lagi yaitu :

4. Masa keseragamaan Pancasila atau juga dinyatakan masa

kesatuan rumusan Pancasila yaitu sejak dikeluarkannya Inpres No.

12 tanggal 13 April 1968.

Masa Pengusulan Pancasila

Dalam sidang Teikuku Gikoi ( Parlementer Jepang ) pada tanggal 7

september 1944, perdana Jepang Jendral Kuniaki kaiso atsa nama

pemerintaha Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia yang

akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945.

Badan Penyelidik Usaha-usaha Pesiapan Kemerdekaan Indonesia

ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Gunseinkan .

Ketua : Dr. KRT. Radjiman Wedyodingrat

Wakil Ketua : Itibangase yosio

Wakil Ketua : R. Panji Soeroso

Anggota : Sejumlah 60 orang tidak termasuk Ketua dan wakil

Dengan terbentuknya badan Penyelidikan ini bangsa Indonesia

dapat secara legal mempersiapkan kemerdekaannya untuk merumuskan

syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka. Oleh

karena itu, peristiwa ini dijadikan suatu tonggak sejarah perjuangan

bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya yang dipimpin oleh Dr.

Radjiman Wedyodiningrat.

Masa Sidang Pertama BPUPKI

Dalam masa sidang pertama yaitu tanggal 29 mei 1945 sampai

dengan tangga 1Juni 1945 yang mengajukan usul berhubungan dengan

dasar negara adalah usul Muh. Yamin dan Bung Karno dan Soepomo

tentang aliran atau paham kenegaraan bukan dasar negara.

1 Usul Muhammad Yamin 29 Mei 1945

2 Usul Soepomo 31 Mei 1945

3 Usul Soekarno 1 Juni 1945

Rapat Panitia Sembilan

Setelah selesai masa sidang pertama dengan usulan dasar negara

baik dari Muhammad Yamin maupun Bung Karno dan paham negara

intergralistik dari Soepomo maka untuk menampung perumusan–

perumusan yang bersifat perorangan dibentuklah Panitia kecil. Yang

terdiri dari sembilan orang.

Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil merumuskan

Rancangan Mukaddimah Hukum Dasar yang kemudian dinamkan Jakarta

Charter atau Piagam Jakarta karena bertepatan dengan hari jadi kota

Jakrta di dalam rancangan Mukaddimah itu termuat pula rumusan

Pancasila yang tata urutanya tersususn secara sistematik pada alinea

keempat bagian akhir. ( Noor Ms Bakry. 2010 , 26-33 )

Kronologi Perumusan dan Pengesahan Pembukaan UUD 1945

(Pancasila ) dan UUD 1945.

Proses perumusan dan pengesahan pancasila Dasar Negara tidak

dapat dipisahkan dengan proses perumusan dan pengesahan pembukaan

UUD 1945,sebab disamping diciptakan untuk menyongsong lahirnya

negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945,

Pembukaan UUD 1945dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang

fundamental. Oleh karena itu kedua-duanya mempunyai hubungan asasi.

Untuk studi yang terperinci, di bawah ini akan dibahas terlebih

dahulu proses perumusan dan pnegesahan Pembukaan UUD1945 dan

Pancasila Dasar Negara. Sejarah perumusan dan pengesahan

Pembukaan UID 1945 dan Pancasila Dasar Negara secara kronologis

sebagai berikut : (Sekretariat Negara RI, 1995:3-503).

1. Tanggal 7 September 1994

Proses perumusan pembukaan UUD 1945 dimualai sejak Jepang

Masih menguasai tanah air Indonesia yaitu didalam sidang-sidang

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekkan yang

selanjutnya disebut Badan Penyelidik.Pembukaan Badan

Penyelidik ini dilatar belakangi oleh :

a. Menjelang akhir tahun 1944 bala tentara Jepang menderita

kekalahan dan mendapatakan tekanan terus –menerus dari

serangan –serangan puhak sekutu. Keadaaan ini sangatlah

menggembirakan para pemimipin bngsa Indonesia yang telah

bertahun-tahun memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

b. Adanya tuntutan dan desakan dari para pemimpin bangsa

Indonesia kepada Pemerintahan Balatentara Jepang aagar segera

memerdekakan Indonesia atau setidak-tidaknya diambil tindakan,

langkah dan usaha-usaha yang nyata untuk memperisapkan

Kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Jepang menyadari bahwa

kedudukanya semakain terdesak, tidak dapat menghindarkan diri

dari tuntutan dan desakan tersebut. Walaupun Jepang tetap

mengusahakan agar supaya Indonesia yang merdeka itu tetap ada

di dalam lingkaran Asia Timur Raya yang dipimpin oleh pemerintah

Jepang.

Karena peristiwa-peristiwa itu dan untuk menarik simpati dari bangsa

Indonesia pada tanggal 7 September 1944 Pemerintah Balatentara

Jepang mengeluarkan janji „‟kemerdekaan Indonesia di kemudian hari „‟

yang menurut rencana akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945.

2. Tanggal 29 April 1945

Sebagai realisasi janji pihak, pada tanggal 29 April 1945 oleh

Gunseikan ( Kepala Pemerintahan Balatentara Jepang di jawa)

dibentuknya suatu badan yang dieri nama Dokuritsu Zyunbi Coosakai atai

BPUPKi. Badan ini bertugas untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai

persiapan kemerdekaan Indonesia dan beranggotakan pemuka-pemuka

bangsa Indonesiayang berjumlah 60 orang.

3. Tanggal 28 Mei 1945

BPUPKI dilantik oleh Gunseikan dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Dr. Radjiman Widjodiningrat

Ketua Muda : Raden Panji Soeroso

Ketua Muda : ichibangase (anggota luar biasa orang jepang )

Anggota : 60 orang tidak termasuk Ketua dan ketua Muda.

4. Tanggal 29 Mei s.d 01 Juni 1945

BPUPK mengadakan dua masa sidang yaitu :

a. Masa Sidang I : tanggal 29 Mei s.d 16 Juli 1945

b. Masa Sidang II : tanggal 10 s.d 16 Juli 1945

Dalam sidang I BPUPK membicarakan atau mempersiapkan “

Rancangan Dasar negara Indonesia Merdeka „‟. Pada kesempatan

ini telah tampil tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk mengajukan

konsep dasar negara seperti :

a. Tanggal 29 Mei 1945, Prof. Mr. Moh Yamin mengajukan

usul yang disiapkan secara tertulis berjudul : „‟ Asas

Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Lima

asas dan dasar itu sebagai berikut :

- Peri Kebangsaan

- Peri Kemanusiaan

- Peri Ketuhanan

- Peri Kerakyatan

- Kesejahteraan Rakyat

b. Tanggal 31 Mei 1945 :

1. Prof. Dr. Mr. R. Soepomo di gedung Chuoo In

berpidato dan menguraikan teori negara secara

yuridis, berdirinya negara, bentuk negara dan

pemerintahan serta hubungan antara negara dengan

agama.

2. Prof. Mr. Moh. Yamin berpidato dan menuraikan

tentang daerah Negara Kebangsaan Indonesia,

ditinjau dari segi yuridis, historis, politis. Sosiologo

dan geografis serta secara konstusional meliputi

seluruh Nusantara Raya .

3. Pada kesempatan ini, berpidato juga P.F dahlan yang

mngurangi maslah golongan bangsa Indonesia

perananakan Tionghoa, Hindia, Arab, dan Eropa yang

telah turun-temurun tinggal di Indonesia.

4. Dib samping itu Drs. Moh. Hatta menguraikan

masalah bentuk negara persekutuan, bentuk negara

serikat dan bentuk negara persatuan . pada

kesempatan yang sama diurikan juga masalah

hubungan antara negara dengan agama serta negara

Republik atau Monarchi.

5. Tanggal 1 Juni 1945

a. Ir. Soekarno berpidato dan mengajukan usul tentang

Konsepsi Dasar Filsafat Negara IndonesiaMerdeka, yang

diberi nama Pancasila dengan urutan sebagai berikut :

- Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia

- Internasionalisme atau Perikemanusian

- Mufakat atau Demokrasi

- Kesejahteraan Sosial

- Keutuhan yang berkebudayaan

b. Tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang berpidato pada tanggal

1 Juni 1945 adalah sebagai berikut :

1. Abikoesno Tjokrosoejoso

2. M. Soetarjo Kartohadikoesoemo

3. Ki bagus hadikusumo

4. Liem Koen Hian

Pada tanggal 1 Juni 1945 , sidang BPUPK I diakhiri dan dibentuk

Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang anggota ( Panitia Delapan )

yaqng diketuai oleh Ir,. Soekarno. Oleh karena itu seluruh anggota

BPUPK diperintahkan untuk mengajukan usu secara tertulis selambat-

lambatnya tanggal 20 Juni 1945 harus sudah masuk ke Panitia Delapan .


Pada tanggal 22 Juni 1945 bertempat di gedung kantor Besar Jawa

Hookoo Kai jam 10.00 diadakan rapat gabungan antara :

a. Panitia Delapan

b. Sejumlah anggota Tyuuoo Sangi in yang juga merangkap

sebagai anggota BPUPK dan

c. Sejumlah anggota BPUPK yang tinggal di Jakarta dan tidak

menjadi anggota tyuuoo Sangi in.

Rapat yang dipimpin oleh ketua panitia delapan membicarakan „‟ usul-usul

dari para anggota tentang prosedur yang harus dilalui agara upaya kita

lekas mencapai Indonesia Merdeka „‟. Di sini didengar pendirian tiap-tiap

anggota rapat mengenai dasar negara. Hasil rapat gabungan ini adalah :

a. Supaya selekas-lekasnya Indonesia Merdeka

b. Hukum dasar yang akan dirancang supaya diberi semacam

preambule

c. Menerima usul Ir. Soekarno , agar supaya BPUPK terus bekerja

sampai terwujudnya suatu Hukum Dasar.

d. Membentuk satu Panitia Kecil Penyelidik Perumusan Dasar

Negara yang dituangkan dalam Mukadimah .

7. Tanggal 10 s.d 16 Juli 1945

Pada tanggal 10 s.d 16 Juli 1945 diadakan sidang BPUPK yang

kedua dengan acara untuk “ mempersiapkan Rancangan Hukum

dasar “ di Jl Pejambon Jakarta. Adapun jalanya persidangan adalah

sebagai berikut :

a. Pada tanggal 10 Juli 1945 sidang BPUPK II dibuka oleh Ketua dan

dilanjukan dengan pengumuman mengenai penambahan anggota

baru Badan penyelidik sebanyak 6 orang yaitu :

1. Abdul Fatah Hasan

2. Asikin Natanegara

3. P. Soerjo hamidjojo

4. Mohammd Noor

5. Besar

6. Abdul Kafar

b. Tanggal 11 Juli 1945, jam 10.50 setelah sidang mendengarkan

pandangan 20 orang anggota maka dibentuklah Panitia Perancang

Hukum dasar yang terdiri dari 3 Panitia Kecil.

c. Tanggal 13 juli 1945 dalam sidangnya Panitia Kecil Perancang

Hukum Dasar berhasil menghimpun usulan yang penting.

d. Tanggal 14 Juli 1945 pada jam 15.00 – 18.00 sidang

mendengarkan “ laporan hasil kerja Panitia Perancang Hukum

dasar yang disampaikan oleh ketuanya dengan menyodorkan

Rancangan Indonesia Merdeka dan Pembukaan Hukum Dasar.

e. Tanggal 15 dan 16 Juli 1945 pada jam 10.20 sidang dimulai

dengan acara pokok membicarakan Rancangan Hukum Dasar , Ir.

Soekarno menyampaikan konsep Rancangan Hukum Dasar

dengan penjelasan dan disampaikan pula Drs. Moh. Hatta tentang

hak-hak asasi manusia

f. Tanggal 16 Juli 1945 sidang dimulai dengan melanjutkan acara hari

sebelumnya. Sidang menyutujui dan menerima Rancangan Hukum

Dasar yang diajukan oleh Panitia Perencang Hukum Dasar.

8. Tanggal 9 Agustus 1945

Setelah PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945, maka dalam

tempo yang sangat cepat Jepang telah menyerah kepada Sekutu pada

tanggal 14 Agustus 1945. PPKI merupakan Badan Bentukan

Pemerintahan Balatentara Jepang tetapi bukan alat Pemerintah Jepang

sebab :

a. PPKI bekerja sesudah Jepang tidak berkuasa lagi.

b. PPKI bekerja atas dasar keyakinan, pemikiran dan caranya sendiri

untuk mencapai Indonesia Merdeka.

c. PPKI merupakan suatu badan pewujudan/perwakilan rakyat

indonesia.

9. Tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan

Indonesia.


Pada jam 10.30 sidang pleno PPKI dimulai dengan acara pokok

untuk membahas naskah Rancangan Hukum Dasar dan pengesahan

Undang-undang Dasar atas kemerdekaan yang diucapkan dalam

proklamasi sehari sebelumnya.

Pengesahan Pembukaan UUD 1945/ Pancasila Dasar Negara

Republik Indonesia.

Sidang pleno Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18

Agustus 1945 dimulai jam 11.30 dengan acara pokok membahas

Rancangan Hukum Dasar untuk ditetapkan menjadi Undang-undang

Dasar suatu negara yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus

1945. Sebelum sidang pleno dimulai atas tanggung jawab ketua PPKI

maka badan itu disempurnakan dengan ditambah 6 orang anggota baru

untuk mewakili golongan-golongan yang belum terwakili dalam

keanggotaan PPKI yang lama.

Sidang pleno PPKI mengambil beberapa keputusan seprti :

1. Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia dengan jalan :

a. Menetapkan Piagam Jakarta dengan berbagai perubahan

menjadi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia.

b. Menetapkan Rancangan Hukum Dasar dengan beberapa

perubahan menjadi UUD Negara Republik Indonesia yang

kemudian dikenal sebagai UUD 1945.

2. Memilih presiden dan wakil presidan Republik Indonesia.

3. Membentuk Komite Nasional Indonesia,yang kemudian dikenal

sebagai Badan Musyawarah Darurat.

Perkembangan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Generasi Soekarno-Hatta telah mampu menun jukkan keluasan dan

kedalam wawasanya dan dengan ketajaman intelektualnya telah berhasil

merumuskan gagasan – gagasan vital sebagaimana dicantumkan didalam

pembukaan UUD 1945 dimasa Pancasila sebagai dasar negara

ditegaskan dalam satu kesatuan integral dan integratif ( Koento

Wibisono,2001: 2). Oleh karena itu Profesor Natanegoro menyatakan

bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah

dokumen kemanusiaan yang terbesar dalam sejarah konteporer setelah

American Declaration of Independece 1776.

Semenjak ditetapkan sebagai Dasar Negara ( oleh PPKI 18

Agustus 1945 ), Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan

pasang tahapan perkembangan pancasila sebagai dasar negara dalam

tiga tahap yaitu :

1. Tahap 1945-1968 sebagai tahap politis.

2. Tahap 1969-1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi.

3. Tahap 1995-2020 sebagai tahap repositioning pancasila.

Penahapan ini memang tampak berbeda lazimnya para pakar hukum

ketatanegaraan melakukan penahapan perkembangan Pancasila Dasar.

Berdasarkan hal tersebut dia tas Koento wibisono ( 2001)

menyarankan perlunya reposisi Pancasila yaitu reposisi pancasila sebagai

Dasar negara yang mengandung makna Pancasila harus diletakkan

dalam keutuhannya dengan Pembukaan UUD 1945. Reposisi Pancasila

sebagai Dasar Negara harus diarahkan pada pembinaan dan

pengembangan moral sehingga moralitas Pancasila dapat dijadikan dasar

dan arah untuk mengatasi kritis dan didintegrasi. Moralitas Pancasila

harus disertai penegakan hukum (penegakan spremasi hukum ).

( A.T. Soegito,dkk 2015 hal 53-73 ).

Pancasila sebagai pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai objek pembahansan ilmiah memiliki ruang lingkup yang

sangat luas terutama berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila.

Setiap kedudukan dan fungsi Pancasila pada hakikatnya memiliki makna

serta dimensi masing-masing yang konsekuensinya aktualisasinyapun

juga memiliki aspek yang berbeda-beda walaupun hakikat dan sumbernya

sama. Pancasila sebagai dasar negara memiliki pengertian yang berbeda

dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia,

demikian pula berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila yang

lainnya.

Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara

Kedudukan pokok pancasila adalah sebagai dasar filsafat Negara

Republik Indonesia. Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar

negara Republik Indonesiatersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinia

IV yang bunyinya sebagai berikut : “ maka disusunlah kemerdekaan

kebangsaan Indonesian itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara

Indonesia,yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang

berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha

Esa kemananusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan

kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam

permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan

sosial bagi seleruh rakyat Indonesia”.

Dengan demikian seluruh aspek penyelenggaraan negara tersebut

diliputi dan dijelmakan oleh asas kerohanian pancasila dan dalam

pengertian inilah maka kedudukan Pancasila sebagai asas kerohanian

dan dasar filsafat negara Indonesia. ( Notonagoro, tanpa tahun : hal 32 ).

Dalam pengertian inilah maka pancasila berkedudukan sebagai sumber

dari hukum indonesia, atau dengan lain perkataan sebagai sumber tertib

hukum Indonesia yang tercantum dalam ketentuan tertib hukum tertinggi

yaitu pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan lebih lanjut dalam

pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945.

Yang pada hakikatnya perlu dikongkritisasikan dalam UUD 1945 serta

hukum positif yang lainnya. Kedudukan Pancasila yang demikian ini dapat

dirincikan sebagai berikut :

1. Pancasila adalah merupakan sumber segala sumber hukum

Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan asa ke rokhanian

tertib hukum yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan

lebih lanjut ke dalam emapat pokok pikiran.

2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar.

3. Mewujudkan cira-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik

hukum dasar maupun tertulis).

4. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-undang

Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lain-

lain penyelenggarakan negara (termasuk pada

penyelenggarakan partai dan golongan Fungsional) untuk

memelihara budi pekerti (moral) kemanusiaan yang luhur dan

memegang teguh cita-cita moral rakayat yang luhur.

5. Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945 bagi para

penyelengara negara para pelaksanan pemerintahan ( juga

para penyengara partai dan golongan fungsional ).

Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia.

Pengertian ideologi istilah berasal dari kata idea yang berarti

gagasan, konsep pengertian dasar,cita-cita dan logos yang berarti‟ ilmu

kata bahasa Yunani eidos yang artinya melihat. Pengertian “ideologi”

secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-

ide, keyakinan-keyakinan, yang menyeluruh dan sistematis,yang

menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompokmanusia tertentu

dalam berbagai kehidupan. Hal ini menyangkut :

a. Bidang politik (termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan

keamanan

b. Bidang Sosial

c. Bidang kebudayaan

d. Bidang keagamaan ( Soemargono, ideologi Pancasila sebagai

Penjelmaan Filsafat Pancasila dan Palaksanaannya dalam

Masyarakat Kita Dewasa ini. Suatu makalah diskusi dosen Fakultas

Filsafat. Hal 8).

deologi Terbuka dan ideologi Tertutup ideologi sebagai suatu sistem

pemikiran terbuka. Sedangkan ideologi tertutup itu merupakan suatu

sistem pemikiran tertutup.

Proses Pembentukan Kepribadian Pancasila.

Bilamana kia rinci pemahaman dan aktualisasi Pancasila sampai

pada tingkat mentalitas, kepribadian dan ketahan ideologi adalah sebagai

berikut :

(1) Proses penghayatan diawali dengan memiliki tentang pengetahuan

yang lengkap , dan jelas tentang kebaikan dan kebenaran

Pancasila. Kemudian diserapkan dan dihayati sehingga menjadi

suatu kesadaran yaitu orang selalu dalam keadaan mengetahui

keadaan diri sendiri,memahami,serta memiliki pengetahuan

Pancasila.

(2) Kemudian ditingkatkan ke dalam hati sanubari sampai adanya

suatu ketaatan, yaitu sustu kesediaan yang harus senantiasa ada

untuk meralisasikan Pancasila.

(3) Kemudian disusul dengan adanya kemampuan dan kebiasaan

untuk melakukan perbuatan mengaktualisasikan Pancasila dalam

kehidupan sehari-hari baik dalam bidang kenegaraan maupun

dalam bidang kemasyarakatan.

(4) Kemudian ditingkatkan menjadi mentalitas yaitu selalu

terselenggaranya kesatuan lahir batin kesatuan akal ,rasa

kehendak sikap dan perbuatan mentalitas ini melalui.

Berdasarkan tingkatan dan proses pembentukan kepribadian tersebut

maka memiliki pengetahuan tentang Pancasila menjadi suatu hal yang

sangat vital. Oleh karena itu ditenggelamkannya Pancasila dalam

reformasi yang berlangsung hampir selama 15 tahun berakibat hilangnya

estafet pewarisan nilai-nilai Pancasila pada generasi penerus bangsa.

Akibatnya generasi penerus dewasa ini dalam keadaan kekosongan

identitas dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang dimikinya sendiri

sebagai suatu kepribadian bangsa. Oleh karena itu dewasa ini proses

pembentukan kepribadian berdasarkan nilai-nilai Pancasila harus

dilakukan secara serius terutama oleh kalangan elit negara.

Sosialisasi dan Pembudayaan Pancasila

Dalam proses realisasi, sosialisasi dan pembudayaan Pancasila pertam-

tama harus diletakkan adalah suatu pemahaman terhadap sistem

epistemologi yang benar. Artinya jila kalau kita ingin merealisasikan atau

mengamalkan Pancasila harus dipahami terlebih dahulu bahwa Pancasila

itu adalah merupakan suatu sistem nilai, dimana kelima sila merupakan

suatu kesatuan yang sistemik. Jadi penjabaran, realisasi, maupun

sosialisasi tidak mungkin hanya berdasarkan salah satu sila saja terlepas

dari esensi sila lainnya. Seluruh sila itu merupakan suatu kesatuan yang

sistemik, hierarkhis dan bersifat korelatif. Oleh karena itu setiap sila tidak

dapat dipisahkan dengan sila lainnya.

Oleh karena itu sistem epistemologi dalam realisasi Pancasila

adalah bahwa Pancasila Pancasila sebagaisuatu sistem nilai kemudian

dijabarkan dalam norma dasar negara yaitu UUD 1945 yang lazimnya

melalui suatu asas.

Selain itu Pancasila juga merupakan suatu filsafat bangsa

Indonesia dan dalam kapasitas inilah maka Pancasila diistilahkan sebagai

pandangan hidup bangsa Indonesia. Secara epistemologis juga memiliki

sistem epistemologis yang sama yaitu pancasila merupakan suatu sistem

nilai kemudian dijabarkan dalam norma baik norma hukum maupun norma

etika kemudian tahap berikutnya direalisasikan dalam suatu kehidupan

yang bersifat kongkrit nyata dan empiris.

Berdasrkan sitem epistemologis tersebut maka revitalisas, realisasi,

sosialisasi dan pembudayaan Pancasila tidak mungkin secara langsung

dapat diamalkan sehingga harus melalui transformasi dari sistem nilai,

norma,kemudian dijabarkan dalam suatu realisasi yang bersifat praksis.

( Prof. DR. Kaelan,M.S, 2014 : 102-120 )

Pancasila Sebagai Filsafat Bangsa dan Negara Inodnesia.

Negara modern yang melakukan pembaharuan dalam menegakkan

demokrasi niscaya mengembangkan prinsip konstitusionalisme. Menurut

Friderich, negara modern yang melakukan proses pembaharuan

demokrasi, prinsip konstitusionalisme adalah yang sangat efektif,terutama

dalam rangka mengatur dan mengatasi pemerintahan negara melalui

undang-undang. Basis pokok adalah kesepakatan umum atau persetujuan

di anatara mayoritas rakyat, mengenai bangunan yang diidealkan

berkenaan dengan negara (Assiddiqie, 2015: 25). Organisasi negara itu

diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan

membentukkan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Dalam

hubungan ini sekali lagi kata kuncinya adalah consensus atau general

agreement.

Bagi bangsa Indonesia consensus itu terjadi tatkala disepakatinya

Piagam Jakarta 22 Juni 1945 ( Endang S. Anshori ). Jika kesepakatan itu

runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan

dan pada gilirannya akan terjadi suatu perang sipil atau dapay juga suatu

revolusi. Hal ini misalnya pernah terjadi pada tiga peristiwa besar dalam

sejarah umat manusia, yaitu revolusi Perancis tahun 1789 di Amerika

pada tahun 1776 dan di Rusia pada tahun 1917, (Andrews, 1968: 12 )

adapun di indonesia terjadi pada tahun 1965 dan 1998 yaitu gerakan

reformasi ( Assiddiqie, 2005:25 ).

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme negara

modern pada proses reformasi untuk mewujudkan demokrasi pada

umumnya bersandar pada tiga elemen kesepakatan yaitu :

1. Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama .

2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan

pemerintahan atau penyelenggaraan negara.

3. Kesepakatan tentang bentuk institusi –insttitusi dan prosedur

ketatanegaraan (andrews,1968 :12 ).

Kesepakatan pertama yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama

sangat menentukan tegaknya konstitusi di suatu negara. Karena cita-cita

bersama itulah yang pada puncak abstraksinya memungkinkan untuk

mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama

warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup ditengah-

tengah pluralisme atau kemajemukaan. Oleh karena itu, dalam

kesepakatan untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan

berneagara diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita

bersama yang bisa juga disebut sebagai filsafat kenegaraan diantara

sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara (

Assiddiqie,2005 : 26) .

Kesepakatan Kedua adalah suatu kesepakatan bahwa basis

pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan

kedua juga bersifat dasariah, karena menyangkut dasar-dasar dalam

kehidupan penyelenggaraan negara. Hal ini akan memberikan landasan

bahwa dalam segala hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara,

haruslah didasarkan pada prinsip rule of the game, yang ditentukan

secara bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk prinsip ini adalah the

rule of law *Diecy,1971). Dalam hubungan ini hukum dipandang sebagai

suatu kesatuan yang sistematis yang dipuncaknya terdapat suatu

pengertian mengenai hukum dasar maupun tidak tertulis atau convensi.

Dalam pengertian inilah maka dikenal istilah constitutional state yang

merupakan salah satu ciri negara demokrasi moder ( Muhtaj,2005:24 )

Kesepakatan Ketiga, adalah berkenaan dengan (1) bangunan organ

negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (2)

hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain. Serta (3)

hubungan anatara organ-organnegara itu dengan warga negara. Dengan

adanya kesepakatan itulah maka si konstitusi kenegaraan dan mekanisme

ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan

negara berkonstitusi. Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan

karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan

institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak

dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstribusi.

Kesepakatan -kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumentasi

konstitusi yang diharapkan dijadikan peganganbersama untuk kurun

waktu yang cukup lama.

Namun demikian kesepakatan untuk mewujudkan suatu bangsa

tersebut bagi bangsa Indonesia terjadi dalam kurun waktu yang cukup

lama, melalui suatu proses sejarah. Setiap bangsa di dunia termasuk

bangsa Indonesia senantiasa memiliki sustu cita-cita serta pandangan

hidup yang merupakan suatu kawasan negara bukan terjadi secara

kebetulan melainkan ,elalui suatu perkembangan kausalitas, dan hal ini

menurut Ernes Renam dan Hans Khons sebagai suatu proses sejarah

terbentuknya suatu bangsa sehingga suatu proses sejarah terbentuknya

suatu bangsa sehingga unsur kesatuan atau nasionalisme suatu bangsa

ditentukan juga oleh sejarah terbentuknya bangsa tersebut.

Secara historis Pancasila adalah merupakan suatu pandangan hidup

bangsa yang nilai-nilanya sudah ada sebelum secara yuridis bangsa

Indonesia membentuk negara Bangsa Indonesia secara historis

ditakdirkan oleh Tuhan YME berkembang melalui suatu proses dan

menemukan bentuknya sebagai suatu bangsa dengan jati-dirinya sendiri.

Menurut M. Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia

terbentuk melalui tiga tahap yaitu : pertama, zaman Sriwijaya di bawah

wangsa Syailendra yang berceritakan kedatuan, kedua negara

kebangsaan zaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan keprabuan.

Secara kultural dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila dan nilai-nilai

Pancasila berakar pada nilai-nilai Pancasila berakar pada nilai-nilai

kebudayaan dan nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai religius yang

memiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sbelum mendirikan negara.

Adpaun dalam proses pendirian negara dengan diilhami pandangan-

pandangan dunia tentang kenegaraan di sintesiskan secara eklektis,

sehingga merupakan suatu localgenius dan sekaligus sebagai suatu local

wisdom bangsa indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebelum terbentuknya

negara dan bangsa Indonesia pada dasarnya terdapat secara sporadis

dan fragmentaris dalam kebudayaan bangsa yang tersebar di seluruh

kepulauan nusantara baik pada abat kedua puluh maupun sebelumnya, di

mana masyarakat Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk

berkomunikasi dan berakulturasi dengan kebudayaan lain.

Pancasila sebagai ideologi Bangsa dan negara Indonesia

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka

Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil

perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana

ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai

adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan kebudayaan serta nilai religius yang

terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum

membentuk negara dengan lain perkataan unsur-unsur yang merupakan

materi Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyaraklat

Indonesia sendiri sehingga bangsa hidup masyarakat Indonesia

sendiri,sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan)

Pancasila. ( Prof.DR.H.Kaelan, M.S, 2012 : 29-55 ).

Pancasila Dasar Negara RI

Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia

Memahami perana Pancasila di era reformasi khususnya dalam

konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan

hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang

sama dan akhirnya memiliki presepsi dan sikap yang sama sama

terhadap kedudukan peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berkenaan dengan itu kajian melalui pendekatan historis konteks

akan sngat berguna bagi pemahaman Pancasila sebagai dasar negara

sekaligus akan menempatkan Pancasila dalam posisi yang sebenarnya

sehingga tetap akan menjiwai perjuangan bangsa Indonesia dimasa

mendatang, khusunya di era reformasi dan pada abad XXI sekarang ini.

Kronologi Perumusan dan Pengesahan Pembukaan UUD 1945 (

Pancasila )dan UUD 1945.

Proses perumusan dan pengesahan Pancasila Dasar Negara tidak

dapat dipisahkan dengan proses perumusan dan pengesahan

Pembukaan UUD 1945, sebab disamping diciptakan untuk menyongsong

lahirnya negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus

1945, Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila merupakan satu kesatuan

yang fundamental. Oleh karena itu kedua-duanya mempunyai hubungan

asasi. Sejarah perumusan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945 dan

Pancasila sebagai berikut :




4. Tanggal 29 Mei s.d. 01 Juni 1945



7. Tanggal 10 s.d. 16 Juli 1945




Pengesahan Pembukaan UUD 1945/ Pancasila Dasar Negara

Republik Indonesia.

Sidang pleno PPKI tanggal 18 agustus 1945 dimulai jam 11.30 dengan

acara pokok membahas Rancangan Hukum dasar untuk ditetapkan

menjadi Undang-undang dasar suatu negara yang telah diproklamasikan

pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sidang Pleno dimulai atas tanggung jawab ketua PPKI maka

badan itu disempurnakan dengan ditambah 6 anggota baru untuk

mewakili golongan-golongan yang belum terwakili dalam keanggotaan

PPKI yang lama.

Sidang pleno PPKI mengambil beberapa keputusan sebagai berikut :

1. Mengesahkan UUD negara republik Indonesia dengan jalan:

a. Menetapakn piagam Jakarta dengan beberapa perubahan menjadi

Pembukaan UUD negara Republik Indonesia.

b. Menetapkan Rancangan Hukum Dasar dengan beberapa

perubahan menjadi UUD Negara Republik Indoensia, yang

kemudian dikenal sebagai UUD 1945.

2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

3. Memebentuk Komite Nasional Indonesia, yang kemudian dikenal

sebagai Badan Musyawarah Darurat.

Pengesahan UUD negara didahului dengan pengesahan Pembukaan

UUD Negara Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Ketua

PPKI. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Piagam Jakarta dengan

beberapa prubahan ditetapkan menjadi Pembukaan UUD 1945.

( Prof.Dr.H. Ari Tri Soegito,S.H.,M.M dll, 2016 : 58-71)

Proses Perumusan Dan Pengesahan Pancasila Dasar Negara

Republik Indonesia

A. Kronologi Perumusan dan Pengesahan Pembukaan UUD 1945

( Pancasila ) dan Batang Tubuh UUD 1945.

Proses perumusan dan pengesahan Pancasila Dasar Negara tidak

dapat dipisahkan dengan proses perumusan dan pengesahan

Pembukaan UUD 1945 ,sebab disamping disiptakan untuk menyongsong

lahirnya negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus

1945.

Sejarah perumusan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945 dan

Pancasila Dasar Negara secara kronologi sebagai berikut : ( Sekretariat

negara RI. 1995 : 3-503 ).


Proses perumusan Pembukaan UUD 1945 dimulai sejak Jepang masih

menguasai tanah air Indonesia yaitu didalam sidang-sidang Badan

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan yang selanjutnya

disebut Badan Penyelidik pembentukan Badan Penyelidik ini

dilatarbelakangi oleh :

a. Menjelang akhir tahun 1944 bala tentara Jepang menderita

kekelahan dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari

serangan-serangan pihak Sekutu. Keadaan ini sangatlah

menggembirakan para pemimpin bangsa indonesia yang telah

bertahun-tahun memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

b. Adanya tuntutan dan desakan dari para pemimpin bangsa

Indonesia kepada Pemerintah Balatentara Jepang agar segera

memerdekakan Indonesia atau setidak-tidaknya diambil tindakan

langkah dan usaha-usaha yang nyata untuk mempersiapkaqn

kemerdekaan indonesia.

Karena peristiwa-peristiwa itu dan untuk menarik simpati dari bangsa

indonesia pada tanggal 7 September 1944.



4. Tanggal 29 Mei s.d 01 Juni 1945



7. Tanggal 10 s.d. 16 Juli 1945




Itulah gambaran singkat secara kronologi proses perumusan dan

pengesahan Pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia (UUD

1945) . (A.T Surgit,dkl, 1995:49-57).

DAFTAR PUSTAKA

C.S.T. Kansil .1994. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.Jakarta: Erlangga.

Kaelan. 2012. Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Yogyakarta: Paradidgma.

Kaelan . 2014. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradidgma. Noor Ns. Qakry. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar. Soegito, Ari Tri dkk . 2016. Pendidikan Pancasila. Semarang: Unnes

Press. Soegito, Ari Tri, dkk. 2015. Pendidikan Pancasila. Semarang: Unnes

Press. Suyono, Haryono. 2009. Demokrasi Pancasila. Jakarta Trianto. 2007. Falsafah Negara dan Pendidikan

Kewarganegaraan.Jakarta:Prestasi Pustaka.

tugas resume tentang proses perumusan...

Documents