surga borgtotch v avalis

7/24/2019 Surga Borgtotch v Avalis

1/5

Devianty Hartady

1306381414

1. Borgtotch

Borgtochtmerupakan istilah dalam hukum perdata yang biasa digunakan sehubungan dengan

hukum jaminan. Jaminan itu sendiri ada dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan

perorangan1. Dalam KUHPer sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan

pengertian mengenai borgtocht atau menyebutkan bahwa borgtochtadalah penanggungan.

engenai penanggungan ini diatur dalam Pasal 1!"# $ Pasal 1!%# KUHPer. &rti dari

penanggungan 'borgtocht( dapat kita lihat dalam Pasal 1!"# KUHPer, di mana dikatakan

penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur,mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi

perikatannya.

penanggungan atau borgtochtmempunyai pengaturannya dalam Pasal 1!"# KUHPer dan

selanjutnya. Unsur)unsur perumusan Pasal 1!"# KUHPer yang perlu mendapat perhatian

adalah"*

1. Penanggungan merupakan suatu perjanjian+

". Borgadalah pihak ketiga+

. Penanggungan diiberikan demi kepentingan kreditur+

-. Borgmengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi+

%. &da perjanjian bersyarat.

tujuan dan isi dari penanggungan ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan

dalam perjanjian pokok. &danya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok,

mengabdi pada perjanjian pokok. aka dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan

itu bersiat accesoir.

1 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2001. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok

Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Liber! "#se $og!akara. H%m. &1

2 J. Sario. 1''(. Hukum Jaminan) Hak-Hak Jaminan Pribadi* +enang Perjanjian

Penanggungan dan Perikaan +anggung Menanggung. P+ ,ira di!a aki. H%m

12.

/ Ibid).


2/5

/ebih lanjut, mengenai siat accesoir dari penanggungan, dari beberapa ketentuan undang)

undang dapat disimpulkan bahwa penanggungan adalah bersiat accesoir, dalam arti

senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok, antara lain-*

1. 0idak ada penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah+

". esarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya perutangan pokok+

. Penanggung berhak mengajukan tangkisan)tangkisan yang bersangkutan dengan

perutangan pokok+

-. eban pembuktian yang tertuju pada si berutang dalam batas)batas tertentu mengikat

juga si penanggung+

%. Penanggungan pada umumnya akan hapus dengan hapusnya perutangan pokok.

Dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang bersiat accesoir maka perjanjianpenanggungan, seperti halnya perjanjian)perjanjian accesoir yang lain, akan memperoleh

akibat)akibat hukum tertentu*

1. &danya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok+

". Jika perjanjian pokok itu batal maka perjanjian penanggungan ikut batal+

. Jika perjanjian pokok itu hapus, perjanjian penanggungan ikut hapus+

-. Dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian)

perjanjian accesoir yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih.

&kan tetapi, ada pengecualian atas siat accesoir tersebut, yaitu orang dapat mengadakan

perjanjian penanggungan dan akan tetap sah sekalipun perjanjian pokoknya dibatalkan, jika

pembatalan tersebut sebagai akibat dari eksepsi yang hanya menyangkut diri pribadi debitur.

isalnya, perjanjian yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dimintakan pembatalan,

sedang perjanjian penanggungannya tetap sah.

2edangkan ditinjau dari siat jaminan penanggungan, jaminan penanggungan tergolong

jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang pihak ketiga yang menjamin

memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi%. Pada jaminan yang bersiatperorangan, pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang)orang tertentu,

yaitu si debitur atau penanggungnya.

3ang dapat bertindak sebagai penanggung 'borg( tidak hanya orang saja, tetapi badan hukum

juga dapat bertindak sebagai penanggung. Pada asasnya sebenarnya tidak ada halangan untuk

menerima badan hukum sebagai pihak yang memberikan penanggungan, tetapi ada beberapa

Ibid). H%m.&2.

Ibid).&/


3/5

aktor khusus yang perlu mendapat perhatian4. Hal)hal yang harus diperhatikan seperti

apakah dalam anggaran dasarnya ada ketentuan yang melarang untuk menjadi penanggung,

apakah perikatan yang hendak dijamin dengan penanggungan oleh badan hukum ini selaras

dengan maksud dan tujuan badan hukum, serta perlu diperhatikan siapa yang menurut

anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan berwenang untuk mewakili badan hukumdalam memberikan penanggungan.

1. Avalis

&5al diatur dalam pasal 1"6 s.d. pasal 11 KUHD. &5al adalah suatu lembaga jaminan dalamhukum wesel, dengan mana pihak ketiga mengingatkan diri untuk menjamin pembayaran

surat wesel itu pada hari bayar. &rtinya apabila pada hari bayar pemegang tidak memperoleh

pembayaran dari akseptan, orang yang memberi jaminan ini akan membayarnya.dengan

adanya jaminan ini kepercayaan orang terhadap surat wesel itu bertambah besar, sehingga

peredarannya bertambah lancar. Untuk memenuhi ungsi surat berharga dengan sebaik)

baiknya, pembuat undang)undang mengatur lembaga jaminan pada surat wesel.

Dalam KUHpdt dikenal lembaga jaminan dalam perjanjian hutang piutang, yang disebut

7borghtocht8, diatur dalam pasal 1!"# s.d. pasal 1!%# KUHpdt. Dalam lembaga borgtocht ini

pihak ketiga mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran hutang debitur. /embagaborgtocht memperlancar jalannya perkreditan dalam lalu lintas perdagangan dan perusahaan.

Dalam KUHD lembaga jaminan ini mendapat pengaturan secara khusus untuk surat berharga

yang disebut a5al. Dengan adanya pengaturan khusus ini maka lembaga borgtocht tidak

berlaku untuk surat berharga.

Dalam lembaga borghtocht, orang yang menjamin disebut dengan istilah 7borg8, dalam

lembaga a5al disebut a5alis. 9rang yang diberi jaminan disebut a5alirde. &dapun perbedaan

antara borgtocht dan a5al ialah terletak pada siat perjanjian:. Pada borgtocht perjanjiannya

bersiat accessoir 'pelengkap(, dengan batalnya perjanjian pokok berakibat batal pula

perjanjian borgtocht. Pada a5al perjanjiannya berdiri sendiri, artinya a5al tetap sah walaupun

perjanjian pokok yang menyebabkan diterbitkannya surat wesel itu batal 'tidak sah(. Hal

yang demikian ini disebabkan prinsip yang berlaku dalam hukum wesel bahwa setiap tanda

tangan yang diberikan pada surat wesel itu berdiri sendiri 'pasal 1#4 KUHD(.

( Ibid). H%m 1'.

Muhammad) bdu%kadir. 200/. Hukum 3agang enang Sura-sura erharga.andung* P+. ,ira di!a aki.


4/5

enurut ketentuan pasal 1"6 KUHD, pembayaran surat wesel dapat dijamin dengan a5al

baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian dari jumlah uangnya. Jaminan a5al dapat

diberikan oleh pihak ketiga, bahkan oleh setiap orang yang tanda tangannya termuat dalam

surat wesel itu. 3ang dimaksud dengan pihak ketiga ialah orang yang berdiri sendiri di luar

hubungan hukum wesel. Dengan ikut sertanya pihak ketiga itu sebagai a5alis, makabertambahlah jumlah personil wesel sebagai debitur wesel. 3ang dimaksud dengan orang

yang mempunyai tanda tangan pada surat wesel ialah penerbit, akseptan, endosan.

Jika a5al diberikan oleh salah seorang dari mereka ini, personil wesel jumlahnya tetap, tidak

bertambah. Hanya bagi mereka yang memberikan a5al itu berungsi dua. isa terjadi penerbit

sebagai a5alis, akseptan sebagai a5alis, endosan sebagai a5alis. 0ersangkut termasuk pihak

ketiga, karena ia belum terikat dalam hukum wesel !. 0etapi jika tersangkut yang menjadi

a5alis, maka ungsi a5al sama dengan ungsi akseptasi. 2ecara tidak langsung tersangkut

telah setuju membayar lewat lembaga a5al. Jika a5al diberikan oleh penerbit dan endosan , ini

artinya tambah memperkuat jaminan pemegang untuk memperoleh pembayaran pada haribayar. Jika akseptan yang memberi a5al, tidak akan berpangaruh apa)apa, karena pada

hakikatnya akseptan dengan akseptasinya itu sudah cukup menjadi jaminan bagi pemegang

untuk memperoleh pembayaran pada hari bayar6.

&5al harus dituliskan pada surat wesel yang dijamin atau pada sambungannya, yang memuat

kata)kata 7untuk a5al8 atau kata)kata lain yang maksudnya sama dan harus ditandatangani

oleh pemberi a5al 'pasal 1# ayat '1( dan '"( KUHD(. &5al itu dapat ditempatkan dibagian

muka atau dibagian belakang surat wesel. &5al dapat juga hanya terdiri dari tanda tangan

saja. Jika hanya tanda tangan saja, ia harus ditempatkan di bagian muka surat wesel 'pasal

1# ayat '( KUHD(. aksudnya supaya dapat dibedakan dengan endosemen, yang terdiri

dari tanda tangan saja.

Pemberi a5al harus menerangkan juga untuk siapa a5al itu diberikan. isalnya disebutkan

7untuk a5al kepada akseptan8. ;ni berarti jaminan itu diberikan kepada akseptan. Jika

akseptan tidak membayar pada hari bayar, a5alis berkewajiban membayar. Jika tidak

disebutkan untuk siapa a5al itu diberikan, maka a5al itu dianggap diberikan kepada penerbit

'pasal 1# ayat '%( KUHD(. Jika penerbit tidak membayar pada hari bayar, a5alis

berkewajiban membayar surat wesel itu.

&kibat hukum a5al diatur dalam pasal 11 KUHD. Pemberi a5al 'a5alis( terikat sama sepertiyang diberi a5al 'a5alirde(. &rtinya jika a5alirde tidak membayar surat wesel itu pada hari

bayar, a5alis yang akan membayarnya. &pabila a5alis sudah membayar kepada pemegang

surat wesel, ia memperoleh hak yang menurut hukum wesel bisa dilaksanakan kepada

a5alirde dan kepada mereka yang terikat karena surat wesel itu. Jika a5alirde itu akseptan,

a5alis berhak atas dana penerbit yang ada pada akseptan yang disediakan untuk membayar

& 4mir5on) Joni. 2002. Hukum Sura erharga dan Perkembangann!a di

Indonesia. Jakara* P+. Prenha%%indo. H%m. 20.

' Ibid). H%m 21.


5/5

surat wesel itu. Jika a5alirde itu penerbit, a5alis berhak meregres penerbit untuk memperoleh

pembayaran.

&5al tetap berlaku, walaupun perjanjian yang dijamin dengan a5al itu menjadi batal, kecuali

batalnya itu karena cacat bentuk. isalnya a5alirde tidak cakap berbuat, perjanjiannya tidak

sah, tetapi a5al yang diberikan itu tetap berlaku 'tetap sah(, sehingga a5alis tetap bertanggung

jawab memenuhi pembayaran. isal lain lagi, akseptan mengakseptasi hanya dengan tanda

tangan saja ditempatkan dibagian belakang surat wesel, karenanya dianggap sebagai

endosemen, jadi batal akseptasi tersebut, karena tidak menurut ketentuan undang)undang,

a5al yang diberikan kepada akseptan ini juga ikut batal, karena batalnya akseptasi itu adalah

cacat bentuk.

surga borgtotch v avalis

Documents