Download - Surga Borgtotch v Avalis
-
7/24/2019 Surga Borgtotch v Avalis
1/5
Devianty Hartady
1306381414
1. Borgtotch
Borgtochtmerupakan istilah dalam hukum perdata yang biasa digunakan sehubungan dengan
hukum jaminan. Jaminan itu sendiri ada dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan
perorangan1. Dalam KUHPer sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan
pengertian mengenai borgtocht atau menyebutkan bahwa borgtochtadalah penanggungan.
engenai penanggungan ini diatur dalam Pasal 1!"# $ Pasal 1!%# KUHPer. &rti dari
penanggungan 'borgtocht( dapat kita lihat dalam Pasal 1!"# KUHPer, di mana dikatakan
penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur,mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi
perikatannya.
penanggungan atau borgtochtmempunyai pengaturannya dalam Pasal 1!"# KUHPer dan
selanjutnya. Unsur)unsur perumusan Pasal 1!"# KUHPer yang perlu mendapat perhatian
adalah"*
1. Penanggungan merupakan suatu perjanjian+
". Borgadalah pihak ketiga+
. Penanggungan diiberikan demi kepentingan kreditur+
-. Borgmengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi+
%. &da perjanjian bersyarat.
tujuan dan isi dari penanggungan ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan
dalam perjanjian pokok. &danya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok,
mengabdi pada perjanjian pokok. aka dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan
itu bersiat accesoir.
1 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2001. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok
Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Liber! "#se $og!akara. H%m. &1
2 J. Sario. 1''(. Hukum Jaminan) Hak-Hak Jaminan Pribadi* +enang Perjanjian
Penanggungan dan Perikaan +anggung Menanggung. P+ ,ira di!a aki. H%m
12.
/ Ibid).
-
7/24/2019 Surga Borgtotch v Avalis
2/5
/ebih lanjut, mengenai siat accesoir dari penanggungan, dari beberapa ketentuan undang)
undang dapat disimpulkan bahwa penanggungan adalah bersiat accesoir, dalam arti
senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok, antara lain-*
1. 0idak ada penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah+
". esarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya perutangan pokok+
. Penanggung berhak mengajukan tangkisan)tangkisan yang bersangkutan dengan
perutangan pokok+
-. eban pembuktian yang tertuju pada si berutang dalam batas)batas tertentu mengikat
juga si penanggung+
%. Penanggungan pada umumnya akan hapus dengan hapusnya perutangan pokok.
Dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang bersiat accesoir maka perjanjianpenanggungan, seperti halnya perjanjian)perjanjian accesoir yang lain, akan memperoleh
akibat)akibat hukum tertentu*
1. &danya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok+
". Jika perjanjian pokok itu batal maka perjanjian penanggungan ikut batal+
. Jika perjanjian pokok itu hapus, perjanjian penanggungan ikut hapus+
-. Dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian)
perjanjian accesoir yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih.
&kan tetapi, ada pengecualian atas siat accesoir tersebut, yaitu orang dapat mengadakan
perjanjian penanggungan dan akan tetap sah sekalipun perjanjian pokoknya dibatalkan, jika
pembatalan tersebut sebagai akibat dari eksepsi yang hanya menyangkut diri pribadi debitur.
isalnya, perjanjian yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dimintakan pembatalan,
sedang perjanjian penanggungannya tetap sah.
2edangkan ditinjau dari siat jaminan penanggungan, jaminan penanggungan tergolong
jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang pihak ketiga yang menjamin
memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi%. Pada jaminan yang bersiatperorangan, pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang)orang tertentu,
yaitu si debitur atau penanggungnya.
3ang dapat bertindak sebagai penanggung 'borg( tidak hanya orang saja, tetapi badan hukum
juga dapat bertindak sebagai penanggung. Pada asasnya sebenarnya tidak ada halangan untuk
menerima badan hukum sebagai pihak yang memberikan penanggungan, tetapi ada beberapa
Ibid). H%m.&2.
Ibid).&/
-
7/24/2019 Surga Borgtotch v Avalis
3/5
aktor khusus yang perlu mendapat perhatian4. Hal)hal yang harus diperhatikan seperti
apakah dalam anggaran dasarnya ada ketentuan yang melarang untuk menjadi penanggung,
apakah perikatan yang hendak dijamin dengan penanggungan oleh badan hukum ini selaras
dengan maksud dan tujuan badan hukum, serta perlu diperhatikan siapa yang menurut
anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan berwenang untuk mewakili badan hukumdalam memberikan penanggungan.
1. Avalis
&5al diatur dalam pasal 1"6 s.d. pasal 11 KUHD. &5al adalah suatu lembaga jaminan dalamhukum wesel, dengan mana pihak ketiga mengingatkan diri untuk menjamin pembayaran
surat wesel itu pada hari bayar. &rtinya apabila pada hari bayar pemegang tidak memperoleh
pembayaran dari akseptan, orang yang memberi jaminan ini akan membayarnya.dengan
adanya jaminan ini kepercayaan orang terhadap surat wesel itu bertambah besar, sehingga
peredarannya bertambah lancar. Untuk memenuhi ungsi surat berharga dengan sebaik)
baiknya, pembuat undang)undang mengatur lembaga jaminan pada surat wesel.
Dalam KUHpdt dikenal lembaga jaminan dalam perjanjian hutang piutang, yang disebut
7borghtocht8, diatur dalam pasal 1!"# s.d. pasal 1!%# KUHpdt. Dalam lembaga borgtocht ini
pihak ketiga mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran hutang debitur. /embagaborgtocht memperlancar jalannya perkreditan dalam lalu lintas perdagangan dan perusahaan.
Dalam KUHD lembaga jaminan ini mendapat pengaturan secara khusus untuk surat berharga
yang disebut a5al. Dengan adanya pengaturan khusus ini maka lembaga borgtocht tidak
berlaku untuk surat berharga.
Dalam lembaga borghtocht, orang yang menjamin disebut dengan istilah 7borg8, dalam
lembaga a5al disebut a5alis. 9rang yang diberi jaminan disebut a5alirde. &dapun perbedaan
antara borgtocht dan a5al ialah terletak pada siat perjanjian:. Pada borgtocht perjanjiannya
bersiat accessoir 'pelengkap(, dengan batalnya perjanjian pokok berakibat batal pula
perjanjian borgtocht. Pada a5al perjanjiannya berdiri sendiri, artinya a5al tetap sah walaupun
perjanjian pokok yang menyebabkan diterbitkannya surat wesel itu batal 'tidak sah(. Hal
yang demikian ini disebabkan prinsip yang berlaku dalam hukum wesel bahwa setiap tanda
tangan yang diberikan pada surat wesel itu berdiri sendiri 'pasal 1#4 KUHD(.
( Ibid). H%m 1'.
Muhammad) bdu%kadir. 200/. Hukum 3agang enang Sura-sura erharga.andung* P+. ,ira di!a aki.
-
7/24/2019 Surga Borgtotch v Avalis
4/5
enurut ketentuan pasal 1"6 KUHD, pembayaran surat wesel dapat dijamin dengan a5al
baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian dari jumlah uangnya. Jaminan a5al dapat
diberikan oleh pihak ketiga, bahkan oleh setiap orang yang tanda tangannya termuat dalam
surat wesel itu. 3ang dimaksud dengan pihak ketiga ialah orang yang berdiri sendiri di luar
hubungan hukum wesel. Dengan ikut sertanya pihak ketiga itu sebagai a5alis, makabertambahlah jumlah personil wesel sebagai debitur wesel. 3ang dimaksud dengan orang
yang mempunyai tanda tangan pada surat wesel ialah penerbit, akseptan, endosan.
Jika a5al diberikan oleh salah seorang dari mereka ini, personil wesel jumlahnya tetap, tidak
bertambah. Hanya bagi mereka yang memberikan a5al itu berungsi dua. isa terjadi penerbit
sebagai a5alis, akseptan sebagai a5alis, endosan sebagai a5alis. 0ersangkut termasuk pihak
ketiga, karena ia belum terikat dalam hukum wesel !. 0etapi jika tersangkut yang menjadi
a5alis, maka ungsi a5al sama dengan ungsi akseptasi. 2ecara tidak langsung tersangkut
telah setuju membayar lewat lembaga a5al. Jika a5al diberikan oleh penerbit dan endosan , ini
artinya tambah memperkuat jaminan pemegang untuk memperoleh pembayaran pada haribayar. Jika akseptan yang memberi a5al, tidak akan berpangaruh apa)apa, karena pada
hakikatnya akseptan dengan akseptasinya itu sudah cukup menjadi jaminan bagi pemegang
untuk memperoleh pembayaran pada hari bayar6.
&5al harus dituliskan pada surat wesel yang dijamin atau pada sambungannya, yang memuat
kata)kata 7untuk a5al8 atau kata)kata lain yang maksudnya sama dan harus ditandatangani
oleh pemberi a5al 'pasal 1# ayat '1( dan '"( KUHD(. &5al itu dapat ditempatkan dibagian
muka atau dibagian belakang surat wesel. &5al dapat juga hanya terdiri dari tanda tangan
saja. Jika hanya tanda tangan saja, ia harus ditempatkan di bagian muka surat wesel 'pasal
1# ayat '( KUHD(. aksudnya supaya dapat dibedakan dengan endosemen, yang terdiri
dari tanda tangan saja.
Pemberi a5al harus menerangkan juga untuk siapa a5al itu diberikan. isalnya disebutkan
7untuk a5al kepada akseptan8. ;ni berarti jaminan itu diberikan kepada akseptan. Jika
akseptan tidak membayar pada hari bayar, a5alis berkewajiban membayar. Jika tidak
disebutkan untuk siapa a5al itu diberikan, maka a5al itu dianggap diberikan kepada penerbit
'pasal 1# ayat '%( KUHD(. Jika penerbit tidak membayar pada hari bayar, a5alis
berkewajiban membayar surat wesel itu.
&kibat hukum a5al diatur dalam pasal 11 KUHD. Pemberi a5al 'a5alis( terikat sama sepertiyang diberi a5al 'a5alirde(. &rtinya jika a5alirde tidak membayar surat wesel itu pada hari
bayar, a5alis yang akan membayarnya. &pabila a5alis sudah membayar kepada pemegang
surat wesel, ia memperoleh hak yang menurut hukum wesel bisa dilaksanakan kepada
a5alirde dan kepada mereka yang terikat karena surat wesel itu. Jika a5alirde itu akseptan,
a5alis berhak atas dana penerbit yang ada pada akseptan yang disediakan untuk membayar
& 4mir5on) Joni. 2002. Hukum Sura erharga dan Perkembangann!a di
Indonesia. Jakara* P+. Prenha%%indo. H%m. 20.
' Ibid). H%m 21.
-
7/24/2019 Surga Borgtotch v Avalis
5/5
surat wesel itu. Jika a5alirde itu penerbit, a5alis berhak meregres penerbit untuk memperoleh
pembayaran.
&5al tetap berlaku, walaupun perjanjian yang dijamin dengan a5al itu menjadi batal, kecuali
batalnya itu karena cacat bentuk. isalnya a5alirde tidak cakap berbuat, perjanjiannya tidak
sah, tetapi a5al yang diberikan itu tetap berlaku 'tetap sah(, sehingga a5alis tetap bertanggung
jawab memenuhi pembayaran. isal lain lagi, akseptan mengakseptasi hanya dengan tanda
tangan saja ditempatkan dibagian belakang surat wesel, karenanya dianggap sebagai
endosemen, jadi batal akseptasi tersebut, karena tidak menurut ketentuan undang)undang,
a5al yang diberikan kepada akseptan ini juga ikut batal, karena batalnya akseptasi itu adalah
cacat bentuk.