sengketa tanah karena tanah terlantar •adanya tanah perkebunan hgu yang terlantar seakan tanah...

Download SENGKETA TANAH Karena tanah terlantar •Adanya tanah perkebunan HGU yang terlantar seakan tanah tidak

Post on 18-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • SENGKETA TANAH PERKEBUNAN

    Masa:

    • Hindia Belanda

    • Jepang

    • Indonesia merdeka Sumber dari buku karangan Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH.(2013).Politik Hukum Agraria, Bab IV. Jakarta: Konstitusi Press.

    email : Suripno@uny.ac.id

  • Masa Hindia Belanda

    • Terkadang perkebunan berada dalam kawasan tanah yang dikuasai rakyat dgn hak adat.

    • Domein Verklaring telah melegitimasi pemerintah Hindia Belanda utk memiliki tanah yg berada dalam kawasan hak ulayat.

    • Pribumi kerap dituduh telah melanggar hak erfpacht.

    email : Suripno@uny.ac.id

  • Masa Pendudukan Jepang

    • Perkebunan menjadi sasaran Jepang untuk memperkuat pembekalan perang dan membolehkan rakyat mengerjakannya

    • Izin dari pemerintah Jepang tsb dianggap legal oleh rakyat

    • Hingga sekarang masih banyak tanah yg diklaim sebagai tanah perkebunan yang belum terselesaikan.

    email : Suripno@uny.ac.id

  • Masa Setelah Proklamasi RI

    • Persoalan Erfpacht menjadi persoalan hukum, politik dan persoalan perebutan lahan pertanian antara pemerintah denan rakyat.

    • Pada akhir pemerintah Soeharto masih banyak persoalan tanah yang belum terselesaikan.

    • Pada masa reformasi banyak tanah perkebunan diduduki rakyat dgn alasan: tanah nenek moyang, batas perkebunan tidak benar, dulu pengambilannya secara paksa, perkebunan tidak memberi kontribusi.

    • Pendudukan masa terorganisir shg sulit dicegah, tindakan represif sering dianggap melanggar HAM

    email : Suripno@uny.ac.id

  • Sebab–sebab Sengketa

    1. Kebijakan masa lalu

    2. Kesenjangan sosial

    3. Lemahnya penegakan hukum

    4. Tanah terlantar

    5. Reclaiming sebagai tanah adat

    email : Suripno@uny.ac.id

  • Kebijakan masa lalu

    • Kebijakan yang melanggar hukum adat, misalnya hak ulayat, sehingga timbul sengketa batas wilayah antara wilayah hukum adat dengan wilayah konsensi perkebunan.

    • Kelonggaran izin yang diberikan pemerintah pendudukan jepang yang membolehkan rakyat menggarap tanah perkebunan.

    • Masa kemerdekaan rakyat bekerja dgn gerilya untuk pembekalan dengan menggarap perkebunan, akibatnya setelah merdeka terjadi perebutan antara rakyat dengan pemerintah.

    email : Suripno@uny.ac.id

  • Kesenjangan sosial

    • Perusahan perkebuanan lama semata-mata mencari keuntungan kurang memperhatikan masyarakat sekitarnya.

    • Kebun menjadi tempat eksklusif kemewahan dgn sekitarnya ( kesenjangan sosial terjadi).

    • Areal kebun yang sengaja tidak ditanami utk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber air dikelola rakyat dgn alasan tanah diterlantarkan.

    • Kebutuhan tanah semakin bertambah

    email : Suripno@uny.ac.id

  • Lemahnya penegakan hukum

    • Selama masa penjajahan dan masa Orde Baru pendudukan tanah oleh rakyat secara besar- besaran sangat sedikit. Karena pengamanan oleh tentara dan polisi cukup menjamin keamanan kebun.

    • Setelah reformasi wibawa aparat keamanan merosot sehingga memunculkan keberanian rakyat utk mengambilalih tanah-tanah perkebunan.

    email : Suripno@uny.ac.id

  • Karena tanah terlantar

    • Adanya tanah perkebunan HGU yang terlantar seakan tanah tidak bertuan.

    • Sering rakyat mengambil sisa-sisa hasil perkebunan yang sudah berakhir HGU-nya sehingga berurusan dgn aparat karena dianggap mencuri.

    email : Suripno@uny.ac.id

  • “Reclaiming” sebagi tanah adat

    • Pembukaan areal baru HGU sering menimbulkan masalah reclaiming yaitu tuntutan kembalinya hak adat kepada pemegang HGU.

    • Ketidakpedulian terhadap sumber kehidupan masyarakat adat akan menimbulkan sengketa di kemudian hari.

    email : Suripno@uny.ac.id

  • Upaya penyelesaian

    1. Musyawarah

    2. Jika tidak dapat dgn cara musyawarah melalui pengadilan

    3. Tanah yg diduduki rakyat dan sudah tertata sebagai desa pemerintah dapat memberikan status hak atas tanah ( misalnya : Hak milik, HGB) pada rakyat.

    email : Suripno@uny.ac.id

  • Penyelesaian secara preventif

    1. HGU harus dikelola dengan baik dan dijaga kelestariannya dan Investor harus bina lngkungan misalnya: mengakomodasi tenaga kerja setempat, memberi kesejahteraan rakyat.

    2. HGU yg bermasalah hendaknya diselesaikan lewat jalur hukum.

    3. HGU yang terlantar harus ada peringatan

    email : Suripno@uny.ac.id

Recommended

View more >