penyelesaian sengketa magersari di atas tanah hak

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PENYELESAIAN SENGKETA MAGERSARI DI ATAS TANAH HAK

MILIK NOMOR 156 DI KELURAHAN DANUKUSUMAN OLEH

KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh

Novaeny Titik Indrawati

NIM. E1107188

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2011


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv


commit to user

v

MOTTO

“Jangan katakan sabar itu ada batasnya jika Anda ingin bersama Allah. Sebab,

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar“ (QS. Al-Baqarah:153)

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah

menjadi manusia yang berguna” (Einstein)

“Mengevaluasi apa yang kita lakukan dan semua pencapaian kita. Apapun

hasilnya akan menjadi fondasi kuat untuk kehidupan kita dimasa mendatang

yang lebih baik”

“Sedetik waktu terlewat, tidak akan pernah bisa kembali. Maka jangan sia-

siakan waktu yang kita miliki”

“Hiasilah kehidupan ini dengan senyuman kerana ia melambangkan kehidupan

yang harmoni”

“Tugas kita adalah bukan untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba,

karena di dalam mencoba itu lah kita menemukan dan belajar membangun

kesempatan untuk berhasil” (Mario Teguh)

“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-

orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan”

(Mario Teguh)

v


commit to user

vi

PERSEMBAHAN

Hasil penulisan hukum ini, penulis persembahkan untuk :

��

��

��

��

��

�

��

��

��

�

�� !� ��"��

#��

��

�

��

��

�

�� $$��%%��&&��!!��''((��

)�%��*��

�

�

vi


commit to user

vii

ABSTRAK

Novaeny Titik Indrawati, E1107188. 2011. PENYELESAIAN SENGKETA

MAGERSARI DI ATAS TANAH HAK MILIK NOMOR 156 DI

KELURAHAN DANUKUSUMAN OLEH KANTOR PERTANAHAN

KOTA SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai apakah

penyelesaian sengketa pertanahan di Kelurahan Danukusuman, Kecamatan

Serengan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan mengenai fungsi Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan

apakah bentuk kompensasi dari hasil penyelesaian sengketa pertanahan di

Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif bersifat

preskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, data penelitian ini

menggunakan bahan hukum, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi

kepustakaan. Kemudian data tersebut dimintakan penjelasan dari Subsi Sengketa

dan Konflik Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Teknik analisis yang digunakan

adalah silogisme deduksi dengan metode interpretasi bahasa (gramatikal), dengan

aturan-aturan hukum mengenai pertanahan digunakan sebagai premis mayor, dan

premis minornya berupa fakta yuridis, yaitu penyelesaian sengketa pertanahan di

Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan oleh Kantor Pertanahan Kota

Surakarta melalui jalur mediasi dan bentuk kompensasi dari hasil penyelesaian

sengketa pertanahan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa

peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum oleh Kantor

Pertanahan Kota Surakarta dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di

Kelurahan Danukusuman yakni Pasal 2 dan Pasal 3 huruf n Peraturan Presiden

Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Jo. Pasal 54 huruf c

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan

Kantor Pertanahan Jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan

Sengketa Pertanahan. Bentuk kompensasi dari hasil penyelesaian sengketa

pertanahan di Kelurahan Danukusuman yakni relokasi atau tanah pengganti.

Kata kunci : penyelesaian sengketa pertanahan, mediasi, kompensasi.

vii


commit to user

viii

ABSTRACT

Novaeny Titik Indrawati, E1107188. 2011. THE SETTLEMENT OF

MAGERSARI DISPUTE IN THE PROPERTY LAND NUMBER 156 IN

KELURAHAN DANUKUSUMAN BY THE SURAKARTA CITY LAND

AFFAIRS OFFICE. Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University.

This research studies and answers the problems about whether or not the

land affairs dispute settlement in Kelurahan Danukusuman, Serengan Sub District

by Surakarta City Land Affairs Office has been consistent with the legislation

about the function of Surakarta City Land Affairs Office and what the

compensation form of land affairs dispute settlement result is in Kelurahan

Danukusuman, Serengan Sub District, Surakarta City.

This study belongs to a normative law research that is prescriptive in

nature. The data type employed was secondary data; the data of research

employed law materials including primary, secondary, and tertiary law materials.

Technique of colleting law materials used was library study. Then the data was

consulted with the Dispute and Conflict sub section of Surakarta City Land

Affairs Office. Technique of analyzing data used was deductive syllogism with

grammatical interpretation, with the law regulation about the land affairs used was

the major premise and the juridical fact as the minor premise, that is the the land

affairs dispute settlement in Kelurahan Danukusuman, Serengan Sub District by

Surakarta City Land Affairs Office through mediation way and the compensation

form as the result of land affairs dispute settlement.

Considering the result of research and discussion, it can be obtained that

the legislation that can be used as legal foundation by the Surakarta City Land

Affairs Office in settling the land dispute in Kelurahan Danukusuman includes

Articles 2 and 3 letter n of the Presidential Regulation Number 10 of 2006 about

the National Land Affairs Agency Jo the Article 54 letter c of the Chief of

National Land Affairs Agency’s Regulation Number 4 of 2006 about

Organization and Work Procedure of National Land Affairs Agency Regional

Office and Land Affairs Office Jo the Article 6 clause (2) the Regulation of State

Agrarian Minister/ Chief of National Land Affairs Agency Number 1 of 1999

about the Procedure of Land Affairs Dispute Management. The compensation

form as the result of land affairs dispute settlement in Kelurahan Danukusuman is

relocation or substitute land.

Keywords: land affairs dispute settlement, mediation, compensation.

viii


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang

telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kesempatan kepada penulis untuk dapat

menyelesaikan penulisan hukum ini, dengan judul ”Penyelesaian Sengketa

Magersari di Atas Tanah Hak Milik Nomor 156 di Kelurahan

Danukusuman oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta”.

Terwujudnya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan beberapa

pihak sebagai hasil kerja sama. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, dan kerja

sama tersebut penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik

dan tepat waktu. Untuk itu pada kesempatan ini, tidak lupa Penulis mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah memberi

bantuan, dukungan serta pertolongan selama pembuatan dan penyusunan

penulisan hukum ini kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan

kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

2. Bapak Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I

yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di

Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

3. Ibu I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., selaku Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara yang telah mengarahkan serta memotivasi

dalam penyusunan penulisan hukum ini.

4. Ibu Rahayu Subekti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang

telah memberikan bimbingan, arahan, saran-saran dengan penuh kesabaran

selama penulis menyusun penulisan hukum (skripsi) ini.

5. Bapak Harjono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Hukum Non Reguler

yang telah memberikan bantuan dan motivasi selama penulis menuntut ilmu

di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

ix


commit to user

x

6. Bapak Mohammad Rustamaji, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik

penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

7. Seluruh dosen yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis dan

karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

8. Bapak Drs. Djuprianto Agus Susilo, M.Si., selaku Kepala Kantor

Pertanahan Kota Surakarta atas izin dan kesempatan kepada penulis untuk

melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

9. Bapak Radiyanto, S.H., selaku Ketua Sub Seksi Sengketa Konflik

Pertanahan dan Bapak Untung Sudiyatmoko, S.H., selaku Ketua Sub Seksi

Perkara Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, yang dengan

penuh kesabaran mengarahkan dan membantu penulis selama melakukan

penelitian di Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

10. Ayahanda Sutarto dan Ibunda Surami, S.Pd., terima kasih atas dukungan

moril maupun materiil, baik cinta maupun kasih sayang kepada penulis,

yang selalu mendoakan dan mengingatkan penulis untuk segera

menyelesaikan penulisan hukum ini.

11. Adikku tersayang Yulita Woro Dwi Hapsari dan Rizkie Dewantoro Putra,

terima kasih selalu memberi motivasi untuk dapat menyelesaikan Penulisan

Hukum ini.

12. Teman setiaku Edy Suyanto, terima kasih dengan penuh kesabaran dan

ketulusan hati selalu menasehati dan memberi dorongan serta saran hingga

penulisan hukum ini selesai.

13. Sahabatku Ayu Kusumaningtyas, Henggar Tuti Kusumawardani, Kartika

Candrawati, Berlian Maharani, Shinta Trisna Sari, Endah Suryandarini

Putri, Riana Puspa dan Ayu Ocky Erlin Kurnia Sari, kalian selalu berada di

dekatku baik suka dan duka serta memberikan warna kehidupan bagi

penulis, Bersatu Demi Sahabat (BDS) Jaya.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah

membantu menyelesaikan penulisan hukum ini.

x


commit to user

xi

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini masih

banyak kekurangan, baik dari segi isi, penulisan maupun kata-kata yang

digunakan. Namun berkat rahmat Allah SWT penulisan hukum ini dapat

diselesaikan, meskipun mungkin jauh dari sempurna karena keterbatasan

kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran

yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini. Penulis panjatkan doa

kepada Allah SWT, agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

�

�

Surakarta, 22 Maret 2011

Penulis

xi


commit to user

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ....................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................ iv

HALAMAN MOTTO ..................................................................................... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................................................... vi

ABSTRAK ...................................................................................................... vii

ABSTRACT .................................................................................................... viii

KATA PENGANTAR .................................................................................... ix

DAFTAR ISI ................................................................................................... xii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ....................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian ..................................................................... 7

E. Metode Penelitian ...................................................................... 8

F. Sistematika Penulisan Hukum ................................................... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 15

A. Kerangka Teori .......................................................................... 15

1. Tinjauan Tentang Tanah Magersari ................................... 15

a. Pengertian Magersari .................................................... 15

b. Penggolongan Tanah Magersari .................................... 16

c. Kedudukan Tanah Magersari di Kota Surakarta ........... 17

2. Tinjauan Tentang Sengketa Pertanahan .............................. 18

a. Pengertian Sengketa Pertanahan ................................... 18

b. Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah .......................... 20

c. Penyelesaian Sengketa Pertanahan .............................. 21

xii


commit to user

xiii

3. Tinjauan Tentang Mediasi ................................................... 24

a. Pengertian Mediasi ....................................................... 24

b. Prinsip-Prinsip Mediasi ................................................. 26

c. Keuntungan dan Kelemahan Mediasi ........................... 28

d. Tujuan Mediasi ............................................................. 30

e. Tipe dan Fungsi Mediator .............................................. 31

f. Tahap-Tahap Mediasi .................................................... 33

4. Tinjauan Tentang Relokasi dan Kompensasi ...................... 35

a. Pengertian Relokasi ...................................................... 35

b. Pilihan Tempat Relokasi ............................................... 35

c. Pengertian Kompensasi ................................................. 36

B. Kerangka Pemikiran ................................................................... 37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 39

A. Proses Penyelesaian Sengketa Magersari Tanah Hak Milik

Nomor 156 di Kelurahan Danukusuman oleh Kantor

Pertanahan Kota Surakarta ......................................................... 39

B. Bentuk Kompensasi atas Sengketa Tanah di Kelurahan

Danukusuman antara Pihak Magersari dan Pemegang Hak

Milik .......................................................................................... 56

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN............................................................. 65

A. Simpulan ................................................................................. 66

B. Saran ....................................................................................... 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

�

�

�

�

�

�

xiii


commit to user

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 37

Gambar III. 1. Prosedur Penyelesaian Sengketa di Kantor Pertanahan ................ 40

Gambar III. 2. Pencitraan Kelurahan Danukusuman ........................................... 42

Gambar III. 3. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Danukusuman ................... 47

xiv


commit to user

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran II Surat Keterangan Telah Menempuh Penelitian dari Kantor

Pertanahan Kota Surakarta

Lampiran III Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Mediasi

Lampiran IV Gambar Situasi Tanah Hak Milik Nomor 156 Kelurahan

Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta

Lampiran V Silsilah Keluarga Bapak RM. Ng. Djoparosa selaku

Pemegang Hak Milik Pertama Kali Tanah Nomor 156 di

Kelurahan Danukusuman dan Silsilah Keluarga Hardjo

Taroeno selaku Pembeli Sebagian Tanah sekaligus menjadi

Pemilik Tanah Hak Milik Nomor 156 di Kelurahan

Danukusuman

Lampiran VI Surat Kuasa dari Pemegang Hak Milik

Lampiran VII Surat Laporan Pengaduan dari Pihak Pemegang Hak Milik

Lampiran VIII Lembar Disposisi dari Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Lampiran IX Undangan Pemanggilan Pihak Magersari sebagai Tindak

Lanjut dari Surat Pengaduan

Lampiran X Daftar Hadir dalam Agenda Pemanggilan Pihak Magersari

Lampiran XI Surat dan Bukti Terlampir dari Ibu Sih Hartati selaku Pihak

Magersari, yang melampirkan Bukti diantaranya yaitu

Silsilah Hak Milik Tanah Nomor 156 dan Surat Pernyataan

Lampiran XII Undangan untuk Agenda Mediasi (empat kali mediasi)

Lampiran XIII Daftar Hadir Mediasi

Lampiran XIV Berita Acara Mediasi dan Resume Mediasi

xv


commit to user

16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk

kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya

sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi

kelangsungan hidup umat manusia. Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia

Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara

bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi.

Sejak manusia pertama kali menempati bumi, tanah sudah menjadi salah

satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan. Tanah difungsikan

sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensinya dalam

kehidupan. Dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 1 menyatakan bahwa tanah itu

merupakan permukaan bumi. Sehingga pengertian tanah dalam arti luasnya yaitu

salah satu bagian dari bumi, di samping ditanam di bumi ataupun di tubuh bumi.

Tanah mempunyai keterkaitan erat dengan kebangsaan dan pembangunan.

Ini tercermin dari empat hal yang harus diketahui sebelum masuk pada pengertian

dan lingkup tanah yang lebih spesifik. Pertama, untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa ujung cita-

cita negara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, tanah sebagai identitas kebangsaan. Tanah merupakan kekayaan

nasional yang diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu,

sejatinya menjadi hak dari bangsa Indonesia bukan semata-mata aset pemiliknya.

Bagi bangsa Indonesia, hubungan dengan tanah merupakan hak yang paling

mendasar dan asasi. Hubungan ini menentukan kesejahteraan, keadilan, sekaligus

harmonisasi bangsa. Jika hubungannya tidak tersusun dengan baik, sudah dapat

diduga yang akan muncul adalah penderitaan panjang bagi sebagian besar rakyat

Indonesia, kemiskinan serta konflik berkepanjangan akan terus berlangsung.

1


commit to user

2

Ketiga, tanah harus memiliki fungsi keadilan sosial. Pemegang hak atas

tanah tidak dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan tanahnya

untuk kepentingan pribadi semata. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus

sesuai dengan keadaan dan sifat haknya, sehingga manfaat sebesar-besarnya bagi

pemegang hak, masyarakat, dan Negara. Hal ini bukan berarti kepemilikan serta

kepentingan perseorangan terabaikan oleh kepentingan umum, namun jika

konsentrasi akses terhadap tanah secara berlebihan dan hanya bertumpu pada

segelintir orang, ini merupakan indikasi tidak sehat. Perilaku itu dikategorikan

sebagai perilaku yang merugikan kepentingan umum.

Keempat, tanah untuk kehidupan. Terbentuknya akses rakyat kepada tanah

dan kuatnya hak rakyat atas tanah memberikan kesempatan pada rakyat untuk

memperbaiki sendiri kesejahteraan sosial ekonominya, hak-hak dasarnya

terpenuhi, martabat sosialnya meningkat, rasa keadilannya tercukupi, dan akan

tercipta harmoni sosial (Badan Pertanahan Republik Indonesia. Tajuk Utama dan

Artikel BPN RI. http://www.bpn.go.id/berita.aspx, 12 Oktober 2010, pukul 18.35).

Keberadaan tanah sangat penting artinya bagi manusia, karena tanah

merupakan salah satu sumber kehidupan. Setiap orang akan berusaha untuk

mendapatkan tanah dan berupaya memperjuangkannya untuk memenuhi hajat

hidupnya dan mempertahankan kehidupan dan ekosistem kelompoknya. Karena

tanah yang ada sangat terbatas dan tidak pernah bertambah, maka untuk

menghindarkan terjadinya benturan kepentingan antara individu dan kelompok

masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan akan tanah, pemerintah sebagai

pelaksana dari kekuasaan negara mempunyai peranan sesuai dengan kewenangan

yang ada padanya untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,

penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah termasuk mengatur hubungan-

hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum antara individu atau kelompok

masyarakat dengan tanah (Supardy Marbun, 2005. “Persoalan Areal Perkebunan

pada Kawasan Kehutanan”. Jurnal Hukum. Vol. 01, No. 1)

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena

mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Menurut

pengertian social asset, tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di


commit to user

3

kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan menurut

pengertian capital asset, tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan,

tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai

bahan perniagaan dan objek spekulasi. Di satu sisi tanah harus dipergunakan dan

dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, secara lahir, batin,

adil, dan merata, sedangkan di sisi lain juga harus dijaga kelestariannya (Achmad

Rubaie, 2007: 1).

Tanah sebagai karunia Tuhan sekaligus sumber daya alam yang strategis

bagi bangsa, Negara, dan rakyat, tanah dapat dijadikan sarana untuk mencapai

kesejahteraan hidup bangsa Indonesia sehingga perlu campur tangan Negara untuk

mengaturnya. Hal ini sesuai amanat konstitusional sebagaimana tercantum pada

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”.

Pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria (Undang- Undang

Nomor 5 Tahun 1960) yang dimaksud dengan dikuasai oleh Negara adalah

memberi wewenang kepada Negara untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan,

dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang

angkasa.

Maksud dan pengertian dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria (UU

No. 5 Tahun 1960) diartikan sebagai kepentingan kebangsaan, kesejahteraan, dan

kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka,

berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tujuan Negara Indonesia. Penggunaan

tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya sehingga bermanfaat


commit to user

4

bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemilik sekaligus bagi masyarakat dan

negara.

Berkaitan dengan kenyataan bahwa tanah merupakan sumber daya alam

yang langka yang bersifat tetap serta digunakan untuk memenuhi berbagai

kebutuhan hidup manusia akan perumahan, pertanian, perkebunan maupun

kegiatan industri yang mengharuskan tersedianya tanah. Indonesia mempunyai

jumlah penduduk yang banyak juga mengalami masalah pertanahan yang biasanya

menimbulkan konflik antara pemegang hak dengan orang lain. Konflik tersebut

mengenai ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan, sengketa

kepemilikan tanah dan masih banyak masalah-masalah yang kompleks.

Sengketa hukum atas tanah tidak dapat dilepaskan dalam kaitannya dengan

konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia kita yaitu Negara Hukum yang

berorientasi pada kesejahteraan umum sebagaimana tersurat dan tersirat di dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga sudah

tentu pembentukan “hak dan kewajiban” tidak dapat dihindarkan dan akan selalu

terjadi. Warga masyarakat selalu ingin mempertahankan hak-haknya, sedangkan

pemerintah juga harus menjalankan kepentingan terselenggaranya kesejahteraan

umum bagi seluruh warga masyarakat. Sengketa-sengketa demikian tidak dapat

diabaikan tanpa ditangani secara sungguh-sungguh, oleh karena itu apabila hal

tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan kehidupan masyarakat,

terganggunya tujuan Negara serta program pemerintah itu sendiri (Rusmadi

Murad, 1991: 1).

Tujuan dan cita-cita tersebut sesuai dengan Sebelas Agenda BPN RI dan

amanat dari TAP MPR RI No : IX/ MPR/ 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan

Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pasal 4 : “d. Mensejahterakan rakyat, terutama

melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia”. Pasal 5 : “d.

Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang

timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa

mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan

atas prinsip-prinsip sebagaimana Pasal 4 Ketetapan ini”.


commit to user

5

Berbagai macam kasus pertanahan banyak terjadi di Indonesia dewasa ini.

Konflik pertanahan itu biasanya orang dengan orang, antara orang dengan instansi

pemerintah, antara orang dengan badan hukum, antara orang dengan keraton,

antara instansi pemerintah dengan instansi pemerintah, dan antara pemerintah

dengan keraton dengan obyek konflik meliputi tanah Magersari, tanah-tanah yang

tidak terawat, daerah marginal atau pinggir kota dan daerah sepanjang sungai atau

sepanjang jalan. Di Surakarta banyak dijumpai tanah Magersari dan pendudukan

secara illegal terhadap tanah-tanah yang tidak dipelihara pleh pemiliknya. Kondisi

tersebut berpotensi untuk terjadinya konflik pertanahan. Salah satu contoh

sengketa pertanahan Magersari terjadi di Kelurahan Danukusuman RT 03 RW 01

Kecamatan Serengan, Kota Surakarta yang merupakan tanah Hak Milik Nomor

156 atas nama sepuluh orang ahli waris salah satunya bernama Sunarto yang

tanahnya dihuni oleh sembilan orang Magersari. Terjadi suatu sengketa antara ahli

waris dengan Magesan yang menghuni kawasan magersari ini.

Kemudian atas perkara tersebut telah diadakan mediasi di mana Kantor

Pertanahan Kota Surakarta melalui Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara bertindak

sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengeketa tanah Magersari di

kelurahan Danukusuman. Tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan

sengketa dan konflik pertanahan, beserta administrasinya.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik

untuk mengadakan penelitian dalam rangka penulisan hukum yang berkaitan

dengan penyelesaian sengketa tanah Magersari tersebut. Oleh karena itu penulis

membuat penulisan hukum dengan judul :

“PENYELESAIAN SENGKETA MAGERSARI DI ATAS TANAH HAK

MILIK NOMOR 156 DI KELURAHAN DANUKUSUMAN OLEH

KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap

dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan


commit to user

6

identifikasi dan pembatasan masalah. Perumusan masalah merupakan hal yang

sangat penting dalam setiap tahapan penelitian.

Maka berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan di

atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan

sebagai berikut :

1. Apakah penyelesaian sengketa Magersari di atas tanah Hak Milik Nomor 156

di Kelurahan Danukusuman oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta sudah

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai fungsi

Kantor Pertanahan Kota Surakarta ?

2. Apakah bentuk kompensasi atas hasil penyelesaian sengketa tanah di

Kelurahan Danukusuman antara pihak Magersari dengan Pemegang Hak

Milik telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang yang ingin dicapai sebagai

jawaban atas permasalahan yang dihadapi (tujuan objektif) maupun untuk

memenuhi kebutuhan (tujuan subjektif).

Secara garis besar tujuan yang ingin dicapai penulis meliputi dua macam

yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

a. Mengetahui Kantor Pertanahan Kota Surakarta mempunyai kewenangan

untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di Kelurahan Danukusuman

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai

fungsi Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

b. Mengetahui bentuk kompensasi antara pemegang hak dan para Magersari

terhadap penyelesaian sengketa tanah Magesari di Kelurahan

Danukusuman.

2. Tujuan Subjektif

a. Memperluas wawasan penulis dalam bidang hukum Agraria, khususnya

tentang proses mediasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota

Surakarta dalam menyelesaikan sengketa tanah Magersari di Kelurahan


commit to user

7

Danukusuman dan bentuk kompensasi sebagai hasil penyelesaian sengketa

tanah di kelurahan Danukusuman.

b. Sebagai strategi pemberdayaan mahasiswa melalui pengayaan wawasan

dan peningkatan kompetensi dalam rangka mendapatkan pengetahuan bagi

penulis tentang penerapan ilmu-ilmu yang telah didapatkan bila

dihadapkan pada realitas yang ada di lapangan agar memiliki daya saing

berkemampuan untuk tumbuh menjadi wiraswasta mandiri.

c. Untuk memperoleh data-data yang akan penulis pergunakan dalam

penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar

kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna,

khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat

yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

pengembangan pengetahuan Hukum Administrasi Negara, khususnya

Hukum Agraria terutama yang berkaitan dengan proses penyelesaian

sengketa pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan untuk

mengetahui bentuk kompensasi yang disepakati oleh kedua belah pihak

yang bersengketa sebagai hasil penyelesaian sengketa tanah Magersari di

Kelurahan Danukusuman.

b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani

kuliah Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus

untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang

diperoleh.


commit to user

8

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan pemikiran, literatur

maupun pengetahuan bagi semua pihak yang ingin meneliti permasalahan

yang sama, dengan disertai pertanggungjawaban secara ilmiah.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35).

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam

proses penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau

penelitian doktrinal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum

normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif memiliki

definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu

penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya

pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder

(Johnny Ibrahim, 2006: 44).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum

itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat

preskriptif. Artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum

mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma

hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 22).

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis memberikan preskriptif

mengenai proses penyelesaian sengketa pertanahan di Kelurahan

Danukusuman, Kecamatan Serengan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta

beserta hasil kesepakatan para pihak mengenai bentuk kompensasi.


commit to user

9

3. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian

normatif, maka terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum antara lain

pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case

approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan

komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual

approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93).

Dari beberapa pendekatan tersebut, obyek penelitian yang diteliti

adalah sengketa tanah, dan juga menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu

penelitian, dalam hal ini dikaji dengan menggunakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini

pedekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute

approach), yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi

(Peter Mahmud Marzuki, 2005: 97).

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam penulisan

hukum ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan

undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang

dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-

Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang (Peter Mahmud

Marzuki, 2005: 93).

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum

sekunder, yaitu data atau fakta yang digunakan oleh seseorang secara tidak

langsung dapat diperoleh melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen,

peraturan perundang-undangan laporan, makalah, teori-teori, bahan-bahan

kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti, yaitu tentang proses penyelesaian sengketa tanah.

Sumber data adalah tempat diketemukannya bahan hukum. Sumber

data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah sumber


commit to user

10

data sekunder, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat

berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, laporan, arsip,

makalah, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum

ini data sekunder. Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud

Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak

mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum,

dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim

(Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141).

Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini adalah norma

atau kaidah dasar dalam hukum di Indonesia dan beberapa peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah

Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang

Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Peraturan Presiden Nomor 10

Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun

1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4

Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.


commit to user

11

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat

hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu

memahami dan menganalisis bahan hukum primer, misalnya buku-buku,

literatur-literatur, dokumen resmi, karya ilmiah yang berhubungan

dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahan-

bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian merupakan hal

yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan bahan hukum

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu

merupakan suatu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara

mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, artikel,

literatur, dan cyber media, yaitu pengumpulan data yang diambil melalui

internet.

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian

ini adalah studi kepustakaan. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan

dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Bahwa cara

pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik

kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap

permasalahan konkret yang dihadapi (Johnny Ibrahim, 2006: 393).

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulisan penelitian hukum ini, teknik analisis bahan hukum yang

digunakan adalah dengan metode deduksi silogisme. Menurut Philipus M.

Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, metode deduksi

sebagaimana silogisme yang diajarkan Aristoteles, penggunaan deduksi

berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum).


commit to user

12

Kemudian diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus), dari kedua

premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter

Mahmud Marzuki, 2005: 47).

Mendapatkan jawaban terhadap penelitian hukum dengan metode

silogisme deduksi dengan menggunakan interpretasi bahasa (gramatikal),

yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan

bahasa sehari-hari. Jadi, untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang,

maka ketentuan undang-undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan

menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari (Sudikno Mertokusumo,

2004 : 57).

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Pokok-Pokok Agraria, Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34

Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Peraturan

Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional,

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan,

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

sebagai premis mayor, sedangkan yang menjadi premis minor adalah :

a. Proses penyelesaian sengketa pertanahan di Kelurahan Danukusuman

Kecamatan Serengan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

b. Hasil penyelesaian sengketa pertanahan di kelurahan Danukusuman

oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta.


commit to user

13

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Untuk lebih mempermudah memberikan gambaran, melakukan

pembahasan, dan penjabaran isi secara menyeluruh yang sesuai dengan aturan

baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam

penyusunan penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 4

(empat) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup

ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka yang disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

Dalam BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan dijelaskan mengenai

gambaran awal tentang penelitian, yang meliputi latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan

sistematika penelitian hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari

penelitian ini secara garis besar.

Dalam BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis memberikan

landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-

literatur yang penulis pergunakan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan

permasalahan yang sedang penulis teliti. Hal tersebut meliputi tinjauan tentang

tanah magersari, tinjauan tentang sengketa pertanahan, tinjauan tentang mediasi,

tinjauan tentang relokasi. Hal ini ditujukan agar pembaca dapat memahami

permasalahan yang penulis teliti.

Dalam BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis

mengungkapkan dan membahas hasil penelitian berdasarkan sumber data

sekunder. Untuk mempermudah dalam mengungkapkan dan membahas hasil

penelitian. Dalam sub bab pertama penulis akan mengungkapkan dan membahas

hasil penelitian tentang proses penyelesaian sengketa pertanahan di kelurahan

Danukusuman oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sub bab kedua penulis akan

mengungkapkan dan membahas hasil penelitian tentang bentuk kompensasi hasil

penyelesaian sengketa pertanahan di Kelurahan Danukusuman yang berupa

relokasi tanah.


commit to user

14

Dalam BAB VI Penutup, pada bab ini penulis memberikan kesimpulan

dan saran penulis atas pembahasan setelah melakukan penelitian atau penulisan

hukum ini. Adapun kesimpulannya, yaitu bahwa penyelesaian sengketa sengketa

pertanahan di Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan oleh Kantor

Pertanahan Kota Surakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

mengenai fungsi Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dan bentuk kompensasi hasil

penyelesaian sengketa pertanahan di Kelurahan Danukusuman yang berupa tanah

pengganti atau relokasi sudah sesuai kesepakatan menurut Pasal 1320 KUH

Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata.


commit to user

15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Tanah Magersari

a. Pengertian Magersari

Pengertian harafiahnya menurut bahasa yang tercantum

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Magersari adalah orang yang

rumahnya menumpang di pekarangan orang atau orang yang tinggal

di tanah milik negara dan sekaligus mengerjakan tanah itu

(Depdikbud, 2001: 695).

Menurut istilah, tanah magersari berarti tanah milik keraton,

bisa juga tanah pribadi milik perseorangan (non keraton) yang dikelola

oleh orang lain, tentunya dengan seizin si pemilik sah lahan tersebut. Pada

dasarnya Magesan adalah orang yang menumpang di atas tanah

orang lain yang diberi izin oleh pemilik tanah tersebut untuk

menempati tanah itu dengan alasan bahwa dia (Magesan) untuk

menemani atau menggarap tanah tersebut, akan tetapi lama

kelamaan para magesan menempati tanah tersebut secara turun-

temurun dan ingin memiliki tanah tersebut.

Magersari sudah sejak lama ada dan terus berkembang seiring

dengan berjalannya waktu magersari telah banyak mengalami perubahan.

Kalau dahulu Magersari hanya merupakan orang-orang yang tinggal dan

mengusahakan tanah-tanah para raja atau para bangsawan, tetapi kini

setelah Indonesia merdeka bentuk dan model magersari yang sekarang

telah jauh mengalami perubahan tidak seperti dahulu lagi. Mereka atau

orang yang dahulunya menempati tanah-tanah kerajaan masih diizinkan

untuk mengolah tanah-tanah Magersari yang dimiliki oleh pihak

Kasunanan Surakarta akan tetapi mereka tidak diberi hak untuk memiliki

tanah tersebut. Pemilikan tanah tersebut tetap dan masih dipegang oleh

15


commit to user

16

pihak Kraton dan masyarakat yang tinggal dan mengolah tanah di atas

tanah Kasunanan Surakarta hanya diberikan hak memakai saja.

b. Penggolongan Tanah Magersari

Tanah Magersari termasuk ke dalam bagian tanah adat. Tanah jenis

ini tergolong ke dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dengan

tanah, karena sifatnya seperti perjanjian yaitu mengizinkan orang lain

mendirikan dan mendiaminya sebuah rumah di atas pekarangannya, di

mana terletak rumahnya yang ia diami sendiri. (Ter Haar, 2001: 113).

Menurut Ter Haar di dalam bukunya yang telah diterjemahkan oleh

Soebakti Poesponoto, ada dua istilah Magersari yakni :

1) Penumpang pekarangan (bijwoner)

Mengizinkan masuk orang lain di pekarangannya sebagai penumpang

pekarangan.

2) Penumpang rumah (opwoner)

Bila seseorang secara demikian diizinkan berdiam di pekarangan

dalam rumahnya sendiri yang tidak ditinggal oleh pemilik tanah itu

sendiri, atau mengizinkan seorang sebagai penumpang rumah di

pekarangannya.

Penumpang pekarangan dan penumpang rumah itu disebut indung,

lindung, magersari, dan numpang.

Tanah Magersari dalam penelitian ini merupakan tanah Hak Milik

atau hak yasan (inlands bezitsrecht). Hak Milik memberikan kepada

pemiliknya kebebasan penuh atas tanah. Cara memperoleh Hak Milik,

dengan cara :

1) Membuka Tanah

Seseorang anggota persekutuan yang akan membuka tanah atau

hutan, cukuplah dengan diketahui kepala persekutuan dan

menempatkan tanda-tanda batas dan memberi selamatan menurut

kebiasaan setempat. Dengan demikian terciptalah hubungan hukum

antara si pembuka tanah dengan tanahnya dan orang lain tidak boleh


commit to user

17

mengganggunya. Si pembuka tanah harus membuktikan bahwa ia

betul-betul memanfaatkan tanah itu secara terus menerus.

2) Mewaris Tanah

Mewaris tanah ini di mana hak purba menipis atau lemah, hak

milik menjadi kuat. Pemilik tanah setelah meninggal tanahnya dapat

diwariskan oleh para ahli warisnya. Bagaimana isi warisan itu

tergantung pada Hukum Adat masing-masing wilayah.

3) Pembelian, Penukaran, Hadiah

Hak pertuanan lemah, maka hak perorangan menjadi kuat.

Dalam hal yang demikian pemilik tanah perseorangan dapat menjual,

menukarkan atau menghadiahkan kepada orang lain dengan bebas.

Adanya keharusan campur tangan dari kepala Persekutuan hukum

dimaksudkan untuk menjaga supaya keadaannya “terang” dan tidak

terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

4) Daluwarsa

Dalam Hukum Adat dikenal pula adanya daluwarsa (pengaruh

lampaunya waktu) terhadap berlangsung atau tidaknya sesuatu hak dan

kewajiban.

(Agus D. Djioen, 1982: 21-23).

c. Kedudukan Tanah Magersari di Kota Surakarta

Kasunanan Surakarta merupakan kerajaan yang terletak di

pedalaman dengan basis kehidupan masyarakat bersifat agraris. Konsep

tradisional tentangnya tidak dapat dipisahkan dari tanah. Masyarakat

tradisional menganggap raja sebagai pemilik seluruh tanah kerajaan.

Tanah merupakan sarana legitimasi kekuasaan, karena penguasaan tanah

yang luas merupakan kewibawaan serta kekayaan raja. Di samping itu

tanah merupakan sarana ekonomi yang menunjang pemenuhan kebutuhan

kerajaan, dengan cara memanfaatkan hasil alamnya. Bagi Kasunanan

Surakarta kedudukan sebagai raja menempatkan penguasa itu sebagai

pemilik tunggal tanah kerajaan sehingga raja memiliki hak istimewa


commit to user

18

terhadap tanah. Berdasarkan konsep di atas raja memiliki kekuasaan

mutlak, termasuk tanah air wilayahnya. Keistimewan raja terhadap

penguasaan tanah baik yang berada di dalam kraton maupun yang berada

di luar kraton semakin membuktikan bahwa rajalah satu-satunya pemilik

tanah kerajaan.

Pada masyarakat Indonesia lainnya biasa dijumpai hak-hak yang

berkaitan dengan tanah yaitu hak Beschikking (hak mempergunakan), hak

milik (Yasan), Agraris Eigendom, dan hak usaha. Berbeda dengan

masyarakat Indonesia pada umumnya Kota Surakarta pada khususnya

hanya mengenal dua macam fungsi dari tanah kerajaan. Ditinjau dari

fungsinya tanah kerajaan dibedakan menjadi dua. Pertama tanah yang

menghasilkan suatu barang yang ditentukan dan diperlukan oleh istana

yang terdiri dari bumi Pamajegan sebagai Penghasil pajak berupa uang dan

Bumi Pangrambe, yaitu tanah yang dimanfaatkan untuk hasil tanamannya

seperti padi dan minyak kelapa untuk keperluan istana. Kedua tanah

lungguh/apanage, yaitu tanah yang dipinjamkan kepada para sentono

selama mereka memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan raja

dan sebagai gaji bagi para pegawai istana atau narapraja (Suhartono, 1991:

123).

2. Tinjauan Tentang Sengketa Pertanahan

a. Pengertian Sengketa Pertanahan

Secara kuantitatif, tanah merupakan benda yang relatif tidak

bertambah. Manusia membutuhkan tanah untuk melakukan berbagai

kegiatan. Sampai saat ini sebagian besar kegiatan manusia masih berada di

atas tanah. Dari waktu ke waktu, jumlah manusia yang ada di muka bumi

terus bertambah dan jumlah manusia yang membutuhkan tanah juga terus

meningkat. Akibatnya, tanah menjadi salah satu benda yang rawan

konflik. Konflik itu terjadi, sejak diperolehnya, pengusahaannya, sampai

ketika pihak yang menguasainya hendak melakukan perbuatan hukum


commit to user

19

terhadap tanah yang bersangkutan (A. Joni Minulyo. 2007. “Penanganan

Masalah Pertanahan”. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 25, No. 3).

Sengketa biasanya bermula dari situasi di mana ada pihak yang

merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas

yang bersifat subjektif dan tertutup yang dapat dialami oleh perorangan

maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan

apabila terjadi conflict of interest. Pihak yang merasa dirugikan akan

menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Apabila pihak

kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah

konflik tersebut. Tetapi apabila reaksi dari pihak kedua menunjukkan

perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadilah apa

yang dinamakan sengketa. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya

titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa dan secara potensial, dua

pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda dapat

beranjak ke situasi sengketa (Suyud Margono, 2004: 34)

Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan

selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk,

perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai

pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai

kepentingan. Permasalahan pertanahan dimaksud dapat berupa pengaduan

masyarakat yang diajukan secara langsung, tertulis, ekspose di media cetak

atau elektronik dan bahkan tidak jarang dilakukan melalui aksi unjuk rasa.

Di samping itu terdapat juga perkara pertanahan yang disampaikan melalui

gugatan ke Pengadilan.

Sengketa pertanahan adalah konflik antara dua pihak atau lebih

yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa obyek

Hak Atas Tanah. Pengertian sengketa pertanahan termuat secara jelas

dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan

Sengketa Pertanahan yang berbunyi : “Sengketa pertanahan adalah

perbedaan pendapat mengenai :


commit to user

20

1) keabsahan suatu hak;

2) pemberian hak atas tanah;

3) pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda

bukti haknya,

antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang

berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan

Nasional”.

Jadi, pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan

kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan

siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan,

perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan

lain sebagainya (Fia S. Aji, Kanwil BPN Gorontalo. Penyelesaian

Sengketa Pertanahan di Indonesia.

(http://fiaji.blogspot.com/2007/09/penyelesaian-sengketa-pertanahan-fia-

s.html), diakses pada tanggal 15 Oktober 2010, pukul 11.15).

b. Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah

Penyebab sengketa pertanahan seperti yang diuraikan pada

halaman Badan Pertanahan Nasional, antara lain :

1) Persediaan tanah relatif terbatas sementara pertumbuhan penduduk

meningkat;

2) Ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, pembangunan dan

pemanfaatan tanah;

3) Tanah terlantar dan Resesi Ekonomi;

4) Pluralisme hukum tanah di masa kolonial;

5) Persepsi dan kesadaran “Hukum“ masyarakat terhadap penguasaan dan

pemilikan tanah;

6) Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian masalah;

7) Reformasi;

8) Kelalaian petugas dalam proses pemberian dan pendaftaran hak atas

tanah;

9) Sistem Peradilan;


commit to user

21

10) Lemahnya sistem administrasi pertanahan;

11) Tidak terurusnya tanah-tanah aset Instansi Pemerintah (BPN Kantor

Wilayah Propinsi Jawa Tengah. Penanganan Sengketa Pertanahan,

Strategi Penanganan Sengketa Pertanahan. (http://bpn-

jateng.net/index.php?action=news.detail&id_news=22), diakses pada

tanggal 12 Oktober 2010, pukul 19.05).

Selain konteks politik dan ekonomi, sengketa tanah terjadi karena

lemahnya posisi hukum tanah komunal dalam kerangka hukum

nasional. Status hukum hak atas tanah komunal ditunjukkan dengan adat

di Indonesia diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor

5 Tahun 1960 dapat diringkas sebagai berikut yakni adat tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan nasional, adat tidak boleh bertentangan

dengan sosialisme Indonesia, adat tidak boleh bertentangan dengan hukum

agraria atau hukum pemerintah lainnya, semua tanah-tanah adalah milik

negara. Merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang disadur dari

jurnal internasional yang mengemukakan in addition to the political and

economic contexts, land dispute occur due to the weak legal position of

communal lands in the frame work of national law. the legal status of

communal land rights indicated by adat in indonesia set forth in agrarian

law article 5 1960 may be summarized as follows adat must not be

contrary to national interests, adat must not be contrary to indonesia

socialism, adat must not be contrary to the princilpes of agrarian law or

other government law, all lands belong to the state (Minako Sakai. 2002.

“Land Dispute Resolution in the Political Reform at the time of

Desentralization in Indonesia”. The Indonesian Journal of Anthropology.

Vol Spesial, No. 15).

c. Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Setiap permasalahan pertanahan yang muncul harus diupayakan

untuk ditangani segera agar tidak meluas menjadi masalah yang dapat

menimbulkan keresahan masyarakat yang berdampak sosial, ekonomi,

politik dan keamanan. Dalam kerangka inilah kebijakan pertanahan dalam


commit to user

22

menangani sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dilakukan secara

sistematis dan terpadu, diantaranya dengan cara mengelompokkan

permasalahan menurut tipologinya dan kemudian dilakukan pengkajian

untuk mencari akar masalahnya.

Berbagai penyelesaian sengketa pertanahan cukup banyak

ditawarkan baik yang penyelesaian sengketa pertanahan penyelesaian

sengketa pertanahan di luar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian

sengketa dengan jalur pengadilan (litigasi) :

1) Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Jalur Luar Pengadilan

Langkah-langkah pendekatan terhadap para pihak yang

bersengketa sering berhasil di dalam usaha penyelesaian sengketa

(dengan jalan musyawarah atau mediasi). Tindakan ini tidak jarang

menempatkan pihak instansi pemerintah ic. Direktur Jenderal Agraria

untuk menempatkan dirinya sebagai mediator di dalam menyelesaikan

sengketa secara kekeluargaan. Untuk itu diperlukan sikap tidak

memihak serta tidak melakukan tekanan-tekanan, akan tetapi tidak

berarti bahwa mediator tersebut harus pasif.

Pihak agraria harus mengemukakan beberapa cara

penyelesaian, menunjukkan kelemahan-kelemahan serta kesulitan-

kesulitan yang mungkin timbul yang dikemukan oleh para pihak.

Mediasi ini apabila dilakukan, harus pula memperhatikan tata cara

formal seperti surat pemanggilan, berita acara atau notulen rapat, akta

atau pernyataan perdamaian yang berguna sebagai bukti bagi para

pihak maupun pihak ketiga. Hal semacam ini biasanya kita temukan

dalam akta perdamaian, baik yang dilakukan di muka hakim maupun

di luar Pengadilan atau notaris.

Pelaksanaan mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar

pengadilan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam

Undang-Undang ini, Alternatif Penyelesaian Sengketa diartikan

sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui


commit to user

23

prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi

atupun penilaian ahli (Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Adapun karakteristik dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS),

yaitu :

a) Privat, sukarela dan konsensual (didasarkan atas kesepakatan para

pihak).

b) Kooperatif tidak agresif/bermusuhan tegang.

c) Fleksibel dan tidak formal/kaku.

d) Kreatif

e) Melibatkan partisipasi aktif para pihak dan sumber daya yang

mereka miliki.

f) Bertujuan untuk mempertahankan hubungan baik.

(Indonesian Institute for Conflict Transformation, 2006: 36).

2) Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Jalur Pengadilan

Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Pengadilan

merupakan bentuk penyelesaian dalam ruang lingkup hukum perdata,

di mana intinya berisi tentang perbuatan melanggar hukum dan ganti

rugi. Apabila usaha-usaha musyawarah atau mediasi tersebut

mengalami jalan buntu atau ternyata ada masalah-masalah prinsipil

yang harus diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang, misalnya

pengadilan, maka kepada yang bersangkutan disarankan untuk

mengajukan masalahnya ke Pengadilan (Rusmadi Murad, 1991: 27).

Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) yang mengatur tentang perbuatan melanggar hukum

dan ganti rugi, yang bunyinya “Tiap perbuatan melanggar hukum,

yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

tersebut”. Dalam hubungannya dengan penyelesaian ganti kerugian

sebagai konsekuensi tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum,


commit to user

24

maka ketentuan dalam Pasal 1365 ini terkait erat dengan Pasal 1243

yang menyatakan bahwa, “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena

terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulia diwajibkan, apabila si

berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap

melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya

hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah

dilampaukannya”.

Sedangkan dalam kaitannya dengan pembuktian, perlu

dikemukakan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa,

“Barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia

mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-

peristiwa itu, sebaliknya barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa

guna pertahanan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan

peristiwa-peristiwa itu”.

Adapun karakteristik dari penyelesaian sengketa pertanahan

melalui jalur pengadilan, yaitu :

a) prosesnya sangat formal (terikat pada hukum acara)

b) para pihak berhadapan untuk saling melawan, adu argumentasi dan

pengajuan alat bukti

c) pihak ketiga netralnya (hakim) ditentukan para pihak dan

keahliannya bersifat umum

d) prosesnya bersifat terbuka atau transparan

e) hasil akhir berupa putusan yang didukung pertimbangan atau

pandangan hakim


3. Tinjauan Tentang Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Secara etimologi (bahasa), mediasi berasal dari bahasa latin

mediare yang berarti “berada di tengah” karena seorang yang melakukan

mediasi (mediator) harus berada di tengah orang yang bertikai. Dari segi


commit to user

25

terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat yang memberikan

penekanan yang berbeda tentang mediasi. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga

(mediator) dalam penyelesaian suatu perselisihan melalui penasihat

(Depdikbud, 2001 : 726).

Mediasi juga dapat diartikan, pihak ketiga yang dapat diterima

(acceptable), yakni bahwa para pihak yang bersengketa mengizinkan

pihak ketiga untuk terlibat ke dalam sengketa dan membantu para pihak

untuk mencapai penyelesaian. Akseptabilitas ini tidak berarti bahwa para

pihak selalu berkehendak untuk melakukan atau menerima sepenuhnya

apa yang dikemukakan pihak ketiga (Indonesian Institute for Conflict

Transformation, 2006 : 60).

Selain itu, di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret

dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengertian

mediasi adalah penyelesaian sengketa melui proses perundingan para

pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 ayat (6) PERMA No. 2 tahun

2003). Mediasi pada intinya adalah “a process of negotiations facilitated

by a third person who assist disputens to pursue a mutually agreeable

settlement of their conlict.” Sebagai suatu cara penyelesaian sengketa

alternatif, mediasi mempunyai ciri-ciri yakni waktunya singkat,

terstruktur, berorientasi kepada tugas, dan merupakan cara intervensi yang

melibatkan peran serta para pihak secara aktif. Keberhasilan mediasi

ditentukan itikad baik kedua belah pihak untuk bersama-sama menemukan

jalan keluar yang disepakati. Dari beberapa pengertian mediasi tersebut,

dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa

para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersifat

netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak

tetapi menujang fasilitator untuk terlaksananya dialog para pihak dengan

suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya

mufakat.


commit to user

26

Mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa, di

samping penyelesaian sengketa secara litigasi. Sebagai suatu lembaga

penyelesaian sengketa, pelaksanaan mediasi didasarkan prinsip-prinsip

yang berbeda dengan litigasi. Pada tahun-tahun belakangan ini pengadilan,

masyarakat, maupun industri telah berpaling kepada mediasi sebagai

metode yang lebih disukai dalam penyelesaian bentuk-bentuk sengketa

tertentu. Biaya yang mahal, lamanya waktu, serta tidak efisiensinya

penyelesaian melalui pengadilan juga mendorong para pihak untuk

menggunakan mediasi, terutama sengketa polisentrik, yaitu sengketa yang

melibatkan banyak pihak dan persoalan, seperti sengketa tanah maupun

yang lainnya, para pihak lebih memilih jalan mediasi daripada

penyelesaian melalui pengadilan.

b. Prinsip-Prinsip Mediasi

Berdasarkan berbagai pengertian tentang mediasi dapat

dikelompokkan menjadi beberapa prinsip dari lembaga mediasi yaitu :

1) Mediasi bersifat sukarela

Prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui

mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Pengertian sukarela

dalam proses mediasi juga ditujukan pada kesepakatan penyelesaian.

Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian

sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk

menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut. Sifat

sukarela yang demikian didukung fakta bahwa mediator yang

menengahi sengketa para pihak hanya memiliki peran untuk membantu

para pihak menemukan solusi yang terbaik atas sengketa yang dihadapi

para pihak, Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan

sengketa yang bersangkutan seperti layaknya seorang hakim atau

arbiter. Dengan demikian tidak ada paksaan bagi para pihak untuk

menyelesaikan sengketa mereka dengan cara mediasi.

2) Lingkup sengketa pada prinsipnya bersifat keperdataan


commit to user

27

Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang-undang

yang mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa

pada prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui

mediasi adalah sengketa keperdataan. Namun meskipun demikian

secara teoritis masih terbuka kemungkinan untuk menyelesaikan tindak

pidana tertentu melalui proses penyelesaian diluar peradilan.

Kemungkinan ini terutama dikarenakan sifat sanksi pidana itu sendiri

sebagai ultimum remedium yaitu usaha terakhir guna memperbaiki

tingkah laku manusia, serta memberikan tekanan psikologis agar orang

lain tidak melakukan kejahatan.

3) Proses sederhana

Sifat sukarela dalam mediasi memberikan keleluasaan kepada

pihak untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa

mediasi yang mereka inginkan. Dengan cara ini para pihak yang

bersengketa tidak terperangkap dengan formalitas acara sebagaimana

dalam proses litigasi. Para pihak dapat menentukan cara-cara yang

lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di

pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai

bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan

pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena

tidak terdapat banding atau bentuk lainnya.

4) Proses mediasi tetap menjaga kerahasiaan sengketa para pihak

Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap

orang, dapat menghadiri sesi-sesi perundingan mediasi. Hal ini

berbeda dengan badan peradilan dimana sidang umumnya dibuka

untuk umum. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya

tarik tersendiri, karena para pihak yang bersengketa pada dasarnya

tidak suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada

umum.

5) Mediator bersifat menengahi


commit to user

28

Sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk

menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui

tugas mediator yang secara aktif membantu paru pihak dalam

memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka

hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi

penyelesaian sengketa tersebut. Dalam hal ini keputusan untuk

menerima penyelesaian yang diajukan mediator sepenuhnya berada

dan ditentukan sendiri oleh keinginan atau kesepakatan para pihak

yang bersengketa. Mediator tidak dapat memaksakan gagasannya

sebagai penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi.

c. Keuntungan dan Kelemahan Mediasi

Setiap lembaga penyelesaian sengketa mengandung keuntungan

dan kelemahannya masing-masing, karena pendekatan penyelesaian yang

dipergunakan berbeda-beda. Dengan penekanan pada berbagai

kepentingan para pihak yang saling bersengketa dapat diakomodasi secara

maksimal. Inilah keuntungan substantif dari penyelesaian sengketa melalui

mediasi. Keuntungan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi antara

lain :

1) relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif lain.

2) adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima

dan adanya rasa memiliki putusan mediasi.

3) dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk

menegosiasi sendiri sengketa-sengketanya di kemudian hari.

4) terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang

merupakan dasar dari suatu sengketa.

5) membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan di antara pihak

yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan

dendam

(Munir Fuady, 2003: 50).

Keberhasilan mediasi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti

kualitas mediator (training dan profesionalitas), usaha-usaha yang


commit to user

29

dilakukan oleh kedua pihak yang sedang bertikai, serta kepercayaan dari

kedua pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator,

kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Seorang mediator yang baik

dalam melakukan tugasnya akan merasa sangat senang untuk membantu

orang lain mengatasi masalah mereka sendiri, mediator akan berindak

netral seperti seorang ayah yang penuh kasih, meningkatkan kualitas

pengambilan keputusan, mempunyai metode yang harmonis, mempunyai

kemampuan dan sikap, memiliki integritas dalam menjalankan proses

mediasi serta dapat dipercaya dan berorientasi pada pelayanan.

The characteristics of mediation are a short period of time needed,

structures, task oriented, and as an intervention method that involves all

parties in an active manner. The disputing parties appoint a third party as

mediator who assists in achieving issues that both can agree upon. The

success of the mediation is determined by the good intentions of both

parties to jointly achieve a way out that both agreed upon. The positive

points here are a short period of time needed, less costs spent, and a

simple procedure. The disputing parties will feel more powerful as

compared to a court settlement, since they themselves determine the

outcome. Besides, in the mediation, the parties involved will be more

conducive to other values than only legal factors. The negative side is that

mediation results cannot be verified by the court, and hence, its

effectiveness solely depends on the obedience of the parties to adhere to

the mutually agreed solution. Terjemahan dari jurnal internasional di atas

yakni intinya karakteristik dari mediasi adalah periode waktu yang

dibutuhkan relatif singkat, terstruktur, berorientasi tugas dan sebagai

metode intervensi yang melibatkan semua pihak secara aktif. Pihak yang

bersengketa menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang membantu

dalam mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Keberhasilan mediasi

ditentukan oleh niat baik dari kedua belah pihak untuk bersama-sama

mencapai jalan keluar yang disepakati bersama. Poin yang positif di sini

adalah waktu yang diperlukan singkat, biaya murah, dan prosedur


commit to user

30

sederhana. Para pihak yang bersengketa akan merasa lebih puas

dibandingkan dengan penyelesaian pengadilan, karena mereka sendiri

yang menentukan hasilnya. Selain itu, dalam mediasi, para pihak yang

terlibat akan lebih kondusif untuk menyelesaikan sengketa tanah. Sisi

negatif adalah bahwa hasil mediasi tidak dapat diverifikasi oleh

pengadilan, dan karenanya, efektivitasnya hanya tergantung pada

kepatuhan para pihak untuk mematuhi solusi yang disepakati bersama

(Harun M. Hashim. 2008. “Mediaton The Alternative Of Land Dispute

Resolution In Indonesia”. Asia Pasific Journal International Islamic

University Malaysia. Vol. 18, No. 2).

Sisi kelemahannya diadakannya penyelesaian sengketa dengan

menggunakan jalur mediasi antara lain :

1) Pemimpin diskusi (mediator) yang netral.

2) Sulitnya pemeliharaan atau penjaga aturan-aturan perundingan agar

perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab.

3) Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau

segan untuk mengungkapkan pandangannya


d. Tujuan Mediasi

Mediasi merupakan bentuk penyelesaian yang bersifat informal,

sukarela, memandang kedepan, bekerjasama atas dasar kepentingan guna

menyelesaikan sengketa yang dapat menguntungkan kedua belah pihak

(win-win solution). Tujuan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi

adalah untuk menghasilkan suatu rencana atau kesepakatan ke depan yang

dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.

Untuk itu sehubungan dengan tujuan mediasi terdapat beberapa

sikap dasar yang harus dimiliki oleh mediator adalah bersikap terbuka,

mandiri, netral, percaya diri, menghormati orang lain, seimbang,

mempunyai komitmen, fleksibel, bisa memimpin proses mediasi dengan

baik, percaya pada orang lain dan bisa dipercaya oleh orang lain serta


commit to user

31

berorientasi pada pelayanan. Dengan kata lain, ketika membantu

menyelesaikan konflik, seorang mediator/penegah harus :

1) Fokus pada persoalan, bukan terhadap kesalahan orang lain;

2) Mengerti dan menghormati terhadap setiap perbedaan pandangan;

3) Memiliki keinginan berbagi dan merasakan;

4) Bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

e. Tipe dan Fungsi Mediator

Dalam menyelesaikan konflik, para pihak dapat memilih atau

menunjuk mediator yang disepakati. Ada beberapa macam tipe mediator

antara lain :

a) Mediator Hubungan Sosial (Social Network Mediators)

Sebuah hubungan sosial yang ada atau tengah berlangsung

sebagai upaya untuk mempertahankan keserasian atau hubungan baik

dalam sebuah komunitas, karena si mediator maupun para pihak sama-

sama menjadi bagian di dalamnya. Tokoh-tokoh masyarakat atau

informal misalnya ulama atau tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh

pemuda dan lain-lain. Biasanya mempunyai pengaruh besar dalam

masyarakat.

b) Mediator sebagai Pejabat yang Berwenang (Authoritative Mediators)

Mediator Autoritatif adalah mereka yang berusaha membantu

pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-

perbedaan di antara mereka, tetapi si mediator sesungguhnya memiliki

posisi yang kuat dan berpengaruh, sehingga mereka memiliki potensi

atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses

mediasi. Namun, seorang mediator autoritatif selama ini menjalankan

peran sebagai mediator tidak menggunakan kewenangan atau

pengaruhnya itu karena didasarkan pada keyakinannya, bahwa

pemecahan yang terbaik terhadap sebuah kasus bukanlah ditentukan

oleh dirinya sebagai pihak yang berpengaruh, tetapi harus dihasilkan

oleh upaya-upaya pihak yang bersengketa sendiri.


commit to user

32

Tokoh formal misalnya pejabat-pejabat yang mempunyai

kompetensi di bidang sengketa yang ditangani.

c) Mediator Mandiri (Independent Mediators)

Mediator yang menjaga jarak antara para pihak maupun

dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh para pihak. Mediator tipe

ini lebih banyak ditemukan dalam masyarakat atau budaya yang telah

mengembangkan tradisi kemandirian dan menghasilkan mediator-

mediator profesional. Contoh mediator ini misalnya mediator

profesional, orang yang berprofesi sebagai mediator, mempunyai

legitimasi untuk melakukan negosiasi-negosiasi dalam mediasi,

konsultan hukum dan pengacara arbiter (Land Management and Policy

Development Project (LMPDP). Pengembangan Kebijakan

Pertanahan.

(http://www.landpolicy.or.id/kajian/2/tahun/2009/bulan/05/tanggal/11/

id/151/), diakses pada tanggal 14 Oktober 2010, pukul 18.45)

Beberapa fungsi mediator menurut Fuller ada tujuh macam yaitu

antara lain :

1) Sebagai katalisator (catalyst)

Mampu mendorong lahirnya suasana konstruktif bagi diskusi dan

bukan sebaliknya, yakni menyebabkan terjadinya salah pengertian dan

polarisasi di antara para pihak.

2) Sebagai pendidik (educator)

Berusaha memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan

politis dan kendala usaha dari para pihak.

3) Sebagai penerjemah (translator)

Menyampaikan dan merumuskan usulan para pihak dalam bahasa dan

ungkapan yang enak didengar tanpa mengurangi maksud yang ingin

dicapai.

4) Sebagai narasumber (resource person)

Mampu mendayagunakan atau melipatgandakan sumber-sumber

informasi yang tersedia.


commit to user

33

5) Sebagai penyandang berita jelek (bearer of bad news)

Siap menerima risiko sebagai korban dari situasi perundingan yang

berpotensi berlangsung secara emosional.

6) Sebagai agen realitas (agen of reality)

Memberi pengertian bagi para pihak jika permintaan atau usulan yang

disampaikan mungkin tidak masuk akal dan tidak realistis.

7) Sebagai kambing hitam (scapegoat)

Siap sebagai pihak yang menjadi tumpuan kesalahan para perunding

(Suyud Margono, 2004: 60).

f. Tahap-Tahap Mediasi

Secara umum, pelaksanaan mediasi terdiri dari empat tahap.

Keempat tahap itu sebagai berikut :

1) Tahap Pembentukan Forum

a) Rapat bersama dan moderator membuka sidang mediasi.

b) Mediator menjelaskan tentang peran dan wewenang.

c) Mediator berusaha membangun kepercayaan para pihak dalam

proses negosiasi.

d) Mediator menjelaskan aturan dasar dari mediasi, aturan

kerahasiaan (confidentially) dan ketentuan rapat-rapat.

e) Mediator menjawab pertanyaan-pertanyaan para pihak.

f) Bila para pihak sepakat melanjutkan perundingan, mediator

meminta komitmen para pihak untuk mengikuti aturan yang

disepakati.

2) Tahap Informasi

a) Rapat Bersama

(1) Mediator memberi kesempatan kepada masing-masing pihak

untuk berbicara.

(2) Masing-masing pihak menyampaikan fakta dan posisi menurut

versi masing-masing.


commit to user

34

(3) Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif, dan dapat

menyampaikan pertanyaan-pertanyaan.

(4) Mediator menerapkan aturan kepantasan dan mengontrol

interaksi para pihak.

b) Kaukus

(1) Mediator mengadakan pertemuan dengan para pihak secara

terpisah (caucus) untuk megembangkan informasi lebih lanjut

dan megetahui keinginan, kepentingan, dan kemungkinan

penyelesaian masing-masing pihak.

(2) Mediator membuat rumusan ulang berdasarkan informasi yang

dikembangkan pada pertemuan (rapat bersama) dan kaukus,

mediator mengutarakan inti persengketaan (kasus posisi).

3) Tahap Pemecahan Masalah

Mediator secara bersama-sama maupun secara terpisah berupaya :

a) Mengidentifikasi isu-isu.

b) Memberi pengarahan kepada para pihak tentang tawar menawar

untuk pemecahan masalah.

c) Mengubah pendirian para pihak dari posisi (positional based)

menjadi kepentingan (interest based).

d) Memperluas atau mempersempit sengketa jika perlu.

e) Membuat agenda negoisiasi.

f) Memberikan penyelesaian alternatif.

4) Tahap Pengambilan Keputusan

a) Mediator bekerja dengan para pihak untuk :

(1) Membantu mereka mengevaluasi pilihan.

(2) Menetapkan trade off dan menawarkan paket

penyelesaian.

(3) Memperkecil perbedaan-perbedaan.

(4) Menemukan basis yang adil bagi alokasi bersama.

b) Mediator jika perlu dapat melakukan

(1) Menekan para pihak.


commit to user

35

(2) Menemukan rumusan untuk menghindarkan rasa malu

(face saving).

(3) Membantu para pihak menghadapi para pemberi kuasa

(Munir Fuady, 2003: 48).

4. Tinjauan Tentang Relokasi dan Kompensasi

a. Pengertian Relokasi

Relokasi berasal dari kata pemindahan tempat. Dalam Kamus

Bahasa Indonesia, pengertian relokasi adalah membangun kembali

perumahan, harta kekayaan, termasuk tanah produktif dan prasarana

umum di lokasi atau lahan lain (Depdikbud, 2001: 944).

Relokasi tanah merupakan salah satu alternatif untuk memberikan

kesempatan kepada para Magersari yang kehilangan rumahnya karena

hasil penyelesaian sengketa yang mengharuskan mereka (para Magersari)

untuk pindah sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita

Acara Mediasi, baik sebagian maupun keseluruhannya. Untuk menata

kembali dan melanjutkan kehidupannya ditempat yang baru yaitu di

daerah Debegan, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota

Surakarta.

b. Pilihan Tempat Relokasi

Lokasi dan kualitas tempat relokasi baru adalah faktor penting

dalam perencanaan relokasi, karena sangat menentukan hal-hal berikut ini,

kemudahan menuju ke lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang

usaha, kredit dan peluang pasar. Setiap lokasi mempunyai keterbatasan

dan peluang masing-masing. Memilih lokasi yang sama baik dengan

kawasan yang dahulu (tempatnya yang lama) dari segi karakteristik

lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi akan lebih memungkinkan

relokasi dan pemulihan pendapatan berhasil.

Pemilihan lokasi harus memperhitungkan dampak terhadap

masyarakat setempat. Permasalahan seperti kualitas lahan, daya tampung


commit to user

36

lokasi, kekayaan milik umum, sumber daya, prasarana sosial dan

komposisi penduduk (stratifikasi sosial, suku-bangsa, jenis kelamin, etnik

minoritas). Idealnya, tempat relokasi baru sebaiknya secara geografis

dekat dengan tempat lama atau asli untuk mempertahankan jaringan sosial

dan ikatan masyarakat yang sudah terjalin dengan baik.

c. Pengertian Kompensasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kompensasi

adalah ganti rugi; pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang

yang seharga dengan utangnya; imbalan berupa uang atau bukan uang

(natura) yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau

organisasi (Depdikbud, 2001: 584).

Pengertian kompensasi dalam penulisan hukum ini merupakan

upaya bentuk imbalan dari pemegang hak terhadap sengketa tanah

Danukusuman dengan para Magersari agar mencapai keadilan antar kedua

belah pihak tersebut karena pihak Magersari telah merawat tanah mereka.

Kompensasi mempunyai pengertian lain yakni ganti rugi, namun tidak

sepenuhnya ganti rugi, dalam hal ini pengertian ganti rugi tanah yakni

penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman, dan benda-benda

lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan

hak atas tanah (Ediwarman, 1999: 2).


commit to user

37

B. Kerangka Pemikiran

Gambar II. 1. Kerangka Pemikiran

Peraturan PerUU-an :

1. UUPA

2. UU No. 51 Tahun 1960

3. UU No. 30 Tahun 1999

4. Keppres No. 34 Tahun 2003

5. Perpres No. 10 Tahun 2006

6. PMNA/KBPN No. 1 Tahun

1999

7. PKBPN No. 4 Tahun 2006

8. KKBPN No. 34 Tahun 2007

9. PERMA No. 1 Tahun 2008

1. Proses penyelesaian sengketa

pertanahan oleh Kantor

Pertanahan Kota Surakarta

2. Bentuk kompensasi sebagai

hasil penyelesaian sengketa

pertanahan antara kedua

belah pihak

1. Penyelesaian sengketa

pertanahan melalui

jalur mediasi

2. Relokasi /tanah

pengganti

PENERAPAN

HUKUM

INTERPRETASI

KESIMPULAN


commit to user

38

Penjelasan :

Dari kerangka pemikiran ini, penulis ingin memberikan gambaran

guna menjawab perumusan masalah yang telah disebutkan pada awal

penulisan hukum ini. Penyelesaian sengketa pertanahan di Kelurahan

Danukusuman, Kecamatan Surakarta yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan

Kota Surakarta beserta hasil penyelesaiannya diinterpretasikan terhadap

Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 51

Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak

Atau Kuasanya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan

APS, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang

Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional,

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia


Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan). Dari Peraturan

Perundang-undangan itu lalu diterapkan ke dalam hasil penyelesaian sengketa

yaitu penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi beserta hasil

kesepakatan para pihak, kemudian dibuat kesimpulan mengenai penyelesaian

sengketa pertanahan di Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan oleh

Kantor Pertanahan Kota Surakarta.


commit to user

39

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Sengketa Magersari Tanah Hak Milik Nomor 156 di

Kelurahan Danukusuman oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Sebagai wujud keinginan dan kepedulian Pemerintah untuk menangani

konflik dan sengketa pertanahan yang mempunyai implikasi langsung

terhadap “korban” di bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional dalam

mengemban amanah untuk mengelola bidang pertanahan sesuai dengan Pasal

2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan

Pertanahan Nasional yang menyebutkan bahwa :

Pasal 2

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas

pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral

dan

Pasal 3 huruf n

Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang

pertanahan

Hal ini tercermin dalam hal Badan Pertanahan Nasional pusat untuk

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya yang selanjutnya di tingkat

Kabupaten/Kota, yaitu pada setiap Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dalam

hal ini Kantor Pertanahan Kota Surakarta dibentuk Seksi Sengketa, Konflik

dan Perkara (Pasal 4 dan Pasal 32 Peraturan Kepala BPN No 4 Tahun 2006

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional dan Kantor Pertanahan), dan sebagaimana Tugas Pokok dan

Fungsinya, dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, langkah yang ditempuh

salah satunya adalah pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik

pertanahan melalui bentuk mediasi (Pasal 54 huruf c Peraturan Kepala BPN


Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan).

39


commit to user

40

Adapun mengenai prosedur penyelesaian sengketa pertanahan di

Kantor Pertanahan penulis sajikan alur pemikirannya sebagai berikut :

Gambar III. 1. Prosedur Penyelesaian Sengketa di Kantor Pertanahan

Penjelasan :

Proses sengketa pertanahan jika ingin diselesaikan melalui Kantor Pertanahan

alur prosedurnya seperti skema di atas, yaitu proses pertama pengaduan,

dalam sengketa pertanahan yang mengadukan ke pihak Kantor Pertanahan

Kota Surakarta adalah wakil dari pemegang hak atas tanah. Selanjutnya oleh

PENGADUAN

MENELAAH

PEMANGGILAN

KEDUA BELAH

PIHAK

UPAYA

MUSYAWARAH/MEDIASI

BERHASIL TIDAK BERHASIL

BERITA ACARA PENGADILAN


commit to user

41

Kantor Pertanahan Kota Surakarta surat pengaduan maupun pengaduan lisan

tersebut diterima oleh Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, oleh seksi ini

dilakukan telaah kasus yakni mengumpulkan data-data kemudian

menginventarisasikan data tersebut untuk dikaji dan dianalisis. Hal ini

dilakukan dengan tujuan untuk dapat memetakan dan mengklasifikasikan

bentuk konflik yang sedang dihadapi sehingga dapat merancang metode

pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Proses

selanjutnya adalah pemanggilan para pihak yang bersengketa untuk dilakukan

sesi tanya jawab antara pemegang hak atas tanah dan para Magersari,

mengenai apa yang hendak diutarakan kedua belah pihak agar bisa

tersampaikan keluhan maupun keinginan mereka masing-masing. Dalam tahap

ini biasanya kedua belah pihak yang bertikai ditawarkan bentuk penyelesaian

secara mediasi dengan sistem musyawarah untuk mufakat. Kalau pada tahap

mediasi ini berhasil dan para pihak setuju dengan hasil mediasi, lalu oleh seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara dibuatkan Berita Acara Mediasi yang berisi

hasil kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan jika proses mediasi gagal

maupun tidak ditemukan jalan tengah, upaya selanjutnya yang bisa ditempuh

para pihak yaitu melalui jalur pengadilan.

Sengketa pertanahan yang penulis teliti dalam penulisan hukum

(skripsi) ini terjadi di Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota

Surakarta. Tepatnya dengan obyek sengketa yakni tanah dengan sertipikat Hak

Milik Nomor 156 yang terletak di Danukusuman RT. 03 RW. 01, Kelurahan

Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Pencitraan atau lay out

Wilayah Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta

sebagai berikut :


commit to user

42

Gambar III. 2. Pencitraan Kelurahan Danukusuman

Sumber : Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota

Surakarta.

Tanah yang menjadi sengketa merupakan tanah Hak Milik dengan

luasnya ± 445 m², dengan sejarah ataupun silsilah yakni, asal mulanya Ibu Bei

Joparosa menikah dengan Bapak Langen Sewoko, tetapi mereka tidak

mempunyai keturunan. Namun Bapak Langen Sewoko mempunyai 3 (tiga)

orang keponakan yaitu Bapak Harko Pinilih, Ibu Wiryo Sukarto, dan Bapak

Amung. Ibu Wiryo Sukarto menempati sebagian tanah di bagian belakang

sampai sekarang pun masih ada. Sedangkan Bapak Amung menjual kepada

Bapak Hardjo Taruno separuh tanah di bagian barat. Jadi sertipikat pertama

atas nama dua orang yaitu Bapak Harko Pinilih dan Bapak Hardjo Taruno.

Bapak Harko Pinilih menikah dua kali, dengan istri pertama

mempunyai anak bernama Wongso Diryo dan dengan istri kedua tidak

mempunyai anak. Sedangkan Bapak Hardjo Taruno juga menikah dua kali,

dengan istri pertama mempunyai anak bernama Bapak Warno Suripto dan

dengan istri kedua tidak mempunyai keturunan. Jadi sertipikat kedua atas

nama tiga orang yaitu Ibu Wongso Diryo, Ibu Hardjo Taruno dan Bapak


commit to user

43

Warno Suripto. Inilah sepenggal sejarah tanah Danukusuman, silsilah keluarga

pemilik Hak Milik Tanah Nomor 156 akan dilampirkan. (data terlampir)

Sengketa pertanahan yang terjadi di Kelurahan Danukusuman,

Kecamatan Serengan, Kota Surakarta terjadi karena tanah Hak Milik Nomor

156 tersebut dihuni oleh para Magersari yang berjumlah sembilan orang

Kepala Keluarga. Pokok sengketanya yaitu para ahli waris tanah

Danukusuman ingin mempergunakan tanahnya tersebut untuk kepentingan

mereka dan para Magersari yang bertempat tinggal di atas tanah

Danukusuman diminta mengosongkan dan meninggalkan tanah tersebut.

Tetapi para Magersari tidak mau beranjak meninggalkan rumah mereka karena

berbagai alasan, sehingga hal ini menimbulkan permasalahan antara pemilik

tanah dengan para Magersari yang menghuni tanah sengketa tersebut.

Tanah Magersari banyak dijumpai di Kota Surakarta dan

pendudukannya secara illegal terhadap tanah-tanah yang tidak dipelihara oleh

pemiliknya (tanah terlantar). Kondisi seperti ini berpotensi untuk terjadinya

konflik pertanahan. Timbulnya sengketa hukum atas tanah adalah bermula

dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan-

keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas

maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian

secara administrasi dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Rusmadi

Murad, 1991: 22).

Salah satu sengketa pertanahan yang ditangani oleh Kantor Pertanahan

Kota Surakarta adalah tanah yang terletak di Kelurahan Danukusuman,

Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Adapun kepemilikan tanah tersebut atas

nama 10 (sepuluh) orang antara lain yakni :

1. Sunarto,

2. Ny. Marsis Handayani,

3. Ny. Endang Kristiyani,

4. Iswahyudi,

5. Ny. Dwi Wahyuni,

6. Ny. Sunarti Sarmini,


commit to user

44

7. Ny. Kuwati,

8. Suroso Siswo Hardjono,

9. Sri Wahyuni,

10. Lidia Sri Darmini

yang kesepuluh orang tersebut merupakan para ahli waris dengan sertipikat

Hak Milik Nomor 156 , di mana tanah tersebut dihuni oleh 9 (sembilan) orang

magesan diantaranya :

1. Tanggono / Tatik,

2. Slamet Hadi Martono,

3. Subandi,

4. Slamet R / Dandung,

5. Wiyono,

6. Slamet Widodo,

7. Sugito,

8. Harto Setiyono,

9. Trimo Raharjo Mulyono.

sejak tahun 1920 atau kurang lebih 100 tahun yang lalu, para magersari

tersebut menempati tanah tersebut dengan seizin pemilik tanah, dengan tujuan

untuk menemani dan menggarap tanah tersebut tetapi dengan beriringnya

waktu, orang tua pemilik tanah tersebut meninggal dunia dan oleh para ahli

warisnya tanah tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan mereka dan

para Magersari diminta mengosongkan dan pindah dari tanah tersebut,

sehingga menimbulkan permasalahan antara pemilik tanah secara yuridis

dengan sekelompok orang yang menghuni tanah tersebut (Magesan). Namun,

para magersari tidak mau beranjak pergi meninggalkan tanah tersebut dengan

alasan bahwa pada tanah tersebut berdiri rumah peninggalan dari orang tua

mereka, pada tahun 2008 telah diupayakan pendekatan untuk menyelesaikan

sengketa antara para magersari dengan pemilik tanah namun tidak pernah

terjadi suatu kesepakatan, pada awal tahun 2010 para pihak berkeinginan

untuk melanjutkan penyelesaian sengketa diantara mereka melalui Kantor

Pertanahan Kota Surakarta.


commit to user

45

Berdasarkan alur pada gambar III. 1 di atas, pada tanggal 21 Maret

2010, pemilik tanah memberikan kuasa penuh kepada Priyono untuk

mengadukan permasalahan tersebut secara tertulis ke Kantor Pertanahan Kota

Surakarta, pihak dari pemegang hak yang diwakili oleh Priyono melaporkan

tentang permasalahan tanah pekarangan Hak Milik Nomor 156 yang terletak

di Danukusuman RT. 03 RW. 01 Kecamatan Serengan Kota Surakarta dengan

luas ± 445 m² yang sejak kurang lebih dua puluh tahun ditempati beberapa

Magersari tersebut di atas, dan pihak Magersari tersebut telah menempati

tanah tanpa seizin yang mempunyai hak (para ahli waris). Pihak wakil dari

pemegang hak melaporkan ke Kantor Pertanahan kota Surakarta karena tanah

pekarangan tersebut akan dipergunakan oleh para ahli waris. Tujuan pihak

pemegang hak melapor karena beritikad baik mau menyelesaikan

permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah.

Kemudian langsung direspon secara positif oleh Kantor Pertanahan

Kota Surakarta melalui Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara (SKP). Hal

pertama yang dilakukan oleh Seksi SKP adalah memanggil semua pihak yang

bersengketa ke Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan memberikan

undangan kepada para pihak agar hadir dalam pertemuan tersebut. (data

terlampir)

Proses pertama yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Surakarta

dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Kelurahan

Danukusuman Kecamatan Serengan ini adalah inventarisasi atau pengumpulan

data. Adapun hasil dari pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Tanah yang menjadi sengketa seluas + 445 m2, terletak di Kelurahan

Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

2. Bahwa di atas tanah tersebut telah didirikan bangunan tempat tinggal oleh

9 (sembilan) Kepala Keluarga (KK) sejak tahun 1920-an;

3. Bahwa Pada tanggal 21 Maret 2010 adanya pengaduan secara tertulis dari

Priyono selaku kuasa dari para pemilik tanah untuk mengadukan

permasalahan tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Surakarta, sedangkan 9


commit to user

46

(sembilan) orang lainnya (Magesari) sebagai orang yang menempati tanah

sekarang dan Kantor Pertanahan Kota Surakarta sebagai Mediator.

Kemudian dari hasil inventarisasi dan identifikasi atau pengumpulan

data itu, dilakukan pengolahan data oleh Sub Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara Kantor Pertanahan Kota Surakarta, sehingga dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Bahwa konflik yang terjadi di Kelurahan Danukusuman Kecamatan

Serengan sudah terjadi sejak tahun 1980 antara pemilik tanah dengan para

Magesari terhadap tanah seluas + 445 m2

tersebut;

2. Kondisi fisik para Magersari yang kebanyakan ialah pensiunan;

3. Para Magersari kebanyakan pekerjaannya tidak tetap dan kategori

ekonomi lemah;

Hasil pengolahan data tersebut, selanjutnya dilakukan analisis dengan

tujuan untuk dapat memetakan dan mengklasifikasikan bentuk konflik yang

sedang dihadapi sehingga dapat merancang metode pendekatan yang efektif

dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Hasil analisis yang telah dilakukan

adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sengketa yang terjadi di Kelurahan Danukusuman, Kecamatan

Serengan antara Pemilik Tanah (pemilik tanah secara yuridis) dengan 9

(sembilan) orang Magersari atau yang menempati tanah tersebut dalam

Tipologi Sengketa Penguasaan dan Kepemilikan, artinya sengketa tersebut

terjadi karena merupakan ekspresi perasaan dan pengartikulasian dari

persepsi ke dalam suatu tindakan, untuk mendapatkan suatu kebutuhan

(kebutuhan dasar, kepentingan dan kebutuhan akan identitas) yang

memasuki wilayah kebutuhan orang lain. Dalam hal ini diwujudkan dalam

bentuk mendirikan bangunan-bangunan untuk dijadikan tempat tinggal di

atas tanah yang sudah diterbitkan sertipikat hak atas tanah.

2. Bahwa untuk meminimalkan akibat yang ditimbulkan oleh sengketa

pertanahan yang terjadi antara pemegang sertipikat hak atas tanah dengan

9 (sembilan) orang Magesari atau yang menempati tanah, maka harus

segera dilakukan penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi.


commit to user

47

3. Bahwa sebelumnya perlu diadakan gelar perkara untuk mempertemukan

kedua belah pihak, agar dapat dicari petunjuk penyelesaian yang tepat

untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di Kelurahan Danukusuman,

Kecamatan Serengan, Kota Surakarta.

Hasil analisis ini kemudian diproses oleh bagian Sengketa, Konflik dan

Perkara untuk ditindak lanjuti. Sedangkan tindakan 9 (sembilan) orang

Magersari tersebut merupakan bentuk pemakaian tanah tanpa izin yang berhak

atau kuasanya. Namun demikian, dalam menyikapi konflik-konflik dan

sengketa pertanahan yang timbul, harus melihat dari beberapa sudut pandang

dengan tetap mengedepankan keadilan dan tidak merugikan kedua belah

pihak, jadi tidak hanya dipandang dari sisi perbuatan Magersari saja, tetapi

juga dari segi pemanfaatan dan penggunaan tanahnya oleh pemilik, apabila

dari segi pemanfaatannya tanah tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal

bahkan terkesan ditelantarkan oleh pemiliknya.

Dalam hal ini penyelesaian sengketa pertanahan antara 9 (sembilan)

orang Magersari dengan 10 (sepuluh) orang pemegang hak atas tanah tersebut,

dengan tetap mengedepankan keadilan, langkah yang ditempuh salah satunya

adalah dengan melaksanakan mediasi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini penulis

akan memaparkan proses penyelesaian sengketa di Kelurahan Danukusuman,

Kecamatan Serengan, yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta

melalui mediasi.

Gambar III. 3. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Danukusuman

SENGKETA

MEDIASI SELESAI

Tanah

Pengganti/Relokasi


commit to user

48

Menurut skema di atas, penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan

Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta alurnya sesuai dengan

tahapan bagan tersebut. Penanganan masalah maupun sengketa pertanahan

melalui lembaga mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional biasanya

didasarkan dua prinsip utama, yaitu :

1. Kebenaran-kebenaran formal dari fakta-fakta yang mendasari

permasalahan yang bersangkutan;

2. Keinginan yang bebas dari para pihak yang bersengketa terhadap objek

yang disengketakan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata, bahwa kesepakatan/perjanjian yang dibuat secara sah antara kedua

belah pihak ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya. Jadi, para pihak harus mematuhi apa yang menjadi kesepakatan

mereka bersama. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dengan jalur

mediasi yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu 9 (sembilan) orang

Magersari, serta 10 (sepuluh) orang pemilik sertipikat hak atas tanah tersebut

telah sesuai dengan prinsip-prinsip mediasi, mengingat tujuan utama mediasi

adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan sekedar menerapkan norma

maupun menciptakan ketertiban saja namun dalam pelaksanaannya juga harus

didasarkan prinsip-prinsip umum sebagai berikut :

1. Sukarela

Prinsip ini sangat penting karena para pihak mempunyai kehendak yang

bebas untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek sengketa. Hal ini

dimaksudkan agar dikemudian hari tidak terdapat keberatan-keberatan atas

kesepakatan yang telah diambil dalam rangka penyelesaian sengketa

tersebut.

2. Independen dan tidak memihak

Penyelesaian sengketa melalui mediasi harus bebas dari pengaruh pihak

manapun, baik dari masing-masing pihak, mediator maupun pihak ketiga

untuk itu mediator harus independen dan netral.


commit to user

49

3. Hubungan personal antara pihak

Penyelesaian sengketa selalu akan difokuskan pada substansi persoalan,

untuk mencari penyelesaian yang lebih baik daripada sekedar rumusan

kesepakatan yang baik. Hubungan antar para pihak diupayakan tetap

terjaga meskipun persengketaannya telah selesai. Inilah yang menjadi

alasan mengapa penyelesaian sengketa melalui mediasi bukan saja

berupaya mencari solusi terbaik, tetapi juga solusi tersebut tidak

mempengaruhi hubungan personal.

Mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam

penyelesaian sengketa di Keluran Danukusuman, Kecamatan Serengan antara

pemegang sertipikat hak atas tanah dengan pihak Magesari atau yang

menempati tanah dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan. Dalam kasus

sengketa pertanahan ini, Kantor Pertanahan Kota Surakarta bertindak sebagai

mediator. Dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari pejabat di Kantor

Pertanahan Kota Surakarta sebagai berikut :

1. Ketua Tim Mediasi : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan

Perkara

2. Mediator : Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik

3. Sekretaris : Kepala Sub Seksi Perkara

Kantor Pertanahan Kota Surakarta melakukan pendekatan kepada

masing-masing pihak dengan memberikan undangan untuk memanggil para

pihak yang bersengketa agar datang ke Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

Adapun jalannya 4 kali pertemuan mediasi dalam proses penyelesaian

sengketa pertanahan di Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan adalah

sebagai berikut :

1. Pertemuan pertama

Pertemuan pertama yang diselenggarakan pada pukul 10.00 WIB,

hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 bertempat di Kantor Pertanahan Kota

Surakarta, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh dan 9 (sembilan) orang

Magersari atau yang menempati tanah, Pemilik Tanah yang diwakili oleh

Priyono (pihak pemegang sertipikat Hak Atas Tanah), sedangkan dari


commit to user

50

Kantor Pertanahan Kota Surakarta diwakili oleh Prasetyo Utomo selaku

Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, Radiyanto selaku Kasubsi

Sengketa Konflik, dan Untung Sudiyatmoko selaku Kasubsi Perkara

sebagai notulen, pertemuan pertama ini membahas mengenai klausula

yang akan dijadikan sebagai materi dalam mencapai sebuah kesepakatan.

Klausula-klausula tersebut diantaranya :

a. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Surakarta selaku pihak mediator akan

membantu para pihak dalam menganalisis pendekatan-pendekatan

sebagai sarana dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, yaitu

dengan menjalin hubungan dengan masing-masing pihak yang

bersengketa.

b. Pihak mediator akan mengadakan pertemuan bersama untuk

merumuskan masalah dan mencari penyelesaian bersama guna

mengakhiri sengketa.

Selain mengahasilkan suatu klausula, dalam pertemuan pertama ini

dihasilkan suatu kesimpulan sementara yaitu :

a. Kedua belah pihak sepakat untuk dilalukan mediasi melalui Kantor

Pertanahan Kota Surakarta.

b. Para Magersari akan pikir-pikir dahulu, dan mereka juga menyebutkan

keinginan yang harus dipenuhi oleh pihak pemilik tanah tentang

penggantian tanah sengketa tersebut.

c. Pihak pemilik tanah akan berusaha mencarikan tempat untuk relokasi

apabila semua menghendaki.

2. Pertemuan Kedua

Pertemuan kedua juga diselenggarakan di Kantor Pertanahan Kota

Surakarta pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 pukul 10.00, dalam hal

ini bertindak sebagai mediator mengadakan pertemuan kaukus

(mengadakan pertemuan dengan para pihak secara terpisah), tujuan dari

diadakannya kaukus adalah :

a. Menjalin hubungan dengan para pihak.

b. Membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa.


commit to user

51

c. Memberikan wawasan kepada para pihak tentang prosedur atau tata

cara mediasi.

d. Menjelaskan peran mediator.

e. Menyediakan ruang bagi para pihak untuk dapat merefleksikan

persoalan secara individual dan privat mengenai :

1) apa yang terjadi.

2) apa yang dirasakan.

3) bagaimana hal ini bisa diselesaikan.

4) apakah dengan proses mediasi dan pendekatan win-win solution

bisa membantu.

Setelah dilakukan kaukus antara para pihak, pertemuan kedua,

diadakan dengan agenda pertemuan antara mediator dengan 9 (sembilan)

Magersari atau orang yang menempati tanah tersebut. Pertemuan ini

membahas agenda tentang :

a. Penjelasan mengenai peran mediator dalam menyelesaikan

permasalahan yang terjadi di Kelurahan Danukusuman, Kecamatan

Serengan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

b. Memberikan wawasan kepada para pihak bahwa proses mediasi dapat

berlangsung berdasarkan pendekatan kompetitif, kompromistis,

akomodatif atau kolaboratif.

c. Penjelasan oleh pihak mediator mengenai kekuatan dan kelemahan

masing-masing pendekatan.

Hasil dari pertemuan dengan 9 (sembilan) orang Magersari dan

wakil dari pemegang hak atas tanah tersebut, dapat diambil kesimpulannya

yakni antara lain :

a. Bahwa pihak I yakni para Magesan diantaranya Slamet Hadi Martono,

Slamet R/Dadang, Sriyono, Sugito, dan Harto Setiyono bersedia

dipindahkan asalkan tempatnya tidak terlalu jauh karena pekerjaan dan

sekolah anak-anak serta diberikan sertipikatnya untuk lokasi yang

baru.


commit to user

52

b. Bahwa pihak II yakni pemilik tanah telah memilih lokasi relokasi yaitu

di daerah Debegan Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres dan

bersedia memberikan sertipikat kepada masing-masing keluarga

dengan luas tanah ± 50 m².

c. Pada prinsipnya masing-masing pihak setuju, tetapi tetap akan melihat

kondisi tanah relokasi tersebut.

3. Pertemuan Ketiga

Agenda pertemuan ketiga masih sama dengan pertemuan kedua

yaitu diadakannya kaukus. Dalam pertemuan ini Kantor Pertanahan Kota

Surakarta mengadakan kaukus dengan pihak Magersari yang dilaksanakan

pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 di Kantor Pertanahan Kota

Surakarta, dan proses Mediasi dilaksanakan oleh Prasetyo Utomo selaku

Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, Radiyanto selaku Kepala

Subseksi Sengketa dan Konflik, dan Untung Sudiyatmoko selaku Kepala

Subseksi Perkara penyelesaian masalah pertanahan sebelumnya

memberikan penjelasan tentang :

a. Penjelasan mengenai peran mediator dalam menyelesaikan

permasalahan yang terjadi di Kelurahan Danukusuman, Kecamatan

Serengan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

b. Memberikan wawasan kepada para pihak bahwa proses mediasi dapat

berlangsung berdasarkan pendekatan kompetitif, kompromistis,

akomodatif atau kolaboratif.

c. Penjelasan oleh pihak mediator mengenai kekuatan dan kelemahan

masing-masing pendekatan.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pertemuan antara

Pihak Pemegang Hak dengan perwakilan pihak dari 9 (sembilan)

Magersari tersebut, yaitu :

a. Bahwa Pihak I yakni pihak Magersari berjumlah 5 (lima) Kepala

Keluarga di antaranya Slamet Hadi Martono, Slamet R/Dadang,

Sriyono, Sugito dan Harto Setiyono bersedia dipindahkan dan para

pihak tersebut juga meminta bantuan untuk pengangkutan.


commit to user

53

b. Bahwa Pihak II yakni pihak Pemegang Hak bersedia menyediakan

pengangkutan untuk relokasi para Magersari tersebut serta diselesaikan

juga urusan administrasi dan pembayaran pajak-pajaknya.

4. Pertemuan Keempat

Pertemuan keempat dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus

2010 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan agenda

penyampaian hasil pertemuan dengan pihak Magersari kepada pihak

pemegang hak. Pada pertemuan ini, yakni telah mencapai mufakat dengan

kesepakatan antara pihak Magersari kepada pihak pemegang Hak Atas

Tanah oleh mediator. Kesimpulan dari pertemuan ini yaitu :

a. Bahwa Pihak I yakni para Magersari setuju untuk direlokasi di

kampung Debegan, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres Kota

Surakarta.

b. Bahwa Pihak II yakni Pemegang Hak sanggup memberikan tanah

relokasi lengkap dengan sertipikat masing-masing keluarga dengan

luas tanah ± 50 m².

c. Bahwa Pihak II juga menyanggupi untuk membantu pengangkutan

saat relokasi dengan menyediakan alat transportasi.

Setelah proses mediasi telah mencapai kesepakatan antara kedua belah

pihak yang bersengketa, di mana pihak pemegang Hak Atas Tanah bersedia

untuk mengganti tanah (relokasi) untuk 9 (sembilan) orang Magersari, tetapi

yang bersedia dipindah atau direlokasi baru 5 (lima) orang Magersari.

Sedangkan pihak Magersari lainnya masih bertahan di Kelurahan

Danukusuman. Meskipun 5 (lima) pihak tersebut masih bertahan sampai

sekarang, mereka sebenarnya mau dipindahkan hanya saja menunggu waktu

yang tepat untuk direlokasikan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian sengketa

pertanahan di Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan oleh Kantor

Pertanahan Kota Surakarta di atas, dapat penulis analisis bahwa penyelesaian

sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta

tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai fungsi


commit to user

54

Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Seperti yang telah penulis uraikan diawal

pada bab 3 ini tentang kewenangan Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam

penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan Danukusuman, Kecamatan

Serengan, di mana dalam hal ini, sebagai salah satu wujud kepedulian dalam

menangani konflik dan sengketa pertanahan yang mempunyai implikasi

langsung terhadap “korban” di bidang pertanahan, dalam mengemban amanah

untuk mengelola bidang pertanahan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 huruf n

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan

Nasional, di tingkat Kabupaten/Kota, Kantor Pertanahan Kota Surakarta,

melalui Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara sebagaimana Tugas Pokok dan

Fungsinya dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, langkah yang ditempuh

salah satunya adalah pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik

pertanahan melalui bentuk mediasi (Pasal 54 huruf c Peraturan Kepala BPN


Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan).

Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam hal ini bertindak sebagai

mediator otoritatif (authorative mediator), yaitu mereka yang berusaha

membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-

perbedaan diantara mereka, tetapi si mediator sesungguhnya memiliki posisi

yang kuat dan berpengaruh, sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas

untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi. Namun, seorang

mediator otoritatif selama menjalankan peran sebagai mediator tidak

menggunakan kewenangan atau pengaruhnya itu karena didasarkan pada

keyakinan atau pandangannya, bahwa pemecahan yang terbaik terhadap

sebuah kasus bukanlah ditentukan oleh dirinya sebagai pihak yang

berpengaruh atau berwenang, tetapi harus dihasilkan oleh upaya-upaya pihak-

pihak yang bersengketa sendiri. Di mana Kantor Pertanahan Kota Surakarta

berusaha menekan kedua belah pihak untuk mencapai keadilan. Jadi, dalam

hal ini Kantor Pertanahan Kota Surakarta yang bertindak sebagai mediator

berusaha untuk memfasilitasi perundingan antara kedua belah pihak dan


commit to user

55

melakukan problem-solving atau pemecahan masalah untuk mencapai

kesepakatan.

Hasil dari mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Surakarta

telah mencapai keadilan antara kedua belah pihak. Suatu bentuk perjanjian

kesepakatan dapat mewajibkan masing-masing pihak untuk memberikan

sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal mediasi yang

dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta salah satu pihak, yaitu

pemilik Hak Atas Tanah diwajibkan untuk memberikan sesuatu kepada pihak

Magersari dan sebaliknya, pihak Magersari diwajibkan untuk berbuat sesuatu

kepada pemilik Hak Atas Tanah. Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata

yang menyebutkan bahwa syarat syahnya suatu perjanjian diperlukan empat

syarat, yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal.

Dengan demikian, bahwa perjanjian kesepakatan sebagai bentuk hasil

dari mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah

memenuhi syarat syahnya suatu perjanjian dan telah mencapai keadilan,

karena kedua belah pihak sudah sepakat di sini, Kantor Pertanahan Kota

Surakarta sebagai pihak mediator berusaha untuk mengupayakan keadilan

antara kedua belah pihak yang bersengketa, yang kemudian keduanya

mencapai kata sepakat atas penggantian tanah atau relokasi ke tempat yang

sesuai dengan perjanjian.

Kesepakatan atau perjanjian tersebut pada pokoknya berisi opsi yang

diterima, hal dan kewajiban para pihak. Dengan kesepakatan tersebut secara

substansi mediasi telah selesai, setiap kegiatan mediasi hendaknya dituangkan

dalam Berita Acara Mediasi. Formalisasi kesepakatan secara tertulis dengan

menggunakan format perjanjian, agar mempunyai kekuatan mengikat. Berita

Acara tersebut ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Mediasi

pertanahan sebagaimana tersebut di atas tidak melibatkan pengadilan


commit to user

56

sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Hasil dari mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, yang

menghasilkan kesepakatan antara para pihak yaitu pihak pemilik sertipikat

bersedia menganti tanah miliknya yang berada di Kelurahan Danukusuman,

Kecamatan Serengan dan para magersari bersedia dipindahkan/direlokasikan

ke tanah pengganti yang telah ditunjuk dalam perjanjian sebagaimana

diuraikan dalam Berita Acara Mediasi dan Resume Mediasi. (data terlampir)

B. Bentuk Kompensasi atas Sengketa Tanah di Kelurahan Danukusuman

antara Pihak Magersari dan Pemegang Hak Milik

Magersari adalah orang yang rumahnya menumpang di pekarangan

orang lain atau orang yang tinggal di tanah milik negara dan sekaligus

mengerjakan tanah itu (Depdikbud, 2001: 695).

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, magersari tidak disebutkan

secara rinci, tetapi mengacu pada undang-undang tersebut sesuai dengan

prinsip Magersari yaitu menumpang di tanah milik orang lain. Dalam Undang-

Undang Pokok Agraria sesuai Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa hak-

hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

huruf h, ialah hak gadai, hak usaha-bagi-hasil hak menumpang dan hak sewa

tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan

dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di

dalam waktu yang singkat. Hal ini berarti kedudukan Magersari lemah di

dalam undang-undang dan tidak ada perlindungan hukum secara yuridis

tentang Magersari tersebut.

Para Magersari itu hanya menumpang di pekarangan tanah orang lain

yang mengizinkan mereka untuk bertempat tinggal. Hak milik atas rumah dan

atas tumbuhan-tumbuhan yang tertanam adalah asasnya terpisah dari hak atas

tanah, di mana benda-benda itu berada, seseorang dapat menjadi pemilik

pohon-pohan dan rumah yang berada di atas pekarangan orang lain, maka

untuk itu adalah istilah hukumnya yaitu perjanjian tanah, istilah ini dinamakan


commit to user

57

numpang (demikian juga terhadap orang luaran yang berdiam di atas tanah

daerah pertuanan) menunjukkan bahwa orang itu tidak ada sama sekali

sangkut pautnya dengan tanah dan berada terlepas dari di atasnya walaupun ia

berada di atasnya (Ter Haar, 2001: 115).

Tanah yang ditempati para Magersari ini terletak di Danukusuman RT.

03 RW. 01, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta

yang terdaftar atas Hak Milik Nomor 156 dengan pemegang hak bernama

Warno Suripto. Karena terjadi sengketa yang disebabkan karena pihak

Magersari tidak bersedia untuk pindah. Maka pihak pemegang hak

mengajukan surat laporan ke Kantor Pertanahan Kota Surakarta agar pihak

Kantor Pertanahan Kota Surakarta membantu menyelesaikan sengketa tanah

tersebut dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan.

Sengketa Pertanahan secara substantif dapat dikelompokkan sebagai

berikut yakni :

1. Sengketa Hukum yaitu sengketa yang berkaitan dengan status hukum :

Subyeknya yaitu perbedaan pandangan atau penilaian tentang pihak atau

orang yang berhak atas suatu bidang tanah (data yuridis tanah-alas hak).

Objeknya yaitu perbedaan pandangan atau penilaian tentang status tanah,

status hak atas tanah, letak lokasinya, batas-batasnya (data fisik tanah).

2. Sengketa Kepentingan yaitu yang berkaitan dengan perbedaan

kepentingan. Adanya perbedaan kebutuhan yang di upayakan untuk di

wujudkan (bukan keinginan). Adanya perbedaan akses dan kemampuan

untuk mewujudkan kebutuhan.

3. Sengketa penafsiran yaitu yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran :

a) Domein hukum dari suatu perilaku;

b) Konsekuensi hukum beserta akibatnya yang terjadi.

Adapun sumber sengketa pertanahan dapat dibedakan menjadi

beberapa kelompok atau golongan yaitu :

1. Tindakan Melawan Hukum, seperti :

a) Penyerobotan atau pendudukan tanah yang dimiliki oleh orang lain;

b) Pemindahan patok-patok tanda batas tanah;


commit to user

58

c) Penyalahgunaan dokumen surat tanah atau Keputusan Hukum tertentu

untuk menguasai tanah orang lain.

2. Keputusan Tata Usaha Negara seperti :

a) Pengesahan berita acara pengumpulan dan pemeriksaan data fisik yang

belum disepakati;

b) Pembukuan data yuridis/fisik dalam buku tanah yang belum

mempunyai kepastian hukum;

c) Penerbitan sertifikat yang data yuridisnya (subyek haknya) belum

pasti;

d) Surat keputusan Pemberian Hak/izin pengadaan tanah.

3. Kebijaksanaan perundang-undangan negara misalnya :

a) Pemberian akses yang tidak sama pada semua kelompok;

b) Penekanan pada persaingan dalam perolehan hak atas tanah;

c) Pembiaran terhadap penelantaran tanah;

d) Pemarjinalan Hak Ulayat masyarakat adat;

e) Pematisurian Land Reform yang mengakibatkan kesenjangan dan

kemiskinan (Herwandi. Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi.

http://eprints.undip.ac.id/24353/1/HERWANDI.pdf, 18 Januari 2011,

pukul 23.10).

Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang

Badan Pertanahan Nasional, yang isinya Badan Pertanahan Nasional

mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan

secara nasional, regional dan sektoral. Khususnya dalam hal ini Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara yang telah menjadi tugasnya sesuai Pasal 22

yakni :

Pasal 22

Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di

bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.


commit to user

59

Hal ini disesuaikan dengan penerapan Pasal 22 tersebut bahwa Kantor

Pertanahan melalui Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan

penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Dalam hal ini Kantor

Pertanahan Kota Surakarta telah melakukan tugasnya dengan baik

sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsinya dalam menyelesaikan sengketa

pertanahan, langkah yang ditempuh salah satunya adalah pelaksanaan

alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk

mediasi.

Setelah proses mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota

Surakarta telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang

bersengketa, di mana Pemilik Sertipikat bersedia untuk mengganti tanah atau

merelokasikan para Magersari yang sebelumnya menetap di Kelurahan

Danukusuman, Kecamatan Serengan Kota Surakarta dengan sertipikat Hak

Milik Nomor 156 dan pihak Magersari bersedia untuk dipindahkan ke tempat

relokasi yakni daerah Debegan, Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Jebres Kota

Surakarta dengan tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 14611 dengan luas ±

400 m².

Setelah terjadinya kesepakatan mediasi antara para pihak atas sengketa

tanah seluas ± 455 m² di Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan Kota

Surakarta ini, proses selanjutnya yang dilakukan adalah penggantian tanah

atau relokasi sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil kesepakatan mediasi. Pada

awal proses penggantian tanah atau relokasi adalah adanya suatu surat

pernyataan dan surat perjanjian antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Pengertian kompensasi dalam penulisan hukum ini merupakan bentuk

imbalan atau bisa juga disebut upaya ganti rugi pemegang hak terhadap

sengketa tanah Danukusuman dengan para Magersari agar mencapai keadilan

antar kedua belah pihak tersebut. Di dalam Kamus Besar bahasa Indonesia,

pengertian kompensasi berarti ganti rugi; pemberesan piutang dengan

memberikan barang-barang yang seharga dengan utangnya; pencarian


commit to user

60

kepuasan di suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan

di bidang lain (Depdikbud, 2001: 584).

Berpangkal pada sengketa tanah di Kelurahan Danukusuman, dengan

ini banyak sekali tanah, baik yang ada di dalam maupun di luar kota-kota

besar, dipakai oleh orang-orang tanpa izin dari penguasa yang berwajib atau

yang berhak. Keadaan itu dipandang dari kacamata orang awam berarti pihak

seperti itu (pihak Magersari) mengambil hak pemegang Hak Milik atas tanah

miliknya tersebut.

Berdasarkan sengketa tanah di Kelurahan Danukusuman, Kecamatan

Serengan akan penulis kaji dan analisis dengan menggunakan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa

Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah

Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya ini yang bisa penulis analisis

mengenai para Magersari tersebut menempati tanah milik para pemegang hak

itu termasuk melanggar Pasal 2 undang-undang ini. Karena sesuai bunyi Pasal

2 tersebut :

Pasal 2

Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Berarti dengan jelas dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau

kuasanya yang sah. Sedangkan dalam hal ini, pihak pemilik tanah Hak Milik

Nomor 156 awalnya hanya memberikan izin para Magersari untuk menempati

tanahnya untuk dipakai dengan alasan mengizinkan orang lain yang tidak

berhak tersebut untuk sementara waktu menemani pemilik tanah sekaligus

mengerjakan tanah tersebut agar terurus dengan baik. Tetapi sebenarnya hanya

sebatas sampai yang diberikan izin oleh pemilik tanah itu meninggal dunia.

Dalam sengketa tanah ini, terdapat contoh seperti keterangan

sebelumnya, yakni dari pihak Magersari lainnya kecuali Sih Hartati (Tatik

Tanggono) tidak mempunyai hak lagi menghuni tanah Danukusuman. Karena

mereka semua tidak mempunyai bukti ataupun surat pernyataan mengenai


commit to user

61

kewenangan mereka menempati tanah tersebut. Jadi kedudukan para

Magersari diantaranya Slamet Hadi Martono, Subandi, Slamet R/Dadang,

Wiyono, Slamet Widodo, Sugito, Harto Setiyono, dan Trimo Raharjo

Mulyono lemah di mata hukum. Kalau para magersari tersebut tetap bertahan

di tanah Danukusuman, itu tandanya para Magersai tersebut menyalahi aturan.

Karena sesuai aturan bahwa Magersari hanya boleh menempati tanah milik

orang lain tentunya dengan izin yang punya tanah sampai si Magersari

tersebut meninggal dunia, tidak bisa diturunkan ke ahli warisnya.

Terkadang dalam faktanya pihak Magersari itu bertahan di tanah orang

lain sampai turun temurun hingga anaknya cucunya. Lain halnya dengan para

Magersari yang telah penulis sebutkan di atas, ibu Sih Hartati (Tatik

Tanggono) merupakan cucu almarhumah Yudo Sunarko (Pihak Magersari

pertama) mempunyai Surat Pernyataan yang ditanda tangani pemilik Hak

Milik Nomor 156 dalam hal ini Warno Suripto, yang menerangkan bahwa

sehubungan pihak Yudo Sunarko telah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan

maka rumah tersebut dengan persetujuan pemilik tanah akan diserahkan

sepenuhnya kepada Sih Hartati (Tatik Tanggono) karena yang bersangkutan

adalah cucunya yang saat ini memeliharanya sampai meninggal dunia. Berarti

haknya menempati tanah tersebut bisa diturunkan ke ahli warisnya. Surat

pernyataan dan data-data yang menguatkan Sih Hartati (Tatik Tanggono)

untuk tetap bertempat tinggal di atas tanah hak milik tersebut akan penulis

lampirkan. Maka dari itu, surat pernyataan tersebut sebagai bukti sampai saat

ini ia masih tetap mempertahankan rumahnya di atas tanah Danukusuman.

Tanah adalah suatu “komoditi” yang bersifat unik dan strategis, baik

ditinjau dari segi penguasaan maupun penggunaannya. Dari segi

penguasaanya, selain memiliki nilai sosial, budaya, ekonomi dan politik, tanah

juga mengandung nilai sakral bagi pemiliknya terutama masyarakat pedesaan,

sehingga persepsi masyarakat setempat sangat dipengaruhi adat setempat.

Aspek fisik berupa luas, letak, ketinggian yang relatif tidak berubah dalam

kurun waktu bertahun-tahun, hal ini yang berubah adalah cara penggunaan

tanahnya, produksinya yang relatif sangat berubah-ubah adalah hak dan


commit to user

62

pemiliknya. Aspek fisik dan aspek hukum bagaikan dua sisi dari sebuah mata

uang logam, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, harus ditangani

secara bersama-sama. Banyak sekali masalah tanah yang timbul disebabkan

penanganan yang tidak bersama sebagai akibat ego sektoral dalam rencana

pembangunan.

Sebenarnya tidak ada Undang-Undang atau pun peraturan yang

mengatur jelas tentang kedudukan Magersari maupun perlindungannya. Hanya

saja di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, pada Pasal 53 ayat (1)

disebutkan hak menumpang, ini hampir sama dengan Magersari yang

prinsipnya menumpang di atas tanah orang lain. Dalam penulisan hukum ini,

akan penulis kaji menggunakan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338

KUH Perdata yang berisi :

Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Pasal ini bahwa perjanjian kesepakatan sebagai bentuk hasil dari

mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah

memenuhi syarat syahnya suatu perjanjian dan telah mencapai keadilan,

karena kedua belah pihak sudah sepakat di sini, Kantor Pertanahan Kota

Surakarta sebagai pihak mediator berusaha untuk mengupayakan keadilan

antara kedua belah pihak yang bersengketa, yang kemudian keduanya

mencapai kata sepakat atas penggantian tanah atau relokasi ke tempat yang

sesuai dengan perjanjian. Apabila pelaksanaannya menyimpang dari

konsensus tersebut dapat mengakibatkan terjadinya korban bagi pemilik tanah

maupun bagi yang memerlukan tanah.

Para Magersari telah sepakat untuk direlokasi atau dipindahkan dari

tanah sebelumnya yakni tanah di daerah Danukusuman RT. 03 RW. 01,

Kecamatan Serengan, Kota Surakarta ke tanah di daerah Debegan, Kelurahan


commit to user

63

Mojosongo, Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Sebagai pihak yang mengganti

tanah atau relokasi memberikan jaminan bahwa :

1. Atas tanah tersebut tidak terkena sitaan atau tersangkut dalam suatu

perkara.

2. Tanah tersebut tidak dibebani dengan Hak Tanggungan atau tidak

dijadikan jaminan hutang dengan cara apapun.

3. Tanah tersebut belum pernah dilepaskan atau diserahkan kepada pihak lain

dengan cara apapun.

4. Tidak ada pihak lain yang mempunyai hak atas tanah tersebut.

5. Apabila di kemudian hari tenyata ada pihak lain yang mempunyai hak atas

tanah tersebut, berani menanggung segala akibat dari Pelepasan atau

Penyerahan Hak Atas Tanah ini.

Sedangkan menurut Pasal 1338 KUH Perdata, yang isinya sebagai

berikut :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain

dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus

dilaksanakan dengan itikad baik.

Bahwa menurut Pasal ini kesepakatan/perjanjian yang dibuat secara

sah antara kedua belah pihak ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya. Jadi, para pihak harus mematuhi apa yang menjadi

kesepakatan mereka bersama. Penyelesaian sengketa secara musyawarah

dengan jalur mediasi yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu 9

(sembilan) orang Magersari, serta 10 (sepuluh) orang pemilik sertipikat hak

atas tanah tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip mediasi, mengingat

tujuan utama mediasi adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan sekedar

menerapkan norma maupun menciptakan ketertiban. Perjanjiannya dalam

sengketa ini bahwa pihak Magersari bersedia untuk direlokasikan ke tanah

yang ditunjuk dalam perjanjian.


commit to user

64

Pihak Kantor Pertanahan Kota Surakarta benar-benar pihak yang

netral sehingga bisa secara adil dan bijaksana membantu menyelesaikan

sengketa tanah ini tanpa harus takut ada pihak yang tidak mendapatkan

keadilan maupun pihak yang dirugikan. Kedua belah pihak yang bersengketa

masing-masing mendapatkan keadilan, pihak Magersari mendapat kompensasi

tanah pengganti di daerah Debegan, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres

sedangkan dari pihak pemegang hak bisa mendapatkan tanahnya kembali.

Karena bentuk kompensasi tanah pengganti tersebut sebagai tukon tali (tali

asih) dari pihak ahli waris bagi para pihak Magersari karena telah menjaga dan

merawat tanahnya agar tidak menjadi tanah terlantar.

Pihak Magersari yang sekarang menempati tanah di Kelurahan

Danukusuman, izin menumpang terdahulunya dapat dicabut kembali oleh si

pemilik tanah, walaupun pihak pemilik harus membayar uang kerugiannya

untuk ongkos pindah, istilahnya tukon tali, itupun bila bukannya si

penumpang pekarangan atau si penumpang rumah sendiri yang menimbulkan

sebab pencabutan kembali izin untuk mendiaminya pekarangan itu (Ter Haar,

2001: 113).

Menurut pemikiran penulis, pihak Magersari sudah mendapatkan

keadilan dengan adanya Relokasi, dari pada mereka diusir paksa, dan tidak

mempunyai tempat tinggal lagi. Karena dalam hal ini pihak Magersari

tersebut hanya menempati tanah pemegang hak dengan seizinnya, tetapi pada

kenyataannya malah seakan ingin menguasai tanah tersebut. Pihak Magersari

hingga saat ini tetap bertahan di Kelurahan Danukusuman karena para pihak

Magersari mendirikan rumahnya di atas tanah tersebut. Sebenarnya pihak

pemegang hak tidak perlu repot dengan mencarikan tanah pengganti untuk

Relokasi, karena tanah itu merupakan Hak Milik mereka, jadi mereka berhak

untuk menguasai tanah itu. Kenyataannya para pemegang hak tersebut

mencarikan tanah untuk relokasi sebagai ucapan terimakasih karena tanah

mereka telah dijaga dan dirawat oleh pihak Magersari. Para pemegang hak

juga menyadari jika tanah mereka ditempati para Magersari berarti tanah

mereka ada yang merawat dan mengurusnya dengan baik. Mungkin Relokasi


commit to user

65

sebagai bentuk ucapan terima kasih para pemegang hak karena tanah mereka

telah dijaga dan dirawat selama hampir 20 tahun.

Berdasarkan penjabaran di atas, dalam hal ini kompensasi antara pihak

Magersari dan pihak pemegang hak telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Khususnya mengenai Pasal 1320 KUH Perdata dan

Pasal 1338 KUH Perdata yang berisi tentang adanya perjanjian antara kedua

belah pihak sebagai bentuk upaya perdamaian karena semua perjanjian yang

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya, tidak boleh lupa dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan

bagi masing-masing pihak.


commit to user

66

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang penulis kaji,

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut bahwa secara yuridis :

1. Penyelesaian sengketa pertanahan di Kelurahan Danukusuman, Kecamatan

Serengan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan mengenai fungsi Kantor Pertanahan Kota

Surakarta. Dalam mengemban amanah untuk mengelola bidang pertanahan

sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 huruf n Peraturan Presiden (Perpres) Nomor

10 Tahun 2006 di tingkat Kabupaten/Kota, Kantor Pertanahan Kota Surakarta,

melalui Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara sebagaimana Tugas Pokok dan

Fungsinya dalam menyelesaikan sengketa pertanahan antara 9 (sembilan)

orang Magersari dengan 10 orang pemegang hak atas tanah, langkah yang

ditempuh salah satunya adalah pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa

dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi (Pasal 54 huruf c Peraturan

Kepala BPN No 4 Tahun 2006). Dasar penyelesaian sengketa pertanahan yang

dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta ini kemudian diperkuat lagi

dengan pernyataan Kepala BPN-RI, yang menyatakan bahwa jajaran BPN-RI

harus mampu melakukan koordinasi secara baik dan bermakna dengan seluruh

jajaran Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan dan pengendalian atas 9

urusan pertanahan yang sekarang dikelola daerah sesuai dengan ketentuan

Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun

2003 dan saling mengisi dalam rangka mendukung dan mempercepat proses

pembangunan. Kaitannya dengan unit kerja yang bertugas melakukan

penanganan penyelesaian masalah/sengketa pertanahan di tingkat Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, juga sesuai dengan peraturan perundang-

undangan seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata

Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

66


commit to user

67

2. Bahwa dalam hal ini bentuk kompensasi antara pihak Magersari dan pihak

pemegang hak yakni dicarikan tanah pengganti/relokasi telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya mengenai Pasal

1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata yang berisi tentang adanya

perjanjian antara kedua belah pihak sebagai bentuk upaya perdamaian karena

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya, dan tidak lupa juga tetap mengedepankan prinsip

keadilan bagi masing-masing pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa saran-saran yang

ingin penulis sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji.

Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah segera membuat dan menerbitkan Peraturan

Daerah (Perda) mengenai penyelesaian sengketa tanah Magersari.

2. Hendaknya Kantor Pertanahan Kota Surakarta meningkatkan

penyelenggaraan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat,

khususnya dalam hal penyelesaian sengketa di bidang pertanahan khususnya

tanah Magersari.

penyelesaian sengketa magersari di atas tanah hak

Documents