14/11/2011

1

REFORMA AGRARIA UNTUK REFORMA AGRARIA UNTUK MENDUKUNG KEDAULATAN PANGANMENDUKUNG KEDAULATAN PANGAN

BUDI MULYANTOBUDI MULYANTODIREKTUR PENATAGUNAAN TANAH DIREKTUR PENATAGUNAAN TANAH

BPNBPN--RIRI

Disampaikan dalam KIPNAS Ke 10 di JakartaDisampaikan dalam KIPNAS Ke 10 di Jakarta

SISTEMATIKASISTEMATIKA

I.I. Neraca Penggunaan Tanah Neraca Penggunaan Tanah IndonesiaIndonesia

II.II. Mandat Penertiban dan Mandat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah TerlantarPendayagunaan Tanah Terlantar

III.III. Upaya Penertiban Tanah Upaya Penertiban Tanah TerlantarTerlantar

IV.IV. Pendayagunaan Tanah TerlantarPendayagunaan Tanah Terlantar

V.V. Reforma AgrariaReforma Agraria

VI.VI. PenutupPenutup

11

I. NERACA PENGGUNAAN TANAH INDONESIAI. NERACA PENGGUNAAN TANAH INDONESIA

2

1.1. Luas daratan NKRI: Luas daratan NKRI: ++ 189.920.330 hektar189.920.330 hektar

2.2. Profil Pengaturan Kawasan KehutananProfil Pengaturan Kawasan Kehutanan

Kawasan Hutan132.688.583 ha

69,87%

BukanKawasan Hutan57.231.747 ha

30,13%

Di DalamKawasan Hutan

Di Luar Kawasan Hutan

96

2.358

7.245

2.656

9.582

8.679

7.364

5.316

7.471

6.466

127

395

862

1.338

4.530

4.771

6.152

12.462

23.476

78.575

Luas dalam ribuan hektarSumber: 1. Peta/data Kehutanan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan

Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan pada masing-masing Provinsi2. Peta Penggunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional RI dari berbagai publikasi

Perairan Darat

Pertanian Semusim/Tegalan/Ladang

Kebun Campuran

Persawahan

Padang Rumput, Alang-alang, Semak, Tanah Terbuka

Hutan Belukar

Hutan

Perkebunan

Permukiman

Pertambangan

3

3.3. Profil Penggunaan Tanah di dalam dan di luar Kawasan HutanProfil Penggunaan Tanah di dalam dan di luar Kawasan Hutan

4.4. Permasalahan penyediaan tanah:Permasalahan penyediaan tanah:a.a. Sulitnya Sulitnya mendapatkan tanah mendapatkan tanah bagi bagi pembangunan pembangunan dan untuk dan untuk

merespon program strategis merespon program strategis negaranegara

b.b. Tertutup dan terbatasnya akses masyarakat pada tanah:Tertutup dan terbatasnya akses masyarakat pada tanah: Sengketa pertanahanSengketa pertanahan Konflik penguasaan dan penggunaan tanahKonflik penguasaan dan penggunaan tanah

c.c. Di tengah kelangkaannya, terdapat Di tengah kelangkaannya, terdapat tanahtanah--tanah yang tidak tanah yang tidak digunakan secara optimal, bahkan terlantar, digunakan secara optimal, bahkan terlantar, yang berakibat:yang berakibat: Rasa keadilan masyarakat terkorbankanRasa keadilan masyarakat terkorbankan Keluarnya tanah sebagai sKeluarnya tanah sebagai sumberumber--sumbersumber kesejahteraankesejahteraan dandan

keadilankeadilan daridari sistemsistem ekonomiekonomi dandan politikpolitik negaranegara Potensi kerugian Potensi kerugian (opportunity loss) (opportunity loss) ekonomi, tenaga kerja, sosial ekonomi, tenaga kerja, sosial

dan potensi kerugian lainnyadan potensi kerugian lainnya

44

II. MANDAT PENERTIBAN DAN II. MANDAT PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTARPENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

1. UUD 1945 Pasal 33

2. UU Pokok Agraria (UU 5/1960)

3. PP 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

4. Berbagai ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya, antara lain:

a. UU Kehutanan (UU 41/1999)

b. UU Penataan Ruang (UU 26/2007)

c. UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (UU 41/2009)

55

14/11/2011

2

5. Arahan Bapak Presiden RI:

a. Garis Kebijakan Pengelolaan Pertanahan: Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat (Pidato Politik, 31 Januari 2007)

b.b. “...“... penertibanpenertiban dandan pendayagunaanpendayagunaan tanahtanah--tanahtanahterlantarterlantar. Kita . Kita sedihsedih kalaukalau melihatmelihat langsunglangsung adaadaribuanribuan hektarhektar tanahtanah terlantarterlantar, , tidaktidak digunakandigunakan, , disiadisia--siakansiakan. Rakyat . Rakyat tidaktidak dapatdapat apaapa--apaapa, , kitakitaharusharus tertibkantertibkan keke depandepan ......””(Arahan Bapak Presiden RI pada Peluncuran Program Larasita, 15 Desember 2008)

66

c.c. “… “… ttertibkanertibkan tanahtanah--tanahtanah terlantarterlantar. . JanganJangan sampaisampaiadaada jutaanjutaan hektarhektar tanahtanah seolahseolah--olaholah tidaktidak bertuanbertuanpadahalpadahal adaada tuantuan yang yang bertanggungjawabbertanggungjawab, , akhirnyaakhirnyatidaktidak bisabisa digunakandigunakan oleholeh rakyatrakyat. . TertibkanTertibkan sesuaisesuaidengandengan undangundang--undangundang dandan aturanaturan yang yang berlakuberlaku..””(Arahan Bapak Presiden RI pada Peresmian Program Strategis Pertanahan, 15 Januari 2010)

d.d. “… “… manfaatkan tanahmanfaatkan tanah--tanah terlantar dan bila perlu tanah terlantar dan bila perlu melalui landreform penggunaan tanahnyamelalui landreform penggunaan tanahnya..””(Arahan Bapak Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna, 6 September 2011)

77

III. UPAYA PENERTIBAN TANAH TERLANTARIII. UPAYA PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

A.A. Obyek Penertiban Tanah Terlantar Obyek Penertiban Tanah Terlantar (PP No. 11/2010 dan Peraturan Kepala BPN(PP No. 11/2010 dan Peraturan Kepala BPN--RI No. 4/2010)RI No. 4/2010)

Tanah terlantar adalah tanah yang:Tanah terlantar adalah tanah yang:

a.a. telah diberikan hak atas tanah,telah diberikan hak atas tanah,b.b. telah diberikan dasar penguasaan atas tanah,telah diberikan dasar penguasaan atas tanah,

yang tidak diusahakan, tidak digunakan, atau tidak yang tidak diusahakan, tidak digunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.pemberian hak atau dasar penguasaannya.

88

B.B. Proses Proses InventarisasiInventarisasi Tanah Terindikasi TerlantarTanah Terindikasi Terlantar

99

C.C. HasilHasil InventarisasiInventarisasi BPNBPN--RI:RI:1.1. 77,,33 jutajuta haha tanahtanah terindikasiterindikasi terlantarterlantar didi 3333 ProvinsiProvinsi

((++ 120 kali luas Singapura), 120 kali luas Singapura), ++ 80 ribu ha diantaranya siap 80 ribu ha diantaranya siap ditertibkan setelah melalui proses sesuai ketentuan PP 11/2010ditertibkan setelah melalui proses sesuai ketentuan PP 11/2010

2.2. Potensi kerugian ekonomi Potensi kerugian ekonomi (opportunity loss) (opportunity loss) : : RpRp. 5.719 . 5.719 triltriliiun/US$ 634,4 milyar perun/US$ 634,4 milyar per lima lima tahuntahun

3.3. Potensi kerugian dapat meningkat jika memperhitungkan:Potensi kerugian dapat meningkat jika memperhitungkan:

a.a. Hilangnya penerimaan negara dari pajak, penerimaan Hilangnya penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan beanegara bukan pajak, dan bea--bea peralihan hakbea peralihan hak

b.b. Perputaran ekonomi yang antara lain berasal dari Hak Perputaran ekonomi yang antara lain berasal dari Hak Tanggungan, Tanggungan, Secondary MortgageSecondary Mortgage, serta tersanderanya , serta tersanderanya additional value added of land useadditional value added of land use, dan lain, dan lain--lainlain

1010

IV. IV. PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTARPENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTARPERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TAHUN 2010PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TAHUN 2010

a.a. UntukUntuk masyarakatmasyarakat melaluimelalui ReformaReforma AgrariaAgraria

b.b. UntukUntuk meresponmerespon Program Program StrategisStrategis Negara:Negara:i.i. PanganPanganii.ii. EnergiEnergiiii.iii. PeruPerumahanmahan rakyatrakyat

c.c. CadanganCadangan Negara Negara lainnyalainnya::i.i. PemerintahPemerintahii.ii. HankamHankamiii.iii. KebutuhanKebutuhan tanahtanah akibatakibat bencanabencana alamalam dandan relokasirelokasiiv.iv. LainnyaLainnya

1111

14/11/2011

3

PENERIMA MANFAAT PENDAYAGUNAAN PENERIMA MANFAAT PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTARTANAH TERLANTAR

SubyekPenerimaManfaat

Pemanfaatan dan Penggunaan

Usaha Masyarakat Pangan Energi Perumahan

Rakyat Pemerintah Hankam Relokasi

Pendidikan, Penelitian,

Sosial Keagamaan

Lainnya

Masyarakat √ √ √ √ - - √ - √

Badan Hukum - √ √ √ - - - √ -

Masyarakat & Badan Hukum - √ √ √ - - √ √ √

Pemerintah - - - - √ √ √ √ √

1212

V. REFORMA AGRARIAV. REFORMA AGRARIA

A.A.Strategi RA yang ada di Dunia :Strategi RA yang ada di Dunia :

1.1. Radical Agrarian Reform Radical Agrarian Reform

2.2. Land RightLand Rightss Restitution Restitution

3.3. Land ColonizationLand Colonization

4.4. MarketMarket--BBased Agrarian Reform ased Agrarian Reform

1313

B.B. Strategi RA Indonesia ke depan Strategi RA Indonesia ke depan (telah diadopsi sebagai skema RA di Asia(telah diadopsi sebagai skema RA di Asia--Pasifik)Pasifik)

1.1. PenataanPenataan SistemSistem PolitikPolitik dan dan HukumHukumPertanahanPertanahan ((berdasarkanberdasarkan PancasilaPancasila,,UUD UUD ’’4545, TAP MPR, dan, TAP MPR, dan UUUUPA)PA)

2.2. Penyelenggaraan Landreform dan Penyelenggaraan Landreform dan Access Reform secara bersama:Access Reform secara bersama:a.a. Alokasi tanah untuk rakyat Alokasi tanah untuk rakyat

(dilakukan secara bertahap dan (dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan)berkelanjutan)

b.b. Memberikan akses yang memadai Memberikan akses yang memadai atas penggunaan tanahatas penggunaan tanah

RA = LR + ARRA = LR + AR1414

C.C. Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA):Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA):1.1. Tanah Negara Bekas Tanah TerlantarTanah Negara Bekas Tanah Terlantar

2.2. Tanah Kawasan Hutan Produksi Konversi Tanah Kawasan Hutan Produksi Konversi yang dilepaskan untuk Reforma Agrariayang dilepaskan untuk Reforma Agraria

3.3. Tanah Negara dari Sumber Lainnya:Tanah Negara dari Sumber Lainnya:a. tanah negara bebas; b. tanah negara bekas hak barat; c. tanah negara berasal dari tanah timbul;d. tanah negara bekas swapraja; e. tanah negara berasal bekas pertambangan

mineral, batubara, dan panas bumi; f. tanah negara berasal dari pelepasan kawasan

hutan;g. tanah negara berasal dari tukar menukar atau

perbuatan hukum keperdataan lainnya dalam rangka Reforma Agraria; atau

h. tanah yang diserahkan oleh pemegang haknya kepada negara untuk Reforma Agraria. 1515

D.D. Penerima Manfaat Reforma AgrariaPenerima Manfaat Reforma Agraria1.1. Subyek RA adalah masyarakat miskin Subyek RA adalah masyarakat miskin

yang membutuhkan tanah (petani yang membutuhkan tanah (petani dan bukan petani)dan bukan petani)

2.2. Syarat Umum Penerima TORA:Syarat Umum Penerima TORA:a.a. Warga Negara Indonesia;Warga Negara Indonesia;

b.b. BBerusia 18 (delapan belas) tahun atau erusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih atau berstatus suami/istri; lebih atau berstatus suami/istri;

c.c. MMiskin; iskin;

d.d. BBertempat tinggal atau bersedia ertempat tinggal atau bersedia bertempat tinggal di kecamatan lokasi bertempat tinggal di kecamatan lokasi tanahtanah; dan; dan

e.e. BBelum pernah menerima tanah dari elum pernah menerima tanah dari NeNegara. gara.

1616

VI. PENUTUPVI. PENUTUP

1.1. Tanah terlantar dapat digunakan untuk Tanah terlantar dapat digunakan untuk pengembangan pangan dan kegiatan pengembangan pangan dan kegiatan lainnya, setelah melalui proses lainnya, setelah melalui proses penertiban sesuai ketentuan peraturan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundangperundang--undanganundangan

2.2. Pendayagunaan tanah negara bekas Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar melalui Reforma tanah terlantar melalui Reforma Agraria dimaksudkan untuk Agraria dimaksudkan untuk memperoleh manfaat optimal bagi memperoleh manfaat optimal bagi Negara dan penerima manfaatNegara dan penerima manfaat

1717

14/11/2011

4

3.3. Masih terdapat potensi tanah belum Masih terdapat potensi tanah belum optimal yang dapat dimanfaatkan optimal yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Negara dan untuk kepentingan Negara dan masyarakat. Namun demikian, upaya masyarakat. Namun demikian, upaya pemanfaatannya membutuhkan pemanfaatannya membutuhkan tindaklanjut secara koordinatif dengan tindaklanjut secara koordinatif dengan semua pemangku kepentingan yang semua pemangku kepentingan yang terkait.terkait.

1818

TERIMA KASIHTERIMA KASIH