Quick Win Badan Geologi dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

Internalisasi Nilai-nilai KESDM

Percepatan Pelaksanaan Rekomensasi Teknis Air Tanah

Wajib Latih Penanggulangan Bencana Gunungapi

Penyempurnaan Vona menjadi Magma Indonesia

Serah Terima dan Hibah BMN EBTKE & Sumur Bor, Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

1. Penyempurnaan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi Pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 28 Februari s.d. 1 Maret 2017 di

Pos Pengamatan Gunungapi Guntur, Garut, Jawa Barat dan pada tanggal 5 Desember

2017 di Pos Pengamatan Gunungapi Guntur, Garut, Jawa Barat.Kegiatan

Penyempurnaan Petunjuk Teknis dilaksanakan dengan paparan perubahan,

penyempurnaan atau penyesuaian dengan langkah sebagai berikut:

a) Presentasi matrik simulasi butir kegiatan sesuai revisiKeputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan

Fungsional Pengamat Gunungapi dan Angka Kreditnya;

b) Menghitung nilai angka kredit dalam matrik simulasi pada setiap pangkat/golongan

dan jenjang jabatan;

c) Presentasi contoh format laporan untuk setiap Pejabat Fungsional PGA;

d) Finalisasi DRAFT Kajian Akademis Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi.

e) Presentasi dari Biro Organisasi dan Tata Laksana, KESDM, oleh Ibu Siti Munawaroh,

dengan materi tata cara penyusunan kajian akademis dan standar operasional

prosedur pengajuan usulan perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengamat

Gunungapi dan Angka Kreditnya;

f) Menyusun kembali Draft Kajian Akademis usul perubahan Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan

Fungsional Pengamat Gunungapi dan Angka Kreditnya;

g) Finalisasi Draft Kajian Akademis Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi.

Diskusi kegiatan penyempurnaan petunjuk teknis

No Permasalahan Uraian

1. Jumlah Pejabat Fungsional Pengamat Gunungapi

Permasalahan jumlah Pengamat Gunungapi dengan kondisi sekarang belum sesuai dengan analisis beban kerja. Jumlah Pejabat Fungsional Pengamat Gunungapi yang ideal sebanyak 375 pejabat untuk menempati 75 pos pengamatan gunungapi dengan asumsi 5 pejabat fungsional pengamat gunung api untuk 1 (satu) pos pengamatan gunungapi;

2. Butir kegiatan perjenjang sesuai tingkat kesulitan

Dalam Kepusan Menteri PAN Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002 belum mencerminkan perbedaan butir kegiatannya berdasarkan jenjang jabatan.

Pada revisi peraturan tentang Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi akan dibedakan jenjang jabatan sesuai tingkat kesulitan.

3. Komposisi Pejabat Fungsional Pengamat Gunungapi

1. Saat ini komposisi jabatan fungsional gunung api jumlahnya lebih banyak pada jenjang Pelaksana dan Pelaksana Lanjutan sehingga ada beberapa butir kegiatan pada jenjang Pemula dan Penyelia yang dilakukan oleh kedua jenjang tersebut. Hal ini berakibat beban kerja yang lebih banyak pada jenjang Pelaksana dan Pelaksana Lanjutan, serta kedua jenjang tersebut tidak melaksanakan kegiatan berdasarkan kompetensinya;

2. Pada beberapa Pos Pengamatan Gunungapi, bahkan seluruh Pengamat Gunung api berada pada jenjang yang sama (misalnya jenjang Penyelia), sedangkan Juknis yang ada belum mengakomodir butir kegiatan yang dapat diambil 2 (dua) jenjang di atas atau di bawahnya. Kondisi ini mengakibatkan ada beberapa butir kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

4. Kegiatan Pengamat Gunungapi Perjenjang

Butir-butir kegiatan pengamatan gunungapi belum mencerminkan adanya penjenjangan antara Jabatan Fungsional PGA Pemula sampai dengan Penyelia, serta belum mempertimbangkan tingkat kesulitan;

5. Butir kegiatan perjenjang sesuai tingkat kesulitan

Pada revisi peraturan tentang Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi akan dibedakan jenjang jabatan sesuai tingkat kesulitan.

2. Koordinasi Dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di

lingkungan Badan Geologi dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 15 Maret 2017 di

Ruang Rapat Kantor Badan Geologi, Jakarta dengan narasumber dari Bagian

Manajemen Perubahan Biro Organisasi dan Tatalaksanan KESDM, dengan

output monitoring capaian pelaksanaan roadmap Reformasi Birokrasi (2015-2019)

sebagai berikut: a. Manajemen Perubahan;

b. Sisi Pengawasan;

c. Akuntabilitas;

d. Kelembagaan;

e. Tata Laksana;

f. SDM Aparatur;

g. Penataan Peraturan Per Undangan-undangan;

h. Pelayanan Publik.

3. Pelaksanaan WBK/WBBM Kegiatan pelaksanaan WBK/WBBM dilaksanakan pada Rabu, 6 September 2017

di Ruang Rapat Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan dengan

narasumber dari Itjen KESDM, dengan output identifikasi potensi benturan

kepentingan pada satuan kerja di lingkungan Badan Geologi serta inventarisasi

Pejabat/Pegawai yang memiliki hubungan kekerabatan serta inventarisir Barang

Milik Negara.