percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi … · birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi...
TRANSCRIPT
PERCEPATAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN/KOTA DI JAWA
TIMUR
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisien dan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yng Berkualitas.
Didid Noordiatmoko
Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
2
• Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan
berkinerja tinggi
• Pemerintah yang efektif dan efisien
• Pelayanan publik yang baik dan berkualitas
• 3 S A S A R A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
Pelayanan Publik Masih Buruk
Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien
Pemerintahan Belum Bersih,
Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah
EVALUASI
1. REFORMASI BIROKRASI 2. ZONA INTEGRITAS 3. AKUNTABILITAS KINERJA
MENDORONG PELAKSANAAN
HASIL EVALUASI SAKIP KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR
Skala nilai Kabupaten / Kota
Kategori Range Nilai 2016 2017
AA 90-100 0 0
A 80-90 1 1
BB 70-80 2 11
B 60-70 16 21
CC 50-60 16 4
C 30-50 3 1
D 0-30 0 0
PERMASALAHAN YANG SERING TIMBUL
Sasaran Pembangunan Nasional/Daerah
Sasaran Strategis /Result
Sasaran Strategis /Result
Sasaran Strategis /Result G
OA
LS
Program
Kegiatan
Anggaran
Program
Kegiatan
Anggaran
Program
Kegiatan
Anggaran
AC
TIV
ITY
Tidak ada Keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Sasaran
Tujuan/sasaran tidak orientasi hasil
Ukuran kinerja tidak jelas
1
2
3
Tidak jelas hasil yang akan dicapai
Tidak efektif dan efisien
Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan
4
Instansi Pemerintah / SKPD/OPD
Instansi Pemerintah / SKPD/OPD
Instansi Pemerintah / SKPD/OPD
Tidak terintegrasi
5 Pencapaian kinerja tidak terintegrasi dengan struktur organisasi, bisnis proses, dan SDM
H A S I L ( 4 0 % ) P E N G U N G K I T ( 6 0 % )
P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
Kapasitas dan Akuntabilitas
Organisasi (20%)
Pemerintah yang bersih dan bebas
KKN (10%)
Peningkatan Pelayanan Publik
(10%)
MA
NA
JEM
EN
PER
UB
AH
AN
(5
%)
PEN
ATA
AN
PER
ATU
RA
N
PER
UN
DA
NG
-UN
DA
NG
AN
(5
%)
PENGUATAN PENGAWASAN (12%)
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (6%)
PEN
ING
KA
TAN
KU
ALI
TAS
PEL
AY
AN
AN
PU
BLI
K 6
%)
PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI
(6%)
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15%)
PENATAAN TATALAKSANA (5%)
Kerangka Logis Evaluasi RB (Internal dan Eksternal)
6
GOALS Kinerja yang akan dicapai
oleh organisasi
Bisnis proses yang
dibutuhkan untuk
mencapai kinerja
Unit kerja yang dibentuk
berdasarkan BP
SDM dengan kriteria
tertentu untuk mengisi unit
kerja
PENGAWASAN
PENGAWASAN
PENGINTEGRASIAN AREA PERUBAHAN RB DENGAN KINERJA
Pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan membangun percontohan-percontohan pada tingkat unit kerja K/L dan Pemda sebagai ZI Menuju WBK-WBBM
Membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi dan budaya birokrasi melayani di lingkungan K/L/Pemda
Hakikat Pembangunan Zona Integritas Permen PANRB No 32 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM IP
MINIATUR PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA LEVEL UNIT KERJA
KERANGKA LOGIS PENILAIAN
8
H A S I L ( 4 0 % ) P E N G U N G K I T ( 6 0 % )
P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
(20)
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (20)
)
MA
NA
JEM
EN P
ERU
BA
HA
N (
5) PENATAAN TATALAKSANA (5)
PEN
ING
KA
TAN
KU
ALI
TAS
PEL
AYA
NA
N P
UB
LIK
(1
0)
PENATAAN MANAJEMEN SDM (15)
PENGUATAN PENGAWASAN (15)
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (10)
Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) (15)
Presentase penyelesaian TLHP (5)
Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)
(20)
PROSES PEMBANGUNAN
9
PENCANANGAN ZI
• Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai
• Pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas
PEMBANGUNAN ZI
• Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM
• Membangun unit kerja menuju WBK/WBBM
PENGUSULAN
• Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI)
• TPI melaporkan kepada pimpinan instansi
• Pengusulan ke Kemen PAN RB
Reviu TPN
• Reviu oleh Tim Penilai Nasional
Penetapan WBK/WBBM
• MenPANRB mengusulkan kepada Instansi Pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK
• MenPANRB menetapkan unit kerja sebagai WBBM
P E R M A S A L A H A N U M U M P E M B A N G U N A N Z O N A I N T E G R I T A S
12
• Proses pembangunan
Zona integr i tas hanya
dipandang sebaga i
pemenuhan dokumentas i
• Proses pembangunan,
terutama pada pengungkit
( interna l ) , t idak
di integras ikan dengan
pencapaian k iner ja
• Pembangunan Zona
integritas t idak
mel ibatkan seluruh
pegawai di internal
• Has i l survey t idak memenuhi
ambang batas karena sega la
proses perba ikan/ inovas i
t idak d i informas ikan secara
opt imal kepada stakeholder
4
1
2 3
