peran kepolisian dalam usaha menyelesaikan …/peran... · pidana kekerasan dalam rumah tangga...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

PERAN KEPOLISIAN DALAM USAHA MENYELESAIKAN TINDAK

PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI

PENAL (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

FADLUN MAJD ALHAKIM

NIM. E0008031

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Fadlun Majid Alhakim

NIM : E0008031

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

PERAN KEPOLISIAN DALAM USAHA MENYELESAIKAN TINDAK

PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI

PENAL (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA) adalah

betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum

(skripsi) inidiberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila

dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan

gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 7 September 2012

Yang Membuat Pernyataan

Fadlun Majid Alhakim

NIM. E0008031


commit to user

v

ABSTRAK

Fadlun Majid Alhakim. E0008031. 2012. PERAN KEPOLISIAN DALAM USAHA MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI PENAL (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian yang berkaitan dengan mediasi penal yang dilakukan kepolisian dalam usaha menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penganalisisan data secara kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang, maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa peran kepolisian dalam penelitian ini adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal adalah memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan professional penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan. Hambatan kepolisian dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal adalah korban tidak melapor, tidak ada bukti yang menguatkan, selang waktu antara kejadian dengan pelaporan terlalu lama, sehingga tidak ada bukti Visum.

Kata kunci : Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi Penal, Kepolisian


commit to user

vi

ABSTRACT

Fadlun Majid Alhakim. E0008031. 2012. POLICE ROLE IN RESOLVING CRIME OF DOMESTIC VIOLENCE THROUGH PENAL MEDIATION (STUDY IN THE RESORT CITY POLICE OF SURAKARTA). Faculty of Law, Sebelas Maret University Surakarta.

This study aimed to determine the role of the police in an effort to resolve crimes of domestic violence through penal mediation. In this study the authors use this type of empirical legal research or presentation to give an overview on the subject and object of research related to the penal mediation by the police in an attempt to resolve the criminal case of domestic violence. Source data obtained from the primary data and secondary data. Analyzing qualitative data with interactive model of the component data reduction and presentation of data is done in conjunction with the collection of data, then the data collected after the three components interact and if the conclusion is lacking, it is necessary to verify and research re-collect field data. Based on the research and discussion produced the conclusion that the role of the police in this study were Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Resort City Police of Surakarta in an effort to resolve crimes of domestic violence through penal mediation is to provide services, protection to women and children who are victims criminal domestic violence with empathy and professional law enforcement on women and children as perpetrators of crime. Barriers to the police in an effort to resolve crimes of domestic violence through penal mediation is the victim not to report, there is no corroborating evidence, the lapse of time between the occurrence of the reporting too long, so there is no evidence Visum. Keywords: Crime of Domestic Violence, Penal Mediation , Police


commit to user

vii

MOTTO

Man Jadda Wajadaa

(Barangsiapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil)

“Jangan tanyakan apa yang bisa diberikan negara kepadamu, tapi tanyakanlah

apa yang bisa kamu berikan kepada negara”

(John. F. Kennedy)


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberi segala kenikmatan dan karunia-Nya, serta

selalu memperlancar segala proses yang harus saya tempuh dalam

pembuatan skripsi ini.

2. Bapak (Sarbingi, S.Pd., M.M.Pd.) dan Ibu (Siti Khotijah, S.Ag.) yang saya

cintai dan sayangi, terimakasih atas doa, bimbingan, kasih sayang, dan

dukungannya hingga saya bisa mewujudkan harapan meskipun tidak

semuanya dapat saya penuhi, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk

selalu membahagiakan Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu selalu

dalam lindungan Allah SWT.

3. Abang saya (Kapten. Inf. Karuniawan Hanif Arridho, S.E.) dan Kakak

saya (Lettu. Chk. Emma Ratna Gumilar, S.H.) yang tak pernah berhenti

untuk selalu memotifasi saya untuk pantang menyerah dan selalu berusaha

menjadi lebih baik, terimakasih atas teladan yang diberikan.

4. Keponakan saya tercinta Kenzie Aryasutha Arridho.


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat,

karunia, segala nikmat, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi/penulisan hukum yang berjudul “PERAN KEPOLISIAN DALAM

USAHA MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM

RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI PENAL (STUDI DI KEPOLISIAN

RESOR KOTA SURAKARTA)”. Penulisan hukum ini sebagai tugas akhir guna

memenuhi syarat-syarat dalam mencapai derajat Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas

dari dorongan dan bantuan banyak pihak. Oleh karenanya, penulis dengan ini

mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hartiwinngsih, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta sekaligus selaku Pembimbing

Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan

bimbingan kepada penulis.

2. Sabar Slamet, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H., selaku dosen pembmbing 1 yang

telah memberikan bimbingan, perhatian, dan pengarahan yang sangat

berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Budi Setyanto, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing 2 yang telah

memberikan bimbingan dan masukan yang sangat membantu bagi

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta, terimakasih saya ucapkan atas semua ilmu

berharga yang dibagi.

6. AKP Sri Rahayu, selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Surakarta, terimakasih


commit to user

x

atas ijin dan bantuan yang begitu besar bagi penulis untuk melakukan

penelitian di Unit PPA Sat Reskrim Polresta Surakarta.

7. Bapak dan Ibu saya, Sarbingi, S.Pd.,M.M.Pd. dan Siti Khotijah, S.Ag.

yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang yang tanpa

henti.

8. Abang saya (Kapten. Inf. Karuniawan Hanif Arridho, S.E.) dan Kakak

saya (Lettu. Chk. Emma Ratna Gumilar, S.H.) yang tak pernah

berhenti untuk selalu memotifasi saya untuk pantang menyerah dan

selalu berusaha menjadi lebih baik, terimakasih atas teladan yang

diberikan.

9. Keponakan saya tercinta Kenzie Aryasutha Arridho.

10. Narwasti Primastuti, S.H. terimakasih atas segala motivasi, perhatian

dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga sangat

membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Keluarga besar “Dibawah Pohon Rindang” Oki Budi Santoso, M.

Arfien Ariawan, Dika Yudanto, Stefanus Donatumar, R. Hanung

Satrio P, Riza Kurniawan, Rio Andi K, Rusdi Salam Januardi,

Muhammad Fariz Aljabbar, Prizky Darmawan D, Johan Sudarmono,

Eric Mustika W, Azahery Insan Kamil, Ridho Putra Sugianto, Wandira

Kusuma, Taufik Dwi Paksi, Gery Fifalia, Zulfikar Suryo, Rizky Afnan

Hutomo, Pandji Ndaru Sonatra, Hari Cahyadi Yusuf, Budi Wardana,

Arifin Budhi Cahyo, Uce Adi Wibowo, Imron Nurul Kolbi, Ardi

Temon, Pieter Wisnu, Alby Prilia Anggana, Hasti Riyanto, Bos Bowo,

Ghiaz Yuniar, Fian, Imron Soleh, Yoni, Adit Bokir, Nicko Pratama,

Nicko Bambink.

Terimakasih atas segala dukungan, loyalitas dan kebersamaan yang

tanpa pamrih.

12. Keluarga Kos Aura 2, Bowo, Arisqo, Ilham, Febrian Mbi, Dani, Ayub,

Wisnu, Ganang, Galang, Mas Acha, Ipin, Ndaru, Handy, Bagus, Agus,

Deon, Oyong, Febri 2009, Febri 2010, Febri Agung Blank, Pak Endro.

Terimakasih atas kebersamaan tulus yang diberikan.


commit to user

xi

13. LNC Band : Qory Uci S, Dika Yudanto, M. Arfien Ariawan, Zacky

Satya Rosadi, Fuad Nur Hasan. Terimakasih telah berjuang bersama

dalam bermusik.

14. Keluarga Olahraga Tarung Derajat (KODRAT) Surakarta - Jawa

Tengah. Terimakasih atas didikan mental dan sikap seorang petarung

sejati yang diberikan.

15. Keluarga KMM BNI 46 periode 13 Yosef Darman Damanik dan

Bhirawa. Terimakasih tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada

penulis.

16. Sahabat-sahabat saya Qory Uci S, Helga Anastasia, Ayu Soraya,

Arinda Puspita Sari, Olvita Winastesia, Whinnie Nalurita, Niken

Trihapsari, Fatra Lysandra, Nandhina Ayu S.

17. Teman-teman panitia KASASI 2011.

18. Seluruh teman-teman almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta angkatan 2008.

19. Dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu

kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, penulis harapkan

demi perbaikan yang berkelanjutan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Terimakasih.

Surakarta, 7 September 2012

Penulis

Fadlun Majid Alhakim


commit to user

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................ iii

HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................... iv

ABSTRAK .................................................................................................. v

ABSTRACT .................................................................................................. vi

HALAMAN MOTTO ...................................................................................... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... viii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... ix

DAFTAR ISI .................................................................................................. xii

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xv

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xvi

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xvii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................ 4

C. Tujuan Penelitian.................................................................................. 5

D. Manfaat Penelitian................................................................................ 5

E. Metode Penelitian ................................................................................. 6

F. Sistematika Penulisan Hukum .............................................................. 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 15

A. Kerangka Teori ..................................................................................... 15

1. Tinjauan umum tentang Kepolisian .............................................. 15

a. Pengertian Kepolisian ............................................................... 15

b. Fungsi Kepolisian ..................................................................... 15

c. Tugas dan wewenang Kepolisian ............................................. 16

d. Landasan hukum POLRI dalam Alternative Dispute


commit to user

xiii

Resolution (ADR) berperspektif hukum .................................. 18

2. Tinjauan umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ......... 19

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .......................... 19

b. Pengertian penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .... 20

c. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga ................... 20

d. Lingkup Rumah Tangga ........................................................... 21

e. Faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam

Rumah Tangga ......................................................................... 22

f. Penanggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam

Rumah Tangga ` ....................................................................... 24

3. Tinjauan umum tentang Mediasi Penal ......................................... 25

a. Perkembangan dan latar belakang Mediasi Penal .................... 25

b. Pengertian Mediasi Penal ......................................................... 29

c. Model-model Mediasi Penal .................................................... 30

d. Kelebihan Mediasi Penal .......................................................... 32

e. Kelemahan Mediasi Penal ........................................................ 36

B. Kerangka Pemikiran ............................................................................. 38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................. 41

A. Hasil Penelitian .................................................................................... 41

1. Peran Kepolisian dalam usaha menyelesaikan tindak pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Mediasi Penal ............. 41

2. Hambatan Kepolisian dalam usaha menyelesaikan

tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui

Mediasi Penal ................................................................................. 52

B. Pembahasan ......................................................................................... 56

BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 70

A. Simpulan............................................................................................... 70

B. Saran .................................................................................................. 71


commit to user

xiv

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 73

LAMPIRAN .................................................................................................. 76


commit to user

xv

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Kelebihan Mediasi Penal ............................................................. 32

2. Tabel 2 Data Perbandingan Perkara Unit PPA ......................................... 47

3. Tabel 3 Data Perkara yang Ditangani Unit PPA Tahun 2012 .................. 49


commit to user

xvi

DAFTAR GAMBAR

1. Bagan 1

Analisis Interaksi Penelitian ..................................................................... 12

2. Bagan 2

Struktur Organisasi Unit PPA Sat Reskrim Polresta

Surakarta .................................................................................................. 46


commit to user

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Ijin Penelitian ............................................................. 77

2. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian ....................... 78

3. Daftar Data yang diteliti............................................................................ 79


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini kekerasan terhadap manusia

sudah sangat mengkhawatirkan. Kekerasan terjadi tidak hanya pada

lingkup lingkungan masyarakat tetapi juga sudah merambah ke dalam

wilayah yang pada zaman dahulu dianggap sebagai wilayah yang sakral

yaitu wilayah keluarga.

Kekerasan dalam wilayah keluarga atau kekerasan domestik (domestic violence) pada umumnya menunjuk pada kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya (wife beating). Namun dalam kenyatannya, kekerasan domestik dalam pengertian diatas tidak hanya terbatas pada kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya saja yakni orang–orang yang berada dalam relasi perkawinan, namun mencakup kekerasan yang terjadi antara orang – orang yang mempunyai relasi karena adanya hubungan darah (anak, bapak, ibu, saudara dan lain–lain) dan hubungan intim (pacar, tunangan, pasangan–pasangan yang mempunyai relasi seksual lainnya) serta hubungan interpersonal lainnya. Dalam konteks Indonesia banyak keluarga mempunyai pembantu atau pekerja rumah tangga dan atau banyak pelajar atau mahasiswa tinggal bersama induk semangnya yang juga kerap mengalami kekerasan, maka kekerasan yang terjadi pada mereka yang kedudukannya lebih subordinat ini termasuk kedalam pengertian kekerasan domestik (Nursyahbani, 2004 : 5).

Dengan demikian, kekerasan domestik mencakup segala bentuk

kekerasan yang disebabkan karena adanya relasi kekuasaan yang tidak

seimbang antara pelaku dan korban yang terjadi dalam relasi domestik

atau privat, atau hubungan interpersonal lainnya dan atau yang terjadi

pada mereka yang berada dan hidup dalam rumah tangga yang sama.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, kekerasan domestik mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (power relatipnship) antara korban dan pelaku. Beban psikologis yang dialami perempuan korban KDRT sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan unsur dependensi sampai pada tingkat tertentu. Selain merasa adanya abuse of power oleh pemilik kekuasaan tersebut, korban juga pada umumnya


commit to user

2

mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu untuk melaporkan kepada yang berwajib. Sebagai akibat lanjutan, angka KDRT tidak pernah dapat direkam dengan baik, sehingga dark number of domestic crimes menjadi tinggi (Harkristuti Harkrisnowo dalam Ridwan Mansyur, 2010 : 6).

Seperti sudah diketahui, bahwa banyak sekali kekerasan yang

menimpa kaum wanita dan anak–anak tidak dilaporkan kepada pihak yang

berwajib dalam hal ini polisi. Hal ini terjadi karena masih ada anggapan

bahwa urusan yang bersifat pribadi tidak boleh diketahui oleh orang lain

karena hal itu dianggap aib keluarga jika sampai masyarakat

mengetahuinya. Masyarakat cenderung tidak akan melaporkan kasus

kekerasan dalam rumah tangga ini ke polisi dan lebih memilih agar kasus

tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

Semestinya masyarakat tidak perlu takut melaporkan kasus

kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa salah satu anggota

keluarganya kepada pihak kepolisian, tetapi jika masyarakat segan dapat

melaporkan kepada Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Komnas inilah yang selanjutnya baru akan ditindaklanjuti kepada pihak

polisi.

Pihak kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang

Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban

Tindak Pidana, telah menyediakan suatu ruang khusus untuk

menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga

penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi

berada di dalam ruang pemeriksaan yang lazimnya digunakan untuk

menyidik tersangka kasus-kasus lainnya. Ruang khusus ini dinamakan

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang berada di kantor kepolisian baik itu

ditingkat Polisi Sektor, Polisi Resor, Polisi Kota Besar, maupun Polisi

Daerah.

Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus


commit to user

3

Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana

menyebutkan :

(1) Tujuan pembentukan RPK untuk memberikan pelayanan dan

perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang

menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditangani di

RPK.

(2) RPK selain sebagai tempat pelaksanaan dan pelayanan dan

perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi saksi

dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang juga

digunakan untuk kepentingan pemeriksaan terhadap saksi

dan/atau korban perempuan dan anak dalam tindak pidana

lainnya.

(3) Perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2)

juga bermakna untuk menghindari pelanggaran terhadap Hak

Asasi Manusia (HAM) dan tindakan yang dapat menimbulkan

ekses trauma atau penderitaan yang lebih serius bagi

perempuan dan anak.

Adanya ruang khusus ini menjadi suatu tempat dimana pihak

kepolisian menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

menggunakan cara mediasi penal. Mediasi penal adalah suatu bentuk

penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan.

Barda Nawawi Arief menjelaskan perkembangan dan latar belakang munculnya ide mediasi penal sebagai pilihan penyelesaian perkara pidana yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Mediasi penal bisa digunakan untuk menangani perkara yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak. Metode ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediasi penal sebagai alternatif sistem peradilan saat ini sangat diperlukan, karena :

- Diharapkan mampu mengurangi penumpukan perkara - Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang

dianggap lebih cepat, murah, dan sederhana - Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak

yang bersengketa untuk memperoleh keadilan - Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan

dalam penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pemidanaan (Barda Nawawi Arief dalam DS. Dewi, 2011 : 80).


commit to user

4

Ridwan Mansyur mengungkapkan, dengan adanya mediasi penal ini juga akan menciptakan suatu penegakan Hak Asasi Manusia, mediasi penal ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya (restorative justice) (Ridwan Mansyur, 2010 : 239).

Jadi, dengan adanya mediasi penal ini para pelaku tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga dan saksi/korban tindak pidana kekerasan

dalam rumah tangga dapat dipertemukan secra langsung dan dimediasi

oleh aparat kepolisian guna menyelesaikan perkara yang dialaminya,

sehingga tidak sampai berlanjut ke pengadilan.

Tertarik dengan permasalahan tersebut diatas, maka penulis

mencoba mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam

penulisan hukum dengan judul “PERAN KEPOLISIAN DALAM

USAHA MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN

DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI PENAL (STUDI

DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka

penulis merumuskan masalah untuk dikaji secara lebih rinci. Adapun

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam usaha menyelesaikan

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi

penal ?

2. Apakah hambatan kepolisian dalam usaha menyelesaikan


penal ?


commit to user

5

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada hakekatnya mengungkapkan apa yang

hendak dicapai oleh peneliti, yang mana tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam hal ini adalah Unit

Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Resesrse Kriminal

Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam usaha menyelesaikan


penal.

b. Untuk mengetahui hambatan kepolisian dalam hal ini adalah Unit

Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal

Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam usaha menyelesaikan


penal.

2. Tujuan Subjektif

a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis

di bidang Hukum Pidana khususnya tentang peran kepolisian

dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah

tangga melalui mediasi penal.

b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar

Strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian sangat diharapkan adanya

manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Penulis

berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan memberi

manfaat bagi sebanyak mungkin pihak yang terkait dengan penulisan

hukum ini, yaitu bagi penulis, maupun bagi pembaca dan pihak – pihak

lain. Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah :


commit to user

6

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum

pada umumnya serta hukum pidana pada khususnya.

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai literatur dan bahan–

bahan informasi ilmiah, khususnya untuk memberikan deskripsi

yang jelas mengenai peran kepolisian dalam usaha menyelesaikan


penal.

c. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap

penelitian – penelitian sejenisnya pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran

dan membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus untuk mengetahui

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu–ilmu yang diperoleh.

b. Sebagai bahan masukan bagi pihak–pihak yang terkait langsung

dengan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu kegiatan dan proses penelitian. Metode berasal dari kata “metodhos” yang artinya cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya. Metode merupakan suatu unsur mutlak harus ada dalam penelitian, dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan keserasian objek serta metode yang digunakan sesuai dengan tujuan, sasaran, variable, dan masalah yang hendak diteliti. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : 35).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan

sebgai berikut :

1. Jenis Penelitian


commit to user

7

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. “Pada

penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah

data sekunder, untuk kemudian diadakan penelitian terhadap

data primer di lapangan atau pada masyarakat” (Soerjono

Soekanto, 2010 : 52).

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui peran kepolisian dalam

hal ini adalah Unit PPA Sat Reskrim Polresta Surakarta dalam

usaha menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah

tangga melalui mediasi penal.

2. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya penelitian ini termasuk penelitian yang

bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurur Soerjono

Soekanto adalah :

“Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala

lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-

hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama,

atau didalam kerangka penyusunan teori baru”(Soerjono

Soekanto, 2010 : 10).

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan memaparkan hasil

penelitian tentang peran kepolisian dalam usaha menyelesaikan


penal (Studi di Kepolisian Resor Kota Surakarta).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan data yang dinyatakan secara verbal yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Penelitian sperti perilaku, tindakan, persepsi dan lain-lain secara holistic dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Soerjono Soekanto, 2010 : 18).


commit to user

8

4. Jenis Data

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang

diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan

pustaka. “Data yang diperoleh langsung dari masyarakat

dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari

bahan-bahan kepustakaan dinamakan data sekunder” (Soerjono

Soekanto, 2010 : 51).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh

secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan

cara wawancara atau observasi terhadap responden dalam

penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari

Unit PPA Sat Reskrim Polresta Surakarta.

b. Data Sekunder

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh

secara tidak langsung tetapi melalui penelitian kepustakaan.

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukannya data. Adapun data

dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu : sumber

data primer yang berasal dari Unit PPA Sat Reskrim Kepolisian

Resor Kota Surakarta, pihak yang dimintai keterangan adalah

AKP Sri Rahayu selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan

Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor kota

Surakarta, dan yang kedua adalah sumber data sekunder yang

terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu kaidah dasar, peraturan perundang-undangan antara

lain yaitu :

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia,


commit to user

9

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan

Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan

Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sejumlah keterangan atau

fakta yang diperoleh melalui buku-buku hasil karya dari

kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, dan artikel koran

serta bahan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang lengkap untuk penelitian ini

menggunakan data yang bersifat primer maupun sekunder

sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui studi langsung ke lapangan

yaitu di Kepolisian Resor Kota Surakarta. Adapun data

yang diperoleh melalui :

Wawancara (Interview), yaitu proses tanya jawab secara

langsung dua orang atau lebih berhadapan secara langsung

atau tidak (melalui media komunikasi). Dalam penelitian

ini menggunakan interview yang bebas terpimpin yaitu

interview dalam pengumpulan data secara bebas dengan

pengumpulan data berupa catatan-catatan mengenai pokok-

pokok yang ditanyakan sehingga masih memungkinkan

variasi pertanyaan sesuai dengan kondisi saat interview.


commit to user

10

Wawancara dilakukan dengan AKP Sri Rahayu selaku

Kanit PPA Sat Reskrim Polresta Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan

atau library research guna memperoleh landasan hukum

atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan sebagai

landasan teori. Data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen, catatan-catatan, buku-buku yang berhadapan

dengan materi kemudian diselaraskan dengan bahan dari

kepustakaan sebagai bahan acuan dari bahan referensi

penelitian.

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari dan

mengidentifikasi literatur-literatur yang berupa buku-buku,

peraturan-peraturan, dokumen, artikel-artikel serta hasil

penelitian yang dilakukan oleh para ahli.

7. a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau

objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh polisi yang ada

di Kepolisian Resor Kota Surakarta.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi yang diteliti, sampel

merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan

populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh

dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. Sampel

dalam penelitian ini adalah polisi yang bertugas di Unit

Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal

Kepolisian Resor Kota Surakarta.

c. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan

sampel yang secara umum terbagi dua yaitu probability


commit to user

11

sampling dan non probability sampling. Penelitian ini

menggunakan teknik non probability sampling. Non

probability sampling artinya setiap anggota populasi tidak

memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai

sampel. Teknik-teknik yang termasuk kedalam non

probability sampling diantaranya Sampling Sistematis,

Sampling Kuota, Sampling Insidental, Sampling Purposive,

Sampling Jenuh, dan Snowball Sampling (Arikunto

Suharsimi, 2005 : 32).

Penelitian ini lebih khususnya menggunakan teknik

Sampling Purposive (Purposive Sampling) yakni

merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan

khusus sehingga layak dijadikan sampel. Dalam penelitian

ini, Penulis ingin mengetahui peran kepolisian dalam usaha

menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah

tangga melalui mediasi penal, maka sampel yang diambil

adalah polisi yang bertugas di Unit PPA Sat Reskrim

Polresta Surakarta, dimana Unit PPA ini memang Unit

untuk menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah

tanngga.

8. Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponn tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang, maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 2002 : 8). Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah :

a. Reduksi Data Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data.

b. Penyajian Data


commit to user

12

Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memumungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

c. Kesimpulan atau Verifikasi Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi pencatatan-pencatatan, peraturan, pernyataan-pernyataan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (H.B. Sutopo, 2002 : 37). Adapun analisis interaksi penelitian dibuat sebagai berikut :

Bagan 1

Analisis Interaksi Penelitian

(HB. Sutopo, 2002 : 37)

Dengan model analisis ini maka peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian . aktifitas yang dilakukan dengan proses itu komponen-komponen tersebut akan didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secra deskriptif, yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data dikumpulkan, kemudian diambil kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus urut

PENGUMPULAN DATA

REDUKSI DATA

SAJIAN DATA

KESIMPULAN


commit to user

13

tetapi berhubungan terus menerus sehingga membuat siklus (HB Sutopo, 2002 : 13).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai

sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam

penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam

penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari

4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang

dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil

penelitian ini. Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan

dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan

landasan teori terhadap penelitian hukum. Pada bab ini

dibahas mengenai :

a. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

b. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah

Tangga

c. Tinjauan Umum tentang Mediasi Penal.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan

pembahasan, yaitu tentang peran kepolisian dalam usaha

menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah

tangga melalui mediasi penal, dan hambatan kepolisian


commit to user

14

dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam

rumah tangga melalui mediasi penal.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi

beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan analisis dari

data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban

terhadap pembahasan agar dapat menjadi bahan pemikiran

dan pertimbangan untuk menuju perbaikan sehingga

bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

mendefinisikan bahwa kepolisian adalah :

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan

fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”.

Dalam ayat (2) yang dimaksud dengan Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Fungsi Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, menyebutkan :

Pasal 2 :

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara

di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat.

Pasal 3 :

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus; b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.


commit to user

16

Pasal 4 :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayomen, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

c. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, menyebutkan tugas kepolisian

adalah sebagai berikut :

Pasal 13 :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;

b. menegakkan hukum; dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat.

Pasal 14 :

(1) dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : a. melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan

patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan

teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;


commit to user

17

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkunagn hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan

wewenang kepolisian adalah sebagai berikut :

Pasal 15 :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang : a. menerima laporan dan/atau pengaduan; b. membantu menyelesaikan perselisihan warga

masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit

masyarakat; d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan

atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup

kewenangan administratif kepolisian; f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari

tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta

memotret seseorang;


commit to user

18

i. mencari keterangan dan barang bukti; j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang

diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan

pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnyaberwenang : a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian

umum dan kegiatan masyarkat lainnya; b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan

bermotor; c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; d. menerima pemberitahuan tentang kegiatam politik; e. memberikan izin dan pengawasan senjata api, bahan

peledak, dan senjata tajam; f. memberikan izin operasional dan melakukan

pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

d. Landasan Hukum POLRI Dalam Alternative Dispute

Resolution (ADR) Berperspektif Hukum

Dasar hukum atau payung hukum bagi POLRI untuk

penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan Alternative


commit to user

19

Dispute Resolution (ADR) dengan cara perdamaian adalah

sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI dalam rangka menyelenggarakan tugas dan wewenang dibidang proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.

Yang dimaksud tindakan lain adalah : a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. b) Selaras dengan kewajiban hukumyang mengharuskan

tindakan; tersebut dilakukan. c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam

lingkunagan jabatannya. d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang

memaksa. e) Mengjormati hak asasi manusia. Dengan demikian polisi berwenang untuk melakukan tindakan apa saja, termasuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan, sepanjang memenuhi ketentuan huruf a sampai e tersebuit diatas (Suparmin, 2012 : 50).

2. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berikut ini beberapa pengertian tentang Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT) yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004. Pasal 1 angka 1, mendefinisikan bahwa

kekerasan dalam rumah tangga adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Namun secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah

Tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh

suami terhadap isteri. Hali ini bisa dimengerti karena sering


commit to user

20

dijumpai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah

isteri.

Family Law Act merumuskan family violence (kekerasan dalam rumah tangga) untuk mencakup tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman seseorang terhadap anggota keluarga lainnya atau barang-barang milik mereka. Selain itu juga mencakup menyaksikan tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman tersebut, seperti anak-anak menyaksikan kekerasan (http://www.australia.gov.au/familyrelationships.co.id diakses pada tanggal 2 Mei 2012 Pukul 22.00).

b. Pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004, yang dimaksud dengan penghapusan kekerasan dalam

rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk

mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak

pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban

kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 membagi bentuk-

bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain :

Pasal 5 :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6 :

Kekerasan fisik sebagaimna dimaksud dalam Pasal 5 huruf

b adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh

sakit, atau luka berat.


commit to user

21

Pasal 7 :

Kekerasan psikis sebgaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf b adlah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemapuan untuk

bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis

berat pada seseorang.

Pasal 8 :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap

orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan irang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9 :

(1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukumyang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

d. Lingkup Rumah Tangga

Yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga menurut

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, adalah :

Pasal 2 :

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini

meliputi :

a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan diatas karena


commit to user

22

hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) “Orang yang bekerja sebagaimana yang dimaksud

pada huruf c diatas dipandang sebagai anggota

keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam

rumah tangga yang bersangkutan”.

e. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah

Tangga

1) Menurut Kriminolog dari Universitas Indonesia Erlangga Masdiana berpendapat, kekerasan itu sangat dipengaruhi ideologi dan pemahaman budaya masyarakat, dalam kasus kekerasan terhadap anak, selalu muncul pemahaman bahwa anak dianggap lebih rendah, tidak pernah dianggap sebagai mitra sehingga dalam kondisi apapun anak harus menuruti apapun kehendak orang tua. Ideologi dan kultur itu juga muncul karena transformasi pengetahuan dari masa lalu. Zaman dahulu, anak diwajibkan tunduk pada orang tua, tidak boleh mendebat barang sepatah kata pun. Kemudian, ketika ada informasi baru, misalnya dari televisi atau dari kampus, tentang pola budaya yang lain, misalnya yang menegaskan setiap orang punya hak yang sama, masyarakat sulit menerima. Jadi persoalan kultur semacam itu ada di benak manusia dan direfleksikan dalam bentuk perilaku. Dalam rumah tangga yang membedakan antara perempuan dan laki-laki adalah persoalan fungsi, dan masing-masing fungsi itu bisa ditukar, kecuali fungsi kodrati, seperti hamil dan menyusui. Tetapi, untuk fungsi mengasuh anak misalnya, bisa dipertukarkan sehingga isteri seharusnya bisa mendebat sesuatu kalau suami tidak bersikap proporsional.

Pemahaman masyarakat tentang kesetaraan hak masih sangat terbatas hal itu disebabkan karena budaya lama itu sudah mendarah daging dalam diri mereka. Mungkin yang bisa mengubah hanya dengan pendidikan yang betul-betul menanamkan pengertian bahwa perempuan dan laki-laki sama derajatnya. Selain faktor pendidikan tersebut diatas yang dapat merubah paradigma tentang kesetaraan gender yaitu faktor modernisasi, yang disebut modernisasi disini bukan gaya hidup saja, tetapi yang lebih substantif, misalnya perubahan nilai-nilai kemanusiaan,


commit to user

23

pola pikir, wawasan, pengetahuan dan aspek-aspek penting lainnya.

Faktor eksternal yang mempengaruhi, misalnya terpaan media. Jika sajian media tetap menampilkan perempuan sebagai komoditas yang hanya dieksploitasi oleh laki-laki, itu artinya ada proses penanaman pola pikir. Tampilan-tampilan di televisi misalnya, menjadi pembenaran bahwa laki-laki bisa melakukan kekerasan. Faktor ekonomi juga dapat berperan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, intinya jika dalam masalah ekonomi tidak ada keksepakatan antara kedua belah pihak, lantas tidak ada komunikasi yang melahirkan jalan keluar, bisa saja terjadi kekerasan dalam rumah tangga (Erlangga, 2004 : 4).

2) Menurut CDC dan Komite Nasional Pencegahan Kekerasan di Amerika Serikat ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan yaitu : a) Faktor Masyarakat, yang terdiri dari :

(1) Kemiskinan; (2) Urbanisasi yang terjadi disertai kesenjangan diantara

penduduk kota; (3) Mesyarakat keluarga ketergantungan obat; (4) Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan

kriminalitas tinggi. b) Faktor Keluarga, yang terdiri dari :

(1) Adanya anggota keluarga yang sakit yang membutuhkan bantuan terus menerus seperti misalnya anak dengan kelainan mental, orang jompo;

(2) Kehidupan keluarga yang kacau tidak saling mencintai dan menghargai, serta tidak menghargai peran wanita;

(3) Kurang keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga;

(4) Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas. c) Faktor Individu, yang terdiri dari :

(1) Wanita yang single, bercerai atau ingin bercerai; (2) Berumur 17 sampai 28 tahun; (3) Ketergantungan obat atau alkohol atau riwayat

ketergantungan kedua zat itu; (4) Sedang hamil; (5) Mempunyai patner dengan sifat memiliki dan

cemburu berlebihan. (http://www.cdc.com diakses pada tanggal 1 Mei 2012 Pukul 23.30)


commit to user

24

f. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah

Tangga

Dalam hal penanggulangan terhadap tindak pidana KDRT telah banyak diatur di dalam undang-undang, tetapi penanggulangan terhadap tindak pidanan KDRT dalam mewujudkan pemulihan (restorative) secara hakiki yang melindungi Hak Asasi Manusia tidak secara eksplisit diatur lengkap oleh undang-undang tersebut. Chambliss & Seidman yang didukung oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pada dasarnya ada dua unsur yang merupakan faktor yang turut menentukan dalam perwujudan pemulihan (restorative) dalam penaggulagan tindak pidana KDRT tersebut, yaitu : 1) Tujuan yang hendak dicapai dengan penyelesaian sengketa

itu. Apabila tujuan yang hendak dicapai oleh pranata adalah untuk merukunkan para pihak sehingga selanjutnya dapat hidup bersama kembali setelah sengketa itu, maka orang dapat mengharapkan bahwa tekanan disitu akan lebih diletakkan pada cara-cara mediasi dan kompromi, sebaliknya apabila tujuan pranata itu adalah untuk menerapkan peraturan-peraturan (rule enforcement) maka cara penyelesaian birokratis mungkin akan lebih banyak dipakai, dimana sasarannya yang utama adalah untuk menetapkan secara tegas apa yang sesungguhnya menjadi isi dari suatu peraturan itu serta selanjutnya menentukan apakah peraturan itu telah dilanggar.

2) Tingkat perlapisan yang terdapat dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat perlapisan yang terdapat di dalam masyarakat, semakin besar pula perbedaan kepentingan dan nilai-nilai yang terdapat disitu. Dalam keadaan yang demikian maka lapisan atau golongan yang dominan akan mencoba untuk mempertahankan kelebihannya dengan cara memaksakan berlakunya peraturan-peraturan disitu yang menjamin kedudukan. Berbeda dengan keadaan masyarakat sederhana dimana tingkat pemakaian teknologi masih rendah, kesepakatan nilai masih mudah dicapai dimana kerukunan merupakan pola penyelesaian sengketa maka di dalam masyarakat yang mempunyai perlapisan yang tinggi dengan susunan masyarakat yang mendorong timbulnya ketidaksamaan (inequality), penerapan peraturan dengan pembebanan sanksi merupakan pola kerja yang cocok untuk masyarakatnya (Chambliss & Seidman didukung oleh Satjipto Rahardjo dalam Ridwan Mansyur, 2010 : 73).


commit to user

25

3. Tinjauan Umum tentang Mediasi Penal

a. Perkembangan dan Latar Belakang Mediasi Penal

Barda Nawawi Arief menjelaskan perkembangan dan latar belakang munculnya ide mediasi penal sebagai pilihan penyelesaian perkara pidana yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam : 1) Kongres PBB ke-9 Tahun 1995 dalam dokumen penunjang

yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana mengungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan privatizing some law enforcement and justice functions dan alternative dispute resolution/ADR (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana.

2) Laporan kongres PBB ke-9 Tahun 1995 tentang The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders mengemukakan : a) Untuk mengatasi problem kelebihan muatan (penumpukan

perkara) di pengadilan, para peserta kongres menekankan pada upaya pelepasan bersyarat, mediasi, restitusi, dan kompensasi, khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda (dalam laporan Nomor 112).

b) Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) mengemukakan mediasi penal (penal mediation) sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban (dalam laporan Nomor 319).

3) Dalam Konferensi Internasional Reformasi Pidana (International Penal Reform Conference) yang diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, pada tanggal 13-17 April 1999, dikemukakan, bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana (the key elements of a new agenda for penal reform) ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia (the need to enrich the formal judicial system with informal, locally based, dispute resolution mechanisms which meet human rights standards). Konferensi ini juga mengidentifikasikan sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana.

4) Komisi Para Menteri Dewan Eropa (the Committee of Ministers of the Council of Europe) ada tanggal 15 September 1999 telah menerima Recomendation No. R (99) 19 tentang Mediation in Penal Matters.


commit to user

26

5) Deklarasi Wina, Kongres PBB ke-10 Tahun 2000 antara lain mengemukakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restoratif (restorative justice).

6) Uni Eropa membuat The EU Council Framework Decision pada tanggal 15 Maret 2001 tentang “kedudukan korban dalam proses pidana” (The standing of Victims in Criminal Proceedings)-EU (2001/220/JBZ) yang didalamnya mencakup masalah mediasi.

7) ECOSOC (PBB) telah menerima Resolusi 2002/12 pada tanggal 24 Juli 2002 mengenai Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (Barda Nawawi Arief dalam DS. Dewi, 2011 : 75).

Mediasi penal pertama kali dikenal di Kitchener, Ontario, Kanada pada tahun 1974. Program ini kemudian menyebar ke Amerika Serikat,Inggris,dan negara-negara lain di Eropa. Di Amerika Serikat, mediasi penal pertama kali dipraktikkan di Elkhart, Indiana dan di Inggris oleh The Exeter Youth Support Team pada tahun 1979. Setelah itu, program mediasi penal tersebar ke banyak negara di dunia, dan yang perkembangannya paling subur adalah di negara-negara Eropa (Triani Retno, 2011 : 78).

Warner Robets mengatakan “Mediation is a process by which a trained neutral third party brings together people in conflict. The parties have an opportunity to talk about the conflict and to negotiate its resolution, if possible. Mediators do not impose settlements. The process is meant to empower both parties” (Warner Robets, 1996 : 4), yang artinya mediasi adalah suatu proses di mana pihak ketiga yang terlatih netral menyatukan orang dalam konflik. Para pihak memiliki kesempatan untuk berbicara tentang konflik dan bernegosiasi resolusi, jika memungkinkan. Mediator tidak memaksakan pemukiman. Proses ini dimaksudkan untuk memberdayakan kedua belah pihak.

Barda Nawawi Arief memaparkan perkembangan pengaturan mediasi penal di Indonesia :

1) Walaupun perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, namun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan, antara lain : a) Dalam hal delik yang dilakukan berupa “pelanggaran yang

hanya diancam dengan pidana denda”, menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu


commit to user

27

hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah “afkoop” atau “pembayaran denda damai” yang meruakan salah satualasan penghapus penuntutan.

b) Ketentuan di atas hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, namun belum merupakan mediasi penal seperti yang diuraikan diatas. Penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan Pasal 82 KUHP di atas belum menggambarkan secara tegas adanya kemungkinan penyelesaian damai atau mediasi antara pelaku dan korban (terutama dalam masalah pemberian ganti rugi atau kompensasi) yang merupakan “sarana pengalihan/diversi” (means of disversion)” untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana.

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia juga membuka kemungkinan lain dalam memberi kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM (Pasal 1 ke-7; Pasal 76 : 1; Pasal 89 : 4, Pasal 96). Namun tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa semua kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan mediasi oleh Komnas HAM, karena menurut Pasal 89 ayat 4 Komnas HAM juga dapat hanya memberi saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan (sub-c), atau hanya memberi rekomendasi keada Pemerintah atau DPR untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya (sub-d dan sub-e).

d) Di beberapa negara lain, mediasi penal dimungkinkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun, ketentuan mediasi penal itu tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

e) Gugurnya kewenangan penuntutan seperti yang ada dalam KUHP dan di dalam Konsep Rancangan KUHP digabung dalam satu pasal dan diperluas dengan ketentuan sebagai berikut : Kewenangan penuntutan gugur, jika : (1) Telah ada putusan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap. (2) Terdakwa meninggal dunia. (3) Daluwarsa. (4) Penyelesaian di luar proses.


commit to user

28

(5) Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.

(6) Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana enjara paling lama (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

(7) Presiden memberikan amnesti atau abolisi. (8) Penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan

kepada negara lain berdasarkan perjanjian. (9) Tindak pidana aduan yang tidak ada engaduan atau

pengaduannya ditarik kembali. (10) Pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

Bisa disimpulkan berdasarkan ketentuan tersebut bahwa Rancangan KUHP memungkinkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Walaupun pengaturan rincinya belum ada, namun akan diatur lebih lanjut di dalam Rancangan KUHAP.

Mediasi pidana yang dikembangkan bertolak dari ide dan prinsip kerja (working princeples) sebagai berikut :

1) Penanganan konflik (Conflict Handling/Konflikbeitung) Tugas mediator dalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

2) Berorientasi pada proses (Process Orientation; Prozessorientierung) Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebuntuan-kebuntuan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya.

3) Proses informal (Informal Proceeding-Informalitat) Mediasi penal merupakan suatu proses informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

4) Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat, mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri (Barda Nawawi Arief. 2008 : 5).


commit to user

29

b. Pengertian Mediasi Penal

Mediasi penal sering juga disebut dengan berbagai istilah,

antara lain : “mediation in criminal cases” atau “mediation in

penal matters”. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa

mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif

penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal

dengan ADR atau Alternatif Dispute Resolution.

Umbreit, seorang profesor, pionir, dan pakar mediasi penal dari Amerika Serikat, menawarkan definisi mediasi penal, yaitu proses yang memberikan kesempatan kepada korban pencurian dan tindak pidana ringan untuk bertemu pelaku dalam suasana yang aman dan terstruktur, dengan tujuan meminta pelaku langsung bertanggungjawab sambil menyediakan bantuan dan kompensasi untuk korban, dengan dibantu oleh seorang mediator yang ahli, korban mampu memberitahu pelaku bagaimana kejahatan yang dilakukan mempengaruhi hidupnya, mendapatkan jawaban, dan secara langsung terlibat dalam membuat rencana restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan (Umbreit dalam DS. Dewi, 2011 : 80).

Mediasi pidana dalam Explanatory Memorandum to the

Council of Europe Recommendation tentang Mediation in Penal Matters sebagaimana tertuan dalam mediation in Penal Matters, Recomendation No. R (99) 19 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on September 1999, mendefinisikan mediasi penal sebagai proses dimana korban dan pelaku kejahatan dimungkinkan secara sukarela, untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalh mereka akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana dengan melibatkan pihak ketiga atau mediator (Trisno Raharjo, 2011 : 15).

Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis)

mengemukakan mediasi penal (penal mediation) sebagai suatu

alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan

penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan

korban (dalam laporan Nomor 319) (Barda Nawawi Arief,

2008 : 6).


commit to user

30

Mediasi penal bisa digunakan untuk menangani perkara yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak, metode ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan ada setia tahapan proses, baik ada tahap kebijakan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan, atau setelah pemidanaan (Marlina, 2010 : 34).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka bisa

disimpulkan bahwa mediasi penal juga biasa disebut sebagai

mediasi pidana yang merupakan proses pemecahan masalah

dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja

dengan pihak yang bermasalah untuk membantu mereka

memperoleh kesepakatan yang memuaskan dan dapat

mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban

yang telah dirugikan akibat perbuatan pelaku tindak tindak

pidana, pihak luar dalam hal ini mediator hanya bersifat pasif,

ia hanya menyediakan tempat untuk komunikasi dan diskusi

antara korban dan pelaku sehingga masing-masing pihak bisa

mengemukakan keinginannya. Untuk hasil keputusan tetap

diserahkan kembali kepada kedua belah pihak baik korban dan

pelaku.

c. Model-Model Mediasi Penal

Dalam Explanatory memorandum dari Rekomendasi Dewan Eropa Nomor R (99) 19 tentang Mediation in Penal Matters, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut : 1) Model Informal Mediation

a) Model ini dilaksanakan oleh personel peradilan pidana (criminal justice personnel) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas


commit to user

31

(probation officer), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim.

b) Jenis intervensi informal ini sudah dalam seluruh sitem hukum.

2) Model Traditional Village or Tribal Moots Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik politik di antara warganya. a) Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan

di wilayah pedesaan/pedalaman. b) Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat

luas. c) Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi

inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (tribal moots) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

3) Model Victim-Offender Mediation a) Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model

yang paling sering ada dalam pikiran orang. b) Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu

dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.

c) Mediasi ini dapat diadakan pada sitiap tahapan proses, baik pada tahap kebijakan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.

d) Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe pidana tertentu (misal pengutilan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

4) Model Reparation Negotiation Programmes a) Model ini semata-mata untuk menaksir/ menilai

kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.

b) Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan material.

c) Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk mebayar ganti rugi/ kompensasi.


commit to user

32

5) Model Community Panels or Courts Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

6) Model Family and Community Group Conferences a) Model ini telah dikembangkan di Australia dan New

Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polsi dan hakim anak) serta para pendukung korban.

b) Pelaku dan keluarganay diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/ persoalan berikutnya, dengan tetap menghormati norma agama, norma sosial dan hukum adat (Suparmin, 2012 : 47).

d. Kelebihan Mediasi Penal

Umbreit dan Coates melakukan penelitian tentang tingkat

kepuasan yang dirasakan korban dan pelaku sebagai pengguna

mediasi penal. Berikut ini adalah hasil penelitiannya :

Tabel 1 Kelebihan Mediasi Penal

No . Bagi Korban Bagi Pelaku

1. Kesempatan bertemu dengan pelaku untuk memahami tindak kriminal yang dilakukan dan situasi pelaku.

Bertemu dengan korban dan mendapatkan kesempatan untuk didengar oleh korban

2. Kesempatan untuk memastikan adanya restitusi.

Terhindar dari penjara dan juga tidak memiliki catatan kriminal.

3. Mendapatkan curahan penyesalan dari pelaku.

Mendapat kesempatan untuk membuat restitusi yang terjangkau menurut pelaku dan memperbaiki kesalahan.

4. Mendapat perhatian dan perawatan dari mediator.


commit to user

33

(Mark Umbreit dan Robert B Coates dalam DS. Dewi 2011 : 86).

Penelitian yang dilakukan oleh Umbreit menemukan bahwa mediasi penal memberikan tingkat kepuasan yang tinggi dan adil bagi para pihak dan menghasilkan lebih dari 90% kesepakatan yang sukses diraih untuk mengompensasi korban. Penelitian lain yang dilakukan yang dilakukan Umbreit dan Armour mencatat tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, yaitu 40% - 60% dimana para pihak mengikuti proses mediasi penal (DS. Dewi, 2011 : 86).

Van Ness dan Strong juga berpendapat bahwa proses

mediasi penal memberikan manfaat yang besar bagi kedua

belah pihak, yaitu korban dan pelaku. Manfaat tersebut

diantaranya adalah :

1) Korban bisa mengonfrontasi pelaku, mencurahkan perasaan mereka, mengajukan pertanyaan, dan memiliki peranan langsung dalam menentukan hukuman.

2) Pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan mereka dan memperbaikinya kepada korban.

3) Korban dan pelaku berhadapan secara langsung sebagai orang, bukan dua kubu yang saling bermusuhan tanpa wajah, yang membuat mereka memahami perbuatan yang dilakukan, kondisi yang melatarbelakangi, dan apa yang harus diperbuat untuk memperbaiki keadaan (Daniel van Ness, Karen Heetderks Strong dalam DS. Dewi, 2011 : 87).

Liebmann memaparkan manfaat yang lebih rinci dari

mediasi penal, tidak hanya untuk korban dan pelaku, tetapi

juga untuk pengadilan dan masyarakat luas. Manfaat mediasi

penal tersebut adalah :

1) Bagi korban : a) Mengenali dan mempelajari pelaku. b) Mengajukan pertanyaan pada pelaku. c) Mencurahkan perasaan dan kebutuhan setelah kejahatan. d) Menerima permintaan maaf dan/atau perbaikan/ganti

rugi. e) Mengedukasi pelaku mengenai akibat dari pernuatan

mereka. f) Menyelesaikan konflik yang masih ada.


commit to user

34

g) Menjadi bagian dari proses peradilan pidana. h) Melupakan kejahatan yang terjadi.

2) Bagi pelaku : a) Memiliki tanggungjawab atas kejahatan yang mereka

lakukan. b) Mengetahui akibat perbuatan. c) Meminta maaf atau menawarkan perbaikan/ganti rugi. d) Introspeksi diri.

3) Bagi pengadilan : a) Mempelajari bagaimana hidup korban terengaruh akibat

perbuatan kejahatan. b) Membuat putusan yang lebih realistis. c) Menerima permintaan maaf dan/atau perbaikan/ganti

rugi dari pelaku. d) Membantu reintegrasi korban dan pelaku (Marian

Liebmann dalam DS. Dewi, 2011 : 88).

Bisa disimpulkan bahwa mediasi penal yang merupakan

salah satu instrumen alternatif penyelesaian perkara di luar

pengadilan mempunyai beberapa kelebihan, antara lain :

1) Mediasi penal akan mengurangi perasaan balas dendam

korban, lebih fleksibel karena tidak harus mengikuti

prosedur dan proses sebagaimana dalam sistem peradilan

pidana, dan lebih sedikit menghabiskan biaya, serta

prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi

(proses penyelesaian perkara di pengadilan).

2) Beban sistem peradilan pidana karena menumpuknya

perkara dan proses penyelesaiannya yang memerlukan

waktu lama dapat dikurangi dengan kehadiran mediasi

antara pelaku dan korban.

3) Mediasi penal memberikan kesempatan kepada korban

bertemu dengan pelaku untuk membahas kejahatan yang

telah merugikan kehidupannya,mengungkapkan perhatian

dan perasaannya serta meminta adanya restitusi.

4) Mediasi penal menciptakan kembali hubungan yang

harmonis antara korban dan pelaku. Kondisi ini tidak

ditemukan di dalam penyelesaian konflik melalaui sistem


commit to user

35

peradilan pidana. Pemberian maaf korban kepada pelaku

akan mengurangi rasa bersalah pelaku dan menciptakan

rekonsiliasi antara keduanya (Barda Nawawi Arief, 2008 :

6).

Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Tradisi ini sesuai dengan sifat kolektivitas negara timur yang berbeda dengan individualitas negara barat (A. Syukur, 2011:199).

Liliana Tedjosaputro berpendapat, dibanding proses persidangan yang hanya mempertimbangkan fakta hukum dan perbuatan yang telah dilakukan, mediasi mempunyai keunggulan karena mempertimbangkan kepentingan masa depan keluarga dan menjaga keutuhan keluarga terutama untuk kepentingan masa depan anak, ajaran agama juga mengajarkan penyelesaian sengketa secara damai. Proses mediasi dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri para pihak dan mediator, yang terikat etika dan kode etik untuk menjaga kerahasiaan. Menghindarkan pelaku pada pidana penjara dan stimatisasi serta pergaulan dalam penjara yang cenderung menyebabkan orang menjadi recidive. Hanya saja proses mediasi penal ini hanya ditemui di tingkat Kepolisian itupun tidak ada penelitian yang dapat menunjukan data statistik seberapa besar mediasi penal digunakan sebagai metode penyelesaian kasus KDRT. Mengingat tidak adanya payung hukum yang memberikan dasar pembenaran mediasi penal di tingkat persidangan menyebabkan hakim enggan menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan mediasi penal. Sebenarnya tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara mediasi penal melainkan harus ada seleksi terhadap kasus yang ditangani. Terhadap pelaku yang mempunyai kebiasaan untuk menyakiti, sadis dan terus berulang kiranya tidaklah tepat diselesaikan secara mediasi, melainkan litigasi merupakan alternatif yang terbaik untuk perlindungan korban (Liliana Tedjosaputro, 2012 : 52 – 63).


commit to user

36

e. Kelemahan Mediasi Penal

Dari penelitian yang dilakukan oleh Umbreit dan Coates

ditemukan beberapa faktor mediasi penal yang membuat pihak

korban mengalami kekecewaan, yaitu :

1) Kurangnya tindak lanjut pelaku terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

2) Penundaan antara perbuatan kriminal yang telah dilakukan dan solusinya karena proses mediasi penal.

3) Banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam proses mediasi penal (Umbreit dan Coates dalam DS. Dewi, 2011: 89).

Sesuai dengan sifat dasar sengketa yang timbul dari tindak pidana kriminal, hambatan utama dari pelaksanaan mediasi penal adalah penolakan dari pihak utama yang terlibat, yaitu korban dan pelaku. Korban enggan berhadapan langsung dengan pelaku dalam proses mediasi penal karena ada perasaan takut dan marah terhadap pelaku kejahatan; sementara pelaku merasa malu dan bersalah ketika berhadapan dengan korban serta adanya kewajiban untuk bertanggungjawab. Bila hal ini terjadi, bukan mediasi penal tidak bisa dilakukan. Mediator bisa bertemu kedua belah pihak di tempat yang terpisah (shuttle mediation). Mediasi jenis ini juga disebut dengan mediasi tidak langsung (indirect mediation) (DS. Dewi, 2011 : 89).

Marshall dan Merry juga mengungkapkan kelemahan atau

hambatan yang dihadapi oleh mediasi penal, diantaranya :

1) Masalah operasional a) Rekomendasi kasus untuk memakai mediasi

Hal ini merupakan masalah umum yang sering terjadi. Seperti telah disebutkan sebelumnya, pemahaman dan kerjasama antara aparat penegak hukum masih kurang hingga sulit meyakinkan mereka merekomendasikan kasus untuk diselesaikan melalui mediasi penal.

b) Terbatasnya waktu Karena mediasi penal tergabung dalam sistem peradilan pidana maka ada keterbatasan waktu dalam memediasi suatu kasus, walaupun kasus tersebut sangat kompleks atau sensitif.

c) Kurangnya persiapan tindak lanjut Banyak mediator yang kurang mempersiapkan diri dalam menghadapi suatu kasus, padahal tingkat kompleksitas


commit to user

37

dan sensitivitas tiap kasus berbeda-beda. Selain tiu, mediator juga sering menganggap tugasnya selesai ketika para pihak sudah mencapai kesepakatan. Padahal, tindak lanjut berupa pengawasan terhadap implementasi kesepakatan juga harus dilakukan.

d) Mediasi tidak langsung Kalau proses mediasi ini yang dipakai, maka akan banyak memakan waktu dan kurang produktif dibandingkan bila korban dan pelaku saling bertemu secara langsung.

e) Kurangnya sumber daya Apabila kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terbatas atau sumber daya berupa fasilitas (seperti ruang mediasi) tidak tersedia, maka akan mengganggu jalannya proses mediasi penal. Ruang khusus untuk mediasi mutlak diperlukan sesuai asas kerahasiaan proses mediasi yang harus dijaga.

2) Kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal. Hal ini terjadi karena masih dominannya paradigma dan budaya sistem peradilan pidana, hingga tujuan mediasi penal yang tergabung dalam sistem tersebut bisa luntur atau goyah.

3) Kompensasi Seringkali pelaku yang melakukan tindak kriminal memang miskin hingga tidak mampu membayar kompensasi yang diajukan oleh korban yang mengakibatkan gagal tercapai kesepakatan.

4) Akuntabilitas pelaku Banyak pelaku yang hanya memanfaatkan mediasi penal sebagai cara untuk menghindar dari peradilan pidana (penjara), setelah tercapainya kesepakatan perdamaian, mereka tidak mau melaksanakannya (Tony F. Marshall, Susan Merry dalam DS. Dewi, 2011 : 90).


commit to user

38

B. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Kerangka pemikiran dalam bentuk skema di atas mencoba

memberikan gambaran yang disusun secara sistematis terkait alur berfikir

dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu tentang fungsi

mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah

tangga.

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mediasi Penal

Ruang Pelayanan Khusus

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

3 Tahun 2008

Peran Kepolisian Menyelesaikan Tindak

Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui

Mediasi Penal

Hambatan Kepolisian Dalam Usaha Menyelesaikan

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal


commit to user

39

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan

domestik pada umumnya menunjuk pada kasus kekerasan yang dilakukan

suami terhadap isterinya (wife beating). Adanya Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

nampaknya belum begitu memadahi untuk terciptanya penyelesaian dari

kasus kekerasan dalam rumah tangga ini.

Seperti sudah diketahui, bahwa banyak sekali kekerasan yang

menimpa kaum wanita dan anak-anak tidak dilaporkan kepada pihak yang

berwajib dalam hal ini polisi. Hal ini terjadi karena masih ada anggapan

bahwa urusan yang bersifat pribadi tidak boleh diketahui orang lain karena

hal itu dianggap aib keluarga, adanya anggapan pula bahwa tidak adanya

suatu wadah tersendiri sebagai sarana pelayanan dan perlindungan khusus

terhadap saksi dan/atau korban kekerasan dalam rumah tangga

mengakibatkan minimnya pelaporan kasus ini kepada polisi.

Berangkat dari masalah tersebut diatas maka pada tahun 2008

dibentuklah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus

Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana.

Dengan adanya Ruang Pelayanan Khusus ini diharapkan mampu

menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di

masyarakat. Ruang Pelayanan Khusus ini diharapkan mampu memberikan

pelayanan dan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak yang

menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditangani di Ruang

Pelayanan Khusus itu sendiri.

Dengan adanya ruang khusus ini aparat kepolisian bisa

menjalankan perannya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan mediasi penal.

Dalam menjalankan perannya, kepolsian tentunya mengalami hambatan-

hambatan dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam


commit to user

40

rumah tangga melalui mediasi penal, hal inilah yang juga turut menjadi

perhatian penulis untuk meneliti hambatan-hambatan apa saja yang terjadi,

sehingga dapat menemukan suatu solusi untuk mencegah atau

meminimalisir hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal. Melalui mediasi

penal ini diharapkan mampu menjadi suatu cara atau solusi untuk

menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga,

sehinnga proses penyelesaian perkara tidak perlu sampai ke pengadilan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mencoba meneliti tentang

peran kepolisian dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kekerasan

dalam rumah tangga melalui mediasi penal.


commit to user

41

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Peran Kepolisian Dalam Usaha Menyelesaikan Tindak Pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Unit PPA Sat

Reskrim Polresta Surakarta AKP Sri Rahayu, didapat keterangan bahwa

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Kepolisian Resor Kota

Surakarta adalah suatu unit yang bertugas menangani kasus yang terkait

dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku

kejahatan yang berkedudukan dibawah Satuan Reserse Kriminal

Kepolisian Resor Kota Surakarta. Dasar pembentukan Unit PPA ini adalah

:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia,terdapat dalam Pasal 13 yang berbunyi :

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2) Menegakkan hukum; dan

3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat”.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdapat dalam Pasal 13 yang

berbunyi :

“Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan

pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing

dapat melakukan upaya :

1) Penyediaan runag pelayanan khusus di kantor kepolisian;

2) Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan

pembimbing rohani;


commit to user

42

3) Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama

program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses

oleh korban; dan

4) Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan

teman korban”.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

terdapat dalam Pasal 22 yang berbunyi :

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab

memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan

perlindungan anak”.

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi

dan Korban, terdapat dalaam Pasal 5 yang berbunyi :

1) Seorang saksi dan korban berhak :

a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan

harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan

dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk

perlindungan dan dukungan keamanan;

c) memberikan keterangan tanpa tekanan;

d) mendapat penerjemah;

e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;

f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

i) mendapat identitas baru;

j) mendapatkan tempat kediaman baru;

k) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan

kebutuhan;

l) mendapat nasihat hukum; dan/atau

m) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas

waktu perlindungan berakhir.


commit to user

43

2) Hak sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi

dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai

dengan keputusan LPSK.

e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat dalam Pasal 45 yang

berbunyi :

1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan

kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor

kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat

penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan

orang.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan

khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur

dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Visi dari Unit PPA Polresta Surakarta adalah memberikan

pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi

korban kekerasan dan kejahatan dengan profesional penuh empati dan

penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.

Misi dari Unit PPA Polresta Surakarta adalah memberikan perlindungan

kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi tindakan

kekerasan dan kejahatan trafiking dan pelecehan seksual dengan empati :

a. Memberikan pelayaanan secara cepat dan profesional kepada

perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, kejahatan,

trafiking dan tindak pelecehan seksual.

b. Memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak

korban kejahatan.

d. Memproses sampai ke pengadilan para pelaku kejahatan dengan korban

perempuan dan anak.

e. Penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagi pelaku

kejahatan.


commit to user

44

Tugas Unit PPA Polresta Surakarta adalah memberikan pelayanan dalam

bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban

kejahatan/kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dalam

pelaksanaan tugasnya Unit PPA polresta Surakarta menyelenggarakan :

a. Menerima laporan / pengaduan tentang tindak kejahatan / kekerasan

terhadap perempuan dan anak-anak yang meliputi :

1) Kekerasan secara umum.

2) Kekerasan dalam rumah tangga.

3) Pelecehan seksual.

4) Perdagangan orang.

5) Penyelundupan manusia.

6) Kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, baik kejahatan

maupun kekerasan.

b. Membuat Laporan Polisi.

c. Merujuk / mengirimkan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu ( PPT )

atau Rumah Sakit terdekat.

d. Memberikan kepastian kepada pelapor, bahwa akan ada tindak lanjut

dari laporan / pengaduan.

e. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) atau

Rumah Aman, apabila diperlukan.

f. Memberikan konseling.

g. Menginformasikan pengembangan penyidikan kepada pelapor.

h. Melakukan penyidikan perkara, termasuk permintaan Visum et

Repertum.

i. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh.

j. Menjamin keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun korban.

k. Mengadakan koordinasi/kerjasama dengan lintas fungsi/instansi, pihak

yang terkait.

l. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan prosedur/

hierarki.


commit to user

45

Fungsi Unit PPA Polresta Surakarta adalah :

a. Memberikan perlindungan terhadap anak korban

kejahatan/kekerasan,dalam rangka penegakan hukum.

b. Mengungkap kasus kejahatan/kekerasan yang terkait dengan

perempuan dan anak sebagai pelaku.

c. Melakukan penyidikan perkara terhadap perempuan dan anak pelaku

kejahatan/kekerasan.

d. Membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi/lembaga terkait

dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban

maupun penegak hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi

pelaku kejahatan/kekerasan.

Peranan Unit PPA Polresta Surakarta adalah memberikan rasa aman

kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan.

Dalam Unit PPA inilah terdapat Ruang Pelayanan Khusus (RPK)

yang menurut Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan

Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak

Pidana menyebutkan :

a. Tujuan pembentukan RPK untuk memberikan pelayanan dan

perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi,

korban dan/atau tersangka yang ditangani di RPK.

b. RPK selain sebagai tempat pelaksanaan dan pelayanan dan

perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi saksi

dan/atau korban tindak pidana perdaganagn orang juga digunakan

untuk kepentingan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban

perempuan dan anak dalam tindak pidana lainnya.

c. Perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) juga

bermakna untuk menghindari pelanggaran terhadap Hak Asasi

Manusia (HAM) dan tindakan yang dapat menimbulkan ekses trauma

atau penderitaan yang lebih serius bagi perempuan dan anak.


commit to user

46

Mengenai struktur organisasi Unit PPA Satuan Reserse Kriminal

Kepolisian Resor Kota Surakarta akan dijelaskan melalui bagan berikut :

Bagan 2

Struktur Organisasi Unit PPA Sat Reskrim Polresta Surakarta

(Sumber : Unit PPA Sat Reskrim Polresta Surakarta)

Data perbandingan perkara yang ditangani Unit PPA Sat Reskrim

Polresta Surakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2011, akan

dijelaskan melalui tabel berikut :

KASAT RESKRIM KOMPOL EDY SURANTA SITEPU, SIK

KANIT PPA AKP SRI RAHAYU

PANIT LINDUNG AIPTU KRISTINA LELY

BRIGADIR EVI WIJAYANTI

PANIT IDIK IPTU RATNA KARLINA SARI

BRIGADIR SARWONO, S.E. BRIGADIR KRISTANTI F, S.E. BRIGADIR MIFTAH HERMAWAN, S.H.


commit to user

47

Tabel 2

DATA PERBANDINGAN PERKARA UNIT PPA

No PERKARA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1. Perkosaan 7 10 10 11 9 5 2 9 3

2. Cabul 10 7 11 13 7 11 10 10 11

3. Penelantaran Anak

1 2 1 1 1

4. Penganiayaan Anak

1 1 3 8 3 4 1

5. Melarikan Anak 1 7 2 5 5 4 5

6. Perdagangan Anak

1 1 1

7. Perdagangan Perempuan

1 5 2 7

8. Penganiayaan/ KDRT

3 5 27 40 34 64 41 44 37

9. Penelantaran Isteri

2 2 3

10. Lain-Lain 15 20 9 10 8 3

JUMLAH 21 22 51 89 80 109 75 79 71


Berdasaran tabel diatas, perkara yang paling sering atau paling

banyak ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Surakarta adalah

perkara KDRT. Berdasarkan wawancara penuis dengan AKP Sri Rahayu,

didapat keterangan bahwa KDRT mendapat peringkat tertinggi

dikarenakan banyaknya masyarakat yang melaporkan kasus KDRT kepada

polisi. Meningkatnya jumlah kasus KDRT yang dilaporkan, bisa

dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya meningkatnya kesadaran

perempuan untuk memperjuangkan hak/keadilan. Adanya sosialisasi UU

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang semakin

meluas, sangat memungkinkan masyarakat semakin mudah mengakses

informasi dan memperkuat kesadaran masyarakat bahwa kasus KDRT


commit to user

48

penting untuk dilaporkan bahkan bisa diproses secara hukum. Biasanya

korban melaporkan kasusnya karena ada dorongan dari teman atau

keluarga yang sudah mendapat informasi tentang KDRT dan kekerasan

terhadap perempuan lainnya.

Selain faktor eksternal, ada faktor yang berasal dari internal yaitu

dinamika Unit PPA yang semakin memperkuat partisipasi masyarakat

dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT. Unit PPA mulai

mendorong komunitas-komunitas dampingan untuk melakukan

pencegahan maupun penanganan kasus KDRT yang terjadi di wilayahnya

masing-masing. Dalam hal ini semakin banyak elemen masyarakat yang

melakukan aksi untuk mencegah maupun ikut melakukan penanganan

pada korban KDRT, sehingga semakin banyak pula kasus KDRT yang

teridentifikasi.

Data perkara yang ditangani Unit PPA Tahun 2012, dimulai dari

bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2012 akan dijelaskan

melalui tabel berikut :


commit to user

49

Tabel 3

DATA PERKARA YANG DITANGANI UNIT PPA TAHUN 2012

No PERKARA Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agustus

1. Perkosaan

2. Cabul 4 1 1

3. Penelantaran Anak

4. Penganiayaan Anak

5. Melarikan Anak

6. Perdagangan Anak

7. Perdagangan Perempuan

8. Penganiayaan/ KDRT

3 3 3 4 4 1

9. Penelantaran Isteri

10. Lain-Lain 1 5 1 1

JUMLAH 3 4 8 9 6 2


Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit PPA Sat

Reskrim Polresta Surakarta AKP Sri Rahayu, data perkara tahun 2012

khususnya KDRT mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya dikarenakan mulai tahun 2012 setiap Polsek di wilayah

Polresta Surakarta telah tersedia unit untuk melayani setiap pengaduan

perkara KDRT, sehingga tidak semua perkara KDRT masuk ke Unit PPA

Sat Reskrim Polresta Surakarta.

Standar Operasional Prosedur Unit Pelayanan Perempuan dan

Anak (Unit PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota

Surakarta. Proses penyelesaian tindak pidana oleh Unit PPA Sat Reskrim

Polresta Surakarta agar dapat terlaksana secara efektif, efisien dan tepat


commit to user

50

sasaran maka harus dikelola secara profesional, salah satu caranya adalah

dengan menggunakan fungsi manajemen, sebagaimana yang tercantum

dalam Standar Operasional Prosedur Unit PPA Sat Reskrim Polresta

Surakarta yang isinya adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan

Jumlah personel Unit PPA tingkat Polda Jawa Tengah sesuai dengan

Perkap Nomor 10 Tahun 2007 sekurang-kurangnya 5 orang, yang

terdiri dari :

1) Pengendali Unit PPA

2) Staf Administrasi

3) Petugas Pemberian Pelayanan

4) Petugas Pemeriksa

5) Pembantu Umum

b. Sarana prasarana dan fasilitas yang digunakan adalah berupa :

1) Ruang tamu yang berfungsi untuk menerima tamu/saksi dan atau

korban dengan dilengkapi meubel, bahan bacaan, TV, penyejuk

ruangan.

2) Ruang konseling dan pemeriksaan berfungsi untuk menerima

laporan/ keluhan saksi dan atau korban guna kepentingan

pemeriksaan yang dilengkapi dengan meja dan kursi konsultasi,

penyejuk ruangan, alat pemantau (CCTV).

3) Ruang kontrol berfungsi untuk memantau kegiatan di ruang

konseling dan pemeriksaan yang didukung dengan petugas

pengawas yang dilengkapi antara lain alat perekam kegiatan,

komputer, CCTV, TV monitor.

4) Ruang istirahat berfungsi untuk tempat istirahat saksi dan atau

korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai,

penyejuk ruangan, almari, kamar mandi dan toilet.

c. Urutan tindakan Petugasn Unit PPA

1) Wajib menindaklanjuti laporan baik secara lisan maupun tertulis

yang berasal dari masyarakat, petugas ataupun SPKT.


commit to user

51

2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai tindak

pidana tersebut (BAPPAS, Rumah Sakit, Psikiater, WCC, KPAI).

3) Melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, tersangka di

ruangan khusus (tertutup).

4) Memberikan perlindungan kepada korban, saksi dan tersangka.

5) Bertutur kata sopan dan santun serta tidak menyinggung perasaan.

6) Memiliki kemampuan dibidang reserse (dalam penanganan tindak

pidana KDRT dan tindak pidana lainnya yang menyangkut

perempuan dan anak.

7) Memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi korban, saksi,

tersangka perempuan dan anak.

8) Harus mengetahui waktu penahanan bagi tersangka anak-anak

pelaku kejahatan.

9) Tidak melakukan kekerasan terhadap tersangka.

10) Memberikan pelayanan semaksimal mungkin bagi korban

(perempuan dan anak).

d. Pelayanan terhadap Pelapor

1) Menerima masyarakat sebagai pelapor dengan sikap yang santun

dan simpatik.

2) Petugas berpenampilan rapi dan sopan.

3) Menunjukkan sikap empati terhadap pelapor.

4) Memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada pelapor bahwa

laporannya akan segera ditindaklanjuti.

5) Memberikan informasi perkembangan penanganan kasus yang

sudah dilaporkan (SP2HP).

6) Terhadap pelapor anak wajib didampingi orang tua dan petugas

BAPPAS.

e. Pelayanan Saksi

1) Menerima saksi dengan sikap yang santun dan simpatik.

2) Berpenampilan rapi dan sopan.


commit to user

52

3) Memberikan penjelasan kepada saksi terkait perkara yang sedang

ditangani oleh penyidik.

4) Memberikan perlindungan secara psikis dan fisik.

5) Memberikan bantuan transportasi, konsumsi dan akomodasi bagi

yang kurang mampu.

6) Memperhatikan waktu dalam pemeriksaan.

f. Pelayanan terhadap Tersangka

1) Memperlakukan tersangka dengan sikap yang santun dan simpatik

berdasarkan asas praduga tak bersalah.

2) Memberitahukan hak-hak yang dimiliki seorang tersangka.

3) Melakukan penjelasan secara humanis dengan menjunjung tinggi

HAM.

4) Memberikan rasa aman dan nyaman baik psikis maupun fisik.

5) Menjelaskan pasal yang dilanggar oleh tersangka.

6) Terhadap tersangka anak wajib didampingi BAPPAS dan orang

tua.

2. Hambatan Kepolisian Dalam Usaha Menyelesaikan Tindak Pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui mediasi penal

sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah

Tangga oleh kepolisian dalam penerapannya, terdapat beberapa hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit PPA Sat

Reskrim Polresta Surakarta AKP Sri Rahayu, dapat penulis paparkan

mengenai hambatan kepolisian dalam usaha menyelesaikan tindak pidana

KDRT melalui mediasi penal adalah :

a. Korban tidak melapor

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan

permasalahan yang sering terjadi di masyarakat kita khususnya di kota

Surakarta, berdasarkan data yang didapat penulis menunjukkan KDRT

mendapat peringkat tertinggi pada kasus yang ditangani oleh Unit PPA


commit to user

53

Satreskrim Polresta Surakarta. Namun demikian ,berdasarkan

keterangan AKP Sri Rahayu, masih banyak lagi kasus KDRT yang

tidak dilaporkan kepada polisi, hal inilah yang menghambat proses

penyelesaian tindak pidana KDRT oleh kepolisian.

AKP Sri Rahayu mencontohkan seperti belum lama ini pada

bulan Juni 2012 ada laporan yang masuk mengenai KDRT di wilayah

Surakarta, namun akhirnya perempuan korban KDRT tersebut

membatalkan niat laporan tersebut tanpa alasan yang jelas, padahal

pihak kepolisian telah memberikan upaya perlindungan terhadap

perempuan dan memudahkan mereka melapor jika menjadi korban

KDRT. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari wawancara

dengan AKP Sri Rahayu, dapat penulis jelaskan bahwa alasan korban

tidak mau melapor adalah :

1) Takut diceraikan suami.

2) Memiliki anak yang masih kecil, sehingga lebih mengutamakan

masa depan si anak.

3) Wanita tergantung secara ekonomi terhadap suaminya, ia tidak ingin

hidup susah.

4) Perasaan malu akan kondisi rumah tangga jika diceritakan kepada

orang lain.

5) Desakan dari keluarga besar (misalnya orang tua) untuk

mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Sebenarnya korban KDRT berhak melaporkan secara langsung

kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat ia

tinggal ataupun di tempat kejadian perkara, Pasal 26 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga menyebutkan :

1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah

tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di

tempat kejadian perkara.


commit to user

54

2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain

untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak

kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian

perkara.

Tanpa adanya laporan dari korban, maka akan menghambat

kepolisian dalam menuntaskan atau menyelesaikan kasus KDRT yang

terjadi di masyarakat khususnya masyarakat kota Surakarta.

b. Tidak ada bukti yang menguatkan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari

serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu akan memperjelas tentang

tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka, apakah

benar orang yang dilaporkan itu telah melakukan tindak pidana. Dalam

tahap penyidikan pada Unit PPA Sat Reskrim Polresta Surakarta yang

dilakukan adalah penyidikan itu bertujuan untuk menunjuk siapa yang

telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai

kesalahan yang telah dilakukan oleh terlapor. Untuk mencapai tujuan

tersebut, maka penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polresta Surakarta akan

menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa

yang terjadi, keterangan yang dihimpun antara lain :

1) Fakta tentang terjadinya KDRT, apakah benar telah terjadi KDRT.

2) Identitas dari korban.

3) Tempat yang pasti dimana KDRT dilakukan.

4) Waktu terjadinya KDRT.

5) Motif, tujuan dan niat dari si terlapor melakukan KDRT.

6) Identitas pelaku atau terlapor.

Dalam proses penyidikan, bukti adalah suatu hal yang utama,

bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan atau berkaitan

dengan tindak pidana. Oleh karena itu, tanpa adanya bukti yang


commit to user

55

menguatkan maka laporan dari korban KDRT tidak bisa diproses lebih

lanjut, AKP Sri Rahayu menjelaskan bahwa tanpa adanya bukti yang

menguatkan, akan mempersulit dalam proses penyidikan. Mencari

keterangan dan barang bukti adalah dalam rangka mempersiapkan

bahan-bahan berupa fakta sebagai landasan hukum guna memulai

proses penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Sri Rahayu, penulis

mendapat keterangan bahwa banyak terjadi dari kasus yang dilaporkan

tidak memiliki cukup bukti yang kuat, sehingga penyidik Unit PPA Sat

Reskrim Polresta Surakarta tidak dapat memproses laporan tersebut,

penyidik tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan dalam

Laporan Polisi bahwa KDRT benar-benar terjadi tanpa adanya bukti

yang kuat. Sebagai contoh kasus KDRT yang masuk ke Unit PPA Sat

Reskrim Polresta Surakarta yakni kasus KDRT antara SM (korban) dan

HW (pelaku/suami korban), dalam kasus tersebut telah dilakukan

Visum yang isinya ada luka lebam di pegelangan tangan kiri korban,

namun dalam kasus ini tidak ada saksi yang melihat atau mendengar

terjadinya KDRT, sehingga oleh penyidik (Brigadir Miftah Hermawan,

S.H.) dinyatakan belum cukup untuk disebut sebagi KDRT, karena dari

kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, ada korban yang melaporkan

bahwa telah dianiaya oleh suaminya, ternyata hal itu tidak terjadi, ia

hanya terjatuh atau karena sebab-sebab lain yang bukan merupakan

perlakuan keras dari sang suami. Biasanya hal itu hanya dijadikan

sebagai alasan agar bisa bercerai dengan suaminya.

c. Selang waktu antara kejadian dengan pelaporan terlalu lama, sehingga

tidak ada bukti Visum

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Sri Rahayu, dapat

penulis jelaskan bahwa kondisi yang terjadi pada kasus KDRT yang

dilaporkan ke Unit PPA Sat Reskrim Polresta Surakarta tidak semuanya

bisa diproses oleh kepolisian, salah satu penyebabnya adalah selang


commit to user

56

waktu antara kejadian dengan pelaporan terlalu lama sehingga tidak ada

bukti visum. Niat melapor dari korban sebenarnya dalam hal ini sudah

ada, namun dikarenakan berbagai faktor dan kondisi, sehingga

menyebabkan ia terlambat melaporkan KDRT yang dialaminya kepada

polisi.

Selang waktu yang lama antara kejadian dengan pelaporan

menyebabkan hilangya bekas luka akibat pemukulan ataupun bentuk

kekerasan yang lain, hal inilah yang menyebabkan bukti Visum tidak

bisa diperoleh oleh Dokter, selang waktu yang lama misalnya sampai

berminggu-minggu atau berbulan-bulan menyebabkan sembuhnya luka,

bahkan sudah tidak ada bekas sama sekali. Pihak kepolisian dalam hal

ini Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polresta Surakarta tidak akan

melanjutkan penyidikan kasus ke proses selanjutnya, hal ini

dikarenakan tanpa adanya bukti visum, akan mempersulit penyidik

dalam menggali keterangan dari korban, apalagi tanpa adanya

keterangan tambahan dari saksi, karena menurut AKP Sri Rahayu,

korban yang melapor bisa saja mengada-ada, membuat laporan palsu

tentang KDRT yang dialaminya.

Keberadaan visum sebagai alat bukti yang dibuat oleh seorang

dokter ahli berdasarkan sumpah jabatannya tentang apa yang dilihat dan

ditemukannya dari objek yang diperiksanya bagi penyidik Unit PPA

sangatlah penting dalam proses penyidikan, karena dengan adanya

visum penyidik dapat menentukan bersalah tidaknya si pelaku atau

terlapor. Hal ini dikarenakan dalam visum terdapat uraian hasil

pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang

karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, peran

kepolisian dalam hal ini adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan

Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam usaha


commit to user

57

menyelesaikan tindak pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga melalui

mediasi penal adalah memberikan pelayanan, perlindungan kepada

perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana Kekerasan Dalam

Rumah Tangga dengan profesional penuh empati dan penegakan hukum

terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan, memberikan

perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau

saksi dengan penuh empati :

a. Memberikan pelayaanan secara cepat dan profesional kepada perempuan

dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah

tangga.

b. Memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak korban

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Unit PPA AKP Sri

Rahayu, penulis mendapat keterangan bahwa peran kepolisian dalam usaha

menyelesaikan tindak pidana KDRT melalui mediasi penal adalah

menyediakan tempat untuk sarana mediasi, komunikasi antara Pelapor dan

Terlapor, sedangkan untuk keputusan penyelesaian diserahkan kepada kedua

belah pihak baik Pelapor maupun Terlapor, petugas hanya mengambil

tindakan berupa :

a. Mendengarkan laporan dari pelapor dan terlapor.

b. Memberikan nasihat yang sepatutnya.

c. Tidak ada unsur memaksa untuk memberikan suatu keputusan/

penyelesaian kepada Pelapor/Terlapor.

Mediasi penal berbeda dengan mediasi umum, mediator dalam

mediasi penal lebih cenderung bersifat pasif, dan lebih mengutamakan

kenyamanan dan menjaga perasaan korban ataupun pelaku. Target utama

dari mediasi penal adalah dialog antara korban dan pelaku, memberikan suatu

kondisi yang aman dan nyaman bagi korban dan pelaku untuk berdiskusi


commit to user

58

secara langsung, untuk keputusan akan diserahkan sepenuhnya kepada korban

maupun pelaku.

Peran Unit PPA Polresta Surakarta adalah memberikan pelayanan

dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi

korban kejahatan/kekerasan tindak pidana KDRT dan penegakan hukum

terhadap pelakunya, dalam pelaksanaan tugasnya Unit PPA polresta Surakarta

menyelenggarakan :

a. Menerima laporan / pengaduan tentang tindak pidana KDRT, penanganan

perkara yang dilayani adalah berdasarkan locus delictie (tempat dimana

perkara terjadi, yakni perkara yang terjadi berada dalam wilayah Surakarta

yurisdiksi Kepolisian Resor Kota Surakarta).

b. Membuat Laporan Polisi.

c. Merujuk / mengirimkan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu ( PPT ) atau

Rumah Sakit terdekat.

d. Memberikan kepastian kepada pelapor, bahwa akan ada tindak lanjut dari

laporan / pengaduan.

e. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) atau Rumah

Aman, apabila diperlukan.

f. Memberikan konseling.

g. Menginformasikan pengembangan penyidikan kepada pelapor.

h. Melakukan penyidikan perkara, termasuk permintaan Visum et Repertum.

i. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh.

j. Menjamin keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun korban.

k. Mengadakan koordinasi/kerjasama dengan lintas fungsi/instansi, pihak

yang terkait.

l. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan prosedur/

hierarki.

Apabila suatu perkara telah dicabut oleh Pelapor, maka dilakukan

penghentian perkara oleh pihak kepolisian, hal ini dikarenakan telah terjadi

kesepakatan dari musyawarah antara pelapor dan terlapor bahwa masalahnya


commit to user

59

akan diselesaikan dengan cara berdamai. Jika suatu saat terjadi lagi masalah

yang dilaporkan dengan pelapor yang sama, maka pelapor harus kembali

mendaftar dan didata ulang oleh petugas.

Berikut ini akan penulis paparkan dalam sebuah kasus mengenai peran

kepolisian dalam usaha menyelesaikan tindak pidana Kekerasan Dalam

Rumah Tangga melalui mediasi penal oleh Unit PPA Sat Reskrim Polresta

Surakarta :

a. Identitas Korban/Pelapor dan Pelaku/Terlapor

1) Identitas Korban/Pelapor

Nama : HE

Umur : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : (dirahasiakan)

2) Identitas Pelaku/Terlpor

Nama : TR (suami korban)

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Kewarganegraan : Indonesia

Alamat : Sama dengan korban (dirahasiakan)

b. Peristiwa yang dilaporkan :

1) Waktu Kejadian : (dirahasiakan)

2) Tempat Kejadian : Sebuah Mall

3) Apa yang terjadi : KDRT

4) Siapa : Terlapor (suami korban), dan Pelapor (korban)


commit to user

60

c. Uraian singkat kejadian :

Yaitu berawal pada hari tanggal dan jam poin (b,1) waktu kejadian,

semula korban yang berprofesi sebagai Viar (pemandu karaoke) sedang

berbelanja di sebuah Mall, dan bertemu Terlapor dan DS di Mall tersebut,

korban sedang bersama seorang laki-laki. Karena cemburu, terlapor

langsung menghampiri korban dan memukul korban pada bagian wajah,

hidung, pelipis dengan menggunakan tangan kosong. Pada saat kejadian,

DS yang merupakan kakak kandung terlapor dan sekaligus kakak ipar

korban melihat langsung kejadian tersebut. Atas kejadian tersebut

korban/Pelapor mengalami luka-luka dan kejadiannya dilaporkan ke

Polresta Surakarta untuk pengusutan lebih lanjut.

d. Peran Kepolisian

Berdasarkan adanya laporan dari korban, selanjutnya Unit PPA Sat

Reskrim Polresta Surakarta mengambil tindakan :

1) Penyidikan.

Tindakan pertama yang dilakukan Unit PPA setelah mendapat laporan

dari korban (HE), adalah melakukan penyidikan. Penyidikan

dilakukan oleh Brigadir Miftah Hermawan, S.H. selaku petugas

kepolsian di Unit PPA. Pelaksanaan penyidikan sebagai berikut :

a) Bukti Permulaan yang Cukup

Bukti permulaan yang cukup disini adalah telah adanya laporan

polisi bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah

tangga yang dilakukan oleh tersangka yang bernama TR (suami

korban) terhadap korban yang bernama HE, serta adanya

keterangan dari saksi yang bernama DS, 32 tahun, Islam, Ibu

Rumah Tangga, dengan alamat sama dengan korban, yakni

merupakan kakak ipar dari korban (HE).

b) Rencana Penyidikan

Pada tahap ini, Brigadir Miftah Hermawan, S.H. akan membuat

rencana penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah


commit to user

61

tangga yang terjadi meliputi langkah-langkah yang akan diambil,

serta taktik dan tehnik yang dilakukan dalam penyidikan.

2) Terbit Laporan Polisi, yang isinya meliputi :

a) Identitas yang melaporkan;

b) Peristiwa yang dilaporkan;

c) Bagaimana terjadi;

d) Tanggal dilaporkan;

e) Tindak Pidana, dalam kasus diatas telah melanggar ketentual Pasal

44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang isinya :

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam

lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas

juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta

rupiah).

(3) Dalam hal sebgaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan

matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama

15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp

45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan

atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda

paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

f) Uraian singkat kejadian.


commit to user

62

g) Tanda tangan pelapor dan petugas yang ditunjuk.

3) Membuat Berita Acara Pemeriksaan.

a) Berita Acara Pemeriksaan Korban

Sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan korban yang

dilakukan pada tanggal 12 Juni 2012 pukul 09.40 WIB, korban

yang dalam hal ini adalah HE telah menguraikan dengan jelas

tentang kronologis tindakan KDRT yang terjadi padanya.

b) Berita Acara Pemeriksaan Saksi

Pada hari Rabu, 13 Juni 2012 pukul 10.30 WIB telah dilakukan

pemeriksaan terhadap saksi yang bernama DS yang selanjutnya

dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi. Dalam

keterangannya, saksi menguraikan tentang peristiwa yang dia lihat

sendiri pada saat kejadian.

c) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

Pada hari Jumat, 15 juni 2012 sekitar pukul 15.00 WIB telah

dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang bernama TR yang

selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka telah

mengakui bahwa benar dia melakukan tindakan KDRT berupa

pemukulan terhadap HE. Perbuatan tersebut dilakukan pada

tanggal (dirahasiakan) kurang lebih pukul (dirahasiakan) di sebuah

Mall. Pemukulan tersebut dilakukan dengan tangan kosong tanpa

menggunakan alat. Tersangka mengungkapkan mengenai maksud

dan tujuan tindakan pemukulan tersebut, tersangka melakukan

pemukulan terhadap isterinya (HE) untuk meluapkan rasa emosi

dan cemburu terhadap korban. Perasaan emosi tersebut timbul

karena pada jam tersebut seharusnya si isteri sudah selesai bekerja

dan sudah waktunya pulang, akan tetapi si isteri malah masih

bersama laki-laki lain dan bahkan bukan di tempat ia bekerja.

4) Visum et Repertum.


commit to user

63

Korban mendapat luka di memar di bagian hidung dan luka sobek

pada bagian pelipis.

5) Terlapor (suami korban) diharuskan wajib lapor pada hari Senin dan

Kamis.

6) Mediasi Penal

Setelah dilakukan visum; pemeriksaan korban, saksi, dan tersangka

sudah dilakukan, maka disinilah muncul tahap mediasi penal oleh

petugas kepolisian, langkah yang diambil oleh petugas adalah :

a) Menyediakan tempat bagi Pelapor/korban dan Terlapor untuk

berkomunikasi, berdiskusi atas permasalahan yang dialami kedua

belah pihak.

b) Mendengarkan kemauan atau keinginan baik Pelapor maupun

Terlapor.

c) Setelah di mediasi penal oleh Unit PPA Sat Reskrim Polresta

Surakarta, maka kedua belah pihak baik Pelapor maupun Terlapor

mengambil keputusan bahwa Korban/Pelapor mencabut

laporannya, dikarenakan kedua belah pihak sudah menyelesaikan

secara kekeluargaan dengan alasan kedua belah pihak juga

mempertimbangkan nasib anaknya karena mempunyai anak yang

masih kecil. Korban/Pelapor mencabut laporannya dengan

menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Laporan kepada

pihak kepolisian. Oleh pihak kepolisian dilakukan penghentian

perkara karena telah dicabut oleh Pelapor dan berakhir dengan

keputusan musyawarah mufakat dan berdamai.

Berdasarkan mekanisme yang dilakukan dalam proses mediasi penal

yang dilakukan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polresta Surakarta terhadap kasus

KDRT antara tersangka TR dan korban HE, proses mediasi tersebut masuk ke

dalam model mediasi penal yaitu Victim-offender Mediation (VOM). Victim-

offender Mediation (VOM) merupakan model mediasi antara pelaku dan

korban dengan melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri


commit to user

64

mediator yang ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator

independen atau kombinasi diantara keduanaya. Mediasi ini dapat dilakukan

pada setiap tahap proses, baik di kepolisian, penuntutan (kejaksaan) maupun

pemeriksaan di pengadilan. Mariana semini mengatakan, “Victim-offender

mediation tends to humanize the justice process and results in a higher

‘getting-to-the-table’ rate of actual mediation participation. Once the victim

and offender have indicated their willingness to participate, the mediator then

schedules a ‘face-to-face meeting”(Mariana Semini, 2005 : 11), yang artinya

model mediasi Victim-Offender cenderung memanusiakan dalam proses

peradilan dan mendapatkan tingkat partisipasi mediasi yang sebenarnya,

setelah korban dan pelaku menunjukkan kesediaan mereka untuk

berpastisipasi, mediator kemudian menentukan jadwal untuk pertemuan

antara korban dan pelaku.

Model VOM yang diterapkan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polresta

Surakarta dilakukan pada tingkat penyidikan setelah pihak penyidik yakni

Brigadir Miftah Hermawan, S.H. melakukan tugas penyidikan yang meliputi

pemeriksaan tempat kejadian perkara serta pemeriksaan korban (HE), saksi

(DS), dan tersangka (TR) yang selanjutnya dilakukan pemberkasan perkara.

Hasil dari proses mediasi penal yang dilakukan oleh pelaku TR dan korban

HE selanjutnya dituangkan dalam Surat Penyataan Perdamaian yang isinya

antara lain adalah pihak pelaku telah mengakui kesalahannya dan bersedia

memberikan ganti kerugian atau pemulihan kepada korban, dan kedua belah

pihak bersedia tetap membina keluarganya dengan baik. Berdasarkan

kesepakatan tersebut, maka pihak korban melakukan pencabutan laporan

kepada penyidik dan meminta agar perkara tindak pidana KDRT yang

menimpanya tidak lagi dilanjutkan ke proses penuntutan karena telah dicapai

kesepakatan perdamaian. Menindak lanjuti hal tersebut, maka pihak

kepolisian yang dalam hal ini adalah Brigir Miftah Hermawan, S.H. akan

mengeluarkan pernyataan penghentian perkara yang semuanya terangkum

dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).


commit to user

65

Mediasi penal yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan

Anak (Unit PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor kota Surakarta

dalam menyelesaikan tindak pidana Kekerasan Dlam Rumah Tangga

mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan penyelesaian

melalui jalur pengadilan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh

Kepala Unit PPA Sat Reskrim Polresta Surakarta AKP Sri Rahayu, penulis

dapat memaparkan tentang kelebihan mediasi penal tersebut, antara lain

adalah :

a. Proses mediasi penal dapat dilakukan secara cepat dan tidak membutuhkan

biaya yang mahal;

b. Melalui proses mediasi penal, hak-hak korban yang dalam hal ini adalah

korban tindak pidana KDRT dapat terakomodasi, selain itu pelaku juga

tidak perlu masuk penjara apabila sudah mempertanggungjawabkan

perbuatannya kepada korban;

c. Proses mediasi penal dapat mengurangi perasaan balas dendam korban

terhadap pelaku tindak pidana KDRT;

d. Proses mediasi penal dapat mengurangi penumpukan perkara di Sat

Reskrim Polresta Surakarta;

e. Proses mediasi penal dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara

pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga, karena telah adanya

kesepakatan untuk berdamai diantara keduanya.

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui mediasi penal sebagai

alternatif penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh

kepolisian dalam penerapannya, terdapat beberapa hambatan. Tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga termasuk delik aduan, delik aduan adalah

delik yang hanya dapat dituntut jika diadukan oleh orang yang merasa

dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi atau privat, yang memiliki syarat

yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Dikarenakan KDRT sifatnya

pribadi atau privat, maka banyak orang yang tidak melaporkan tindak KDRT


commit to user

66

ini ke polisi, karena dianggap rahasia pribadi dan aib jika sampai diketahui

orang lain.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan

yang sering terjadi di masyarakat kita khususnya di kota Surakarta,

berdasarkan data yang didapat penulis menunjukkan KDRT mendapat

peringkat tertinggi pada kasus yang ditangani oleh Unit PPA Satreskrim

Polresta Surakarta. Namun demikian ,berdasarkan keterangan AKP Sri

Rahayu, masih banyak lagi kasus KDRT yang tidak dilaporkan kepada polisi,

hal inilah yang menghambat proses penyelesaian tindak pidana KDRT oleh

kepolisian.

AKP Sri Rahayu mencontohkan seperti belum lama ini pada bulan

Juni 2012 ada laporan yang masuk mengenai KDRT di wilayah Surakarta,

namun akhirnya perempuan korban KDRT tersebut membatalkan niat laporan

tersebut tanpa alasan yang jelas, padahal pihak kepolisian telah memberikan

upaya perlindungan terhadap perempuan dan memudahkan mereka melapor

jika menjadi korban KDRT. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari

wawancara dengan AKP Sri Rahayu, dapat penulis jelaskan bahwa alasan

korban tidak mau melapor adalah :

a. Takut diceraikan suami.

b. Memiliki anak yang masih kecil, sehingga lebih mengutamakan masa

depan si anak.

c. Wanita tergantung secara ekonomi terhadap suaminya, ia tidak ingin hidup

susah.

d. Perasaan malu akan kondisi rumah tangga jika diceritakan kepada orang

lain.

e. Desakan dari keluarga besar (misalnya orang tua) untuk mempertahankan

keutuhan rumah tangganya.

Sebenarnya korban KDRT berhak melaporkan secara langsung

kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat ia tinggal

ataupun di tempat kejadian perkara, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23


commit to user

67

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

menyebutkan :

(1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah

tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat

kejadian perkara.

(2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk

melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik

di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Tanpa adanya laporan dari korban, maka akan menghambat kepolisian dalam

menuntaskan atau menyelesaikan kasus KDRT yang terjadi di masyarakat

khususnya masyarakat kota Surakarta.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti, dengan bukti itu akan memperjelas tentang tindak

pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka, apakah benar orang

yang dilaporkan itu telah melakukan tindak pidana. Dalam tahap penyidikan

pada Unit PPA Sat Reskrim Polresta Surakarta yang dilakukan adalah

penyidikan itu bertujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan

kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah

dilakukan oleh terlapor. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penyidik Unit

PPA Sat Reskrim Polresta Surakarta akan menghimpun keterangan-

keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi, keterangan yang

dihimpun antara lain :

a. Fakta tentang terjadinya KDRT, apakah benar telah terjadi KDRT.

b. Identitas dari korban.

c. Tempat yang pasti dimana KDRT dilakukan.

d. Waktu terjadinya KDRT.

e. Motif, tujuan dan niat dari si terlapor melakukan KDRT.

f. Identitas pelaku atau terlapor.


commit to user

68

Dalam proses penyidikan, bukti adalah suatu hal yang utama, bukti

adalah barang yang digunakan untuk melakukan atau berkaitan dengan tindak

pidana. Oleh karena itu, tanpa adanya bukti yang menguatkan maka laporan

dari korban KDRT tidak bisa diproses lebih lanjut, AKP Sri Rahayu

menjelaskan bahwa tanpa adanya bukti yang menguatkan, akan mempersulit

dalam proses penyidikan. Mencari keterangan dan barang bukti adalah dalam

rangka mempersiapkan bahan-bahan berupa fakta sebagai landasan hukum

guna memulai proses penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Sri Rahayu, penulis

mendapat keterangan bahwa banyak terjadi dari kasus yang dilaporkan tidak

memiliki cukup bukti yang kuat, sehingga penyidik Unit PPA Sat Reskrim

Polresta Surakarta tidak dapat memproses laporan tersebut, penyidik tidak

mempunyai wewenang untuk menyatakan dalam Laporan Polisi bahwa

KDRT benar-benar terjadi tanpa adanya bukti yang kuat. Sebagai contoh

kasus KDRT yang masuk ke Unit PPA Sat Reskrim Polresta Surakarta yakni

kasus KDRT antara SM (korban) dan HW (pelaku/suami korban), dalam

kasus tersebut telah dilakukan Visum yang isinya ada luka lebam di

pegelangan tangan kiri korban, namun dalam kasus ini tidak ada saksi yang

melihat atau mendengar terjadinya KDRT, sehingga oleh penyidik (Brigadir

Miftah Hermawan, S.H.) dinyatakan belum cukup untuk disebut sebagi

KDRT, karena dari kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, ada korban yang

melaporkan bahwa telah dianiaya oleh suaminya, ternyata hal itu tidak terjadi,

ia hanya terjatuh atau karena sebab-sebab lain yang bukan merupakan

perlakuan keras dari sang suami. Biasanya hal itu hanya dijadikan sebagai

alasan agar bisa bercerai dengan suaminya.

Selang waktu antara kejadian dengan pelaporan terlalu lama, sehingga

tidak ada bukti Visum. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Sri

Rahayu, dapat penulis jelaskan bahwa kondisi yang terjadi pada kasus KDRT

yang dilaporkan ke Unit PPA Sat Reskrim Polresta Surakarta tidak semuanya

bisa diproses oleh kepolisian, salah satu penyebabnya adalah selang waktu


commit to user

69

antara kejadian dengan pelaporan terlalu lama sehingga tidak ada bukti

visum. Niat melapor dari korban sebenarnya dalam hal ini sudah ada, namun

dikarenakan berbagai faktor dan kondisi, sehingga menyebabkan ia terlambat

melaporkan KDRT yang dialaminya kepada polisi.

Selang waktu yang lama antara kejadian dengan pelaporan

menyebabkan hilangya bekas luka akibat pemukulan ataupun bentuk

kekerasan yang lain, hal inilah yang menyebabkan bukti Visum tidak bisa

diperoleh oleh Dokter, selang waktu yang lama misalnya sampai berminggu-

minggu atau berbulan-bulan menyebabkan sembuhnya luka, bahkan sudah

tidak ada bekas sama sekali. Pihak kepolisian dalam hal ini Penyidik Unit

PPA Sat Reskrim Polresta Surakarta tidak akan melanjutkan penyidikan

kasus ke proses selanjutnya, hal ini dikarenakan tanpa adanya bukti visum,

akan mempersulit penyidik dalam menggali keterangan dari korban, apalagi

tanpa adanya keterangan tambahan dari saksi, karena menurut AKP Sri

Rahayu, korban yang melapor bisa saja mengada-ada, membuat laporan palsu

tentang KDRT yang dialaminya. Keberadaan visum sebagai alat bukti yang

dibuat oleh seorang dokter ahli berdasarkan sumpah jabatannya tentang apa

yang dilihat dan ditemukannya dari objek yang diperiksanya bagi penyidik

Unit PPA sangatlah penting dalam proses penyidikan, karena dengan adanya

visum penyidik dapat menentukan bersalah tidaknya si pelaku atau terlapor.

Hal ini dikarenakan dalam visum terdapat uraian hasil pemeriksaan medis

yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap

sebagai pengganti barang bukti.


commit to user

70

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan

pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :

1. Peran kepolisian dalam hal ini adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam usaha

menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi

penal adalah memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan

anak yang menjadi korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dengan profesional penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan

dan anak sebagai pelaku kejahatan, memberikan perlindungan kepada

perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi dengan penuh

empati. Dalam pelaksanaannya kepolisian menyediakan tempat untuk sarana

mediasi, komunikasi, dan diskusi antara Pelapor/Korban dan Terlapor/Pelaku,

sedangkan untuk keputusan penyelesaian diserahkan kembali kepada kedua

belah pihak baik Pelapor maupun Terlapor sesuai keinginan kedua belah pihak,

petugas hanya mengambil tindakan berupa :

a. Mendengarkan kemauan dari pelapor dan terlapor.

b. Memberikan nasihat yang sepatutnya.

2. Hambatan kepolisian dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam usaha

menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi

penal adalah :

a. Korban tidak melapor, dalam hal korban tidak mau melapor disebabkan oleh

:

1) Takut diceraikan suami.

2) Memiliki anak yang masih kecil, sehingga lebih mengutamakan masa

depan si anak.


commit to user

71

3) Wanita tergantung secara ekonomi terhadap suaminya, ia tidak ingin

hidup susah.

4) Perasaan malu akan kondisi rumah tangga jika diceritakan kepada orang

lain.

5) Desakan dari keluarga besar (misalnya orang tua) untuk mempertahankan

keutuhan rumah tangganya.

b. Tidak ada bukti yang menguatkan

Dalam proses penyidikan, bukti adalah suatu hal yang utama, bukti

adalah barang yang digunakan untuk melakukan atau berkaitan dengan

tindak pidana. Oleh karena itu, tanpa adanya bukti yang menguatkan maka

laporan dari korban tindak pidana KDRT tidak bisa diproses lebih lanjut

oleh kepolisian.

c. Selang waktu antara kejadian dengan pelaporan terlalu lama, sehingga tidak

ada bukti Visum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai

berikut :

1. Aparat penegak hukum khususnya polisi selaku penyidik seyogyanya

melakukan seleksi terhadap kasus-kasus KDRT mana yang patut

diselesaikan secara litigasi dan mana yang bisa diselesaikan secara non

litigasi dengan mempertimbangkan kasus demi kasus dan tingkat

berbahayanya pelaku dan perbuatannya, sehingga bisa mengurangi

penumpukan berkas perkara.

2. a. Perlu dibuat payung hukum untuk penyelesaian kasus kekerasan

dalam rumah tangga melalui mediasi penal.

a. Penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara

pidana di luar pengadilan, hendaknya lebih diapresiasi oleh

Pemerintah dan dijadikan sebagai suatu pembaharuan dalam sistem

peradilan pidana di Indonesia karena mengingat banyaknya


commit to user

72

kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh mediasi penal dalam

menyelesaikan perkara pidana, di satu sisi juga menimbulkan

kepuasan bagi korban dan pelaku jika tercapai kesepakatan damai

dan tidak perlu berlanjut sampai ke pengadilan.


commit to user

73

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi. 2002. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta : Rajawali

Press.

Arikunto Suharsimi. 2005. Manajemen Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta.

A Syukur, Fatahillah. 2011. Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah

Tangga) Teori dan praktek Di Pengadilan Indonesia. Bandung : Mandar Maju.

Dikdik M. Arief Mansur. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta

: Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arief. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan

Pengembangan Hukum Pidana. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

___________________ . 2008. Mediasi Penal Penelesaian Perkara di Luar

Pengadilan. Semarang : Pustaka Magister.

DS. Dewi. 2011. Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan

Anak Indonesia. Depok : Indie Publishing.

Heribertus Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : Universitas

Sebelas Maret.

Leden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta : Sinar

Grafika.

Marlina. 2010. Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum

Pidana. Medan : USU Press.

Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta.

Muhammad Yunus. 2005. Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Saksi.

Jakarta : Rineka Cipta.


commit to user

74

Nursyahbani Katjasungkana. 2004. Studi Kasus Kekerasan Domestik Kejahatan

Yang Tak Dihukum. Jakarta : LBH APIK.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada

Media Group.

Ridwan Mansyur. 2010. Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT. Jakarta :

Yayasan Gema Yustisia Indonesia.

Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Gramedia

Pustaka Utama.

Sudarto . 1990. Hukum Pidana I. Cetakan ke II. Semarang : Yayasan Sudarto d/a

Fakultas Hukum Undip.

Suparmin. 2012. Model Polisi Pendamai. Semarang : Universitas Diponegoro

Semarang.

Triani Retno. 2011. Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia.

Depok : Indie Publishing.

Trisno Raharjo. 2011. Mediasi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Suatu Kajian

Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia. Yogyakarta : Litera dan

Laboratorium Hukum UMY

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan

Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana.


commit to user

75

Majalah atau Jurnal

Liliana Tedjosaputro. 2012. “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui

Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT”. Jurnal

Kriminologi Indonesia Vol. 8 No. I.

Mariana Semini. 2005. “Restorative Justice and Victim Offender Mediation in

Criminal Matters Involving Teenagers and Youngsters in Albania”. HUMSEC

journal issue 3. Vol I, No. 3.

Warner Robets. 1996. “Mediation of Criminal Conflict in England : An

Assessment of Services In Conventry and Leeds”. International Journal of

Resource Center in Support of Restorative Justice Dialogue. Vol I, No. 7.

Koran

Erlangga Masdiana. “Kekerasan dalam Rumah Tangga Dipengaruhi Faktor

Ieologi”. Kompas, 5 Mei 2004.

Internet

Seto Mulyadi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga. http://www.komnasanak.co.id

[12 Mei 2012 Pukul 14.10].

Family Law Act. Family Violence.

http://www.australia.gov.au/familyrelationships.co.id [2 Mei 2012 Pukul 22.00].

http://www.cdc.com [1 Mei 2012 Pukul 23.30].

peran kepolisian dalam usaha menyelesaikan …/peran... · pidana kekerasan dalam rumah tangga...

Documents