IDENTITAS

NAMA : ADIH SUYANTO

NAMA PANGGILAN : ADI

AGAMA : ISLAM

JENIS KELAMIN : LAKI – LAKI

ALAMAT : KP. NEGLASARI RT 05 RW 10

KELURAHAN MANGGAHANG,

KECAMATAN BAELEENDAH,

KABUPATEN BANDUNG 40375

EMAIL : kompifyon4mahawarman@yahoo.com

NOMOR HP : 081809757389

STATUS : MAHASISWA REGULER

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEPARTEMEN : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

ANGKATAN – NPM : 2010 - 41153020100018

PENDAHULUAN

Belakangan ini muncul berbagai fenomena dimasyarakat yang bisa

mengindikasikan adanya permasalahan dan perseteruan banyak kalangan yang

memberi kesan seakan – akan bangsa sedang mengalami krisis kehidupan

kebangsaan yang menghasilkan berbagai macam polemik permasalahan –

permasalahan sosial dimasyarakat. Kondisi seperti ini yang akan merusak mental

para generasi muda saat ini dan sudah melunturkan serta mengancam keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di abad ke-21 kita dituntut agar menjadi bangsa yang penuh dengan

perdamaian dan kesejahteraan baik secara fisik dan psikis. Serta terlindung dari

berbagai ancaman dari luar. Banyak sekali ancaman yang terjadi di Indonesia ini,

sejak sebelum kemerdekaan bahkan sampai dengan saat ini. Bukan hanya

ancaman peperangan saja, tetapi ancaman budaya dan moral yang buruk yang

menjadikan mental masyarakat kita lemah dan tidak berdaya dalam mengahadapi

era globalisasi ini.

Ketika masyarakat mendengar organisasi kepolisian, maka yang terbayang

pertama kali dibenak masyarakat adalah polisi melakukan penegakan hukum, atau

polisi tengah menjalankan aktivitas pengamanan Kepolisian. Pada saat ini

menimbulkan berbagai macam pertentangan yang terjadi di masyarakat. Pro dan

kontra saling bermunculan bahkan saling berperang. Disamping tugas kepolisian

selaku organisasi yang berada dalam bidang pelayanan masyarakat, pencitraan

kepolisian saat ini memang tidak bisa dipungkiri sangatlah dipandang tidak baik oleh

masyarakat. Bukan semata – mata karena tugas kepolisian yang salah, akan tetapi

ada orang – orang atau oknum kepolisian sendiri yang menjadi boemerang dalam

organisasi kepolisian ini, yakni oknum yang tidak bertanggungjawab dan mempunyai

kepentingan lain dalam organ inti yang akan membunuh pencitraannya sendiri.

Hadirnya Kepolisisan Negara Republik Indonesia di tanah air ini diharapkan

akan sedikitnya membawa angin segar dalam menjawab tantangan di abad ke – 21

ini yang memang permasalahan yang ada pada saat ini tidak bisa dipungkiri begitu

kompleksnya dan sulit untuk semudah itu ditangani oleh aparatur kepolisian saja.

Dalam menjawab tantangan ini bukan hanya sebagai tugas aparatur militer

saja tetapi harus adanya sinergitas yang kuat antara berbagai komponen yang ada,

tetapi harus terjalin adanya kemitraan antara aparat kepolisian dan masyarakat dan

seluruh komponen bangsa. Karena dibutuhkan sekali kerjasama yang kuat dalam

mempertahankan NKRI.

Dalam rangka menjawab tantangan di abad ke 21 ini peran dan fungsi

kepolisian akan dipertaruhkan dalam menjaga dan melindungi keamanan dan

pertahanan dalam Negeri. Disinilah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

harus dijaga, karena tanpa menjaganya akan terjadi separatism yang menjadi

penghalang terciptanya kehidupan bangsa yang damai dan sejahtera. Dalam hal

menjaga keutuhan NKRI, Kepolisian perlu adanya kerjasama yang baik dan

transparan antara aparatur Negara lainnya dan masyarakat agar tidak terjadi

penyimpangan dan kesalah pahaman yang menjadikan ketidak harmonisan

komponen bangsa yang akan menyebabkan berbagai konflik dalam kehidupan

sosial masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat, Kepolisian

juga dituntut agar terus menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam Negeri,

apalagi ditahun 2014 akan terjadinya tonggak sejarah yang baru lagi dalam sejarah

penentuan para pemimpin Negara, yakni pemilihan legislative, kepala daerah dan

Presiden Republik Indonesia tahun 2014. Dalam kondisi politik yang sedang panas –

panasnya menuju Pemilu 2014. Menjadikan ketidak seimbangan antara aparat

Kepolisian, Pemerintahan dan masyarakat. Karena pada dasarnya setiap manusia

mempunyai pilihan masing – masing dalam menentukan pemimpin Negaranya yang

dianggap baik dan benar. Tidak cukup hanya disitu, dampak besar yang akan terjadi

dalam Pemilu 2014 ini pasti sedikitnya akan menimbulkan suatu konflik yang besar

yang akan timbul dari masyarakat sendiri, yakni ketidak sepahaman antara

masyarakat mengenai pemimpin yang dipilihnya. Peran dan tugas Kepolisian saat ini

bagaimana aparat Negara ini dapat menjaga, memberikan pelayanan berupa

keamanan dan ketertiban dalam mensukseskan Pemilu 2014 serta meyakinkan

bahwa Negara ini aman akan berbagai ancaman apapun.

PEMBAHASAN

KONSEPTUAL KEAMANAN INDONESIA

Dalam melacak konsepsi keamanan Nasional Indonesia, paling tidak dapat

dilakukan dengan mengetahui doktrin dan perundang - undangan yang menjadi

landasan. Doktrin utama dari keamanan Nasional adalah ketahanan. Ketahanan

Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan

serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan Nasional dalam

menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan

gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang

tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas,

kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan dalam mewujudkan

tujuan perjuangan Nasional.

Doktrin ketahanan Nasional mencakup organisasi dan implementasi dari

suatu keseimbangan antara keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan bangsa,

yang secara holistik meliputi semua aspek yang berlandaskan filosofi bangsa,

Ideologi Negara, Konstitusi dan Identitas Nasional.

Doktrin ketahanan Nasional lebih memandang ke dalam, atau tertuju pada bangsa

Indonesia sendiri. Tujuan utamanya adalah pencapaian identitas dan karakter

Nasional melalui ketahanan pribadi. Hal ini tidak berarti bahwa bangsa Indonesia

menerapkan Nasionalisme yang sempit atau mengisolasi diri dari pergaulan Interna-

sional.

Menurut Undang - undang Kepolisian Negara, keamanan dan ketertiban

masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat

terselenggaranya proses pembangunan Nasional dalam rangka tercapainya tujuan

Nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya

hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina

serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,

mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-

bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Undang- Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Pasal 1 ayat (1) Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan

kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Menurut Undang - undang Pertahanan Negara, sistem pertahanan Negara

adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga

Negara, wilayah, dan sumber daya Nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini

oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut

untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan

segenap bangsa dari segala ancaman.

KONSEPTUAL KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang

bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan

pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat

dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan

kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan

keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi

unsur- unsur sebagai berikut:

perbuatan melawan hukum,

penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,

memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan

merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat

kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang

diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala

urusannya menjadi lancar. Di Indonesia, kolusi paling sering terjadi dalam proyek

pengadaan barang dan jasa tertentu (umumnya dilakukan pemerintah). Ciri-ciri

kolusi jenis ini adalah:

Pemberian uang pelicin dari perusahaan tertentu kepada oknum pejabat atau

pegawai pemerintahan agar perusahaan dapat memenangkan tender

pengadaan barang dan jasa tertentu. Biasanya, imbalannya adalah

perusahaan tersebut kembali ditunjuk untuk proyek berikutnya.

Penggunaan broker (perantara) dalam pengadaan barang dan jasa tertentu.

Padahal, seharusnya dapat dilaksanakan melalui mekanisme G 2 G

(pemerintah ke pemerintah) atau G 2 P (pemerintah ke produsen), atau

dengan kata lain secara langsung. Broker di sini biasanya adalah orang yang

memiliki jabatan atau kerabatnya.

Jadi secara garis besar, Kolusi adalah pemufakatan secara bersama untuk

melawan hukum antar penyelenggara Negara atau antara penyelenggara dengan

pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan Negara.

Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan

hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan

dalam konteks derogatori.

Di Indonesia, tuduhan adanya nepotisme bersama dengan korupsi dan kolusi

(ketiganya disingkat menjadi KKN) dalam pemerintahan Orde Baru, dijadikan

sebagai salah satu pemicu gerakan reformasi yang mengakhiri kekuasaan presiden

Soeharto pada tahun 1998.

TUGAS KEPOLISIAN INDONESIA

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pertama – tama dirumuskan dalam

Undang – undang No. 13 Tahun 1961 yang disebut : Undang – undang pokok

Kepolisian secara umum dalam pasal 1 dan penjabarannya dalam pasal 2. Sejak

keluar Undang – undang No. 20 Tahun 1982, ialah Undang – undang Pertahanan

Negara, tugas kepolisian Negara dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4),yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a. Selaku alat Negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib

hukum dan bersama – sama dengan segenap kekuatan pertahanan keamanan

Negara lainnya, membina ketentraman masyarakat dalam wilayah Negara, guna

mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan

perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan

peraturan perundang – undangan;

c. Membimbing masyarakat bagi tercapainya kondisi yang menunjang

terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf

b ayat (4) pasal ini.

Formulasi ini juga terdapat juga dalam pasal 13 Undang – Undang Kepolisian, UU

Nomor 28 tahun 1997. Maka ada bebrapa kata – kata dalam pasal tersebut yang

perlu dijelaskan, yakni :

1. Ketentraman Masyarakat

“Tentram” menurut kamus besar bahasa indonesia keluaran bali pustaka, cetakan ke

– 4 tahun 1995 bearti : 1. Aman, damai dan 2. Tenang; Ketentraan diartikan : 1.

Keadaan tentram;keamanan 2.ketenagan (hati: pikiran).

Dari pengertian ini maka ketentraman masyarakat dapat diartikan sebagai

ketenangan hati masyarakat.

Dalam Undang – undang, disebutkan bahwa Polri bertugas “…. Membina

ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Dari kalimat ini dapat disimpulkan bahwa ketentraman merupakan kondisi bagi

terwujudnya keamanan dan ketertiban.

Mengapa dalam rumusan tersebut tidak dibalik, menjadi : usaha mewujudkan

keamanan dan ketertiban guna terciptanya ketentraman masyarakat, barangkali

karena penegakan keamanan dan ketertiban berasosiasi dalam pikiran dengan

tindakan – tindakan keras, sedangkan ketentraman masyarakat dapat diperoleh juga

dengan tindakan – tindakan lunak, seperti : pembimbingan, pengarahan dan

penerangan dsb.

2. Keamanan Masyarakat

Di Indonesia arti keamanan masyarakat diformulasikan dalam Surat Keputusan

Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata

(Menhankam/pangab) tanggal 29 Januari 1972 No.SKEP/B/66/I/1972 Tentang

“Pengesahan Doktrin Operasi Kamtibmas”, sebagai berkut :

Pengertian tentang Keamanan Masyarakat : Keamanan dalam rangka KAMTIBMAS

adalah suasana yang menciptakan pada individu manusia dan masyarakat perasaan

– perasaan sebagai berikut :

a. Perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis;

b. Adanya rasa kepastian dan rasa bebas dari kekhawatiran, keragu – raguan dan

ketakutan;

c. Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya;

d. Perasaan kedamaian dan ketentraman lahiriah dan batiniah.

3. Ketertiban Masyarakat

Rumusan tentang ketertiban masyarakat terdapat dalam surat Keputusan

Menhankam/Pangab berbunyi : “ketertiban masyarakat adalah suasana tertib

dan ketertiban yang merupakan suatu keadaan yang menimbulkan kegairahan

dan kesibukan bekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat

seluruhnya. Tertib adalah keteraturan yaitu dimana segala sesuatu berjalan

secara teratur. Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan dan norma –

norma serta hukum yang berlaku”. Ketertiban mempunyai dua bentuk, yakni

ketertiban formal dan ketertiban materiil.

Ketertiban formal adalah ketertiban yang sudah diformalkan dalam bentuk

peraturan hukum. Pembentukan ini disebabkan karena jenis ketertiban tertentu,

seperti ketertiban lalu lintas di jalan, ketertiban pemakaian seragam, ketertiban

dalam berkumpul dll. Begitu sering dilanggar sehingga masyarakat dan penguasa

menganggap perlu untuk menjadikannya suatu ketentuan hukum agar dengan

demikian rakyat tahu apa yang tidak boleh dilanggar dan agar aparat ketertiban tahu

bilamana dan bagaimana harus bertindak, tanpa harus berfikir apakah harus

bertindak atau tidak.

Ketertiban materiil dalam menghadapi pelanggaran ketertiban masyarakat yang

merupakan pelanggaran norma non – hukum namun vital bagi pertumbuhan

masyarakat, maka aparat penertib dalam hal ini Kepolisian harus bertindak jangan

sampai orang main hakim sendiri. Orang cenderung main hakim sendiri bila

dihinggapi emosi yang tidak bisa dikendalikan dan tindakan emosionalnya

cenderung berlebihan. Tidak sesuai dengan berat ringanya pelanggaran.

KONSEPSI SINERGITAS KEMITRAAN DAN ANTI KKN, MEWUJUDKAN

PELAYANAN PRIMA, PENEGAKAN HUKUM DAN KAMDAGRI YANG MANTAP

SUKSESKAN PEMILU 2014

1. Terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang prima, adalah keadaan dalam

masyarakat yang tumbuh rasa bebas dari gangguan dan ketakutan;

2. Tegaknya hukum, adalah suatu keadaan dalam kehidupan bernegara dan

bermasyarakat yang teratur, tertib, dan adil;

3. Keamanan dalam Negeri, adalah suatu keadaan di wilayah hukum NKRI yang

bebas dari konflik sosial baik vertical maupun horizontal dan bebas;

4. Sinergitas dan kemitraan, adalah kebersamaan antar unsur dan komponen

Negara dan masyarakat dalam mengambil langkah mengatasi potensi

gangguan keamanan.

Perlu adanya semangat untuk melakukan sinergitas dan kemitraan Polri guna

menjawab perkembangan lingkungan strategis dan kompleksitas tantangan tugas

Kepolisian saat ini. Adapun tantangan yang dihadapi Polri adalah sikap yang saling

melayani, proaktif, transaparan, dan akuntabel. Dimana tantangan tersebut dapat

mendorong terwujudnya pelayanan prima yang pada gilirannya disatu sisi dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Polri yang melayani, adalah memberikan pelayanan kepolisian yang lebih

cepat, lebih mudah, lebih baik dan lebih nyaman dengan memenuhi standar mutu

pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat;

Polri yang proaktif, adalah mengetahui secara dini kondisi apabila yang tidak

segera mendapatkan respon berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan

ketertiban, serta menjalin kerjasama yang sintetis dengan pemangku kepentingan

untuk mengatasi dengan solusi yang cepat. Diharapkan Polri dapat meningkatkan

kepekaan, reponsif, inisiatif, dan tegas mengatasi pelanggar hukum terhadap

masyarakat atapun personel Kepolisian;

Polri yang transparan, adalah memberikan informasi yang diperlukan

masyarakat secara proporsional dengan membuka akses informasi kepada

pemangku kepentingan dan bersikap terbuka. Bersedia menerima komplain dan

dapat memberikan respon yang baik dan bersikap terbuka. Bersedia menerima

komplain dan dapat memberikan respon yang baik secara eksternal maupun internal

Polri;

Polri yang akuntabel, adalah pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok

dengan selalu mengikuti kaidah hukum dan prosedur baku, serta bertindak sesuai

norma dan etika. Polri melakukan penanganan perkara secara tegas dan tuntas,

tidak diskriminatif, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Dalam peran serta aparat Kepolisian dalam rangka mensukseskan pemilu 2014

diharapkan Polri dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat maupun

pemerintah terhadap penegakan hukum yang sesuai dengan kaidanya, memberikan

keamanan dalam Negeri, serta membangun relasi yang baik dengan masyarakat.

Sehingga menciptakan citra kepolisian yang anti KKN. Dalam upaya mensukseskan

pesta politik yang akan berlangsung di tahun mendatang. Maka dari itu, Kepolisian

Negara Republik Indonesia melalui Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Irjen Pol Anton

Setiadi, menetapkan 8 Komitmen sukseskan Pemilu 2014 guna mengantisipasi

ancaman Kamtibmas Nasional. Antara lain :

1. Bertekad mencegah dan menuntaskan konflik melalui program pemolisian

masyarakat / Polmas;

2. Polri harus netral dan independen;

3. Mampu mengakomodasikan komplain masyarakat;

4. Menampilkan teladan kepemimpinan sekaligus anti KKN dan kekerasan;

5. Utamakan peran, tugas, dan kewajiban;

6. Menolak perintah atasan yang melanggar hukum;

7. Wujudkan kredibilitas, reputasi, dan soliditas kesatuan dengan kedepankan

hukum sesuai fakta;

8. Berdasarkan pengawas eksternal independen dan transparansi.

Banyak yang menyangsikan, di arena kompetisi pemilu yang diduga bakal keras.

Maka dari itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia siap menggerakan jaringan

strukturnya yang terbentang sampai pelosok pelosok tanah air untuk mensukseskan

pemilu 2014. Bagaimana secara bersama – sama menyadarkan masyarakat untuk

memilih wakil – wakil rakyatnya di DPR, karena yang akan dipilih adalah wakil –

wakil rakyat, para pemimpin, maka peran aktif masyarakat sangatlah penting dalam

Pemilu 2014. Akan tetapi tetap menajaga nilai – nilai norma – norma yang berlaku

guna untuk terciptanya keamanan dan ketertiban dalam pemilu 2014. Tidak dengan

massiv dan anarki.

PENUTUP

Memang masih banyak pekerjaan rumah kita yang kita miliki, begitu banyak

tantangan di era globalisasi dan revolusi ini yang berimplikasi pada aspek

pertahanan dan keamanan Negara. Karena itu tepat rasanya bila kepolisian

bersama generasi muda dan seluruh komponen bangsa menyatukan visi dan

mewujudkan melalui aksi nyata. Peran proaktif masyarakat pun sangatlah penting

dalam ikut bekerjasama dengan aparatur Negara agar pemilu 2014 yang akan

mendatang dilakukan secara serius tanpa adanya kekerasan. Karena ini akan

menentukan masa depan bangsa. Bukan sekedar janji, tapi bukti yang diperlukan

semata – mata untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya dalam upaya

membangun sinergitas dan kemitraan antar komponen bangsa yang anti Korupsi,

Kolusi & Nepotisme (KKN). Menegakan hukum secara adil dan jujur sesuai kaidah

hukum serta menjaga keamanan dalam Negeri untuk mensukseskan pesta politik di

abad 21.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang senantiasa menjemput masa depan

dan mampu mengubah segala tantangan menjadi peluang. Untuk melakukan itu,

Polri tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan perannya. Hanya dengan kolaborasi

dan dukungan seluruh komponen bangsa, kita dapat mewujudkan Indonesia yang

aman, maju, dan sejahtera. Karena kita semua saling membutuhkan dan saling

melengkapi.

“ KETIDAKPASTIAN DAN KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN DI ABAD 21 INI,

MENUNTUT KITA CEPAT BERADAPTASI DAN MAJU KE DEPAN;

INSYA ALLAH INDONESIA AKAN MENJADI BANGSA PEMENANG,

KETIKA KITA CERDAS DAN CERMAT UNTUK

MENGUBAH SEGALA TANTANGAN MENJADI PELUANG

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

DAFTAR PUSTAKA

Brorodiredjo, Soebroto. 2011. Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia.

Bandung : Yuseha

Adlow, Elijah, 1947 ” Police and People “ disadur oleh Drs.Chaerudin Ismail dengan

judul “ Polisi dan Masyarakat” 1996.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

Undang – undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997.

________, 14 Oktober 2010. Pidato Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Kapolri

Komjen Pol Drs. Timur Pradopo dihadapan Komisi III DPR RI, Jakarta.

http://polmas.wordpress.com

http://wikipedia.com

www.lensaindonesia.com.