hukum kepolisian

87
1 HUKUM KEPOLISIAN HUKUM KEPOLISIAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN Oleh : Oleh : IRJENPOL(P) DRS. MOMO KELANA MSi IRJENPOL(P) DRS. MOMO KELANA MSi

Upload: bungsu2011

Post on 29-Jun-2015

837 views

Category:

Documents


15 download

TRANSCRIPT

HUKUM KEPOLISIANSATUAN ACARA PERKULIAHAN Oleh :IRJENPOL(P) DRS. MOMO KELANA MSi

1

I.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Bagi pejabat Kepolisian penguasaan Hukum Kepolisian merupakan suatu keharusan bahkan kebutuhan Dalam pelaksanaan tugasnya. Kewenangan Polisi= Mandat dan kekuasaan dari Rakyat Perlu pertanggungjawaban. Hukum Kepolisian diperlukan sebagai acuan normatif dan utk memberi arahan kpd. Anggota dalam pelaksanaan tugas .2

Tujuan Pembelajaran umum

PASIS/Mhs dapat memahami Konsep-konsep Hk.Kepolisian dan Hubungannya dg. Konsepsi Kepolisian dalam rangka pemuliaan profesi. Dapat lebih menghayati filosofi dan arti Kepolisian (Universal dan Khas Indonesia)- Terhindar dari penyalah gunaan wewenang dan pelanggaran hukum. Memahami hak-hak masyarakat dlm. Penyelenggaraan fungsi kepolisian Memberdayakan kemampuan membangun komunikasi kemitraan dgn. Masyarakat yang dilayaninya.4

Tujuan Pembelajaran Khusus

PASIS /MHS mampu mengaktualisasikan asas-asas kepolisian dalam berbagai tataran pelaksanaan tugas pokok Polri. PASIS /MHS mampu membuat analisis awal, telaahan dan saran staf dalam penyelenggaraan teknis kepolisian pada sat opsnal ditingkat Pusat dan Kewilayahan.5

BUKU ACUAN

Momo Kelana, HUKUM KEPOLISIAN, PTIK, 1994 PTIK, MODUL A2104/2SKS, HUKUM KEPOLISIAN -----------------, MEMAHAMI UNDANG-UNDANGKEPOLISIAN No.2 TAHUN 2002, PTIK 2002 ---------------------, KONSEP-KONSEP HUKUM KEPOLISIAN INDONESIA, PTIK. 2007 Sitompul, DPM. Irjen.Pol.Drs. SH. MH. PERKEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN DI INDONESIA TAHUN 1945-2004, Divisi Pembinaan Hukum POLRI, Jakarta,2004

6

SESI 1: II. Jatidiri Kepolisian & KonsepsiKepolisian

KEBERADAAN DAN JATIDIRI KEPOLISIAN Keberadaan dan Jatidiri Kepolisian bersifat unik. Tiap Negara memiliki Jatidiri Kepolisian sendiri yang khas dan berbeda dengan negara lain, disamping hal-hal yang bersifat universal. ISTILAH POLISI Arti istilah Polisi berbeda-beda sepanjang sejarah dan diberbagai Negara. Istilah Polisi berasal dari bahasa Yunani POLITEIA yang berarti seluruh pemerintahan Negara Kota(Polis). Tiap Negara menggunakan istilah yang berbeda sesuai bahasa dan kebiasaannya. (Constable; Police; Polizia; Polizei; Politie ; Polisi; Polis dll.)7

Arti istilah Polisi

SIR JOHN MOYLAN(1953:4) : Istilah Constable mengandung dua arti yaitu pertama sbg .sebutan untuk pengkat terendah dikalangan kepolisian.(Police Constable)kedua : Kantor Polisi (Office of Constable). Pada jaman Yunani Kuno istilah Politeia berarti seluruh pemerintahan Negara Kota. Pembagian Fungsi Pemerintahan Abad XVI di Perancis atas: Defensi; Diplomasi; Finansi; Yustisi dan Polisi.8

IstilahPolizei di Jerman ditemukan dalam : a. WOHLFAHRTSPOLIZEI : Meliputi urusan pemerintahan mengusahakan kesejahteraan (mendekati pengertian pamongpraja atau bestuur); b. SICHERHEITSPOLIZEI : Meliputi urusan ketenteraman, keamanan , ketertiban umum dan penolakan bahaya.

9

VAN VOLLENHOVEN , dalam teori Catur Praja mengemukakan pembagian fungsi pemerintahan kedalam: Bestuur, Politie, Rechtspraak dan Regeling. Arti istilah Polisi juga dapat ditemukan dalam pendapat : Charles Reith; Bruce Smith; Encyclopaedia , Kamus Kramers dan Kamus Purwadarminta. *)

10

Pemakaian istilah Polisi

UNTUK MENYEBUT LINGKUNGAN PEKERJAAN TERTENTU (TUGAS POLISI) UNTUK MENYEBUT BADAN/ORGAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS (ORGAN POLISI). UNTUK MENYEBUT PEJABAT YANG MENGEMBAN TUGAS (PEJABAT POLISI) UNTUK MENYEBUT BIDANG ILMU PENGETAHUAN YANG DIGUNAKAN DALAM TUGAS KEPOLISIAN (ILMU KEPOLISIAN).

11

Istilah yang berkait dgn.hal-ihwal POLISI KEAMANAN

KEAMANAN NASIONAL KEAMANAN NEGARA KEAMANAN RAKYAT SEMESTA KEAMANAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KEAMANAN DALAM NEGERI

12

Faktor yang menentukan jatidiri dan keberadaan Kepolisian suatu Negara FALSAFAH BANGSA IDEOLOGI NEGARA TUJUAN NEGARA BENTUK NEGARA SUSUNAN NEGARA SISTEM PEMERINTAHAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA

KEBERADAAN & JATI DIRI KEPOLISIAN

ASPIRASI BANGSA TENTANG KAMTIBMAS & GAKKUM

KONSEPSI KEPOLISIAN13

KONSEPSI KEPOLISIANKESELURUHAN KONSEP DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI KEPOLISIAN SBG: ==> BENTUK SISTEM KEPOLISIAN YG DIANUT

MANIFESTASI NILAI-NILAI YG TERKANDUNG DLM KONSTITUSI MENCAKUP SEGALA HAL-IKHWAL YG BERKAITAN DGN FUNGSI DAN LEMBAGA POLISI

14

Muatan Konsepsi Kepolisian

Landasan ideal/filsafati Kepolisian Tujuan Kepolisian Fungsi Kepolisian Tugas Kepolisian Susunan dan kedudukan Kepolisian Asas-asas Kepolisian Wewenang dan Tanggungjawab Kepolisian Pembinaan Fungsi Kepolisian Hubungan-hubungan Kepolisian15

SEKIAN UTK SESI 1

16

SESI 2 :III. LATAR BELAKANG HUKUM KEPOLISIANMENGAPA PERLU HUKUM KEPOLISIANa. b. SETIAP MASYARAKAT PERLU HUKUM HUKUM = KAIDAH-2 DLM MASY. DICIPTAKAN DGN HARAPAN DPT MENGATUR MEMAKSA

BENTUK-2 HUBUNGAN WARGA MASY. DLM KEHIDUPAN BERSAMA

DIPATUHI,MASY. DPT LANGSUNG LESTARI

TUJUAN

17

4

c.

KENYATAAN BAHWA HUKUM TDK SELALU DIPATUHI ==> TERJADI PELANGGARAN TERHADAP HUKUM/KAIDAH-2 DLM MASY. ==> DPT MEMBAHAYAKAN /MERUPAKAN ANCAMAN BAGI KELANCSUNGAN/KEUTUHAN MASY

d.

TIMBUL TUGAS/KEPENTINGAN UNTUK : * MENGAWASI AGAR HUKUM DIPATUHI * MENCEGAH AGAR TIDAK TERJADI PELANGGARAN * MENINDAK PARA PELANGGAR

MEWUJUDKAN KETERTIBAN HUKUM

18

e.

PADA MASY. PRA NEGARA

TUGAS MENGAWASI, MENCEGAH, MENINDAK PELANGGAR (TUGAS POLISI) DILAKSANAKAN OLEH SETIAP WARGA MASYARAKAT.

PERKEMBANGAN MASY.

TUGAS TSB TDK LAGI MAMPU DILAKSANAKAN OLEH SETIAP WARGA MASY. KARENA ADANYA KEPENTINGAN YG SALING BERTENTANGAN DIANTARA PARA WARGA MASY.

19

f.

DIBENTUK KELOMPOK-2 DLM KELUARGA YG DIBERI TUGAS UTK MELAKS TUGAS POLISI.

KIN POLICE==> 10 KELG=TYTHINGS ==> TYTHINGMAN ==> 100 KELG= A HUNDRED ==> HUNDREDMAN ==> 1000 KELG=SHIRE==> SHIREREEVES

PERKEMBANGAN MASY.DI INGGERIS

SHERIFFDALAM NEGARA ==> TUGAS POLISI = SUATU BENTUK KEKUASAAN NEGARADILAKS. OLEH ORGAN/ BADAN YG DISEBUT

MERUPAKAN BAG. DARI FUNGSI PEMERINTAHAN NEG. ==> FUNGSI KEPOLISIAN

POLISI20

FUNGSI KEPOLISIAN TUGAS POLISIKEKUASAAN KEPOLISIAN

WEWENANG POLISI ( POLICE AUTHORITY )

TANGGUNG JAWAB ( POLICE ACCOUNTABILITY ) ( MORAL/FILOSOFIS, HUKUM, SOSIAL )

21

TUGAS KEWENANGAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN

DIWADAHI DALAM

ORGANKEPOLISIAN

DI DALAM HUKUM KEDUDUKANNYA SAMA DENGAN WARGA NEGARA LAINNYA DAN WAJIB MENJUNJUNG HUKUM PERLU ADA HUKUM YG MENGATUR TTG: TUGAS, STATUS, ORGANISASI, DAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB POLISI.

TERDIRI DARI SUSUNAN PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN

-HAK WARGA MASY. UTK BERPARTISIPASI DLM TUGAS POLISI. -HAK WARGA MASY. UTK MENGAWASI POLISI

==> AGAR TIDAK TERJADI : TINDAKAN SEWENANG-2 MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA DAN BENTUK-2 PENYIMPANGAN DI LUAR KEWENANGAN BERDASARKAN HUKUM.

HUKUM KEPOLISIAN

22

SEKIAN SESI 2

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

23

SESI 3:

IV.PENGERTIAN HUKUM KEPOLISIAN DAN SIFAT HUKUM KEPOLISIAN

PENGERTIAN HUKUM KEPOLISIANDI INGGRIS: Anglo Saxon (Common law ) POLICE LAW diartikan sebagai kumpulan undang- undang dan peraturan-peraturan yang di perlukan oleh POLISI dalam melaksanakan tugasnya ( An arrangement of law and Regulations for the Use of Police officers) DI JERMAN: Eropa Kontinental (Civil Law ) POLIZEI RECHT dianggap sebagai kumpulan hukum yang dikhususkan pada kedudukan dan wewenang Polisi yang antara lain memuat sejarah polisi, hakekat polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan kepada Polisi untuk bertindak, dan wewenang bertindak secara khusus baik terhadap orang maupun terhadap benda. DI NEGERI BELANDA:Eropa Kontinental (Civil Law) POLITIE RECHT merupakan dasar-dasar bagi tindakan Polisi dan isinya sama dengan POLIZEI RECHT di Jerman.24

DI INDONESIA :HUKUM KEPOLISIAN adalah hukum yang mengatur segala hal ikhwal kepolisian dalam lingkungan kuasa soal-soal, lingkungan kuasa orang, lingkungan kuasa waktu dan lingkungan kuasa tempat. Termasuk juga didalamnya pengaturan tentang hak dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.25

VAN VOLLENHOVEN :

PENDAPAT PARA SARJANA TENTANG HK. KEPOLISIAN

Politie Recht merupakan bagian dari Administratie Recht. THORBECKE(1843)dan DE LA BASSECOUR CAAN (1870) menggunakan istilah Politie Recht untuk menyebut Administratie Recht. BILL DREWS (1927) dan GERHARD WACKE : POLIZEIRECHT dapat dianggap sebagai bagian dari Hukum Administrasi Negara yang mengatur hakekat Polisi, dasardasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepada Polisi, juga untuk memberi kewenangan secara khusus baik terhadap orqng maupun terhadap benda,. CECIL.CH. MORIARTHY : POLICE LAW meliputi semua peraturan dan Undangundang yang harus diketahui oleh Polisi. (An arrangement of law and regulations for the use of Police Officers). DRS. SOEBROTO BROTODIREDJO SH. HUKUM KEPOLISIAN adalah Hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang Polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. DRS. MOMO KELANA MSi : HUKUM KEPOLISIAN adalah hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian , serta bagaimana badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan kuasa waktu, tempat , orang dan soal-soal.26

SIFAT HUKUM KEPOLISIAN

SIFAT HUKUM PADA UMUMNYA: Menurut VAN APELDOORN:

Hk. Bersifat Mengatur dan MemaksaDilihat dari kekuatan sanksinya: Hukum yang bersifat mengatur (regelend recht)

yaitu hukum yang tujuannya hanya memberi tentang bagaimana yang sebaiknya.

pedoman

Hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht)

yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan apapun juga.

27

BEBERAPA KLASIFIKASI HUKUM LAINNYA

HUKUM PROSEDURAL DAN ATAU HUKUM FORMAL ; HUKUM SUBSTANTIF DAN ATAU HUKUM MATERIAL SIFAT HUKUM KEPOLISIAN adalah mengatur dan memaksa memuat baik ketentuan prosedural maupun substantif.28

MENGATUR : Memberi pedoman tentang cara pelaksanaan tugas Polisi yang sebaiknya. ( Pasal yang mengatur ttg. Tugas dan wewenang serta hubungan-hubungan). MEMAKSA : Memberi paksaan kepada Polisi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan kewajiban umumnya dan bagi yang tidak mematuhinya dikenakan sanksi.(Pasal yang mengatur tanggungjawab)

29

SEKIAN UNTUK SESI 3

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.

30

SESI 4 :V. SUMBER-SUMBER HK. KEPOLISIAN

SUMBER HUKUM FORMAL YAITU SUMBER YANG MENENTUKAN KEKUATAN BERLAKUNYA HUKUM. YANG PENTING ADALAH CARA TERCIPTANYA HUKUM DAN BENTUK DLM. MANA HUKUM DINYATAKAN. SUMBER HUKUM MATERIALYAITU SUMBER YANG MENENTUKAN ISI KAIDAH HUKUM

31

Sumber hukum kepolisian Formal

UNDANG-UNDANG KEBIASAAN PRAKTEK KEPOLISIAN TRAKTAT YURISPRUDENSI ILMU PENGETAHUAN

32

UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG SBG. BENTUK HUKUM DINYATAKAN SECARA TERTULIS ,DAN MEMPUNYAI KEKUATAN MEMAKSA.

MATERI HUKUM KEPOLISIANTERSEBAR DALAM BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SELAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG SECARA KHUSUS MENGATUR TTG. KEPOLISIAN.

TIAP NEGARA MENENTUKANSUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN33

SUMBER HUKUM DANTATA URUTAN PERUNDANGUNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2004

UUD 1945 UNDANG-UNDANG/PERPU PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN PERATURAN DAERAH34

KEBIASAAN PRAKTEK KEPOLISIAN

UNDANG-UNDANG TDK PERNAH LENGKAP DAN SELALU KETINGGALAN OLEH PERKEMBANGAN MASYARAKAT. KEKURANGAN TSB. DICUKUPI OLEH HUKUM KEBIASAAN. HK. KEBIASAAN WALAUPUN TIDAK DIBENTUK OLEH BADAN PEMBUAT UNDANG-UNDANG, DLM KENYATAAN DITAATI DAN MASY. MENERIMA KAIDAHKAIDAH ITU SEBAGAI HUKUM. DEMIKIAN HALNYA DGN. KEBIASAAN PRAKTEK KEPOLISIAN.35

PERKEMBANGAN KAIDAH-KAIDAH DALAM MASYARAKATKAIDAH= UKURAN BAIK BURUK SUATU PERBUATAN KAIDAH HUKUM BERMULA DARI KAIDAH KESUSILAAN

KAIDAH KESUSILAAN TERDIRI DARI : Kaidah Kesusilaan perorangan , dan Kaidah Kesusilaan Masyarakat

KAIDAH HUKUM = KAIDAH KESUSILAAN MASYARAKAT YANG DIKUKUHKAN (Oleh Badan Pembuat Undang-undang)36

TRAKTAT/PERJANJIAN INTERNASIONAL

TRAKTAT MENGATUR HUBUNGAN ANTAR NEGARA PENINGKATAN BENTUK DAN INTENSITAS HUBUNGAN ANTAR NEGARA MENCAKUP JUGA KEPENTINGAN BERSAMA PEMBERANTASAN KEJAHATAN INTERNASIONAL DAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA.(DISPONSORI OLEH PBB) KERJASAMA ANTAR NEGARA DIBIDANG TUGAS KEPOLISIAN MERUPAKAN SUATU KEBUTUHAN , DAN UTK .ITU TRAKTAT MENJADI SUMBER HUKUM, YG. MENGATUR KOMPETENSI DAN HUBUNGAN KERJASAMA TERSEBUT.

37

YURISPRUDENSI

YURISPRUDENSI ADALAH KEPUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG BERSIFAT TETAP DAN DIIKUTI OLEH HAKIM-HAKIM LAINNYA. HUKUM KEPOLISIAN MEMBERIKAN TEMPAT DAN PERANAN YANG PENTING BAGI KEPUTUSAN HAKIM . KEPUTUSAN HAKIM BERPENGARUH THD. PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN.

38

ILMU PENGETAHUAN

Hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tetapi tidak ditemukan dalam Undang-undang, Kebiasaan praktek Kepolisian, Traktat dan Yurisprudensi, dapat dicari dalam Ilmu Pengetahuan, berupa pendapat pakar ilmu pengetahuan. Dalam praktek berupa nasihat atau fatwa dari ahli Ilmu Kepolisian dan/atau Saksi Ahli untuk bidang tertentu.*

39

SEKIAN UNTUK SESI 4

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.

40

SESI 5

ASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIAN OBYEK HUKUM KEPOLISIAN

41

SESI 5: VI. ASAS-ASAS DAN OBYEK HK.KEPOLISIAN

ASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIAN 1). Asas berarti prinsip atau garis pokok dari mana mengalir kaidah /garis hukum. 2). Asas berfungsi sbg. Batu ujian untuk menilai hukum positif. 3). Mengandung nilai &tuntutan etika yang menjiwai kaidah hukum positif.42

THE NINE PRINCIPLES OF POLICE DI INGGERIS

MERUPAKAN PANGKAL TOLAK DAN SUMBER DARI PERATURAN KEPOLISIAN DAN MERUPAKAN SIFAT HAKIKI DARI Kepolisian Inggeris DIMUAT DALAM HANDBOOK PETUGAS POLISI YAITU ;1. SBG. ALTERNATIF DARI REPRESIF DIADAKAN PREVENTIVE ACTION; 2. KUAT POLISI TERGANTUNG DARI PUBLIC OPINION DAN PUBLIC APPROVAL; 3.UTK. JAMIN PUBLIC APPROVAL PERLU DIJAMIN ADANYA KEADAAN DAN KERJASAMA MASY. DAN POLISI; 4. KESEDIAAN KERJASAMA DARI MASY. AKAN KURANGI PEMAKAIAN KUAT FISIK; 5. PERLU BUKTI KONTINYU DARI PENGABDIAN TERHADAP HUKUM YG. TDK BERAT SEBELAH; 6. PEMAKAIAN KUAT FISIK HANYA DILAKUKAN BILA AJAKAN, NASIHAT DAN PERINGATAN TIDAK MEMP. EFFECT DAN PEMAKAIAN KUAT FISIK HARUS SECARA MINIMAL. 7. HUB DGN MASY. PERLU TERUS DIPELIHARA TRADISI POLISI=RAKYAT DAN RAKYAT=POLISI; 8. TUGAS POLISI TERBATAS HANYA ITU -> TDK. MENCAMPURI TUGAS INSTANSI LAIN. 9. EFISIENSI DARI Polisi HANYA DPT .DIBUKTIKAN DGN. TDK ADANYA KEJAHATAN DAN DISORDER43

POLRI MEMILIKI TRI BRATA SEBAGAI PEDOMAN HIDUP DAN LANDASAN IDEAL FILSAFATI

ASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIAN INDONESIAADALAH : 1). ASAS HUKUM NASIONAL; 2). ASAS KODIFIKASI; 3). ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA ; A. ASAS KEPASTIAN HUKUM; B. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA C. ASAS KEPENTINGAN UMUM; D. ASAS KETERBUKAAN; E. ASAS PROPORSIONALITAS; F. ASAS PROFESIONALITAS G. ASAS AKUNTABILITAS

44

RASTRA SEWAKOTTAMA ABDI UTAMA NEGARA

VISI KESETIAAN KPD NEGARA VISI PENGABDIAN (Tanpa Pamrih) VISI KPENTINGAN NASIONAL

SATYA HAPRABU TANSATRISNA

TRI BRATA

NAGARA YANOTTAMA WARGA NEGARA UTAMA

VISI KETELADANAN SBG WARGA DLM: 1. MENGAGUNGKAN NEGARA 2. KEPATUHAN THDP HUKUM 3. MENJUNJUNG TINGGI HAM 4. KEMITRAAN VISI KERAKYATAN (Civilian Police) MISI: PROFESIONALISME

GINEUNG PRATIDINA

YANA ANUCASANA DHARMA WAJIB MENJAGA KETERTIBAN PRIBADI RAKYAT

BERORIENTASI KPD RAKYAT YG DILAYANI HANYAKEN MUSUH

Menjamin Kepentingan Rakyat Dlm Kehidupan Bermasy Berbangsa & Bernegara

AKTUALISASI DLM TUPO

1. HAR KAMTIBMAS 2. GAKKUM 45 3. LIN, YOM DAN YAN MA

OBYEK HUKUM KEPOLISIAN1) TUGAS POLISI HK. KEPOLISIAN DIAM (INRUST) OBYEK HK. KEPOL 2) ORGAN POLISI

3) HUBUNGAN ANTARA ORGAN POLISI DAN TUGASNYA

HK. KEPOL BERGERAK (IN BEWEGING)

46

OBYEK HK. KEPOL

MUATAN KONSEPSI KEPOLISIAN

47

MUATAN KONSEPSI KEPOLISIAN1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. LANDASAN IDEAL/FILSAFATI KEPOLISIAN TUJUAN KEPOLISIAN FUNGSI KEPOLISIAN TUGAS KEPOLISIAN KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEPOLISIAN ASAS-ASAS KEPOLISIAN WEWENANG DAN TG JWB KEPOLISIAN PEMBINAAN FUNGSI KEPOLISIAN DIATUR OLEH HUKUM KEPOLISIAN

9.

HUBUNGAN-2 KEPOLISIAN

UU KEPOLISIAN & UU/PERUUAN LAINNYA48

SESI 5

49

SESI 6 Obyek

Konsepsi Kepolisian sebagaiHukum Kepolisian (Bagian -1) LANDASAN IDEAL /FILSAFATI KEPOLISIAN FUNGSI KEPOLISIAN TUJUAN KEPOLISIAN

PERANAN KEPOLISIAN

50

LANDASAN IDEAL /FILSAFATI KEPOLISIANREFLEKSI FILSAFAT DARI PROSES TERPELIHARANYA TATANAN & NILAI DLM MASY MENGUNGKAPKAN BAHWA : EKSISTENSI POLISI (SBG. TUGAS & SBG ORGAN/INDIVIDU) DILAHIRKAN OLEH DAN DARI MASY SENDIRI. PERPOLISIAN == FUNGSI DARI MASY & PERKEMBANGAN MASY KEBERADAAN POLISI ERAT KAITANNYA DG DISIPLIN PRIBADI DARI MASYARAKAT. BRUCE SMITH: When organized society sets up a police force, it is from motives of selfdiscipline.51

FILSAFATI KEPOLISIAN adalah ungkapan kehendak rakyat

Ada perbedaan kehendak rakyat dari tiap negara perbedaan dalam filsafat kepolisiannya

52

INGGERIS : THE NINE PRINCIPLES OF THE ENGLISH POLICE

JEPANG : TRADISI SAMURAI DAN CONFUCIANISME MENJADI TULANG PUNGGUNG DARI KEPOLISIAN.INDONESIA : FILSAFATI KEPOLISIAN TRI BRATA RASTRA SEWAKOTTAMA NAGARA JANOTTAMA YANA ANUASANA DHARMA53

SUMBER : POLISI ADALAH FUNGSI DARI MASYARAKAT FILSAFAT DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

PERPOLISIAN BERSIFAT PROGRESIF YANG SETIAP SAAT MELAKUKAN PENYESUAIAN (ADJUSTMENT) TERHADAP PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT YANG DILAYANINYA.54

VISUALISASI FILOSOFI KEPOLISIAN DALAM RANGKA SISTEM NILAI PEMBUKAAN UUD 19451. FILOSOFI PANCASILA FILOSOFI KEPOLVISI &

TRIBRATA

VISI & MISI POLRI FUNGSI& TUJUAN POLRI

2. VISI (WAWASAN) - NEG. KESATUAN RI

- WAWASAN NUSANTARA

WAWASAN

KEPOLISIAN NASIONAL

BENTUK & SUSUNAN POLRI METODA PEMOLISIAN ACUAN BERFIKIR BERSIKAP BETINDAK

KEPOL.3. MISI (MISSION) MELINDUNGI SEGENAP BANGSA & SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA

TUJUAN KEPOL.LANDASAN KONSTITUSIONAL POLRI

WUJUDKAN KAMDAGRIUUD 45, BAB XII TAP MPR VI / 2000 TAP MPR VII/2000 UU NO. 2/2002

KONSEP KAMDAGRI FORMAT TUPOK POLRI LEGITIMASI FUNG KEPOL DASAR KEWENANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

ORG/SATP OLRI PEJABAT POLRI

4. LANDASAN KONSTITUSIONAL : UUD 1945

TUJUAN KEPOL

55

RASTRA SEWAKOTTAMA ABDI UTAMA NEGARA

VISI KETAKWAAN KPD TUHAN YME VISI KESETIAAN KPD NEGARA VISI PENGABDIAN (Tanpa Pamrih) VISI KEPENTINGAN NASIONAL

SATYA HAPRABU TANSATRISNA

TRI BRATA

NAGARA YANOTTAMA WARGA NEGARA UTAMA

VISI KETELADANAN SBG WARGA NEGARA DLM: MENGAGUNGKAN NEGARA KEPATUHAN THDP HUKUM MENJUNJUNG TINGGI HAM KEMITRAAN VISI KERAKYATAN (Civilian Police) PROFESIONALITAS

GINEUNG PRATIDINA

YANA ANUCASANA DHARMA WAJIB MENJAGA KETERTIBAN PRIBADI RAKYAT

BERORIENTASI KPD RAKYAT YG DILAYANI HANYAKEN MUSUH

MISI: Menjamin Kepentingan Rakyat AKTUALISASI DLM TUPOK POLR Dlm Kehidupan Bermasy HAR KAMTIBMAS Berbangsa & BernegaraGAKKUM LIN, YOM DAN YAN MASY56

TUJUAN KEPOLISIAN SESI

6:

1) DLM SUATU MASYARAKAT YG BERBENTUK NEGARA, MAKA TUJUAN KEPOLISIAN MENGACU KEPADA TUJUAN NEGARA SBG PERWUJUDAN KONSTITUSIONAL DARI FALSAFAH/IDEOLOGI NEGARA.

FALSAFAH/ IDEOLOGI NEGARA

TUJUAN NEGARA

TUJUAN KEPOLISIAN

2) DENGAN DEMIKIAN, TIAP NEGARA MENPUNYAI TUJUAN KEPOLISIAN SENDIRI YG KHAS DAN TERKAIT DENGAN FALSAFAH/IDEOLOGI NEGARA DAN TUJUAN NEGARA. HAL TSB DPT DIKETAHUI DENGAN MEMPELAJARI KONSTITUSI DARI NEGARA YBS.

57

TUJUAN KEPOLISIAN DALAM UU No. 2 THN 2002 POLRI

MASY

MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERIMELIPUTI: TERPELIHARANYA KAMTIBMAS;

TERTIB DAN TEGAKNYA HUKUM; TERSELENGGARANYA PERLINDUNGAN, PENGAYOM & PELAYAN MASY. DGN JUNJUNG TINGGI HAMSUMBER: 1) 2) KONSIDERANS MENIMBANG HURUF b UU N. 2 TH. 2002 PASAL 4 UU NO. 2TH. 2002

58

FUNGSI KEPOLISIANFUNGSI KEPOLISIAN BAGIAN INTEGRAL DARI FUNGSI PEMERINTAHAN NEGARA

FUNGSI KEPOLISIAN

FUNGSI PERLINDUNGANMENJAMIN HIDUP DAN MILIK PERLINDUNGAN KEWENANGAN YG DI TENTUKAN MENURUT HUKUMMENEGAKKAN DAN MEMAKSAKAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN YG DI TENTUKAN MENURUT HUKUM59

DIMENSI FUNGSI KEPOLISIANDIMENSI POLITISFUNGSI KEPOLISIAN YG DIEMBAN OLEH LEMBAGA TINGGI NEGARA DLM RANGKA PENGAWASAN POLITIS (MPR-DPR-PRESIDENMA-IK

DIMENSI FUNGSI KEPOLISIAN

DIMENSI YURIDIS

FUNGSI KEPOLISIAN UMUMFUNGSI KEPOLISAN KHUSUS

DIMENSI SOSIOLOGIS

DIEMBAN OLEH BADAN-BADAN YG SECARA SWAKARSA DIBENTUK OLEH TUMBUH DAN BERKEMBANG DLM TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT60

FUNGSI KEPOLISIAN DLM DIMENSI YURIDIS

F.KEPOL UMUMLingkup kompetensi * Soal-soal * Orang * Tempat * Waktu

DILAKSANAKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA RI. (POLRI) SBG LEMBAGA PEMERINTAHAN

F.KEPOL KHUSUSLingkup kompetensi * Soalsoal sesuai-uu

TUGAS ADMINISTRASI KHUSUS SESUAI DGN UNDANG-UNDANG YG MENJADI DASAR HUKUMNYA

F.KEPOL ADMINISTRATIFKHUSUS UTK MENGAWASI/MENEGAKKAN TINDAKAN-TINDAKAN ADMINISTRATIF

F.KEPOL YUDIKATIFKHUSUS MENGAWASI/MENEGAKKAN TINDAKAN-TINDAKAN YUDIKATIF61

29

TATARAN FUNGSI KEPOLISIAN*FUNGSI KEPOLISIANDIJABARKAN DLM BENTUK TUGAS-TUGAS DISETIAP TATARAN FUNGSI YG MERUPAKAN LINGKUP KOMPETENSI TERTENTU

* TATARAN FUNGSI KEPOLISIAN* PREVENTIF LANGSUNGTDK LANGSUNG (PREEMPTIF)ASAS-ASAS KEPOLISIAN

* REPRESIF

NON YUSTISIALYUSTISIAL

TUJUAN KEPOLISIAN

62

KETERKAITAN SUBSTANSI ANTARA FUNGSI KEPOLISIAN, TUJUAN KEPOLISIAN DAN TUGAS POKOK Fungsi Kepolisian = Tujuan Kepolisian Har Kamtibmas ----- Harkamtibmas Gakkum ----- Gakkum Lin.Yom, Yan ----- Lin,Yom,Yan = Tugas Pokok = Harkamtibmas Penegakkan Hukum Lin,Yom,Yan Mas Tugas-tugas: Preventif Represif Lin,Yom,Yan63

PERANAN KEPOLISIAN

Secara filosofis : TATA TENTERAM =>KARTA RAHARJA Secara politis dan yuridis: SEBAGAI ALAT NEGARA :Har kamtibmas, Gakkum, Lin,yom,Yan dlm rangka Har Kamdagri (UU No.2 /2002 Psl. 5 ayat (1). SEBAGAI KEPOLISIAN NASIONAL PERAN LAIN SESUAI KETENTUAN PERUUAN. Legitimasi : TAP MPR VI/2000 & TAP MPR VII/2000 DAN UUD 1945.

64

29

Sesi 6

65

66

67

68

69

SESI 7 Konsepsi Kepolisian Bag.2

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN; TUGAS,WEWENANG, TG.JAWAB ; ASAS-ASAS KEPOLISIAN ; PEMBINAAN FUNGSI KEPOLISIAN; HUBUNGAN-HUBUNGAN KEPOLISIAN.

70

POLEMIK YANG SEDANG BERKEMBANG

TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN POLRI ----FENOMENA BAHWA FUNGSI KEPOLISIAN = FUNGSI YANG SANGAT STRATEGIK DLM. PEMERINTAHAN NEGARA SILAHKAN DIBACA UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NO.2/200271

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN.

SUSUNAN:

POLRI ADALAH KEPOLISIAN NASIONAL YG. MERUPAKAN SATU KESATUAN DLM. LAK PERANNYA. ( Psl.5 ayat(2) UU No.2 /2002. MELIPUTI SELURUH WILAYAH NEGARA R.I.(psl.6(1). DAERAH HUKUM MENURUT KEPENTINGAN LAK. TUGAS KEPOLISIAN.[ Psl. 6 (2) ] SUSUNAN ORG. &TATA KERJA DISESUAIKAN DGN. KEPENTINGAN LAK.TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN.(Psl.7)

72

KEDUDUKAN KEPOLISIAN

POLRI BERADA DIBAWAH PRESIDEN [Psl. 8(1) ] KAPOLRI BERTANGGUNG JAWAB KPD. PRESIDEN SESUAI PERATURAN PERUUAN [Psl. 8(2) ] KAPOLRI MENETAPKAN, MENYELENGGARAKAN, DAN MENGENDALIKAN BIJAK TEKNIS KEPOLISIAN [Psl.9 (1). KAPOLRI LAKS.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ATAS: --GIAT OPSNAL KEPOLISIAN ,DAN -- BINPUAN POLRI.[ Psl. 9 (2). Tanggung jawab laks. Tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki. [Psl. 10 (1). KAPOLRI DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN DGN. PERSETUJUAN DPR.[ Psl. 11 (1)

73

TUGAS KEPOL NEGARA RIPASAL 4TUJUAN KEPOLISIAN

PASAL 13TUGAS POKOK 1. HAR KAMTIBMAS 2. GAKKUM 3. LIN, YOM YAN KPD MASY.

PASAL 14TUGAS-TUGASPREVENTIF PREEMPTIF REPRESIF TUGAS LAIN SESUAI KET. PERAT PER UU-AN

WUJUDKAN KAMDAGRI

Ketiga esensi TUGAS POKOK bersifat simultan dan tidak bersifat hierarkhis. Setiap esensi mengandung esensi lainnya.

74

70

WEWENANG KEPOLISIAN (POLICE AUTHORITY] HAK & KEWAJIBAN UTK BERTINDAK DAN TDK BERTINDAK SESUAI LINGKUNGAN KUASA HUKUM.

WEWENANG POLRI DLM UU NO. 2 TAHUN 2002

1.

WEWENANG SECARA UMUM (PSL 15 AYAT (1) (BERSUMBER DARI KEWAJIBAN UMUM KEPOLISIAN)

2.3. 4. 5.

WEWENANG SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA (PSL 15 AYAT (2)WEWENANG DLM PROSES PIDANA (PSL 16 AYAT (1) DAN (2) LINGKUNGAN KUASA TEMPAT PSL. 17 DISKRESI (PSL 18 AYAT (1) DAN (DUA)

75

10

LINGKUNGAN KUASA BERLAKUNYA HUKUM

VAN VOLLENHOVEN:

GROND GEBIED & PERSONEN GEBIED Lingkungan kuasa tempat dan orang LOGEMANN : TIJDS GEBIED; RUIMTE GEBIED; ZAKEN GEBIED Lingkungan kuasa waktu, ruang/tempat dan soal-soal.HANS KELSEN : TEMPORAL SPHERE(SPHERE OF TIME)Waktu TERRITORIAL OF SPHERE( SPHERE OF SPACE) - Ruang/tempat PERSONAL SPHERE - Orang/manusia MATERIAL SPHERE - Soal-soal

DRS. SOEBROTO BROTODIREDJO SH. MATRA KAWASAN, - TEMPAT/RUANG MATRA MANUSIA, - ORANG MATRA IKHWAL, - SOAL-SOAL MATRA WARSA - WAKTU76

LINGKUNGAN KUASA POLRI

LINGK. KUASA SOAL-SOAL (ZAKEN GEBIED):

Melakukan penyelidikan dan penyidikan thd. Semua tindak pidana sesuai dgn. HAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.(Pasal 14 ayat 1 huruf g). Ketentuan dalam Undang-undang khusus/tertentu tidak mengurangi kewenangan Polri tsb. Hanya dalam pelaksanaannya digunakan asas subsidiaritas. Secara umum Lk. Soal-soal ada dalam UU no.2/2002 Pasal. 13, 14, 15 dan 1677

LINGKUNGAN KUASA ORANG (PERSONEN GEBIED)

KEWENANGAN POLRI UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN KEPOLISIAN

TERHADAP SETIAP ORANG YANG DIKENAKAN KETENTUAN DALAM KUHP: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8. PENGECUALIAN THD. ORANG YANG: (Pasal 9 KUHP) Memiliki kekebalan mutlak sesuai Hk. Internasional.(Kepala Negara, Pejabat Diplomatik(Duta), Menteri Luar Negeri, Diplomat dalam perjalanan dari/ke negara lain, Wakil resmi badan internasional). Memiliki kekebalan relatif sesuai peraturan perundang-undangan.(Angg.MPR, DPR tidak dapat dituntut atas pernyataannya dalam rapat; Tindakan Kepolisian thd. Angg.MPR, DPR/Pejabat Negara harus seijin Presiden.

78

LINGKUNGAN KUASA TEMPAT (RUIMTE GEBIED)

POLRI adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan perannya. (UU No.2/2002 Pasal 5 ayat 2). POLRI dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia(UU No.2/2002 Pasal 6(1) Wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Batas Wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan dgn UU No.4/Prp/1960 Tentang Perairan Indonesia.79

DILUAR BATAS WILAYAH

POLRI DAPAT BERTINDAK:

1 . Didalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia (Pasal 3 KUHP). 2. Dilaut bebas terhadap bajak laut (Pasal 4 sub4 KUHP). 3. Didaerah Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri berdasarkan hukum internasional. 4. Kasus Hot pursuit(pengejaran tanpa henti sampai masuk wilayah negara tetangga) berdasarkan hukum internasional.80

DIDALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA , POLRI TIDAK DAPAT BERTINDAK

1.DI KEDUTAAN BESAR ASING DI INDONESIA, TANPA IJIN DUBES YBS. 2. DI KAPAL PERANG ASING YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA, TANPA IJIN KOMANDAN KAPAL PERANG TSB. 1 DAN 2 BERDASARKAN HK. INTERNASIONAL81

Lingkungan kuasa waktu (Tijds gebied)

Pada prinsipnya wewenang melekat pada tugas,sehingga selama anggota Polri mengemban tugas maka selama itu pula memiliki kewenangan kepolisian. Kewenangan berakhir bila ada pemberhentian tugas. Pengaturan jam dinas tidak mengurangi kewenangan kepolisian. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan hapus karena lewat waktu . (KUHP Pasal 78 AYAT 1).82

TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN(POLICE ACCOUNTABILITY)

NETRAL DLM KEHIDUPAN POLITIK

TG JAWAB POLITIK (PASAL 28)

TDK MELIBATKAN DIRI PADA GIAT POLITIK PRAKTIS TDK GUNAKAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH TUNDUK PADA KEKUASAAN PERADILAN UMUM

TG JAWAB HUKUM (PASAL 29) TG JAWAB MORAL (PASAL 23)

SUMPAH ATAU JANJI ANGGOTA POLRI

TG JAWAB PROFESI (PASAL 34)

KODE ETIK PROFESI

PP NO. 2 TH 2003 (PERATURAN DISIPLIN POLRI)

TG JAWAB KEDINASAN(PASAL 27)

83

12

ASAS-ASAS KEPOLISIANLEGALITAS KEWAJIBAN PREVENTIF PARTISIPASI SUBSIDIARITAS OPPORTUNITAS84

PEMBINAAN FUNGSI KEPOLISIANKEPOLISIAN = PROFESI: A. Menggunakan pengetahuan dgn.spesialisasi/keahlian B. Persyaratan minimal sebelum masuk C. Kebebasan mengembangkan teknik, ttpi prosedur umum distandarisasi. D. Skrining yang tegas dan teliti E. Ada Kode Etik, F. Pengakuan oleh Masyarakat,.85

PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESI[ Psl.31 -36 ]PEMBINAAN ETIKA PROFESI DAN PENGEMBANGAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG TEKNIS KEPOLISIAN MELALUI ; DIKLAT DAN PENUGASAN BERJENJANG DAN BERLANJUT. KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN

86

HUBUNGAN-HUBUNGAN KEPOLISIAN

HUBUNGAN DAN KERJASAMA DIDLM NEGERI DAN DILUAR NEGERI DLM.NEGERI UNSUR PEMDA, GAKKUM, BDN, LEMBAGA ,INSTANSI LAIN , MASY, KEMBANGKAN ASAS PARTISIPASI DAN SUBSIDIARITAS LUAR NEGERI KERJASAMA BILATERAL ATAU MULTILATERAL87

SEKIAN SESI 7

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

88