upaya penanggulangan kepolisian dalam...
TRANSCRIPT
UPAYA PENANGGULANGAN KEPOLISIAN DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DADU
(STUDI KASUS DI POLRES GUNUNGKIDUL TAHUN 2017-2018)
SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM
OLEH :
NORMALITA BETY INDRIYATI
14340091
PEMBIMBING :
Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL.
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018
ABSTRAK
Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang perlu dicegah
dan ditanggulangi karena dampak dari pelaksanaanya adalah terganggunya
ketertiban masyarakat. Praktik perjudian sudah menyebar sampai ke pelosok-
pelosok daerah terutama di Kabupaten Gunungkidul dan pelaku-pelaku perjudian
tidak sedikit yang masih berumur sangat muda sampai yang berumur lanjut usia
dengan ekonomi yang rendah sampai ekonomi yang tinggi. Sebagai aparat negara
yang menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
masyarakat, Polisi bertugas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana
perjudian tersebut. Dengan ini penyusun tertarik mengkaji tentang upaya-upaya
penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak
pidana perjudian di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan juga untuk mengetahui
kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak
pidana perjudian di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
Jenis penelitian ini adalah penelitian non-doktrinal yaitu hukum yang
dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel. Adapun
pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu dengan
mendekatkan masalah dengan melihat prinsip-prinsip hukum yang berkaitan
dengan peraturan perundang-undangan dan kemudian dibandingkan dengan data
yang di dapat secara langsung dari lapangan. Sedangkan penelitian ini bersifat
deskriptif kualitatif yang menganalisa dengan menggunakan data dan
mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Dalam metode pengumpulan
data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Gunungkidul dengan
mengambil data dan melakukan wawancara pihak kepolisian khususnya pada
Satuan Reskrim yang menangani tindak pidana umum termasuk tindak pidana
perjudian yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
Hasil penelitian ini didapatkan penulis bahwa bentuk peranan kepolisian
dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari upaya
penanganggulangan yang dilakukan antara lain upaya pre-emptif berupa
penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ke
masjid-masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat
(Bhabinkamtibmas) door to door, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah
tokoh masyarakat. Kemudian upaya preventif berupa patroli dan pengawasan
secara rutin dan berkelanjutan. Dalam upaya represif pihak kepolisian secara
bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana. Dalam rangka mencegah
dan menanggulangi tindak pidana perjudian kendala yang dihadapi pihak
Kepolisian terdapat pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.
Kata kunci: perjudian, penanggulangan, kendala Kepolisian
MOTTO
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah : 90)
HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:
Kepada orang tuaku yang selalu mendoakan serta membimbingku penuh
kesabaran.
Kakak-kakakku tercinta yang selalu mendoakan kesuksesan adiknya.
Para sahabat yang selalu menasehati dalam kebaikan.
Dan
Almamater
Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,
hidayah dan taufiq-Nya kepada penyusun, sehingga atas segala bimbingan-Nya
penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi
Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang setia terhadap ajaran yang
dibawanya sampai akhir jaman.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh
Fakultas Syari’ah dan Hukum, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang
harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam
Ilmu Hukum.
Adapun terlaksananya skripsi ini, adalah berkat adanya bimbingan dari
Dosen yang ditetapkan oleh Fakultas serta berkat bantuan dari berbagai pihak.
Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih
kepada:
1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Drs. KH. Yudian
Wahyudi, Ph.D.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL., selaku dosen pembimbing
skripsi yang telah meluangkan waktu serta mengarahkan dan membimbing
dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah
membimbing dan membekali penyusun dengan ilmu yang bermanfaat.
7. Staff tata usaha Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam
segala hal tentang administrasi.
8. Anggota dan pegawai Polres Gunungkidul yang membantu dan memberikan
izin penelitian terhadap penyusun.
9. Orang tuaku, terimakasih atas cinta dan kasih sayang, serta do’anya,
bimbingan dan dukungannya yang selalu menyertai setiap langkah hidupku.
10. Kakakku dan saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan motivasi dan
partisipasi demi selesainya penulisan skripsi.
11. Keluarga Besar Forum of Law Student, Ilmu Hukum angkatan 2014 yang
saling memberi semangat dan motivasi serta saling menghibur selama masa
perkuliahan.
12. Sahabat-sahabatku Iffah Labibah, Nur Meidyta Mulyastuti, Moh. Naufal
Nadhir dan Navis Syahadah terima kasih atas dukungan dan motivasi yang
selalu diberikan kepada penulis semoga persahabatan dan kebersamaan kita
dapat terjalin sampai akhir nanti.
13. Teman-teman KKN Gumawang Atika, Wanda, A’yun, Rahma, Ajik, Hasan,
Afrizal dan Wisnu yang telah menjadi keluarga baru dan saling memberi
semangat dalam penyelesaian skripsi.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusunan dalam penyusunan skripsi ini
baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun
sebutkan satu persatu.
Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak, amin.
Yogyakarta, 16 Agustus 2018
Normalita Bety Indriyati
NIM. 14340091
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................... i
ABSTRAK ................................................................................................... ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ....................................................... iii
HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ................................................... v
MOTTO ........................................................................................................ vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................. vii
KATA PENGANTAR .................................................................................. viii
DAFTAR ISI ................................................................................................. xi
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .............................................................................. 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ........................................................ 6
D. Telaah Pustaka ................................................................................... 8
E. Kerangka Teoritik ............................................................................... 12
F. Metode Penelitian ............................................................................... 21
G. Sistematika Pembahasan .................................................................... 25
BAB II TINJAUAN UMUM ....................................................................... 28
A. Tindak Pidana .................................................................................... 28
1. Pengertian Tindak Pidana .............................................................. 28
2. Unsur-unsur Tindak Pidana ........................................................... 30
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .............................................................. 32
B. Perjudian ............................................................................................. 35
1. Pengertian Perjudian ...................................................................... 35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian .......................................... 37
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian .............................................. 47
4. Tipe-Tipe Perjudian ....................................................................... 48
C. Polisi dan Kepolisian .......................................................................... 50
1. Istilah Polisi dan Kepolisian .......................................................... 50
2. Landasan Yuridis Kepolisian NRI ................................................. 53
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian NRI .......................................... 56
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana .............................................. 64
1. Upaya Pre-Emptif........................................................................... 65
2.Upaya Preventif ............................................................................... 65
3. Upaya Represif ............................................................................... 66
BAB III GAMBARAN UMUM POLRES GUNUNGKIDUL DAN PRAKTIK
PERJUDIAN DADU .................................................................................... 70
A. Gambaran Umum Polres Gunungkidul .............................................. 70
1. Letak Geografis Polres Gunungkidul ............................................ 71
2. Visi, Misi, dan Struktur Polres Gunungkidul ................................. 74
B. Praktik Perjudian Dadu ...................................................................... 80
1. Sejarah Perjudian Dadu .................................................................. 80
2. Praktik Perjudian Dadu di Gunungkidul ........................................ 83
3. Jenis-Jenis Permainan Judi Dadu ................................................... 86
4. Keunikan dan Aturan Permainan Perjudian Dadu ......................... 87
BAB IV ANALISIS TERHADAP UPAYA-UPAYA, KENDALA-KENDALA
YANG DIHADAPI KEPOLISIAN DALAM UPAYA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DADU 90
A. Upaya-Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Kepolisian dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Dadu ................................. 90
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Upaya Menanggulangi
Tindak Pidana Perjudian Dadu ........................................................... 106
C. Kasus dan Analisis Kasus .................................................................. 117
BAB V PENUTUP ........................................................................................ 126
A. Kesimpulan ........................................................................................ 126
B. Saran-Saran ........................................................................................ 127
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 129
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Tujuan dan Sasaran dari Ketiga Upaya Penanggulangan Perjudian di
Wilayah Hukum Polres Gunungkidul .............................................. 96
Tabel 2. Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Perjudian Tahun 2017-2018 di
Polres Gunungkidul ......................................................................... 103
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Indonesia adalah negara hukum.1 Sebagaimana yang
tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat
Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa
“Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechsstaat), tidak berdasar
atas kekuasaan belaka (machstaat)”. Hukum disini memiliki arti yang sangat
penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia
dalam hubungannya dengan manusia yang lain.
Ketika orde reformasi lahir, menggantikan orde baru yang jatuh
karena kentalnya budaya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang
melekat dalam dirinya, banyak orang berharap pada orde reformasi ini
keadaan bangsa Indonesia akan lebih baik dari sebelumnya, akan tetapi
harapan itu masih sulit untuk menjadi kenyataan. Realita yang ada diera
reformasi saat ini bukannya perbaikan-perbaikan yang terjadi, namun
sebaliknya kemrosotan dan keterpurukan diberbagai bidang terutama dalam
bidang moral. Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam
masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan
yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan.
1 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2
Untukmencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi
dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan
perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih
saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian
yang telah tersebar dan merambah hampir keseluruh penjuru nusantara.
Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya
peradaban manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian telah
ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmen di Afrika Selatan,
suku Aborigin di Australia dan suku Indian di Amerika, dimana mereka telah
mengenal permainan dadu.2 Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani
Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah
membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk
Indonesia.
DiIndonesia, pemerintah secara tegas melarang kegiatan perjudian
seperti yang tercantum dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 yang
melarang segala bentuk perjudian. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun
menyatakan judi itu haram. Namun kegiatan judi ternyata tetap berlangsung
secara ilegal.
Dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) perjudian adalah tiap-tiap
permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung
tergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau
lebih mahir.Termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau
2Anton Tabah, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 1991), hlm. 181.
3
permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba
atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
Perjudian selain bertentangan dengan norma hukum bertentangan
pula dengan norma sosial yang lain seperti norma kesusilaan dan norma
agama.3 Islam melarang perjudian dan secara tegas Allah telah
memperingatkan kita tentang keburukan judi karena judi merupakan
perbuatan keji dan perbuatan syaitan, merugikan, menimbulkan permusuhan
dan kebencian, dan menghalangi untuk ingat kepada Allah, sebagaimana
dalam firman Allah SWT : (Q.S. Al Maidah : 90-91).
Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak
pidana yang meresahkan masyarakat, sehubungan dengan itu dalam Pasal 1
UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua
tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.4
Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah
bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti
berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa
judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat
karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian
masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat
mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada
akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan
3Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi Jilid 2, (Semarang: Karya Toha Putra,
1993), hlm. 239. 4Chawasi Adami, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),
hlm. 79.
4
bahkan membunuh.5Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak
mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara
sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, mulai dari
yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan
ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (togel), sampai pada penggunaan
teknologi canggih seperti judi menggunakan telepon genggam atau biasa
dikenal dengan istilah judi online. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti
piala dunia (world cup), liga indonesia, bahkan liga antar kampung (tarkam),
tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.
Praktik perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena di dalam
KUHP bab XVI, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap
kesopanan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada
ketertiban masyarakat. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan
adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974
yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar
melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun.
Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas
untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta
untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparatur negara dan
penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian
tersebut. Banyak upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian dalam
menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut. Menurut KBBI, upaya
5Anton Tabah, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 1991), hlm. 182.
5
adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari
jalan keluar, dan sebagainya.
Demikian halnya yang terjadi di Gunungkidul, soal perjudian dadu
sudah menjamur dan menyebar diberbagai wilayah. Hal ini dapat terlihat dari
banyaknya tempat perjudian yang hampir disetiap sudut dan pelosok desa
dapat kita temukan. Dari sekian banyaknya warga masyarakat hampir
seluruhnya terlibat didalamnya.
Berdasarkan pengamatan di lapangan praktik perjudian yang ada di
Gunungkidul sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan aqidah mereka.
Banyak diantara warga masyarakat bertingkah laku aneh dan menyimpang
dari norma-norma agama. Adapun perilaku tersebut diantaranya seperti
adanya warga masyarakat yang pergi ke kuburan dan tidur disana, bukan
untuk ziarah kubur dan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia
namun ia berharap dari tidurnya tersebut ia mendapatkan bisikan atau wangsit
tentang angka yang keluar. Ada lagi yang bertanya pada orang gila yang
ditemuinya dijalan, dan ada pula dari mereka yang pergi ke dukun, serta
masih banyak lagi perilaku aneh dan menyimpang lainnya.6
Mengingat bahwa praktik perjudian tersebut merupakan salah satu
bentuk kemungkaran dan pelanggaran hukum. Sudah seharusnya masalah
tersebut mengundang perhatian serius terhadap semua pihak terutama pihak
kepolisian. Namun sepertinya masalah tersebut kurang mendapatkan
perhatian dari pihak kepolisian. Ini terlihat dengan masih merajalelanya
6Hasil Riset di Kabupaten Gunungkidul
6
perjudian dadu dimana-mana, bahkan sudah terang-terangan serta tidak
mengenal tempat.
Berdasarkan uraian tersebut diatas mendorong rasa ingin tahu
penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian dalam hal
ini upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian dadu
khususnya di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul sehingga
penulis mengangkat judul “Upaya Penanggulangan Kepolisian Dalam
Penanganan Tindak Pidana Perjudian Dadu(Studi Kasus di Polres
Gunungkidul Yogyakarta Tahun 2017-2018)”.
B. Rumusan Masalah
Untuk mempermudah pembahasan perlu adanya rumusan masalah
yang telah penulis uraikan, yaitu :
1. Upaya penanggulangan apa yang dilakukan oleh Kepolisian dalam
menanggulangi tindak pidana perjudian dadu di wilayah Kabupaten
Gunungkidul pada tahun 2017-2018?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi
tindak pidana perjudian dadudi wilayah Kabupaten Gunungkidul
tersebut?
C. Tujuan dan Kegunaan
Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini mempunyai
tujuan adalah sebagai berikut:
7
1. Untuk mengetahui upaya-upaya apa sajapenanggulangan yang dilakukan
Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dadu di
wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017-2018.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian dalam
menanggulangi tindak pidana perjudian dadu di wilayah Kabupaten
Gunungkidul.
Dankegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek yaitu:
1. Kegunaan Praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
di bidang hukum terutama yang berhubungan dengan tindak pidana
perjudian, khususnya perjudian dadu.
b. Sebagai sebuah kontribusi pemikiran dalam mengembangkan ilmu
pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak Kepolisian
dalam menanggulangi dan melaksanakan tugasnya, khususnya kasus
perjudian dadu.
2. Kegunaan Teoritis
a. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang alasan
mengapa masyarakat melakukan tindak pidana perjudian dadu.
b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan gambaran tentang
mekanisme yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi
tindak pidana perjudian dadu.
c. Hasil penelitian ini dapat memperluas khasanah pengetahuan yang
berkaitan dengan tindak pidana perjudian.
8
D. Telaah Pustaka
Penulisan karya ilmiah telaah pustaka digunakan oleh penulis untuk
mengetahui uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah
dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan
penelitian yang akan dilakukan oleh seorang penulis.7 Telaah pustaka juga
digunakan penulis untuk menghindari adanya persamaan penelitian dengan
penelitian lainnya, sehingga penulis dapat membuktikan bahwa penelitian
yang dilakukan penulis bukanlah plagiasi.
Berdasarkan pengkajian penyusun terhadap beberapa karya ilmiah
yang berupa skripsi, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang
berkaitan dan mempunyai relevansi yang mirip dengan topik skripsi yang
akan di tulis. Akan tetapi, dari beberapa judul karya ilmiah tersebut, terdapat
perbedaan pembahasan antara penyusun skripsi yang sebelumnya dengan
skripsi yang sekarang. Beberapa skripsi yang berhubungan dengan
permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
Artikel yang ditulis oleh saudara Devis Septianto dari Universitas
Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul “Upaya Polisi Dalam Menanggulangi
Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola Melalui Situs Online di Daerah
Istimewa Yogyakarta” mengkaji tentang bagaimana upaya dan kendala polisi
dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs online
7Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press,
2009), hlm.3.
9
di Daerah Istimewa Yogyakarta.8Sedangkan dalam penelitian penulis
mengkaji tentang bagaimanaupaya penanggulangan dan kendala-kendala
yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian
dadu di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Obyek pembahasannya adalah
sepak bola sedangkan dalam penelitian penulis adalah permainan dadu.
Artikel yang ditulis oleh saudari Nikita Riskiladari Universitas
Lampung yang berjudul “Studi Komperatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau
dari Syari’at Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia” mengkaji tentang
bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana perjudian dan penjatuhan
pidana terhadap pelaku tindak pidana ditinjau dari syaria’at Islam dan hukum
pidana positif Indonesia.9Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji
tentang bagaimana upaya penanggulangan dan kendala-kendala yang
dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian dadu di
wilayah Kabupaten Gunungkidul.
Buku yang ditulis oleh Dr. Kartini Kartono yang berjudul “Patologi
Sosial Jilid 1” mengkaji tentang apakah perjudian itu dapat diberantas,
pandangan yang berbeda mengenai perjudian-perjudian dan bagaimana
perjudian di Indonesia.10Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji
tentang bagaimana upaya penanggulangan dan kendala-kendala yang
8Devis Septianto, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian
Sepak Bola Melalui Situs Online di Daerah Istimewa Yogyakarta,” Jurnal Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2016), hlm. 3. 9Nikita Riskila, “Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Syariat Islam
dan Hukum Pidana Positif Indonesia,” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung,
hlm. 5. 10Dr. Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, cet. 14/ed. 2, (Jakarta: Rajawali Pers,
2014), hlm. 57.
10
dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian dadu di
wilayah Kabupaten Gunungkidul.
Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.,
MH.Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang yang
berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian” mengkaji
tentang masalah tindak pidana perjudian dalam sistem hukum pidana
Indonesia dan masalah prospek pengaturan tindak pidana perjudian untuk
masa yang akan datang khususnya yang berkaitan dengan perkembangan
teknologi.11 Sedangkan dalam penelitian saya tentang bagaimana upaya
penanggulangan dan kendala-kendala yang dilakukan oleh Kepolisian dalam
menangani tindak pidana perjudian dadu di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
Buku yang ditulis oleh Dr. Agus Subagyo, S.IP, M.Si yang
berjudul “Polri dan Penegakkan Hukum Kejahatan Perjudian” mengkaji
tentang keterkaitan perkembangan sosial budaya dengan praktik perjudian,
kondisi nyata praktik perjudian di tengah masyarakat, dan praktik perjudian
dapat mempengaruhi penegakkan hukum di tingkat KOD.12 Sedangkan dalam
penelitian saya tentang bagaimana upaya penanggulangan dan kendala-
kendala yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana
perjudian dadu di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
Artikel yang ditulis oleh saudari Istiharah Marheni dari Universitas
Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Efektivitas Pemidanaan Terhadap
11Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., MH., Penegakan Hukum Terhadap Tindak
Pidana Perjudian, cet. Ke-2, (Semarang: Ganta Press, 2015), hlm. 26. 12Dr. Agus Subagyo, S.IP, M.Si., Polri dan Penegakkan Hukum Kejahatan Perjudian,
(Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 57.
11
Tindak Pidana Perjudian di Masyarakat” mengkaji tentang bagaimana proses
pemidanaan tindak pidana di Hukum Pengadilan Negeri Magetan, efektivitas
pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian, proses pemidanaan
terhadap pelaku tindak pidana perjudian dan upaya-upaya yang dilakukan
dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Magetan. Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji tentang
bagaimana upaya penanggulangan dan kendala-kendala yang dilakukan oleh
Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian dadu di wilayah
Kabupaten Gunungkidul.
Artikel yang ditulis oleh saudari Enik Isnaini dari Universitas Islam
Lamongan yang berjudul “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online
Menurut Hukum Positif di Indonesia” mengkaji tentang pengaturan hukum
terhadap tindak pidana perjudian menurut KUHP. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum
kepustakaan.13 Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji bagaimana
upaya penanggulangan dan kendala-kendala yang dilakukan oleh Kepolisian
dalam menangani tindak pidana perjudian dadu di wilayah Gunungkidul.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan
mendekatkan masalah dengan melihat prinsip–prinsip hukum yang berkaitan
dengan peraturan perundang–undangan dan kemudian dibandingkan dengan
data yang di dapat secara langsung dari lapangan.
13Enik Isnaini, “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di
Indonesia,” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, hlm. 5.
12
E. Kerangka Teoritik
Kerangka teori atau pemikiran merupakan teori atau konsep yang
bersumber dari berbagai literatur atau referensi dan berfungsi memberikan
arahan atau panduan bagi peneliti dalam memahami masalah penelitian dan
kemudian digunakan sebagai alat dalam menganalisis hasil penelitian.
Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini:
1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana
Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk
bidang kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal juga
tidak lepas dari kebijakan yang kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan
sosial (social policy), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk
kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan
masyarakat (social defency policy).14 Dari itu semua dalam pencegahan
dan penanggulangan kesejahteraan juga harus menunjang tujuan (goal),
kesejahteraan masyarakat atau social welfare(SW) dan perlindungan
masyarakat atau social defence (SD). Akan tetapi, juga terdapat aspek
yang sangat penting di dalamnya adalah aspek kesejahteraan
perlindungan masyarakat yang bersifat Immateriil, terutama nilai
kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.15 Dengan begitu, dalam
menanggulangi suatu perbuatan yang melawan hukum dapat sesuai
dengan harapan dan dapat mengurangi suatu tindak pidana kejahatan
14Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 76. 15Ibid., hlm. 78.
13
yang terjadi, terutama masalah kejahatan perjudian yang ada di
Gunungkidul.
Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan
menggunakan sarana ”penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum
pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan
dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa
”social welfare” dan “social defence”.
Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis
besar dapat dibagi dua, yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya
kejahatan) dan tindakan represif(usaha yang dilakukan setelah terjadinya
suatu kejahatan).16
a. Preventif
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk
mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali.
Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan
suatu usaha yang positif, sertabagaimana kita menciptakan
suatukondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga
kulturmasyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam
pembangunan dan bukan sebaliknyaseperti menimbulkan
ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya
perbuatanmenyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan
16Soedjono D, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), (Bandung: Alumni,
1976), hlm.31.
14
kesadaran dan patisipasi masyarakatbahwa keamanan dan ketertiban
merupakan tanggung jawab bersama.
Upaya preventif ini misalnya dapat dilakukan dengan
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan taraf
hidup masyarakat, meningkatkan pendidikan, pembinaan mental
melalui agama, serta melalui kegiatan patroli dan pengawasan
lainnya oleh Polisi atau aparat keamanan lainnya.
b. Represif
Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara
konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk
menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta
memperbaikinya kembali agarmereka sadar bahwa perbuatan yang
dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan
merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan
orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang
akan ditanggungnya sangat berat.
Penanggulangan kejahatan melalui upaya represif adalah penerapan
hukum pidana, maka dasarnya adalah tidak lain adalah apa yang
diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur
tentang jenis-jenis pidana. Di samping itu, penggunaan sanksi pidana
dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan lain
15
yang mengatur ketentuan pidana di dalamnya, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103 KUHP.17
2. Teori Tentang Kepatuhan/Penegakan Hukum/Ketaatan Hukum
Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata pelaku manusia
atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum
bisa dibilang sebagai penggontrol sosial tetapi terkadang hukum
senantiasa selalu tertinggal dari obyek yang diatur.18 Akan tetapi,
manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum di
manapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku di tempat itu. Di
manapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum
juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.
Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya
tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman
perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan
hukum. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi
oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai
konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat,
sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan
suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak
menjadi kenyataan. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai
tujuan hukum, yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai,
17M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), hlm. 28. 18Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat, (Semarang: Angkasa Bandung, 1980), hlm.
99.
16
menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas
dirinya sendiri.
Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan
bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga
masyarakat. Kesadaran bagi pelakunya hukum adalah dasar bagi
dilaksanakannya hukum itu sendiri.
Adapun menurut beberapa ahli, yang dimaksud teori tersebut
diantaranya sebagai berikut:
a. Menurut Ewick dan Silbey, kesadaran hukum mengacu kecara-cara di
mana orang-orang memahami hukum dan intitusi-intitusi hukum,
yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada
pengalaman dan tindakan orang-orang.19
b. Bagi Ewick dan Silbey, kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan
dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara
empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum
sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau
asas.”20
Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran
hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh
19Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial
Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang, (Bandung: Kencana, 2009), hlm. 510.
20Ibid.,hlm. 511.
17
beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran
hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:
a. Legal consciousness as within the law, kesadaran hukum sebagai
ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum
yang disadari atau dipahami.
b. Legal consciousness as against the law, kesadaran hukum dalam
wujud menentang hukum atau melanggar hukum.21
Proses penegakan hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto
dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan
perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni
pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan
hukumannya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor
sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum
tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan
kepatuhan hukum yang mereflesi dalam perilaku masyarakat. Kelima,
faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada
karsa manusia di dalam pergaulan hidup.22
Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan
masyarakat harus memenuhi beberapa umur, yang diantaranya:
21Ibid. 22Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983), hlm. 15.
18
a. Berlakunya hukum secara yuridis, artinya apabila penetuannya
didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatnya.
b. Berlakunya secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif. Artinya
kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun
keputusan tersebut tidak diterima masyarakat.
c. Berlakunya secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum
sebagai nilai positif yang tinggi. 23
Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan
penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak
di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial
terhadap pola tingkah laku masyarakat.
Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan
hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa
kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada didalamnya di antaranya kaedah
hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas,
masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam
masyarakat sangat bergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan
Proposionil) antara keempat faktor di atas.24 Dengan begitu dalam
penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya
kepedulian, kesadaran, dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan
masyarakat, maka itu merupakan salah satu upaya agar hukum di
23Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, cet ke-3 (Jakarta: Rajawali,
1987), hlm. 13. 24Ibid., hlm. 14.
19
Indonesia bisa berjalan dengan baik. Upaya lainnya bisa dengan
meningkatkan sosialisasi terhadap peraturan atau undang-undang baru
yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan peraturan tersebut
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa menjawab segala hal-hal
yang masih dianggap tabu oleh masyarakat lain.
3. Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman
Berdasarkan teori Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan
hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata
Hukum dan Budaya Hukum.25
a. Substansi hukum
Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan, norma, dan
pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum, dapat juga
berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem
tersebut, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru
yang mereka susun, juga mencakup living law(hukum yang hidup),
dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law
in the books). Hal ini disebut sebagai sistem substansial yang
menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.26Dari segi
substansi hukum, ditinjau untuk mengetahui kendala-kendala yang
terdapat dalam ketentuan KUHP.
25Lawrence Meir Friedman, Hukum Amerika: Suatu Pengantar, diterjemahkan oleh
Wishnu Basuki, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001), hlm. 8. 26Ibid.
20
b. Struktur Hukum/Pranata Hukum
Hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau
tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.27 Struktur hukum
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi mulai
dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana
(Lapas). Dikatakan bahwa struktur hukum itu adalah mesin
penggerak bagi majunya roda-roda yang hendak digerakkan. Dari
segi struktur hukum, ditinjau untuk mengetahui kendala-kendala dari
instansi penegak hukum itu sendiri.
c. Budaya Hukum/Kultur Hukum
Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem
hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.28 Kultur
hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang
menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau
disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran
hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat
maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola
pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Namun ada kendala
dari segi budaya hukumnya adalah kurangnya kepercayaan
masyarakat terhadap instansi penegak hukum dan kurangnya
kesadaran masyarakat terhadap hukum.
27Ibid., hlm. 9. 28Ibid.
21
Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya,
seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi
adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur
hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk
menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana
mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori
Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses
penegakan hukum di Indonesia.
F. Metode Penelitian
Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan
dari sebuah penelitian itu sendiri. Di dalam melakukan sebuah penelitian
untuk mencapai hasil yang diharapkan dari pokok masalah sebagaimana telah
diuraikan penyusun diatas, maka sangat dibutuhkan langkah-langkah kerja
dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah merupakan penelitian hukum non-doktrinal, yaitu hukum
dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel
sosial yang lain.29 Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial.
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang
29Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Peneltian Hukum (Jakarta: Rajawali-
Press, 2006), hlm. 133.
22
keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu,
kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian lapangan ini biasanya
dikenal dengan penelitian empiris.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menganalisa dengan
menggunakan data dan mendeskripsikan hasil wawancara yang
diperoleh. Kemudian data tersebut di deskripsikan dan dikaitkan dengan
rumusan masalah yang telah di paparkan. Setelah semua data terkumpul,
kemudian data tersebut di susun, di proses dan di analisa berdasarkan
realita untuk selanjutnya di bentuk suatu kesimpulan yang objektif dan
konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan pada
penelitian ini.30 Penyusun memaparkan dan menjelaskan bagaimana
upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian dadu.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris
yaitu dengan mendekatkan masalah dengan melihat prinsip–prinsip
hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang–undangan dan
kemudian dibandingkan dengan data yang di dapat secara langsung dari
lapangan. Penyusun mencari data langsung dari lapangan atau data-data
yang masih mentah terutama di Polres Gunungkidul.
30Bambang Waluyo, Penelitian Dalam Praktik,ed. 1,cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika,1996),
hlm.17.
23
4. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer yang diperoleh dari objek penelitian yang sifatnya
mengikat yaitu:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 tentang
Perjudian.
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban
Perjudian.
3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
4) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
5) Hasil wawancara dengan Satuan Reskrim dan bagian SDA Polres
Gunungkidul.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan
merupakan pendukung dari sumber utama dan memiliki sifat tidak
langsung.31Dalam penelitian ini penulis memperoleh bahan hukum
sekunder melalui hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah
menjadi buku-buku, karya ilmiah artikel, serta sumber data lain yang
menunjang dalam penulisan skripsi.
31Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998),
hlm. 85.
24
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian
ini adalah:
a. Observasi
Metode observasi adalah pengalaman dan pencatatan secara
sistematik terhadap suatu gejala yang tampak di dalam sebuah objek
penelitian.32 Penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan
secara langsung tentang penanggulangan perjudian.
b. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data
dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan
pribadi antar pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data
(responden) dengan cara tanya jawab tentang penanganan tindak
pidana perjudian dadu kepada Satuan Reskrim dan bagian SDA
Polres Gunungkidul.33
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan
dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan
sumber informasi khusus dari sebuah karangan atau tulisan, wasiat,
32Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 1993), hlm. 100. 33Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.
25
buku, undang-undang dan lain sebagainya. Biasanya berupa naskah
kearsipan dan dokumen–dokumen terkait.34
6. Analisis Data
Analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan
dari suatu penelitian, karena analisis data berfungsi untuk menyimpulkan
hasil penelitian. Seluruh data penelitian yang telah dikumpulkan ataupun
diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejalasan
masalah yang akan dibahas.35 Dalam hal ini penyusun menjelaskan lebih
dahulu berbagai hal tentang upaya-upaya penanggulangan dan kendala
kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, kemudian
diambil tindakan-tindakan konstruktif apakah idealis hukum itu berlaku
secara efektif dan perilaku hukum masyarakat betul-betul sesuai dengan
tujuan di ciptakannya suatu peraturan.
G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam
beberapa bab yang terdiri dari sub-sub bab dan masing-masing memiliki
keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu tulisan utuh yang dapat
dipahami dan terarah secara metodis penyusun menggunakan sistematika
sebagai berikut:
34Suharsimi Ari Kunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
1998), hlm. 202. 35Soetrisno Hadi, Metodologi Reseach Jilid II, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas
Psikologi UGM, 1985), hlm. 14.
26
Pada bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari
latar belakang, sebagai dasar merumuskan pokok masalah kemudian
dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini
berguna untuk mengantar keseluruhan bagian dalam skripsi ini.
Bab kedua berisi tinjauan umum tentang Tindak Pidana meliputi
pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak
pidana. Kemudian mengenai Perjudian, meliputi pengertian perjudian, unsur-
unsur tindak pidana perjudian, jenis-jenis perjudian, tipe-tipe perjudian.
Kemudian mengenai Polisi dan Kepolisian meliputi istilah polisi dan
kepolisian, landasan yuridis kepolisian NRI, tugas dan wewenang kepolisian
NRI. Kemudian mengenai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana meliputi
upaya pre-emptif, upaya preventif, upaya represif.
Bab ketiga membahas tentang gambaran umum Polres
Gunungkidul meliputi letak geografis, sejarah, visi dan misi, serta struktur
yang diberikan oleh Polres Gunungkidul. Kemudian mengenai Pratik
Perjudian meliputi sejarah perjudian dadu, praktik perjudian dadu di
Gunungkidul, jenis-jenis permaianan perjudian dadu, keunikan dan aturan
permainan dadu secara umum.
Bab keempat analisis terhadap upaya-upaya penanggulangan yang
dilakukan kepolisian dan kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam
upaya menanggulangi tindak pidana perjudian dadu beserta kasus dan analisis
kasus.
27
Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil
penelitian dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran-
lampiran penting lainnya.
126
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di
Wilayah Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari upaya yang dilakuan
Polisi baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam upaya
pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan
nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui
penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban msyarakat
(kamtibmas) di masjid-masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan
ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) door to door, dan penyuluhan
hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Dalam upaya preventif
pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan
berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian secara
bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan
penyelidikan, penyidikan, penutupan, dan penjatuhan sanksi pidana. Dari
ketiga upaya penanggulangan tindak pidana tersebut, tugas Polri lebih
mengedepankan upaya represif.Dibuktikan dengan masih banyaknya
mengenai residivus, yaitu orang yang pernah dihukum tetapi mengulangi
tindak kejahatan yang serupa, maka dari itu masih kurangnya tugas
127
Kepolisian dalam upaya preventif. Dimana fungsi utama dari polisi adalah
menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum.
Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas Kepolisian adalah melakukan
pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada
masyarakat. Tugas pencegahan yang dilakukan polisi terbilang masih
kurang dirasakan oleh masyarakat, hal itu bisa dilihat dengan masih
banyaknya kriminalitas dan pelanggaran hukum di dalam masyarakat itu
sendiri.
2. Kendala yang dihadapi oleh Polres Gunungkidul terdapat pada substansi
hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari segi substansi hukum,
kendala tersebut terdapat dalam ketentuan KUHP yaitu mengenai izin
penyelenggaraan perjudian yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi
masyarakat. Dari segi struktur hukum, kendalanya terdapat pada Polres
Gunungkidul itu sendiri, yaitu tidak ditemukannya barang bukti,
masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya pembackingan oleh
oknum-oknum tertentu, dan pelaku melarikan diri. Kendala dari segi
budaya hukumnya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap
Polisi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.
B. Saran
1. Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian, tidak hanya dengan
mengandalkan peran Kepolisian, tetapi juga perlu adanya partisipasi dari
masyarakat. Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam
memberikan informasi serta laporan kepada Kepolisian terkait tindak
128
pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggalnya,
sehingga Kepolisian dapat segera bertindak guna memininalisir terjadinya
tindak pidana perjudian demi terciptanya lingkungan masyarakat yang
aman, dama, dan tentram.
2. Hendaknya dalam rangka mencegah dan menaggulangi tindak pidana
perjudian itu Polisi dapat bertindak lebih aktif, khususnnya pada saat
melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga para pelaku kejahatan
perjudian dapat ditangkap beserta barang buktinya untuk kemudian
diproses dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan
kasus tersebut pun dapat diselesaikan dengan baik. Dengan
diselesaikannya kasus tersebut, maka masyarakat pun akan menaruh
kepercayaan yang lebih kepada Polisi untuk menegakkan hukum dan
melindungi masyarakat. Hal ini pun dapat meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk tidak melakukan
tindak pidana.
129
DAFTAR PUSTAKA
A. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
B. Buku-Buku
Adani, Chawasi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006.
Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, Jakarta: Granit,
2004.
Alam, A.S, Pengantar Kriminologi, Makasar: Pustaka Refleksi Books,
2010.
Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, Tafsir A-Maraghi Jilid 2, Semarang: Karya
Toha Putra, 1993.
Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: PT. Pembangunan
Ghalia Indonesia, 1981.
Brotodiredjo, Soebroto, Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Jakarta:
Dinas Hukum Polri, 1997.
130
Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2012.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat
Bahasa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Dirdjosisworo, Soedjono, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention),
Bandung: Alumni, 1976.
Farida, Maria, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
Gunadi, Ismu, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta:
Kencana PrenadaMedia Group, 2015.
Hadi, Soetrisno, Metodologi Reseach Jilid II, Yogyakarta: Yayasan
Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985.
Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika,
2012.
Iqbal, M., Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya, Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2002.
Islami, Irfan, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta:
Pradnya Paramitha, 2001.
Kunto, Suharsimi Ari, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, Jakarta:
Rineka Cipta, 1998.
Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta:
Sinar Grafika, 2014.
131
Marpaung, Ledeng, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar
Grafika, 2005.
Meir, Friedman, Lawrence, Hukum Amerika: Suatu Pengantar, Jakarta:
PT. Tata Nusa, 2001.
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta:
Liberty, 1999.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah
Mada University Press, 1993.
Prakoso, Djoko POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum,
Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.
Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas
Syari’ah Press, 2009.
Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,
Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Surabaya: Laksbang, 2009.
Samsudin, A. Qirom Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis
dan Hukum, Yogyakarta: Liberti, 1985.
132
Serikat, Nyoman, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian,
cet. Ke-2, Semarang: Ganta Press, 2015.
Simanjuntak B dan Chairil Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, Bandung:
Trasito, 1980.
Sudradjat Bassar, M., Tindak Pidana Tertentu, Bandung: Remadja Karya,
1986.
Suryabrata, Sumardi, Metode Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1998.
Tabah Anton, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 1991.
Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif
Pembaharuan, Malang: UMM Press, 2009.
Umar, Husein, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Waluyo, Bambang, Penelitian Dalam Praktik, ed 1, cet 2, Jakarta: Sinar
Grafika, 1996.
C. Karya Ilmiah
Isnaini, Elik, “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Onlinr Menurut
Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Islam Lamongan, 2016.
Marheni, Istiharah, “Efektivitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana
Perjudian di Masyarakat”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
133
Riskila, Nikita, “Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari
Syari’at Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia”, Jurnal
Mahasiswa Hukum Universitas Lampung, 2011.
Septianto, Devis, “Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Perjudian Sepak Bola Melalui Situs Online di Daerah Istimewa
Yogyakarta”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, 2016.
D. Lain-lain
http://jogja.polri.go.id/polres _gunungkidul/website/?page_id=1813
diakses pada Kamis, 2 Agustus 2018
http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial.asp
diakses pada 1 Agustus 2018
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan
pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
f. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang
Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum
Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin
keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam
rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung
kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran
hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup
undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat
kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri
adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
Pasal 2
Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 3
(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh :
a. kepolisian khusus;
b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b,
dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
Pasal 4
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan
dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Pasal 5
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).
BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 6
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah
negara Republik Indonesia.
(2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 7
Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Presiden.
Pasal 8
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 9
(1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.
(2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab atas :
a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 10
(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenang kepolisian secara hierarki.
(2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 11
(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.
(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
(3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling
lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat.
(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain
yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 12
(1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.
(2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
ditentukan dengan Keputusan Kapolri.
BAB III TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 13
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas di jalan;
c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan
perundang-undangan;
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan
dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam
lingkup tugas kepolisian; serta
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 15
(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam
rangka pencegahan;
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. mencari keterangan dan barang bukti;
j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan
senjata tajam;
f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan
petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di
wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 16
(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang
untuk :
a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda
pengenal diri;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan;
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang
di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil
serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai
berikut :
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e. menghormati hak asasi manusia.
Pasal 17
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat
yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya
sendiri.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 19
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan
mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.
BAB IV
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 20
(1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :
a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. Pegawai Negeri Sipil.
(2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
Pasal 21
(1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang
calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
a. warga negara Indonesia;
b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.
(2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 22
(1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib
mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 23
Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :
"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;
bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan
kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan
saya sendiri, seseorang atau golongan;
bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan
menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".
Pasal 24
(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan
dengan ikatan dinas.
(2),Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
Pasal 25
(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang
mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.
(2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 26
(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.
(2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 27
(1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
(2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 28
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik
dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar
kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
Pasal 29
(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 30
(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
(2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam
puluh) tahun.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
PEMBINAAN PROFESI
Pasal 31
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.
Pasal 32
(1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan
serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.
(2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 33
Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.
Pasal 34
(1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
(3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 35
(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode
Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 36
(1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi
kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.
(2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan
tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri.
BAB VI
LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL
Pasal 37
(1) Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk
dengan Keputusan Presiden.
Pasal 38
(1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas :
a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan
pemberhentian Kapolri.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :
a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri;
dan
c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.
Pasal 39
(1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap
anggota dan 6 (enam) orang anggota.
(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.
(3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan
pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden.
Pasal 40
Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB VII BANTUAN, HUBUNGAN, DAN KERJA SAMA
Pasal 41
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan.
(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal 42
(1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan,
lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan
kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.
(2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta
masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.
(3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan
badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :
semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini.
tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer dan belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan militer.
tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan
umum.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 45
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 2
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,
ttd
Edy Sudibyo
--------------------------------------------------------------------------------
PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
I. UMUM
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara
Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula
kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.
Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah
Pancasila.
Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi,
desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai
tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat
yang dilayaninya.
Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara,
Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas,
fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi
menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No.
VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas
pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam
penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-
bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.
Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-
Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua
tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas
preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.
Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik
profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi
dan terutama hak asasi manusia.
Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi
menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas.
Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula
memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua serta peraturan
perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan
wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi pengaturan tertentu
mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik, dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga
kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian
Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.
Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan penggantian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang tidak hanya memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan,
pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan
keadilan.
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dibantu" ialah dalam lingkup fungsi kepolisian, bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kepolisian khusus" ialah instansi dan/atau badan
Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang
teknisnya masing-masing.
Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
hukumnya.
Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat
sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa
pengamanan.
Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan
pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.
Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.
Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 4
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Declaration of Human Rights,
1948 dan konvensi internasional lainnya.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah hukum berlakunya kedaulatan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga setiap pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia dapat melaksanakan kewenangannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, terutama di wilayah dia ditugaskan.
Ayat (2)
Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan efisien, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan
luas wilayah, keadaan penduduk, dan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pembagian daerah hukum tersebut diusahakan serasi dengan pembagian wilayah
administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif
yustisial.
Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang
dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.
Pasal 9
Ayat (1)
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pimpinan teknis kepolisian menetapkan kebijakan teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi dan
mengawasi serta mengendalikan pelaksanaannya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud "dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" adalah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Ayat (2)
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul
pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri
disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri,
memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul
pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa
persidangan berikutnya.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "dua puluh hari kerja DPR-RI" ialah hari kerja di DPR-RI tidak termasuk hari libur dan masa reses.
Sedangkan yang dimaksud dengan "sejak kapan surat Presiden tersebut berlaku"
ialah sejak surat Presiden diterima oleh Sekjen DPR-RI dan diterima secara administratif.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "dalam keadaan mendesak" ialah suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan Presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar
sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "jenjang kepangkatan" ialah prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi dibawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai
Kapolri.
Sedangkan yang dimaksud dengan "jenjang karier" ialah pengalaman penugasan dari Pati calon Kapolri pada berbagai bidang profesi kepolisian atau berbagai macam
jabatan di kepolisian.
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Jabatan penyidik dan penyidik pembantu sebagai jabatan fungsional terkait dengan sifat keahlian teknis yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "ditentukan" adalah suatu proses intern Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menentukan jabatan fungsional lainnya yang diperlukan di
lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 13
Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan
kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga
secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
Huruf h
Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan
instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.
Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran forensik, odontologi forensik, dan pskiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan tugas kepolisian.
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Hal ini dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebatas pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan penegakan hukum,
perlindungan, dan pelayanan masyarakat.
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika,
pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan secara terakomodasi
dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "aliran" adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik
Indonesia.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta
terbinanya ketenteraman masyarakat.
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana maupun dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "Pusat Informasi Kriminal Nasional" adalah sistem jaringan
dari dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan dan pelanggaran
maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta regristrasi dan identifikasi lalu lintas.
Huruf k
Surat Izin dan/atau surat keterangan yang dimaksud dikeluarkan atas dasar
permintaan yang berkepentingan.
Huruf l
Wewenang tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan instansi yang berkepentingan atau permintaan masyarakat.
Huruf m
Yang dimaksud dengan "barang temuan" adalah barang yang tidak diketahui
pemiliknya yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau masyarakat yang diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Barang temuan itu harus dilindungi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diambil oleh yang
berhak akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah menerima barang temuan wajib segera mengumumkan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media pengumuman
lainnya.
Ayat (2)
Huruf a
Keramaian umum yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan
umum.
Kegiatan masyarakat lainnya adalah kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum seperti diatur dalam Pasal 495 ayat (1), 496, 500, 501 ayat (2), dan 502 ayat
(1) KUHP.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Kegiatan politik yang memerlukan pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kegiatan politik sebagaimana diatur dalam perundang-
undangan di bidang politik, antara lain kegiatan kampanye pemilihan umum (pemilu), pawai politik, penyebaran pamflet, dan penampilan gambar/lukisan
bermuatan politik yang disebarkan kepada umum.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "senjata tajam" dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah
tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Yang dimaksud dengan "kejahatan internasional" adalah kejahatan tertentu yang disepakati untuk ditanggulangi antar negara, antara lain kejahatan narkotika, uang
palsu, terorisme, dan perdagangan manusia.
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Dalam pelaksanaan tugas ini Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan hukum internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian
multilateral.
Dalam hubungan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian atas permintaan dari negara lain, sebaliknya Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian dari negara lain sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan hukum dari kedua negara.
Organisasi kepolisian internasional yang dimaksud, antara lain, International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol).
Fungsi National Central Bureau ICPO-Interpol Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Huruf k
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Larangan kepada setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara maksudnya untuk pengamanan tempat kejadian perkara serta barang bukti.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Kewenangan ini merupakan kewenangan umum dan kewenangan dalam proses
pidana, dalam pelaksanaannya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menunjukkan identitasnya.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Yang dimaksud dengan "menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum",
termasuk tersangka dan barang buktinya.
Huruf j
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat mengajukan permintaan cegah tangkal dalam keadaan mendesak atau mendadak paling rendah setingkat
Kepala Kepolisian Resort, selanjutnya paling lambat dua puluh hari harus dikukuhkan
oleh Keputusan Kapolri.
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Kata "sekurang-kurangnya" dimaksudkan untuk menjelaskan sebagian persyaratan
yang bersifat mutlak, karena selain yang tercantum dalam Undang-Undang ini masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Kalimat pengantar dan penutup sumpah/janji bagi calon anggota yang akan
disumpah/janji disesuaikan dengan agama dan kepercayaannya.
Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "menjalani ikatan dinas" adalah suatu kewajiban bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bekerja di lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia selama kurun waktu tertentu mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan Kepolisian yang diperoleh dari Lembaga Pendidikan Pembentukan
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pengabdiannya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan patuh serta taat menjalankan
pekerjaannya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Ayat (2)
Meskipun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, namun keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia
dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak
mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah menyangkut pelaksanaan
teknis institusional.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Secara umum usia pensiun maksimum anggota Polri 58 tahun, bagi yang mempunyai keahlian khusus dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu.
Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui
pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme.
Sedangkan pengalaman maksudnya adalah meliputi jenjang penugasan yang diarahkan untuk memantapkan kemampuan dan prestasi.
Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengharuskan adanya lembaga pendidikan tinggi kepolisian yang
menyelenggarakan pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun
profesi dan pengkajian teknologi kepolisian.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Ayat ini mengamanatkan agar setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan
kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik Indonesia. Selain itu, untuk mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan dalam kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-
nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasatya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan
erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam hal seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Ayat ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (2)
Anggota Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sepenuhnya anggota Polri yang masih aktif dan mengenai susunannya disesuaikan dengan fungsi dan
kepangkatan anggota yang melanggar kode etik.
Pasal 36
Ayat (1)
Tanda pengenal dimaksud guna memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat bahwa dirinya berhadapan dengan petugas resmi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Huruf a
Arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan Presiden
merupakan pedoman penyusunan kebijakan teknis Kepolisian yang menjadi lingkup kewenangan Kapolri.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "keluhan" dalam ayat ini menyangkut penyalahgunaan
wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi
mengenai penanganan keluhannya.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "unsur-unsur Pemerintah" ialah pejabat Pemerintah setingkat
Menteri eks officio.
Yang dimaksud dengan "pakar kepolisian" ialah seseorang yang ahli di bidang ilmu kepolisian.
Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" ialah pimpinan informal masyarakat
yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tugas pemeliharaan perdamaian dunia" (Peace Keeping Operation) adalah tugas-tugas yang diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
pada suatu negara tertentu dengan biaya operasional, pertanggungjawaban dan penggunaan atribut serta bendera PBB.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak
mencampuri urusan instansi masing-masing.
Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi
terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kerja sama multilateral", antara lain kerja sama dengan International Criminal Police Organization-Interpol dan Aseanapol.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
CURRICULUM VITAE
Data Pribadi
Nama : Normalita Bety Indriyati
Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 12 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Besari, Siraman, Wonosari, Gunungkidul
E-mail : [email protected]
Kontak : 085701208111
Latar Belakang Pendidikan
Formal:
2002-2008 : SDN Siraman III
2008-2011 : SMPN 1 Wonosari
2011-2014 : SMAN 2 Wonosari
2014-sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.