1

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PENJUALAN

KENDARAAN BERMOTOR KREDIT MACET

MELALUI JEJARING SOSIAL

Oleh

Ibnu Azas

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

SKRIPSI

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PENJUALAN

KENDARAAN BERMOTOR KREDIT MACET MELALUI

JEJARING SOSIAL

Oleh

Ibnu Azas

Upaya Kepolisian sendiri memiliki makna atau arti usaha yang dilakukan oleh

pihak kepolisian dan Penyidikan sendiri merupakan tahap awal dari proses

penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana

(SPP). Penyidikan menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum

pidana, Penjualan Kendaraan Bermotor Kredit Macet maksudnya adalah

penjualan kendaraan yang masih ada ikatan kredit pada perusahaan tetapi tidak

diteruskan sampai selesai melainkan dijual kembali oleh pemiliknya.

Permasalahan dalam penulisan ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya kepolisian

dalam melakukan penyidikan penjualan kendaraan bermotor kredit macet melalui

jejaring sosial? (2) Apakah faktor penghambat kepolisian dalam melakukan

penyidikan penjualan kendaraan bermotor kredit macet melalui jejaring sosial?

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Upaya kepolisian dalam

penyidikan Setelah melakukan serangkaian upaya yang dilakukan kepolisian dan

upaya yang harus dijalani oleh kepolisian dalam proses penyidikan penjualan

kendaraan bermotor kredit macet melalui jejaring sosial harus sesuai dengan

prosedur. Faktor penghambat dalam penyidikan ialah faktor hukum, faktor

penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan

faktor kebudayaan.

Saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan upaya kepolisian dalam

penyidikan penjualan kendaraan bermotor kredit macet melalui jejaring sosial

diharapkan pihak kepolisian dapat dengan maksimal dalam melakukan penyidikan

karena sekecil apapun permasalahan dalam masyarakat jika tidak ditindak dengan

maksimal akan menjadi kebiasaan yang buruk dalam masyarakat.

Kata kunci : Upaya Kepolisian, Penjualan Kendaraan Bermotor Kredit

Macet, Jejaring Sosial.

ABSTRACT

POLICE EFFORTS IN INVESTIGATION OF BAD CREDIT SALES OF

MOTORIZED VEHICLE THROUGH SOCIAL NETWORKS

The Police effort itself has the meaning of the attempts carried out by the police

and the investigation as the initial stage of the criminal law enforcement process

or the operation of the criminal justice system mechanism. Investigation

determines the success or failure of the criminal law enforcement process, bad

credit sales of Motorized Vehicles mean the sale of vehicles that still have credit

ties to the company but are not carried out to completion but are resold by their

owners. The problems in this paper are: (1) What is the police effort to investigate

the bad credit sales of motorized vehicles through social networks? (2) What is

the factor that preventing the police from investigating bad credit sales of

motorized vehicle through social networks?

Based on the results of research and discussion, police efforts in investigation

after making a series of efforts made by the police and efforts that must be

undertaken by the police in the process of investigating bad credit sales of

motorized vehicle through social networks must be in accordance with

procedures. The inhibiting factors in the investigation are legal factors, law

enforcement factors, supporting facilities or factors, community factors and

cultural factors.

The advice given by the author related to police efforts in investigating bad credit

sales of motorized vehicle through social networks. It is expected that the police

can optimally conduct an investigation because even the slightest problem in

society if not dealt with maximally will become a bad habit in society.

Keyword : Police Efforts, Bad Credit Sales of Motorized Vehicle, Social

Networks.

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PENJUALAN

KENDARAAN BERMOTOR KREDIT MACET

MELALUI JEJARING SOSIAL

Oleh

Ibnu Azas

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN

PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR

KREDIT MACET MELALUI JEJARING

SOSIAL

Nama Mahasiswa : Ibnu Azas

No. Pokok Mahasiswa : 1212011145

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Eddy Riffai, S.H., M.H. Firganefi, S.H., M.H.

NIP 19610912 198603 1 003 NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.

NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. EDDY RIFFAI, S.H., M.H. ..........

Sekretaris/Anggota : FIRGANEFI, S.H., M.H. ..........

Penguji Utama : Prof. Dr. SUNARTO, S.H., M.H. ..........

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. MARONI, S.H., M.H.

NIP 19600 310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Desember 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Ibnu Azas

No. Pokok Mahasiswa : 1212011145

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skipsi saya yang berjudul “Upaya Kepolisian

Dalam Penyidikan Penjualan Kendaraan Bermotor Kredit Macet Melalui

Jejaring Sosial” Adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang

tertuang dalam skipsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah

Univesitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skipsi ini merupakan

hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi

dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Desember 2019

Yang menyatakan

Ibnu Azas

RIWAYAT HIDUP

penulis dilahirkan di kalirejo lampung tengah pada tanggal 21

februari 1995, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara .

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Dharma Wanita Gedung

Aji Tulang Bawang pada Tahun 1999, Sekolah Dasar Negeri 01 Gedung Aji

Tulang Bawang pada Tahun 2000, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Gedung

Aji Tulang Bawang 2006, Sekolah Menengah Atas Gajah Mada Bandar Lampung

2009, kemudian pada Tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang bertanya:

“Kapan skripsimu selesai”?

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, alangkah

kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat

lulus dan dengan IPK Cumlaued.

Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu

maupun tidak tepat waktu.

MOTTO

“Pengalaman tidak didasarkan pada kebenaran saja, tetapi juga kesalahan”

“Kebenaran itu relatif fan kebaikan itu absolut, maka berbuat baiklah tanpa

harus menuntut kebenaran”

“kaya bukan ukuran dan sarjana bukan jaminan, tetapi adabmu lah ukuranmu

dan ibadah serta doa orang tuamu lah sebagai jaminanmu”

SANWACANA

Puji syukur Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir yang

diwajibkan untuk mencapai gelarKesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas

Lampung, dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penyidikan Penjualan

Kendaraan Bermotor Kredit Macet Melalui Jejaring Sosial”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak

lepas dari kelemahan dan kekurangan meskipun penulis telah berusaha

semaksimal mungkin, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak akan

penulis terima dengan senang hati. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini,

tentu tidak lepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh

karena itu pada kesmpatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Maroni., S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Lampung.

2. Bapak Eko Raharjo,S.H.,M.H selaku Ketua Bagiam Hukum Pidana.

3. Bapak Dr.Eddy Rifai, SH,MH sebagai Pembimbing I yang telah

meluangkan waktunya serta memberikan masukan-masukan dalam

penulisan skripsi ini.

4. Ibu Firganefi,S.H.,M.H sebagai Pembimmbing II yang telah meluangkan

waktunya serta memberikan masukan-masukan dalam penulisan skripsi

ini.

5. Bapak Prof. Dr Sunarto,MH selaku Pembahas I atas kesediaanya untuk

memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Damanhuri WN.,S.H.,M.H selaku Pembahas II atas kesediaanya

untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Khususnya Dosen

Pidana, Terimakasih atas Segala Ilmu yang telah kalian berikan.

Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini betapa pun kecilnya, kiranya dapat

bermanfaat bagi penulis khususnya pebaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 30 Desember 2019

Penulis,

Ibnu Azas

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN Halaman

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................................... 1

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup .................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian ...................................................... 5

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual .................................................................... 7

E. Sistimatika Penulisan ........................................................................................ 15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepolisian ...................................................................................... 16

B. Tugas, Wewenang Dan Fungsi Kepolisian ...................................................... 29

C. Pengertian Penyidikan dan pengaturannya ....................................................... 34

D. Pengertian Penyidikan Polri ............................................................................. 36

E. Aturan Kredit Kendaraan Bermotor ................................................................. 40

F. Kaitannya Hukum Pidana Dengan Jaminan Fidusia ......................................... 50

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan masalah ......................................................................................... 51

B. Sumber Data ..................................................................................................... 51

C. Penentuan Narasumber ..................................................................................... 54

D. Metode Pengumupulan Dan Pengolahan Data ................................................. 54

E. Analisis Data ..................................................................................................... 56

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan penjualan kendaraan

bermotor kredit macet melalui jejaring sosial .................................................. 57

B. Faktor penghambat kepolisian dalam melakukan penyidikan penjualan

kendaraan bermotor kredit macet melalui jejaring sosial ................................. 67

V. PENUTUP

A. Simpulan .......................................................................................................... 72

B. Saran ................................................................................................................. 75

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan industri otomotif yang cepat dengan penjualan kendaraan bermotor

baru yang cukup tinggi dengan fasilitas pembiayaan secara kredit, maka oleh

karena itu untuk melindungi industri keuangan khususnya multifinance atau

leasing, pemerintah dan DPR menciptakan pranata hukum baru dengan

melahirkan kodifikasi hukum yang disebut jaminan fidusia yang ditandai oleh

lahirnya UU No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang bertujuan untuk

mengatur dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jaminan

kebendaan.

Membeli dengan cara kredit merupakan hal sangat biasa di masyarakat,

khususnya kredit sepeda motor. Setiap orang dapat mengajukan kredit

kepemilikan sepeda motor dengan sangat mudah dan murah, di tunjang lagi

dengan semakin banyaknya lagi perusahaan pembiayaan, pada saat ini justru

terjadi surplus/over suply, perusahaan mengalami kelebihan dana untuk

dibelanjakan, yang terjadi perusahaan pembiayaan berlomba-lomba untuk

mendapatkan konsumen dengan berbagai cara, salah satunya dengan program

uang muka sangat murah, angsuran yang bersaing dengan harapan dapat

menambah volume penjualan, dalam hal ini bertambahnya konsumen mengajukan

kredit sepeda motor.

2

Berbeda dengan pembelian secara tunai, pembelian secara kredit lebih banyak

melibatkan pihak. Pada pembelian dengan cara kredit selain pihak konsumen dan

dealer ada pihak yang sangat menentukan dalam proses kredit yaitu pihak

perusahaan pembiayaan. Salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam

masyarakat adalah peggelapan dari objek jaminan fidusia, karena semakin

bertambahnya kebutuhan masyarakat tidak seimbang dengan kemampuan

ekonomi untuk membeli secara kontan terhadap suatu barang, seperti kendaraan

bermotor.1

Ketentuan pidana soal ini diatur dalam UU No.42/1999. Ada ancaman hukuman

pidana maksimal 2 tahun penjara dan denda maksimal Rp 50 juta. Pasal 23 Ayat 2

UU Fidusia berbunyi: “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan,

atau meyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia

yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis

terlebih dahulu dari pihak penerima fidusia.” Pasal 36 UU No.42/1999 berbunyi

“pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda

yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai mana dimaksud dalam pasal 23 Ayat

(2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima

fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda

paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.”2

1 Soerjono Soekanto, Hartono Widodo, dan Chalimah Suyatno, Penanggulangan Pencurian

Kendaraan Suatu Tindakan Kriminologi (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm. 25. 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia, 30

September 1999 (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1999) Nomor 168.

3

Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam

praktek, setelah dikeluarkannya UU No.42/1999 lebih mempertegas apabila ada

wanprestasi seperti penggelapan tersebut maka sudah menjadi wilayah hukum

pidana dan peran polri sebagai penyidik sangat penting untuk mengusut kasus

tersebut hingga tuntas.3

Dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor tersebut tidak jarang membawa

persoalan keranah hukum pidana, padahal idealnya perjanjian kredit tersebut

merupakan bagian dari ranah hukum perdata, hukum pidana hadir manakala

dalam perjanjian tersebut timbul perbuatan yang termasuk dalam kategori hukum

pidana, munculnya hukum pidana dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor

karena adanya kasus penggelapan, terjadiya penggelapan dalam perjanjian kredit

tersebut karena umumnya pihak yang berhutang tidak mampu lagi membayar

hutangnya, sementara disisi lain dia telah membayar uang muka dan beberapa kali

setoran dalam perjanjian kredit tersebut.

Penjualan kendaraan bermotor kredit macet yang dimaksud disini adalah

seseorang yang masih ada tanggungan kredit kepada debitor namun tidak sanggup

untuk memenuhinya dan kemudian seseorang tersebut menjualnya kepada orang

lain. Contoh kasus yang dikutip oleh Tribunnews Bandar lampung para pemain

motor kini banyak berseliweran digrup-grup media sosial khusus jual beli motor

murah diberbagai Wilayah di Lampung, dengan mudahnya motor diduga hasil

3 Nurwidiatmo, Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing (Jakarta: BPHN, 2011) hlm. 3.

4

curian atau motor kredit macet diposting dan dibubuhi berbagai keterangan antara

lain jual yang bisa jauh dibawah pasaran, dalam sehari setidaknya terdapat 10

postingan baru yang menampilkan foto motor yang dijual dengan harga super

murah, untuk motor kredit macet ini biasanya dilego dengan kelengkapan hanya

STNK saja, tanpa BPKB.4

Upaya Kepolisian sendiri memiliki makna atau arti usaha yang dilakukan oleh

pihak kepolisian dan Penyidikan sendiri merupakan tahap awal dari proses

penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana

(SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan

strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana

selanjutnya, Penjualan Kendaraan Bermotor Kredit Macet maksudnya adalah

penjualan kendaraan yang masih ada ikatan kredit pada perusahaan tetapi tidak

diteruskan sampai selesai melainkan dijual kembali oleh pemiliknya, Melalui

Jejaring Sosial adalah media massa yang dijadikan tempat untuk menawarkan

barang yang dijual sebagai contoh facebook.

Isu hukum dalam kasus tersebut adalah sudah adanya peraturan dan Undang-

Undang namun kurangnya penegakan hukum itu sendiri.Berdasarkan uraian pada

latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “ Upaya Kepolisian dalam Penyidikan Penjualan Kendaraan Bermotor

Kredit macet Melalui Jejaring Sosial”.

4 Romi Rinando, “Jual Motor Kosongan Wilayah Lampung Marak Berseliweran di Facebook,”

diakses dari https://lampung.tribunnews.com/2017/01/27/jual-motor-kosongan-wilayah-lampung-

marak-berseliweran-di-facebook?page=4, pada tanggal 11 April 2019 pukul 14:15 WIB.

5

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikaan diatas maka penulis dapat

memberikan batasan tulisan mengenai peranan kepolisian dalam penyidikan

penjualan kendaraan bermotor kredit macet melalui jejaring sosial dengan

rumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan penjualan

kendaraan bermotor kredit macet melalui jejaring sosial?

b. Apakah faktor penghambat kepolisian dalam melakukan penyidikan

penjualan kendaraan bermotor kredit macet melalui jejaring sosial?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka ruang lingkup hukum pidana

penelitian dilakukan dikantor kepolisian daerah lampung. Pokok pembahasannya

berkenaan dengan upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan penjualan

kendaraan bermotor kredit macet melalui jejaring sosial. Lingkup bidang ilmu,

lingkupnya yaitu bidang hukum pidana. Tahun penelitian 2019.

6

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan penjualan

kendaraan bermotor yang macet kredit.

b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat kepolisian dalam

melakukan penyidikan penjualan kendaraan bermotor yang macet kredit.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan

praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan

ilmu hukum dan memberikan sumbangsih pikiran juga salah satu referensi

untuk penelitian lain pada umumnya serta perkembangan hukum pidana

pada khususnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap kepolisian

dalam melakukan penyidikan penjualan kendaraan bermotor kredit macet

melalui jejaring sosial.

7

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi

yang digunakan harus berdasarkan kerangka acuan hukumnya. Karena

permasalahannya yang dibahas mengenai upaya kepolisian dalam penyidikan

penjualan kendaraan bermotor kredit macet melalui jejaring sosial, dibawah ini di

kemukakan beberapa teori. Teori yang penulis gunakan adalah:

a. Teori ketentuan-ketentuan megenai kewenangan penyidik

Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada kepolisian cukup besar yaitu

salah satunya adalah kewenangan penyidikan yang diberikan kepada penyidik dan

penyidik pembantu polri dalam menangani perkara tindak pidana umum (lex

generalis) maupun tindak pidana khusus (lex spesialis), penyidik mempunyai

peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum

pidana.

Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penegakan hukum pidana,

dalam Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang

berkedudukan sebagai penyidik, yaitu “penyidik adalah pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan” dan pada

Pasal 1 Angka 3 KUHP dikatakan bahwa “Penyidik Pembantu adalah pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu

8

dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini” dan

kewenang penyidikan tersebu tertuang dalam pasal 7 KUHP, sementara tujuan

dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu tersebut

bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban didalam masyarakat,

menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan

kepada masyarakat sesuai degan Pasal 13 UU No.2/2002 tentang Kepolisian RI,

dan berdasarkan Peraturan Kapolri No.1/2012 tentang Rekruitmen dan Seleksi

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan hukum penyidikan Tindak Pidana membutuhkan penyidik dan

penyidik pembantu yang profesional dan proporsional serta berintegritas tinggi,

oleh karena itu diharapkan dalam proses rekruitmen dan seleksi Penyidik dan

Penyidik Pembantu sudah seharusnya dilakukan secara bersih, transparan,

akuntabel dan humanis serta dilaksanakan pendidikan pengembangan spesialisasi

sehingga Penyidik dan Penyidik Pembantu memiliki standrasisasi dan statifikasi

dengan metode rekruitmen yang dinamakan asesment.5

Salah satu Kewenang penyidik adalah melakukan upaya penegakan hukum

berupa:

1) Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya

kejahatan.

2) Upaya Refresif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak

pidana berupa penegakan hukum dengan cara menjatuhkan hukuman.

5 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP Penyidikan dan

Penuntutan, cet VII (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 110.

9

Penyelidikan dan penyidikan penting diuraikan karena dalam tingkat penyelidikan

dan penyidikan pejabat penyelidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk

melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan,

penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam tindakan upaya paksa

tersebut, jika yang diperiksa merasa keberatan atas perlakuan dirinya yang tidak

sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat melakukan praperadilan.

Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika diperhatikan dari

kata dasarnya, sama saja, keduanya berasal dari kata sidik. Namun dalam KUHP

pengertian antara penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah

serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan

dalam KUHAP, Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung

jawab kepada aparat penyelidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang

merendahkan harkat dan martabat manusia. Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang

(Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan

dalam Pasal 5 KUHAP Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

10

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak

pidana.

2) Mencari keterangan dan barang bukti.

3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenal diri.

4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atas

perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan

penyitaan.

b) Pemeriksan dan penyitaan surat.

c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik Penyelidik

membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan

sebagaimana tersebut pada Ayat 1 huruf A dan huruf B kepada

penyidik Menurut Pasal 184 KUHAP di jelaskan mengenai alat bukti

berupa:

1) Keterangan saksi

2) Keterangan Ahli

3) Surat

4) Petunjuk

5) Keterangan terdakwa6

6 Darwin Prinst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Jakarta: Djambatan, 1989), hlm. 92-93.

11

Penegakan bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan

mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena

itu, penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan sendiri

yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut

merupakan kendala baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan

penegakan hukum tidak dapat dijalankan dengan seksama.

Menurut Soerjono Sukanto7, bahwa masalah pokok dari penegakan hukum terletak

pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan

antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan

merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum

merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan

atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang

dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan

hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup

law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum

sesungguhnya merupakan proses penyerasian nya antara nilai kaedah dan pola

perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

7 Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Suyatno, Op. Cit., hlm. 25.

12

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan

peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik,

ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan

hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat

keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang

diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional,

sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya,

diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana

khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut

karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas

dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian

di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya

mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan

hukum, yaitu kepatuhan hukumyang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat

kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator

berfungsinya hukum yang bersangkutan.

13

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan

soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi

yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia

dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan

sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan

istilah yang akan di teliti atau yang ingin di ketahui. Agar tidak terjadi kesalahan

terhadap permasalahan maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan

untuk menjelaskan istilah yang di gunakan dalam pembahasan ini adapun istilah

yang di maksud adalah:

a. Polri adalah pejabat kepolisian RI yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang kepolisian,

bertindak sebagai penyidik atau penyelidik dalam rangka sistem peradilan

pidana dan sebagai pembina keamanan, ketertiban masyarakat.8

b. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan

dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman

dan pelayanan kepada masyarakat.

8 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Republik

Indonesia, 8 Januari 2002 (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2002).

14

c. Penipuan adaah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong

dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan dari

orang lain.

d. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

carayang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang

terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Butir 2 UU No.8/1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pelaksanaan tugas-

tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu,

sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam

Pasal 7 dan Pasal 11 UU No.8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud

dengan penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri

sispil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

melakukan penyidikan (Pasal 1 Angka 1 KUHAP).9

e. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

9 Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum (Jakarta: Bina Aksara, 1987),

hlm. 57.

15

E. Sistimatika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan akan di susun sebagai

berikut:

1. Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang,permasalahan dan ruang lingkup,tujuan

dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode pendekatan

serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisi mengenai pengertian kepolisian,

pengertian penyidikan, pengertian tindak pidana penipuan, dan pengertian teori

penegakan hukum.

III. Metode Penelitian

Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi pendekatan masalah, jenis dan

sumber data, PenentuanNarasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data

serta analisis data .

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap

bagaimana upaya kepolisian dalam penyidikan penjualan kendaraan bermotor

kredit macet melalui jejaring sosial.

V. Penutup

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap

permasalahan yang di ajukan berdasarkan hasil penelitian , serta saran-saran.

16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian

Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri

mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa

Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia

yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lambang dan motto Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berbunyi

Rastra Sewakottama yang merupakan dari bahasa Sansekerta yang berarti

"Pelayan utama Bangsa". Dalam bahasa Sansekerta, Rastra berarti "bangsa" atau

"rakyat", dan sevakottama berarti "pelayan terbaik", maka disimpulkan bahwa

Rastra Sewakottama berarti "pelayan terbaik bangsa/rakyat", dan dipahami

sebagai "Polri sebagai pelayan dan abdi utama negara dan bangsa". Sebutan itu

adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri

sejak 1 Juli 1954.

Sebelum kemerdekaan Indonesia, Masa kolonial Belanda Veldpolitie di Malang

(sekitar 1930) Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk

pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas

17

melindungi raja dan kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan

keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari

orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di

Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di

Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen.

Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur general (jaksa agung). Pada

masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld

politie (polisi lapangan), stads politie (polisi kota), cultur politie (polisi

pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain. Sejalan dengan

administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan

bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan

menjabat hoofd agent (bintara), inspecteur van politie, dan commisaris van

politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti

mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia

Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari

terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Pada akhir tahun

1920-an atau permulaan tahun 1930 pendidikan dan jabatan hoofd agent,

inspecteur, dan commisaris van politie dibuka untuk putra-putra pejabat Hindia

Belanda dari kalangan pribumi.

18

Masa pendudukan Jepang, pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian

Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta,

Kepolisian Sumatra yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia

Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di

Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang

pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang

yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Awal kemerdekaan Indonesia, Periode 1945-1950 Tidak lama setelah Jepang

menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan

Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-

Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur

Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya,

pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik

Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan

dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga

membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-

satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang

panjang.[9] Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian

Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada

tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto

Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

19

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab

masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada

Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah

tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab

langsung kepada Perdana Menteri.[12] Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun

diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini. Sebagai bangsa dan negara

yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas

sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri

menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi

Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk

perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di

Surabaya, di front Sumatra Utara, Sumatra Barat, penumpasan pemberontakan

PKI di Madiun, dan lain-lain.

Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap

Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh

presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana

menteri. Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Soekanto telah

mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada Pemerintahan

Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di

Sumatra Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin KBP Umar Said (tanggal 22

Desember 1948).

20

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik

Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan

Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian

Negara RI berkedudukan di Yogyakarta. Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950

dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional

berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan

dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam

negeri. Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI

pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS

No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam

Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya

kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan

siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.

Periode 1950-1959, dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950

dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala

Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada

perdana menteri/presiden. Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena

belum ada kantor, digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene

Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto

merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN)

yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi

gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

21

Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang

memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir

dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam

Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk

organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut

dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan

Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut

Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu

semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI

memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi

(PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai

negeri lainnya (mengacu standar PBB).

Masa Orde Lama dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan

Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya

kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm.

Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah

pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli

di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio.

Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat

sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26

Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959,

ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda

Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan

Kepolisian Negara).

22

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari

Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan

keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada

tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat

Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian

RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959. Berdasarkan

Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan

selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya

dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.

Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961.

Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI

yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU. Dengan Keppres No. 94/1962,

Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU,

Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil

Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962

menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak).

Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan

Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden

sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan,

tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut:

1. Alat Negara Penegak Hukum.

2. Koordinator Polsus.

3. Ikut serta dalam pertahanan.

23

4. Pembinaan Kamtibmas.

5. Kekaryaan.

6. Sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI

disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang.

Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena

politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi

sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

Masa Orde Baru, karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang

mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk

meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967

tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur

Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian

dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-

masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal

Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan

Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian

ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan

perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang. Pada

tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian

diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI,

24

namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini

diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969. Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969

sebutan Panglima AD, AL, dan AU diganti menjadi Kepala Staf Angkatan.

Masa Reformasi, sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998, terjadi banyak

perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru

yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan

presiden B.J Habibie di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam

penuntasan reformasi, muncul pada tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI

dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari

intervensi pihak lain dalam penegakan hukum.

Sejak 5 Oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan

pemisahan Polri dan ABRI dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan

aspirasi-aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh

Presiden B.J Habibie melalui instruksi Presiden No.2 tahun 1999 yang

menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI. Upacara pemisahan Polri dari

ABRI dilakukan pada tanggal 1 april 1999 di lapangan upacara Mabes ABRI di

Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara pemisahan tersebut ditandai dengan

penyerahan Panji Tribata Polri dari Kepala Staf Umum ABRI Letjen TNI Sugiono

kepada Sekjen Dephankam Letjen TNI Fachrul Razi kemudian diberikan kepada

Kapolri Jenderal Pol (Purn.) Roesmanhadi.

Maka sejak tanggal 1 April, Polri ditempatkan di bawah Dephankam. Setahun

kemudian, keluarlah TAP MPR No. VI/2000 serta Ketetapan MPR nomor

VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI, kemandirian Polri berada di

25

bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi

menuju Polisi yang mandiri, bermanfaat dan professional. Pemisahan ini pun

dikuatkan melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 yang dimana

Polri bertanggungjawab dalam keamanan dan ketertiban sedangkan TNI

bertanggungjawab dalam bidang pertahanan. Pada tanggal 8 Januari 2002,

diundangkanlah UU no. 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia

oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Isi dari Undang Undang tersebut selain pemisahan tersebut, Kapolri

bertanggungjawab langsung pada Presiden dibanding sebelumnya di bawah

Panglima ABRI, pengangkatan Kapolri yang harus disetujui Dewan Perwakilan

Rakyat, dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional untuk membantu Presiden

membuat kebijakan dan memilih Kapolri. Kemudian Polri dilarang terlibat dalam

politik praktis serta dihilangkan hak pilih dan dipilih, harus tunduk dalam

peradilan umum dari sebelumnya melalui peradilan militer. Internal kepolisian

sendiri pun memulai reformasi internal dengan dilakukan demiliterisasi

Kepolisian dengan menghilangkan corak militer dari Polri, perubahan paradigma

angkatan perang menjadi institusi sipil penegak hukum profesional, penerapan

paradigma Hak Asasi Manusia, penarikan Fraksi ABRI (termasuk Polri) dari

DPR, perubahan doktrin, pelatihan dan tanda kepangkatan Polri yang sebelumnya

sama dengan TNI, dan lainnya. Reorganisasi Polri pasca reformasi diatur dalam

Perpres no. 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian

Republik Indonesia.

26

Selain Kepolisian, pada masa Reformasi juga banyak dibentuk lembaga baru yang

bertugas untuk penegakan hukum dan pembuatan kebijakan keamanan seperti

Komisi Pemberantasan Korupsi (2002), Badan Narkotika Nasional (2009), Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme (2010), Badan Keamanan Laut (2014).

Perwira aktif Polri dapat menjabat dalam lembaga ini, baik menjadi penyidik,

pejabat struktural sampai pimpinan. Lembaga-lembaga ini nantinya berkoordinasi

dengan Polri sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Selain dari paradigma dan

organisasi, sampai saat ini polisi pun berbenah perlahan-lahan mendisiplinkan dan

meningkatkan integritas anggotanya. Mengingat pada masa reformasi tidak sedikit

anggota Kepolisian yang terungkap ke publik melanggar kode etik profesi bahkan

terjerat hukum seperti korupsi, suap, rekening gendut, narkoba, dll. Selain kasus

hukum, saling serang antara anggota Polri dan TNI dilapangan dan ketegangan

antar lembaga penegak hukum masih mewarnai perjalanan reformasi Kepolisan.

Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

menjelaskan bahwa Polisi adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi

dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan

istilah polisi berasal dari kata Yunani kuno, tersebut dalam buku Plato”Politea”

pemerintahan, terdiri dari bebagai kata “Polis” artinya urusan pemerintahan,

kemudian khusus jalankan fungsi keamanan dan ketertiban. Sedangkan pengertian

polisi terdapat empat pengertian yaitu10:

10 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Republik

Indonesia, 8 Januari 2002 (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2002).

27

1. Polisi sebagai fungsi

Yaitu berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai organ sipil

pemerintahan yang tertuang dalam pasal 2 Undang-undang no 2 tahun 2002 yaitu

fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang

pemeiharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi polisi juga

adalah segala upaya dalam mencegah msyarakat melanggar hukum dan

mejauhkan masyarakat dari pelanggaran hukum, tugas polisi bukan untuk

menjebloskan orang kedalam penjara justru mencegah orang tidak masuk dalam

penjara agar fungsi kepolisian dapat berjalan lebih optimal maka diperlukan

pihak-pihak tertentu untuk membantu kepolisian dalam mengembankan

fungsinya, didalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 pihak-pihak tersebut

adalah:

a. Kepolisian Khusus

b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau

c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana yang dimaksud adalah melaksanakan

fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar hukumnya masing-masing.

2. Polisi Sebagai Organ Negara

Maksud dari polisi sebagai organ Negara adalah suatu badan bagian dari fungsi

pemerintahan didalam bidang kamtibmas, sesuai dengan bentuk Negara dan

Pemerintahan, ketatanegaraan, kekuasaan politik yang sedang memerintah.

28

Bentuk kepolisian RI yang tertuang didalam undang-undang No 2 Tahun 2002

pasal 5 Ayat 2 dijelaskan bahwa kepolisian RI adalah kepolisian nasional yang

merupakan satu kesatuan didalam menjalankan tugas dan fungsinnya, yang

dimaksud dengan kepolisian nasional yaitu menekankan kesatuan didalam rantai

Komando sebagai satu kesatuan kepolisian RI. Bentuk kepolisian nasional ini

sejalan dengan bentuk Negara kesatuan RI, sedangkan pertanggung jawabannya

kepada presiden sesuai dengan bentuk, sistem pemerintahan RI. Guna mengetahui

kepolisian nasional maka diperlukan penjabaran mengenai kelebihan dan

kelemahan polisi nasional, berikut pemaparan tentang kelebihan dan kelemahan

kepolisian nasional.

a. Kelebihan Kepolisian Nasional

1. Efisien dalam regulasi

2. Rantai komando

b. Kelemahan Kepolisian Nasional

Kelemahannya adalah kurang memberi keragaman kepentingan daerah.

3. Polisi Sebagai Pejabat/Petugas

Maksud dari polisi sebagai pejabat adalah bila polisi itu sebagai pegawai negeri

sipil (PNS), mereka tergabung didalam KORP KEPOLISIAN RI. Sedangkan

sebagai badan tersendiri polri dilengkapi seragam, kepangkatan, tanda pengenal

atribut lain diwilayah kerjanya. Sebagai pejabat, Polri mempunyai keistimewaan

dibanding PNS yaitu berseragam, dan diwajibkan polisi memakai seragam dalam

menjalankan tugas.

29

4. Polisi Sebagai Ilmu Pengetahuan

Polisi bertugas memberikan ilmu pengetahuan kepada msyarakat umum tentang

hukum, memberikan penjelasan-penejelasan tentang penerapan undang-undang

agar masyarakat lebih taat dan mengerti hukum.

B. Tugas, Wewenang Dan Fungsi Kepolisian

1. Tugas Kepolisian

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas

preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan executive, yaitu

menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi

peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah

menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri.

Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga

pertahanan negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada

serangan dari luar negeri. Sementara itu, dalam UU No.2/2002 Pasal 13 dijelaskan

bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. menegakkan hukum; dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.11

11 Momo Kelana, Hukum Kepolisian (Perkembangan Di Indonesia) Suatu Studi Histories

Komperatif (jakarta: PTK, 1972), hlm. 43.

30

Selanjutnya pada Pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik

Indonesia bertugas:

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,

dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan

peraturan perundang-undangan;

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;a)memelihara ketertiban dan

menjamin keamanan umum;b)melakukan koordinasi, pengawasan, dan

pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil,

dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, lebih jelasnya

telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang

diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan

penyelidik serta tugas dan wewenangnya.

a. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas

kepolisian;

31

b. melindungi keselamatan jiwa raga,harta benda, masyarakat, dan lingkungan

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

c. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

d. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya

dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. melaksanakan tugas lain sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.12

2. Wewenang Kepolisian

Pasal 15 UU No.2/2002 menyatakan bahwasannya Dalam rangka

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

a) menerima laporan dan/atau pengaduan;

b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu ketertiban umum;

c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam

persatuan dan kesatuan bangsa;

e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif

kepolisian;

12 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Republik

Indonesia, 8 Januari 2002 (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2002).

32

f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian

dalam rangka pencegahan;

g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

h) sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

i) mencari keterangan dan barang bukti;

j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam

rangka pelayanan masyarakat;

l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan lainnya berwenang:

a) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan

masyarakat lainnya;

b) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

c) memberikan surat izin mengemudikendaraan bermotor;

d) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak,

dan senjata tajam;

f) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan

usaha di bidang jasa pengamanan;

g) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

33

h) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan

memberantas kejahatan internasional;

i) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

j) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian

internasional;

k) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas

kepolisian. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, maka kepolisian

mempunyai wewenang yang telah diatur secara rinci pada pasal selanjutnya.

Seorang anggota polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya Apabila salah satu tidak tepat dalam

menentukan atau mengambil sikap, maka tidak mustahil aka mendapat

cercaan, hujatan, dan celaan dari masyarakat.

3. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kata “fungsi‟ berasal dari bahasa inggris “function”. Menurut kamus webster,

“function”berarti performance; the special work done by an structure. Selain itu

menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No.79/1969 (lampiran 3), fungsi

adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya

ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok.13

13 Moylan, Pengertian kepolisian (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1953), hlm. 4.

34

C. Pengertian Penyidikan dan pengaturannya

1.Pengertian Penyidik

Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Kepolisian cukup besar yaitu

salah satunya adalah kewenangan Penyidikan yang diberikan kepada Penyidik dan

Penyidik Pembantu Polri dalam menangani perkara tindak pidana umum (lex

generalis) maupun tindak pidana khusus (lex spesialis), Penyidik mempunyai

peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum

pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara

pidana, dalam Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No.8/1981

tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang

berkedudukan sebagai penyidik, yaitu “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Pada Pasal 1 Angka 3 KUHAP dikatakan bahwa “Penyidik Pembantu adalah

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang

tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”

dan kewenangan Penyidikan tersebut tertuang dalam Pasal 7 KUHAP, sementara

tujuan dari Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu

tersebut bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban di dalam

masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 13 UU No.2/2002 tentang

35

Kepolisian Ripublik Indonesia, dan berdasarkan Peraturan Kapolri No.1/2012

tentang Rekruitmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

penegakan hukum Penyidikan Tindak Pidana membutuhkan Penyidik dan

Penyidik Pembantu yang profesional dan proporsional serta berintegritas tinggi

oleh karena itu diharapkan dalam proses rekruitmen dan seleksi Penyidik dan

Penyidik Pembantu sudah seharusnya dilakukan secara bersih, transparan,

akuntabel dan humanis serta dilaksanakan pendidikan pengembangan spesialisasi

sehingga Penyidik dan Penyidik Pembantu memiliki standardisasi dan stratifikasi

dengan metode rekruitmen yang dinamakan assesment.

Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup

tinggi. Pengertian Penyidikan menurut UU No.8/1981 tentang Hukum Acara

Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya.14 Dan Berdasarkan pasal 21 UU No.26/2000 tugas penyidikan

dilakukan oleh Jaksa Agung dan ruang lingkup penyidikan kewenangan untuk

menerima laporan atau pengaduan. Secara garis besar, penyidikan adalah suatu

proses untuk mencaribukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta

mencari tersangkanya. Tersangka sendiri itu adalah seseorang yang dianggap atau

diduga melakukan suatu tindak pidana.

14 Hamrat Hamid dan Harun Husein, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana (Jakarta:

Rineka Cipta, 1991), Hlm. 19.

36

Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan

maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan

untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat

surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan

membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa. Istilah penyidikan

dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat

dalam Undang-undang No.13/1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok

Kepolisian Negara. Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya terang. Jadi

panyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah

“penyidikan” dan “penyelidikan” berasal dari kata yang sama KUHAP

membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, Penyidikan artinya membuat

terang .

D. Pengertian Penyidikan Polri

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau

bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP). Penyidikan mempunyai

kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan

berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan

penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum

dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagihakim

untuk menggali/menemukan kebenaran materil dalam memeriksa dan mengadili

di persidangan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

memberikan pengertian penyidikan sebagaimana yang di atur menurut Pasal 1

Angka 2 KUHAP, yaitu:

37

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dari pengertian di atas, kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang

meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan,

dan penyitaan. Kegiatan di dalam penindakan pada dasarnya bersifat membatasi

kekebasan hak-hak seseorang dan perannya. Dalam melaksanakan kegiatan

penyidikan harus memperhatikan norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan

yang mengatur atas tindakan tersebut.

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (vooronderzoek)

yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti

faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan

tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan

yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. penyidikan adalah

suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan

pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan

bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut di

duga merupakan tindak pidana.dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan

dengan pengertian opsporing.

Menurut Pinto, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh

pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah

mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada

38

terjadi sesuatu pelanggaran hukum, Istilah lain yang dipakai untuk menyebut

istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan

aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu,

dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau di duga terjadinya suatu tindak

pidana.

Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh

penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana.

Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus

di usahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah

dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya,

penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang

pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih

sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau

tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya.

Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan

penuntutan,15 yaitu untuk menetukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau

perbuatan itu dilakukan penuntutan. Secara konkrit tindak itu disebut penyidikan

dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk

mendapatkan keterangan tentang:

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan,

2. Kapan tindak pidana itu dilakukan,

3. Di mana tindak pidana itu dilakukan,

4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan,

15 R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil (Bogor: Politea, 1980), hlm. 21.

39

5. Bagaimana tindak tidana itu dilakukan,

6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan dan,

7. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.16

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam Hukum Acara pidana yang pada

pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung mertabat individu yang dalam

persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting

dalam hukum Acara Pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk

menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari

tindakan yang seharuskan dibebankan padanya. Oleh karena tersebut sering kali

proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang

cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis

diusahakan dari penghentian penyidikan.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang

dilakukan oleh Penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan,

penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam

ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan

itu dinyatakan selesai. Proses Penyidikan Polri dalam KUHAP Penyidikan mulai

dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana

penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa

tindak pidana.

16 Jan Remmelink, Hukum Pidana (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 23.

40

Berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan

wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan

KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya

bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut

maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya

penyidikan kepada penuntut umum.

2. Aparat Penyidikan

Dalam proses penyidikan, yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat

Penyidik. Seorang penyidik melakukan penyidikan adalah dalam usaha

menemukan alat bukti dan barang bukti, guna kepentingan penyidikan dalam

rangka membuat suatu perkara menjadi jelas/terang dan untuk mengungkap atau

menemukan tersangka kejahatan. Dalam Pasal 1 Butir ke-1 KUHAP dijelaskan

pengertian penyidik. ”Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang untuk melakukan penyidikan”.17

E. Aturan Kredit Kendaraan Bermotor

1. Uang Muka

Uang muka atau DP merupakan komponen yang sangat penting dalam peraturan

mengenai penentuan uang muka sudah ditetapkan oleh Bank indonesia dan

tercantum dalam surat edaran No. 15 sejak tahun 20113. Jika anda melakukan

kredit melalui bank, maka anda harus membayar uang muka sebesar 25 persen

17 Herbert L. Packer, The Limit Of The Criminal Sunction (California: Stanford University Press,

1968), hlm. 174.

41

dari harga kendaraan bermotor yang ingin dibeli. Untuk kendaraan roda empat

uang muka yang dibebankan lebih besar yaitu 30 persen dari harga kendaraan.

Hal ini berlaku untuk setiap pembelian kendaraan nonproduktif yang artinya

kendaraan digunakan secara pribadi, bukan untuk transportasi umum atau mobil

dinas. Ketentuan uang muka akan berbeda apabila kendaraan digunakan untuk

tujuan produktif dengan uang muka sebesar 20 persen dari harga. Peraturan kredit

dari leasing berbeda dengan bank karena uang muka yang ditetapkan adalah

sebesar 20 persen dari harga motor dan 25 persen untuk kendaraan roda empat.

2. Jaminan Fidusia

a. Pengertian

Fidusia berasal dari kata fiduciair atau fides, yang artinya kepercayaan, yaitu

penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan)

bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang

merupakan singkatan dari Fiduciare Eigendom Overdracht. Penyerahan hak milik

atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu,

di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia

(kreditor) terhadap kreditor – kreditor lainnya.

Pranata jaminan fidusia telah diberlakukan sebelumnya di dalam masyarakat

hukum romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia di dalam masyarakat hukum

romawi ini, yaitu fidusia cum creditore dan fidusia cum amico. Kedua bentuk

jaminan fidusia ini timbul karena perjanjian yang disebut dengan pactum fiduciae

42

yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cession.18 Pengertian

fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42/1999 Pasal 1 Angka 1, bahwa:

fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan

dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap

dalam penguasaan pemilik benda.

Pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 UUJF yang

menyatakan, bahwa: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik

yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap

berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia

terhadap kreditor lainnya.19

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu

hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana

mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya

tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan

kepada tempat dimana mereka berhutang.20

18 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),

hlm. 113-114. 19 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer (Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2002), hlm. 3. 20 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia (Bandung: Citra Aditya Bakti,

2002), hlm. 64.

43

b. Sifat Lembaga Jaminan fidusia

Jaminan Fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima jaminan fidusia, yaitu

hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak ini tidak dihapus karena

adanya kepailitan atau likuidasi dari pemberi jaminan fidusia. Pasal 4 Undang-

Undang No. 42/1999 juga secara tegas telah menyatakan bahwa “jaminan fidusia

merupakan perjanjian asesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat

dinilai dengan uang.”21

Sebagai suatu perjanjian asesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai

berikut:

1) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.

2) Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.

3) Sebagai perjanjian bersyarat, maka dapat dilaksanakan jika ketentuan yang

disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Selain dari sifat-sifat yang telah dipaparkan di atas, jaminan fidusia juga memiliki

sifat sebagai berikut:

1) Sifat Mendahului (Droit de Preference) Dalam Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia dengan prinsip ini adalah hak yang didahuluan didalam prinsip ini

maksudnya adalah hak pnenerima jaminan fidusia untuk mengambil pelunasan

piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak

21 Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Op. Cit., hlm. 131.

44

untuk mengambil pelunasan ini mendahului hak-hak kreditor lainnya. Bahkan

sekalipun pemberi jaminan fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak yang

didahulukan dari penerima jaminan fidusia tidak hapus karena benda yang

menjadi objek jaminan fidusia tidak temasuk ke dalam harta pailit pemberi

jaminan fidusia, dengan demikian penerima jaminan fidusia tergolong kedalam

kelompolk kreditor separatis.

2) Sifat Droit de Suite Dalam Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam

tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda

persediaanyang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan

pengakuan atas prinsip droid de suite yang telah merupakan bagian dari peraturan

perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak kebendaan.

c. Pengalihan dan Hapusnya Lembaga Jaminan Fidusia

1) Pengalihan Jaminan Fidusia

Sebagaima diketahui bahwa suatu piutang dapat saja dialihkan kepada pihak lain

dengan jalan cessie piutang. Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia

menentukan bahwa piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia menjamin

hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia.

Pihak penerima fidusia berahli secara hukum kepada penerima pengalihan piutang

tersebut. Hal ini juga sesuai dengan prinsip perjanjian jaminan fidusia sebagai

perjanjian yang asseoir, yaitu mengikuti perjanjian piutang (perjanjian pokok).

Peralihan tersebut didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran

Fidusia.

45

Prinsip pemberian fidusia tidak boleh mengalihkan benda Objek jaminan fidusia

mengingat Undang-Undang No.42/1999 masih menganggap ada pengalihan hak

(secara constitutum posesorium) atas benda jaminan fidusia kepada pihak

penerima fidusia.22 Pihak pemberi fidusia tidak berwenang lagi untuk

mengalihkan benda tersebut kecuali atas larangan tersebut dibuka dan dibenarkan

secara tertulis oleh pihak penerima fidusia atau jika benda Objek Jaminan Fidusia

adalah benda persediaan dimana dalam hal ini permberi fidusia masih dapat

mengalihkan benda Objek Jaminan Fidusia menurut cara-cara dan prosedur yang

lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.23

Melindungi pihak penerima fidusia sebagai yang dijaminkan hutangnya dalam hal

pemegang fidusia mengalihkan benda persediaan, maka pemberi fidusia

diwajibkan mengganti benda persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan

benda yang setara. Dalam hal ini setara dalam arti jenis maupun nilainya. Namun

apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, maka:

a) Benda persediaan yang menjadi objek fidusia tidak dapat dialihkan lagi.

b) Hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi

hukum menjadi Objek Jaminan Fidusia pengganti dari Objek Fidusia yang

telah dialihkan.

Proses pemberhentian pengalihan barang persediaan sebagai Jaminan Fidusia ini

bila terjadi wanprestasi disebut dengan proses “kristalisasi”. Jika benda persediaan

objek fidusia tersebut dialihkan kepada pihak ketiga maka pembeli benda

22 Sri Soedewi Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional,

1980), hlm. 14. 23 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. Cit., hlm. 148.

46

persediaan tersebu bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui

tentang adanya Jaminan Fidusia tersebut.

2) Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan perjanjian asesoir dari perjanjian dasar yang

menerbitkan kewajibkan bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai

suatu perjanjian asesoir, jaminan fidusia ini demi hukum hapus bila hutang pada

perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian penajminan fidusia

atau hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia dihapus. Hapusnya jaminan

fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada 3 sebab hapusnya

jaminan fidusia yaitu:

a) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud hapusnya

hutang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa

keterangan yang dibuat kreditur.

b) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.

c) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim

asuransi.24 Sifat ikatan dari jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang

dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya hutang

atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang

bersangkutan menjadi hapus.

24 Salim H. S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,

2014), hlm. 88.

47

Hapusnya hutang ini antara lain dibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti

hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditor. Pelepasan hak atas

jaminan fidusia oleh penerima fidusia hak jaminan diberikan kepada kreditur

penerima fidusia yang memperjanjikan hal tersebut. Hak tersebut diberikan untuk

melindungi kepentingan penerima fidusia. Jadi, bahwa hak untuk melepaskan hak

jaminan fidusia adalah kreditur penerima fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusa juga tidak menghapuskan

klaim asuransi, dan tidak diperjanjikan lain. Jadi jika benda yang menjadi objek

jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi

akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut. Bahwa jaminan fidusia

yang hapus adalah jaminan fidusia atas”benda jaminan yang musnah”.25

Benda yang musnah merupakan bagian dari sekelompok benda jaminan fidusia,

maka untuk benda-benda jaminan yang selebihnya tidak musnah atau tetap

berlaku. Apabila hutang dari pemberi jaminan fidusia telah dilunasi, maka

menjadi kewajiban bagi penerima jaminan fidusia, kuasanya, ataupun wakilnya

untuk memberitahukan secara tertulis kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai

hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok.

Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan

fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dokumen pendukung tentang

hapusnya jaminan fidusia.26

25 Thomas Suyatno, Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan (Yogyakarta: Gramedia, 1982),

hlm. 48. 26 Salim H. S, Op. Cit., hlm. 88-89.

48

Diterimanya surat pemberitahuan, maka ada 2 hal yang dilakukan oleh kantor

pendaftaran fidusia, yaitu:

a) Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar

fidusia.

b) Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari

buku daftar fidusia, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan

yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia tidak berlaku lagi”.

Terkait penjelasan tersebut dalam Undang-Undang No 42/1999 tentang fidusia

disebutkan pula, bahwa Undang-Undang ini menganut larangan milik beding,

yang berarti setiap janji memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk

memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji,

yaitu batal demi hukum.

Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia

adalah konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan

perjanjian ikatan (accesoir), terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian

utang-piutang. Jadi jika perjanjian utang-piutang atau utangnya lenyap karena

alasan apapun maka jaminan fidusia sebagai ikatannya ikut lenyap juga.

Hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh

penerima fidusia juga wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang

memiliki hak atas jaminan fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau

melepaskan hak itu.

49

Hapusnya fidusia akibat musnahya barang jaminan fidusia tentunya juga wajar,

meningat tidak ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan jika benda yang

dijadikan objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada. Mengenai musnahnya

benda yang menjadi objek jaminan fidusia, Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang

Jaminan Fidusia mengatur sebagai berikut, “Musnahnya benda yang menjadi

objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana diaksud

dalam pasal 10 huruf b.”

Penjelasan atas pasal 25 Ayat (2) UUJF menyatakan, “Dalam hal benda yang

menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka

klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.”

Penjelasan pasal tersebut sudah jelas menentukan bahwa klaim asuransi yang

diterima akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia. Selain itu, Pasal 25 Ayat

(3) menyatakan ketentuan sebagai berikut, Penerima fidusia memberitahukan

kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai

hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek

jaminan fidusia tersebut.

Prosedur tertentu yang harus ditempuh manakala suatu jaminan fidusia hapus,

yaitu harus dilakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia dikantor pendaftaran

fidusia. Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang

menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan dinyatakan tidak

berlaku lagi. Dalam hal ini, pencatatan jaminan fidusia tersebut dicoret dari buku

daftar fidusia yang ada di kantor pendafaran fidusia.

50

F. Kaitannya Hukum Pidana Dengan Jaminan Fidusia

Dalam perkembangan hukum dewasa ini, antara hukum pidana dan hukum

perdata termuat dalam suatu ketentuan perundang-undangan seperti Undang-

Undang No.42/1999 tentang fidusia juga memuat sanksi pidana, sesuai ketentuan

dalam Pasal 35. Meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan

perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena

tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam

masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.27 Hukum pidana sebagai

hukum publik mempunyai hubungan yang erat dengan perdata dan hukum

administrasi, bahkan menurut Hazewinkel-Suringga sebagaimana dikutip oleh

Wirjono Prodjodikono bahwa “Tidak pernah dapat dikatakan secara tepat, dimana

letak batas antara hukum pidana dan hukum perdata, antara hukum pidana dan

hukum pendidikan, antara hukum pidana dan hukum administrasi.”28

Hukum pidana mempunyai kedudukan istimewa, yang harus diberi tempat

tersendiri diluar kelompok hukum publik dan hukum privat. Hukum pidana

memberi sanksi istimewa, baik atas pelanggaran privat maupun atas pelanggaran

hukum publik, hukum pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh

peraturan-peraturan hukum privat maupun peraturan-peraturan hukum publik,

hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat sanksi

istimewa, hukum pidana dan hukum perdata berjalan seimbang.

27 http:// staff.unila.ac.id/eddyrifai 28 Widjono Prodjodikono, Asas-Azas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: Refika Aditama,

2003), hlm. 17-18.

51

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakanadalah dengan menggunakan dua

metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan

secara yuridis empiris.

1. Pendekatan secara yuridis normatif Yaitu suatu langkah pendekatan yang

dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan

hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi

ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

2. Pendekatan secara yuridis empiris Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan

mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap

mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di

bahas dalam skripsi ini. pendekatan empiris dilakukan dengan cara

meperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan

pristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

52

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait

dalam pennelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan

dengan mengunakan teknik wawancara terhadap Pihak kepolisian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-

dokumen resmi, publikasi hukum Berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang

diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi

kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur

dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok

penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum

antara lain :

a) Bahan Hukum Primer bahan–bahan Hukum yang mempunyai kekuatan

hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan

lainya yang terdiri dari:

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73

Tahun 1958 tentang pembentukan Kitab undang-undang hukum

Pidana

2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP).

53

3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia.

4) Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

5) PP No. 27 Tahun 1983 jo PP No.58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

KUHAP.

b) Bahan Hukum Sekunder bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahn

hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan

hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c) bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok

permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder, bukann merupakan bahan hukum, secara

signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan

hukum dilapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia,

majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainya yang sifatnya

seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam

penelitian ini.

54

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu

penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai

dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai

berikut :

1. Penyidik Kepolisian daerah Lampung 1 orang

2. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung 1 orang+

Jumlah : 2 orang

D. Metode Pengumupulan Dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh

prosedur sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang

dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami

berbagi litertur yang ada hubunnganya dengan materi penelitian, berupa

buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta

dokumen lain yang berhubungan denga masalah yang dibahas.

b) Studi Lapangan Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan

penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan

dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

55

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-taha sebagai

berikut:

a) Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan upaya

kepolisian dalam penyidikan penjualan kendaraan bermotor kredit macet melalui

jejaring sosial.

b) Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para

responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data

tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data

yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam

penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan

diambil data yang diperlukan.

c) Klasifikasi Data

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang

telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d) Penyusunan Data

Sitematis Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dam data tersebut

dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

56

e) Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara

sitematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat

umum dari datum yang bersifat khusus.

E. Analisis Data

Pada tahap ini data yang di peroleh dilakukan analisis secara kualitatif yang

artinya hasil dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat

yang mudah di baca dan di mengerti untuk di interprestasikan dan di tarik

kesimpulan mengenai upaya kepolisian dalam penyidikan penjualan kendaraan

bermotor kredit macet melaluui jejaring sosial, dari hasil analisis tersebut

sehingga di peroleh gambaran yang jelas tentang masalah yang di teliti, dari hasil

ini dapat di lanjutkan dengan menarik kesimpulan secara indukatif yaitu cara

berfikir dan mengambil kesimpulan secara umum yang di dasarkan atas fakta-

fakta yang bersifat khusus dan selanjut nya dari berbagai kesimpulan tersebut

dapat di ajukan saran.

72

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat

simpulan sebagai berikut:

Upaya Kepolisian sendiri memiliki makna atau arti usaha yang dilakukan oleh

pihak kepolisian dan Penyidikan sendiri merupakan tahap awal dari proses

penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana

(SPP).

1. Upaya kepolisian dalam penyidikan penjualan kendaraan bermotor kredit macet

melalui jejaring sosial adalah:

Setelah melakukan serangkaian upaya upaya yang dilakukan kepolisian dan upaya

yang paling terpenting dan harus dijalani oleh kepolisian dalam proses penyidikan

penjualan kendaraan bermotor kredit macet melalui jejaring sosial harus sesuai

dengan prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah sebagai berikut :

73

a. Penangkapan

Pengertian penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 20 KUHAP

yaitu: Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan

sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti

guna kepentingan penyidikan.

b. Penggeledahan

Penggeledahan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 32 sampai

dengan Pasal 37 KUHAP, untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang

untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah, pakaian dan badan. Adapun

tujuan dilakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, dan sekaligus

untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka.

c. Penyitaan

Pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat

dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu adanya

suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin

ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan

mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk

mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan

hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua

Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuan. Penyitaan terhadap

barang bukti diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dimana

penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik hanya dapat dilakukan

dengan surat izin dari ketua Pengadilan Negeri setempat.

74

d. Penahanan

Penahanan merupakan salahsatu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak

seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak

seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak

dan kepentingan ketertiban umum dilain pihak yang harus dipertahankan untuk

orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka, ketentuan mengenai

penahanan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 20 sampai

dengan Pasal 31 KUHP.

2. Faktor penghambat kepolisian dalam melakukan penyidikan penjualan

kendaraan bermotor kredit macet yaitu:

a. Faktor Hukum

Ketentuan pidana soal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang jaminan Fidusia. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut upaya

kepolisian dalam penyidikan penjualan kendaraan bermotor kredit melalui jejaring

sosial mempunyai beberapa kelemahan yang terletak pada substansi peraturan

perundang-undangan, sehingga memungkinkan terjadinya ketimpangan dalam

proses penyidikan.

b. Faktor Penegakan Hukum

Yang menjadi penghambat dalam upaya penyidikan kendaraan bermotor kredit

macet melalui jejaring sosial adalah kurangnya respon pihak terkait atas adanya

laporan dari masyarakat serta kurangnya koordinasi dari pihak terkait, salah satu

kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentaitas atau kepribadian

penegak hukum.

75

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat

keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang

diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional,

sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya,

diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana

khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut

karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas

dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian

di dalam masyarakat. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap

hukum, merupakan salah satu indikator fungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdaasarkan konsep kebudayaang sehari-hari, orang begitu sering membicarakan

soal kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan

apa yang dilarang.

76

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis berkitan dengan analisis upaya kepolisian

dalam penyidikan penjualan kendaraan bermotor kredit macet melalui jejaring

sosial adalah sebagai berikut

1. Kepolisian diharapkan dapat memaksimalkan dalam melakukan proses

penyidikan penjualan kendaraan bermotor kredit macet.

2. Untuk pihak masyarakat diharapkan untuk lebih mengerti dan paham akan

hukum dan resiko yang diterima jika melanggar hukum.

77

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

(Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 995.

Fuady, Munir. 2002. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamid, Hamrat, Harun Husein. 1991. Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses

Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Harahap, M Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP

Penyidikan dan Penuntutan. cet VII. Jakarta: Sinar Grafika.

Kelana, Momo. 1972. Hukum Kepolisian (Perkembangan Di Indonesia) Suatu

Studi Histories Komperatif . jakarta: PTK.

Moylan. 1953. Pengertian kepolisian. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Ngajenan, Muhammad. 1990. Kamus Etismoogi Bahasa Indonesia. Semarang:

Dahara Prize.

Nurwidiatmo. 2011. Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing. Jakarta: BPHN.

Packer, Herbert L. 1968. The Limit Of The Criminal Sunction. California:

Stanford University Press.

Prakoso, Djoko. 1987. Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum. Jakarta:

Bina Aksara.

Prinst, Darwin. 1989. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Djambatan.

Prodjodikono, Widjono. 2003. Asas-Azas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung:

Refika Aditama.

Remmelink, Jan. 2003. Hukum Pidana. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

S, Salim H. 2014. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia.

Jakarta: Sinar Grafika.

78

Satrio, J. 2002. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Bandung:

Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono dkk. 1998. Penanggulangan Pencurian Kendaraan Suatu

Tindakan Kriminologi. Jakarta: Bina Aksara.

Soesilo, R. 1980. Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil. Bogor: Politea.

Sofwan, Sri Soedewi. 1980. Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Badan

Pembina Hukum Nasional.

Suyatno, Thomas. 1982. Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan. Yogyakarta:

Gramedia.

Widjaja, Gunawan, Ahmad Yani. 2005. Jaminan Fidusia. Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang

Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Republik Indonesia.

Lain-lain

Romi Rinando, Jual Motor Kosongan Wilayah Lampung Marak Berseliweran di

Facebook. https://lampung.tribunnews.com/2017/01/27/jual-motor-

kosongan-wilayah-lampung-marak-berseliweran-di-facebook?page=4,

diakses pada tanggal 11 April 2019 pukul 14:15 WIB.

http:// staff.unila.ac.id/eddyrifai