NEGARA SEBAGAI AKTOR KONTRA TERORISME DI INDONESIA

I GDE ARMYN GITA - 1006743576

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pengantar Pertanyaan Makalah Strategi counter-terrorism di Indonesia Konsep counter-terrorism dalam konteks penegakan hukum Institusi Kepolisian RI dalam strategi counter terrorism di Indonesia Kesimpulan Rekomendasi Pengembangan lebih lanjut

Kepolisian Republik Indonesia berperan sebagai aktor sentral dalam penanganan masalah terorisme di Indonesia Permasalahan terorisme di Indonesia selayaknya dipandang sebagai pelanggaran ketertiban umum Masa lalu aktor keamanan lain yang kelam selama rezim Orde Baru (militer dan intelijen) Keterlibatan kepolisian dalam penanganan terorisme di Indonesia sebagai aktor utama memiliki dua alasan. Pertama, sebagai respon penegakan hukum. Kedua sebagai pilihan strategis-politis.

Bagaimana keterlibatan kepolisian dalam strategi penanganan terorisme di Indonesia? Analisa deskriptif mengenai apa yang menjadi kegiatan kepolisian dalam kerangka penanganan terorisme khususnya setelah Bom Bali 1 hingga kini Kesimpulan dan Rekomendasi diajukan sebagai pandangan pribadi penulis terhadap keterlibatan polisi dalam strategi penanganan terorisme Indonesia dalam periode setelah Bom Bali 1 dan pada masa yang akan datang. Penulisan makalah ditujukan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani aksi terorisme semenjak bom Bali 1 sampai dengan sekarang.

Indonesia belum memiliki strategi counterterrorism Semenjak terjadinya bom Bali 1 hingga kini penanganan terorisme di Indonesia dilakukan dengan mengedepankan kegiatan penegakan hukum melalui pengembangan wewenang dan kemampuan aktor penegakan hukum

Konsep penegakan hukum dalam penanganan terorisme Diundangkannya UU 15/2003 untuk mengesahkan Perpu

1/2002 perihal pemberantasan tindak pidana terorisme. Perpu 1/2002 mengatur mobilisasi instrumen penegakan hukum untuk bertindak menangani terorisme

Pengembangan wewenang dan kemampuan aktor penegakan hukum Dibentuknya Detasemen 88 di kepolisian RI. Kelahiran dan

perkembangan signifikan detasemen 88 merupakan respon atas kebutuhan unit pemberantas terorisme yang komprehensif, efektif, tetapi tetap mengutamakan prinsip penegakan hukum.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Keberadaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

sebagai agensi tingkat nasional yang khusus menangani counterterrorism belum optimal fungsinya.

Tugas BNPT mencakup Perpres 46/2010 (pasal 2): Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang

penanggulangan terorisme; Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

David H. Bayley dan David Weisburd merangkum variasi strategi counterterrorism yang ada di dunia ke dalam lima jenis. Lima kategori yang diajukan oleh Bayley dan Weisburd merupakan strategi counterterrorism yang disusun dalam konteks penegakan hukum. Kelima jenis strategi ini tidak bersifat eksklusif, dan bersifat coexist

Pertama, pembentukan agensi tingkat nasional yang khusus hanya menangani counterterrorism. Kedua, pembentukan agensi yang khusus hanya menangani counterterrorism, terpisah dari kepolisian, dan berada di tingkat sub-nasional. Ketiga, pembentukan kepolisian tingkat nasional-satu agensi. Keempat, pembentukan kepolisian tingkat nasional-multi agensi. Kelima, pembentukan penanganan aksi terorisme berdasar wilayah kerja (territorial-based)

Berdasarkan konsep yang diutarakan oleh Bayley dan Weisburd, maka penulis berargumen bahwa Indonesia memiliki perpaduan dua metode penanganan terorisme. Pertama, yaitu dengan pembentukan sebuah agensi nasional yang khusus menangani terorisme. Pembentukan BNPT adalah contohnya. Tetapi belum ada hasil siginifikan, seperti yang diamanatkan oleh Perpres 46/2010. Kedua, dengan mengoptimalkan insititusi kepolisian satu agensi. Pembentukan detasemen 88 adalah wujud pengoptimalan institusi kepolisian satu agensi. Komposisi anggota detasemen 88 yang juga ditempatkan di institusi kepolisian tingkat provinsi, merupakan sebuah kebijakan penanganan terorisme yang berbasis wilayah kerja.

Walaupun pemerintah Indonesia belum menyusun sebuah startegi counterterrorism yang tunggal dan komprehensif, tetapi aksi penanganan terorisme tampak dijalankan oleh kepolisian RI melalui Detasemen 88. Bayley dan Weisburd membedakan aktivitas kepolisian menjadi dua jenis, yaitu high policing dan low policing. High policing mengacu pada tujuan pencegahan aksi pelanggaran hukum dengan menggunakan taktik intelijen, penyamaran, dan pencegahan aksi. Sedangkan low policing bermakna tujuan pencegahan aksi pelanggaran hukum dengan menggunakan patroli dan deterrence dengan melakukan sosialisasi akibat pelanggaran hukum. Bagaimanakah strategi kepolisian RI melalui Detasemen 88?

No Indikator 1 2Pembentukan unit organisasi baru Peningkatan fungsi dasar penanganan terorisme (intelijen,

Status v v

perlindungan, first-respond, investigasi criminal)

3 4 5

Peningkatan dana untuk aktivitas counterterrorism Realokasi sumberdaya internal (dana dan manusia) untuk penugasan counterterrorism Perubahan orientasi operasi tindakan, dari tradisional menjadi counterterrorism (analisis kejahatan, patroli, penggunaan informan, pencegahan kejahatan di komunitas)

v v v

No Indikator 6 7Perubahan target intelijen ke grup target yang baru (Muslim, migran ilegal) Peningkatan koordinasi antar agensi di kepolisian

Status v v

8 9 10

Pemenuhan peralatan khusus untuk counterterrorism Perubahan prosedur kepolisian dalam mekanisme penindakan aksi terorisme Peningkatan pengeluaran yang tidak terprediksi akibat aktivitas counterterrorism (ijin sakit, ijin terluka, stress)

v v v

Indonesia memiliki perpaduan dua metode penanganan terorisme. Kepolisian memegang peran sentral dalam strategi counterterrorism di Indonesia. Kepolisian melaksanakan aktivitas kepolisian yang bersifat high policing, sebagai bagian dari counter-terrorism. Hal ini menunjukkan perubahan dari aktivitas kepolisian sebelum Bom Bali 1, yang cenderung low policing. Sentralitas penegakan hukum tetap layak menjadi nilai dasar penyusunan strategi counterterrorism di Indonesia.

Penerapan high policing oleh Kepolisian dalam konteks penegakan hukum Kualitas aksi intelijen Penggagalan aksi/ plot teroris Analisa resiko Peningkatan pengawasan atas target teror Mobilisasi komunitas untuk pencegahan aksi teror Perlindungan tokoh penting dan infrastruktur Mekanisme pertolongan pada saat aksi terorisme Pengendalian ketertiban pada saat aksi teror muncul Pembatasan dampak sebuah serangan teror Investigasi kriminal atas aktivitas terorisme

Komponen threat assessment sebagai dasar strategi high policing dalam penanganan aksi terorisme di Indonesia Deskripsi threat assesment di Indonesia Jejaring teror Kemampuan dan target Analisa kausalitas antara threat assessment dengan keefektifan pemberlakuan strategi high policing pada penanganan terorisme di Indonesia