kewenangan kepolisian republik indonesia dan badan ... · melaksanakan wewenang penyidikan adalah...

12
KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN GANJA TERHADAP ANAK (MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009) SKRIPSI OLEH: KARISMA DIAN RAHMAWATI PRATAMA NPM : 16300088 UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS HUKUM 2020

Upload: others

Post on 20-Oct-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

    DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM

    PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN

    GANJA TERHADAP ANAK

    (MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009)

    SKRIPSI

    OLEH:

    KARISMA DIAN RAHMAWATI PRATAMA

    NPM : 16300088

    UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

    FAKULTAS HUKUM

    2020

  • i

    i

    KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN

    BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENYIDIKAN

    TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN GANJA TERHADAP

    ANAK

    (MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009)

    SKRIPSI

    UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR

    SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA

    KUSUMA SURABAYA

    OLEH:

    KARISMA DIAN RAHMAWATI PRATAMA

    NPM : 16300088

    UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

    FAKULTAS HUKUM

    2020

  • ii

    ii

  • iii

    iii

  • iv

    iv

    MOTTO

    “Usaha tidak akan mengkhianati

    hasil.”

  • v

    v

    KATA PENGANTAR

    Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya,

    akhirnya skripsi yang berjudul “Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hak Eksekutorial Harta

    Pailit” dapat saya selesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin

    menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat serta inspirasi kepada

    :

    1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-

    KL(K)., yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas

    Akademika.

    2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ibu Dr. Umi Enggarsasi,

    S.H., M.Hum., yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang

    pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.

    3. Ibu dr. Ratna Winahyu Lestari Dewi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang dengan

    penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perkuliahan

    ini.

    4. Bapak Bambang Yunarko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh

    kesabaran untuk meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan

    selama mengerjakan skripsi ini.

    5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah

    memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti

    perkuliahan.

    6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma

    Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

    7. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sangat kucintai, kepada ibu saya

    KATEMI dan ayah saya IMRON yang tanpa henti senantiasa memberikan dukungan dan

    doa kepada saya.

    8. Terimakasih kepada adik saya Eni yang mau saya suruh-suruh disaat saya mengerjakan

    skripsi dan selalu sabar menghadapi omelan saya.

  • vi

    vi

    9. Terima kasih kepada keluarga besar saya tercinta yang selalu memberi saya semangat,

    doa, serta memberi dorongan moral dan materil sehingga saya bisa mencapai Pendidikan

    Tinggi sampai saat ini.

    10. Terima kasih kepada mas FIRZA yang selalu membantu dan menemani saya mengerjakan

    skripsi.

    11. Terimakasih kepada Grup AYO MAKAN (Reca, Reva, Marsya dan Dea) yang telah

    memberikan semangat satu sama lain.

    12. Terimakasih kepada Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Wijaya

    Kusuma Surabaya.

    13. Terima kasih kepada Grup MAMUD 1998 (Imel dan Denok) yang telah menyemangati

    saya untuk menyelesaikan skripsi.

    14. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu

    pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan doa semoga kebaikan kembali

    pada kalian semua.

    Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi

    penulis pribadi.

    SURABAYA, 13 JANUARI 2020

    HORMAT KAMI,

    KARISMA DIAN RAHMAWATI PRATAMA

  • vii

    vii

  • viii

    viii

    ABSTRAK

    Penelitian yang berjudul “Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dan Badan

    Narkotika Nasional Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Ganja Terhadap Anak

    (Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)”, dengan tujuan Pertama:

    Untuk mengetahui kewenangan pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika

    Nasional dalam menangani penyalahgunaan ganja oleh anak, Kedua: Untuk mengetahui proses

    penyidikan penyalahgunaan ganja oleh anak yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik

    Indonesia dan Badan Narkotika Nasional”.

    Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah menggunakan metode

    penelitian secara yuridis normatif; yaitu penelitian dengan mengkaji berdasarkan perundang-

    undangan sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Serta menggunakan pendekatan undang-undang,

    Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan

    dengan penelitian.

    Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama bahwa Undang-Undang Nomor

    11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara khusus tentang anak

    yang memakai narkotika, dasar hukum yang dijadikan patokan oleh penyidik Polri dalam

    melaksanakan wewenang penyidikan adalah KUHAP, sedangkan dasar hukum yang dijadikan

    patokan oleh penyidik BNN dalam melaksanakan wewenang penyidikan adalah UU Nomor 35

    Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua bahwa implikasi kewenangan penyidikan polri dan Badan

    Narkotika Nasional (BNN) terhadap anak dapat diketahui dari pengaturan kewenangan

    penyidikan dan putusan hakim, adanya perbedaan penganturan kewenangan penyidikan dan

    putusan hakim, antara penyidik Polri dengan penyidik BNN seharusnya kedua penyidik

    melakukan upaya persamaan persepsi pengggunaan satu peraturan yang lebih khusus sehingga

    tidak menimbulkan efek atau implikasi bagi para tersangka tindak pidana narkotika golongan 1

    berupa Ganja.

    Kata Kunci: Anak, Kewenangan Penyidik, Narkotika, Tindak Pidana Narkotika

  • ix

    ix

    ABSTRACT

    The study entitled "The Authority of the Indonesian National Police and the National

    Narcotics Agency in Investigating the Act of Marijuana Abuse of Children (According to Law

    Number 35 Year 2009 Concerning Narcotics)", with the first objective: To find out the authority

    of the Indonesian National Police and the National Narcotics Agency in dealing with marijuana

    abuse by children, Second: To find out the process of investigating cannabis abuse by children

    carried out by the Indonesian National Police and the National Narcotics Agency ".

    The research method used in writing this thesis is to use a normative juridical research

    method; namely research by examining based on legislation in accordance with the provisions of

    law in Indonesia. As well as using a statutory approach, the approach carries out the review of

    laws and regulations relating to research.

    Based on the results of the study it can be concluded First that Law Number 11 Year 2012

    concerning the Criminal Justice System for Children does not specifically regulate children who

    use narcotics, the legal basis used as a benchmark by police investigators in carrying out the

    authority of the investigation is the Criminal Procedure Code, while the legal basis used as a

    benchmark by BNN investigators in carrying out the authority of the investigation is Law Number

    35 of 2009 concerning Narcotics. Secondly, the implications of the authority of the police

    investigation and the National Narcotics Agency (BNN) for children can be known from the

    regulatory authority of the investigation and the decision of the judge, the difference in the

    distribution of the authority of the investigation and the decision of the judge, between the

    National Police investigator and the National Narcotics Investigator (BNN) more specifically so

    that it does not cause effects or implications for the class 1 narcotics suspects in the form of

    Marijuana.

    Keywords: children, Investigator Authority , Narcotics, Criminal Act of Narcotics

  • x

    x

    DAFTAR ISI

    halaman

    HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i

    LEMBAR PERSETUJUAN ..................................................................................... ii

    LEMBAR PENGESAHAN ....................................................................................... iii

    MOTTO ..................................................................................................................... iv

    KATA PENGANTAR ............................................................................................... v

    SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................................. vii

    ABSTRAK ................................................................................................................. viii

    DAFTAR ISI .............................................................................................................. x

    BAB I PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang ................................................................................... 1

    B. Rumusan Masalah .............................................................................. 11

    C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 11

    D. Manfaat Penelitian ............................................................................. 11

    E. Tinjauan Pustaka ................................................................................. 12

    F. Metode Penelitian .............................................................................. 20

    G. Pertanggungjawaban Sistematika ....................................................... 24

    BAB II KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN

    BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGANI

    PENYALAHGUNAAN GANJA OLEH ANAK

    A. Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia ...................................... 26

  • xi

    xi

    B. Kewenangan Badan Narkotika Nasional ............................................. 34

    C. Perbedaan Kewenangan Pihak Polri Dengan BNN Dalam

    Menangani Penyalahgunaan Ganja Oleh Anak ................................. 41

    BAB III PROSES PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN GANJA OLEH ANAK

    YANG DILAKUKAN PIHAK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

    DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

    A. Proses Penyidikan Tersangka Penyalahgunaan Ganja

    Oleh Anak .......................................................................................... 52

    B. Hak-Hak Tersangka Anak .................................................................. 61

    C. Contoh Kasus Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan

    Ganja Terhadap Anak ....................................................................... 68

    BAB IV PENUTUP

    A. Kesimpulan ........................................................................................ 83

    B. Saran ............................................................................................... 84

    DAFTAR BACAAN