rencana strategis kepolisian resor payakumbuh …

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH SUMATERA BARAT

RESOR PAYAKUMBUH

RENCANA STRATEGIS

KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH

TAHUN 2020 – 2024

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH

NOMOR: KEP/15/II/2020, TANGGAL 17 Februari 2020

DAFTAR ISI

Halaman Keputusan Kapolres Payakumbuh

Daftar Isi ...................................................................................................

BAB I. PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum ............................................................................

2. Potensi dan permasalahan ..........................................................

a. Potensi Gangguan Keamanan .................................................

b. SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Kendala) .................

c. Permasalahan .......................................................................

BAB II. VISI, ,ISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Visi .............................................................................................

a. Visi Polda Sumbar ..…........................................................….

b. Visi Polres Payakumbuh……..…............................................….

2. Misi .............................................................................................

a. Misi Polda Sumbar ..…........................................................….

b. Misi Polres Payakumbuh……..………......................……………...………

3. Tujuan .................…………..............................................................

a. Tujuan Polda Sumbar ……….………............................………………….

b. Tujuan Polres Payakumbuh……,...……...............……………………………

4. Sasaran Strategis .........................................................................

a. Sasaran Strategis Polda Sumbar ……….………............………………….

b. Sasaran Strategis Polres Payakumbuh……....……............……………

5. Pentahapan Kebijakan ...................................................................

a. Pentahapan Kebijakan Polda Sumbar ………..............………………….

b. Pentahapan Kebijakan Polres Payakumbuh………..…………………………

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN

KERANGKA KELEMBAGGAN

1. Arah Kebijakan dan strategi Polda Sumbar....................................…..

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Payakumbuh…..............................

3. Kerangka Regulasi .........................................................................

4. Kerangka Kelembagaan .................................................................

i

1

6

6

16

22

24

25

25

25

25

26

26

26

26

27

27

28

28

28

29

31

31

34

36

43


DAERAH SUMATERA BARAT

RESOR PAYAKUMBUH

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja ...............................................................................

2. Kerangka Pendanaan …..….............................................................

BAB V PENUTUP

1. Kaidah Pelaksna ............................................................................

2. Autentifikasi dan Distribusi .............................................................

LAMPIRAN

49

50

51

63

63

63

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

RESOR PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH

Nomor : Kep/ 15A /II/ 2020

Tentang

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS


TAHUN 2020-2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH

Menimbang : bahwa dalam Rangka dinamika perkembangan Lingkungan Strategis

yang mempengaruhi hakikat ancaman,gangguan, hambatan dan

tantangan yang akan dihadapi Polres Payakumbuh sehingga diperlukan

penggantian Rencana Strategi Polres Payakumbuh Tahun 2020 – 2024,

dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan

Negara;

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Pembendaharaan

Negara;

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Surat Keputusan…..……

KEPUTUSAN KAPOLRES PAYAKUMBUH

NOMOR : KEP/ 15 / II / 2020

TANGGAL : 17 Februari 2020

2

6. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

No.Pol. : Skep/360/VI/2005, tentang Grand Strategi Polri 2005-2025;

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

8. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor : Kep/370/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, tentang

Penggantian Rencana Strategi Polri Tahun 2015-2019;

9. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Nomor : Kep /388/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang

Rencana Strategis Polda Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024;

10. Surat Perintah Kapolres Payakumbuh Nomor :

Sprin/107/II/HUK.6.5/2020 tanggal 14 Februari 2020, tentang

Panitia Kelompok Penyusunan Renstra Polres Payakumbuh Tahun

2020-2024.

Memperhatikan : Keputusan Kapolri Nomor : Kep/370/III/2017 tentang Rencana Strategis

Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Rencana Strategi Kepolisian Resor Payakumbuh (Renstra Polres

Payakumbuh) Tahun 2020-2024, sebagaimana yang tercantum

dalam lampiran keputusan ini;

2. Rencana Strategi Polres Payakumbuh, berlaku untuk seluruh jajaran

Polres Payakumbuh, untuk dijadikan pedoman penyusunan Renstra

Satker;

3. Hal-hal yang…….….

KEPUTUSAN KAPOLRES PAYAKUMBUH

NOMOR : KEP/ 15 / II / 2020


3

3. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang

memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan

tersendiri;

4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh pada tanggal : 17 Februari 2020


DONY SETIAWAN, S.I.K., M.H AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79030905

Tembusan :

1. Kapolda Sumbar. 2. Irwasda Polda Sumbar.

3. Karorena Polda Sumbar.


DAERAH SUMATERA BARAT RESOR PAYAKUMBUH

RENCANA STRATEGIS


TAHUN 2020 - 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Polres Payakumbuh sebagai bagian Integral Kepolisian Daerah Sumatera Barat

yang mempunyai tugas pokok memelihara Harkamtibmas, menegakkan hukum

dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Renstra Polres Payakumbuh tahun 2020-2024 merupakan Renstra tahap IV

(Excellence), yang memerlukan penyesuaian dengan mempertimbangkan

perkembangan dan perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi

pelaksanaan tugas Polri dan mempersiapkan berbagai alternatif strategis yang

memungkinkan untuk menghadapinya.

Dalam Renstra periode sebelumnya terdapat 9 (sembilan) tema utama yaitu

pemenuhan sarana dan prasarana, pembangunan postur Polri Polres

Payakumbuh, penggelaran kekuatan Polri di seluruh wilayah Polres

Payakumbuh, peningkatan pelayanan publik Kepolisian, pengelolaan situasi

Kamtibmas, penggelaran Bhabinkamtibmas di Nagari / kelurahan, peningkatan

keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dan peningkatan

penyelesaian tindak pidana.

Polres Payakumbuh dalam Renstra tahun 2020-2024 telah merumuskan

pentahapan kebijakan tahunan yang harus dilakukan Polres Payakumbuh. Pada

tahun 2020 Polres Payakumbuh menetapkan kebijakan yaitu melanjutkan

pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif

dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian guna menghadapi

ancaman dan gangguan di wilayah hukum Polres Payakumbuh. Dilanjutkan

LAMPIRAN KEP. KAPOLRES PAYAKUMBUH

NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


dengan. . . . .

2


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


dengan fokus kebijakan untuk tahun 2021, yaitu meningkatkan pelayanan

masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan dan sinergi polisional yang

produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas. Kemudian di tahun

2022 kebijakan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima

sampai jajaran kewilayahan dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung

sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi guna

menghadapi perkembangan situasi Kamtibmas diwilayah Sumatera Barat. Tahun

2023, kebijakan diarahkan untuk mendinamisir dan meningkatkan pelayanan

masyarakat yang prima dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung

kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi perkembangan situasi

Kamtibmas dan Pilkada 2023 diwilayah Sumatera Barat. Kebijakan pada akhir

periode perencanaan tahun 2024 yaitu terwujudnya pelayanan masyarakat yang

prima sampai jajaran kewilayahan dan sinergi polisional yang produktif dengan

didukung Almatsus Polri berbasis teknologi kepolisian, sumber daya manusia

berkualitas dan kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi

perkembangan situasi Kamtibmas dan pengamanan Pemilu 2024 serta pelayanan

yang unggul diwilayah Sumatera Barat.

Sebagai organisasi yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman

dan pelayanan kepada masyarakat, Polri tetap dihadapkan dengan potensi dan

permasalahan. Potensi dan permasalahan akan dikerucutkan dari kondisi umum

serta perubahan lingkungan strategis yang menjadi pertimbangan dalam

penyusunan Renstra Polres Payakumbuh tahun 2020-2024.

Capaian Kinerja Polres Payakumbuh Renstra 2020-2024

Renstra Polres Payakumbuh 2020-2024 menetapkan 8 (sembilan) sasaran

strategis dengan total 21 (dua puluh satu) buah indikator kinerja. Berhasil atau

tidaknya Polri Polres Payakumbuh dalam melakukan pekerjaannya dapat terlihat

pada ukuran capaian kinerja Polres Payakumbuh dari mulai awal periode Renstra

2020-2024 yaitu mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pemenuhan sarana dan prasarana

Polres Paayakumbuh melakukan upaya dalam memenuhi sarana dan

prasarana, termasuk pemenuhan Almatsus dan Alpalkam Polri guna mendukung

Penguatan. . . . .

3


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


penguatan tupoksi Polri. Dari capaian indikator kinerja utama untuk penambahan

Almatsus Polres Payakumbuh dari berbagai jenis pembiayaan tahun 2019 dari

target 100 % realiasi 0 % dengan capaian 0 %. Terpenuhinya Alpalkam/Almatsus

Polri guna penguatan Tupoksi Polri yang diharapkan dapat digunakan untuk

menjamin rasa aman dan tentram bagi masyarakat secara keseluruhan, dikaitkan

dengan perkembangan kemajuan teknologi serta semakin majunya tingkat

kejahatan, sehingga dibutuhkan peralatan khusus untuk mengimbangi maupun

untuk penanggulangan kejahatan tersebut.

Diharapkan dengan dukungan peralatan tersebut dapat meningkatkan

kecepatan penanganan pengaduan masyarakat serta pemberian pertolongan

kepada masyarakat sekaligus memperkecil resiko terjadinya korban, baik

manusia maupun materil.

Pembangunan Postur Polri

Polres Payakumbuh melakukan beberapa upaya dalam membangun postur

Polri. Pembangunan diarahkan kepada Polri yang professional, bermoral, modern

dan unggul melalui perubahan mind set dan culture set. Upaya yang yang

dilakukan salah satunya yaitu dengan menambah jumlah personel yang memiliki

standar kompetensi pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Penggelaran kekuatan Polri di wilayah Polres Payakumbuh

Untuk menjaga keamanan di wilayah Sumatera Barat maka Polres

Payakumbuh melakukan penggelaran kekuatan sampai ke Polsek. Dengan

penggelaran ini diharapkan Polri Polres Payakumbuh dapat melayani, mengayomi

dan melindungai masyarakat, sehingga masyarakat merasa dekat dengan Polri.

Untuk tahun 2019 Persentase penyebaran personel dimasing-masing Polsek

dengan target 62 % terealiasasi 160 % sehingga capaian kinerja sebesar 259 %.

Polsek yang ada di kecamatan-kecamatan yang ada di Polres Payakumbuh

sampai dengan tahun 2019 sebanyak 5 Polsek.

Peningkatan pelayanan publik Kepolisian

Polres Payakumbuh berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan prima dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat guna mewujudkan rasa aman

dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif yang didukung oleh

Penegakan. . . . .

4


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


penegakan hukum. Berdasarkan hasil penilaian dari Litbang Polri, kualitas

pelayanan publik Polres Payakumbuh tahun 2019 mendapatkan nilai Baik.

Pengelolaan situasi Kamtibmas

Pengelolaan situasi Kamtibmas dilakukan dengan meningkatkan peran intelijen

dalam mendukung upaya pengelolaan keamanan dan keteriban masyarakat.

Indikator yang digunakan untuk mengelola situasi Kamtibmas yaitu persentase

produk intelijen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk lintas sektoral dan

persentase informasi intelijen yang di distribusikan ke fungsi lain.

Peran intelijen kewilayahan dalam upaya penurunan gangguan keamanan dan

ketertiban diwilayah adalah melaksanakan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan

dini dan cegah dini) melalui fungsi intelijen (penyelidikan, pengamanan dan

penggalangan) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan melaksanakan

kegiatan operasi mandiri (kresna), kegiatan/operasi intelijen (Ramadniya, lilin,

dan kegiatan bidang poleksosbudkam), kegaitan taktis intelijen diwilayah pasca

dan berpotensi konflik dan operasi Quick Wins, operasi cipta kondisi (Cipkon)

kontra radikal dan deradikal.

Pembangunan kerjasama dengan instansi terkait dan stake holder lainnya

dalam rangka sinergi Polisional.

Polri membangun hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga atau pihak

lain dalam rangka sinergitas polisional.

Polres Payakumbuh menggelar Bhabinkamtibmas di seluruh

Nagari/kelurahan untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan

keamanan dan gejala sosial. Polres Payakumbuh telah berusaha menggalang

semua komunitas yang berkembang untuk berpartisipasi dengan Polri dalam

menjaga Kamtibmas. Jumlah Bhabinkamtibmas yang sudah ada di Polsek-Polsek

jajaran Polres Payakumbuh tahun 2018 realisasinya sebanyak 38 personel dari

target 78 personel.

Pencapaian keberhasilan Polres payakumbuh tidak terlepas dari kerja keras

seluruh personel Polres payakumbuh serta dukungan yang besar dari pemerintah

daerah, swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat

dan. . . . .

5


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


dan seluruh masyarakat secara umum. Meskipun keberhasilan tersebut belum

sepenuhnya memberikan kepuasan kepada masyarakat yang mengharapkan

kinerja Polres payakumbuh lebih baik lagi.

Dalam upaya mewujudkan harapan masyarakat tersebut Polres

Payakumbuh melakukan upaya Reformasi Birokrasi menuju good governance dan

clean goverment serta membangun komunikasi melalui strategi Pemolisian

Masyarakat (Polmas) yang bertujuan untuk mendekatkan personel Polres

Payakumbuh dengan kearifan lokal, melalui tokoh-tokoh adat/agama/masyarakat

melalui program “Tiada Hari Tanpa Silaturahmi” dan “Door to Door Silaturahmi”

selain itu Polres Payakumbuh juga melakukan upaya pengelolaan terhadap media

massa dan media sosial.

Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Polres

Payakumbuh telah berusaha melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan

kuantitas SDM Polri Polres Payakumbuh guna menghadapi segala tuntutan tugas

melalui pelatihan fungsi teknis kepolisian.

Dibidang pengembangan keterampilan, Polres Payakumbuh telah

melaksanakan pelatihan fungsi teknis Kepolisian setiap mingunya di Polres

Payakumbuh dan pelatihan yang dilaksanakan di SPN Padang Besi. Untuk

promosi jabatan dilingkungan Polres Payakumbuh dilaksanakan melalui

assesment.

Pada bidang pembangunan sarana dan prasarana, sesuai dengan arah

kebijakan Polri dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui

penanggulangan kriminalitas yang profesional, bermoral dan modern serta

menjunjung tinggi HAM. Polres Payakumbuh telah melakukan pemenuhan sarana

dan prasarana, antara lain: Ranmor khusus, Peralatan Dalmas, membangun

fasilitas kepolisian dalam upaya mendekatkan Polisi dengan masyarakat termasuk

pembangunan tempat pelayanan satu atap dengan menyatukan tempat

pelayanan di satu tempat.

Dibidang pelayanan publik Polres Payakumbuh telah melakukan perbaikan

sistem dan prosedur layanan dasar kepolisian, antara lain SIM, STNK, BPKB,

SP2HP, dan SKCK yang ditandai dengan diraihnya beberapa penghargaan.

Sistem pelayanan tersebut terus dikembangkan dengan memanfaatkan

Dibidang. . . . .

6


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


kecanggihan teknologi untuk menunjang peran Polri hadir di tengah-tengah

masyarakat serta memberikan pelayanan yang lebih baik. Adapun pelayanan

publik Polres Payakumbuh yang di maksud sebagai berikut: perpanjangan SIM

melalui SIM keliling dan SIM online, perpanjangan STNK serta Samsat online.dan

juga Membuat surat keterangan kehilangan juga dapat melalui aplikasi yaitu

Polisiku Polres Payakumbuh

Pada masa yang akan mendatang Polres Payakumbuh akan terus

mengahadapi dinamika gangguan Kamtibmas, akibat perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi yang semakin kompleks dan pada akhirnya akan

berdampak pada pelaksanaan Tupoksi Polri di lapangan. Untuk menghadapi hal

tersebut dibutuhkan postur Polri yang ideal, efektif dan efisien dengan

ketersediaan anggaran yang memadai baik untuk mendukung tugas operasional,

serta dukungan sarana dan prasarana maupun jaminan kesejahteraan anggota

Polri.

2. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi Gangguan Keamanan

1) Geografi

a). Posisi Polres Payakumbuh terletak 0° - 22° LU dan 0° - 23° LS

serta 16° 100° 51° 100° BT adalah Batas : Utara & Barat : Kab 50

kota, Selatan: Kab Agam & T. Datar, Timur: Kab 50 kota dan T.

Datar. Luas wilkum Polres Payakumbuh 1516,92 Km² curah

hujan1295 mm s/d 6055 mm pertahun dengan suhu rata-rata 26°

C.

b) Wilayah hukum Polres payakumbuh memiliki curah hujan yang

cukup tinggi, terletak di daerah daratan gunung sago

c) Wilayah hukum Polres Payakumbuh yang geografinya meliputi

perbukitan, pegunungan . Dengan maraknya kasus illegal logging

atau pembabatan hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan

perkebunan oleh sebagian masyarakat, dapat mengakibatkan

tidak teraturnya suhu / iklim, sehingga terjadi peningkatan curah

hujan dengan disertai angin kencang yang sulit diprediksi, serta

adanya. . . . .

7


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


adanya perubahan cuaca turut memberikan dampak

meningkatnya jumlah bencana alam seperti : tanah longsor dan

angin kencang / angin puting beliung.

d). Payakumbuh merupakan poros yang menghubungkan jalur darat

antar Provinsi Riau dengan Sumatera Barat serta berbatasan

langsung dengan Kabupaten / Kota tetangga, Kabupaten 50 kota,

Kabupaten Agam serta kabupaten tanah datar yang

mengakibatkan mobilitas jalur darat sangat tinggi dan rentan

terjadinya konflik perbatasan, konflik sosial, konflik agraria

perkebunan, curat, curas dengan, Curanmor dan kriminalitas

lainnya.

e) Wilayah hukum Polres Payakumbuh memiliki luas 1516,92 Km²

sudah termasuk 10 Kecamatan di Kabupaten 50 kota yang

wilayah hukumnya masuk ke Payakumbuh berupa daratan yang

merupakan perlintasan Darat yang rentan terjadinya gangguan

kamtibmas (Ilegal loging, narkoba, penangkapan ikan dengan

bahan peledak dan kejahatan transnasional lainnya ) yang setiap

tahun angka kejahatan mengalami trend kenaikan.

2). Demografi

a) Jumlah penduduk di wilayah hukum Polres Payakumbuh 294.570

jiwa dengan kepadatan penduduk 560 jiwa/km.

b). Komposisi penduduk wilayah Polres Payakumbuh yang mayoritas

beragama Islam, keadaan tersebut akan berpengaruh terhadap

pola pikir dan landasan moral serta sepiritual masyarakat.

Walaupun keberadaan agama lainnya yang berada di wilayah

Polres Payakumbuh tetap memperoleh tempat untuk

berkembang, Sikap solidaritas dan kerukunan hidup antar umat

beragama masih tetap terpelihara, hal ini menjadi salah satu

potensi yang menguntungkan bagi pembangunan di wilayah

Polres Payakumbuh yang tetap dipertahankan, namun apabila

pemerintah . . . . .

8


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


pemerintah kurang mempertimbangkan kepentingan adanya

perbedaan tersebut cenderung akan menimbulkan kerawanan

berupa terjadinya konflik yang berlatar belakang perbedaan

tersebut antara lain terjadinya konflik horizontal atau vertikal.

3). Sumber Daya Alam

a) Terbatasnya kandungan Sumber Daya Alam serta masih

minimnya sumber daya manusia yang handal untuk mengelola

sumber daya alam yang ada saat ini, serta takutnya investor Asing

untuk berinvestasi dikarenakan adanya polemik sulitnya

pembebasan tanah yang cukup rumit, sehingga memberatkan

para investor, sehingga hal tersebut tetap menjadi kendala utama

yang akan dihadapi oleh pejabat pemerintah daerah setempat

setiap tahunnya.

b) Keindahan alam yang sangat mempesona, sehingga dikenal

sebagai daerah tujuan wisata bagi wisatawan lokal dan bahkan

mancanegara sehingga perlu adanya pengelolaan objek-objek

wisata tersebut secara profesional dengan konsep tetap

melestarikan alam setempat, adanya jaminan keamanan dan

kenyamanan para wisman itu sendiri selama melakukan

kunjungan ditambah dengan adanya promosi-promosi wisata

kenegara lain,bila hal tersebut dapat dilakukan dengan baik

kedepan maka tidak mustahil bahwa wisatawan manca negara

yang berkunjung ke Kota Payakumbuh setiap tahunnya semakin

meningkat

c) Kekayaan alam Berupa lahan batu kapur/ batu dolomit yang

terletak di Kelurahan lareh sago halaban yang pada saat ini

dikelola oleh masyarakat Kota Payakumbuh dengan mendirikan

industri-industri kecil untuk mengelola batu dolomite ini yang

terletak di lareh sago halaban yang hasilnya dipasarkan ke luar

Kota Payakumbuh seperti Riau, padang dan daerah lainnya.

d) Potensi. . . . .

9


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


d) Potensi terjadinya illegal logging dan pertambangan emas illegal

di Sumbar sangat besar yang berdampak dapat merugikan

kekayaan negara, terjadi pengrusakan lingkungan hidup, bencana

alam banjir yang merugikan masyarakat tetap akan terjadi setiap

tahunnya, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat

tentang kebijaksanaan otonomi daerah yang memberikan porsi

lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya

alamnya di salah artikan sebagai kebebasan untuk dapat di

manfaatkan sumber daya alam tersebut tanpa memperhatikan

peraturan perundang-undangan dan kurangnya rasa tanggung

jawab pejabat berwenang proses perijinan dalam pemanfaatan

sumber daya hutan, emas serta kurangnya pengawasan hutan

serta penambangan emas oleh masyarakat dan lemahnya

penegakan hukum dibidang kehutanan dan pertambangan illegal.

4). Ideologi.

a) Berkembangnya berbagai aliran kepercayaan dibeberapa wilayah

Sumbar khususnya Wilkum Polres payakumbuh yang terindikasi

menginginkan perubahan ideologi Pancasila menjadi syariah

Islam, hal tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila

sebagai azas negara di Indonesia, Kelompok Islam radikal ini

akan terus berupaya menyebarkan pengaruhnya di seluruh

wilayah Indonesia termasuk di wilayah Kota Payakumbuh dan

kabupaten. 50 kota.

b) Dalam kehidupan bermasyarakat, Organisasi Politik maupun

organisasi masyarakat lainnya sudah menunjukkan sikap

dan perilaku berdasarkan azas Pancasila sebagai satu – satunya

azas Ideologi Negara kita dan pandangan hidup bagi masyarakat

Indonesia. Maka diharapkan terus menerus dilaksanakan

penyuluhan baik melalui Babinkamtibmas sebagai ujung

tombak Polri dilapangan maupun melalui sekolah–

sekolah/lembaga pendidikan lainnya guna menciptakan

masyarakat yang damai dan sejahtera. Selanjutnya dalam

kegiatan masyarakat sehari – hari dilakukan monitoring terhadap

Masyarakat. . . . .

10


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


masyarakat oleh Bapulbaket yang ada di Polsek sebagai basis

deteksi dini yang dibantu oleh Satuan Intelkam sebagai Pembina

fungsi.

c) Disisi lain ada juga kelompok masyarakat yang ingin membentuk

suatu organisasi termasuk organisasi yang akan menghidupkan

kembali paham idiologi komunis di Sumbar seperti aktivitas yang

bergabung dalam YPKP (Yayasan Penelitian Korban Peristiwa )

1965 / 1966, dimana kegiatan organisasi tersebut mendata ulang

Eks Tapol korban 1965/1966 (PKI) dan keberadaan di Sumbar

telah mendapatkan aksi protes oleh masyarakat Sumatera Barat

terhadap aktiviatas/ kegiatan tersebut.

5). Sosial Politik

a) Kondisi politik secara nasional masih dihadapkan pada upaya-

upaya untuk melanjutkan reformasi disegenap aspek kehidupan

nasional dengan bertumpu pada prinsip demokrasi berdasarkan

Pancasila yang telah ditetapkan sebagai Dasar Negara. Hasil

pembangunan politik cukup signifikan, antara lain semakin

mengemukanya prinsip demokrasi dan kedaulan rakyat, namun

dalam pelaksanaannya masih diliputi suasana eforia demokrasi

yang berkepanjangan sehingga kadangkala mengabaikan rambu-

rambu yang sudah disepakati dan diatur dalam undang-undang itu

sendiri.

b). Masa Transisi dari kepemimpinan Presiden/Wakil Presiden

periode 2014/2019 IR. JOKOWIDODO dan JUSUF KALLA yang

habis masa Jabatannya di tahun 2019 kepada Presiden dan wakil

Presiden di era baru dimana di tahun 2019, diprediksi akan

banyak perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh Presiden

baru terpilih dimana Ir. Joko Widodo kembali mencalonkan diri

menjadi Presiden. Di era Kepemimpinan Ir. JOKOWIDODO dan

JUSUF KALLA, dalam perjalanan pemerintah selama lima tahun

ini . . . .

11


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


ini dinilai oleh sebagian masyarakat masih berjalan ditempat

belum ada perubahan yang signifikan walaupun pemerintahan

Ir.JOKOWIDODO dan JUSUF KALLA telah melakukan

beberapa kali pergantian kabinet dan penggantian beberapa

pejabat negara yang dinilai kurang solid, ditambahkan lagi

kebijakan-kebijakan yang diterapkan banyak dinilai yang kurang

pro ke Rakyat.

c). Terjadinya perpecahan di tubuh partai Politik tertentu serta

kurang solidnya parpol tersebut akan membawa konsekuensi

mudahnya partai politik dapat diadu domba dengan mudah dan

iming-iming jabatan tertentu sehingga simpatisan partai akan

mudah berpindah ke partai lain yang menurutnya bisa

menampung semua aspirasinya.

d). Pemekaran wilayah tetap berpotensi menimbulkan berbagai

permasalahan baru karena prosesnya terkesan dipaksakan oleh

kelompok/tokoh di daerah tertentu dengan berusaha mencari

dukungan berbagai pihak, baik ditingkat daerah maupun di tingkat

pusat dan kerap mengabaikan pentahapan serta mengabaikan

persyaratan prinsip-prinsip daerah otonomi seperti batas wilayah,

partisipan rakyat dan sumber daya yang dimiliki. Disamping itu

pemekaran daerah akan menambah jumlah pemerintah daerah

secara langsung akan menambah gaji pegawai dan biaya

operasional yang harus ditanggung oleh pemerintah pusat.

e) Untuk tahun 2020 direncakan akan dilaksanakan Pemilihan

Kepala Daerah (Pilkada) untuk wilayah Provinsi Sumbar yaitu

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemilihan Bupati 50

kota.

f). Kondisi suprastruktur politik saat ini yang memiliki lembaga

eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyelenggaraan negara,

berpotensi terjadinya korupsi yang melibatkan aparatur negara

dan pejabat pemerintah.

g). Netralitas. . . . .

12


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


g). Netralitas birokrasi masih semu sebagai akibat adanya aturan

bahwa partai politik berhak menetapkan calon pimpinan

pemerintah baik pusat maupun daerah.

h). Pelayanan publik yang dianggap belum baik sebagai akibat sikap

mental yang masih berorientasi kepada kepentingan pribadi,

tanggung jawab badan/lembaga masih tumpang tindih serta

birokrat belum mendapat imbalan yang memadai sesuai yang

diharapkan, sehingga sering terjadinya penyalahgunaan

kewenangan/korupsi, ataupun manipulasi di beberapa instansi

pemerintah maupun swasta.

i). Budaya Politik dalam sistem Politik Nasional yang aktualisasinya

masih belum mencerminkan kehidupan budaya politik yang

berdasarkan Pancasila, dimana budaya politik yang berkembang

lebih cenderung terjadinya budaya transaksional politik dikalangan

partai politik dan elite politik dalam memperjuangkan tujuan

politiknya.

j). Menurunnya persatuan dan kesatuan bangsa yang dipengaruhi

oleh primodial kedaerahan, berpotensi terhadap menurunnya

Nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang sempit dalam

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sehingga

rentan terjadinya disintegrasi bangsa.

k). Penegakan hukum masih akan dihadapkan pada integritas,

moralitas dan profesionalisme penegak hukum dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang transparan,

akuntabel dan berkeadilan kurang dirasakan oleh masyarakat

kecil hal tersebut terbukti masih sering terjadinya aparat penegak

hukum yang tertangkap melakukan jual beli kasus atau terlibat

kasus-kasus tertentu yang dapat menciderai rakyat.

6). Sosial Ekonomi. . . . .

13


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


6). Sosial Ekonomi

a) Krisis Global yang melanda seluruh Bangsa baik Negara maju

maupun Negara berkembang juga dirasakan oleh Negara

Indonesia dan Sumbar pada khususnya. Diperkirakan pada tahun

2024 masih akan mempengaruhi kinerja perekonomian nasional

maupun daerah, arus investasi masih akan menghadapi berbagai

permasalahan pekembangan industri dalam negeri sehingga

dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi baik secara nasional

maupul lokal.

b). Fluktuasi harga minyak mentah dunia yang tidak stabil serta

makin menipisnya cadangan minyak dalam negeri, diperkirakan

akan mempengaruhi situasi dan kondisi nasional maupun darerah

pada tahun 2024 mendatang dan berpotensi menimbulkan tidak

stabilnya harga barang kebutuhan pokok serta naiknya ongkos

transportasi yang dinilai memberatkan masyarakat kalangan

kelas menengah kebawah.

c). Meningkatnya kebutuhan konsumsi listrik untuk industri dan

rumah tangga yang tidak diimbangi dengan penambahan produksi

listrik (PLTA) sesuai kebutuhan serta terjadinya musim kemarau

panjang mengakibatkan berkurangnya suplay listrik kepada

konsumen sehingga terjadinya pemutusan arus secara bergiliran.

d). Kebijaksanaan di bidang transportasi dengan bertambahnya

jumlah kendaraan bermotor disemua jenis serta adanya program

pemerintah tentang mobil murah yang tidak diimbangi dengan

infrastruktur jalan yang mendukung sehingga berdampak

terhadap timbulnya berbagai permasalahan di bidang transportasi

seperti kemacetan, kesemrawutan jalan, naiknya angka

kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas.

e). Pengelolaan fungsi hutan yang tidak disertai dengan upaya

pelestariannya menjadi potensi kerugian negara serta munculnya

berbagi. . . . .

14


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


berbagai permasalahan seperti perusakan lingkungan hidup

merupakan faktor utama terjadinya bencana alam banjir dan

tanah longsor.

f). Masalah ketenagakerjaan masih dihadapkan sempitnya lapangan

pekerjaan dengan angkatan kerja yang tersedia yang disebabkan

oleh kualitas sumber daya manusia pekerja yang tidak memenuhi

standarisasi lapangan kerja yang tersedia, sehingga jumlah

pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat dan

berpotensi timbulnya gangguan kamtibmas.

g). Kebijaksanaan Otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya

alam, masih dihadapkan pada kewenangan pengelolaan sumber

daya alam antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,

sehingga terjadinya tumpang tindih kewenangan antara

Pemerinah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

h). Permasalahan dibidang pertanian di sumbar masih dhadapkan

kepada masalah iklim yang ekstrim dan kebijakan masalah publik

serta masalah sengketa lahan pertanian serta lemahnya

pengawasan khususnya batas teritorial kelautan dan perikanan.

Peningkatan kesejahteraan nelayan serta masih lemahnya

penegakan hukum menjadi potensi meningkatnya gangguan

kamtibmas baik bersumber dibidang pertanian maupun sumber

kekayaan laut dan habitatnya sehingga kekayaan laut sering di

curi oleh kapal - kapal asing.

7). Sosial Budaya.

a) Masyarakat Minangkabau khusunya wilayah Polres payakumbuh

yang hidup di lingkungan adat dan budaya yang khas memiliki

falsafah hidup “Adat Basandi sara’ dan sara’ basandi Kitabullah”.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa arus globalisasi juga telah

ikut menerpa masyarakat, yang berakibat terjadinya perubahan-

perubahan sosial atau terjadi pergeseran status sosial ditengah-

tengah. . . . .

15


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


tengah masyarakat yang dapat menimbulakan kerawanan sosial

dan berpotensi timbulnya gangguan kantibmas atau kriminalitas.

b) Keragaman etnis agama, suku dan ras selain merupakan aset

negara bila hal tersebut tidak dikelola secara baik dapat

merupakan potensi bagi terjadinya konflik yang berlatar belakang

perbedaan yang ada.

c) Keberhasilan pengungkapan terorisme oleh Desus 88 telah

mendapat apresiasi dari negara-negara di dunia karena di

Indonesia telah benar-benar serius menangani masalah

terorisme, namun karena jaringan terorisme di Indonesia telah

mengakar sampai ke tingkat masyarakat paling bawah sehinga

diperkirakan beberapa tahun kedepan ancaman terorisme di

Indonesia masih tetap tinggi dan perlu kewaspadaan aparat

keamanan.

d). Penebangan liar hutan terutama dilokasi serapan air, dapat

berakibat kepada timbulnya tanah longsor/banjir bandang pada

waktu musim hujan yang dapat menimbulkan korban harta benda

dan jiwa, serta rusaknya ekosistem disekitar lokasi hutan.

e). Pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar lahan

pada musim kemarau, dapat mengakibatkan timbulnya kabut

asap yang pekat, sehingga mengganggu kesehatan dan

transportasi perhubungan baik darat, laut dan udara serta

mendapatkan konplain dari negara tetangga seperti Singapura,

Malaysia dan Brunei Darusalam.

f). Sengketa pertanahan/agraria yang dilatarbelakangi oleh status

kepemilikan tanah baik secara perorangan maupun kelompok

yang tanpa disertai oleh dokumen kepemilikan atau penerbitan

surat tanah/sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan Nasional

setempat atau Pemerintah Daerah setempat menimbulkan

sengketa yang berdampak terjadiya konflik horisontal maupun

vertikal.

8) kamanan . . . . .

16


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


8). Keamanan

Permasalahan di bidang keamanan yang dapat berpotensi

menimbulkan gangguan Keamanan tahun 2024 meliputi :

a). Tingkat kesadaran kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap

hukum yang masih rendah, sehingga pelanggaran hukum

dianggap hal yang biasa dan adanya kecendrungan dalam

menangani masalah keamanan dimana masyarakat bertindak

main hakim sendiri.

b) Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa masalah

keamanan merupakan tugas aparat keamanan sehingga hal ini

mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam

membangun sistem keamanan dilingkungan masyarakat.

c). Kurangnya peran pranata sosial dalam membangun keamanan

disertai anggapan bahwa masalah keamanan segalanya bisa

diatur dan ditentukan adat setempat, serta tingkat pemahaman

tentang keamanan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih

relatif rendah sehingga penerapan hukum positif menjadi kurang

maksimal.

d). Belum optimalnya penegakan hukum yang berkeadilan sehingga

mempengaruhi kepercayaan sebagian masyarakat terhadap

sistem penegakan hukum.

e) Berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat baik yang

bersumber dari kondisi sosial politik, sosial ekonomi maupun

sosial budaya yang berdampak pada masalah keamanan.

b. SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Kendala)

Dari faktor-faktor baik dari lingkungan Intern maupun Ekstern melalui analisa

SWOT yaitu:

1) kekuatan :

a) personel. . . . .

17


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


a) personel Polri Polres Payakumbuh tahun 2019 berjumlah 463

orang terdiri dari anggota Polri sebanyak 463 orang dengan

kelompok kepangkatan Pamen 5 orang, Pama 70 orang, Bintara

dan 389 orang dan PNS Polri berjumlah 14 orang yang telah

ditempatkan pada seluruh satuan kerja jajaran Polres

Payakumbuh;

b) struktur organisasi Polres Payakumbuh sampai dengan tahun

2018 adalah sebagai berikut ; 1 (satu) Mapolres dengan tipe

Polres terdiri dari 5 Polsek. Sesuai dengan Kebijakan Kapolri

bahwa Polda sebagai Kesatuan Induk Penuh, Polres/ta sebagai

Kesatuan operasional dasar dan Polsek sebagai unsur terdepan

pelayanan masyarakat, dengan prinsip Polda Cukup, Polres

Besar dan Polsek kuat yang diharapkan dapat memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat;

c) kemampuan fungsi operasional khususnya Reskrim dalam

penanganan kejahatan tertentu semakin meningkat dan mendapat

apresiasi dari berbagai pihak, antara lain penanganan narkoba,

kejahatan terhadap kekayaan Negara seperti penanganan kasus

korupsi, illegal mining dan illegal logging dalam rangka

menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap Polres Payakumbuh;

d) dengan bertambahnya dukungan sarana dan prasarana Polres

Payakumbuh, transportasi darat antara lain berupa kendaraan

bermotor patroli dan kendaraan taktis, serta teknologi informasi

dan komunikasi yang tergelar sampai ke tingkat Polsek, telah

meningkatkan kegiatan kepolisian Polres payakumbuh dan jajaran

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

e) dengan meningkatnya dukungan anggaran Polres Payakumbuh

setiap tahun yang telah diterima setiap awal tahun pada masing-

masing Satker, dapat digunakan untuk melaksanakan program

dan. . . . .

18


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


dan kegiatan sesuai prinsip-prinsip transparan, akuntabel, efektif

dan efisien berdasarkan skala prioritas dalam rangka tercapainya

output kegiatan yang berkualitas dari kinerja masing-masing

satker;

f) dengan terisinya jabatan pada unit-unit baru dalam struktur

organisasi tingkat Polda, Polres dan Polsek dapat meningkatkan

pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat dengan

berpedoman kepada Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018

tentang SOTK Polda dan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010

tentang SOTK Polres dan Polsek;

g) Reformasi Birokrasi Polri Polres Payakumbuh telah dituangkan

dalam program dan kegiatan serta rencana aksi antara lain

program Quick Wins pada satuan fungsi operasional dibidang

pelayanan publik dalam rangka terwujudnya aparatur Polri yang

bebas dan bersih dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan

kepada masyarakat dan terwujudnya kapasitas dan akuntabilitas

kinerja aparatur Polri;

h) adanya pemberian tunjangan kinerja/remunerasi kepada personel

Polri khususnya personel Polres Payakumbuh, telah memberikan

motivasi, dorongan, semangat untuk terus melaksanakan

pembenahan, perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja baik

dibidang pelayanan internal perkantoran dan pelayanan public;

i) Dengan adanya perubahan bangunan rumah jabatan dan asrama

di Polres dan Polsek guna mensejahterkan personel Polri.

2) kelemahan :

a) kekuatan personel Polri Polres Payakumbuh sebanyak 463

orang, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Wilayah

Polres Payakumbuh sebanyak 294.570 jiwa, maka ratio Polisi 1 :

636, sehingga secara riil jumlah personel Polres Payakumbuh

yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan operasional

dengan. . . . .

19


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


dengan komposisi personel sebagian bertugas di staf pembinaan

dan operasional dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepolisian

belum maksimal karena kebutuhan personel baru terpenuhi 0,15

%;

b) masih kurangnya kemampuan personel Polri Polres Payakumbuh

dalam penguasaan peraturan perundang-undangan, keterampilan

menggunakan Teknologi Informasi, serta kemampuan dalam

menghadapi peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan yang

semakin canggih, sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dalam

proses penegakan hukum kurang efektif dan efisien dalam

penyelesaian perkara;

c) masih terbatasnya penyidik Polri yang berlatar belakang

pendidikan Strata-1 atau yang setara, berdampak kepada

kurangnya kualitas dan kemampuan dalam menangani tindak

pidana/kejahatan transnasional seperti cyber crime, money

laundering, terorisme, perdagangan gelap dan penyalahgunaan

Narkoba dan kejahatan transnasional lainnya;

d) masih lambatnya perubahan perilaku sebagian personel Polri

Polres Payakumbuh dalam pelaksanaan reformasi dibidang

kultural, sehingga dapat menghambat terwujudnya aparatur Polri

yang good governance dan clean government, karena masih

adanya keluhan dan rasa ketidakpuasan terhadap pelayanan Polri

yang belum sesuai dengan harapan masyarakat;

e) masih rendahnya kualitas tenaga pendidik, instruktur, sarana dan

prasarana pendidikan serta bahan ajaran di SPN Padang Besi

sangat berpengaruh kepada kualitas peserta didik, sehingga

berdampak pada hasil didik yang akan bertugas sebagai anggota

Polri ditengah masyarakat;

masih. . . . .

20


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


f) masih belum terpenuhinya secara maksimal anggaran Polres

Payakumbuh untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok

Kepolisian;

g) kebutuhan kelengkapan perorangan personel Polres Payakumbuh

belum didasarkan pada kondisi riil secara rasional, sehingga

berdampak pada pengadaan kelengkapan perorangan yang

pemanfaatannya belum optimal;

3) peluang :

a) adanya Program Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun

2015-2019 merupakan pedoman untuk menindaklanjuti program

Reformasi Birokrasi Polri Gelombang IV tahun 2020-2024 Polres

Payakumbuh dalam rangka mewujudkan Rencana Strategi Polri

Tahun 2020-2024 tahap excellent ;

b) adanya otonomi daerah (desentralisasi) merupakan sistem

pemerintahan yang demokratis sebagai pendukung Polres

Payakumbuh dan jajaran dalam menyesuaikan struktur organisasi

Polri terhadap perkembangan pemerintah daerah guna

mendekatkan pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat;

c) adanya pranata sosial pada masyarakat Provinsi Sumatera Bara

khususnya payakumbuh yang masih mengedepankan fungsi Ninik

Mamak dalam menyelesaikan masalah sosial sehingga dapat

membantu pelaksanaan tugas Polri ditengah masyarakat;

d) dengan adanya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat

yang semakin meningkat dapat mendukung pelaksanaan tugas

Polri dalam memelihara kamtibmas sehingga tercipta situasi

keamanan yang kondusif di wilayah hukum Polres payakumbuh;

e) terjalinnya kerjasama sinergi polisional yang proaktif dan

terbinanya hubungan lintas sektoral dengan instansi terkait dalam

memelihara kamtibmas secara berkelanjutan dan harmonis dapat

mendukung pelaksanaan tugas Polri.

f) Apabila. . . . .

21


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


f) Apabila terealisasinya beberapa pembentukan Satpamobvit di

Polres Polres payakumbuh, diharapkan pengamanan Obvitnas

dapat terlaksana dengan baik;

g) Apabila terealisasinya perubahan tipe dibeberapa Polsek di Polres

Payakumbuh, sehingga pelayanan masyarakat dan kesehatan

masyarakat dan anggota Polri akan terlaksana dengan baik;

h) Apabila terealisasinya peningkatan tipe Polsek dari Polsek tipe

Prarural menjadi Rural dan Rural menjadi Urban, diharapkan

pelayanan kepolisian dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.

4) kendala :

a) adanya kecenderungan meningkatnya pelanggaran hukum dan

kriminalitas meliputi 4 (empat) jenis kejahatan antara lain :

kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan

terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi

kontinjensi;

b) adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan

komunikasi serta adanya kemajuan teknologi modern lainnya

dapat disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan untuk

melakukan aksi kejahatan;

c) adanya isu akan terjadinya bencana alam gempa bumi dan

tsunami berskala besar dengan kekuatan 9 SR di wilayah Provinsi

Sumatera Barat, berdampak pada timbulnya keresahan ditengah

masyarakat;

d) adanya sebagian masyarakat yang tingkat kepatuhan/kesadaran

hukum masih rendah, berdampak pada meningkatnya

pelanggaran hukum dan mempengaruhi situasi kamtibmas di

wilayah Provinsi Sumatera Barat;

e) lemahnya pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial

dan kurang konsistennya instansi terkait dalam memberantas

penyakit masyarakat dapat menyebabkan timbulnya para pelaku

kejahatan;

f) kurangnya. . . . .

22


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


f) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap reformasi dan

rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik dapat

berdampak pada terjadinya konflik horizontal dan pelanggaran

hukum lainnya.

c. Permasalahan.

Setelah mencermati beberapa aspek kehidupan yang mempengaruhi kondisi dan

situasi keamanan di wilayah hukum Polres Payakumbuh, maka dapat diidentifikasi

permasalahan yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2020-2024 yaitu :

1) jumlah personel Polri Polres Payakumbuh dibandingkan dengan luas wilayah

dan tingkat kerawanan daerah masih kurang. Untuk DSP Polres

Payakumbuh dan jajaran belum terpenuhi, karena apabila dilihat dari

jumlah DSP sebanyak 796 Personel dan secara riil baru terpenuhi sebanyak

470 Personel, sehingga kekurangan sebanyak 362 personel, maka

perbandingan antara personel Polri Polres Payakumbuh dengan jumlah

penduduk saat ini sebanyak 294.570 jiwa (police ratio) 1 : 636;

2) masih terbatasnya kuantitas personel Polres Payakumbuh yang memiliki

pendidikan kejuruan dan pelatihan fungsi teknis kepolisian, namun

penempatannya belum disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan

latihannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas kinerja dalam

pelaksanaan tugas;

3) masih adanya sebagian kualitas personel Polres Payakumbuh belum sesuai

dengan kemampuan yang diharapkan terutama kualitas personel ditingkat

Polres dan Polsek jajaran untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan

peranannya dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan

kepada masyarakat;

4) masih minimnya kemampuan personel Polres Payakumbuh dalam

menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain teknologi

komputer serta penggunaan bahasa internasional dalam rangka

penanganan kejahatan transnasional khususnya cyber crime, money

laundring, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lainnya;

5 ) Belum. . . . .

23


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


5) belum terpenuhinya jumlah Polsek/Polsubsektor apabila dibandingkan

dengan jumlah kecamatan yang ada di wilayah Polres Payakumbuh dapat

berdampak pada belum maksimalnya kualitas Polri dalam memberikan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

6) belum terpenuhinya jumlah petugas Bhabinkamtibmas pada setiap

nagari/kelurahan di jajaran Polres Payakumbuh;

7) belum sesuainya realisasi/penyerapan anggaran dengan perencanaan

anggaran masing-masing Satker dalam program dan kegiatan dapat

berdampak pada pencapaian target kinerja dengan output kegiatan yang

berkualitas menjadi belum optimal;

8) masih terbatasnya sarana dan prasarana Polres Payakumbuh dalam

mendukung kegiatan kepolisian berdampak pada pelaksanaan tugas Polri

dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat belum maksimal;

9) belum optimalnya pelayanan publik oleh petugas Polri terhadap masyarakat

sehingga masih banyak menimbulkan komplain masyarakat terhadap kinerja

Polri;

10) masih adanya perilaku kurang baik dari oknum personel Polri yang dapat

merusak citra Polri dimata masyarakat;

11) belum maksimalnya mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Polri pada masing-masing Satker sesuai Program, Kegiatan,

Rencana Aksi dan Quick Wins mengakibatkan pelaporan hasil monitoring

Reformasi Birokrasi Polri belum menunjukkan keberhasilan dilapangan dan

Polri yang Promoter.

BAB II. . . . .

24


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kepolisian Resor Payakumbuh dibuat dengan

berpedoman pada Rencana Grand Strategi Polri 2005-2025 dan Resntra Polda Sumbar

yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Renstra Polri) tahap IV tahun 2020-2024 (5 tahunan). Dengan demikian

penetapan visi dan misi Polres Payakumbuh pun tidak boleh keluar dari koridor yang

sudah ditetapkan dalam Grand Strategis Polri dan Renstra Polri. Visi dan misi Polres

Payakumbuh dalam Renstra 2020-2024 harus dapat memperkuat segala daya upaya

Polri untuk mencapai visi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RPJMN 2020-2024,

guna mendorong pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam RPJMN 2020-2024, arah pembangunan nasional lebih ditekankan pada

Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, serta aman dan bersatu.

Penyusunan dan perumusan Renstra Polres Payakumbuh telah mengacu kepada hasil

rumusan Renstra Polri tahap IV yang disusun berdasarkan strategi kebijakan

pembangunan nasional dalam bidang keamanan, yang telah dituangkan dalam RPJMN

2020-2024 sesuai dengan visi-misi Presiden dan wakil Presiden terpilih Jokowi -

Ma'ruf , yakni: “ TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI,

DAN BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG ”.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Polres Payakumbuh memprediksi

berbagai tantangan sesuai dengan visi-misi pemerintahan, dengan mempertimbangan

situasi dan kondisi lingkungan strategis, baik nasional maupun daerah yang akan

mempengaruhi dinamika keamanan nasional langsung dan tidak langsung dengan

model analisis SWOT yang telah dijabarkan pada Bab I. Polres Payakumbuh

menetapkan dan menjalankan visi, misi dan tujuan kelembagaannya. Pembangunan

Polres Payakumbuh diarahkan menjadi institusi yang mandiri, berwawasan global,

berorientasi nasional dan bertindak lokal. Yang tidak kalah pentingnya, Polres

Payakumbuh harus dapat membangun sinergi di internal maupun eksternal instansi

terkait dalam pelaksanaan keamanan wilayah hukum Polres Payakumbuh serta

pencegahan gangguan keamanan dan penegakkan hukum.

Berikut. . . . .

25


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


Berikut ini rumusan Visi, Misi dan Tujuan Polres Payakumbuh untuk Renstra

2020-2024:

1. Visi

a. Visi Polri

“Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib”.

b. Visi Polda Sumbar

“Terwujudnya Sumatera Barat yang aman dan tertib”

c. Visi Polres Payakumbuh

“Terwujudnya wilayah hukum Polres Payakumbuh yang aman dan tertib”

2. Misi

a. Misi Polri

1) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana dan

pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azazi manusia;

2) Melayani kepentingan masyarakat di seluruh Indonesia, memberikan

pelayanan kepolisian kepada masyarakat sesuai kepentingannya

dalam lingkup tugas kepolisian;

3) Mengayomi dengan selalu berusaha memberikan contoh yang terbaik

pada masyarakat, agar masyarakat bisa menjadi pribadi yang jauh

lebih baik.

b. Misi Polda Sumbar 1) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat Sumatera

Barat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau

bencana dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azazi

manusia;

2) Melayani kepentingan masyarakat di Sumatera Barat, memberikan

pelayanan kepolisian kepada masyarakat sesuai kepentingannya

dalam lingkup tugas kepolisian;


pada masyarakat Sumatera Barat, agar masyarakat Sumatera Barat

bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik.

c. Misi. . . . .

26


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


c. Misi Polres Payakumbuh

1) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat wilayah

Polres Payakumbuh dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban

dan / atau bencana dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak

azazi manusia;

2) Melayani kepentingan masyarakat di wilayah Polres Payakumbuh,

memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat sesuai

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;


pada masyarakat wilayah Polres Payakumbuh, agar masyarakat

wilayah Polres Payakumbuh bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik.

3. Tujuan

a. Tujuan Polri

1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di

seluruh wilayah NKRI;

2) Menegakkan hukum secara berkeaadilan;

3) Mewujudkan Polri yang Profesional;

4) Modernisasi Pelayanan Polri;

5) Menerapkan manajemen Polri yang terintegarasi dan terpercaya.

b. Tujuan Polda Sumatera Barat


seluruh wilayah hukum Sumatera Barat;





c. Tujuan Polres Payakumbuh

1) Menjamin. . . . .

27


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020



seluruh wilayah hukum Polres Payakumbuh;





4. Sasaran Strategis

Mengacu pada sasaran pembangunan nasional bidang Pertahanan dan

Keamanan 2020-2024 yaitu: “Terwujudnya keamanan dan ketertiban nasional”.

Maka sasaran Renstra Polres Payakumbuh 2020-2024 yang disesuaikan dengan

tahapan Grand Strategy Polri tahap IV dengan mendasari pencapaian pelayanan

publik yang unggul (excellence) yaitu:

a. Sasaran Strategis Polri

1) Terwujudnya pemeliharaan dan ketertiban masyarakat;

2) Terwujudnya penegakan hukum secara berkeaadilan;

3) Terselenggaranya layanan yang prima ;

4) Modernisasi sarana dan prasarana sesuai tekhnologi terkini;

5) Terwujudnya manajemen media dan pengelolaan informasi yang

handal;

6) Terwujudnya SDM Polri yang profesional;

7) Terwujudnya good governance dan penguatan kelembagaan;

8) Terwujudnya regulasi dan sistem pengawasan yang efektif;

9) Terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel.

b. Sasaran Strategis Polda Sumbar

1) Terwujudnya pemeliharaan dan ketertiban masyarakat di wilayah

hukum Sumatera Barat;

2) Terwujudnya. . . . .

28


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


2) Terwujudnya penegakan hukum secara berkeaadilan di wilayah hukum

Polda Sumbar;

3) Terselenggaranya layanan yang prima;



handal;





c. Sasaran Strategis Polres Payakumbuh

1) Terwujudnya pemeliharaan dan ketertiban masyarakat di wilayah

hukum Polres Payakumbuh;

2) Terwujudnya penegakan hukum secara berkeaadilan di wilayah hukum

Polres Payakumbuh;

3) Terselenggaranya layanan yang prima;



handal;





5. Pentahapan kebijakan.

a. Pentahapan Kebijakan Polda Sumbar

1) Tahun. . . . .

29


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


1) Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi

polisional yang produktif dengan didukung Almatsus berbasis teknologi

kepolisian guna menghadapi ancaman dan gangguan di wilayah

hukum Sumatera Barat.

2) Tahun 2021

Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran

kewilayahan dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung

sumber daya manusia yang berkualitas.

3) Tahun 2022



sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu dan

teknologi guna menghadapi perkembangan situasi Kamtibmas di

wilayah Sumatera Barat.

4) Tahun 2023

Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima

dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung kecukupan

kesejahteraan personel Polri guna menghadapi perkembangan situasi

Kamtibmas dan Pilkada 2018 di wilayah Sumatera Barat.

5) Tahun 2024

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran


Almatsus berbasis teknologi kepolisian, sumber daya manusia

berkualitas dan kecukupan kesejahteraan personel Polri guna

menghadapi perkembangan situasi Kamtibmas dan pengamanan

Pemilu 2019 serta pelayanan yang unggul di wilayah Sumatera Barat.

b. Pentahapan Kebijakan Polres Payakumbuh

1) Tahun 2020

Melanjutkan. . . . .

30


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


BAB III ….

Melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi

polisional yang produktif dengan didukung Almatsus berbasis teknologi

kepolisian guna menghadapi ancaman dan gangguan di wilayah

hukum Polres Payakumbuh.

2) Tahun 2021


Polsek dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber

daya manusia yang berkualitas.

3) Tahun 2022


Polsek dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber

daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi

guna menghadapi perkembangan situasi Kamtibmas di wilayah Polres

Payakumbuh

4) Tahun 2023

Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima

dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung kecukupan

kesejahteraan personel guna menghadapi perkembangan situasi

Kamtibmas dan Pilkada serentak di wilayah Polres Payakumbuh.

5) Tahun 2024

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran Polsek

dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus

berbasis teknologi kepolisian, sumber daya manusia berkualitas dan

kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi

perkembangan situasi Kamtibmas dan pengamanan Pemilu dan Pilkada

serentak serta pelayanan yang unggul di wilayah Polres Payakumbuh.

31


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


BAB III

ARAH KEBIJAKAN ,STRATEGI,KERANGKA REGULASI

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Sumbar.

a. arah kebijakan Polri dalam rangka pencapain sasaran strategis

Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Arah

kebijakan yaitu:

1) Pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal,

konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya sebagai berikut;

a) Memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan

gangguan Kamtibmas lainnya;

b) Melakukan Lidikpamgal dan Binluh terfokus kepada potensi

terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas

lainnya;

c) Meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal,

konflik sosial, gangguan Kamtibmas lainnya;

d) Memperkuat sistem managemen pengamanan Obvitnas dan

Obvit lainnya;

2) Peningkatan keamanan laut sebagai berikut:

a) Meningkatkan patroli perairan dan udara dalam mendeteksi dan

mengungkap kejahatan di laut;

b) Memberdayakan masyarakat pesisir dengan pengamanan laut.

3) Peningkatan disiplin berlalu lintas yaitu dengan meningkatkan

kesadaran dan disiplin dalam berlalu lintas.

4) Peningkatan desa/kelurahan sadar kamtibmas sebagai berikut:

a). Menggerakkan. . . . .

32


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


a) Menggerakkan kesadaran dan disiplin, Toga dan Toma dalam

mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;

b) Partnership potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah

tangkal Kamtibmas dan gakkum terbatas.

b. Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan , yaitu:

1) Peningkatan pengungkapan kasus Narkoba, Korupsi dan

kasus atensi publik sebagai berikut:

a) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyidik;

b) Meningkatkan kerjasama internasional;

c) Mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara

tindak pidana Narkoba, siber, korubsi dan kasus atensi publik;

2) Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan

anak yakni dengan memperkuat kapabilitas dan kompetensi dalam

perlindungan perempuan dan anak.

c. Terselenggaranya layanan publik polri yang prima yakni dengan

peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat.

Sebagai berikut :

1) Meningkatkan inovasi pelayanan publik;

2) Meningkatkan pendekatan personel dan keterlibatan Polri

dalam berbagai acara sosial kemasyarakatan.

d. Modernisasi sarana dan prasarana sesuai tekhnologi terkini yakni

dengan modernisasi sarana dan prasarana sebagai berikut :

1) Memetakan prioritas dan kebutuhan sarana;

2) Modernisasi sarana dan prasarana operasional dan pelayanan

Polri.

e. Terwujudnya manajemen media dan pengelolaan informasi yang

handal. Arah kebijakan yaitu:

1). Peningkatan. . . . .

33


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


1) Peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media

sebagai berikut:

a) Mengelola media konvensional dan media sosial secara efektif

dalam membangun kepercayaan publik;

b) Menetralisir berita negatif yang dapat mengganggu Kamtibmas.

2) Penguatan sistem informasi Polri berbasis big data sebagai berikut:

a) Melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat

waktu;

b) Mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek

sampai tingkat Mabes;

c) Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri.

f. Terwujudnya SDM Polri yang profesional yakni dengan peningkatan

kualitas SDM Polri sebagai berikut:

1) Melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;

2) Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan Polri;

3) Meningkatkan kesejahteraan SDM.

g. Terwujudnya good governance dan penguatan kelembagaan. Yakni dengan

reformasi kelembagaan dan birokrsi Polri, sebagai berikut :

1) Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang

andal;

2) Membangun sistem yang memastikan penerapan nilai-nilai dan

kode etik Polri;

3) Meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda sampai

dengan Polsek.

h. Terwujudnya regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dengan arah

kebijakan penguatan regulasi Polri, sebagai berikut :

1) Memperkuat kerangka regulasi Polri;

2) Memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi

hukum secara efektif.

i. Terwujudnya. . . . .

34


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


i. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dengan arah kebijakan

penguatan akuntabilitas kinerja polri yakni dengan meningkatkan

akuntabilitas perencanaan dan penganggaran polri.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Payakumbuh.

a. arah kebijakan Polri Polres Payakumbuh dalam rangka pencapain

sasaran strategis Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat. Arah kebijakan yaitu:

1) Pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal,

konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya sebagai berikut;

a) Memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan

gangguan Kamtibmas lainnya;

b) Melakukan Lidikpamgal dan Binluh terfokus kepada potensi

terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas

lainnya;

c) Meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal,

konflik sosial, gangguan Kamtibmas lainnya;

d) Memperkuat sistem managemen pengamanan Obvitnas dan

Obvit lainnya;

2) Peningkatan disiplin berlalu lintas yaitu dengan meningkatkan

kesadaran dan disiplin dalam berlalu lintas.

3) Peningkatan Naari/kelurahan sadar kamtibmas sebagai berikut:

a) Menggerakkan kesadaran dan disiplin, Toga dan Toma dalam

mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;

b) Partnership potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah

tangkal Kamtibmas dan gakkum terbatas.

b. Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan, yaitu:

1) Peningkatan pengungkapan kasus Narkoba, Korupsi dan

kasus atensi publik sebagai berikut:

a). Meningkatkan. . . . .

35


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


a) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyidik;

b) Meningkatkan kerjasama;

c) Mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak

pidana Narkoba, siber, korubsi dan kasus atensi publik;

2) Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak

yakni dengan memperkuat kapabilitas dan kompetensi dalam

perlindungan perempuan dan anak.

c. Terselenggaranya layanan publik polri yang prima yakni dengan

peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat.

Sebagai berikut :

1) Meningkatkan inovasi pelayanan publik;

2) Meningkatkan pendekatan personel dan keterlibatan Polri dalam

berbagai acara sosial kemasyarakatan.

d. Modernisasi sarana dan prasarana sesuai tekhnologi terkini yakni

dengan modernisasi sarana dan prasarana sebagai berikut :

1) Memetakan prioritas dan kebutuhan sarana;

2) Modernisasi sarana dan prasarana operasional dan pelayanan

Polri.

e. Terwujudnya manajemen media dan pengelolaan informasi yang

handal. Arah kebijakan yaitu:

1) Peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media

sebagai berikut:

a) Mengelola media konvensional dan media sosial secara efektif

dalam membangun kepercayaan publik;

b) Menetralisir berita negatif yang dapat mengganggu Kamtibmas.

2) Penguatan sistem informasi Polri berbasis big data sebagai berikut:

a) Melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat

waktu;

b. Mengintegrasikan. . . . .

36


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


b) Mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek

sampai tingkat Mabes;

c) Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri.

f. Terwujudnya SDM Polri yang profesional yakni dengan peningkatan

kualitas SDM Polri sebagai berikut:

1) Melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;

2) Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan Polri;

3) Meningkatkan kesejahteraan SDM.

g. Terwujudnya good governance dan penguatan kelembagaan. Yakni dengan

reformasi kelembagaan dan birokrsi Polri, sebagai berikut :

1) Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang

andal;

2) Membangun sistem yang memastikan penerapan nilai-nilai dan

kode etik Polri;

3) Meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda sampai

dengan Polsek.

h. Terwujudnya regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dengan arah

kebijakan penguatan regulasi Polri, sebagai berikut :

1) Memperkuat kerangka regulasi Polri;

2) Memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi

hukum secara efektif.

i. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dengan arah kebijakan

penguatan akuntabilitas kinerja polri yakni dengan meningkatkan

akuntabilitas perencanaan dan penganggaran polri.

3. Kerangka Regulasi

Polres Payakumbuh dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan

pedoman-pedoman maupun aturan-aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri

maupun terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan tugas dan wewenang yang

diemban Polres Payakumbuh berkaitan dengan kepentingan masyarakat dibidang

keamanan. . . . .

37


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


keamanan maupun penegakan hukum. Aturan atau regulasi yang ada pada

Polres Payakumbuh ditujukan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran

pembangunan nasional, Grand Strategi Polri 2005-2025 (tujuan jangka panjang),

Renstra Polri (tujuan jangka menengah) maupun Renja Polri (tujuan jangka

pendek).

Kerangka regulasi dalam Renstra Polres Payakumbuh merupakan alat untuk

mencapai tujuan pembangunan jangka menengah nasional yang dilaksanakan

oleh Institusi Kepolisian yang berisi perencanaan strategis dan instrumen strategis

yang berfungsi untuk memecahkan berbagai permasalahan yang sifatnya penting

dan mendesak serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran

pembangunan nasional maupun sasaran yang akan dicapai dalam Grand Strategi

Polri 2005-2025. Kerangka regulasi dalam Renstra Polres Payakumbuh berisikan

tentang kebutuhan regulasi di jajaran Polres Payakumbuh yang sifatnya mengikat

kepada personel Polri dijajaran Polres Payakumbuh maupun masyarakat

diwilayah Provinsi Sumatera Barat yang berbentuk Peraturan Kapolri dan

Peraturan Kapolda/ Peraturan Kasaker/Kasatfung dijajaran Polres Payakumbuh

yang dibuat dan direncanakan selama 5 (lima) tahun kedepan sejalan dengan

kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan kebijakan Pimpinan Polri

yang tertuang dalam Renstra Polri 2020-2024.

Kerangka regulasi dalam Renstra Polres Payakumbuh tahun 2020-2024 memuat

rencana pembuatan, penyempurnaan atau merevisi Peraturan Kapolres yang

dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri dan juga

merencanakan penghapusan SOP/Piranti Lunak lainnya menjadi Peraturan

Kapolres yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun

kedepan terutamanya dalam rangka mendukung RPJMN tahun 2020-2024.

Dari isu strategis diibidang pertahanan dan keamanan terhadap peningkatan

kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan maka dalam penguatan terhadap

isu strategis tersebut disusun kerangka regulasi berdasarkan prioritas, antara lain:

a. Terwujudnya peningkatan pelayanan prima Kepolisian;

Kebutuhan regulasi yang dibuat oleh Polres Payakumbuh antara lain

merubah /merevisi SOP/Piranti Lunak lainnya ke dalam bentuk peraturan

Kapolres. . . . .

38


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


Kapolres sesuai dengan wewenang, tugas pokok, fungsi dan peran masing-

masing satker jajaran Polres Payakumbuh.

b. Terwujudnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola keamanan

dan ketertiban masyarakat;





c. Terwujudya penyebaran personel di seluruh kesatuan kewilayahan, guna

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;





d. Terwujudnya partisipasi masyarakat dan kersajama dalam rangka

memelihara keamanan dan ketertiban;





e. Terwujudnya strategi Polmas secara tersebar di desa/kelurahan dalam

rangka menciptakan deteksi dini, responsif terhadap gangguan keamanan

dan gejala sosial masyarakat;





f. Terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;

Kebutuhan. . . . .

39


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020






g. Terwujudnya peningkatan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana.





Guna menindaklanjuti legislasi yang telah disusun dan direncanakan Polri 5 (lima)

tahun mendatang, Polres Payakumbuh akan menindaklanjuti dengan menyusun

kerangka regulasi, penyusunan kerangka regulasi tersebut diprioritaskan antara

lain pada :

a. Penguatan Institusi/ Organisasi;


Peraturan Kapolres Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok

Hubungan Tata Cara Kerja dilingkungan Polres Payakumbuh, dan

ditindaklanjuti dengan penyusunan kerangka regulasi peraturan Kapolres

tentang Hubungan Tata Cara Kerja dilingkungan Satker/Satfung jajaran

Polres Payakumbuh.

b. Penguatan wewenang, tugas pokok, fungsi dan peran Polres Payakumbuh;

Kebutuhan regulasi yang dibuat oleh Polri antara lain Peraturan Kapolri

Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan

dilingkungan Polri, jajaran Polres Payakumbuh juga membutuhkan regulasi

dengan merubah/merevisi SOP/piranti lunak lainnya ke dalam bentuk

peraturan Kapolres sesuai dengan wewenang, tugas pokok, fungsi dan

peran masing-masing satker jajaran Polres Payakumbuh.

Kerangka. . . . .

40


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


Terwujudnya ....

Kerangka Regulasi

No

Sasaran Strategis Regulasi Terkait Yang Sudah Ada Kebutuhan Regulasi Ket

1 2 3 4 5

1 Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

• UU darurat Nomor 12

tahun 1951 tentang Senjata

Api dan Bahan Peledak;

• Perkap Nomor 8 Tahun 2012

tentang Pengawasan dan

Pengendalian Senjata Api

untuk Kepentingan Olah Raga;


tentang Pengawasan dan

Pengendalian dan

Pengamanan Bahan Peledak

Komersil;


tentang Sistem dan

Manajemen Operasional Polri;

• Penyusunan SOP tentang

pegawasan dan

pengendalian senjata api

untuk olah raga;


pengawasan dan

pengendalian dan

pengamanan bahan

peledak komersil;


sistem manajemen

operasional Polri.

• PP 43 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Korwa

Bin Polsus, PPNS dan Bentuk–

bentuk PAM Swakarsa;


tentang Sistem Keamanan

Lingkungan;

• Perkap Nomor 24 Tahun

2007 tentang Sistem

Manajemen Pengamanan

Organisasi, Perusahaan

dan/atau Instansi/Lembaga

Pemerintah;


tentang Bimtek Polsus;

• PP Nomor 80 Tahun 2012

tentang Tata Cara Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor di Jalan;


tentang Surat Izin Mengemudi;

• Perkap No 12 Tahun 2007

tentang Mobil Unit Pelayanan

SIM Keliling.


Tata Cara Pelaksanaan

Korwa Bin Polsus, PPNS

dan Bentuk– bentuk PAM

Swakarsa;

• Penyusunan SOP tentng

Sistem Keamanan

Lingkungan;


Sistem Manajemen

Pengamanan Organisasi,

Perusahaan dan/atau

Instansi/Lembaga

Pemerintah;


Bimtek Polsus.


Tata Cara Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor di

Jalan;


Surat Izin Mengemudi;


Mobil Unit Pelayanan SIM

Keliling.

41


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


No


1 2 3 4 5

2 Terwujudnya

penegakkan

hukum secara berkeadilan


tentang Pembentukan Ruang

Pelayanan Khusus dan Tata

Cara Pemeriksaan Saksi

dan/atau Korban Tindak

Pidana;


tentang Tata Cara dan

Persyaratan Permintaan

Pemeriksaan Tehnis Kriminalistik

TKP dan Laboratoris

Kriminalistik Barang Bukti

Kepada Laboratorium Forensik

Polri;


tentang Perubahan Atas Perkap

Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pengelolaan Barang

Bukti di Lingkungan Polri;


tentang Pusat Informasi

Kriminal di Lingkungan Polri;


tentang Korwas PPNS;


tentang Manajemen Penyidikan

Tindak Pidana.


Pembentukan Ruang

Pelayanan Khusus dan

Tata Cara Pemeriksaan

Saksi dan/atau Korban

Tindak Pidana;


Tata Cara dan Persyaratan

Permintaan Pemeriksaan

Tehnis Kriminalistik TKP

dan Laboratoris

Kriminalistik Barang Bukti

Kepada Laboratorium

Forensik Polri;


Perubahan Atas Perkap

Nomor 10 Tahun 2010

tentang Tata Cara

Pengelolaan Barang Bukti

di Lingkungan Polri;


Pusat Informasi Kriminal

di Lingkungan Polri;


Korwas PPNS;


Manajemen Penyidikan

Tindak Pidana.

3 Terselenggaranya layanan publik Polri yang prima

• UU Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara

Kesatuan Republik Indonesia;


tentang Keterbukaan Informasi

Publik;


tentang Pers;

• Perkap nomor 3 Tahun 2008

tentang Pembentukan Ruang

Pelayanan Khusus dan Tata

Cara Pemeriksaaan Saksi dan

atau korban Tindak Pidana;


tentang Tata Cara Lintas Ganti

dan Cara Bertindak dalam

Penanggulangan Huru Hara.

• Penyusunan SOP

tentang Keterbukaan

Informasi Publik;


Pembentukan Ruang

Pelayanan Khusus dan

Tata Cara Pemeriksaaan

Saksi dan atau korban

Tindak Pidana;


Tata Cara Lintas Ganti dan

Cara Bertindak dalam

Penanggulangan Huru Hara

Terwujudnya. . . . .

42


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


No


1 2 3 4 5

4 Terwujudnya SDM Polri yang profesional


tentang Kepolisian Negara

Kesatuan Republik Indonesia;


tentang Penerimaan Anggota

Polri;


tentang Assessment Center;


tentang Mutasi Jabatan di

Lingkungan Polri;


tentang Pelatihan Polri;


tentang Sisdik Polri;


tentang Standar Komponen

Pendidikan Pembentukan

Pangembangan di Lingkungan

Polri;


tentang Dewan Pendidikan dan

Pelatihan Polri;


tentang Penyelenggaraan

Pelatihan Polri;


tentang Pedoman Pelaksanaan

Pelatihan Penggunaan VCD

Fungsi Teknis Kepolisian;


tentang Kurikulum Pendidikan

Sespati Polri dan Sespim Polri;

• Surat Edaran Kapolri Nomor:

SE/17/XII/2016 tentang

Gratifikasi di Lingkungan

Polri;


tentang SOTK Mabes Polri;


tentang Tata Cara

Penyelesaian Pelanggaran

Disiplin Anggota Polri.


Penerimaan Anggota Polri;


Assessment Center;


Mutasi Jabatan di

Lingkungan Polri;


Pelatihan Polri;


Sisdik Polri;


Standar Komponen

Pendidikan Pembentukan

Pangembangan di

Lingkungan Polri;


Dewan Pendidikan dan

Pelatihan Polri;


Penyelenggaraan Pelatihan

Polri;


Pedoman Pelaksanaan

Pelatihan Penggunaan

VCD Fungsi Teknis

Kepolisian;


Tata Cara Penyelesaian

Pelanggaran Disiplin

Anggota Polri.

. Modernisasi. . . . .

43


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


No


1 2 3 4 5

5 Modernisasi sarana

dan prasarana sesuai teknologi terkini

Perpres Nomor 16 Tahun

2018 Tentang Pengadaan Barang

dan Jasa pemerintah Perkap

Nomor 10 Tahun 2015 tentang

Almatsus

Penyusunan SOP tentang

Pengadaan Barang dan

Jasa pemerintah Perkap

Nomor 10 Tahun 2015

tentang Almatsus

6 Terwujudnya

manajemen media dan pengelolaan informasi yang handal

Perkap Nomor 1 Tahun

2016 tentang Penyelenggaraan

Penelitian, Pengkajian, dan

Pengembangan di Lingkungan

Polri.


Penyelenggaraan

Penelitian, Pengkajian, dan

Pengembangan di

Lingkungan Polri.

7 Terwujudnya good

governance dan penguatan kelembagaan

• Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

• Perkap No 22 dan 23 Tahun

2010 Tentang SOTK Polda dan

Polres;


Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah;

8 Terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel

Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 196 /

PMK.02/2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor

143/PML.02/2015 tentang

Petunjuk Penyusunan dan

Penelaahan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga dan

Pengesahan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran

Menyusun SOP tentang

Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan

Nomor 143/PML.02/2015

tentang Petunjuk

Penyusunan dan

Penelaahan Rencana

Kerja dan Anggaran

Kementerian

Negara/Lembaga dan

Pengesahan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran

10. 9 Terwujudnya

regulasi dan sistem pengawasan yang efektif

4. Kerangka kelembagaan

Dalam memenuhi pelaksanaan pembangunan pemerintah yang efektif dan

akuntabel, diperlukan suatu kerangka kelembagaan sesuai dengan program

pembangunan Polri yang telah ditetapkan. Institusi/Kelembagaan Polres

Payakumbuh merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar

organisasi, serta sumber daya manusia. Dimana dalam struktur organisasi Polres

Payakumbuh mencakup tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur.

Pengaturan. . . . .

44


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


Pengaturan hubungan inter dan antar organisasi mencakup tata hubungan kerja

inter dan antar organisasi Polri/lembaga pemerintah ditingkat Provinsi, Kabupaten

dan Kota di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan sumber daya

manusia mencakup Anggota Polri dan aparatur sipil Polri yang menjalankan

organisasi tersebut. Aspek sumber daya manusia Polres Payakumbuh dalam

kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (attitude).

Tersedianya lembaga organisasi Polres Payakumbuh yang efektif dan

akuntabel merupakan salah satu prasyarat keberhasilan Polres Payakumbuh

dalam mengelola sumber daya yang ada untuk melayani, mengayomi dan

melindungi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Polres Payakumbuh dalam

membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga

tepat struktur dan tepat fungsi. Namun perlu dipahami bahwa penguatan

kelembagaan Polres Payakumbuh tidak harus diartikan pembentukan organisasi

baru, namun justru perlu dilakukan perampingan dan penyederhanaan untuk lebih

mengefektifkan dan mengefisiensikan kinerja personel di Polres Payakumbuh.

Upaya penyederhanaan organisasi Polri perlu dilakukan sesuai kebutuhan Polres

Payakumbuh dengan berlandaskan pada pemenuhan SDM, sarana dan

prasarana serta anggaran. Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Polres

Payakumbuh masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya kualitas

pembangunan kelembagaan Polres Payakumbuh.

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan kerangka

kelembagaan pada kementerian/lembaga, maka revisi kelembagaan di lingkungan

Polres Payakumbuh akan dilakukan untuk mewujudkan lembaga Polres

Payakumbuh berkualitas, yang ditandai dengan :

a. Tugas pokok dan fungsi yang jelas tidak tumpang tindih, kewenangan yang

tepat, serta struktur organisasi yang efisien, sehingga terhindar dari adanya

duplikasi fungsi, benturan kewenangan dan in-efisiensi belanja operasional;

b. Tata hubungan kerja (HTCK) yang efektif, efisen, transparan dan sinergis

(well-connected governance system);

c. Profesionalitas. . . . .

45


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


c. Profesionalitas, integritas dan kinerja SDM yang tinggi, sehingga mampu

melaksanakan visi, misi, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran

strategis Polri.

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan

dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting,

mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai

arah bijak dan strategi Polres Payakumbuh dalam rangka terwujudnya kamtibmas

yang kondusif, tegaknya hukum, serta terlindungi, terayomi dan terlayaninya

masyarakat.

Penguatan kelembagaan Polres Payakumbuh juga dilakukan dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi,

program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur

kelembagaan Polres Payakumbuh yang dibentuk sejalan dan mendukung

pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel;

b. Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan

desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antar

tugas, fungsi dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Polres

Payakumbuh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;

c. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;

d. penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik; seperti

transparansi, efektivitas, efisiensi dan penyesuain dengan ketersediaan

anggaran Negara yang dianggarkan untuk Polres Payakumbuh.

Prioritas Penguatan Kerangka Kelembagaan Polres Payakumbuh Tahun

2020-2024 adalah sebagai berikut :

a. Prioritas penguatan kelembagaan Polres Payakumbuh sesuai dengan

perkembangan administrasi pemerintah daerah maupun adanya tuntutan

kebutuhan tugas terhadap ancaman gangguan Kamtibmas, akan difokuskan

pada hal-hal sebagai berikut :

1) pengusulan. . . . .

46


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


1) pengusulan pembentukan/penataan satuan organisasi kewilayahan

pada tingkat Polres, pembukaan sketor pada tingkat Polres;

2) implementasi penyusunan daftar susunan personel (DSP) berdasarkan

Analisa Beban Kerja (ABK);

3) pengusulan peningkatan tipologi satuan organisasi tingkat Polsek;

4) implementasi revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta

monitoring pelaksanaannya;

5) implementasi nomenklatur/titelatur sesuai dengan hasil

revisi/penyempurnaan SOTK;

6) pemutakhiran Data Satuan Kewilayahan;

b. Prioritas penguatan kerangka kelembagaan dalam mendukung program

poros maritime, sebagai berikut :

1) penguatan organisasi Satpolair baik tingkat Polda maupun

kewilayahan; dan

2) pembentukan Satpolair Polres terutama daerah peraiaran.

Dari arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang keamanan tersebut,

maka untuk mewujudkan pencapaian sasaran dalam penguatan kelembagaan

Polres Payakumbuh, dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut:

Kerangka Kelembagaan

No

Sasaran Strategis Kelembagaan Terkait Yang

Sudah Ada Kerangka Kelembagaan Ket

1. Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

• Sat Intelkam

• Sat Sabhara

• Sat Binmas

• Penguatan Binmas di

tingkat Polsek;

• Penguatan Command

Center di kewilayahan;

• Penguatan fungsi

Intelijen Polsek;

• Penguatan koordinasi

Intelijen;


preemtif pada tingkat

Polsek dengan penggelaran

47


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


No



1 anggota

Bhabinkamtibmas 1 Nagari

/ kelurahan.

• Sat Lantas • Penguatan fungsi

pencegahan dan rekayasa

lalu lintas sampai dengan

tingkat Polsek;


penegakan hukum di

bidang lalu lintas sampai

dengan tingkat Polsek.

2. Terwujudnya

penegakkan


• Sat Reskrim

• Sat Lantas


penyidikan sampai dengan

tingkat Polsek.


pengawasan penyidikan di

tingkat Polres.

3. Terselenggaranya

layanan publik

Polri yang prima

• Sat Lantas

• Sat Intelkam

• Sat Reskrim

• SDM

• Tipol

• Penguatan Sumber Daya

Polri pada tingkat Polres

dan Polsek;

• Penguatan Teknologi

Informasi dalam pelayanan

publik;

• Terbangunnya

pelayanan publik berbasis

teknologi informasi.

Menjangkau

seluruh

Polsek

4. Terwujudnya SDM Polri

yang profesional

• SDM

• Peningkatan kemampuan

SDM Polri di seluruh jajaran

Polres Payakumbuh

5. Modernisasi sarana


• Subbag Humas

• Subbag Hukum

• Bag Ren

• Penguatan HTCK

satuan fungsi di jajaran

Polres Payakumbuh dan

instansi terkait;

• Penguatan fungsi Humas

pada tingkat

Kewilayahan (Polres dan

Polsek).

6 Terwujudnya


• Bag Ops

• Penguatan fungsi Kerma

pada tingkat Polres dan

Polsek;

• Monev Tupoksi Kerma.

7. Terwujudnya good


• Birorena Memberikan saran dan

masukan Revisi SOTK

tingkat Polres dan Polsek:

a. penataan DSP

48


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


No



Satwil disesuaikan

dengan ABK;

b. Memberikan masukan

penataan struktur

jabatan.

• Mengusulkan Pembentukan

dan peningkatan tipe

Polsek (Polsek dan

Polsubsektor);

• Monev implementasi

SOTK tingkat Polres dan

Polsek;

• Pemutakhiran data Polsek;

8. Terwujudnya

pengelolaan anggaran yang akuntabel

• Bag Ren

• Sikeu

• Penyusunan alokasi anggaran

• Mensosialisakan Dipa kepada pengguna anggaran

• Melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang ada

• anggaran

• Monev pelaksanaananggaran

9 Terwujudnya


• Kasiwas

• Propam

• Melaksanakan Wasrik

• Penanganan Dumas

BAB IV......

49


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk memahami perubahan Polres Payakumbuh yang profesional, maka

dapat dilihat dari tiga aspek, yakni aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek

kultural. Aspek struktural mecakup perubahan kelembagaan kepolisian dalam

ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan. Aspek instrumental

mencakup filosofi (visi, misi dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi,

kemampuan fungsi dan iptek. Aspek kultural merupakan muara dari perubahan

aspek struktural dan instrumental, karena semua perubahan nantinya diharapkan

harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polres Payakumbuh kepada

masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem

pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, dan sistem

operasional.

Sesuai yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024 tentang profesionalisme

Polri, maka arah kebijakan pembangunan Polres Payakumbuh dalam rangka

mencapai sasaran meningkatnya profesionalisme Polri, ditempuh dengan: 1)

Penguatan SDM; 2) Peningkatan kesejahteraan personel Polres Payakumbuh; 3)

Peningkatan sarana dan prasarana; dan 4) Pemantapan manajemen internal

Polres Payakumbuh.

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya profesionalisme Polres

Payakumbuh, maka disusun target kinerja berdasarkan sasaran strategis dan

indikator kinerja utama sebagai berikut:

TARGET. . . . .

50


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


TARGET KINERJA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET KET

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5

1. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Payakumbuh

Indeks Keamanan dan Ketertiban Payakumbuh

73 74 75 76 77

2. Terwujudnya Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Indeks Harkamtibmas 65 66 67 68 69

3. Terwujudnya Layanan Publik Polri yang Prima

Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian

78 79 80 81 82

4. Terwujudnya Penegakan Hukum Secara Berkeadilan

Indeks Penegakan Hukum 80 81 82 83 84

5.

Terwujudnya Profesionalisme SDM

Indeks Profesionalitas SDM Polri

77

78 79 80 81

Indeks Kompetensi Diklat SDM Polri.

48

49 50 51 52

6. Terwujudnya Ef ektifitas Operasional

Indeks Efektifitas Operasi 80 81 82 83 84

7.

Terwujudnya Good Governance dan Clean Government

a. Nilai SAKIP 66 66,5 67 67,5 68

b. Opini BPK atas laporan keuangan

WTP WTP WTP WTP WTP

8. Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran 92 93 94 95 96

9. Terwujudnya Regulasi dan sistem Pengawasan yang Efektif

a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat

90 % 91 % 92 % 93 % 94 %

b. Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2. Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan sasaran isu strategis nasional bidang pertahanan dan

keamanan tentang peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan

khususnya. . . . .

51


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020


khususnya yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Polri, maka

Polres Payakumbuh membutuhkan dukungan anggaran yang difokuskan untuk

peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan Profesionalisme Polres

Payakumbuh. Sumber pendanaan tersebut selain berasal dari rupiah murni yang

sudah dianggarkan dalam DIPA-RKA-KL Polres Payakumbuh, juga dipenuhi dari

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta hibah dalam bentuk uang dan

barang.

KERANGKA PENDANAAN

No Sasaran Strategis Keluaran Sumber

Pendanaan Ket

1. Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

• Memberikan masukan dalam rangka pengkajian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Polri;

• Usulan Pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2018;

• Mengusulkan pembangunan Polsek dan atau pos-pos pengamanan secara bertahap;

• Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI dan Pemerintah Daerah;

• Meningkatkan keamanan perairan melalui penguatan Polsek wilayah perairan.

• Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polri yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat;

• Peningkatan kapabilitas personel, anggaran dan teknologi intelijen;

• Menggalang daya cegah dan

RM PNBP BLU

daya . . . . .

52


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020



Pendanaan Ket

daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas;

• Menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa Nagari/kelurahan;

• Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horisontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;

• Meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan preemtif dan preventif;

• Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik;

• Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas yang ada di jajaran Polres Payakumbuh dan pulau-pulau terluar berpenghuni;

• Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara;

• Menghadirkan anggota Polri di tengah - tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat;

mengembangkan . . . . .

53


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020



Pendanaan Ket

• Mengembangkan RTMC dan TMC yang terintegrasi;

• Memantapkan sistem online data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi;

• Pemantauan arus lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan pengkajian trouble spot dan black spot dalam mengurangi titik titik lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas;

• Melakukan kajian black spot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas;

• Penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan pemanfaatan teknologi Traffic Accident Analysis;

• Mengembangkan programroad safety / safety ridding;

• Membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses oleh publik dan pemangku kepentingan;

• Menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis;

• Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas.

2. Terwujudnya

penegakkan


• Peningkatan kemampuan penyidik melalui pendidikan latihan dan sertifikasi;

• Pemenuhan peralatan yang mendukung dilaksanakannya penyidikan secara ilmiah;

• Meningkatkan dan mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan

RM PNBP

BLU

masyarakat. . . . .

54


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020



Pendanaan Ket

masyarakat dan menjadi perhatian publik;

• Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba serta bekerja sama dengan BNN dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba;

• Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan terorisme melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan BNPT dalam hal pencegahan dan deradikalisasi;

• Meningkatkan kapabilitas Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kerja sama dengan KPK, Kejaksaan, BPK, BPKP, PPATK dan Stakeholder lainnya;

• Mengamankan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah;

• Meningkatkan pergerakan dengan mobilitas cepat melalui dukungan dan pengadaan sarana prasarana angkutan udara, laut maupun darat;

• Membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal gangguan keamanan berintensitas tinggi (kontinjensi);

• Mengembangkan kemampuan penyidikan secara ilmiah penyidik sampai dengan tingkat Polsek;

• Meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah

TKP. . . . .

55


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020



Pendanaan Ket

TKP dengan menggunakan metode ilmiah;

• Meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah.

3. Terselenggaranya

layanan publik

Polri yang prima

• Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program quick wins;

• Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan publik;

• Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;

• Meningkatkan pelayanan publik di bidang Regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi dengan cara:

a. penggelaran Satpas online;

b.penggelaran sistem STNK online;

c.penggelaran sistem BPKB online.

• Membangun sistem pelayanan publik secara online dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK, perizinan /pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial;

RM PNBP BLU

Membangun. . . . .

56


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020



Pendanaan Ket

• Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa;

• Meningkatkan kemampuan personel Polri dan satuan dan sarana prasarana;

• Menyusun rencana kontinjensi.

4. Terwujudnya SDM

Polri yang profesional

• Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dengan proaktif untuk memperoleh calon Polisi yang berkualitas;

• Mempedomani kebijakan minimal zero growth dalam penyelenggaraan rekrutmen personel Polri dan mempertimbangkan pengarusutamaan gender;

• Rasionalisasi dan realokasi personel Polri tingkat Polda ke Polres dan Polsek untuk tugas pelayanan;

• Menyusun database postur Polri sesuai kondisi saat ini dan ke depan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan minimal zero growth Polri;

• Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polri melalui teknologi informasi berdasarkan merit system dan rekam jejak dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi;

• Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja dengan sistem computer assisted test;

RM PNBP

BLU

Mengikutsertakan. . . . .

57


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020



Pendanaan Ket

• Mengikutsertakan personel pada pendidikan, pelatihan, kursus-kursus di dalam dan luar negeri serta pelatihan fungsi teknis pada satuan kerja guna meningkatkan profesionalisme Polri;

• Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Lembaga Sertifikasi Profesi Polri;

• Mensertifikasi personel Polri yang/akan menduduki jabatan fungsional dan jabatan struktural;

• Menyeleksi dan menunjuk assessor pada setiap fungsi teknis kepolisian;

• Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Satker pembina fungsi dan Kesatuan Operasional Dasar/Polres;

• Percepatan Reformasi Birokrasi Polri pada setiap satuan kerja melalui penilaian Indeks Tata Kelola dengan memberikan reward and punishment;

• Menyusun Blue Print kebutuhan minimal standard pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan) secara bottom up berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Mabes Polda;

menginventalisir. . . . .

58


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020



Pendanaan Ket

• Menginventarisir dan menyusun kebutuhan personel dan perlengkapannya;

• Menyusun standardisasi Daftar Susunan Personel dan Peralatan Polri sesuai dengan analisa beban kerja;

• Monitoring, evaluasi dan memberi masukan rancangan/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tupoksi Polri;

• Memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polri;

• Meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait;

• Meningkatkan kualitas jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Kementerian Kesehatan;

• Meningkatkan fasilitas kesehatan Polri;

• Kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU- Pera) dalam rangka pembangunan perumahan bagi pegawai Polri;

• Memberikan keterampilan kewirausahaan kepada pegawai Polri yang akan memasuki masa pensiun;

5 Modernisasi sarana


• Memenuhi kebutuhan minimal alat materiil khusus (Almatsus) Polri yang modern;

RM PNBP

BLU

menetapkan. . . . .

59


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020



Pendanaan Ket

• Menetapkan standardisasi perlengkapan perorangan dan kesatuan Polri yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas;

• Menyusun standar minimal Almatsus Polri dalam rangka Pelayanan Publik sebagai landasan pengambilan keputusan kebijakan di bidang pengadaan dan pengembangan alat perlengkapan Polri;

• Optimalisasi pengelolaan aset Polri melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN), Arsip Data Komputer (ADK) dan pengelolaan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum;

• Membangun fasilitas kekuatan cadangan (stand by force) tingkat Polda;

• Modernisasi teknologi kepolisian dilakukan melalui penelitian dan pengembangan antara lain: laboratorium forensik, laboratorium siber, Inafis, psikologi forensik, kedokteran forensik, sistem informasi kriminal nasional;

• Melaksanakan kerja sama dan pengembangan secara teknis dengan Kementerian / Lembaga melalui pemanfaatan database kependudukan dan database informasi kriminal;

• Menggelar jaringan komunikasi sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung sistem pelaporan

kamtibmas. . . . .

60


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020



Pendanaan Ket

Kamtibmas;

• Menggelar jaringan back-up untuk jaringan backbone Polri sebagai penunjang sistem kepolisian.

6. Terwujudnya


• Mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh stakeholder terkait dan masyarakat;

• Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal;

• Membangun kemitraan melalui kerja sama dengan stakeholders dalam mengelola isu krisis media baik konvensional, digital maupun elektronik serta penyebaran/diseminasi informasi digital melalui media online dan media sosial;

• Membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel;

• Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal maupun vertikal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;

• Meningkatkan kemampuan penanganan separatisme baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum secara profesional;

RM PNBP

BLU

mengoptimalkan. . . . .

61


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020



Pendanaan Ket

• Mengoptimalkan National Traffic Management Center (NTMC) sebagai pusat Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I) yang terkoneksi dengan instansi terkait serta melanjutkan pengembangan Regional Traffic Management Center (RTMC) dan Traffic Management Center (TMC) di satuan wilayah;

• Mengembangkan sistim komunikasi perkantoran berbasis Internet Protocol untuk mendukung koordinasi antara satuan kerja di Polda dan satuan kerja kewilayahan secara efektif dan efisien;

• Mengembangkan sistem komunikasi berbasis radio untuk mendukung operasi kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi geografis, keamanan serta karakter penggunaan di setiap fungsi dan wilayah.

7. Terwujudnya good


Melaksanakan Revolusi Mental, khususnya mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri, melalui penunjukan role model, memasukkan kurikulum anti korupsi pada seluruh jenjang pendidikan Polri;

RM PNBP

BLU

8. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel

Menyusun rencana kebutuhan dan alokasi anggaran

RM

9. Terwujudnya


• Meningkatkan integritas anggota Polri dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental anggota Polri;

RM PNBP

BLU

membentuk . . . . .

62


NOMOR : KEP / 15 / II / 2020



Pendanaan Ket

• Membentuk sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi;

• Mengefektifkan pelaksanaan Wasrik rutin, Wasrik khusus dan Wasrik dengan tujuan tertentu;

• Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal untuk memperkuat pengemban fungsi pengawasan;

• Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polri melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;

• Memperbaiki sistem komplain masyarakat secara online.

BAB V . . . . .

1. Kaidah Pelaksana

a. Mengutamakan

tengah-tengah masyarakat

tepat, murah dan tidak diskrimininas

b. Pentingnya mengutamakan tindakan

police menuju democratic policing

c. Mengedepankan strategi

perlu dilakukan

menjadi proaktif

jatuhnya korban, serta

d. Selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi

kementerian, lembaga, serta kearifan lokal lainnya, sebagai

strategi Polmas dalam

menciptakan masyarakat tertib hukum.

2. Autentifikasi dan distribusi.

a. Autentifikasi, Renstra

Polda Sumbar, yang telah

pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna a

b. Distribusi, selanjutnya akan

dijabarkan ke dalam

penanggungjawab program

63 LAMPIRAN KEP. KAPOLRES

NOMOR : KEP / 15 / II


BAB V

P E N U T U P

Mengutamakan pelayanan prima dengan menghadirkan negara (Polisi) ke

tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat,

tepat, murah dan tidak diskrimininasi dengan standar etika yang tinggi;

Pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis sebagai

democratic policing;

Mengedepankan strategi community policing. Perkembangan

perlu dilakukan perubahan pola upaya penanganan dari

menjadi proaktif agar tercipta suasana kondusif dengan meminimalkan

, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;

embangun kemitraan melalui sistem sinergi

lembaga, serta kearifan lokal lainnya, sebagai

strategi Polmas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat guna

iptakan masyarakat tertib hukum.

Autentifikasi dan distribusi.

Autentifikasi, Renstra Polres Payakumbuh merupakan jabaran dari

, yang telah disahkan oleh Kapolres Payakumbuh

pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna a

selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh Satker untuk

dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan dipedomani oleh

penanggungjawab program guna pencapaian outcome.

Ditetapkan di : Payakumbuh

pada tanggal : Februari

KEPALA KEPOLISIAN RESOR P

DONY SETIAWAN, S.I.K., M.H

AJUN KOMISARIS BESAR POLSI NRP 7

KAPOLRES PAYAKUMBUH

: KEP / 15 / II / 2020

17 Februari 2020

dengan menghadirkan negara (Polisi) ke

memberikan pelayanan secara cepat,

engan standar etika yang tinggi;

dan humanis sebagai civilian

. Perkembangan ke depan,

dari tindakan reaktif

kondusif dengan meminimalkan

efisiensi anggaran;

embangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan

lembaga, serta kearifan lokal lainnya, sebagai implementasi

pemberdayaan masyarakat guna

merupakan jabaran dari Renstra

yakumbuh sebagai

pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;

didistribusikan kepada seluruh Satker untuk

dan dipedomani oleh

Februari 2020

RESOR PAYAKUMBUH

.I.K., M.H

AJUN KOMISARIS BESAR POLSI NRP 79030905

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH SUMATERA BARAT

RESOR PAYAKUMBUH

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLRES PAYAKUMBUH TAHUN 20

NO SASARAN STRATEGIS

1 2

1 Terwujudnya Keamanan danKetertiban Payakumbuh

2. Terwujudnya Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

3. Terwujudnya Layanan Publik Polri yang Prima

4. Terwujudnya Penegakan Hukum Secara Berkeadilan

5.

Terwujudnya Profesionalisme SDM

6. Terwujudnya Efektifitas Operasional

7. Terwujudnya Good

Governance dan Clean

Government

8. Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

9. Terwujudnya Regulasi dan sistem Pengawasan yang Efektif

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

RESOR PAYAKUMBUH


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

2020

3 4

Terwujudnya Keamanan Indeks Keamanan dan Ketertiban Payakumbuh

73

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Indeks Harkamtibmas 65

Terwujudnya Layanan Publik Polri yang Prima

Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian 78

Terwujudnya Penegakan Hukum Secara

Indeks Penegakan Hukum 80

a. Indeks Profesionalitas SDM Polri 77

b. Indeks Kompetensi Diklat SDM Polri

48

Terwujudnya Efektifitas Indeks Efektifitas Operasi 66

Good

Clean

a. Nilai SAKIP

b. Opini BPK atas laporan keuangan WTP

Pengelolaan Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran 92

Terwujudnya Regulasi Pengawasan

a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat

90%

b. Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri

100%

Ditetapkan di : Payakumbuh

pada tanggal : 30 Februari 2020


DONY SETIAWAN S.I.K. M.H.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79030905


TARGET KET

2020

4 5

73

65

78

80

77

48

66

WTP

92

90%

100%

30 Februari 2020

RESOR PAYAKUMBUH

DONY SETIAWAN S.I.K. M.H. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79030905

rencana strategis kepolisian resor payakumbuh …

Documents