pengembangan studi kebijakan untuk advokasi … · • advokasi kebijakan: terobosan epistemologis....

of 24/24
PURWO SANTOSO Universitas Gadjah Mada

Post on 27-Mar-2019

243 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PURWO SANTOSOUniversitas Gadjah Mada

ALUR PAPARAN

Sekilas tentang Kebijakan Publik

Studi kebijakan publik: Sebuah ilmu terapan ?

Probematika penerapan Studi Kebijakan publik.

Advokasi kebijakan: Terobosan epistemologis.

Sinergi studi kebijakan dengan proses policy-making

Sekilas tentang Kebijakan Publik

KEBIJAKAN PUBLIK

Authoritative DecisionFokus: hal yang paling esensial, yaki decision makingReminder: What the government choose to do or not to do !

Formula atau disain intervensi untuk menyelesaian masalah publik.

Fokus: hal yang esensial dalam penanganan masalah yang kompleks.Contoh-contoh: sistem pendidikan nasional, agro politan, sistem pelayanan terpadu satu atap, universal coverage.

KEBIJAKAN PUBLIK

Policy-makingPembakuan pola governance menagangi gugus permasalahan tertentu.

Reminder: Policy-makingharus mengikuti standard governance.Contoh: good health governance.

Studi Kebijakan Publik: Sebuah ilmu terapan ?

STUDI KEBIJAKAN

Manifest dalam rutinitas maupun kegiatan khusus para akademisi: Perkuliahan: Analisis

kebijakan, Teori Kebijakan, dll.

Riset: Individual Institusional:

Internally-driven Eksternally-driven

STUDI KEBIJAKAN

Observasi: Hadir lebih sebagai academic

exersice dari pada praktek policy-making

Tidak selalu dikembangkan secara serius oleh policy-makers.

Hubungan timbal balik antara pengkaji kebijakan dengan policy-makers semakin berkembang.

JENIS STUDIKEBIJAKAN PUBLIK

Studi tentang kebijakan publik: Orientasi: pengembangan ilmu

pengetahuan atau kompetensi analitik (solusi masalah keilmuan)

Hasil: karya akademis (desertasi, thesis, skhipsi, laporan penelitian) dll.

Studi untuk kebijakan publik: Orientasi: solusi masalah

publik. Hasil: rekomendasi kebijakan

STEREO-TYPESTUDI KEBIJAKAN

TENTANG Kebijakan UNTUK Kebijakan

Pelaku AkademisiStaf ahli, lembaga tink tank, lembaga litbang pemerintah, aktivis

Motif

Pengembanganpengetahuan (menjawab masalah keilmuan)

asah kompetensi

Membelanjakanangaran

Menyiapkan rekomendasi kepada policy-maker

Produk Karya akademik Syarat kelulusan

Syarat administratif Rekomendasi

HUBUNGAN TIMBAL-BALIK

POLICY-MAKERS

RESEARCH CENTRES

Pola hubungan, bisa sangat

BERMARTABAT bila pula angat

KORUP

TIGA DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK

KONTEKS

KECENDERUNGAN STUDI Lebih banyak yang menekankan

aspek ISI atau SUBSTANSI kebijakan

Teknokratik:Sekedar menerapkan metode keilmuan untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Positivistik: Obyektif : pengkaji harus

menjaga jarak terhadap realitas yang dikaji.

Netral dari (kalau bukan buta) politik.

KECENDERUNGAN STUDI

Mengandaikan bisa menempatkan diri sebagai policy-maker : state centric mindset masih

cukup dominan (sulit berempati pada kurban)

Model berfikir: birokratis (kebijakan diasumsikan sebagai proses kerja aparat negara)

Semakin meninggalkan pandangan yang state-centricmarket driven dan society-centric.

Probematika penerapan studi

kebijakan publik

ADVOKASI KEBIJAKAN

Tidak harus dilakukan dari luar dan melawan pemerintah

Keberpihakan pada nilai-nilai tertentu

Metodologi keilmuan: non-positivistik

Tidak lagi memisahkan kajian untuk dengan kajian tentang kebijakan.

Serius mengelola proses, dan sensitif konteks

Problematika Pengkajian

Metodologis: Kontroversi positivisme vs

anti-positivisme Simplistik dan reduksionis

Kompetensi Jumlah orang yang terbatas Kultur riset yang rapuh

Komunikasi kebijakan

Advokasi kebijakan: Terobosan

epistemologis

SIKAPI SETTING: DESENTRALISTIC

GOVERNANCE Pelimpahan kewenangan harus

diikuti dengan kapasitas policy-making: Pengutatan think tank

kebijakan di tingkat lokal Tata kelembagaan yang

inovatif untuk optimalkan kajian kebijakan yang tepat guna

Urgent: horizontal learning dan lesson drawing.

KEMBANGKAN EPISTEMIC COMMUNITY

Konsolidati komunitas yang hirau dengan kebijakan tertentu. Menembus sekat-sekat

otoritas, baik dalam domain negara maupun akademisi

Trust-based. Urgen bagi politik wacana,

politik ide: Agenda setting Penggalangan obsesi

KEMBANGKAN EPISTEMIC COMMUNITY

Obsesi: Produksi dan sharingpengetahuan kebijakan yang tepat guna. Integrasikan dengan rutinitas

yang berlaku Tersambung dengan media

massa Syarat: Penguatan metodologi

keilmuan ada titik temu pemahaman filosofis.

MENGEMBANGKANPOLICY NETWORK

Lebih mengedepankan kualitas, kompetensi dan substansi kebijakan, bukan semata patuh pada prosedur birokrasi.

Mengeloka kedekatan informal antar stake holders.

Infrastruktur jejaring, baik fisik maupun non-fisik.

Infra-struktur non-fisik:Reformat Tri Dharma

Perguruan Tinggi

pendidikan

Pene-litian

Peng-abdian

Terima kasih !

PENGEMBANGANSTUDI KEBIJAKAN UNTUKOPTIMALKAN POLICY-MAKINGALUR PAPARANSlide Number 3KEBIJAKAN PUBLIKKEBIJAKAN PUBLIKSlide Number 6STUDI KEBIJAKANSTUDI KEBIJAKANJENIS STUDIKEBIJAKAN PUBLIKSTEREO-TYPESTUDI KEBIJAKANHUBUNGAN TIMBAL-BALIKTIGA DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIKKECENDERUNGAN STUDIKECENDERUNGAN STUDISlide Number 15ADVOKASI KEBIJAKANProblematika PengkajianSlide Number 18SIKAPI SETTING: DESENTRALISTIC GOVERNANCEKEMBANGKAN EPISTEMIC COMMUNITYKEMBANGKAN EPISTEMIC COMMUNITYMENGEMBANGKANPOLICY NETWORKInfra-struktur non-fisik:Reformat Tri Dharma Perguruan TinggiTerima kasih !