modul advokasi kebijakan publik

92
T R A I N I N G O F T R A I N E R (TOT) POKJA RBM MODUL ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK DI Susun Oleh : MUSTIKA AJI, S. Pd KABUPATEN KEBUMEN

Upload: mustika-aji

Post on 17-Jul-2015

1.432 views

Category:

Government & Nonprofit


130 download

TRANSCRIPT

Page 1: Modul advokasi kebijakan publik

T R A I N I N G O F T R A I N E R (TOT)

POKJA RBM

MODUL

ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK

DI Susun Oleh :

MUSTIKA AJI, S. Pd

KABUPATEN KEBUMEN

Page 2: Modul advokasi kebijakan publik

MODUL ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK

Di susun oleh :

1. MUSTIKA AJI, S. Pd

POJKA RUANG BELAJAR MASYARAKAT

KABUPATEN KEBUMEN

Page 3: Modul advokasi kebijakan publik

KATA PENGANTAR

Modul ini merupakan salah satu dari seri Penguatan Kapasitas bagi CBM dalam pengwasan dan pembelaan terhadap kebijakan pembangunan dan kebijakan public

Namun demikian modul ini belumlah menjadi modul yang sempurna sehingga dalam penggunaan modul ini masih harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan peraturan-peraturan daerah yang ada.

Kebumen, 25 September 2013

Page 4: Modul advokasi kebijakan publik

DAFTAR ISI

Halaman

Modul 1 ORIENTASI PELATIHAN 1

Modul 2 PENGANTAR ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK 9

Modul 3 TAHAPAN ADVOKASI 23

Modul 4 MEMBANGUN LINKAR INTI 30

Modul 5 MERUMUSKAN DAN MENGEMAS ISU STRATEGIS 32

Modul 6 MEMBANGUN OPINI PUBLIK 43

Modul 7 MEMBANGUN BASIS GERAKAN 53

Modul 8 MENGGALANG SEKUTU 57

Modul 9 LOBY, NEGOISASI DAN PUBLIK HEARING 63

Modul 10 DEMONSTRASI 88

Modul 11 RKTL 96

Page 5: Modul advokasi kebijakan publik

PANDUAN PELATIHAN DAN PENGGUNAAN MODUL

1. Pengorganisasian Pelatihan

a. Peserta Pelatihan

Peserta Advokasi Kebijakan sebaiknya teridiri dari

TPM

Tim Monef

Unsur Pemerintah Desa

Unsur BPD

Unsur Lembaga Masyarakat Desa

Unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat

Unsur Tokoh Masyarakat

b. Fasilitator Pelatihan

Fasilitator pelatihan hendaknya personel yang mempunyai persyaratan sebagai berikut :

Mempunyai kemampuan fasilitasi yang partisipatif

Memahami Advokasi Kebijakan Publik

Mempunyai pengalaman melakukan Advokasi Kebijakan Publik

c. Tempat Pelatihan

Tempat pelatihan idealnya dilaksankan di desa dan dihindari pada tempat-tempat yang mewah

Page 6: Modul advokasi kebijakan publik
Page 7: Modul advokasi kebijakan publik

SILABUS ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK

NO POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN TUJUAN METHODE ALAT DAN BAHAN

WAKTU

1 OREITASI PELATIHAN

1.1. Perkenalan Tercitanya suasana yang akrab diatara peserta, fasilitator dan Panitia

Permainan Alat : LCD, Kertas Plano, Spidol, Isolatif

30 Menit

1.2 Orentasi Pelatihan

1. Peserta memahami tujuan pelatihan.

2. Peserta memahami apa yg akan diperoleh dan bagaimana pelatihan dilakukan

Ceramah Curah pendapat

Alat : LCD, Kertas Plano, Spidol Bahan : LBB 1

20 Menit

1.2. Kontrak Belajar 1. merumuskan harapan bersama,

2. memahami hubungan antara harapan dan silabus,

3. membangun kesepakatan untuk mencapai harapan bersama,

4. membangun kesepakatan tata tertib pelatihan yang kondusif untuk mencapai harapan

Ceramah Curah pendapat

Alat : LCD, Kertas Plano, Spidol, Isolatif

20 Menit

Page 8: Modul advokasi kebijakan publik

bersama

1.3. Pree Test Mengetahui pemahaman awal peserta tentang monepa

Kerja Individual

Bahan : Lembar Pre tes

20 Menit

2 PENGANTAR ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK

2.1 Pengantar Kebijakan Publik

1. Peserta memahami makna Kebijakan Publik

2. Peserta mampu mengenali kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat

Ceramah Study kasus Curah pendapat

Alat : LCD, Kertas Plano, Spidol Bahan :

45 Menit

2.1 Pengantar Advokasi Kebijakan Publik

1. Peserta memahami makna Advokasi Kebijakan Publik

2. Peserta mampu memahami mengapa harus melakukan Advokasi Kebijakan Publik

Ceramah Study kasus Curah pendapat

Alat : LCD, Kertas Plano, Spidol Bahan :

3 TAHAPAN ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK

3.1 Tahapan Advokasi Kebijakan Publik

1. Peserta memahami Tahapan Advokasi Kebijakan Publik .

Ceramah Curah pendapat

Alat : LCD, Kertas Plano, Spidol Bahan

45 Menit

4 MEMBANGUN LINKAR INTI

4.1 Membangun Lingkar Inti

1. Peserta memahami konsep tentang lingkar inti.

2. Peserta dapat menjelaskan nilai nilai

Ceramah Diskusi Kelompok

Alat : LCD, Kertas Plano, Spidol Bahan :

60 Menit

Page 9: Modul advokasi kebijakan publik

dalam membangun lingkar inti

5 MERUMUSKAN DAN MENGEMAS ISU STRATEGIS

5.1 Merumuskan Isu Strategis

1. Peserta memahami pengertian Isu Strtegis

2. Perserta memahami teknik penyusunan isu strtegis

3. Peserta dapat merumuskan isu strstegis

Ceramah Study Kasus Diskusi Kelompok

Alat : LCD, Kertas Plano, Spidol Bahan :

60 Menit

6 MEMBANGUN OPINI PUBLIK

6.1 Membangun Opini Publik

1. Peserta memahami pengertian tentang opini publik .

2. Peserta memahami teknik mempengaruhi dan membangun opini publik

Ceramah Curah pendapat

Alat : LCD, Kertas Plano, Spidol Bahan Bacaan

60 Menit

7 MEMBANGUN BASIS GERAKAN

7.1 Membangun Basis gerakan

1. Peserta pemahaman pengertian basis gerakan

2. Peserta dapat menguasai teknik membangun basis gerakan advokasi

Ceramah Diskusi Kelompok

Alat : LCD, Kertas Plano, Spidol Bahan bacaan

60 Menit

8 MENGGALANG SEKUTU

8.1 Menggalang Sekutu

1. Peserta memahami prinsip prinsip dalam menggalang sekutu

2. Peserta mengusai teknik

Ceramah Diskusi Kelompok

Alat : LCD, Kertas Plano, Spidol Bahan bacaan

45 Menit

Page 10: Modul advokasi kebijakan publik

menggalang sekutu

9 LOBY, NEGOISASI DAN PUBLIK HEARING

9.1 Melakukan Loby 1. Peserta dapat memahami pengertian Loby.

2. Peserta dapat menguasai teknik melakukan loby untuk advokasi kebijakan

Ceramah Diskusi Kelompok

Alat : LCD, Kertas Plano, Spidol Bahan bacaan

45 Menit

9.2 Melakukan Negoisasi

1. Peserta dapat memahami pengertian Negoisasi.

2. Peserta dapat menguasai teknik melakukan negoisasi untuk advokasi kebijakan

Ceramah Curah pendapat

Diskusi Kelompok

Alat : LCD, Kertas Plano, Spidol

Bahan bacaan

9.3 Melakukan Publik Hearing

1. Peserta dapat memahami pengertian publik.

2. Peserta dapat menguasai teknik melakukan publik untuk advokasi kebijakan

Ceramah Curah pendapat Diskusi Kelompok

Alat : LCD, Kertas Plano, Spidol

Bahan bacaan

10 DEMONSTRASI 10.1 Melakukan Demonstrasi

1. Peserta Memahami Demontasri sebagai sarana untuk melakukan Advokasi Kebijakan

2. Perta mempunyai pengetahuan

Ceramah Curah pendapat Diskusi Kelompok

Alat : LCD, Kertas Plano, Spidol Bahan bacaan

45 Menit

Page 11: Modul advokasi kebijakan publik

mengorganisir dan memanagemen demontrasi untuk advokasi kebijakan publik

11 RKTL 11.1 RKTL

Page 12: Modul advokasi kebijakan publik

6 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

1 . Modul Orientasi Pelatihan 1.1. Pembukaan

L

Langkah Langkah Pembelajaran : . a. Pembukaan

Awalilah kegiatan dengan membaca doa kemudian bacakan susunan acara pembukaan pelatihan

b. Sambutan sambutan Pada sesi pembukaan berisi sambutan dari panitia maupun pejabat yang berkompeten.

c. Penutup Lakukanlah kegiatan penutupan pelatihan dengan doa penutup yang dibawakan oleh panitia atau salah satu peserta pelatihan yang di tunjuk

1.2. Perkenalan

Memberikan kesempatan kepada Panitia untuk memberikan penjelasan mengenai Pelatihan. Juga kepada Pejabat formal (bila ada) untuk memberikan pengarahan.

30 menit

Dasar Pemikiran:

Meskipun ini hanya 'ceremonial', terkadang bermakna sebagai dorongan semangat dan kebanggaan kepada para peserta.

Kertas plano

Papan tulis dengan perlengkapannya

Spidol, selotip kertas dan jepitan besar

LCD

Pengaturan ruang kelas

Tempat duduk diatur membentuk lingkaran

Page 13: Modul advokasi kebijakan publik

7 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Peserta saling mengenal, saling memahami perbedaan, saling menghargai.

Peserta mampu menciptakan keakraban.

40 menit

Dasar Pemikiran:

Menciptakan suasana tidak formal dan akrab diperlukan untuk suatu pelatihan partisipatif. Diharapkan peserta merasa senang selama mengikuti pelatihan dan mau berpartisipasi aktif

Kertas plano

Kuda-kuda untuk flip chart

Papan tulis dengan perlengkapannya

Spidol, selotip kertas dan jepitan besar LCD

Pengaturan ruang kelas

Tempat duduk diatur membentuk lingkaran

Langkah langkah pembelajaran: a. Permainan Perkenalan.

Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan kepada peserta bahwa kita akan memulai pelatihan ini dengan perkenalan peserta. Sebelum kegiatan ini dimulai, pemandu kelas harus sudah memilih cara perkenalan yang akan digunakan.Cara perkenalan yang dipilih sebaiknya menjadi proses awal membangun dinamika kelas. Jika menggunakan permainan sebagai cara untuk melakukan perkenalan, siapkan peralatan yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Seluruh peserta (pemandu kelas, wakil pemandu, panitia, dll) di dalam kelas ikut serta dalam permainan perkenalan ini.

Mengisi Biodata: 1. Bagikan formulir bio data dan name tag kepada seluruh peserta. Contoh formulir

bio data dapat dilihat pada lembaran di bawah ini. Data yang di minta dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara pelatihan

2. Minta peserta untuk mengisi formulir tersebut dan tanda pengenal (name tag) yang telah dibagi degn nama panggilan degn tulisan yg cukup besar dan jelas dibaca.

3. Kumpulkan formulir setelah selesai diisi oleh seluruh peserta. 4. Minta peserta untuk menggunakan identitas / tanda pengenal (name tag). 5. Tutup kegiatan dan ucapkan terima kasih.

Page 14: Modul advokasi kebijakan publik

8 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Beberapa Game untuk Perkenalan Saya adalah … Garis besar

Peserta menulis hal-hal tentangmereka untuk dilihat oleh anggota kelompok lainnya. Icebreaker ini dapat digunakan di awal pelatihan dimana para peserta tidak saling mengenal. Tujan 1. Mendorong partisipasi peserta. 2. Agar peserta saling mengenal satu sama lain. Waktu yang dibutuhkan 30-40 menit Jumlah peserta Tidak dibatasi. Materi yang dibutuhkan Selembar kertas untuk setiap peserta dengan tulisan ‘Saya adalah …’ di atasnya. Sebuah pulpen untuk masing-masing peserta dan selotip atau peniti untuk memasang kertas itu di depan kaos atau baju peserta. Prosedur 1. Bagikan kertas bertuliskan ‘Saya adalah …’ dan pulpen untuk masing-masing peserta. 2. Beritahukan kepada peserta mereka memiliki waktu 10 menit untuk menulis 10

jawaban pertanyaan tersebut. 3. Setelah waktu persiapan habis, mintalah peserta untuk memasang kertas tersebut di

depan kaos atau baju mereka kemudian berjalan mengelilingi ruangan sambil membaca kertas peserta lainnya. Tahap ini dilakukan tanpa bersuara.

4. Setelah 10 menit para peserta diminta untuk berbicara dengan orang yang memiliki kertas yang kelihatannya menarik atau mereka boleh mengajukan pertanyaan yang mungkin muncul pada saat membaca lembaran tersebut.

Poin diskusi 1. Apakah ada seseorang yang menemukan orang dengan jawaban yang sama

dengannya? 2. Apakah orang merasa terancam menuliskan informasi tersebut dikarenakan orang lain

akan membacanya? Variasi 1. kalimat lain seperti ‘Saya ingin menjadi …’, atau ’10 hal yang saya sukai dari diri saya

adalah …’ dapat digunakan. 2. Langkah 3 bisa dihapus. Sumber Diambil dari ‘Who am I’: A Getting Acquainted Activity’, J. William Pfeiffer dan John

E.Jones, Sebuah Buku Pegangan Tentang Pengalaman Terstruktur untuk Pelatihan Hubungan Antar Manusia, Vol. 1, University Associates, California, 1975.

Page 15: Modul advokasi kebijakan publik

9 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

1. Orientasi Pelatihan

Peserta memahami tujuan pelatihan.

Peserta memahami apa yg akan diperoleh dan bagaimana pelatihan dilakukan.

45 menit

Dasar Pemikiran:

Dengan pendalaman tentang monitoring dan evaluasi partisipatif , maka diharapkan peserta lebih memahami M&EP .

Kertas plano

Kuda-kuda untuk flip chart

Papan tulis dengan perlengkapannya

Spidol, selotip kertas dan jepitan besar

LCD

LBB 1.3

Pengaturan ruang kelas

Tempat duduk diatur membentuk lingkaran

Langkah Pembelajaran Diskusi Ceramah dan Tanya Jawab 1. Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan kepada peserta bahwa kita akan

memulai dengan Modul Orientasi Belajar 2. Jelaskan bahwa kita akan memulai modul ini dengan kegiatan Latar Belakang Pelatihan

dan Tujuan Pelatihan 3. Jelaskan tentang Garis Besar Program Pembelajaran 4. Buka kesempatan tanya jawab untuk kedua kegiatan ini. 5. Tutup kegiatan dan ucapkan terima kasih.

Page 16: Modul advokasi kebijakan publik

10 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

1.4. Kontrak Belajar

1. merumuskan harapan bersama, 2. memahami hubungan antara harapan dan silabus, 3. membangun kesepakatan untuk mencapai harapan

bersama, 4. membangun kesepakatan tata tertib pelatihan yang

kondusif untuk mencapai harapan bersama

45 menit

Dasar Pemikiran:

Melibatkan peserta dari awal akan menimbulkan perasaan bahwa pelatihan ini milik peserta. Juga karena mereka yang mengatur sendiri, maka kesepakatan ini akan dipenuhi secara patuh. Hal ini penting untuk lancarnya proses pelatihan dan menanamkan disiplin dan tepat waktu.

Kertas plano

Kuda-kuda untuk flip chart

Papan tulis dengan perlengkapannya

Spidol, selotip kertas dan jepitan besar

LCD

Pengaturan ruang kelas

Tempat duduk diatur membentuk lingkaran

Langkah langkah Pembelajaran: Curah Pendapat dan Diskusi Harapan Bersama 1) Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan kepada peserta bahwa kita

akan memulai dengan Modul Kontrak Belajar yang terdiri dari dua kegiatan. Jelaskan tujuan dari modul ini.

2) Jelaskan bahwa kita akan memulai modul ini dengan kegiatan pertama yaitu Diskusi mengenai Harapan Peserta. Bagikan LK-Kontrak Belajar kepada seluruh peserta. Minta peserta untuk menuliskan harapan mengenai pelatihan yang akan mereka ikuti selama 4 hari pada Formulir Kontrak Belajar tersebut. Sebelum peserta menulis, berikan informasi bahwa peserta harus menulis di formulir yg telah dibagi hal-hal sebagai berikut: o Alasan mengapa mengikuti pelatihan. Alasan ini dapat saja datang dari luar

berupa perintah/penugasan, atau ingin tahu, dsb. o Motifasi yang mendorong peserta mengikuti pelatihan. Motivasi ini

merupakan dorongan dari dalam, misalnya; meskipun karena diperintah

Page 17: Modul advokasi kebijakan publik

11 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

dapat saja motivasinya mengikuti sekedar menjalankan perintah/sekedar bebas dari tugas rutin/ingin meningkatkan pengetahuan.

o Harapan peserta mengikuti pelatihan ini. Harapan ini tentu saja terkait dengan motivasi peserta kalau yang motivasinya hanya sekedar menjalankan perintah harapannya tentu saja dapat melapor dgn menunjukan semua bahan maka yg dikumpulkan lebih fisik, yang ingin bebas dari tugas rutin tentu tdk punya harapan, yang meningkatkan pengetahuan tentu harapannya materi yang diberikan benar-benar bermanfaat dan cukup jelas untuk dicerna, dsb.

3) Bagi peserta menjadi beberapa kelompok dan minta tiap kelompok menyimpulkan harapan kelompok bukan lagi harapan individu.

4) Ajak 1 kelompok menyajikan hasil kelompok dan kemudian minta kelompok lain melengkapi sehingga terjadi harapan kelas.

5) Diskusikan hasil harapan kelas tersebut dan kaitkan dengan garis besar program pembelajaran.

6) Bangun kesepakatan dengan seluruh peserta untuk bertekad bersama-sama mengikuti pelatihan guna mencapai harapan-harapan yang sudah didiskusikan sebelumnya.

7) Minta peserta untuk memberikan kesimpulan untuk kegiatan modul ini.

Penyepakatan Mekanisme Belajar 1) Jelaskan kepada peserta bahwa kita punya harapan bersama yang dirumuskan di

Kegiatan 1. Diperlukan kesepakatan bersama untuk mencapai harapan tersebut selama pelatihan ini. Kesepakatan bersama tersebut merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan dan merupakan aturan main bersama termasuk tata tertib agar dapat tercapai harapan bersama, yang harus ditaati oleh seluruh peserta dan penyelenggara dalam melaksanakan pelatihan.

2) Diskusikan dengan peserta hal-hal apa saja yang harus disepakati untuk diatur bersama untuk menjaga proses pelatihan tersebut.

3) Tuliskan semua hal yang disepakati dan tata tertib yang telah disepakati tersebut pada kertas plano dan tempelkan di dinding di tempat semua peserta dapat melihat. Bangun kesepakatan bahwa aturan main dan tata tertib tersebut bersifat mengikat semua pihak di kelas tersebut selama pelatihan.

4) Tutup kegiatan dan ucapkan terima kasih.

Page 18: Modul advokasi kebijakan publik

12 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

3. MODUL PENGANTAR ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK 3.1. Pengantar Kebijakan Publik

Pengantar Istilah kebijakan publik adalah terjemahan istilah bahasa Inggris "Public Policy". Kata "policy" ada yang menerjemahkan menjadi "kebijakan" (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi "kebijaksanaan" (Islamy, 2001; Abdul Wahap, 1990). Meskipun belum ada "kesepakatan", apakah policy diterjemahkan menjadi "Kebijakan" ataukah "kebijaksanaan", akan tetapi tampaknya kecenderungan yang akan datang untuk policy digunakan istilah kebijakan maka dalam modul ini, untuk public policy diterjemahkan menjadi "kebijakanpublik".

Langkah Langkah Pembelajaran : a. Pembuka

Buka pertemuan dengan salam, sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai b. Curah Pendapat:

1. Tanyakan pada peserta: 'Apa yang dimaksud dengan kebijakan public ' ? 2. Fasilitator menuliskan semua jawaban, merangkumnya dan

mendiskusikannya serta diharapkan ada kesepakatan. 3. Kemudian diskusikan lagi dengan peserta mengenai ruang lingkup kebijakan

publik

1. Peserta memahami makna Kebijakan Publik 2. Peserta mampu mengenali kebijakan yang tidak berpihak pada

masyarakat

45 menit

Dasar Pemikiran:

Pemahaman mengenai ruang lingkup kebijakjan public merupakan dasar untuk memahami prinsip-prinsip advokasi kebijakan .

1. Kertas plano 2. Kuda-kuda untuk flip chart 3. Papan tulis dengan perlengkapannya 4. Spidol, selotip kertas dan jepitan besar 5. LCD

LBB Pengantar Kebijakan Publik

Page 19: Modul advokasi kebijakan publik

13 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

4. Fasilitator menuliskan semua jawaban, merangkumnya dan mendiskusikannya serta diharapkan ada kesepakatan.

c. Ceramah Untuk selanjutnya memberikan paparan mengenai ruang lingkup kebijakan public .

d. Penutup Tutuplah sesi dengan ucapan terima kasih dan salam

Lembar Bahan Bacaan

Page 20: Modul advokasi kebijakan publik

14 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Pengantar Kebijakan Publik Istilah kebijakan publik adalah terjemahan istilah bahasa Inggris "Public Policy". Kata "policy" ada yang menerjemahkan menjadi "kebijakan" (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi "kebijaksanaan" (Islamy, 2001; Abdul Wahap, 1990). Meskipun belum ada "kesepakatan", apakah policy diterjemahkan menjadi "Kebijakan" ataukah "kebijaksanaan", akan tetapi tampaknya kecenderungan yang akan datang untuk policy digunakan istilah kebijakan maka dalam modul ini, untuk public policy diterjemahkan menjadi "kebijakanpublik". 1. Pengertian Kebijakan Publik.

a. ThomasR.Dye Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut: "Public Policy is whatever the government choose to do or not to do". (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada tujuannya, karena kebijakan public merupakan "tindakan" pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, inipun merupakan kebijakan publik, yang tentunya ada tujuannya.

Sebagai contoh: becak dilarang beroperasi di wilayah DKI Jakarta, bertujuan untuk kelancaran lalu-lintas, karena becak dianggap mengganggu kelancaran lalu-lintas, di samping dianggap kurang manusiavvi. Akan tetapi, dengan dihapuskannya becak, kemudian muncul "ojek sepeda motor". Meskipun "ojek sepeda motor" ini bukan termasuk kendaraan angkutan umum, tetapi Pemerintah DKI Jakarta tidak meiakukan tindakan untuk melarangnya. Tidakadanya tindakan untuk melarang "ojek" ini, dapat dikatakan kebijakan publik, yang dapat dikategorikan sebagai "tidak meiakukan sesuatu".

b. JamesE.Anderson Anderson mengatakan: "Public Policies are those policies developed by governmen¬tal bodies and officials". (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabatpemerintah).

c. David Easton David Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai berikut: "Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society".(Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara syah kepada seluruh anggota masyarakat). Kesimpulan

1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.

2) Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak meiakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu.

3) Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat. 2. Jenis-jenis Kebijakan Publik.

James E. Anderson (1970) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut: a. Substantive and Procedural Policies.

Substantive Policy.

Page 21: Modul advokasi kebijakan publik

15 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya: kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan Iain-lain. Procedural Policy. Suatu kebijakan dilihatdari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (Policy Stakeholders). Sebagai contoh: dalam pembuatan suatu kebijakan publik, meskipun ada Instansi/Organisasi Pemerintah yang secara fungsional berwenang membuatnya, misalnya Undang-undang tentang Pendidikan, yang berwenang membuat adalah Departemen Pendidikan Nasional, tetapi dalam pelaksanaan pembuatannya, banyak instansi/organisasi lain yang terlibat, baik instansi/organisasi pemerintah maupun organisasi bukan pemerintah, yaitu antara lain DPR, Departemen Kehakiman, Departemen Tenaga Kerja, Pecsatuan Guru Indonesia (PGRI), dan Presiden yang mengesyahkan Undang-undang tersebut. Instansi-instansi/ organisasi-organisasi yang terlibat tersebut disebut policy stakeholders.

b. Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies. Distributive Policy. Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan. Contoh : kebijakan tentang "Tax Holiday"

c. Redistributive Policy Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak. Contoh: kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

d. Regulatory Policy. Suatu kebijakan yang memgatur tentang pembatasan/ pelarangan terhadap perbuatan/tindakan. Contoh: kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api.

e. Material Policy. Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/ penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagipenerimanya. Contoh: kebijakan pembuatan rumah sederhana.

f. Public Goods and Private Goods Policies. Public Goods Policy. Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak Contoh: kebijakan tentang perlindungan keamanan, penyediaan jalan umum. Private Goods Policy. Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu. Contoh: kebijakan pengadaan barang-barang/pelayanan untuk keperluan perorangan, misalnya tempat hiburan, ho¬tel, dan Iain-lain.

3. Tingkat-tingkat Kebijakan Publik.

Page 22: Modul advokasi kebijakan publik

16 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Mengenai tingkat-tingkat kebijakan publik ini, Lembaga Administrasi Negara (1997), mengemukakan sebagai berikut: a. Lingkup Nasional

1) Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional adalah adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional/negara sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945. Yang berwenang menetapkan kebijakan nasional adalah MPR, Presiden, dan DPR. Kebijakan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat berbentuk: UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).

2) Kebijakan Umum Kebijakan umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR, UU,-untuk mencapai tujuan nasional. Yang berwenang menetapkan kebijakan umum adalah Presiden. Kebijakan umum yang tertulis dapat berbentuk: Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPPRES), Instruksi Presiden (INPRES).

3) Kebijakan Pelaksanaan. Kebijaksanaan pelaksanaan adalah merupakan penjabaran dari kebijakan umumsebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Yang berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan adalah menteri/pejabat setingkat menteri dan pimpinan LPND. Kebijakan pelaksanaan yang tertulis dapat berbentuk Peraturan, Keputusan, Instruksi pejabat tersebut di atas.

b. Lingkup Wilayah Daerah. 1) Kebijakan Umum.

Kebijakan umum pada lingkup Daerah adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan Rumah Tangga Daerah. Yang berwenang menetapkan kebijakan umum di Daerah Provinsi adalah Gubernur dan DPRD Provinsi. Pada Daerah

Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan umum pada tingkat Daerah dapat berbentuk Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi dan PERDA Kabupaten/Kota.

2) Kebijakan Pelaksanaan a) Kebijakan pelaksanaan pada lingkup Wilayah/Daerah ada tiga macam:

Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi merupakan realisasi pelaksanaan PERDA;

b) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi merupakan pelaksanaan kebijakan nasional di Daerah;

c) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan (medebewind) merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Yang berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan adalah: - Dalam rangka desentralisasi adaiah Gubernur/ Bupati/Walikota - Dalam rangka dekonsentrasi adalah Gubernur/ Bupati/Walikota;

Page 23: Modul advokasi kebijakan publik

17 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

- Dalam rangka tugas pembantuan adalah Gubernur/ Bupati/Walikota. - Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan

berupa Keputusan-keputusan dan Instruksi Gubernur /Bupati /Walikota.

- Dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi berbentuk Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Page 24: Modul advokasi kebijakan publik

18 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

3.2. Pengantar Advokasi Kebijakan

Pengantar Banyak orang masih menganggap bahwa advokasi merupakan kerja-kerja pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktek beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut sebagai advokasi. Seolah-olah, advokasi merupakan urusan sekaligus monopoli dari organisasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktek hukum semata. Pandangan semacam itu bukan selamanya keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin pengertian advokasi menjadi sempit karena pengaruh yang cukup kuat dari padanan kata advokasi itu dalam bahasa Belanda, yakni advocaat yang tak lain memang berarti pengacara hukum atau pembela. Namun kalau kita mau mengacu pada kata advocate dalam pengertian bahasa Inggris, maka pengertian advokasi akan menjadi lebih luas. Misalnya saja dalam kamus bahasa Inggris yang disusun oleh Prof. Wojowasito, Alm., Guru Besar IKIP Malang (kini Universitas Negeri Malang) yang diterbitkan sejak tahun 1980, kata advocate dalam bahasa Inggris dapat bermakna macam-macam. Avocate bisa berarti menganjurkan, memajukan (to promote), menyokong atau memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisa diartikan melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis.

3. Peserta memahami makna Advokasi Kebijakan Publik

4. Peserta mampu memahami mengapa harus melakukan Advokasi Kebijakan Publik

45 menit

Dasar Pemikiran:

Pemahaman mengenai ruang lingkup advokasi kebijakan public merupakan dasar untuk dapat melakukan advokasi kebijakan dengan baik .

1. Kertas plano 2. Kuda-kuda untuk flip chart 3. Papan tulis dengan perlengkapannya 4. Spidol, selotip kertas dan jepitan besar 5. LCD

LBB Pengantar Advokasi

Page 25: Modul advokasi kebijakan publik

19 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Langkah Langkah Pembelajaran : a. Pembuka

Buka pertemuan dengan salam, sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai b. Curah Pendapat:

1. Tanyakan pada peserta: 'Apa yang dimaksud dengan advokasi kebijakan public ' ?

2. Fasilitator menuliskan semua jawaban, merangkumnya dan mendiskusikannya serta diharapkan ada kesepakatan.

3. Kemudian diskusikan lagi dengan peserta mengenai ruang lingkup kebijakan publik

4. Fasilitator menuliskan semua jawaban, merangkumnya dan mendiskusikannya serta diharapkan ada kesepakatan.

5. Ajaklah peserta berdiskusi “ Mengapa harus melakukan advokasi kebijakan public “

6. Ambillah kesimpulan secara bersama sama. c. Ceramah

Untuk selanjutnya memberikan paparan mengenai ruang lingkup kebijakan public d. Penutup

Tutuplah sesi dengan ucapan terima kasih dan salam

Page 26: Modul advokasi kebijakan publik

20 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Lembar Bahan Bacaan

Pengantar Advokasi 1.1.Sebuah Definisi Banyak orang masih menganggap bahwa advokasi merupakan kerja-kerja pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktek beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut sebagai advokasi. Seolah-olah, advokasi merupakan urusan sekaligus monopoli dari organisasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktek hukum semata. Pandangan semacam itu bukan selamanya keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin pengertian advokasi menjadi sempit karena pengaruh yang cukup kuat dari padanan kata advokasi itu dalam bahasa Belanda, yakni advocaat yang tak lain memang berarti pengacara hukum atau pembela. Namun kalau kita mau mengacu pada kata advocate dalam pengertian bahasa Inggris, maka pengertian advokasi akan menjadi lebih luas. Misalnya saja dalam kamus bahasa Inggris yang disusun oleh Prof. Wojowasito, Alm., Guru Besar IKIP Malang (kini Universitas Negeri Malang) yang diterbitkan sejak tahun 1980, kata advocate dalam bahasa Inggris dapat bermakna macam-macam. Avocate bisa berarti menganjurkan, memajukan (to promote), menyokong atau memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisa diartikan melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis. Istilah advokasi merujuk kepada dua pengertian, yaitu, pertama, pekerjaan atau profesi dari seorang advokat, dan kedua, perbuatan atau tindakan pembelaan untuk atau secara aktif mendukung suatu maksud. Pengertian pertama berkaitan dengan pekerjaan seorang advokat dalam membela seorang kliennya dalam proses peradilan untuk mendapatkan keadilan. Pengertian advokasi yang pertama ini lebih bersifat khusus sedangkan pengertian kedua lebih bersifat umum karena berhubungan dengan pembelaan secara umum, memperjuangkan tujuan atau maksud tertentu. Dalam konteks advokasi untuk memengaruhi kebijakan publik, pengertian advokasi yang kedua mungkin yang lebih tepat karena obyek yang di advokasi adalah sebuah kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau kepentingan anggota masyarakat. Berbicara advokasi, sebenarnya tidak ada definisi yang baku. Pengertian advokasi selalu berubah-ubah sepanjang waktu tergantung pada keadaan, kekuasaan, dan politik pada suatu kawasan tertentu. Advokasi sendiri dari segi bahasa adalah pembelaan. Setidaknya ada beberapa pengertian dan penjelasan terkait dengan definisi advokasi, yaitu: 1. Usaha-usaha terorganisir untuk membawa perubahan-perubahan secara sistematis dalam

menyikapi suatu kebijakan, regulasi, atau pelaksanaannya (Meuthia Ganier). 2. Advokasi adalah membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat

para penguasa bertanggung jawab menyangkut peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja.

3. Upaya terorganisir maupun aksi yang menggunakan sarana-sarana demokrasi untuk menyusun dan melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata (Institut Advokasi Washington DC).

4. Advokasi merupakan segenap aktifitas pengerahan sumber daya yang ada untuk membela, memajukan, bahkan merubah tatanan untuk mencapai tujuan yang lebih baik sesuai keadaan yang diharapkan. Advokasi dapat berupa upaya hukum formal (litigasi) maupun di luar jalur hukum formal (nonlitigasi).

Page 27: Modul advokasi kebijakan publik

21 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

5. Menurut Mansour Faqih, Alm., dkk, advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (incremental).

6. Julie Stirling mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik.

7. Menurut Sheila Espine-Villaluz, advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dari berbagai pengertian advokasi diatas, kita dapat membagi penjelasan itu atas empat bagian, yakni aktor atau pelaku, strategi, ruang lingkup dan tujuan. 1.2 Advokasi: Alasan, Tujuan, dan Sasaran Bagi sebagian orang yang telah berkecimpung dalam dunia advokasi, tentu mereka tidak akan menanyakan kembali mengapa mereka melakukan hal itu. Namun, bagi sebagian lainnya yang belum begitu memahami, atau bahkan belum pernah mengenal, seluk-beluk advokasi, jawaban atas pertanyaan “Mengapa beradvokasi?” menjadi cukup relevan dan urgen untuk dijawab. Ada banyak sekali alasan mengapa seseorang harus, dan diharuskan, untuk melakukan kerja-kerja advokasi. Secara umum alasan-alasan tersebut antara lain adalah: 1. Kita selalu dihadapkan dengan persoalan-persoalan kemanusiaan dan kemiskinan 2. Perusakan dan kekejaman kebijakan selalu menghiasi kehidupan kita 3. Keserakahan, kebodohan, dan kemunafikan semakin tumbuh subur pada lingkungan kita 4. Yang kaya semakin kaya dan yang melarat semakin sekarat . Dari beberapa poin di atas ini kemudian melahirkan kesadaran untuk melakukan perubahan, perlawanan, dan pembelaan atas apa yang dirasakan olehnya. Salah satu bentuk perlawanan dan pembelaan yang “elegan” adalah advokasi. Tujuan dari kerja-kerja advokasi adalah untuk mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal sesuai dengan yang diharapkan. Secara lebih spesifik, dalam praksisnya kerja advokasi banyak diarahkan pada sasaran tembak yaitu kebijakan publik yang dibuat oleh para penguasa. Mengapa kebijakan publik? Kebijakan publik merupakan beberapa regulasi yang dibuat berdasarkan kompromi para penguasa (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dengan mewajibkan warganya untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat. Setiap kebijakan yang akan disahkan untuk menjadi peraturan perlu dan harus dikawal serta diawasi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi warganya. Hal ini dikarenakan pemerintah ataupun penguasa tidak mungkin mewakili secara luas, sementara kekuasaannya cenderung sentralistik dan mereka selalu memainkan peranan dalam proses kebijakan. Siapa Pelaku Advokasi? Advokasi dilakukan oleh banyak orang, kelompok, atau organisasi yang dapat diklasfikan sebagai berikut: 1. Mahasiswa (individu) atau organisasi/komunitas kemahasiswaan .

Page 28: Modul advokasi kebijakan publik

22 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

2. Organisasi masyarakat dan organisasi politik (SRMI , FNPBI ,STN , JAKER , LMND PRD , SPI dan lain sebagainya)

3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau disebut juga organisasi non-pemerintah 4. Komunitas masyarakat petani, nelayan, buruh , KMK dan lain-lain 5. Organisasi-organisasi masyarakat atau kelompok yang mewakili interest para anggotanya,

termasuk organisasi akar rumput (Serikat Tolong Menolong atau perwiritan) 6. Organisasi masyarakat keagamaan (NU, Muhammadiyah, MUI, PHDI, PWI, PGI, Walubi, dan

lain-lain) 7. Asosiasi-asosiasi bisnis 8. Media 9. Komunitas-komunitas basis (termasuk klan dan asosiasi RT, Dukuh, Lurah, dan lain-lain).

Contoh: FBR, Pandu, Apdesi, dan Polosoro 10. Persatuan buruh dan kelompok-kelompok lain yang peduli akan perubahan menuju

kebaikan 1.3 Kerja-kerja Advokasi: Tantangan dan Strategi Advokasi selamanya menyangkut perubahan yang mengubah beberapa kebijakan, regulasi, dan cara badan-badan perwakilan melakukan kebijakan. Dalam melakukan perubahan kebijakan pun tidak semudah yang kita bayangkan; ada beberapa lapisan yang harus kita lewati untuk melakukan perubahan tersebut. Lapisan pertama mencakup permintaan, tuntutan, atau desakan perubahan dalam praktik kelembagaan dan program-programnya. Contoh, sekelompok anak jalanan dan “gepeng” menolak Raperda yang telah dirancang kepada anggota dewan dan pejabat pemerintahan. Lapisan kedua, mengembangkan kemampuan individu para warga, ormas, dan LSM. Dengan penolakan dan penentangan adanya Raperda, anggota komunitas belajar bagaimana mengkomunikasikan pesan mereka pada segmentasi yang lebih luas untuk memperkuat basis dukungan kelembagaan mereka. Lapisan ketiga, menata kembali masyarakat. Kita mengubah pola pikir dan memberdayakan masyarakat marjinal (gepeng dan anjal) untuk berinisiatif melakukan perjuangan hak-haknya secara mandiri. Advokasi dikatakan berhasil apabila kita mampu membuat komunitas kita lebih berdaya dan mampu meneriakkan aspirasinya sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk memetakan dan mengawal jalannya sebuah kebijakan sebelum disahkan menjadi hukum formal, yaitu: 1. Mengerti dan memahami isi dari kebijakan beserta konteksnya, yaitu dengan memeriksa

kebijakan apa saja tujuan dari lahirnya kebijakan tersebut 2. Pelajari beberapa konsekuensi dari kebijakan tersebut. Siapa saja yang akan mendapat

manfaat dari kebijakan tersebut 3. Siapa yang akan dipengaruhi baik itu sifatnya merugikan ataupun menguntungkan 4. Siapa aktor-aktor utama, siapa yang mendorong dan apa kepentingan serta posisi mereka 5. Tentukan jaringan formal maupun informal melalui mana kebijakan sedang diproses.

Jaringan formal bisa termasuk institusi-institusi seperti komite legislatif dan forum public hearing. Jaringan informal melalui komunikasi interpersonal dari individu-individu yang terlibat dalam proses pembentukan kebijakan

Page 29: Modul advokasi kebijakan publik

23 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

6. Mencari tahu apa motivasi para aktor utama dan juga jaringan yang ada dalam mendukung kebijakan yang telah dibuat

3 . MODUL TAHAPAN ADVOKASI KEBIJAKAN

1. Peserta dapat memahami latar belakang perlunya melakukan advokasi kebijakan public.

2. Peserta dapat memahami tahapan tahapan advoaksi kebikana publik.

45 menit

Dasar Pemikiran:

Dengan memahami tahapan advokasi kebijakan publik diharapkan peserta dapat melakukan perencanaan advokasi kebikajakan dengan baik.

1. Kertas plano 2. Kuda-kuda untuk flip chart 3. Papan tulis dengan perlengkapannya 4. Spidol, selotip kertas dan jepitan besar 5. LCD

Lembar Kasus 1. Advokasi Kebijakan Sekolah Gratis Bagi Siswa dari KK

Miskin 2. Advokasi PKL Alun-alun Kebumen

Pengaturan ruang kelas

Tempat duduk diatur membentuk lingkaran

Langkah Langkah Pembelajaran : a. Pengantar

Advokasi kebijakan publik merupakan upaya pembelaan (pengawalan) secara terencana terhadap rencana sikap, rencana tindakan atau rencana keputusan, rencana program atau rencana peraturan yang dirancang pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan agar sesuai dengan kepentingan masyarakat. Nilai-nilai utama yang terdapat dalam masyarakat yang menjadi kepentingan seluruh anggota masyarakat haruslah diprioritaskan. Keberhasilan advokasi kebijakan untuk mempengaruh kebijakan publik memerlukan tahapan yang tersistematis serta tergantung kepada kualitas aktor atau para aktor yang memainkan peran dalam advokasi kebijakan tersebut yang meliputi kemampuan intelektual, kemampuan mengkomunikasikan ide dan pemikiran, kemampuan untuk

Page 30: Modul advokasi kebijakan publik

24 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

menjalin relasi politik dan pengorganisasian kekuatan politik serta kemampuan membangun opini publik.

b. Pembukan Buka pertemuan dengan salam, sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

c. Curah Pendapat: 1. Tanyakan pada peserta: Adakah yang pernah terlibat dalam kegiatan advokasi

kebijakan ? 2. Ajaklah peserta yang pernah mengikuti advokasi kebijakan untuk menceritakan

pengalamanya secara bergantian. 3. Tanyakan kepada peserta pelajaeran apa yang bisa diambil dari pengalaman

tersebut berkaitan dengan tahapan aadvokasi kebijakan publik ? d. Diskusi Kelompok

1. Bagilah peserta menjadi dua atau tiga kelompok. 2. Bagikan bahan bacaan “ Advokasi Kebijakan Sekolah Gratis Bagi Warga Miskin “

dan “ Advokasi PKL Alun-alun Kebumen” 3. Dari bahan bacaan tersebut setiap berdiskusi untuk merumuskan tahapan

advokasi kebijakan 4. Setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya 5. Ajalalah kelompok lainya untk memberi tanggapan

e. Ceramah Untuk selanjutnya fasiltator paparan penyimpulan mengenai tahapan advokasi kebijakan public .

f. Penutup Tutuplah sesi dengan ucapan terima kasih dan salam

Page 31: Modul advokasi kebijakan publik

25 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Lembar Study Kasus

Advokasi Kebijakan Sekolah Gratis Bagi Warga Miskin di Kabupaten Kebumen

Dalam batang tubuh UUD 1945 tertera keseriusan bangsa ini dalam mengembangkan

pendidikan tertera dalam pasal 28c ayat(1),28E ayat (1) 28I ayat (2), 31. Pendidikan dasar dalam konstitusi kita adalah kewajiban yang harus dilakukan warga dan pemerintah wajib membiayai(Ps 31 ayat (1)UUD 1945). Konstitusi kitapun menyatakan kewajiban pemerintah untuk anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN yang sampai saat ini belum pernah terpenuhi(Pasal 31 ayat (4) UUD 1945). Senada dengan konstitusi kita bahwa Pendidikan juga merupakan hak dasar dari setiap manusia yang dijamin oleh negara dalam pemenuhan pendidikan dasar secara cuma-cuma yang telah diatur dalam konvensi economy,social and culture(ecosoc) tepatnya pasal 13 ayat (4) yang telah diratifikasi oleh bangsa indonesia dalam UU No 11 Tahun 2005 yang menyatakan” Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang”. Hal tersebut diatas telah menerangkan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang ketersediaanya adalah tanggungjawab Pemerintah tanpa adanya diskrimanasi atau pembedaan golongan maupun lapisan masyarakat starata sosial dan strata ekonomi.

Dari data yang pemenuhan hak dasar akan pendidikan dikabupaten kebumen belum sepenuh dapat dirasakan oleh setiap warga. APK untuk anak usia 13 s/d 15 hanya 92.37 dan APM 67.53 untuk anak usia 15 s/d 18 tahun hanya APK 56.04 dan APM 40.21 sementara angka putus sekolah ( jumlah anak yang drop out pada jenjang pendidikan tertentu dibanding jumlah seluruh siswa pada jenjang tertentu) masih cukup tinggi pada setiap jenjang pendidikan SD 0.10 %, SMP 0.72 % dan tingkat SM mencapai0.87 %. Angka melanjutkan adalah perbandingan antara anak yang lulus pada jenjang pendidikan tertentu dengan anak yang melanjutkan pada jenjang diatasnya pada tahun yang sama. Angka melanjutkan ( AM ) ke SMP hanya 89.09 % dan AM ke SMA hanya 76.44% ( Sumber Profil Pendidikan tahun 2007 )

Kondisi pendidikan dikabaten kebumen sebagaimana disebutkan diatas membangkitkan advokasi warga . Proses advokasii warga dalam perumusan kebijakan sekolah gratis bagi warga miskin di Kabupaten Kebumen berdasarkan wawancara dengan Bambang Sutikno ( staf Bapeda Kab. Kebumen ) dan Purwaningsih ( bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kab. Kebumen ) dimulai ketika adanya Musrenbang Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2007. Dalam Musrenbang tersebut Mustika Aji menyatakan bahwa akses pendidikan bagi warga miskin harus di wujudkan.

Aspirasi warga ini mendapat realisasi dan diakomodasi dalam APBD Tahun Anggaran 2008 disebutkan : beasiswa transisi sebesar Rp 480.000.000. dengan tambahan Pos bantuan sekda sebesar Rp 3.500.000.0000.

Proses perumusan kebijakan sekolah gratis bagi warga miskin di Kabupaten Kebumen yang paling penting adalah dalam perumusan Perbup sekolah gratis bagi warga miskin di Kabupaten Kebumen. Dengan adanya Perbup itu diharapkan dengan dana yang minim tersebut hak pendidikan warga miskin akan terlindungi.

Page 32: Modul advokasi kebijakan publik

26 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Proses perumusan kebijakan sekolah gratis bagi warga miskin di Kabupaten Kebumen di fasilitasi oleh LSM Bina Insani dan Plan. Sebagai langkah awal dibentuklah forum peduli pendidikan ini pada tanggal 23 Juni 2008 di SDIT Logaritma Karanganyar. LSM Bina Insani dan Plan mengundang kelompok mahasiswa untuk menguatkan arti penting pendidikan dan penyadaran hak dan kewajiban warga masyarakat untuk mengakses pendidikan1.

Dalam pertemuan tersebut dari kelompok mahasiswa diwakili oleh Eko Budiono dan Romadhoni dari Forum Silahturahmi Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Kebumen (kemudian disebut Fosmada) Wilayah Semarang, Fatkhul Mujib, Edy Akbar dan Bambang Purwanto dari Fosmada Yogyakarta Dan Taufik Hamzah dari anggota DPRD Komisi A.

Dari forum inilah mulai digulirkan wacana untuk membentuk peraturan yang dapat menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga. Kelompok mahasiswa mendapat tugas untuk mendata di lapangan bagaimanakah kondisi pendidikan di lingkungannya. Dalam pertemuan kedua kelompok mahasiswa menyampaikan ulasan kondisi pendidikan di lingkungannya.

Untuk lebih mengenalkan wacana pendidikan gratis bagi siwa miskin maka diadakanlah seminar tentang wacana pembentukan peraturan yang menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga pada tanggal 3 April 2008 dengan pembicara kelompok mahasiswa Seminar tersebut dihadiri pemangku kepentingan yaitu: anggota DPRD Kabupaten Kebumen, Pegawai Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Pegawai Sekolah, dan LSM Perempuan2. Dengan seminar tersebut maka wacana pemberian bantuan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin akan menyebar di institusi-institusi pemangku kepentingan dan menguatkan komitmen pemerintah untuk melaksanakan rencana kerjanya karena hal ini sudah menjadi wacana bersama di ruang publik.

Setelah wacana tersebar maka selanjutnya digodok konsep konesep tentang pendidikan gratis bagi siswa dari kelurga miskin dalam dalam Fokus Group Diskusi ( FGD ) yang didahului dengan diskusi pra FGD yang di selenggarakan di benteeng Van Der Wicjk pada tanggal 24 April 2007 untuk membahas besaran bantuan persiwa, mekanisme penyaluran ,mekanisme monitoring dan draf perbub.

Dalam Pertemuan tersebut diketahui jumlah siswa miskin yang belum mendapatkan beasiswa dari uraian yang disampaikan Mustika Aji sebagai berikut :Kondisi riil pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen pada tahun 2007/2008 adalah sebagai berikut berdasarkan paparan dinas pendidikan bagian perencanaan3 : a. Data Siswa Miskin SD/SDLB = 56.356 siswa b. Digratiskan melalui dana BOS = 15.138 siswa c. Belum digratiskan = 41.218 siswa d. Data Siswa Miskin SMP/SMPLB = 17.059 siswa e. Digratiskan melalui dana BOS = 7.930 siswa f. Belum digratiskan = 9.129 siswa g. Data Siswa Miskin SMA/SMK = 15.243 siswa

1Hasil Wawancara dengan Suranto LSM Plan pada tanggal 25 November 2010.

2Wawancara dengan Romadhoni pada tanggal 27 November 2010.

3 Risalah Diskusi Pra FGD Sekolah Gratis Bagi Warga Miskin di Kabupaten Kebumen, di Benteng Van Der Wicjk

Gombong, pada tanggal 24 april 2008, hlm 2

Page 33: Modul advokasi kebijakan publik

27 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

h. Digratiskan melalui dana BKM = 9.038 siswa i. Belum digratiskan = 6.205 siswa

Diskusi Pra FGD yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2008 dilanjutkan dengan FGD I dan FGD II yang diselenggarakan Oleh LSM Plan dan Bina Insani di Hotel Candi Sari pada tanggal 15 dan 16 Mei 2008 dengan peserta sebagai berikut : a) Unsur Pemerintah : 9 orang

i. Dinas P dan K : 4 orang ii. Bappeda : 1 orang iii. Bagian Hukum : 1 orang iv. Komisi A DPRD : 1 orang v. Kandep Departemen Agama : 1 orang vi. Bagian Keuangan : 1 orang

b) Unsur Perguruan Tinggi : 2 orang c) Unsur Sekolah / Komite : 10 Orang d) Unsur LSM / CSO/ CBO : 10 Orang

Dalam FGD I dan FGD II dilakukan perhitungan biaya per-anak bagi siswa SD dan SMP/MTS, mekanisme bantuan beasiswa sekolah gratis bagi siswa miskin dn draf Perbub yang kemudian disepakati bersama baik dari kelompok warga maupun wakil Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Dari hasil kesepakatan antara warga dan pemerintah dalam FGD I dan FGD II bagian perencanaan dinas pendidikan Kabupaten Kebumen menyusun Perbup No. 6 Tahun 2008. Sampai saat ini Pemerintah Kab. Kebumen menggangarkan Bantuan Sosial Beasiswa Miskin yang setiap tahunya diatur dengan Pereturan Bupati.

Sumber : Skripsi Rahmat Akbar Edy Nugroho

Page 34: Modul advokasi kebijakan publik

28 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Lembar Study Kasus

ADVOKASI PKL ALUN ALUN KEBUMEN

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kebumen kembali melakukan razia Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kota Kebumen, Senin (25/2). Kali ini Satpol PP menindak tegas dengan menyita lima buah gerobak, 8 rak bensin, 28 terpal, 6 meja, 11 kursi dan peralatan dagang PKL lainnya. ( http://www.beritakebumen.info ). Kejadian tersebut tentunya membuat resah para PKL Alun -alun Kebumen, mengingat disitulah mereka menggantungkan hidupnya. Dari keresahan tersebut kemudian Pengurus Paguyuban PKL Alun-alun Kebumen dipimpin oleh bapak Muhajir mendatangi markas FORMASI untuk mengadukan permasalahan tersebut.

Pertemuan Paguyuban PKL Alun –alun dengan Formasi Kebumen dilakukan beberapaka kali dimarkas FORMASI untuk memetakan permasalahan yang di hadapi dan dipandu oleh mas Junaidi dari FORMASI. Dari pertemua beberapa kali di markas dihasilkan pemetaan masalah PKL dan kesepakatan untuk melakukan advokasi bersama.

Sebagai langkah awal untuk melakukan advokasi bersama maka pada tanggal 13 Maret 2013 Formasi mengirimkan team ( Mustika Aji dan Gunung Wuryanto ) untuk melakukan loby kepada Bupati Kebumen agar bersedia melakukan Hearing/audensi dengan Paguyuban PKL Alun-alun Kebumen. Pertemuan utuk loby dengan Bupati Kebumen dilakukan di pada malam hari di bagian belakang Pendopo Bupati. Pertemuan antara Team Formasi dengan Bupati Kebumen berlangusung dalam suasana yang santai dan non formal menghasilkan kespakan berupa kesedian Bupati Kebumen untuk melakukan audisi/hearing dengan PKL Alun-alun Kebumen

Sebagai tindak lajut dari kesepakatn yang dihasilkan dari loby dengan Bupati Kebumen maka pada tanggal 15 Maret 2013 diadakanlah hearing antara Pemkab, PKL dan Formasi. Dalam public hearing tersebut 5 Orang anggota Asosiasi Pedagang Kaki Lima yang dipimpin oleh Bapak Muhajir dan didampingi oleh team Formasi diterima Ruang Jatijajar pendopo Kabupaten kebumen untuk Audiensi dengan Bupati Kebumen Bapak Buyar Winarso beserta team dari Pemda Kabupaten diantaranya adalah Sekda, Kepala Dinas UMKM, Kepala Dinas Desperindag, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Satpol PP, Staf Ahli Bupati, keprotokolan dan lain-lain.

Acara hearing antara Pemkab, PKL dan Formasi difasilitasi oleh Mustika Aji dengan maksud membuka dialog untuk memecahkan masalah bersama dengan musyawarah. Beberapa permasalahan yang diutarakan oleh bapak Muhajir antara lain : 1. Penyitaan gerobak PKL oleh Satpol PP 2. Adanya Isyu bahwa PKL akan digusur/dipindahkan 3. Penataan PKL alun-alun Kabupaten Kebumen 4. Adanya Parkir liar yang meresahkan warga yang di koordinir oknum Dishub

Bupati Kebumen Buyar Winarso dengan tangkas menjawab bahwa soal penyitaan 3 gerobak itu diluar kendalinya dan akan segara di kembalikan, sedangkan permasalahan Isyu PKL akan dipindahkan ke Pasar Tumenggungan itu adalah bukan fakta dan memang tempat untuk relokasi ke Pasar Tumenggungan sangat terbatas dan tidak mungkin untuk merelokasikan pedagang PKL di Pasar Tumenggungan. Penataan PKL sebagai salah satu aset wisata dengan penyeragaman kostum dan tenda akan dianggarkan melalui APBD di Tahun 2014. sedangkan parkir liar yang dikoordinir oknum Dishub akan kami tangani segera. Bupati Kebumen juga meminta agar PKL

Page 35: Modul advokasi kebijakan publik

29 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Kabupaten Kebumen dapat berjualan sampai malam sehingga alun-alun Kabupaten Kebumen dapat tetap hidup sampai malam dan melayani kebutuhan warga. Fuad Habib berpendapat bahwa sebaiknya langkah penataan alun-alun Kabupaten Kebumen segera di implematasikan dalam perencanaan SKPD sebagai penerjemahan RPJMD dalam hal kerja teknis sehingga penataan alun-alun akan berkualitas. Mustika aji mengatakan bahwa penataan PKL alun-alun Kabupaten Kebumen sebaiknya dilaksanakan secara partisipatif sehingga penataan ini dapat berjalan efektif. Untuk melaksanakan tugas tersebut dibentuklah Pokja yang di Koordinir oleh Staff ahli Bupati Juanidi dan Ahmad Juanidi dari team Formasi.( http://www.formasi.org/suara-pkl-dalam-audiensi-dengan-bupati.html )

Hasil dari pertemuan di ruang Jatijajar semakin mendekati titik terang. “Selain akan membuatkan peraturan bupati (perbub) terkait pembolehan berjualan, Pemkab juga akan memberikan bantuan tenda kepada setiap PKL di alun-alun. Bahkan rencananya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan pasar Kebumen akan mengusulkan sebanyak 200 unit tenda ke Pemkab untuk PKL.(http://www.beritakebumen.info/2013/05/diusulkan-200-unit-tenda-pkl.html#ixzz2fDkx7U4Q )”

Keseriusan pemda tentunya harus terus dikawal sampai terealisasi dalam APBD Perubahan Tahun 2013. Untuk mengawal pengganggaran Formasi terhadap tokoh tokoh kunci di DPPKAD, DPRD, Staf Ahli Bupati dan Dinas Perindag Kabupaten Kebumen. Satu persatu tokoh kunci yang berkaitan dengan penganggaran daerah didatangi oleh Mustika Aji untuk meyakinkan pentingnya anggaran untuk penataan PKL Alun alun Kebumen dimasukan dalam Perubahan APBD tahun 2013. Beberapa tokoh kunci yang berhasil di loby antara lain dari Banggar DPRD Kab. Kebumen Gito Prasetyo (Pan) dan Halimah dari Partai (Golkar), H. Pangat dan Seno ( DPPKAD), Ir Junaidi Msc. ( Staf Ahli Bupati ) dan Azam Fathoni ( Depindagpasar ). Dari hasl loby tersebut disepakati untuk menganggarkan kebutuhan PKL Alun-alun dalam APBD Perubahan sebesar 700 juta rupiah.

Page 36: Modul advokasi kebijakan publik

30 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

5 Modul Membangun Linkar Inti

1. Peserta memahami konsep lingkar inti dalam advokasi 2. Peserta dapat menjelaskan nilai nilai dalam membangun

lingkar inti. 3. Peserta memahami syarat syarat untuk menjadi lingkar

inti.

45 menit

Dasar Pemikiran:

Lingkar inti suatu gerakan advokasi adalah tulang punggung keberhasilan gerakan gerakan Advokasi.

1. Kertas plano 2. Kuda-kuda untuk flip chart 3. Papan tulis dengan perlengkapannya 4. Spidol, selotip kertas dan jepitan besar 5. LCD

Pengaturan ruang kelas

Tempat duduk diatur membentuk lingkaran

Langkah Langkah Pembelajaran : Pengantar Langkah pertama dari proses advokasi adalah membentuk lingkar inti, yaitu kumpulan orang atau organisasi yang menjadi penggagas serta pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Pentingnya posisi ini, sehingga orang atau organisasi yang berada didalamnya haruslah memiliki kesamaan visi dan analisis (bahkan ideologi) yang jelas terhadap issu yang diadvokasi

a. Pembukaan

Bukalah sesi dengan salam, bila peserta kelihatan jenuh lalukanlah icebreking b. Brainstorming.

Tanyakan dan diskusikan pertanyaan berikut ini dengan peserta: ' . 1. Mengapa Perlu membentuk Lingkar Inti ? 2. Siapa saja yang yang dapat menjadi anggota Lingkar Inti ? 3. Apa syarat / kriteria Lingkar Inti Fasilitator mencatat semua hasil diskusi pada kertas plano,

c. Penutup dan penyimpulan. Fasilitar bersama peserta pelatihan menyimpulan besama yang didiskusikan diatas,

Page 37: Modul advokasi kebijakan publik

31 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

6 MODUL MERUMUSKAN ISU SRTATEGIS

1. Peserta dapat menjelaskan pengertian isu strtegis. 2. Peserta dapat memahami kriteria isu strtegis 3. Peserta dapat merumuskan isu strategis dengan baik.

45 menit

Dasar Pemikiran:

Kemampuan mendorong terjadinya perubahan inilah yang merupakan tugas advokator yaitu berupa “perumusan isu strategis”. Dalam upaya perumusan ini, advokator menelaah secara lebih mendalam isu yang ada untuk dapat mengaitkan isu tersebut dengan kepentingan semua stakeholder..

1. Kertas plano 2. Kuda-kuda untuk flip chart 3. Papan tulis dengan perlengkapannya 4. Spidol, selotip kertas dan jepitan besar 5. LCD

Lembar Study Kasus 1. Menunaikan Hak Pendidikan Orang Miskin 2. Selamatkan Anak Kebumen Lembar Bahan Bacaan 1. Membuat Analisa Kebijakan Publik

Pengaturan ruang kelas

Tempat duduk diatur membentuk lingkaran

Langkah Langkah Pembelajaran a. Pengantar:

Pembuat kebijakan hanya akan mengubah suatu kebijakan jika ada pertimbangan yang layak bagi mereka untuk itu. Pertimbangan untuk mengubah inilah yang harus dirumuskan oleh advokator. Bagaimana pertimbangan itu dipilih, diolah dan dirumuskan? Pertimbangan untuk perubahan dapat diibaratkan seperti intan dalam tambang. Ia sudah bernilai namun masih belum mencapai nilai tertinggi yang mungkin dicapai. Advokator perlu mengambilnya dari tambang, memisahkannya dari mineral lain atau kontaminan yang melingkupinya. Dalam praktek, inilah situasi ketika advokator mengenali suatu gejala yang tak seharusnya terjadi di tengah berbagai peristiwa. Untuk dapat mengenali gejala itu, advokator dapat secara aktif melakukan riset advokasi atau memanfaatkan temuan dari media massa yang sudah dibahas dalam sesi sebelumnya. Gejala yang sudah diidentifikasi tersebut akan mempunyai daya tarik jika diangkat dalam suatu forum diskusi. Lantas, gejala itu akan menjadi isu dan membangkitkan pendapat dari

Page 38: Modul advokasi kebijakan publik

32 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

kalangan pemerhati atau pakar. Sungguh pun demikian harus diakui, gejala yang marak dibahas oleh pakar belum mempunyai daya dorong untuk ter jadinya satu perubahan. Kemampuan mendorong terjadinya perubahan inilah yang merupakan tugas advokator yaitu berupa “perumusan isu strategis”. Dalam upaya perumusan ini, advokator menelaah secara lebih mendalam isu yang ada untuk dapat mengaitkan isu tersebut dengan kepentingan semua stakeholder. Kemampuan ini harus dilatih agar bisa menunjukkan letak strategis isu bersangkutan untuk dibawa kepada para pengambil kebijakan. Nilai strategis ini harus nampak jelas di mata para pengambil kebijakan agar mereka mau memper timbangkannya sebagai prioritas agenda perubahan.

b. Pembukan Buka pertemuan dengan salam, sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

c. Curah Pendapat: 1. Tanyakan pengeertian dari isu strtegis ? 2. Catat semua jawaban dan diskusikan kembali dengan peserta untuk membuat

peyimpulan d. Diskusi Kelompok

1. Bagilah peserta menjadi dua atau tiga kelompok. 2. Berilah penjelasan tentang indicator isu strtegis 3. Bagikan lembar study kasus “ Menunaikan Hak Pendidikan Orang Miskin“ dan “

Selamatkan Anak Kebumen ” 4. Dari bahan bacaan tersebut setiap kelompok diskusi untuk merumuskan isu

strtegis 5. Setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya 6. Ajalalah kelompok lainya untk memberi tanggapan

e. Ceramah Untuk selanjutnya fasiltator paparan penyimpulan mengenai isu stretegis .

f. Penutup Tutuplah sesi dengan ucapan terima kasih dan salam

Daftar Tolok Ukur Analisa Isu Strategis

No Tolok Ukur Pertanyaan Penguji Kesimpulan

1 Aktual Apakah isu ini sedang jadi pusat perhatian?

2 Urgensi Apakah isu ini mendesak?

3 Relevansi Apakah isu ini sesuai kebutuhan konstituen?

4 Dampak positif Apakah isu ini jika dibahas membantu konstituen?

5 Kesesuaian Apakah isu ini sesuai dengan visi & misi kita?

6 Inklusi Dapatkah konstituen kita berpartisipasi dalam isu ini?

Lembar Study Kasus

Page 39: Modul advokasi kebijakan publik

33 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

MENUNAIKAN HAK PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR

(Satu orang miskin tidak sekolah adalah kejahatan semua orang dengan kadar kejahatan yang berbeda : no name)

Oleh Mustika Aji, SPd

PENDAHULUAN Suatu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai ilmu; yang hanya bisa didapat melalui proses pendidikan. Tercatat dalam tinta sejarah bangsa-bangsa yang smenghargai pendidikan menjadi bangsa yang besar dan beradab dan sebaliknya bangsa yang tidak menghargai ilmu pengetahuan menjadikan bangsa itu biadab dan mengalami kehancuran . Bisa kita bandingkan kejayaan bangsa yunani,persia,mesir dan romawi, kekhalifahan islam dan eropa sekarang yang menghargai ilmu pengetahuan dengan bangsa mongol, bangsa-bangsa yang disebutkan pertama meninggalkan bangunan-bangunan yang indah dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia pada zamanya bahkan sampai sekarang sedangkan bangsa mongol hanya mengakibatkan kehancuran dan matinya pusat-pusat ilmu pengetahuan. Founding parent Indonesia telah sadar dengan pentingnya pendidikan hal tersebut terbukti dalam preambule (pembukaan) alenia ke empat : “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunkan kebangsaan indonesia itu dalam bentuk undang-undang dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakayat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusaiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan persatuan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permuswaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Dalam pembukaan telah termaktub tujuan didirikanya Republik indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang berarti bangsa ini sangat menghargai ilmu dan dalam mengakses pendidikan tiada dibeda-bedakan terwakili dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dalam batang tubuh UUD 1945 tertera keseriusan bangsa ini dalam mengembangkan pendidikan tertera dalam pasal 28c ayat(1),28E ayat (1) 28I ayat (2), 31. Pendidikan dasar dalam konstitusi kita adalah kewajiban yang harus dilakukan warga dan pemerintah wajib membiayai(Ps 31 ayat (1)UUD 1945). Konstitusi kitapun menyatakan kewajiban pemerintah untuk anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN yang sampai saat ini belum pernah terpenuhi(Pasal 31 ayat (4) UUD 1945). Senada dengan konstitusi kita bahwa Pendidikan juga merupakan hak dasar dari setiap manusia yang dijamin oleh negara dalam pemenuhan pendidikan dasar secara cuma-cuma yang telah diatur dalam konvensi economy,social and culture(ecosoc) tepatnya pasal 13 ayat (4) yang telah diratifikasi oleh bangsa indonesia dalam UU No 11 Tahun 2005 yang menyatakan” Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang”. Hal tersebut diatas telah menerangkan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang ketersediaanya adalah

Page 40: Modul advokasi kebijakan publik

34 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

tanggungjawab Pemerintah tanpa adanya diskrimanasi atau pembedaan golongan maupun lapisan masyarakat starata sosial dan strata ekonomi. JAMINAN HUKUM PELAYAN PENDIDIKAN BAGI ORANG MISKIN Di negara ini bertaburan peraturan perudang undangan yang memberikan jaminan pelayanan pendidika bagi orang miskin antara lain : 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak

mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia(UUD 1945 pasal 28C ayst (1) .

2. Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran (UUD 1945 Pasal 28E ayat (1)). 3. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan

berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskrimanatif(UUD 1945 Pasal 28I ayat (2).

4. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan(UUD 1945 Pasal 31 ayat(1)). 5. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib

membiayainya(UUD 1945 Pasal 31 ayat(2)). 6. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang”( pasal

13 ayat (4) yang telah diratifikasi oleh bangsa indonesia dalam UU No 11 Tahun 2005). 7. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi

maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.(Undang-Undang No 39 Tahun 1999)

8. Setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu(pasal 5 UU No 20 tahun 2003).

9. Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus (pasal 5 UU No 20 tahun 2003).

10. Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus(pasal 5 UU No 20 tahun 2003).

11. Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus(pasal 5 UU No 20 tahun 2003).

12. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat(pasal 5 UU No 20 tahun 2003).

13. Setiap Warga Negara warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar(pasal 6 UU No 20 tahun 2003)

14. Setiap Warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan(pasal 6 UU No 20 tahun 2003)

15. Setiap Warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan(pasal 6 UU No 20 tahun 2003)

16. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya(pasal 7 UU No 20 tahun 2003).

17. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya(pasal 7 UU No 20 tahun 2003)

Page 41: Modul advokasi kebijakan publik

35 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

18. Masyrakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan(pasal 8 UU No 20 tahun 2003).

19. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan(pasal 9 UU No 20 tahun 2003)

20. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya(pasal 9 UU No 20 tahun 2003).

SEBUAH REALITA DI KAB. KEBUMEN Faktor yang sangat berperan dalam pencapaian pembangunan suatu bangsa adalah tingkat pendidikan penduduknya semakin maju pendidikan penduduknya akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan di berbagai bidang kehidupan. Penduduk yang berkualitas dan berpendidikan menjadi subyek dalam menggerakkan arah pembangunan. Berikut ini adalah kinerja capapai layanan bidang pendidikan di Kabupaten Kebumen. 1. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan :

Tabel 5 Capaian Pemeratan Dan Perluasan akses Pendidkan

NO JENJANG PENDIDIKAN

APK APM AM APS

1 TK 42,43

2 SD/MI 102,42 95,94 0,13

3 SMP/MTs 97,45 77,82 94,36 0,54

4 SM 58,93 41,47 86,01 0,65

Sumber Profil Dikpora Kab. Kebumen Tahun 2009 Berbagai upaya telah dilakukan selama lima tahun terkahir dalam rangka meningkatkan akses terhadap pendidikan diataranya pembangunan infrastrutur dasar pendidikan ialah pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas dan beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin. Dari tabel tabel 2.3 dapat kita lihat pencapaian kinerja dinas pendidikkan pemuda dan olah raga kabupaten kebumen dalam akses pendidikan sampai tahun 2009 untuk pendidikan dasar sudah cukup baik ditandai dengan pencapaia APK SD sebesar 102,42 dan APK SMP sebesar 97,45. Namun demikian untuk Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Tingkat menengah masih cukup memprihantikan dimana APK TK hanya 42,43 dan APK SM 58,93. Lulusan SD yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP mencapai 94,36 % dan Lulusan SMP yang melanjutkan ketingkat SM mencapai 86,01 % artinya masih sekitar 14 % lulusan SMP tidak melanjutkan. Angka putus SD 0,13 %, SMP 0,54 % dan SM 0,65 % walaupun angka tersebut sudah dibahas batas ambang SPM sebesar 1 % namun demikian karena jumlah siswa di kabupaten kebumen cukup besar maka sebenarnya secara nominal masih banyak anak yang putus sekolah. Disi lain semakin tingging jengjang pendidikan ternyata angka putus sekolahnya juga semakin tinggi pula.

2. Peningkatan Mutu, Pendidikan : Salah satu isu penting dalam penyelenggaraaan pendidikan di negara kita saat ini adalah peningkatan mutu pendidikan, namun yang terjadi justru kemerosotan mutu pendidikan

Page 42: Modul advokasi kebijakan publik

36 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

dasar, menengah, maupun tingkat pendidikan tinggi. Hal ini berlangsung akibat penyelenggaraan pendidikan yang lebih menitikberatkan pada aspek kuantitas dan kurang dibarengi dengan aspek kualitasnya. Peningkaran kualitas pendidikan ditentukan oleh peningkatan proses belajar mengajar. Dengan adanya peningkatan proses belajar mengajar dapat meningkat pula kualitas lulusannya. Peningkatan kualitas proses pembelajaran ini akan sangat tergantung pada pengelolaan sekolah dan pengajaran/pendekatan yang diterapkan guru. Capain Kinerja Mutu pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 6 Capaian Mutu Pendidikan

NO JENJANG PENDIDIKAN

ANGKA KELULUSAN

ANGKA MENGULANG

RATA RATA NEM/USBN

GURU LAYAK

1 TK 4,37

2 SD/MI 97,47 5,14

7,02 (SD)

27,21 6.8 (MI )

3 SMP/MTs 79,97 0,16

6,18 ( SMP )

73,54 5.15 (MTs )

4 SM 91,56 0,13 5,79 87,32

Sumber Profil Dikpora Kab. Kebumen Tahun 2009

3. Tata kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Sedangkan pada bidang peningkatan tata kelola dan pencitraan, garapan utamanya adalah peningkatan peran pengawas pendidikan, peningkatan infrastruktur manajemen pendidikan, peningkatan pemanfaatan ICT dalam tata kelola pendidikan, pengembangan database dan sistem pengawasan pemberiaan bantuan, pengembangan mekanisme pelaporan,

Page 43: Modul advokasi kebijakan publik

37 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Lembar Study Kasus

SELAMATKAN ANAK KEBUMEN Oleh Mustika Aji

Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat penyelenggaraan perlindungan anak dalam Undang-Undang Dasar 1945, tercantum dalam (Perubahan II, 18 Agustus 2000), Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, pasal 28 C (2) juga dinyatakan bahwa ”Setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya”. serta Pasal 34 (Perubahan IV, 10 Agustus 2002) yang berbunyi: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara; dan (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kedua ayat tersebut memberi kepastian bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah hal wajib untuk mencapai kondisi masyarakat sebagaimana dicita-citakan dalam bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara permasalahan yang sangat berkaitan perlindungan anak di kabupaten Kebumen semakin tahun semakin banyak , sebagaimana terlihat dalam table berikut ini

Tabel 1 Trend Kasus Kekerasan Anak

No Tahun Kasus

1 2009 34

2 2010 33

3 2011 44

Kasus kasus kekerasan tersebut meliputi kasus kekrasan Fisik, Psikis, Seksual dan kekerasan Ekonomi. Pada tahun 2011 Kaus kekerasan yang terbanyak adalah kasus Kekearasa Seksual mencapai 68,18 % dari seluruh kasus kekerasan yang terlaporkan sebagaimana tercatum dalam tabel 2

Tabel 2 Jumlah Kekerasan Anak dan Dewasa 2011

No

Kategori Jenis Kekerasan T. Ketr

Kekerasan Fisik Psikis Seksual P.Ekonomi

1 Anak 11 1 30 2 0

2 Dewasa 38 3 3 4 2

Jumlah 49 4 33 6 2

Page 44: Modul advokasi kebijakan publik

38 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Kekerasan seksual sebagai bentuk penyimpangan prolaku asocial, sangat mempengaruhi kejiwaan anak. Trauma psikologis yang menyertainya sangat mendalam sehingga dibuthkan penanganan khusus. Kasus kekerasan seksual sering merupakan fenomena gunung es, yakni kasus yang tampak ke permukaan sering hanya merupakan percakannya saja, dan yang tidak dipantau atau tidak terlaporkan lebih banyak dari yang tampak di permukaan (dilaporkan). Mengingat hal demikian merupakan masalah yang sangat tabu dan sering menjadi dianggap aib keluarga, sehingga sering ditutup-tutupi. Pelaku kekerasan terhadap anak pada tahun 2011 terbanyak justru dari orang adalah orang terdekat korban yang seharusnya melindunginya sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5 Pelaku Kekerasan Terhadap Anak 2011

No Pelaku Jumlah

1 Ayah/Ibu 5

2 Tetangga 4

3 Teman/Pacar 15

4 Saudara (p.de, sepupu,kakek) 5

5 Lain-lain (guru, PRT, orla) 4

6 T. Ketr. 14

Total 47

Yang lebih memprihatinkan lagi sebaran terjadinya kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2011 terjadi pada 57,69 % Kecamatan di Kabupaten Kebumen Kasus yang berkaitan dengan perlindungan dari penyalahgunaan dan pengabaian semakin tahun semakin meningkat kalau pada tahun 2008 jumlah anak terlantar sebanyak 232 anak pada tahun 2011 terdapat 271 anak terlantar, hal demikian juga terjadi pada jumlah anak jalanan kalau pada tahun 2008 jumlah anak jalanan sebanyak 175 pada tahun 2011 jumlah anak jalanan menjadi 215 anak jalanan.

Tabel 4 Jumlah Ank Terlantar Th 2011

No Uaian Jumlah

1 Anak Terlantar 271

2 Anak Nakal 42

3 Anak Jalanan 215

Dari data data tersebut menunjukkan bahwa potensi kekerasan di Kabumen cukup beragam dengan korban mayoritas adalah pada anak perempuan, dari data data yang ada juga menunjukan jumlahnya semakin tahun menjadi semakin banyak dengan sebaran yang semakin merata di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen.

Page 45: Modul advokasi kebijakan publik

39 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Lembar Bahan bacaan Membuat Analisa Kebijakan Publik

Melakukan analisa kebijakan publik diperlukan beberapa persiapan awal dan kebutuhan dalam mencapai hasil analisa yang maksimal. Analisa kebijakan publik adalah proses penciptaan pengetahuan dalam memahami dan menyelaraskan antara kepentingan terhadap kebijakan publik yang akan atau sudah dibuat. Berikut adalah panduan dasar yang dapat dijadikan bingkai kerja dalam melakukan analisa kebijakan publik. Namun catatan berikut bukanlah toolkit tentang tahapan proses pembuatan analisa kebijakan publik, melainkan sekedar bingkai kerja yang harus menjadi perhatian seorang analis kebijakan. Berikut beberapa diantaranya; Tentukan Posisi Anda Dalam melakukan sebuah analisa kebijakan, yang pertama harus anda sadari adalah posisi anda sebagai seorang analis kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi anda untuk memproklamirkan posisi anda sebagai seorang analis kebijakan. Men-declare posisi seorang analis akan menjaga konsistesi posisi dan alat analisa yang akan kita gunakan dalam melakukan analisis kebijakan. Sebagai seorang analis anda harus menanyakan pada diri sendiri, kepada siapa dan agenda apa kebutuhan analisis anda, baik atas nama lembaga, kelompok atau personal, dalam menjawab kebutuhan hasil analisa kebijakan. Setiap posisi akan menjelaskan keperpihakan dan cara pikir tertentu, sehingga kesadaran posisi akan menjaga konsistensi analisa. Semisal anda adalah birokrat pemerintah yang harus sadar dalam posisi sebagai seorang analis teknokratis. Tentu hal ini akan berbeda dengan anda sebagai aktifis yang sedang melakukan advokasi terhadap kebijakan bagi sekelompok masyarakat tertentu. Begitu juga anda sebagai seorang analis wartawan yang memiliki kepentingan memicu diskusi untuk sebuah kebijakan sama halnya sebagai seorang analis politisi yang memerlukan analisa kebijakan sebagai bahan agumentasi politiknya. Ataukah pilihan lain, jika anda justru memilih kedalaman analisis lebih penting daripada perubahan kebijakan kesadaran sebagai seorang analis akademisi yang mengklaim diri netral Identifikasi Persoalanyang Anda Analisis Memperoleh informasi yang lengkap tentang kebijakan yang ingin kita analisis adalah modal utama mengawali analisa kita. Oleh karena itu penting bagi seorang analis untuk menciptakan penjaringan informasi seakurat mungkin, karena kekuatan analisa kita juga ditentukan oleh seberapa akurat kita memahami masalah. Hal pertama yang dapat kita mulai dalam melakukan analisis kebijakan adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sebagai langkah awal melakukan identifikasi masalah. Melakukan identifikasi persoalan dapat kita mulai dengan berbagai cara, misalkan kita mulai dapat melakukan koding media, focus group discussion, rapat kelompok masyarakat, serta mengumpulkan beragam bahan data tentang kebijakan sebelumnya. Intinya, seorang analis seharusnya memiliki informasi yang akurat dan lengkap tentang sebuah kebijakan yang akan menjadi dasar bahan analisanya. Setelah itu perlu adanya pemilahan dari beragam informasi dan data yang sudah terkumpulkan. Dalam mengelola informasi yang banyak ini, juga diantara kesimpang siuran dan tumpukan data, maka kita harus melakukan beberapa proses penyaringan informasi. Ada ragam cara yang dapat digunakan, diantaranya yang dapat kita lakukan adalah;

Page 46: Modul advokasi kebijakan publik

40 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

1. Melakukan identifikasi; Proses identifikasi dapat dikembangkan dengan menemukan simpul-simpul yang menentukan sebuah kebijakan yang akan atau sudah dibuat. Diantaranya dengan menemukan aktor-aktor dan kepentingannya yang berperan dalam kebijakan publik tersebut. Identifikasi juga dapat dilakukan untuk mengenali beragam saluran dan kepentingan yang sedang dipertarungkan (identifikasi input), sehingga persoalan dapat dipahami.

2. Menemukan relevansi; dari beragam persoalan itu kemudian kita mencari relevansi yang tepat dengan tujuan kita dalam melakukan analisis kebijakan. Relevansi antara persoalan satu dan persoalan lain, akan menentukan seberapa dalam analisa kita. Menemukan relevansi ini juga terkait dengan penyaringan data apa yang akan kita gunakan dan apa yang tidak.

3. Menentukan Prioritas; segala hal yang sudah kita identifikasi dan kita saring kemudian kita pilih kedalam prioritas utama kita dalam menentukan wilayah analisa. Pentingnya untuk memberikan prioritas terkait dengan penekanan dan fokus masalah yang kita bahas. Pilihan prioritas juga akan menjadi pintu masuk dalam menentukan rekomendasi kebijakan yang kita hasilkan dalam analisa.

4. Tentukan Fokus Masalah Anda Setelah informasi terkumpul maka kita dapat memahami secara akurat permasalahan dalam sebuah kebijakan publik. Hal selanjutnya yang dapat anda lakukan adalah menentukan fokus masalah yang akan menjadi perhatian analisa anda. Fokus masalah yang akan anda bidik sebaiknya terkait dengan tujuan akhir yang ingin anda capai. Dengan menurunkan dari tujuan itu maka fokus masalah yang menjadi bidikan analisa akan menuntun dan menjaga konsistensi dan kedalaman analisis yang anda buat nantinya. Ada beberapa prosedur dasar yang dapat anda ikuti dalam menentukan fokus masalah dalam analisis kebijakan anda. Hal-hal berikut adalah beberapa diantaranya; Definisikan masalahnya? Masalah apa yang ingin anda cari jawabann dalam analisis

anda kemudian definisikan kedalam sebuah pertanyaan. Definisi masalah ini yang akan menjadi fokus utama penjabaran kerangka kerja anda dalam melakukan analisis.

Batasi masalah anda? Pembatasan masalah dilakukan agar analisa tidak melebar dan terjebak dalam perdebatan yang justru menjauhkan analisa anda dari tujuan semula. Batasan masalah bertujuan memfokuskan bidikan tertentu dalam sebuah kebijakan publik, entah itu proses, siklusnya atau juga sesuatu yang tidak relevan dan signifikan dengan analisis kita

Pilihlah Alat Analisa yang Tepat Ketika fokus masalah yang menjadi perhatian analisis telah kita tentukan, maka saatnya untuk melakukan analisis dari data-data yang kita temukan. Dari argumentasi yang kuat pilihlah alat yang akan membantu anda dalam melakukan analisa untuk mencapai tujuan analisis anda. Kalkulasikan seluruh kemungkinan yang akan mendukung argumen anda nantinya kedalam analisa anda. Semakin kuat dan semakin akurat analisa anda maka tingkat efektifitas dan efesiensi dalam mencapai target tujuan analisis anda akan semakin mudah tercapai. Untuk mendapatkan data dan merangkai menjadi argumen yang kuat, maka gunakanlah alat analisa yang tepat dan mampu memberikan penjelasan yang anda inginkan. Setiap alat analisa memiliki bangunan logika sendiri, maka pilihlah alat analisa yang akan mendukung bangunan

Page 47: Modul advokasi kebijakan publik

41 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

logika anda. Beberapa alat analisa itu diantaranya seperti analisis SWOT (Strength weaknes oppoetunity theart), analisis CBA (cost benefir analisys), dan masih banyak alat analisa lainnya. Begitu juga dengan anda yang sedang melakukan analisa untuk kepentingan advokasi maka anda dapat melakukan olah data sebagai argumen tandingan. Bangunlah Argumen Anda dengan Kuat Hasil dari analisa anda akan menjadi argumen dasar dalam mencapai tujuan kita terhadap kebijakan publik yang sedang dianalisis. Proses selanjutnya yang tak kalah penting adalah mengkomunikasikan hasil analisis kebijakan kita sehingga mudah dipahami oleh orang yang kita kehendaki. Oleh karena itu intrepretasi hasil analisis harus dibuat dengan semudah mungkin untuk dibaca publik (legible). Dengan intreprestasi yang meyakinkan maka kita dapat memberikan pengaruh yang kuat kepada kebijakan yang sedang kita analisis. Dengan demikian bangunan argumen yang kuat pula yang akan menentukan apakah analisis kita tersebut dapat memberikan pengaruh seperti yang kita kehendaki. Dalam membangun komunikasi pasca analisa beberapa cara yang efektif dan dapat digunakan adalah; 1. Paparkan data dan temuan. Paparkanlah temuan data anda dalam bentuk yang paling

mudah dibaca oleh publik. Pemaparan data dan temuan dibuat dengan sederhana dan mudah untuk dipahami, anda dapat melakukannya dengan menggunakan grafik dan kolom atau semacamnya.

2. Gunakan Model yang Paling Tepat. Hal lain yang dapat anda lakukan dalam membangun argumen adalah dengan membuat model yang paling relevan dan ideal sesuai dengan logika yang ingin anda bangun. Buatlah model yang menyiratkan argumentasi dan detil penting yang anda tekankan, sehingga gagasan anda terhadap sebuah kebijakan mudah dimengerti.

Buatlah rekomendasi Proses analisa kebijakan publik kemudian di sempurnakan dengan memberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk mempengaruhi policy maker, itupun jika anda seorang advokator. Rekomendasi menjadi sarana atau bukti kongkrit dari hasil analisa yang telah kita lakukan. Rekomendasi kebijakan menjadi penting karena merupakan tujuan dari seorang analis yang berorientasi pada perubahan kebijakan sebelumnya. Jika anda sedang melakukan advokasi terhadap sebuah kebijakan maka anda dapat melakukan rancangan kebijakan publik tandingan. Namun jika anda seorang analis yang disewa pemerintah maka rekomendasi anda sangat diperlukan untuk melakukan penyempurnaan untuk kebijakan berikutnya. Hal ini juga berbeda jika anda adalah seorang akademisi (teknisi) yang berorientasi mengejar akurasi dan kecermatan prediksi, maka rekomendasi anda menjadi penting sebagai acuan untuk melakukan peramalan (trajectory). Ingat, reputasi anda sebagai seorang analis kebijakan publik akan ditentukan dari bagaimana anda menganalisa sebuah kebijakan publik!!.

Page 48: Modul advokasi kebijakan publik

42 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

6. MODUL MEMBANGUN OPINI PUBLIK

1. Peserta memahmi penertian opini publik . 2. Peserta dapat memahami teknik berhubungan dengan

media untuk membangun opini public

45 menit

Dasar Pemikiran:

Salah satu tahapan penting dalam proses advokasi adalah membangun opini public terhadap isu yang diadvokasikan. Pemahaman secara mendalam tentang bagaimana membangun opini publik akan sangat membatu efektifnya sebuah gerakan advokasi kebijakan

1. Kertas plano 2. Kuda-kuda untuk flip chart 3. Papan tulis dengan perlengkapannya 4. Spidol, selotip kertas dan jepitan besar 5. LCD

Lembar BahanBacaan 1. Berhubungan Dengan Media 2. Proses Pembentukan Opini Publik Lembar Study Kasus Pres Rilis “ Anggaran Pendidikan Baru 10,1 % “

Pengaturan ruang kelas

Tempat duduk diatur membentuk lingkaran

Langkah-langkah Pembelajaran

b. Pengantar: Salah satu tahapan penting dalam proses advokasi adalah membangun opini public terhadap isu yang diadvokasikan. Mungkin anda pernah mendengar Forum Masyarakat Sipl ( FORMASI ) . FORMASI adalah salah satu dari sekian banyak LSM yang ada di Kabupaten Kebumen, tapi kenapa FORMASI sangat diperhitungkan dalam advokasi Kebijakan ? Salah satunya adalah karena FORMASI memiliki kemampuan riset , jejaring dan media relation yang baik terhadap suatu isu-isu besar. Sedangkan LSM yang lain tidak memiliki kemampuan media relation. Salah satu cara membangun opini public adalah lewat media – cetak , pamphlet propaganda, film documenter dan sebagainya. a. Pembukan

Buka pertemuan dengan salam, sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

Page 49: Modul advokasi kebijakan publik

43 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

b. Ceramah:

1. Berilah paparan tentang : a. Pengertian Opini Publik b. Teknik berhungan dengan media

2. Berilah kesempatan peserta untuk mengajakuan pertanyaan materi materi yang telah disampaikan

3. Berilah jawaban denagn ilustrasi

c. Diskusi Kelompok/Kerja kelompok 1. Bagilah peserta menjadi dua atau tiga kelompok. 2. Bagikan lembar study kasus “ Anggaran Pendidikan baru 10,1% ” 3. Dari bahan bacaan tersebut setiap kelompok diskusi untuk merumuskan

kelemahan dan kelebihan pres rilis tersebut. 4. Setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya 5. Ajalalah kelompok lainya untk memberi tanggapan 6. Ajalah setiap kelompok untuk menyusun pres rilis dari isu strtegis yang telah

dihasilkan dari sesi sebelumnya 7. Setiap kelompok memaparkan hasil kerja kelompoknya 8. Ajalalah kelompok lainya untk memberi tanggapan

d. Ceramah

Untuk selanjutnya fasiltator member paparan penyimpulan mengenai membangun opini publik .

e. Penutup Tutuplah sesi dengan ucapan terima kasih dan salam

Page 50: Modul advokasi kebijakan publik

44 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Lembar Bahan Bacaan

Proses Pembentukan Opini Publik Moore (2004: 55) berpendapat akar dari proses pembentukan opini adalah sikap (attitude). Sikap adalah perasaan atau suasana hati seseorang mengenai orang, organisasi, persoalan atau objek. Sikap menggambarkan predisposisi seseorang untuk mengevaluasi masalah kontroversional dengan cara menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Secara singkat, sikap adalah suatu cara untuk melihat situasi. Sikap yang diungkapkan adalah opini. Latar belakang kebudayaan, ras, dan agama seringkali menentukan sikap seseorang. Sama halnya dengan R.P Abelson (dalam Ruslan 1999) bahwa untuk memahami proses pembentukan opini seseoang dan Publik berkaitan erat dengan sikap mental (Attitude), persepsi (persepstion) yaitu proses pemberian makna dan hingga kepercayaan tentang sesuatu (belief). Menurut Sunarjo (1984), opini, sikap, perilaku, tidak dapat untuk dipisahkan. Ada beberapa konsep yang dikemukakan oleh Sunarjo (1984) tentang opini yaitu :

1. Opini atau pendapat merupakan jawaban terbuka (overt) terhadap suatu persoalan atau issu ataupun jawaban yang dinyatakan berdasarkan kata-kata yang diajukan secara tertulis ataupun lisan.

2. Sikap atau attitude adalah reaksi seseorang yang mungkin sekali terbuka/terlihat, akan tetapi tidak selalu dimaksudkan untuk dinyatakan/ diperlihatkan, karena itu tidak selalu dimaksudkan untuk dinyatakan atau diperlihatkan, karena itu dinyatakan bahwa sikap atau attitude reaksi yang tertutup (covert).

3. Biasanya sikap seseorang mencerminkan sekaligus pendapatnya secara implisit (dari bahasa latin implicite artinya meskipun belum atau tidak disebut, sudah termasuk didalamnya).

4. Opini merupakan pernyatan yang diucapkan atau tertulis/tulisan, maka sikap atau attitude merupakan kecenderungan untuk merespon secara positif atau negatif kepada seseorang yang tertentu, objek atau situasi yang tertentu pula.

5. Opini dianggap sebagai jawaban lisan pada individu yang memberi respon (tanggapan) kepada stimulus dimana dalam situasi/keadaan yang pada umumnya diajukan suatu pertanyaan.

6. Keyakinan merukan sikap dasar seseorang yang biasanya bertujuan mencapai cita-citanya, memecahkan suatu persoalan ataupun mewujudkan suatu rencana.

Perubahan opini bisa terjadi bila ada faktor ataupun data serta pengalaman yang baru,hal mana menjelaskan bahwa dengan jangka waktu lebih lama masyarakat dapat menerima suatu ide yang mula-mula ditolaknya. Kejujuran dalam diri manusia untuk hidup dalam situasi yang sebaik mungkin, menyebabkan bahwa Koreksi opini akan mengakibatkan perubahan sikap:

(a) Dalam hal ini dikemukakan bahwa ada bermacam-macam opini yaitu : - Opini yang berisi atau berwujud ide/gagasan. - Opini keyakinan atau ideologi - Opini yang berupa pemikiran

Page 51: Modul advokasi kebijakan publik

45 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

(b) Semua pembentukan opini didasarkan pada pengalaman pribadi dan pengalamn orang lain secara langsung atupun tidak langsung diketahui oleh individu dan terkenal sebagai frame of reference. Bentuk opini lain yang sifatnya lebih kuat ditengah kehidupan masyarakat adalah opini umum. Opini umum ini adalah opini yang berakar kepada radisi serta data istiadat, berkembang dari dahulu hingga sekarang dan telah diterima sebagaimana adanya tanpa kesadaran dan kritik dari generasi lama oleh generasi muda. Opini umum biasanya berdasarkan nilai dan norma-norma yang berwujud sanksi-sanksi sosial, sehingga ada orang yang mempersoalkannya berarti mempersoalkan kaidah-kaidah sosial yang pada dasarnya sudah tidak dapat dipersoalkan lagi karena telah diterima menurut tradisi dan adat istiadat. Sebagai contoh mengenai opini umum ini misalnya adanya opini yang mendukung monogami diberbagai negara ataupun sebaliknya. Opini disuatu negara menyetujui adanya poligami selain itu adanya sikap saling menghormat terhadap bendera kebangsaan pada setiap negara. Dengan demikian maka opini umum itu merupakan iklim sosial dimana sebagian besar bersumber pada opini personal, opini kelompok demikian juga opini publik. Walaupun opini ini adalah opini yang menetap dan bersifat statis, namun apabila ada suatu peristiwa yang cukup menggoncangkan ataupun rangsangan yang hebat dari luar sehingga menimbulkan masalah yang kontraversial maka akan mampu menggoyahkan opini umum menjadi opini publik yang dinamis, bahkan tidak sampai disitu saja karena opini publik tersebut dapat agresif. Akan tetapi sebaliknya opini publik yang menetap dan solid/padat atau opini publik yang mantap lama kelamaan akan meresap dan pada akhirnya menjadi nilai dan norma-norma dan kemudian dapat dirasakan sebagai suatu iklim sosial dan selanjutnya akan menjadi opini umum. Faktor-faktor yang dapat membentuk pendapat umum menurut D.W. Rajeki (Ruslan, 1999) mempunyai tiga komponen yang dikenal dengan istilah ABC of Attitude, yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Komponen A : Affect (perasaan atau emosi). Komponen ini berkaitan dengan rasa senang, suka, sayang, takut, benci dan lain sebagainya. Kemudian komponen afektif tersebut merupakan evaluasi berdasarkan perasaan seseorang yang secara emotif (aspek emosional) untuk menghasilkan penilaian yaitu baik atau buruk.

2. Komponen B ; Behaviour (tingkah laku). Komponen ini lebih menampilkan tingkah laku atau perilaku seseorang, misalnya bereaksi untuk memukul, menghancurkan, menerima, menolak dan sebagainya. Jadi merupakan onen untuk menggerakkan seseorang secara aktif untuk melakukan tindakan atau berprilaku atas suatu reaksi yang sedang dialaminya.

3. Komponen C : Cognition (pengertian atau nalar). Komponen kognisi berkaitan dengan penalaran seseorang untuk menilai suatu informasi, pesan, fakta dan pengertian yang berkaitan dengan pendiriannya. Komponen ini menghasilkan penilaian atau pengertian dari seseorang berdasarkan penilaian atau rasio atau kemampuan nalarnya. Artinya kognitif tersebut merupakan aspek kemampuan

Page 52: Modul advokasi kebijakan publik

46 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

intelektualitas seseorang yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan pentingnya opini publik di dalam masyarakat perlu diketahui beberapa hal tentang pengaruh dan sifatnya yang dikemukakan oleh Ruslan (1999) yaitu : a. Opini publik dapat memperkuat Undang-undang/peraturan-peraturan

sebab tanpa dukungan opini publik maka undang-undang tersebut tidak akan jalan.

b. Opini publik merupakan pendukung moril dalam masyarakat c. Opini publik adalah pendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial.

Dalam kaitanya dengan kebijakan public, Hennessy (1990) menyatakan proses pendapat kebijakan (opinion-policy proces) adalah cara di dalamnya tercakup apa yang dipikirkan rakyat berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah tidak dimaksudakan untuk gagasan yang lebih rumit. Walaupun sederhana namun defenisi ini mengandung semua pertanyaan yang timbul pada semua pikiran. Ternyata bahwa pada pandangan pertama hubungan antara pendapat umum dan kebijakan pemerintah akan merupakan suatu hal yang sederhana dalam masyarakat demokrasi. Untuk mengetahui proses pendapat kebijakan ada pertanyaan apakah baik atau buruk bahwa demokrasi perwakilan proses pendapat kebijakan dapat mengambil keputusan bertentangan dengan pendapat mayoritas? pertanyaan ini akhirnya merupakan soal penilaian pribadi. Pengambilan keputusan minoritas sebagai tidak terpisahkan dari perwakilan adalah hal yang baik. Namun para penulis sengaja mempertahankan usaha mereka untuk mengahalangi keefektifan pendapat mayoritas. Proses kebijakan pendapat tidak menjamin bahwa mayoritas populer akan mengendalikan kebijakan. DAFTAR PUSTAKA Hennessy, Bernard. 1990. Pendapat umum Edisi Keempat. Erlangga: Jakarta Moore, Frazier. H. 2004. Humas Membangun Citra dengan Komunikasi. PT. Remaja Rosda Karya: Jakarta Ruslan, Rosadi. 1999. Manajemen Humas dan Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta Sunajo, Djoenasi. 1984. Opini Publik. Liberti: Yogyakar

Page 53: Modul advokasi kebijakan publik

47 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Lembar Bahan Bancaan

Berhubungan Dengan Media Salah satu tahapan penting dalam proses advokasi adalah membangun opini public terhadap isu yang diadvokasikan. Mungkin anda pernah mendengar Forum Masyarakat Sipl ( FORMASI ) . FORMASI adalah salah satu dari sekian banyak LSM yang ada di Kabupaten Kebumen, tapi kenapa FORMASI sangat diperhitungkan dalam advokasi Kebijakan ? Salah satunya adalah karena FORMASI memiliki kemampuan riset , jejaring dan media relation yang baik terhadap suatu isu-isu besar. Sedangkan LSM yang lain tidak memiliki kemampuan media relation. Salah satu cara membangun opini public adalah lewat media – cetak , pamphlet propaganda, film documenter dan sebagainya. Tapi yang akan diulas disini seputar media cetak saja. Media advokasi Beberapa kemampuan teknis yang perlu dikuasai advokator dalam mengadvokasi media adalah: 1. Mengerti bagaimana media mengambil keputusan dalam pemilihan suatu informasi

menjadi berita. Artinya kita tahu bagaimana isi dapur dan cara redaktur menentukan Editorial, Kolom, Isi berita dan Feature.

2. Menguasai cara mengundang media dan melakukan konferensi pers. 3. Menguasai teknik penulisan press release yang memenuhi standar media. 4. Menguasai peta media di daerah Anda. 5. Secara rutin meng-update rekan pers dengan berbagai fact sheet (lembar fakta),

backgrounder (analisa mendalam suatu isu), ker tas posisi dan sebagainya. Konferensi Pers Pertimbangan utama dibutuhkan konferensi pers adalah: 1. Media massa menerima banyak sekali press release setiap hari. 2. Menyediakan kesempatan tanya jawab, karena press release Anda tidak dapat

mengantisipasi pertanyaan wartawan. 3. Membangun relationship. 4. Jika Anda ingin lebih informal dan indepth, bisa dilakukan media gathering, yakni hanya

media besar yang diundang, yang biasanya menjadi trendsetter isu. Cara Melakukan Konferensi Pers 1. Seleksi wartawan yang akan diundang, kirim pemberitahuan melalui faks atau email,

konfirmasikan lewat telepon. 2. iapkan press release. 3. Sediakan data tambahan (background info): leaflet, makalah, ilustrasi foto, gambar, tabel

atau grafik. 4. Masukkan semua dalam map (press kit). Jika ada cindera mata masukkan ke amplop di

dalam map. 5. Pilih tempat strategis dan mudah terjangkau dari seluruh wilayah terkait, misalnya hotel

atau rumah makan. 6. Tentukan waktu yang tepat, hindarkan bentrok dengan kegiatan besar/bombastik. 7. Agar wartawan masih fit, pilih waktu pagi atau siang. 8. Pilih moderator yang cakap menghadapi wartawan (suasana informal dan langsung pada

pokok persoalan).

Page 54: Modul advokasi kebijakan publik

48 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

9. Tiba lebih awal di lokasi, jangan membuat war tawan menunggu. 10. Mulai tepat waktu, jangan menunggu yang belum datang, akan terkesan

mengistimewakan. 11. Arahkan pernyataan dan jawaban tetap fokus pada inti pesan. 12. Hindari jumpa pers searah, berikan kesempatan untuk bertanya dan berbicara. 13. Jangan mengusir wartawan yang tidak diundang. 14. Siapkan anggaran untuk mengantisipasi atau berjaga-jaga. Yang Perlu Dihindari Dalam Konferensi Pers 1. Hindar i pembicaraan yang terlalu longgar berkembang kesana kemari. 2. Hindari terpancing oleh keusilan wartawan yang suka mengaitkan sesuatu dengan banyak

hal lain di luar permasalahan. 3. Jangan memancing konflik, sampaikan jawaban dan pernyataan secara jitu dan cerdas. 4. Jangan selalu tampak ter lalu menonjolkan diri dan mendominasi pembicaraan. 5. Jangan pernah menjawab “No comment”. 6. Hindari menjawab dan menyatakan “off the record”, kebijakan off the record hanya boleh

dilakukan secara selektif dan kita yang merencanakan untuk keper luan khusus, bukan dalam kondisi terpojok.

Memilih Media 1. Tentukan media yang cocok dengan sasaran audiens baik cetak maupun elektronik. 2. Hindari press release yang “one fit for all”. 3. Sesuaikan gaya tulisan dengan tipe media, untuk meningkatkan kecenderungan dilirik

redaktur. 4. Media bisa dipilah antara lain dengan cara:

Bersifat umum atau khusus. Berdasarkan geografis: nasional atau regional Berdasarkan demografi: anak, remaja, dewasa, Berdasarkan psikografi: gaya hidup, trend, kesehatan dan sebagainya. Cetak, radio, televisi.

Cara Menulis Press Release

1. Memenuhi unsur 5W - 1H.

2. Terjemahkan jargon/istilah teknis menjadi bahasa sehari-hari.

3. Buang kata-kata yang tidak penting (kata sifat, seperti “yang mana” atau “di mana”)

4. Gunakan kalimat pendek yang efektif (sekitar 20 kata).

5. Usahakan tiap paragraf terdiri dari 4 atau 5 baris.

6. Usahakan spasi dobel, agar mudah diedit.

7. Hindari paragraf dengan kata-kata awal yang sama.

8. Jangan lupa kontak telepon, jika perlu telepon seluler, untuk konfirmasi diluar jam kerja.

Page 55: Modul advokasi kebijakan publik

49 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Study Kasus Press Rilis Sabtu, 02 Desember 2006 SUARA MERDEKA KEDU & DIY

Anggaran Pendidikan Baru 10,15 Persen KEBUMEN - Menyikapi Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2007 yang dibahas DPRD Kebumen saat ini, Lembaga Swadaya Umat (LSU) Bina Insani mengaku prihatin. Sebab, anggaran pendidikan ternyata baru tercapai 10,15 persen. Menurut Sekretaris LSU Bina Insani, Mustika Aji SPd kemarin, setelah mencermati PPAS, pihaknya menemukan anggaran bidang pendidikan nongaji Rp 70.910.780.000. Dibandingkan pendapatan daerah yang angkanya berkisar Rp 698 miliar, berarti baru sekitar 10,15 persen untuk sektor pendidikan. Aji menyatakan, angka 38,93 persen anggaran bidang pendidikan yang tercantum dalam kebijakan umum APBD dan PPAS 2007 bisa mengecoh publik. Pasalnya, setelah ditelusuri, masih menggabungkan antara alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dengan gaji guru SMPN, SMAN dan SMKN. ''Berarti masih jauh dari amanat undang-undang sebesar 20 persen. Untuk itu, kami meminta DPRD dan Pemkab dalam membahas PPAS menambah alokasi anggaran pendidikan hingga 20 persen pada tahun 2010 nanti.'' Aji mengemukakan, anggaran bidang pendidikan itu tersebar pada program dan kegiatan Dinas Pendidikan sekitar Rp 49 miliar, program dan kegiatan SMPN, SMUN dan SMKN Rp 11,4 miliar, dan program kegiatan di sekretariat daerah Rp 11,4 miliar. Keseluruhan anggaran tersebut terdistribusikan pada 13 program. Sudah Proporsional Aji mengakui, melihat distribusi anggaran pada masing-masing program memang sudah baik dan proporsional. Hal itu setidaknya bisa dilihat dari besarnya anggaran untuk program wajib belajar 9 tahun mencapai 36,52 persen dan program pendidikan menengah 24,96 persen. ''Menurut kami, tambahan alokasi anggaran untuk bidang pendidikan seyogianya dialokasikan untuk penambahan program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan serta pendidikan nonformal.''

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD KH Dawami Misbah justru sedikit kaget dengan besaran anggaran pendidikan hanya 10,15 persen. Sebab, setahu dia, untuk tahun ini sudah 11 persen. ''Jika angka yang disodorkan Bina Insani itu benar, kami malah prihatin,'' tandas wakil rakyat dari FKB itu. Menurut pendapat KH Dawami, semestinya secara bertahap Pemkab harus menaikkan anggaraan pendidikan. Dengan begitu, pada saatnya bisa memenuhi amanat undang-undang, yakni sebesar 20 persen dari APBD. Pihaknya juga mengingatkan eksekutif, sesuai komitmen selama ini, menempatkan bidang pendidikan sebagai prioritas. Karena itu, tidak ada alasan untuk mengurangi anggaran bidang pendidikan.Terkait anggaran peningkatan mutu pendidikan dan sektor pendidikan nonformal, Dawami menyatakan persetujuannya. Apalagi sektor nonformal, seperti kegiatan pelatihan dan keterampilan, memang dibutuhkan, untuk menyiapkan generasi muda masuk dunia kerja dan bisa mengurangi pengangguran. (B3-24)

Page 56: Modul advokasi kebijakan publik

50 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

7. MODUL MEMBANGUN BASIS GERAKAN

1. Peserta memahami pengertian pengorganisasian 2. Peserta dapat memahami nilai nilai pengorganisasian m 3. Peserta dapat memahami nilai nilai pengorganisasian

masyarakat

45 menit

Dasar Pemikiran:

Pemahaman secara mendalam tentang pengorganisasian masyarakat akan sangat membantu dalam membangun basis gerakan sebagai salah satu prasyarat keberhasilan advokasi kebijakan publik.

1. Kertas plano 2. Kuda-kuda untuk flip chart 3. Papan tulis dengan perlengkapannya 4. Spidol, selotip kertas dan jepitan besar 5. LCD

Lembar Bahan bacaan 1. Pengorganisasian Masyarakat

Pengaturan ruang kelas

Tempat duduk diatur membentuk lingkaran

PENGANTAR: Keberhasilan suatu advokasi kebijakan public salah satunya ditentukan dengan adanya dukungan dari masyarkat yang merupakan basis dari gerakan advokasi. Tanpa adanya basis gerakan yang kuat gerakan advokasi bisa terjebak pada gerakan yang sangat elitis. PANDUAN FASILITASI: a. Pembukan

Buka pertemuan dengan salam, sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai b. Ceramah:

Berilah paparan tentang : 1. Pengertian Pengorgnisasian masyarakat 2. Nilai-nilai dalam Pengorgnisasian masyarakat 3. Tujuan Pengorgnisasian masyarakat 4. Berilah kesempatan peserta untuk mengajakuan pertanyaan materi materi yang

telah disampaikan 5. Berilah jawaban denagn ilustrasi .

c. Penutup Tutuplah sesi dengan ucapan terima kasih dan sala

Lembar Bahan Bacaan

Page 57: Modul advokasi kebijakan publik

51 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Pengorganisasian Masyarakat Apa itu pengorganisasian komunitas merupakan proses untuk membangun kekuatan komunitas dengan melibatkan anggota komunitas melalui proses menemukan masalah, modal sosial, merumuskan alternatif pemecahan masalah serta membangun institusi sosial yang demokratis, berdasarkan aspirasi, keinginan, kekuatan dan potensi yang tumbuh dalam komunitas. Dalam bahasa Inggris, sebutan bagi pelaksana pengorganisir komunitas adalah CO (Community Organizer). Beberapa nilai yang dibangun dalam proses pengorganisasian komunitas yaitu: Pertama, Mulai dari apa yang ada, proses pengorganisasian berawal dan dibangun di tingkat lokal, kecil, terdapat isu konkret yang digali di aras komunitas dimana sekelompok orang mau terlibat. Menekankan pada intensitas dan persiapan yang matang dari sekian banyak orang terlibat. Keterlibatan tersebut mulai dari identifikasi isu, pengambilan keputusan, evaluasi, dan refleksi dari proses yang telah dijalani bersama. Pengorganisasian komunitas merupakan sebuah proses dinamis, berkelanjutan dan bisa dikembangkan ke langkah-langkah selanjutnya dari lingkup lokal sampai ke lingkup nasional bahkan internasional, dan dari isu yang konkret ke isu yang lebih makro bahkan global. Kedua, Membangun kesadaran, kesadaran melalui proses belajar dari pengalaman (Experience Learning). Inti dari proses pengorganisasian komunitas adalah pengembangan kesadaran dan pemahaman untuk bertindak sesuai dengan kenyataan. Conscientisasi (ketersadaran) tidak bisa dicapai melalui mekanisme hafalan yang biasa diterapkan oleh sistem pendidikan bermodel bank system menganggap manusia sebagai obyek yang pikirannya bisa diisi apa saja-. Pencapaian Conscientisasi diperoleh melalui tindakan dengan belajar dari pengalaman-pengalaman hidup. Oleh karena itu, pengorganiasian komunitas memberikan penekanan pada proses belajar dengan melakukan pencarian kebenaran (seeking the truth) dan pencerahan (enlightment) secara terus menerus melalui media-media aktivitas bersama. Sesuatu yang benar sekarang belum tentu benar untuk masa yang akan datang, manusia dituntut untuk terus mencari kebenaran yang hakiki dari proses dialektika antara teori dan praktel. Ketiga, Keterlibatan dan Keteladanan, pengorganisasian komunitas mempunyai kecenderungan untuk membela yang lemah/miskin, yang tidak berdaya dan tertindas. Tetapi sikap tersebut tidaklah cukup. Perubahan harus dicapai melalui suatu proses partisipatif dimana keseluruhan masyarakat terlibat untuk mempunyai pengalaman dalam mengorganisir. Keempat, Kepemimpinan, mereka yang melakukan pengorganisasian komunitas (community organizer) bukanlah pemimpin, juga bukan individu dan kepribadian. Community organizer (CO) adalah pusat dari kelompok, tetapi tidak berorientasi untuk menjadi pemimpin. Pemimpin sebaiknya teridentifikasi, muncul dan telah diuji dalam tindakan dan bukan terpilih karena kekuatan dari luar kelompok. Pemimpin harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya pada publik. Tujuan Pengorganisasian Komunitas 1. Membangun kekuatan masyarakat 2. Memperkokoh kekuatan komunitas basis 3. Membangun jaringan

Page 58: Modul advokasi kebijakan publik

52 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

8. MODUL MENGGALANG SEKUTU

Peserta memahami teknik membangun sekutu untuk kepentingan advokasi kebijakan publik.

45 menit

Dasar Pemikiran:

Keberhasilan advokasi sangat di tentukan seberapa besar sekutu yang kita miliki, semakin banyak sekutu yang kita miliki kemungkinan keberhasilan advokasi menjadi semakin besar.

1. Kertas plano 2. Kuda-kuda untuk flip chart 3. Papan tulis dengan perlengkapannya 4. Spidol, selotip kertas dan jepitan besar 5. LCD

Lembar Bahan Bacaan “ Membangun Sekutu “

Pengaturan ruang kelas

Tempat duduk diatur membentuk lingkaran

Langkah langkah pembelajaran: Pengantar Posisi pembuat kebijakan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan kelompok berpengaruh, maka anggota komite advokasi perlu mengidentifikasi kelompok-kelompok berpengaruh yang mendukung atau menentang permasalahan yang ada. Untuk setiap isu, staf perlu untuk mencari tahu posisi masing-masing kelompok berpengaruh tersebut dan alasannya. Keberhasilan advokasi sangat ditentukan oleh bagaimana kita membangun sekutu dengan orang, kelompok atau organisasi yang medukung isu strtegis yang kita perjuangkan. a. Pembukaan

Bukalah pertemuan dengan salam, sampaikan ruang lingkup materi dan tujuan pembalajran pada sesi ini

b. Ceramah / paparan

1. Ajaklah peserta untuk kembali pada kelompoknya. 2. Paparkan teknik pemetaan actor/kelompok/organisasi dengan table berikut

Page 59: Modul advokasi kebijakan publik

53 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Tabel Pemataan Aktor, Kelompok dan Organisasi

No

Identifikasi Nama Aktor/ Kelompok/ Organisasi

Hubungan Dengan Isu Sikapnya terhadap isu

Sangat Berpengaruh

Sedang Rendah Mendukung Menolak Abstain

3. Berilah kesempatan pada peserta untuk menanyakan materi yang dianggab belum

mereka pahami dengan baik 4. Berilah jawaban dan penjelasan

c. Diskusi kelompok 1. Ajakalah peserta untuk kembali kekelompoknya 2. Ajaklah setiap kelompok untuk melakukan pemataan actor dari isu strtegis yang

telah dirumaskan pada sesi sebelumnya. 3. Setelah semua kelompok berhasil membuat table pemetaan actor, ajaklah merekan

merumuskan bagaimana cara menjadikan actor/kelompok/organisasi yang berpengaruh dan mendukung isu strtegis menjadi sekutu mereka

4. Setiap kelompok memaparkan hasil kerja kelompoknya 5. Ajalalah kelompok lainya untk memberi tanggapan Penutup Fasilitataor memberikan penegasan tengtang tentang panangan pengaduan dan maslah berbasis masyarakat.

Page 60: Modul advokasi kebijakan publik

54 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Lembar Bahan Bacaan Membangun Koalisi

Pendahuluan Kita tidak bisa memastikan bahwa lobi yang sudah dilakukan bisa mengubah sebuah kebijakan publik. Tetapi, sebelum dan setelah melakukan lobi, kita bisa membangun koalisi untuk advokasi kebijakan. Hasil membangun koalisi juga tidak bisa kita pastikan. Mestinya koalisi yang terbangun memiliki kekuatan dan daya pengaruh yang lebih besar. Sebab, yang namanya koalisi kita mengajak berbagai kekuatan menjadi sekutu untuk mempengaruhi pembuat kebijakan publik agar mengubah kebijakan kebijakan publik yang dibuatnya. Memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah koalisi agar koalisi tersebut bisa efektif. Bahkan proses pembentukan koalisi itu harus berjalan mulus dan tidak dipaksakan. Bukankah berbagai pihak yang membangun koalisi memiliki visi dan misi yang khas? Nah, uraian berikut akan mendiskusikan seluk-beluk membangun koalisi. Isu sebagai titik-tolak Ada sesuatu yang bisa menyatukan beberapa lembaga yang memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Ia adalah isu. Begitu sebuah isu jadi bahan pembicaraan masyarakat, dalam sekejap beberapa pihak terlibat dalam pembicaraan masalah itu. Muncul tanggung-jawab mereka untuk merespons masalah itu. Apalagi kalau masalah itu potensial menjadi besar dan merugikan orang banyak. Dari respons tersebut bisa diidentifikasi pihak yang bisa diajak membangun koalisi untuk mengubah sebuah kebijakan publik. Pihak-pihak yang bisa diajak membangun koalisi itu, seperti ditulis David Cohen dan Hossain Shariar (2000:108-109), hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu: (i) menganggap isu yang muncul sebagai isu yang sangat penting dan berarti; (ii) menganggap kegiatan advokasi kebijakan sebagai kegiatan yang sungguh-sungguh bisa mengubah sebuah kebijakan publik; (iii) memiliki keinginan untuk melakukan perubahan yang besar dalam jangka panjang; (iv) menganggap akan memperoleh manfaat dari koalisi; dan (v) bersedia terlibat mulai dari perumusan masalah, formulasikan strategi yang dipilih hingga melakukan advokasi. Tentu tidak mudah bagi kita memilih pihak yang memenuhi semua criteria di atas. Tetapi, kita bisa mencari informasi tentang jaringan kebijakan publik (policy networks). Tegasnya kita bisa memetakan hubungan-hubungan sosial pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan sebuah kebijakan. Dari sini kita bisa menentukan pihak mana yang bisa diajak untuk membangun koalisi. Memang konsep jaringan kebijakan publik, seperti ditulis Eriks-Hans Klijn (1999: 15), biasa dipakai untuk menganalisis proses pembuatan kebijakan yang sangat rumit. Tetapi, ia bisa membantu kita menentukan berbagai hubungan sosial di antara actor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Dari hubungan sosial tersebut bisa digambarkan pihak-pihak yang tidak terlalu senang dengan kelahiran sebuah kebijakan publik. Pihak “yang tidak terlalu senang” inilah yang bisa diajak membangun koalisi untuk mengubah sebuah kebijakan publik. Membuat jaringan Kalau berbagai pihak sudah bersedia membangun koalisi untuk adovokasi kebijakan publik, maka segera harus dibayangkan jaringan yang bisa memudahkan semua pihak bergerak dan berinteraksi. Dalam jaringan ini semua pihak memiliki posisi yang sama. Artinya, tidak ada

Page 61: Modul advokasi kebijakan publik

55 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

pihak yang lebih baik daripada pihak yang lain. Semuanya memiliki kontribusi yang sama dalam menyusun rencana advokasi. Setiap pihak memainkan peranan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Bersamaan dengan itu perlu dirumuskan aturan yang lebih spesifik mengenai posisi setiap pihak, wewenang setiap pihak dan sanksi kalau ada pihak yang berbuat melampaui wewenangnya. Ini penting mengingat kekuatan advokasi justru terletak pada kekuatan jaringan pihak-pihak yang terlibat dalam koalisi. Pihak pembuatan kebijakan sendiri tidak akan peduli dengan pihak yang membangun koalisi. Yang mereka waspadai adalah kekuatan koalisi yang terbangun. Kekuatan itu, salah satunya, ditentukan oleh jaringan yang mewadahi semua anggota koalisi. Bila dilihat lebih jauh, sesungguhnya dalam sebuah koalisi terdapat ketergantungan antara pihak-pihak yang terlibat. Ketergantungan ini bisa merugikan dan menguntungkan. Ia akan merugikan koalisi bila jaringan antara semua anggota tidak tertata dengan baik. Sebaliknya, ia akan menguntungkan koalisi bila jaringan itu rapi dan bisa “mengisi” semua anggota koalisi. Syarat koalisi yang efektif Situasi koalisi, sebenarnya, sudah lama ada di negara kita. Situasi dukung-mendukung sebuah lembaga sudah terbiasa dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Indonesia. Tetapi, ternyata di zaman sekarang tidak mudah mengharapkan dukungan dari berbagai pihak. Tidak jarang dukungan diberikan satu pihak karena pihak itu diiming-imingi uang dalam jumlah yang relatif besar. Akibatnya, pihak yang tidak punya banyak dana sulit membentuk koalisi dengan pihak lain untuk mengubah sebuah kebijakan publik. Kenyataan ini tentu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membentuk koalisi. Yang jelas koalisi bisa efektif, menurut David Cohen dan Hossain Shariar, bila memenuhi syarat berikut: (i) memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan sudah disepekati bersama; (ii) mantap menggarap isu tertentu; (iii) anggota koalisi memiliki pembagian kerja yang jelas dan operasional; (iv) menyadari perlunya kerja sama untuk menolong masyarakat; (v) memiliki kelenturan dalam bekerja dan tidak kaku dengan aturan yang mengikat; (vi) memiliki mekanisme komunikasi yang jelas; dan (vii) memungkinkan terjadinya saling bagi pengalaman, harapan, keahlian, informasi dan keterampilan. Bila begitu, mungkinkah kita bisa membentuk koalisi yang memenuhi semua syarat di atas? Tentu saja bisa, sepanjang memang ada keinginan untuk berbuat baik untuk masyarakat dan tidak sekadar menegakkan eksistensi lembaganya. Dengan kata lain, diperlukan kerendahatian (modesty) dalam berinteraksi dengan semua pihak yang ada dalam sebuah koalisi. Penutup Bahwa membangun koalisi penting untuk advokasi kebijakan publik sudah sama-sama kita ketahui. Apa yang perlu dipertimbangkan untuk dalam membangun koalisi juga sudah kita ketahui. Tinggal kini bagaimana memparaktekkan semua konsep yang ada. Bagi pihak yang ingin membangun koalisi, tentu saja, semua konsep di atas perlu dilengkapi dengan pengetahuan lain. Sebab, berurusan dengan manusia tidak seperti berurusan dengan benda mati. Untuk bisa memahami persepsi seorang individu tentang sebuah masalah tidak gampang. Apalagi kalau harus mengajak individu tersebut untuk terlibat dalam sebuah koalisi untuk advokasi kebijakan. Maka diperlukan semangat untuk membuka diri mengenali dunia dan nilai-nilai di luar diri kita.***

Page 62: Modul advokasi kebijakan publik

56 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Referensi Cohen, David dan Shariar, Hossain. 2000. “Beberapa Pedoman Dasar Menggalang Sekutu dan

Satuan Pendukung Advokasi”. Dalam Roem Topatimasang, Mansour Fakih, Toto Raharjo (penyunting), Merubah Kebijakan Publik. Yogyakarta: REaD.

Klijn, Erik-Hans. 1999. “Policy Networks and Network Management: A State of Art”. Dalam Walter J.M. Kickert, Eriks-Hans Klijn and Joop F.M. Koppenjan (editors), Managing Complex Networks: Strategis for the Public Sector. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications

Page 63: Modul advokasi kebijakan publik

57 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

9. Loby, Negoisasi dan Publik Hearing 9.1. Melakukan Loby

1. Peserta pemahaman yang lebih mendalam tentang loby . 2. Peserta mempunyai ketrampilan melakukan loby untuk

advokasi kebijakan public.

45 menit

Dasar Pemikiran:

Pemahaman secara mendalam tentang loby akan sangat membatu efektifnya pelaksanaan advokasi kebijakan publik

1. Kertas plano 2. Kuda-kuda untuk flip chart 3. Papan tulis dengan perlengkapannya 4. Spidol, selotip kertas dan jepitan besar 5. LCD

Lembar Bahan Bacaan “ Melakukan Loby “

Pengaturan ruang kelas

Tempat duduk diatur membentuk lingkaran

Langkah-langkah Pembelajaran

a. Pengantar: Kata “Melobi” terdapat dalam kamus bahasa Indonesia dengan pengertian : melakukan pendekatan secara tidak resmi, menilik asal kata lobi yang berarti teras atau ruang depan yang terdapat di hotel-hotel, tempat dimana para tamu duduk-duduk dan bertemu dengan santai kemungkinan kata lobi melatar belakangi perkembangan istilah “melobi” yang terjadi karena kebiasaan para anggota parlemen di Inggris yang biasa berkumpul di lobi ruang sidang dan memanfaatkan pertemuan di ruang tersebut untuk melakukan berbagai pendekatan.

b. Pembukan Buka pertemuan dengan salam, sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

c. Ceramah Berilah paparan tentang :

1. Pengertian Loby 2. Teknik melakukan loby

Page 64: Modul advokasi kebijakan publik

58 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

3. Berilah kesempatan peserta untuk mengajukan pertanyaan materi materi yang telah disampaikan

4. Berilah jawaban denagn ilustrasi

d. Bermain Peran 1. Ajaklah oeserta bermain peran kegitan loby advokasi 2. Bagikan peserta menjadi peloby dan pihak yang diloby 3. Berilah kesempatan mereka untuk melakukan kegiatan loby dengan isu yang

telah di sepakati pada sesi sebelumnya Ajalalah peserta lainya untk memberi tanggapan

e. Ceramah Untuk selanjutnya fasiltator member paparan penyimpulan mengenai loby .

f. Penutup

Tutuplah sesi dengan ucapan terima kasih dan salam

Lembar Bahan Bacaan

Page 65: Modul advokasi kebijakan publik

59 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Melakukan Lobi 1. ISTILAH LOBYING

Istilah lobbying atau kemudian menjadi “Lobi” dalam bahasa Indonesia sering dikaitkan dengan kegiatan politik dan bisnis. Perkembangan dewasa ini Lobi-melobi tampaknya tidak terbatas pada kegiatan tersebut namun mulai dirasakan oleh manajer organisasi untuk menunjang kegiatan manajerialnya baik sebagai lembaga birokrat maupun lembaga usaha khususnya dalam pemberian pelayanan Kesehatan

Kata “Melobi” terdapat dalam kamus bahasa Indonesia dengan pengertian : melakukan pendekatan secara tidak resmi, menilik asal kata lobi yang berarti teras atau ruang depan yang terdapat di hotel-hotel, tempat dimana para tamu duduk-duduk dan bertemu dengan santai kemungkinan kata lobi melatar belakangi perkembangan istilah “melobi” yang terjadi karena kebiasaan para anggota parlemen di Inggris yang biasa berkumpul di lobi ruang sidang dan memanfaatkan pertemuan di ruang tersebut untuk melakukan berbagai pendekatan, diantara persidangan.

Diwaktu istirahat para anggota parlemen yang menginginkan dukungan bagi usulannya dapat “ melobi” anggota yang lain diluar sidang. Dilain pihak kelompok kelompok kepentingan yang ingin mempengaruhi hasil yang dicapai sidang juga dapat memanfaaatkan keberadaan para anggota parelemen di lobi tersebut untuk melakukan pendekatan. Dari kebiasaan inilah kata “lobbyng” menjadi meluas. Pada organisasi kesehatan istilah lobbyng dan negosiasi mulai dilihat sebagai salah satu ketrampilan untuk manajer dalam mengelola sisi bayangan organisasi. Banyak hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan organisasi, pengambilan keputusan, kegiatan rutin, program, proyek dan kegiatan penunjang yang lain membutuhkan ketrampilan manajerial dalam melakukan lobi terutama pada para stakeholders (pihak lain yang berkepentingan) di organisasi.

Dalam dunia politik istilah “pelobian” adalah merupakan usaha individu atau kelompok dalam kerangka berpartisipasi politik, untuk menghubungi para pemimpin politik atau pejabat pemerintah dengan tujuan mempengaruhi keputusan pada suatu masalah yang dapat menguntungkan sekelompok orang.

2. PENGERTIAN LOBYING

Menurut Anwar (1997) definisi yang lebih luas adalah suatu upaya informal dan persuasif yang dilakukan oleh satu pihak (perorangan, kelompok, Swasta, pemerintah) yang memiliki kepentingan tertentu untuk menarik dukungan dari pihak pihak yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang, sehingga target yang diinginkan tercapai. Pendekatan secara persuasif menurut pendapat ini lebih dikemukakan pada pihak pelobi dengan demikian dibutuhkan keaktifan untuk pelobi untuk menunjang kegiatan tersebut

Menurut Pramono (1997) lobi merupakan suatu pressure group yang mempraktekkan kiat-

kiat untuk mempengaruhi orang-orang dan berupaya mendapatkan relasi yang bermanfaat. Pola ini lebih menekankan bahwa lobby untuk membangun koalisi dengan organisasi- organisasi lain dengan berbagai tujuan dan kepentingan untuk melakukan usaha bersama. Digunakan pula untuk membangun akses guna mengumpulkan informasi dalam isu-isu penting dan melakukan kontak dengan individu yang berpengaruh.

Page 66: Modul advokasi kebijakan publik

60 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Maschab (1997) lebih menekankan bahwa lobbying adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh suatu pihak untuk menarik atau memperoleh dukungan pihak lain.Pandangan ini mengetengahkan ada dua pihak atau lebih yang berkepentingan atau yang terkait pada suatu obyek, tetapi kedudukan mereka tidak sama. Dalam arti ada satu pihak yang merasa paling berkepentingan atau atau paling membutuhkan, sehingga kemudian melakukan upaya yang lebih dari yang lain untuk memcapai sasran atau obyek yang diinginkan. Pihak yang paling berkepentingan inilah yang akan aktif melakukan berbagai cara untuk mencapai obyek tersebut dengan salah satu caranya melakukan lobbying.

Dengan demikian ada upaya dari pihak yang berkepentingan untuk aktif melakukan pendekatan kepada pihak lain agar bisa memahami pandangan atau keinginanmya dan kemudian menerima dan mendukung apa yang diharapkan oleh pelaku lobbying.

Meskipun betuknya berbeda, pada esensinya lobbying dan negosiasi mempunyai tujuan yang sama yaitu menggunakan tehnik komunikasi untuk mencapat target tertentu. Dibandingkan dengan negosiasi yang merupakan suatu proses resmi atau formal, lobbying merupakan suatu pendekatan informal.

3. KARAKTERISTIK LOBYING A. Bersifat tidak resmi/ Informal dapat dilakukan diluar forum atau perundingan yang secara

resmi disepakati . B. Bentuk dapat beragam dapat berupa obrolan yang dimulai dengan tegursapa, atau dengan

surat C. Waktu dan tempat dapat kapan dan dimana saja sebatas dalam kondisi wajar atau suasana

memungkinkan. Waktu yang dipilih atau dipergunakan dapat mendukung dan menciptakan suasan yang menyenangkan, sehingga orang dapat bersikap rilek dan

D. Pelaku /aktor atau pihak yang melakukan lobbying dapat beragam dan siapa saja yakni pihak yang bekepentingan dapat pihak eksekutif atau pemerintahan, pihak legislatif, kalangan bisnis, aktifis LSM, tokoh masyarakat atau ormas, atau pihak lain yang terkait pada obyek lobby.

E. Bila dibutuhkan dapat melibatkan pihak ketiga untuk perantara F. Arah pendekatan dapat bersifat satu arah pihak yang melobi harus aktif mendekati pihak

yang dilobi. Pelobi diharapkan tidak bersikap pasif atau menunggu pihak lain sehingga terkesan kurang perhatian.

4. TARGET LOBYING A. Mempengaruhi kebijakan. B. Menarik dukungan C. Memenangkan prasyarat kontrak/ dalam kegiatan /bisnis D. Memudahkan urusan E. Memperoleh akses untuk kegiatan berikutnya. F. Menyampaikan informasi untuk memperjelas kegiatan.

5. STRATEGI Mengingat sifatnya yang informal, tidak ada strategi baku atau yang sudah terpola dalam

kegiatan ini, melainkan sangat beragam dan tergantung berbagai faktor aktual dan suasana setempat yang berpengaruh. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi lobbying adalah :

Page 67: Modul advokasi kebijakan publik

61 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

A. Sistem Politik.

Kondisi sistem akan berpengaruh pada cara- cara lobi yang yang dilakukan. Pada sistem Politis yang demokratis dimana pendelegasian wewenang dan keterbukaan menjadi salah satu cirinya maka lobi mudah dilakukan karena sasaran lobi lebih jelas, dalam arti pejabat atau stakeholder sebagi obyek lobi berada pada posisi yang telah diketahui mempunyai wewenang, aspek aspek yang perlu diperhitungkan lebih pasti. Dalam sistim poliitik yang demokratis selama berada dalam kerangka aturan main yang telah ditentukan, maka orang tidak perlu takut mendapatkan resiko politik yang tidak diperhitungkan.

Berbeda dengan sistim politik yang demokratis, dalam sistem politik yang otoriter melakukan lobbying merupakan hal yang sulit diperkirakan kadang pada moment yang tepat lobby dapat mudah dilakukan namun bisa menjadi hal yang sulit. Dapat terjadi lobbying pada suatu pihak atau seorang tokoh telah dihasilkan dukungan tertentu, tetapi kemudian hal itu dianulir (dibatalkan atau dimentahkan oleh pihak lain yang lebih berkuasa tanpa alasan yang jelas) sehingga lobbying yang dilakukan menjadi sia-sia.

Dalam sistim seperti ini maka berbagai peraturan dan perhitungan-perhitungan rasional menjadi sulit dijadikan pegangan, karena hukum dan peraturan ditangan pemegang kekuasaan yang bisa berubah setiap saat sesuai kehendaknya sendiri. B. Norma dan Etika.

Lobbying pada intinya adalah suatu upaya untuk memaksimalkan penggunaan tehnik komunikasi untuk mempengaruhi pihak lain yang semula cenderung menolak, agar menjadi setuju atau untuk memperoleh dukungan. Namun tidak berarti harus menghalalkan semua cara, norma dan etika harus tetap dihormati dan menjadi pegangan, karena apabila tidak dilakukan lobi akan menjadi arena atau media perantara adanya korupsi dan kolusi.

Bagi orang yang menjujung tinggi norma dan etika, lobbying tidak perlu disertai janji janji yang seharusnya tidak boleh diberikan ataupun dengan mendiskreditkan pihak ketiga apalagi fitnah agar memperoleh simpati dan dukungan dari pihak yang dilobby. Dalam praktek banyak hal yang bisa terjadi seiring dengan dinamika masyarakat. Pada lobbying yang melibatkan pihak pihak yang sama sama kurang menghormati etika dan moral maka kesesuaian yang berubah menjadi [saling] mendukung bisa saja terjadi. Namun hampir bisa dipastikan bahwa model seperti itu akan merugikan kepentingan bersama atau kepentingan yang lebih besar norma dan etika selalu dimaksudkan untuk kebaikan dan kepentingan tidak saja diri pribadi tetapi juga orang lain dan masyarakat luas. C. Norma Hukum dan peraturan

Hukum yang dibuat untuk mengatur masyarakat agar diperoleh ketertiban dalam kehidupan bersama harus dihormati dan dipatuhi oleh semua warga negara. Dalam lobbying batas batas hukum juga harur tetap dihormati dan ditaati, lobbying tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan batas batas hukum, misalnya dengan melakukan atau memanipulasikan data dan informasi sedemikian rupa agar yang dilobby menjadi percaya dan kemudian mendukungnya demikian juga cara cara lain yang menipu atau menyesatkan pihak yang dilobby sehingga memperoleh kesan atau kesimpulan yang salah/keliru yang tentunya dilarang oleh hukum/tidak boleh dilakukan

Page 68: Modul advokasi kebijakan publik

62 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Dengan demikian maka kejelasan batas batas hukum dan juga tegaknya hukum itu sendiri ikut mempengaruhi praktek lobbying, Sama halnya dengan norma dan etika pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap hukum yang dilakukan dalam lobbying mungkin saja malah melancarkan pendekatan yang dilakukan namun demikian hampir pasti hasil yang diperoleh lebih banyak menguntungkan pihak pihak tertentu saja ketimbang bagi kebaikan dan manfaat orang banyak D. Memperhatikan adat istiadat

Adat dan istiadat yang berkembang dalam masyarakat perlu juga diperhatikan, lebih lebih bagi pihak yang melakukan lobbying harus dijaga agar tidak ada tindakan yang dianggap bertentangan dengan adat istiadat yang dihormati oleh sasaran lobby karena akan menimbulkan antipati atau paling perasaan kurang simpati misalnya lobbying dilakukan pada orang yang sedang berduka cita atau sedang terkena musibah

E. Mengetahui siapa yang akan dilobby

Keberhasilan lobbying juga dipengaruhi oleh siapa yang akan dilobby, karena sifat dan perilaku orang bermacam macam. Ada orang yang kompromatis ada yang kaku ada yang suka bercanda dan terbuka sementara juga ada yang mudah tersinggung. Latar belakang pendidikan sosial dan ekonomi juga beragam demikian pula pandangan dan visinya terhadap suatu hal sehingga sikapnya terhadap lobby juga bisa berbeda beda Bagi pihak yang melakukan lobbi adalah sangat penting untuk memahami siapa yang akan dilobby sehingga bsa mengatur dan merancang teknik komunikasi yang sebaik baiknya sesuai dengan sifat, pandangan, kegemaran, dan lainnya dari pihak yang dilobby, sehingga dapat mengundang simpati dan dukungan yang diharapkan F. Siapa yang melobi

Pelaku Lobi adalah mereka yang berada pada pihak yang paling memerlukan sehingga harus aktif, melakukan pendekatan tidak sekedar menunggu. Dengan demikian maka peranan atau pihak yang melobi sangat penting. Sedemikian pentingnya sehingga orang yang melakukan lobi haruslah orang yang mempunyai kemampuan tertentu. Kemampuan tersebut bukan saja bersifat intelegensia berupa kecerdasan, penguasaan terhadap masalah yang dihadapi, keleluasaan pengetahuan dan wawasan, mempunyai sikap yang baik dan penampilan yang menarik dalam arti menyenangkan, serta mempunyai kredibilitas. Orang yang integritasnya diragukan atau kurang dipercaya, akan mengalami kesulitan apabila melakukan lobbying .

Disamping itu sesuai dengan esensi lobbying itu sendiri maka pelaku lobby harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik , sabar, dan telaten ( tidak mudah tersinggung dan marah)

6. CARA-CARA MELOBYING Terdapat 4(empat) macam cara melobi : A. Tidak langsung :

1. Lobby bisa dilakukan dengan cara tidak langsung hal ini mengandung pengertian tidak harus satu pihak atau satu orang yang berkepentingan menghubungi mendekati sendiri pihak lain yang mau dilobby.

2. Pendekatan itu bisa dilakukan dengan perantaraan pihak lain [terutama yang dianggap punya akses atau mempunyai hubungan yang dekat dengan pihak yang dilobby].

Page 69: Modul advokasi kebijakan publik

63 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

3. Dalam hal seperti ini maka satu hal yang sangat penting diperhatikan oleh pihak yang melobby adalah kepercayaan atau kredibilitas pihak ketiga yang dijadikan perantara atau penghubung tersebut

4. Kendala lain jangan sampai gara gara lobbying yang dilakukan dengan menggunakan jasa pihak lain [pihak ketiga] justru merusak hubungan yang sudah ada, karena kesalahan atau ulah pihak ketiga tersebut.

5. Kendala lain dalam menggunakan cara tidak langsung adalah pihak ketiga atau perantara tersebut tidak selalu menguasai atau mengerti permasalahan atau obyek yang jadi sasaran. Disamping itu apabila obyek yang jadi sasaran bersifat rahasia maka akan membuka kemungkinan bagi kebocoran terhadap rahasia tersebut.

B. Langsung Berbeda dengan cara tidak langsung maka disini pihak yang berkepentingan [berusaha] harus

bisa bertemu atau berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang dilobby dengan kata lain pihak pihak yang terlibat bertemu atau berkomunikasi secara langsung tidak menggunakan perantara atau pihak ketiga cara langsung ini jelas lebih baik dari pada cara tidak langsung tetapi kendalanya adalah bahwa :

1. Pihak pihak yang terlibat tidak selalu saling mengenal 2. Tidak semua orang mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik 3. Kesan terhadap pribadi tidak selalu sama dengan dengan kesan terhadap lembaga.

Jelasnya seseorang mungkin saja kurang suka atau kurang menghormati orang tertentu tetapi terhadap lembaga yang dipimpinnya dia tidak ada masalah dalam hal seperti ini tentu akan lebih baik apabila yang melakukan lobby adalah orang lain atau staf pada lembaga tersebut

C. Terbuka Yang dimaksud dengan cara terbuka adalah lobbying yang dilakukan tanpa ketakutan untuk

diketahui orang lain Lobby yang dilakukan secara terbuka memang tidak harus berarti dengan sengaja diekspose atau diberitahukan kepada khalayak, tetapi kalaupun diketahui masyarakat bukan merupakan masalah.

Lobbying dengan cara terbuka ini biasanya dilakukan oleh dan diantara kelompok misalnya pendekatan yang dilakukan oleh OPP atau partai politik tertentu pada salah satu Organisasi Massa atau sebaliknya dan antara suatu Ormas pada Ormas yang lain.

D. Tertutup

Yang dimaksud lobbying dengan cara tertutup adalah apabila lobbying dilakukan secara diam diam agar tidak diketahui oleh pihak lain apalagi masyarakat

Lobbying dengan cara ini biasanya bersifat perorangan yaitu yang dilakukan secara pribadi atau oleh seseorang pada orang tertentu Lobbying cara ini dilakukan karena apabila sampai diketahui oleh pihak lain maka bisa berakibat negatif atau merugikan pihakyang melakukan lobby tersebut maupun pihak yang dilobby

Sumber : http://manajemenkomunikasi.blogspot.com/2012/01/teknik-lobying-dala

Page 70: Modul advokasi kebijakan publik

64 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

9.2. Melakukan Negoisasi

1. Peserta pemahaman yang lebih mendalam tentang

Negoisasi . 2. Peserta mempunyai ketrampilan melakukan negoisasi

45 menit

Dasar Pemikiran:

Pemahaman secara mendalam serta ketrampilan melakukan negoisasi i akan sangat membatu efektifnya pelaksanaan advokasi kebikan publik.

1. Kertas plano 2. Kuda-kuda untuk flip chart 3. Papan tulis dengan perlengkapannya 4. Spidol, selotip kertas dan jepitan besar 5. LCD

Lembar Bahan Bacaan “ Teknik Negoisasi “

Pengaturan ruang kelas

Tempat duduk diatur membentuk lingkaran

Langkah-langkah Pembelajaran

a. Pengantar: Negosiasi dilakukan mulai dari rumah, sekolah, kantor, dan semua aspek kehidupan kita. Oleh karena itu penting bagi kita dalam rangka mengembangkan dan mengelola diri (manajemen diri), untuk dapat memahami dasar-dasar, prinsip dan teknik-teknik bernegosiasi sehingga kita dapat melakukan negosiasi serta membangun relasi yang jauh lebih efektif dan lebih baik dengan siapa saja.

b. Pembuka Buka pertemuan dengan salam, sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

c. Ceramah Berilah paparan tentang :

1. Pengertian Negoisasi 2. Teknik melakukan Negosasai 3. Berilah kesempatan peserta untuk mengajakuan pertanyaan materi materi

yang telah disampaikan

Page 71: Modul advokasi kebijakan publik

65 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

4. Berilah jawaban denagn ilustrasi d. Bermain Peran

1. Ajaklah peserta bermain peran kegitan Negosasi 2. Berilah kesempatan mereka untuk melakukan kegiatan loby dengan isu yang

telah di sepakati pada sesi sebelumnya 3. Ajalalah peserta lainya untk memberi tanggapan

e. Ceramah Untuk selanjutnya fasiltator member paparan penyimpulan mengenai negoisasi.

f. Penutup Tutuplah sesi dengan ucapan terima kasih dan salam

Lembar Bahan Bacaan

Page 72: Modul advokasi kebijakan publik

66 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Teknik Negosiasi

Tanpa kita sadari, setiap hari kita sesungguhnya selalu melakukan negosiasi. Negosiasi adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita. Selain itu negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Kita memperoleh apa yang kita inginkan melalui negosiasi. Mulai dari bangun pagi, mungkin kita harus mengambil kesepakatan siapa yang harus menggunakan kamar mandi terlebih dahulu, kemudian apakah sopir harus mengantar isteri anda atau anda terlebih dahulu. Demikian pula di kantor misalnya kita melakukan negosiasi dalam rapat direksi, rapat staf, bahkan untuk menentukan di mana akan makan siang kita harus bernegosiasi dengan rekan sekerja kita. Jadi kita semua pada dasarnya adalah negosiator. Beberapa dari kita melakukannya dengan baik, sedangkan sebagian lagi tidak pernah memenangkan negosiasi. Sebagian kita hanya menjadi pengikut atau selalu mengikuti dan mengakomodasi kepentingan orang lain. Negosiasi dilakukan oleh semua manusia yang berinteraksi dengan manusia lainnya. Mulai dari anak kecil sampai orang tua, semua lapisan dari kalangan sosial terbawah sampai dengan kaum elit di kalangan atas. Negosiasi dilakukan mulai dari rumah, sekolah, kantor, dan semua aspek kehidupan kita. Oleh karena itu penting bagi kita dalam rangka mengembangkan dan mengelola diri (manajemen diri), untuk dapat memahami dasar-dasar, prinsip dan teknik-teknik bernegosiasi sehingga kita dapat melakukan negosiasi serta membangun relasi yang jauh lebih efektif dan lebih baik dengan siapa saja. Kita bernegosiasi dengan siapa saja, mulai dari isteri atau suami, anak, orang tua, bos kita, teman dan relasi bisnis. Dan kegiatan negosiasi kita lakukan setiap saat setiap hari. Negosiasi dapat berupa apa saja – gaji kita, mobil dan rumah yang kita beli, biaya servis mobil, biaya liburan keluarga, dan sebagainya. Negosiasi terjadi ketika kita melihat bahwa orang lain memiliki atau menguasai sesuatu yang kita inginkan. Tetapi sekedar menginginkan tidak cukup. Kita harus melakukan negosiasi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari pihak lain yang memilikinya dan yang juga mempunyai keinginan atas sesuatu yang kita miliki. Sedangkan agar negosiasi dapat terjadi dengan sukses, kita harus juga bersiap untuk memberikan atau merelakan sesuatu yang bernilai yang dapat kita tukar dengan sesuatu yang kita inginkan tersebut. Dalam buku "Teach Yourself Negotiating", karangan Phil Baguley, dijelaskan tentang definisi NEGOSIASI yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Sedangkan negosiasi memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu:

Senantiasa melibatkan orang – baik sebagai individual, perwakilan organisasi atau perusahaan, sendiri atau dalam kelompok;

Memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi;

Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu – baik berupa tawar menawar (bargain) maupun tukar menukar (barter);

Page 73: Modul advokasi kebijakan publik

67 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Hampir selalu berbentuk tatap-muka – yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah;

Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi;

Ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat.

Manajemen Konflik Karena setiap negosiasi memiliki potensi konflik dalam seluruh prosesnya, penting sekali bagi kita untuk memahami cara mengatasi atau menyelesaikan konflik. Untuk menjelaskan berbagai alternatif penyelesaian konflik dipandang dari sudut menang – kalah masing-masing pihak, ada empat kuadran manajemen konflik: • Kuadran Kalah-Kalah (Menghindari konflik) Kuadran keempat ini menjelaskan cara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Atau bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik tersebut. Kita tidak memaksakan keinginan kita dan sebaliknya tidak terlalu menginginkan sesuatu yang dimiliki atau dikuasai pihak lain. Cara ini sebetulnya hanya bisa kita lakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Jadi agar tidak menjadi beban dalam pikiran atau kehidupan kita, sebaiknya memang setiap potensi konflik harus dapat segera diselesaikan. • Kuadran Menang-Kalah (Persaingan) Kuadran kedua ini memastikan bahwa kita memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya kita menggunakan kekuasaan atau pengaruh kita untuk memastikan bahwa dalam konflik tersebut kita yang keluar sebagai pemenangnya. Biasanya pihak yang kalah akan lebih mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya, sehingga terjadilah suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara kedua pihak. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakkan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga sebaiknya hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas. • Kuadran Kalah-Menang (Mengakomodasi) Agak berbeda dengan kuadran kedua, kuadran ketiga yaitu kita kalah – mereka menang ini berarti kita berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini kita gunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Mengalah dalam hal ini bukan berarti kita kalah, tetapi kita menciptakan suasana untuk memungkinkan penyelesaian yang paripurna terhadap konflik yang timbul antara kedua pihak. Mengalah memiliki esensi kebesaran jiwa dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk juga mau mengakomodasi kepentingan kita sehingga selanjutnya kita bersama bisa menuju ke kuadran pertama. • Kuadran Menang-Menang (Kolaborasi) Kuadran pertama ini disebut dengan gaya manajemen konflik kolaborasi atau bekerja sama. Tujuan kita adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau

Page 74: Modul advokasi kebijakan publik

68 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Proses ini memerlukan komitmen yang besar dari kedua pihak untuk menyelesaikannya dan dapat menumbuhkan hubungan jangka panjang yang kokoh . Secara sederhana proses ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing pihak memahami dengan sepenuhnya keinginan atau tuntutan pihak lainnya dan berusaha dengan penuh komitmen untuk mencari titik temu kedua kepentingan tersebut. Negosiasi dengan Hati Pada dasarnya negosiasi adalah cara bagaimana kita mengenali, mengelola dan mengendalikan emosi kita dan emosi pihak lain. Di sinilah seringkali banyak di antara kita tidak menyadari bahwa negosiasi sebenarnya lebih banyak melibatkan apa yang ada di dalam hati atau jiwa seseorang. Ini seperti gambaran sebuah gunung es, di mana puncak yang kelihatan merupakan hal-hal yang formal, tuntutan yang dinyatakan dengan jelas, kebijakan atau prosedur perusahaan, maupun hubungan atau relasi bisnis yang didasarkan pada hitungan untung rugi. Sedangkan yang sering dilupakan dalam proses negosiasi adalah hal-hal yang tidak kelihatan, seperti misalnya hasrat, keinginan, perasaan, nilai-nilai maupun keyakinan yang dianut oleh individual yang terlibat dalam konflik atau yang terlibat dalam proses negosiasi. Hal-hal yang di dalam inilah justru seringkali menjadi kunci terciptanya negosiasi yang sukses dan efektif. Negosiasi sebenarnya melibatkan tiga hal pokok yang kami sebut sebagai Negotiation Triangle, yaitu terdiri dari HEART (yaitu karakter atau apa yang ada di dalam kita yang menjadi dasar dalam kita melakukan negosiasi), HEAD (yaitu metoda atau teknik-teknik yang kita gunakan dalam melakukan negosiasi), HANDS (yaitu kebiasaan-kebiasaan dan perilaku kita dalam melakukan negosiasi yang semakin menunjukkan jam terbang kita menuju keunggulan atau keahlian dalam bernegosiasi). Jadi sebenarnya tidaklah cukup melakukan negosiasi hanya berdasarkan hal-hal formal, kebijakan dan prosedur, atau teknik-teknik dalam negosiasi. Justru kita perlu menggunakan ketiga komponen tersebut yaitu: karakter, metoda dan perilaku. Dalam banyak hal, negosiasi justru tidak terselesaikan di meja perundingan atau meja rapat formal, tetapi justru dalam suasana yang lebih informal dan relaks, di mana kedua pihak berbicara dengan hati dan memanfaatkan sisi kemanusiaan pihak lainnya. Karena pada dasarnya selain hal-hal formal yang ada dalam proses negosiasi, setiap manusia memiliki keinginan, hasrat, perasaan, nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi dasar bagi setiap langkah pengambilan keputusan yang dilakukannya. Langkah-langkah Bernegosiasi Persiapan Langkah pertama dalam melakukan negosiasi adalah langkah persiapan. Persiapan yang baik merupakan fondasi yang kokoh bagi negosiasi yang akan kita lakukan. Hal tersebut akan memberikan rasa percaya diri yang kita butuhkan dalam melakukan negosiasi. Yang pertama harus kita lakukan dalam langkah persiapan adalah menentukan secara jelas apa yang ingin kita capai dalam negosiasi. Tujuan ini harus jelas dan terukur, sehingga kita bisa membangun ruang untuk bernegosiasi. Tanpa tujuan yang terukur, kita tidak memiliki pegangan untuk melakukan tawar-menawar atau berkompromi dengan pihak lainnya.

Page 75: Modul advokasi kebijakan publik

69 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Hal kedua dalam persiapan negosiasi adalah kesiapan mental kita. Usahakan kita dalam kondisi relaks dan tidak tegang. Cara yang paling mudah adalah dengan melakukan relaksasi. Bagi kita yang menguasai teknik pemrograman kembali bawah sadar (subconscious reprogramming) kita dapat melakukan latihan negosiasi dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga setelah melakukannya berkali-kali secara mental, kita menjadi lebih siap dan percaya diri. Pembukaan Mengawali sebuah negosiasi tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kita harus mampu menciptakan atmosfir atau suasana yang tepat sebelum proses negosiasi dimulai. Untuk mengawali sebuah negosiasi dengan baik dan benar, kita perlu memiliki rasa percaya diri, ketenangan, dan kejelasan dari tujuan kita melakukan negosiasi. Ada tiga sikap yang perlu kita kembangkan dalam mengawali negosiasi yaitu : pleasant (menyenangkan), assertive (tegas, tidak plin-plan), dan firm (teguh dalam pendirian). Senyum juga salah satu hal yang kita perlukan dalam mengawali sebuah negosiasi, sehingga hal tersebut akan memberikan perasaan nyaman dan terbuka bagi kedua pihak. Berikut ada beberapa tahapan dalam mengawali sebuah negosiasi: o Jangan memegang apa pun di tangan kanan anda ketika memasuki ruangan negosiasi; o Ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dulu; o Jabat tangan dengan tegas dan singkat; o Berikan senyum dan katakan sesuatu yang pas untuk mengawali pembicaraan. Selanjutnya dalam pembicaraan awal, mulailah dengan membangun common ground, yaitu sesuatu yang menjadi kesamaan antar kedua pihak dan dapat dijadikan landasan bahwa pada dasarnya selain memiliki perbedaan, kedua pihak memiliki beberapa kesamaan yang dapat dijadikan dasar untuk membangun rasa percaya. Memulai proses negosiasi Langkah pertama dalam memulai proses negosiasi adalah menyampaikan (proposing) apa yang menjadi keinginan atau tuntutan kita. Yang perlu diperhatikan dalam proses penyampaian tujuan kita tersebut adalah:

Tunggu saat yang tepat bagi kedua pihak untuk memulai pembicaraan pada materi pokok negosiasi;

Sampaikan pokok-pokok keinginan atau tuntutan pihak anda secara jelas, singkat dan penuh percaya diri;

Tekankan bahwa anda atau organisasi anda berkeinginan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mereka;

Sediakan ruang untuk manuver atau tawar-menawar dalam negosiasi, jangan membuat hanya dua pilihan ya atau tidak;

Sampaikan bahwa ”jika mereka memberi anda ini anda akan memberi mereka itu – if you'll give us this, we'll give you that.” Sehingga mereka mengerti dengan jelas apa yang harus mereka berikan sebagai kompensasi dari apa yang akan kita berikan.

Hal kedua dalam tahap permulaan proses negosiasi adalah mendengarkan dengan efektif apa yang ditawarkan atau yang menjadi tuntutan pihak lain. Mendengar dengan efektif memerlukan kebiasaan dan teknik-teknik tertentu. Seperti misalnya bagaimana mengartikan gerakan tubuh dan ekspresi wajah pembicara. Usahakan selalu membangun kontak mata dengan pembicara dan kita berada dalam kondisi yang relaks namun penuh

Page 76: Modul advokasi kebijakan publik

70 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

perhatian. Zona Tawar Menawar (The Bargaining Zone) Dalam proses inti dari negosiasi, yaitu proses tawar menawar, kita perlu mengetahui apa itu The Bargaining Zone (TBZ). TBZ adalah suatu wilayah ruang yang dibatasi oleh harga penawaran pihak penjual (Seller's Opening Price) dan Tawaran awal oleh pembeli (Buyer's Opening Offer). Di antara kedua titik tersebut terdapat Buyer's Ideal Offer, Buyer's Realistic Price dan Buyer's Highest Price pada sisi pembeli dan Seller's Ideal Price, Seller's Realistic Price dan Seller's Lowest Price pada sisi pembeli. Kesepakatan kedua belah pihak yang paling baik adalah terjadi di dalam wilayah yang disebut Final Offer Zone yang dibatasi oleh Seller's Realistic Price dan Buyer's Realistic Price. Biasanya kesepakatan terjadi ketika terdapat suatu overlap antara pembeli dan penjual dalam wilayah Final Offer Zone. Membangun Kesepakatan Babak terakhir dalam proses negosiasi adalah membangun kesepakatan dan menutup negosiasi. Ketika tercapai kesepakatan biasanya kedua pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan (deal or agreement) telah dicapai dan kedua pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Yang perlu kita ketahui dalam negosiasi tidak akan pernah tercapai kesepakatan kalau sejak awal masing-masing atau salah satu pihak tidak memiliki niat untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan harus dibangun dari keinginan atau niat dari kedua belah pihak, sehingga kita tidak bertepuk sebelah tangan. Karena itu, penting sekali dalam awal-awal negosiasi kita memahami dan mengetahui sikap dari pihak lain, melalui apa yang disampaikan secara lisan, bahasa gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Karena jika sejak awal salah satu pihak ada yang tidak memiliki niat atau keinginan untuk mencapai kesepakatan, maka hal tersebut berarti membuang waktu dan energi kita. Untuk itu perlu dicari jalan lain, seperti misalnya: conciliation, mediation dan arbitration melalui pihak ketiga. Demikian sekilas mengenai negosiasi, yang tentunya masih banyak hal lain yang tidak bisa dikupas dalam artikel pendek. Yang penting bagi kita selaku praktisi Mandiri, kita harus tahu bahwa negosiasi bukan hal yang asing. Setiap kita adalah negosiator dan kita melakukannya setiap hari setiap saat. Selain itu negosiasi memerlukan karakter (artinya menggunakan seluruh hati dan pikiran kita), memerlukan penguasaan metoda atau pun teknik-tekniknya dan memerlukan kebiasaan dalam membangun perilaku bernegosiasi yang baik dan benar. (*) ( Sumber : Aribowo Prijosaksono dan Roy Sembel, adalah co-founder dan direktur The Indonesia Learning Institute – INLINE, sebuah lembaga pembelajaran untuk para eksekutif dan profesional )

Page 77: Modul advokasi kebijakan publik

71 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

9.3. Melakukan Publik Hearing

1. Peserta pemahaman yang lebih mendalam public hearing 2. Peserta mempunyai ketrampilan melakukan public

hearing

45 menit

Dasar Pemikiran:

Pemahaman secara mendalam tentang publik hearing akan sangat membatu efektifnya pelaksanaan advokasi kebijakan publik.

1. Kertas plano 2. Kuda-kuda untuk flip chart 3. Papan tulis dengan perlengkapannya 4. Spidol, selotip kertas dan jepitan besar 5. LCD

Lembar Bahan Bacaan “ Melakukan Dengar Pendapat “

Pengaturan ruang kelas

Tempat duduk diatur membentuk lingkaran

Langkah-langkah Pembelajaran

a. Pembukan Buka pertemuan dengan salam, sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

b. Ceramah: Berilah paparan tentang : 1. Pengertian Publik Hearing/ Dengar pendapat 2. Teknik Publik Hearing/ Dengar pendapat 3. Berilah kesempatan peserta untuk mengajakuan pertanyaan materi materi yang

telah disampaikan 4. Berilah jawaban denagn ilustrasi

c. Bermain Peran 1. Ajaklah peserta bermain peran kegitan Publik Hearing 2. Berilah kesempatan mereka untuk melakukan kegiatan Publik Hearing dengan

isu yang telah di sepakati pada sesi sebelumnya

Page 78: Modul advokasi kebijakan publik

72 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

3. Ajalalah peserta lainya untk memberi tanggapan d. Ceramah

Untuk selanjutnya fasiltator member paparan penyimpulan mengenai membangun Publik Hearing.

e. Penutup Tutuplah sesi dengan ucapan terima kasih dan salam

Page 79: Modul advokasi kebijakan publik

73 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Lembar Bahan Bacaan

Melakukan Dengar Pendapat

Dengar pendapat ini masih dibagi menjadi dua, yaitu dengar pendapat terbuka dan dengar pendapat tertutup. Istilah dengar pendapat ini di luar negeri dikenal dengan nama public hearing tetapi umumnya istilah ini digunakan untuk dengar pendapat yang terbuka. a. Dengar pendapat terbuka Biasanya pemerintah memutuskan lebih dahulu apakah proyek tersebut memerlukan dengar pendapat terbuka atau tidak karena tidak semua proyek harus mengadakan dengar pendapat terbuka. Apabila telah ditetapkan bahwa dengar pendapat diperlukan maka instansi yang bertanggungjawab akaa menyampaikan rencananya kepada masyarakat melalui suratkabar, radio, telivisi ataupun pengumuman khusus. Isi dari laporan Amdal dapat dimuat di suratkabar dan disediakan di suatu tempat sehingga semua orang dapat membacanya. Dengar pendapat diselenggarakan untuk waktu yang bervariasi biasanya kurang lebih 5 hari. Dengar pendapat yang terlalu lama juga tidak disukai masyarakat. Pada hari-hari pertama sering hanya diisi ceramah-ceramah dari pembicara undangan yang netral (bukan dari pihak proyek atau yang mengevaluasi) dan yang ahli dalam masalah proyek yang akan dibangun dan mengenai dampaknya. Mungkin selama 2 hari hanya berisi ceramah agar masyarakat dapat mengetahui dengan baik mengenai proyek maupun dampaknya, sehingga pertanyaan yang akan disampaikan dapat lebih baik dan tepat. Ceramah ini sering membosankan masyarakat karena penjelasannya sering terlalu teknis, sulit dipahami sekalipun di negara masyarakat yang telah maju. Sesudah ceramah kemudian dilakukan tanya-jawab antara -masyarakat dengan pemrakarsa yang dibantu ahlinya dan tim Amdalnya dan masyarakat juga bebas menyampaikan pendapatnya. Instansi pemerintah yang berwewenang atau Komisi, di samping mengkoordinasikan pertemuan juga mencatat jalannya diskusi untuk mengambil kesimpulan atau perumusan, dan biasanya tidak banyak ikut dalam diskusi, b. Dengar pendapat tertutup Dengar pendapat tertutup ini diselenggarakan oleh instansi yang bertanggung-jawab dan pemrakarsa proyek dengan kelompok-kelompok tertentu. Dengar pendapat tertutup ada yang menggunakan istilah closed hearing. Karena kelompok-kelompok yang diundang adalah tertentu saja biasanya karena keahliannya atau tingkat instansinya, pekerjaannya atau wakil-wakil masyarakat tertentu mulai dari tingkat camat, DPRD sampai DPR, maka pertemuan ini dapat bermacam-macam nama, bentuk dan caranya. Cara pertemuannya dapat berbentuk rapat, seminar, lokakarya dan lain sebagainya. Intinya tetap sama mengumpulkan pendapat-pendapat dari berbagai pihak yang dianggap perlu oleh instansi yang bertanggungjawab atau yang berwewenang. Sumber: http://id.shvoong.com/society-and-news/politic/2266356-pengertian-dengar-pendapat-terbuka-tertutup/#ixzz2elvw5242

Page 80: Modul advokasi kebijakan publik

74 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Sering kita melihat berita di media massa, masyarakat melakukan protes kepada pemerintah, karena keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kasus yang cukup sering terjadi misalnya dalam hal penggusuran rumah, pembangunan gedung atau relokasi pasar, di mana sering kali terjadi kekerasan yang memakan korban. Hal ini sebenarnya dapat diminimalisir jika pemerintah sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui public hearing. Lalu apakah sebenarnya public hearing itu ? dan bagaimana prosesnya ? artikel ini akan memberikan gambaran mengenai hal tersebut. Public Hearing atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan dengar pendapat merupakan suatu upaya pemerintah untuk menjaring aspirasi dari masyarakat terkait dengan suatu keputusan. Dapat dikatakan bahwa proses dengar pendapat merupakan forum di mana pemerintah memebrikan kesempatan bagi para stakeholders dari suatu kebijakan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Tujuan diadakannya public hearing tersebut adalah agar kebijakan yang akan dirumuskan nantinya dapat mengakomodasi kepentingan seluruh kelompok. Melihat pentingnya hal tersebut, seharusnya dengar pendapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari serangkaian proses pengambilan keputusan. Pada kenyataannya, proses public hearing mirip dengan diskusi. Rapat dengar pendapat diawali dengan pemaparan agenda rapat dari pihak pemerintah. Setelah itu, peserta public hearing, yang merupakan perwakilan dari kelompok-kelompok pemangku kepentingan, menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan persoalan tersebut. Pada saat itulah proses diskusi terjadi, di mana pihak pemerintah dan para stakeholders sama-sama memperjuangkan aspirasi mereka, sehingga kebijakan yang dihasilkan nantinya sesuai dengan kepentingan mereka. Di dalam proses diskusi tersebut, jalan tengah tidak selalu dapat tercapai, karena banyaknya kepentingan yang harus diperjuangkan. Jika hal tersebut terjadi, maka keputusan pada akhrinya kembali kepada pemerintah. Akan tetapi, dengan adanya public hearing tersebut, setidaknya pemerintah dapat mendengar apa yang menjadi keinginan masyarakat, serta masyarakat juga bisa menyampaikan keinginannya kepada pemerintah.

Page 81: Modul advokasi kebijakan publik

75 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

10 Demonstrasi

1. Peserta pemahaman yang lebih mendalam tentang Aksi

Masa ( demonstrasi ) .

2. Peserta dapat memahami mekanisme melaukan aksi masa ( demonstrasi )

45 menit

Dasar Pemikiran:

Pemahaman secara mendalam tentang managemen aksi masa akan sangat membatu efektifnya pelaksanaan advokasi kebijakan publik.

1. Kertas plano 2. Kuda-kuda untuk flip chart 3. Papan tulis dengan perlengkapannya 4. Spidol, selotip kertas dan jepitan besar 5. LCD

Lembar Bahan Bacaan “ Managemen Aksi Masa “

Pengaturan ruang kelas

Tempat duduk diatur membentuk lingkaraN

Langkah langkah pembelajaran: i. Pembukaan

Bukalah pertemuan dengan salam, sampaikan ruang lingkup materi dan tujuan pembalajran pada sesi ini

ii. Curah Pendapat. Melakukan curah pendapat point point berikut ini 1. Apa penertian aksi masa ? 2. Apa bentuk-bentuk aksi masa ? 3. Bagaimana tahapan aksi masa ? 4. Apa perangkat aksi masa ? Fasilitator memberikan penyimpulan pada setiap topik dan yang didiskusikan.

iii. Penutup Fasilitataor memberikan penegasan tengtang hasil monevpa

Tips.

Jika hasil diskusi pleno belum mengarah pada pemahaman yang diharapkan falitator dapat menayang bahan tayangan yang telah disiapkan

Lembar Bahan Bacaan

Page 82: Modul advokasi kebijakan publik

76 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Managemen Aksei Masa Oleh : Mahardian Asyhari)

I. Pengertian Aksi Massa Aksi Massa adalah suatu metode perjuangan yang mengandalkan kekuatan massa dalam menekan pemerintah / pengusaha untuk mencabut atau memberlakukan kebijakan yang tidak dikehendaki massa. Aksi massa merupakan bentuk perjuangan aktif dalam rangka merubah kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak massa, oleh karena aksi massa mengambil bentuk yang paling dekat dengan dinamika sosial yang berjalan dalam masyarakat.

II. Bentuk – Bentuk Aksi Massa Aksi massa dikenal dalam berbagai bentuk sesuai dengan target dan sasaran aksi. Dilihat dari aktivitas aksi ada dua bentuk aksi massa, yaitu aksi statis, dan aksi dinamis. Aksi statis adalah aksi massa yang dilakukan pada satu titik tertentu mulai sejak aksi dibuka sampai aksi dibubarkan. Aksi dinamis adalah aksi massa yang dimulai dari titik kumpul tertentu kemudian berpindah sesuai dengan sasaran aksi. 1. Rapat Akbar; 2. Rally/Long March; 3. Mimbar bebas; 4. Panggung kesenian; 5. Teatherical

III. Tahapan Menuju Aksi Massa Hampir tidak ada aksi massa yang berjalan spontan. Kebanyakan aksi massa dipersiapkan secara matang, mulai dari kekuatan massa yang akan dilibatkan, perangkat aksi yang akan bertugas, isu dan tuntutan yang akan diangkat serta institusi yang akan dituju. Pada dasarnya aksi massa melalui tahapan sebagai berikut. 1. Persiapan

Gagasan untuk melakukan aksi massa biasanya lahir atau terinspirasi dari adanya syarat obyektif bahwa parlemen atau lembaga berwenang tidak tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat. Atau rakyat tidak sepenuhnya percaya pada kemampuan para wakil rakyat yang berjuang di dalam parlemen. Sebab, tidak semua anggota parlemen tentunya, dapat mengangkat permasalahan secara terbuka dalam perdebatan parlementer. Oleh karena itu, diperlukan adanya penekanan (pressure) massa untuk mengangkat permasalahan rakyat menjadi perdebatan luas dan terbuka di intra parlemen maupun di pendapat umum (public opinion) di luar parlemen. Semua hal yang berkaitan dengan upaya penekanan dengan mengandalkan kekuatan massa harus dipersiapkan sehingga segalanya berjalan lancar. Persiapan aksi massa berjalan dalam lingkaran-lingkaran diskusi yang harus diorientasikan untuk melahirkan : Isu / Tuntutan;

Isu atau tuntutan yang akan diangkat dalam aksi massa harus dibicarakan dan diperdebatkan. Penentuan isu sangat penting karena akan memberi batasan gerak secara keseluruhan proses aksi massa di lapangan.

Pra Kondisi Aksi

Page 83: Modul advokasi kebijakan publik

77 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Pra kondisi aksi adalah aktivitas yang dilakukan sebelum aksi utama massa berlangsung. Pra kondisi tersebut bisa dalam bentuk aksi penyebaran selebaran, penempelan poster, Grafiti Action, pawai kecil-kecilan disekitar target aksi, dsb. Tujuan pelaksanaan pra kondisi aksi adalah : a. Mensosialisasikan rencana aksi massa beserta dengan isu/tuntutannya. b. Memanaskan situasi di kawasan tertentu yang menjadi sasaran kampanye atau

sasaran penyeretan massa.

6. Perangkat Aksi Massa; Yang dimaksud dengan perangkat aksi massa adalah pembagian kerja para partisipan aksi massa. Perangkat aksi massa ditentukan menurut kebutuhan. Biasanya, dalam aksi massa dibutuhkan perangkat sebagai berikut : a. Koordinator Lapangan (Kolap)

Korlap bertugas sebagai pemeimpin aksi di lapangan, yang berhak memberikan instruksi kepada massa. Keputusan untuk memulai ataupun membubarkan/mengakhiri aksi massa ditentukan oleh korlap. Ia hendaknya merupakan orang yang mempunyai kemampuan agitasi, propaganda, orasi dan komunikatif.

b. Wakil Koordinator Lapangan (Wakolap) Wakolap adalah pembantu kolap di lapangan. Ia berfungsi sama dengan kolap.

c. Divisi Acara Divisi acara bertugas menyusun acara yang akan dilangsungkan pada saat aksi massa. Divisi acara juga bertugas mengatur jalannya acara pada saat aksi berlangsung statis. Ia bertugas mengatur dan mengemas jalannya acara agar massa tidak menjadi jenuh.

d. Orator Orator adalah orang yang bertugas menyampaikan tuntutan-tuntutan aksi massa dalam bahasa orasi. Ia juga merupakan agitator yang membakar semangat massa.

e. Humas / Hubungan Masyrakat Perangkat aksi yang bertugas menyebarkan seluas-luasnya perihal aksi massa kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pers dan media massa lainnya.

f. Negosiator Negosiator berfungsi sesuai dengan target dan sasaran aksi. Misalnya target dan sasaran aksi adalah pendudukan gedung DPR/DPRD sementara target tersebut tidak dapat dicapai karena dihalangi oleh aparat keamanan, maka fungsi seorang negosiator adalah mendatangi komandannya dan melakukan proses tawar menawar agar massa aksi tidak dihalang-halangi. Karena itu hendaknya seorang negosiator adalah orang yang mempunyai kemampuan seni diplomasi.

g. Mobilisator

Page 84: Modul advokasi kebijakan publik

78 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Orang yang bertugas memobilisasi massa, menyerukan kepada mssa untuk ikut bergabung pada massa yang akan digelar beberapa waktu mendatang. Kerja mobilisasi massa terletak sebelum aksi berlangsung.

h. K u r i r Satu momentum aksi massa tidak bisa dipastikan hanya dimanfaaatkan oleh satu komite aksi/kelompok saja. Bisa jadi pada saat itu satu komite aksi sedang menggelar aksi massa, ada kelompok lain yang juga menggelar kegiatan yang sama menuju sasaran yang sama. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman antar komite aksi diperlukan fungsi kurir untuk menghubungkan kedua atau lebih komite aksi yang menggelar acara yang sama. Selain itu, kurir juga berfungsi menjembatani komite aksi-komite aksi agar terjadi penyatuan massa atau aliansi taktis di lapangan. Kurir dalam hal ini bertugas memberikan laporan kepada kolap perihal aksi massa yang dilakukan komite aksi lain.

i. Advokasi Perbenturan antara massa dengan aparat keamanan harus dihindari, akan tetapi kalau pun hal itu tidak bisa dihindari, dan terjadi penangkapan oleh aparat keamanan terhadap para aktivis aksi massa. Dibutuhkan peran tim advokasi yang bertugas membela (advocate) dan memberikan perlindungan hukum terhadap aktivis aksi massa yang telah distatuskan sebagai tersangka oleh aparat keamanan. Dengan demikian, aksi massa selalu dilengkapi dengan perangkat advokasi dan lazimnya perangkat ini bekerjasama dengan institusi bantuan hukum yang mempunyai komitmen terhadap perjuangan demokrasi.

j. Self Defence Unit (SDU) / Unit Keamanan Aksi; Sering terjadi aksi massa radikal menjadi aksi massa anarkis karena emosi massa terpancing untuk meakukan tindakan destruktif. Ataupun aksi yang berlangsung Chaos dengan aparat keamanan atau dengan kelompok tertentu. Antisipasi, terhadap kecenderungan semacam ini dilakukan dengan melengkapi aksi massa dengan perangkat Self Defence Unit (SDU). SDU atau disebut juga Unit keamanan (security Unit) bertugas mencegah terjadinya penyusupan oleh pihak luar yang bertujuan memperkeruh suasana. Tugasnya mengamati kondisi massa. Selain itu, SDU juga berfungsi mengatasi massa dengan yel-yal dan lagu-lagu perjuangan agar aksi massa tetap tampil bersemangat.

k. Logistik dan Medical Rescue Perangkat logistik bertugas menyediakan perlengkapan-perlengkapan fisik yang diperlukan dalam aksi massa seperti spanduk, poster, selebaran, pengeras suara (megaphone) dan pernyataan sikap (statement). Sedangkan medical rescue bertugas menyediakan obat-obatan dan memberikan bantuan P3K terhadap massa yang kesehatan fisiknya terganggu ketika aksi massa berlangsung. Kalau terjadi bentrok antara aparat keamanan dengan massa dan menyebabkan jatuhnya korban luka ringan, serius atau meninggal, maka tugas medical rescue untuk memberikan pertolongan pertama sebelum korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

Page 85: Modul advokasi kebijakan publik

79 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

l. Dokumentasi

Perangkat aksi massa yang lain adalah dokumentasi. Divisi ini bertugas mengabadikan penyelenggaraan aksi massa dalam bentuk gambar (fotografi) atau dalam bentuk tulisan kronologi. Foto dan kronologis aksi massa ini penting sebagai bukti jika keadaan yang tidak diinginkan terjadi.

m. Sentral Informasi

Sentral informasi adalah nomor telepon yang dijaga oleh seseorang yang bertugas mendapatkan dan memberikan informasi tentang kondisi massa, situasi lapangan, sampai dengan informasi-informasi lainnya.

n. K r o n o l o g.

7. Kelengkapan Material Aksi Massa Selain kelengkapan struktur berupa perangkat aksi massa, dibutuhkan pula kelengkapan material yang berupa instrumen aksi massa berupa : a. Poster adalah kertas ukuran lebar yang dituliskan tuntutan-tuntutan aksi massa

dipermukaannya. Poster berisi tuntutan aksi yang ditulis tebal dengan spidol atau cat agar jelas dibaca oleh massa dan sasaran aksi massa, ditulis dengan kalimat singkat, padat dan jelas.

b. Spanduk adalah bentangan kain yang ditulisi tuntutan-tuntutan atau nama komite aksi yang sedang menggelar aksi massa.

c. Selebaran adalah lembaran kertas yang memuat informasi agitasi dan propaganda kepada massa yang lebih luas agar memberikan dukungan terhadap aksi massa.

d. Pengeras suara adalah perangkat keras elektronika yang berfungsi memperbesar volume suara.

e. Pernyataan sikap / statement adalah pernyataan tertulis yang memberikan gambaran sikap massa terhadap satu kebijakan satu institusi/perorangan, dibacakan dibagian akhir proses aksi massa. Penyusunan pernyataan sikap biasanya didelegasikan kepada Humas atau divisi logistik.

8. Masa Persiapan Aksi Kehadiran massa dalam jumlah yang massif dalam aksi massa merupakan faktor yang menentukan keberhasilan aksi massa. Semakin besar kemampuan aksi suatu komite aksi dalam hal mobilisasi massa untuk memberikan suport akan semakin memberikan konstribusi positif terhadap aksi massa. Maka pada tahap persiapan aksi massa dipersiapkan perangkat aksi/divisi khusus bekerja memobilisasi massa sebelum aksi berlangsung.

9. Target Aksi Target aksi adalah tujuan-tujuan minimal dan maksimal yang akan diraih dalam aksi massa tersebut. Misalnya aksi massa dengan target membangun persatuan dan solidaritas, target mengkampanyekan isu/tuntutan, target memenangkan tuntutan, dll.

10. Sasaran dan Waktu

Page 86: Modul advokasi kebijakan publik

80 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

Mobilisasi massa akan diarahkan kemana senantiasa dibicarakan dalam persiapan pra aksi massa. Instansi atau lokasi yang dituju disesuaikan dengan isu atau tuntutan yang diangkat. Oleh karena itu ditentukan pula metode aksi massa yang diterapkan : rally dari satu titik awal menuju sasaran atau massa langsung dimobilisasi ke sasaran tujuan. Sasaran aksi massa adalah institusi perwakilan rakyat atau institusi lain yang relevan dengan tuntutan massa. Misalnya : tuntutan aksi tentang pencabutan dwi fungsi ABRI/TNI maka sasaran yang relevan untuk tuntutan tersebut adalah instansi militer. Tuntutan pembatalan kenaikan harga BBM maka institusi yang dituju adalah istana negara/kepresidenan atau dewan perwakilan rakyat. Sedangkan waktu (momentum) aksi ditentukan berdasarkan kebutuhan yang paling mungkin dengan segala pertimbangan seperti ; basis massa, sasaran aksi massa. Jika basis massa aksi direncanakan mahasiswa, maka aksi diselenggarakan pada hari libur mahaiswa. Begitu pula dengan sasaran, kantor-kantor pemerintah di Indonesia aktif dari senin hingga jumat, dari pukul 08.00 hingga pukul 14.00 maka aksi amat tidak menarik jika dilaksanakan diluar waktu tersebut misalnya pada hari Sabtu atau minggu dan tanggal merah lainnya atau pada jam-jam kantor tutup. Momentum aksi massa yang jelas sangat menentukan. Aksi pada satu momentum bersejarah akan membuka kembali memori massa akan satu peristiwa yang tidak dihendaki terjadi oleh semua. Maka momentum dapat dibagi menjadi 2, yaitu : Momentum yang dibuat sendiri (ourself made momentum)

Momentum pengajuan tuntutan terhadap pemerintah untuk mencabut atau mengukuhkan kebijakan saat tertentu yang tidak ada basis materialnya pada masa lalu, bahwa pernah terjadi satu peristiwa penting yang diketahui orang banyak pada hari atau tanggal yang bersangkutan.

Momentum yang disediakan (privided momentum) yaitu saat penyelenggaran aksi massa yang dipaskan dengan memperingati satu kejadian pada masa silam. Misalnya aksi mahasiswa pada tanggal 12 Mei memperingati hari tumbangnya rezim soeharto, dll. Aksi yang dilaksanakan pada momentum yang disediakan ini akan dapat mengingatkan kembali massa luas kepada peristiwa yang tragis atau bahkan monumental yang pernah terjadi pada masa lalu.

IV. Pelaksanaan Aksi Massa / Demonstrasi Pada saat aksi massa dilakukan, segala tindakan massa disetting sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan para perangkat yang telah diberi tugas. Semua bekerja sesuai dengan tugas yang telah disepakati bersama dalam persiapan sebelum aksi massa digelar. Penyimpangan terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat bersama, akan dikoreksi pada saat forum evaluasi diadakan.

V. E v a l u a s i Evaluasi adalah tahap terakhir dari rangkaian aksi massa. Merupakan forum atau wadah tempat mengoreksi kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan yang sebenarnya tidak sesuai dengan setting aksi massa yang telah disepakati bersama. Evaluasi ini berfungsi melahirkan ide-ide baru yang dapat membangun struktur pemikiran alternatif terhadap pola aksi yang telah dilaksanakan oleh komite aksi. Dialektika

Page 87: Modul advokasi kebijakan publik

81 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

pola aksi massa justru dapat terungkap ketika evaluasi terhadap pelaksanaan aksi massa digelar.

VI. P e n u t u p Aksi massa atau sering disebut demonstrasi telah semarak di Indonesia sejak periode akhir kejayaan Rezim Soeharto. Fenomena aksi massa ini tidaklah lahir secara spontanitas belaka, kemunculannya lebih dilatarbelakangi oleh latar belakang sosiologis dan psikologi massa yang tidak puas dengan keadaan sosial yang melingkupinya. Keadaan sosial tersebut disebabkan oleh sistem sosial, ekonomi, politik dan kompleksitas sistem yang lain, aksi demonstrasi dengan melibatkan massa yang relative besar pertama kali terjadi ketika mahasiswa makassar menolak kebijakan ekonomi dan peraturan kepolisian tahun 1986 yang memakan korban. Trend aksi demonstrasi dengan mengerahkan massa dalam jumlah besar terus terjadi dikalangan mahasiswa, buruh pabrik, masyarakat, baik diperkotaan sampai kedaerah-daerah.

Page 88: Modul advokasi kebijakan publik

82 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

11. Modul RKTL dan Evaluasi Pelatihan

Langk Langkah Pembelajaran : a. Pembuka

Buka pertemuan dengan salam, sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai b. Curah Pendapat:

1. Ajaklah peserta untuk mengingat kembali harapan pelatihan yang telah disepati pada awal pelatihan.

2. Tanyakan pada peserta: 'Adakah harapan pelatihan yang belum tercapai ? 3. Jika ada ulas kembali kembali beberapa materi agar harapan pelatihan yang

belum tercapai bisa terpenuhi. c. Diskusi Kelompok

1. Ajaklah peserta untuk kembali pada kelompoknya

Peserta mampu menyusun rencana tindak lanjut pelatihan

45 menit

Dasar Pemikiran:

Rencana Kerja dan Tindak lanjut sangat benting untuk memastikan bahwa pelatihan yang diselanggarankan tidak sia sia.

1. Kertas plano 2. Kuda-kuda untuk flip chart 3. Papan tulis dengan perlengkapannya 4. Spidol, selotip kertas dan jepitan besar 5. LCD

LBB .

Pengaturan ruang kelas

Tempat duduk diatur membentuk lingkaran

Page 89: Modul advokasi kebijakan publik

83 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

2. Diskusikan dalam kelompok: 'Susunlah Rencana Tindak Lanjut Pelatihan ' 3. Catat hasil diskusi kelompok pada kertas plano untuk didiskusikan di pleno. 4. Berilah usalan secukupnya '

d. Penutup Tutuplah sesi dengan ucapan terima kasih dan dan permintaan maaf jika ada kesalaha selam pelatihan. salam

Page 90: Modul advokasi kebijakan publik

84 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

LBB

EVALUASI DAN RKTL

EVALUASI UMUM Apakah Pelatihan ini sesuai dengan harapan anda sebelumnya ?

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Apakah Pelatihan ini menambah pengetahuan anda tentangadvokasi kebijakan ?

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Apakah pelatihan ini memberikan kesadaran tentang pentingnyaadvokasi kebijakan?

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Apakah pelatihan ini memberikan ketrampilan kepada anda dalamhal melaksanakan advokasi kebijakan?

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Keterangan :

1 = sangat jelek

2 = kurang baik

3 = baik

4 = cukup baik

5 = sangat baik

- Lingkarilah salah satu angka yang menurut anda sesuai

Page 91: Modul advokasi kebijakan publik

85 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

EVALUASI FASILITATOR

No Nama Nasum/

Fasilitator

Penguasaan

Materi

Penggunaan

Metode

1 1 – 2 – 3 – 4 – 5 1 – 2 – 3 – 4 – 5

2 1 – 2 – 3 – 4 – 5 1 – 2 – 3 – 4 – 5

3 1 – 2 – 3 – 4 – 5 1 – 2 – 3 – 4 – 5

4 1 – 2 – 3 – 4 – 5 1 – 2 – 3 – 4 – 5

5 1 – 2 – 3 – 4 – 5 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Keterangan :

1 = sangat jelek

2 = kurang baik

3 = baik

4 = cukup baik

5 = sangat baik

Lingkarilah salah satu angka yang menurut anda sesuai

EVALUASI PENYELENGGARA

PELATIHAN

Menurut anda tentang lamanya pelatihan ini

a. Terlalu lama

b. Cukup

c. Terlalu pendek

Menurut anda tentang jadwal pelatihan

a. Terlalu padat

b. Cukup

c. Terlalu santai

Menurut anda tentang penyedian bahan palatihan

a. Sangat memadai

b. Cukup

c. Kuarang memadai

Menurut anda akomodasi pelatihan ini

a. Memuaskan

b. Cukup

c. Kurang

Page 92: Modul advokasi kebijakan publik

86 | P a g e

Modul Advokasi Kebijakan Publik

RENCANA KERJA DAN

TINDAK LANJUT

NO KEGIATAN TUJUAN PENANGGUNG JAWAB

PIHAK YANG

TERLIBAT

WAKTU

PELAKSANAAN

DESA :KELOMPOK :