98 8.,rma-

:nada

r I{u-

.., oQll

r Hu-

r,.i di

.atrya

pids:

,tna,

roks,

rCSS,

Sage

. Ja-

hasa

\a-

D^

)rsa-

ana,

PEI{EGAKAN H[,i KTj S{ DALAh{ PRESFEKTIFKf,AftTLAN SUBSTAI\TTF

OXelr: Dr. Sri Sulastri. SH, NIII")

AbstrakHr-rkum sebagai moral sosial pada trakekatnya ariiliah ekspresi solidaritas sosiai )iang bcrkembang diialam suatu masyarakat dan rncrijadi cern-rinan solidaritas. Penegakan hukurn tidak dapat dilepaskanJari bagaimana nrenyclcsaikan perkara tersebui, dan metode penalaran yang digunakan apakahn-renggunakan penalalan hul<um ibmalistis pr-osedural ataukah penalaran hukum berorientasi padakebijakan dengan tnemperhatikan pada kesetalaan sr-rbstansit-. Penegakan Hukum yaltg mengorban-kan keadilan demi logika peraturan akan irienjadi kering clan tidak rnemberikan kesejukan, rasadamai dan keseimb:ingan bagi n-lasyarakat. Penl'clesaian mclaiui perdamaian dipandang sebagaipenyelesaian yang bertu-jtian ililtuk inemberihan keadilan substantif karena penyelesaian secaraprosedural dipandang kurang merntrerikan manfaat bagi pihak pihak yang beirnasalah

Kata kunci, Penegakan harkum, kescimbangan, perdamaian dan keadilan substantif

.,4 hstractLegal as social rnoral hasicolit, are ,golidut"iq, ,t,tr'ro, expression which develop with society andaecame solidarity tlescriplion. Legal muinlenanc'e couldn i separaled.fi'om how, to solve that case,trtcl reasotting method trseci w'hether usiirg trtr"ocadural .t'ormaiily !egal or legctl t'easoning oriented,rt policy- b.l,ohsert,e on suhstaniirc cquttlitt'. LegLt{ mcinlenonce that sacrifice.ju.stic:e.for legal logic,rill become tlry and not give c'oolne,r.t, !)eil(.:? tlrd ba/artc'e.fit' .\oc'ien,. Solulion through rec:on-

-ilentent perceived o.s setllerne ui uinrai to gitet .;itbstcurtit,e.f trstic:e bet'ctu.se procedurall), settlementteems nol give bene/it /br rei*icti i.tst'iie.s ",t'ho irt i'onfiic'r.

Ke1t,-ords: Legal muintenance, bnlance, ret:oncilenrcnt and substantive.iusticeoba--r^f

\. Latar BelakangHukurn sebagai saiah satri alat kontrr:tr so-

.ial bertujuan untuk mewr"rjudkan ireten'tiban dan

.cadilan dalam kehidupan masvarakat rtan ber-lesara, dan hal ini dapat tcrcapai dengan baik:labila sebagian besar masyarakat berpariisipasi.ian mendukung kcberlakuan irt.l<um. olch kare-:ra itu agar' terciptanya ketertiban dan kcarlilanjrbutuhkan adan5za aturan hukum dan pelaksa-:aan hukum yang sesuai deng:tn kepribadianrangsa dan budaya hukurn dan rncnurui Jerem)Bentham dengan teori utilitarisnrc "hui,um dau::oral itu merupakan dna hai yang ticiak bisa di: i s ahkan. "

i Kepri badian L.,angsa rr: en-ipakat c i ri

'' Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadi-

1'ah Palembang

dan u,atak bangsa yang konsisiten, menyeluruh,dan hai inilah yalrg merupakan identitas bangsa,dan ciri serta watak bangsa ini akan selalu ber-kembang sejalan dengan perkembangan ilmupcngetahuan clan tehnologi.

Perkcmbangan ilmu pcngetahuan secal'aotomatis diikuti dengan pcrubahan pola hubu-ngan prilaku individu dan masyarakat, namun ti-dak tcrlcpas dari budaya asalnya, seperti di In-donesia nilai-nilai br"rdaya asal bangsa tercermindalarn pancasila. Untuk mencegah agar kepriba-elian bangsa tidak terlepas dari nilai nilai luhurPancasila, periu adanya pernbinaan dan peiesta-rian dan hal ini dapat clilakukan oleh hukum

' Abdul Manan. A.spek A.spek Pengubtrh Htrhrnt. Jakarta.Keni:ana Prenada Media" 2006. hlm l8

Il-<

,lurnal f-ex f-ibru*, l.'oi, li, ff'rt. !, Desember 2015, hol.205 - 2l,l

baik rnelaluri pernbentukan hukrun vang treng-gunakan pendekatan nilai buria.va lnaupLirl pen-dekatan dari prilaku hLrkum )ialig ada dalaln rna-syarakat.

Keseimbangan atau harmonisasi Calamsuatu masyarakat (social eqr:ilibrium) llemi-''a-kan keadaa.n yang diidarn-idan:kai-r olcli setiapmasyarakat, suatu rnasyarakat alian scin:bangapabila setiap lerlba,ga-icrniliig.l item:rsvaraka-tan yang pokok benar benar t,ei'fiingsi dan salinrrmengisi2. namun clalani kenvataai:nt,a cli dalammasyarakat ada saja individu yang rnclanggarnorma norma yang ada, dan tindakan ini ilte n-gikan orang lain,'' tindakan yang lnerugikanorang inilah yang disebut <lengan kcjahatan.

Sehubungan cicngan hai ini maka eksis-tensi suatu rnasyarakat senantiasa memiliki hu-bungan korelasi dengan hukurn yang lierlaku didalarn rnasyarakat tersebut. Secara sr-ibstansialhukum tidak pernah lepas clari stniktur roiraniahmasyarakatnya. atau rnasvarakai .,'ang rncndu-kung hukum tersebut. "Hui<.r-ii:t 1le l-itllill.t\ ui rc-lasi dengan kebudayaan, struktur ber-fil<ir. dasarnilai, keimanan. penjelinaan lielrribarlian, silhtdan corak rnasyarakatnya. Hukr-rrn sebagai pra-sarana mental spiritual daiam p!{rses iuteraksiantara manusi a clen ga n ltcn ci

1-. i;1 ;i', ii sL- rta arltara

manusia dengan orang lain atau ricngan kornu-nitas sosial dan alanr iiiigkiruulirunyrt"'. Scjaiandengan hal ini rnaka penegakan hukum bLrkanmerupakzrn suatu kcgiatan yaltq berciiri scndirinrelainkan rnempLlnyai lruburigan tirrrbal balikyang erat dcngan rnasyarakatit r.jii.'

Dalam kchidLrpan bcrnr;rsyaral<at dan ber-negara maka tcrdapat liga bcntr,ri< kchidupan so-sial yaitu l<ehiciupan sosial kcsukuan. iiberai danaristrokratis(', scliubungan clcngzrn hal ini claliunpelaksanaan yang bcrkorelasi ricngan watak hu-kum dapat mcngidentifikasikan tipologi 1,aitu a.

tipe yang demokratis dengan kcaeiilan iian kcari-

fan" b. tipe dominasi kekuasaan dengan men-ciptakar-r budaya ketakutan dan kekerasan, c. Ti-pe yang rnudah menjatuhkau hukuman dansanksi sanksi. Penonjolan sanksi dan hukurn pi-rlana dalam sllatll negara inengindikasikan ada-nva slratu ikiim niasyarakat represif, sedangkandaiarn masyarakat vang demokratis indikasinyaadaiah huknm perdata yang menonjol'.

I-{ukum yang bcrsifat tcrtulis mempunyaikekuatan memaksa. sebagaimana dikernukakanoleh Hans Kelsen bahwa "suatu moralitas posi-ti1'dapat melarang tingkah iaku tertentu, walau-pun ia secara teratur teljadi, dan scbuah tata hu-kurn pcsitif dapat menyampingkarr aplikasi sua-tu hukum kebiasaan yang keabsahannya ber-turnpu di atas astimsi yang tengah dicliskusikans,sehubungan dengan hal ini menurut Prof Soe-tandjo "Hukum sebagai moral sosial pada hake-katnya adalah ekspresi solidaritas sosial yangberkembang di dalarn suatu nrasyarakat dannrenjadi cerminan solidaritas. tidak ada masya-rakat dimalrzrprir.l yang dapat tegak dan eksis se-cara tems menerus tanpa adanya solidaritasyanq tulnbuh dalam rnasyarakat tersebut, danbcntuk solidaritas tcrsebut dapat bervariasi, ber-bcda-beda dari suatu tahap perkembangan kesuatu tahap perkcmbangnn bcrikutnya"e, rnenyi-J<api adanya aturan positif yang sudah tidak se-sLrai dan ticlak ditaati nraka Kelsen menyatakan"ilanrun harus cliakui bahwa scbuah norma kehi-larrgan iicabsahnya yakni bahw'a apa yang nor-ma itLr pcrintahkan tidak lagi berkedudukan se-ba.lliil obligatoti..f ika nonlta itu dalam kenyataanticlak cliikuti (ditaati) lagi, atau jika tidak dipa-tuhi ia tidak ditcraphan secara actual, itu adalahmasalah dari relasi antara sifat obligatori (me-wajibkan) dari setruah norrna dan efektifitasnya( q/i ct i /iti) daIarn kcnyataan | 0.

Nloralitas tcrccmin pada tingkah laku sosi-

' Soeryono Soekanto, Sosiologi Suattt Pengantar, Jakarta,Rajawali, 1986, hlm. 314.3 T.O. Ihromi, Antropologi dan Hukum, Jakarta, YayasanObor Indonesia, 2000, hlm. 15.4 Artidjo Alkostar, Korupsi Politik Di Nagara Moderen,Yogyakarta, FH UiI Press,2008. hlm. l.t Satlipto Rahardjo, Penegakan Hukum suatu TinjauanSosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm 31o Roberto M. Unger, Teori Hukum Kritis Posisi HukumDalam Masyarakat Moderen, Bandung, Nusamedia,2007, hlm 184.

206

' Fialtla Nar.r,ar,vi Arir:l-, BebtruLrtr ,4,s:pek Pcnganrbanganllnttt f{trkunt Pidottu. Pidato Porgukuhan, Peresmian danPcneriirraan Jabatan Gr-u'u Besar Dalam llmu Ilul<um Pa-da Fakultas Llukilnr Universitas Diponogoro, Semarang,f5 .luni 1994. hlm 16.t Ariel Sicllrarta, Huktun Dun Logika, Alih Bahasa dari[,i,rn-r.,s fn Legol Ancl lvktral Philosophv, l{ans Kelsen,Bandung, Alumi, 1982, hlrri 4-5.e

Soetarrclyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metodeilrtn Dinatnikcr Masctiohn.t,ct, .lakaria, Huma. 2002, hlm 28-29.r"

-q.rref Sitlhatta. Hukurl p31 l-c'rgika. Loc Cit.

1 3n-Ti-dan

I pi-nJa-

:\3n::l-a

:i air-<an,,1,s i--:tt-nu-

S !ia-

- !t-

il-l ,

: '-_,. -:11 (f

dansi a-

S g'-

.Ll\

ian.^--- -l-

\e-,;_

se-

:r31'I

-L;!11t-

lulf-

--Jl1

.ia-: -:h

a s1-

-:.; r7

:in?:-

'::.-1.

::ri-!rL.

- -a

Penegakun IIukum Dalam PresftkliJ' Kcadilm,\tthstttrtrif

al. karena itu tirrgkah laku sosial bukan perbua-

ran manusiayang tidak terkendali, karena ia tcr-rkat pada berbagai hal, patokan, yang terclapat diluar seseorang karena itu ia tidak bebas sarna sc-

kali melainkan sebaliknya yaitu didisiplikanoleh pembatasan pembatasan terscbut. Parsons

menyatakan bahlva "tingkah laku seperti tcrsc-but tunduk kepada suatu skcma tertentu yangdisebut scbagai relaiion scllun;r1l Tiiil:i<ah lai<r-r

sosial tidak dapat diidenti{ikltsi i;el.ragai pcrblra-ian lnanusia secara perorangan bcgitu saja. me-larnkan merupakan jaringan lr"ias y'ang melnba-iasi perbLlatan tersebut. oich kareua itu tidak da-

rat dilepaskan dari sistem perbuatan.

Sistern pcrbuatan mcrnbcntuk strllktur per-buatan yang terdiri dari a. PelakLr perbuatatr itrtscndiri, b. interaksin-ya dengarl orat.lg lain dan, c.

Pola budayrnyu't. Pada saai scseorang nrelaku-ian perbuatan secara ototnalis dia tidak lagi ber-Jiri sendiri. melainkan sudah metnasuki medan

.nteraksi dengari orang iain dengan peml]atasan

Jan juga memperhitrlngkan situasi yang meling-iupinya tennasuk keberadaarl orang lain. Sistem.nteraksi bukan sekedar aksi dan reaksiyang di-.akukan di antara para pelakunya, sebagaitnanalalnya dengan kasus Minah dan kasus Pengam-:rlan sisa panen kapas ataupnn kasus pcngambi-

-:n buah scrnangka dan banyak kasus lainnya.Dalam struktur dari sistcm interaksi ini

:ola budaya menciptakan larit1asan Lragi ber-.:ngsungnya sistenr interaksi sehingga tcrcapaisuaru integritas yang relatif stabii dalanr hLrbu-

:san di antara para anggota masliaraiiat. Bcrbe-:a halnya dengan pandangan ciogrnatis hukum".:ng bersifat dol<trinal, "teori htrkuin nrt.nri ti-::k berupaya mcmahami hukLtm sebagai turuan::ri keadilan, sebagai anak dari orarlg tua ilahi-,:. teori hukum murni mencgaskan perbedaan.:gas antara hukum ernpiris dengan keadilan::,ursedental dengan meniadakan yarlg terakhir-entadi fokus perhatiannya. Ia tidak melihat da-,:r hukum rnanifestasi dari otoritas adi-manu-

..-l. tetapi menilik teknis sosial khusus berdasar-r.:n pengalaman manusia, teori hukutn tnuuri:'.:r-Lo1ak nntuk dijadikan ilmu metafisika hu-,--.1n. karerla itu teori ini mencari dasar hukum.,.<r.ri alasan keabsahannya, tidak dalam prinsif

Sri Sulastri

di luar hukum (meta yuristis), melainkan dalamhipotesis hukum (yuristik) yakni norma dasaryang dibangun melalui analisis logis atas pemi-kiran hukum yang benar"l3.

Sehubungan dcngan hal tersebut di atas

Jhon Austin dalam bukunya yang berjudul Lec-turcs on Jr.rrisprudence, teori hukum murni beru-saha rnencapai hasii semata melalui analisis hu-ktim positif. setiap penegasan yang dikemuka-kan oleh ilmu hukum harus didasarkan pada ta-tanan hukum positif atau pada perbandingan isidari sejurnlah tatanan hukurn Dengan memba-tasi iirlu hukum pada analisis stttiktur hukumpositit'rnaka ilmu hukurn terpisah dari falsafahkeadilan dan sosiologi hukurn dan dengan derni-kian ihlu hnkum dapat mencapai kemumianmetodcnyala. Berbecia hainya clengan pancla-

ngan Eugen Ehrlich dengan teori sosiologicaljr"rrispruderlce yarlg menyatakan balrrva "hukumadalah konsepsi abstarak dalar-n diri rnanusiatentang keserasian antara keterkaitan dengan ke-tenteraman yang dikehendaki dengan melihatkepacla inclikator inclikator tertentuls. Pendeka-tan masalah mengenai keadilan substantif tidakdapat dilakukan dengan menggunakan teori hu-kr"rm murni, kaLena yang dicari dalam teori hu-kum murni adalah kebenaran fon'nal, untuk itudigunakan pendekatan melalui penegakan hu-kurn infonnal yang rnenurut Weber "sebagaiKhadijustiz" dipakai untuk n-rcndcskripsikansuatu adrninistrasi hukurn yang tidak dikaitkanpada peraturan peraturan yangielas dan pasti se-

bagai bagiari dari sistcm hukum yang fbrmal-ra-sional, tetapi pada hukuix yang substantif-rasi-onal. Hukum substantif-rasional terdiri dari pos-tulat potulat etika, agama, politik sefta sarana

sarana lain yang dipakai dan diterirna dalanr ma-syarakat.l6

Dalam ripaya untuk memberikan keadilansubstantif dalam kasus yang terjadi di tengahmasyarakat dcngan menggunakan pemikirandan pernahalnan secara normatif dapat rnenim-bulkan kesulitan dalam menerapkan rnetode

't Ha,.,s Kelsen, Teori lJnrum Tentang Huliunr Don Nega-ra, (diterjemah Raisul MLrttaqien), Bandung, Nusar.nedia.

2006. hl-n vi-r,ii.ll ,, ,,, ...

//)rd- nltn vilt_

't aUiul Vlanan, Aspcli Aspek Pengtitah Htrktrnt. Op Cit.

' Sadipto Rahardjo, Penegakan Hukum suatu Tinjauan h1m20.

bsiologis, Op Cit.,8-9. 'o Sutiipto Rahardjo, Penegakan Hukum suatu Tinjauan

' Ibid. Sosiologis, Op Cit, hlm 52.

l,-

Jurnol Lex Librum, Vol. II, No. l, Desember 2015, lul. 205 - 214

yang dipakai, sehingga dasar yang dijadikantitik tolak bukan rumusan rumrrsan hitam putihyang dijumpai dalam peraturan peraturan hu-kum, melainkan kesahan empiris dari pemyata-an pernyataan hitam putih tersebut, karena me-nurut Chambliss & Seidman pesan dan janji ser-ta kemauan hukum tidak dapat diterirr-ra sebagaideskripsi dari kenyataan, karena mitos tersebuttiap hari dibuktikan kebohonganr.,yu''.

Kritik atas hukum selalu ditujukan kepadatidak uremadainya hr"rkum sebagai aiat peruba-han dan sebagai alat untuk mencapai kcadilansubstatif dan pembahasan mengenai krisis ligiti-masirs. Sehubungan dengan lial ini krisis ligiti-masi"yang lebih memprihatinkan lagi, karenaakibat penggunaan kacamata positivistik. kakudalam menginterprestasikan berbagai undang-undang, rnaka berbagai kebijakan penegak hu-kum maupun putusan Hakirn gagal untuk meng-hasilkan suatu keadilan yang substansial, ffie-lainkan hanya sekedar mampu r-nerighasilkan ke-adilan yang prosedural"le.Untuk rnendapatkankeadilan substansial sebagaimana ditulis oichLincoln "perkecillah peran pengadiian, bujr.rklahpara tetangga anda untuk berkompromi sepan-jang yang dapat anda lakukan. Tuniukkan padamereka bagairnana orang yang hanya namaflyasaja disebut pemenang, tetapi sering di dalamkenyataannya lebih merupakan pihak yang nya-ta nyta kalah, yaitu kalah dalam biaya, pemba-yaran adan pemborosan waktu2". Pernyataan inimenjadi diskripsi bahwa pengadilan hanya akanmenghasilkan keadilan prosedr.rral.

B. MasalahDi daerah Propinsi Sumatera Selatan

yang dilihat dari sejarah keberadaannya rneru-pakan bekas daerah Kerajaan Sriwijaya, dan se-

karang ini propinsi Sumatera Selatan tcrdiri dari1l kabupaten dan 4 kotamadya, didiami olehberbagai suku yang masing masing suku itumempunyai bahasa dan budaya yang berbeda

t' Ihid, hhn 10.

'* Philipp. Nonet & Philip Selznick, Hukum Responsif Pi-lihan di Muscr Trtrn,sisl, (diterjernahkan Rapael Edy Bos-co),.Iakarta, ff HuN'la.2003. hlm 3.

'n FX. ldii San.rekto. Ju.stic'e l{itt For Att Krititr TerhatlapHuhrm lt[oderen Dolatn Pet'spektil' Studi lluhmt Kritis,Yogyakarta, Genta Press. 2008. hlm. 34-3-s.20 Achmad Ali. Sosrologi Htrkrnt Kojictn Entpiris Tet'ha-

dap Pengadikri. .Takarta. lblam. 2001. hhn, 17-18.

208

beda pula. Untuk menjebatani antar suku yangada ini maka pemerintah propinsi memfasilitasiterbentuknya organisasi informal dalam wadahkerukunan masyaraka t adat.

Berbeda halnya dengan daerah lain di pro-pinsi sumatera selatan ini walaupun keberadaanmarga sebagai bentuk persatuan masyarakatadat sudah tidak ada lagi, namun eksistensi darikebijakan marga masih banyak ditaati oleh war-ga, bahkan dalam membentuk kecamatan baruataupun membenfuk desa baru terutama me-nyangkut mengenai batas wilayah selalu berpa-tokan pada batas wilayah marga yang secara

formal sudah dihapus keberadaanya. Masyara-kat adat pada umumnya mengetahui bahwa mar-ga sudah tidak ada lagi, hal ini ditandai dengantidak ada lagi pasirah yang dipilih langsung olehmasyarakat, diganti dengan desa dan kapala de-sanya dipilih langsung oleh rakyat, namun untukbeberapa hal masyarakat adat belum dapatmenghapus mengenai tata cara penyelesaiankonflik yang ada dalam masyarakat.

Penyelesaian konflik dalam masyarakatbaik yang ada di pedesaan maupun yang sudahberdomisili dalam kota lebih cendrung untukmenggunakan jalur mediasi non penal baik un-tuk kasus pidana maupun kasus perdata, dan se-hubungan dengan hal ini "dalam perkembanagnwacana teoritik maupun perkembangan pemba-haruan hukum pidana diberbagai negara ada ke-cenderungan kuat untuk menggunakan mediasipidanalpenal sebagai salah satu alternatif penye-lesaian masalah di bidang hukum pidana"2l, le-bih lanjut dijelaskan bahwa menurut DetlevFrehsee "meningkatnya penggunaan restitusidalam proses pidana menunjukkan bahwa per-bedaan antara hukum pidana dan perdata tidakbegitu besar dan perbedaan itu menjadi tidakberfungsi" ", perbedaan ini sebenarnya dalammasyarakat adat tidak dapat ditarik secara tegas.

Dalam melihat penegakan hukum sebagai-mana dikemukakan oleh Lincoln maka Webermenyatakan "pertautan arfiara hukum dan eko-nomi itu tampil, oleh karena apabila berbicaramengenai keberlakukan empirik dari hukum, bi-sa melihat prikelakuan manusia itu sebagai di-

2r Barcia Nawawi Arief, Mediasi Penql Penyelesaian Per-kara Di Ltrar Pengotlilarr, Semarang, Ptrstaka Magister,2008. hhn. 4.-- ll)tLl.

;ang

itasirdah

Penegakan Hukum Dalam Pres,fektif Keadilan Subslantif

dasari oleh pertimbangan pertimbangan ekono-mi"23. Selanjutnya dalam masyarakat yang me-ngakui adanya asas kebhinekaan menerima per-

bidaan atau pluralisme sebagai berkah'24, Ber-dasarkan uraian terdahulu yang menjadi masa-

lah adalah sebagai berikut:1, Apakah penyelesaian tindak pidana me-

lalui sistem peradilan pidana memberi-kan keadilan substantif bagi para pihakyang berkonflik?

2. Apakah perdamaian dan pemberian gantirugi tidak menghapus pidana ?

C. Tujuan Dan Manfaat PenelitianTujuan penelitian ini adalah untuk meng-

kaji dan menggali secara mendalam manfaatdan kegunaan asas legalitas dalam upaya untukmemberikan ketenteraman dan kedamaian de-

ngan menggunakan pendekatan komparatif ter-hadap konflik, karena konflik menjadi tanda

adanya sesuatu yang terabaikan, dan konflikmewakili kegagaian untuk mencapai kesepak-a-

tan yang menJadi landasan tatarrln sosi-al2s.

Pendekatan dilakukan dengan menggunakanpendekatan hukum yang responsif yang dikemu-kakan oleh Nonet dan Selznick'o.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baiks€cara teoritis maupun praktis, manfaat teoritisdiharapkan dapat memberikan pengembanganperspektif pandang dikalangan akademisi teruta-ma dalam membangun alternatif konsep penye-lesaian perkara pidana, sedangkan manfaatpraktis diharapkan temuan dalam penelitian inidapat digunakan bagi praktisi dalam penyelesai-an perkara pidana.

D. Metode PenelitianData yang digunakan data sekunder dan

dua prime(',langkah teknis pencarian data di-

a Sa{ipto Rahardjo, Hukum Dan Perubahan Sosial,Ban-inrg, Alumni, 1983, hlm 33.

ta{ipto Rahardjo, Pendidikan hukum Sebagai Pendidi'fur Manusia, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlmlt5.5 Roberto M. Unger, Teori Hukum Kritis Posisi HukumINo, Masyarakat Modern, (Penerjemah Dariyatno dan

IkE Sri Widowatie), Bandung, Nusamedia, hlm, 39r Sat5ipto Rahardjo, Hukum Dan Perubahan Sosial Op

Crt hlm 83.5 AMulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hu-bq Bandnng, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 67 -68.

Sri Sulastri

lakukan dcngan cara menghubr"urgkan antaramasalah yang dipecahkan deugan metode yang

akan cligunakan2't, langkah yang clilakukan a.

Pcnclekatan dengan paradignra str-rdi sosio legal

{sot'io legul ^,;tutl1,) dimana paradigma fakta so-

sial pacla struktur tnasyarakat clijaclikan infor-nrasi untuk uren jawab permasalah dengan

rncnggunakan teori fungsionalismc strukturalaridari Ernile Durheim dettgan rnenggunakan lne-tocle wawancara clan kucsiouer2e, b Penclckatan

1,'ang ditcrapkan sosio legal (,ioclo legol study)yang rncniniau hr.rkurn sebagai fakta sosial, ka-jian hukum yang mcngkonsepkan dan mcnteori-kern huknm sebagai fakta sosial yang positif dan

cn-rpiriks'r. c. Penentuau samplc difokuskan pada

korban. pelakr"r, rnasayarakat. dan aparat pene-gak hr-iktim (polisi) di Poltabcs Paiernbang, d

mctode pen-eun"ipulan data rnelalui studi doku-menter dan warvancara.dan e. Analisis data ber-sifat kuantitatil' dan kuaiitatif.

E. PembahasanStlrdi difbkuskan pada masaiah penyele-

saian perkara pidana dan bertujr-ran untuk rteln-bcrikan keacliian substantif dalam upaya untukmenjaga keseimbangan atan kcharmonisan da-lam suatu masvarakat karena suatu masyarakatakan seimbang apabila sctiap lernbaga lernbaga

kernasyarakatan yang pokok benar bcnar ber-firngsi clan saling mengisill, untuk itu pcrlu ada-

nya kerangka penrikiran yang dapat digunakanscbagai pccloman atau arah pembahasan, upayauntuk rncncapai l<cscjahtcraan sosial secara ske-rnatis cligarnbarkan scbagai bcrikutr2

Pcnyclcsaian pcrl<ara tidak dapat dilcpas-I<an dari l"ragairnana mcnyclcsail<an pcrkara ter-scbut, clan nrctodc pcrtalararl ylutg cligttnakanaplliah rncuguunal<an peualarau ltukum torma-iistis yang nrcmpcrhatikarr pacla kcsetaraan pro-scdural ataLrkah prcnalaran huhurn yarrg berori-cntasi pada kcbi.jakan yang mcrnpcrhatikan pada

kcsctaraan substansif. Pcnalaran hukutn bersifat

28 Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indo-nesia, I 983, hlm. 21 I -229.

" Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial,Yogyakarta, PT Tiara Wacana, 2001, hlm 3940.30 Soetandiyo Wignjosoebrota, Op Cil, hlm 183.3 t Soeryono Soekanto, So s iologi Suatu Pengantar, Jakart4Rajawali, 1986. hlm 314.32 BardaNawawi Arie, Bunga Rampai Kebijalan HuhtmPidana, Bandung, Citra Aditya Bakli, 1996, hlrn 3.

209

pro-laanakatdari,\'af-

baru

62-Lvs

cara'ara-

nar-rgan

olehde-

nrukapatatan

akatrdaharuk

I ttr-

l se-

ragn

nba-i ke-Jrasi

:r1ev

l:r-rs i

Per-idakidakliamgas.

rsai-

eko-cara

r. bi-: di-

4 ...

:sfar.

Jarnal Lex Librum, VoL II, No. 1, Desember 2015, hal. 205 - 214

formalistis mengacu pada peraturan dan dedusikesimpulan diyakirii sudah memadai bagi setiapl'rukum otoritatif, penerapan peraturan ditentu-kan oleh pertimbangan cara terefektif untukmencapai tujuan dan ideal keadilan bcrsifat for-mal dan prosedural drladikan inti keadilanss.

Respons khas praktisi hnkurn modercnterhadap masalal-r forrr.ralitas dan keadilan ini be-rupa berupa penalaran hnklrm purposif. Praktisihukurl mengang_qap hukurn sebagai sistern pe-raturan yang sudah jelas dengan ntakna yang di-kendalikan oleh tujuan-tujuan bermanfaat yangharus dihubungkan oleh para penggllna hukumdengan peraturatl-peraturan itu, karena kemung-kinan besar niat pernbuat hukurn tidak meyakin-kan atau memang seharusnya tidak meyakinkan.Praktisi hukurn berharap dapat mengr.rasai kete-gangan diairtara forn-ralitas dan keadilan sertamenghindari akibat-akibat yane tidak rlenye-nangkan dalam sebagian besar kasus.

Penalaran hukr"rnt purposrt' tidak didasar-kan atas panaclangan yang bersilat generalitasmelainkan berorientasi pada kebijakan mernilihsaran teref-el<tif untuk memenuhi tuiuan, dan ke-adilan substantif hanya akan tercapai apabilamemperlakukan cara berbeda untuk situasi yangberbeda, sehingga ketidaksetaraan yang ada per-lu diimbangi dcngan prefercnsi terbalik yang di-berikan tatanan hukr-rm kepada golongan yangdirugikan. Situasi seperli ini perlahan-lahan tan-pa terasa prioritas di antara golongan berubahmenjadi preferensi antara individu dan situasiindividu. Kcdua penalaran hrikurn ini tidak da-pat dipertentangkan secara tegas urltuk kemLrdi-an menyatakan ada yang benar dan salah. yangperlu menjadi pemikiran adanya kenyataan, se-makin banyak keadilan dikorbankan demi logi-ka peraturan. sernakin lebar jarak antara hukurnpemerintah dan sentimen awarr akan kebenaran.Akibatnya hukum kehilangan ke,jernihannya ju-ga legitimasinya dimata orang awamlo.

Legitimasi malnpu memberikan justifikasibagi klaim mereka atas kepatuhan, dan dasar le-gitimasi seharusnya tidak rumit dan juga tidakeksplisit oleh karena itu legitimasi memerlukantindakan kontrol dalam melaksanakan kekuasa-

tt Roberto M. LInger.Dalam Mct.stctrakot2007, him 256.3o lbid.htm2lo-271.

210

Teori Hukunt Kt'itis Posisi Hukunt:)'loderen. Bandr-rng. Nusarnedia,

an, karena legitirnasi tanpa adanya kontrol dapatmenimbulkan sebuah rezim refresif dan mempa-kan penguasa yang tiran, karena klairn terhadapkekuasaan bersandar pada prinsifl-prinsif yangmendorong lahirnya persetujuan tanpa kritik da-ri rakyatnya serla_kepatuhan tanpa daya dari pe-jabat pejabatnyal5, (dalam kasu.s Minah Hakirnmembacakan putusan dengan mengucurkan airmata gambaran ketidak berdayaan pejabat atasaturan yang berlaku). Sehubungan dengan halini rnenurut Abdul Nlanan "untuk menegakkankeadilan perlunya tarnsisional justice yang mak-sudnya adalah keberanian politik untuk sekalilagi dan selamanya mcmutuskan rantai imuni-tas, menegakkan keadilan bagi siteraniaya,memberi hukuman bagi si penganiayarr'

Pada sistem hukum modem keadilan su-dah dianggap diberikan dengan mernbuat hu-kum positif, akan tetapi di dalarn praktek peng-gunaan paradigma positivisme dalam hukummodem temyata juga banyak menimbulkan ke-kakuan kekakuan sedemikian rupa sehinggapencarian kebenaran dan keadilan tidak tercapaikarena terhalang oleh tcmbok tembok prose-dural-", schubungan dengan hal ini maka rnenu-rut Achrnad Ali yang dikutif oleh FX. Adji Sa-mekto menyatakan : yang lebih memprihatinkanlagi karena akibat penggunaan kacamata posi-tivistic, kaku dalarn menginterprestasikan berba-gai undang-undang di lndonesia, rnaka ber-bagaikebijakan pencgak hukum maupun putusan Ha-kim gagal untuk menghasilkan suatu keadilanyan-e substasial rnelainkan hanya sekedar maln-pu menghasilkan keadilan yang prosedural3s

Dalam penyelesaian perkara yang me-ngorbankan keadilan derni logika peraturanakan mcnjadi kering dan tidak memberikan ke-sejukan dan rasa damai bagi masyarakat, danadanya kontrol legitimasi yang meningkat akanrnengarah dari legitimasi sederhana (tunduk pa-da aturan sebagai produk final) kc iegitimasiyang mendalam (legitimation in depth), dan le-gitimasi yang mendalarn memperluas jangkauan

t' Philippe Nonet & Philip Selznick (diterjemahkan Ra-fael Edy Bosco). Htrhtnt Re.sponsif Pilihan Di fu[asaTran,sisi, Jakarta, Huma. 2003, hlm 44-45.tt' Abdul Manan, Aspeli Aspek Pengultah Htrkum,.Iakarta,Op Cit, hlm 208.' nX. nallsamekto. Op Cir.34." /ht./. -14-15.

Epat

upa-rdap,rng: da-

,(i,,r air3ias

hal:\an-.t.1J1\ -

:ia1iuni-

iu-hu-

.ui,

igga:rei

a:a-

Sa-

l-<an

- -l{-:1-

-.^^i - J-

r r.i

r;,-ian:-i--

?., -

:a'-:,

-:ln

JJN..:ll

:i-.'..

:\l

_.tn

Penegakan H ukum Dalam Prcs;fbktif Keatlilon Suhsta*tif

pertanyaan mengenai otoritas hingga kctindakandan kebijakan teftentu. Legitimasi yang rnenda-larn paling siap diraih kctika kckilasaan dapatdiperiksa dengan cermat bcrdasarkan llerfonna-nva atau ketiga legitimasi bersanciar pada keku-asaan dan tanggung jawab yang secara khususdidelegasikant'. Untrk penyelesaian perkara se-cara khusus didelcgasikan pada kewenanganlernbaga yudikatif. clan Muladi nicnyatai<an "pe-r_eadilan bukan telnpat l'ncncuri uru{r, tctapi:empat mencari kcadilan"ai). lrcrnvataan ini ber-orientasi pada kebutuhan/harapan masyarakatiuas dan sarat dcngan ntuatart rntegritas nilai/noral yang didambakan oleh masyarakat.

Peran hukum tidak hanya sekedar untukrrenjarnin kepastian agar perilaku selalu tetapJan terjamin prediktabilitasn,va, tetapi "iuga ber-:eran Llntuk mcngarahkan kchidupan masyara-..at guna terwujudnya pola perilakr"i tertentu. Da-.:rr-r pola seperti ini hukum tidak harus berarti:ukum positif yang dikeluarkan oleh penguasa'. ane sah, karena pola hubungalt yang sudah

'.'eg dan terus mcnems dilakukan di daiani ma-.-, arakat dan diterima sebagar sesuatu yang ha-.:. dilakukan sesungguhnya justru mempakan:.rkum. Jadi hukum bersurnber dari ketcraturan'..rns bersumber dari fakta atari pengalaman hi-:-ip lxasyarakat sendiri, konsepsi pemikiran ini-:h vang melandasi lahirnya aliran Legal Rea-

,.sm dalam stu ilmu hulcrm yang diplopori oleh

-i.iver W. Holmes yang didasarkan pada pen-ri-:.'.trfi the lifb o/'lat, nctt logic btil exltarierrrul' .

Dalanr perkernbarrgan wacatla teor:itik*'. jlrpun perkembangan pembaliaruan hukum pi--.na di bcrbagai negara ada kecenclerungan kuat-:.:rrk mcnggunakan rnecliasi pcnal scbagai saialis':u alternatif' penyclcsaian masalah dibidang..ium pidana yang bertujuan untuk rnemberi-

- ,: penyelesaian rnelalui solidaritas yang acla

:,.:m masyarakat. Sejalan clengan hai ini utenu---. Barda Nawawi Aricf 'inediasi pcnal scbagai:: :h satu bentuk alternatif pcnyelcsaian perka--: ncdiasi penal pada lu.nrrmnya dilakr-rl<an rin---.. pcrkara perdata, namurl elalarn praktek se-

'Philippe Nonet & Philip Selzni ck, Loc Cit.* Bardu Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum danK,cbijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Keja-kan. Jakartao Kencana Prenada Media Group, 2007.ilrp.3.ur Fx. Adji Samekto, Op Cit,hlm23-24.

Sri Sulastri

ring juga kasus pidana diselesaikan dengan diluar pcngadilan melalui berbagai diskresi aparatpenegak hukum, atau melalui mekanisfire rru-syawarahiperdamaian atau lembaga permaafanyang ada di dalam rnasyarakat (musyawarah ke-luarga, musyau,arah desa, musyawarah adatdsb). Praktek penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan selama ini tidak ada landasanhukum formalnya, sehingga sering terjadi suatukasus yang sccara infonnal telah ada penyele-saian damai (walaupun melalui mekanisnic hu-kum adat) namun tetap saja diproses ke penga-dilan sesuai liukum yane berlaku"l:

Dalarn banyak kasus. penyelesaian mela-lui mediasi ini dipandang sebagai penyelesaianyang bertujuan untuk mernberikan keadilan sub-stantif dan penyelesaian secara prosedural di-pandang kurang mernberikan manfaat bagi pi-hak pihak yang bennasalah. Sehubungan de-ngan hal ini menurut Detlev Frehsee "mening-katnya penggunaan restitusi dalarn proses pida-na menunjukkan bahwa perbedaan antara hu-kurn pidana dan perdata tidak begitu besar danperbedaan itu nrenjadi tidak berfungsi"a3, lebihlanjnt menyatakan bahwa dalam kajian sosilogi-cal jurisprutlenc:e "bukan bertujuan untuk men-cari dan menemukan dasar legitimasi suatn fak-ta apakah fakta itr-r bertentangan dengan hukurnatau tidak, tetapi berlujuan menemukan pola-po-la keajegan, keteraturan beruiang yang menim-bulkan opinion.jut'i.s siue nececitatis yang akhir-nya bisa dimanifesrasikan dalanl peraturan ataulandasan keputusan hakim dalarn suatu kasus"al.Schubungan dengan hal ini pcrlu dilakukan kaji-an yang mendalam karena menuft H..L.A. Hartyang menyatakan "mungkin hanya sedikit orangyang akan nlcncmukan kontradiksi atau para-doks dalam pernyataan bahwa aturan hukum itr-r

sah. tctapi bcrtcntangan dengan bebcrapa prinsifmoral wajib yang mengharuskan perilaku ber-tcntangan dengan apa yang seharusnya oleh atu-ran hukum terscbut"a5.

Penyclesaian perkara tujuannya untuk

ar Barda Nawawi Arief, Media.si Penal Pent,ele,aian Pet.-korct Di Lttar Penguclilair, Scmarang. Pustaka Magister.2008. hhn3-4.ot thid. hlm 3-4.t* rx. adji san.reklo, op Cit, hlm 25.

" Fl.L.A. Hart. (Penetrjcn.ral.r Ani Mualiflatul) Lutt Libert.t.And Nbralitt,, I'lLrktrm Kebebasan dan Moralitas. Ban-dun.q. Genta Ptrbtishing, 2009, hlm,1.

:11

Jurnal Lex Librum, Vol. II, No. 1, Desember 2015, hal, 205 - 214

memberikan ketenteraman/keteriban dan keadi-lan/kemanfaatan dan apabila hal tersebut sudah

tercapai berarti telah terjadi keseimbangan yang

tadinya terganggu karena perbuatan tertentu, hal

ini sebagaiman dikemukakan oleh Jhon Stuart

Mill yang menyatakan o'satu satunya tujuanyang menjadi kekuasaan bisa diberlakukan seca-

ra adil pada setia anggota komunitas beradab

yang berlawanan dengan kemauan mereka ada-

lah untuk mencegah seseorang mencederi orang

lain, selanjunya dinyatakan kebaikan diri mere-

ka bukanlah jaminan yang cukup. Mereka takbisa secara adil dipaksa menjalani atau menge-

lak karena akan lebih baik bagi mereka untukberlaku demikian, karena itu akan membuat me-

reka lebih bahagia, karena menurut opini orang

lain berlaku demikian berarti bijak atau bahkan

adil"46, dengan memperhatikan pernyataan inimaka kemanfaatan aturan lebih dikedepankandibandingkan prosedur formal.

Dalam mediasi pidana prinsif kerjanya

berbeda dengan prisif kerja prosedur formal, ka-

rena dalam mediasi pidana a. ada mediator yang

bertugas membuat para pihak melupakan ke-rangka hukum dan mendorong mereka terlibatdalam proses komunikasi. Hal ini didasarkanpada idebahwa kejahatan telah menimbulkankonflik interpersonal, konflik itulah yang dituju.b. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitasproses daripada hasil yaitu menyadarkan pelaku

tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-ke-butuhan konflik terpecahkan, adanya ketena-

ngan korban dari rasa takut, c. Bersifat proses

yang informal, d. Para pihak lebih dilihat seba-

gai subjek yang mempunyai tanggung jawab

pribadi dan kemampuan unfuk berbuat, diharap-kan berbuat atas kehendak sendiri*'. Denganpendekatan seperti ini dalam penyelesaian per-

kara pidana diharapkan dapat memberikan kea-dilan substantif dalam penyelesaian perkara pi-dana.

F. SimpulanPenyelesaian perkara tidak dapat dilepas-

kan dari bagaimana menyelesaikan perkara ter-sebut, dan metode penalaran yang digunakan

apakah menggunakan penalaran hukum forma-

ao lbid. h1m 5-6.a7 Bar<la Narvawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Per-

karct Di Luor Pengadilan. Op Clr, hlm 5-7.

2t2

listis yang memperhatikan pada kesetaraan pro-

sedural ataukah penalaran hukum yang berori-entasi pada kebdakan yang memperhatikan pada

kesetaraan substansif. Penalaran hukum bersifatformalistis mengacu pada peraturan dan deduksi

kesimpulan diyakini sudah memadai bagi setiap

hukum otoritatif, penerapan peraturan ditentu-kan oleh pertimbangafl cara terefektif untukmencapai tujuan dan ideal keadilan bersifat for-mal dan prosedural dijadikan inti keadilan, dan

keadilan disini hanya sebatas keadilan formal ti-dak menyentuh pada keadilan substansial, kare-

na yang dicari adalah kebenaran formal berda-

sarkan undang-undang yang berlaku, akibatnya

kebenaran juga hanya kebenaran undang-un-

dang.Perdamaian dan pemberian ganti rugi ke-

pada korban merupakan langkah penyelesaianyang sering dilakukan oleh pihak-pihak yang

berperkara dalam upaya untuk menyelesaikan

tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat.

Upaya perdamaian sangat sering dilakukan khu-susnya di daerah Propinsi Sumatera Selatan' Pe-

nyelesaian diluar sistem peradilan pidana dila-kukan oleh korban dan pelaku dengan melibat-kan keluarga dan pihak ketiga lainnya, tujuan-nya untuk menjaga ketertiban dalam masyara-

kat, sedangkan tujuan yang lebih penting lagiadalah untuk mencegah terjadinya balas dendam

dari pihak yang dirugikan Apakah perdamaian

dan pemberian ganti rugi tidak menghapus pida-na. Upaya penyelesaian yang telah dilakukanoleh pihak korban dan pelaku menurut hukumpidana yang berlaku tidak dapat menghentikanbekerjanya proses penyelesaian perkara pidana,

namun aparut penegak hukum dalam menyikapihal ini dapat mengambil kebijakan yang terbaikterutama bagi korban, pelaku dan masyarakat,tujuannya tidak lain adalah untuk "menjaga ke-tertiban yang ada dalam masyarakat.

to-)11-

ida1Ct1--:N5li:n'aP

:JK

..-

.,: .

ti :

i-o_:ts

--. I

D.

:-l-

z:--,- 1-

::r

i--L

t::ti-

afr-.1-

(a-

Pertegakan Hukum Dalam Presfektif Keadilun Substunti/' Sri Sulastri

Daftar Pustaka

\bdul Manan, Aspek^A,rpeli Penguhah Hukunt. Jakafta, Kencana Prenada Media, 2006.\rtidjo Alkostar, Korupsi Politili Di Nagara Motleren, Yogyakarla, FH UII Press, 2008.\rief Sidharta. Huktim Dan {-rigil;a. Aiih Bahasa dari Essays In Legal And Moral Philosophv, Hans

Kelsen, Bandung, Alumi.r;hrnad Ali, Sosloiogi Huktm KaiiLtn Empiri.s Tet'hodctp Pengaclilan, Jakarta, Iblarn, 2004.-.:dulkadir Muhamtnad^ [iuku*t D<tn Fenelitian [{ularnr, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2004{,lr"rs Salim, Teoti don Parodignict Panelitiati So,sial, Yog5znfta11o, pT Tiara Wacana, 2001.3'rrda Nawawi Aricf, Bebarapa Aspelr Pen.qembartgan llmu Hukum Pidana. Pidato Pengukuhan,

Percsmian dan Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalarn Ilmu Hukum Pada Fakultas HukumUniversitas Diponogoro, Scmarang" 25 .luni 1994.

-, ltkdiasi Penol Penwlasctian Pcrkat.n Di Lucl.pengaclilctn, Semarang. pustaka Magis-ter, 2008.

', Bunga Rantpcri Kchilctlion Llukum Pitlunu, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996., Mttsalah Pettcgakun Hulium dan Kabijctknn fhtlrunt Pidana Dalam Penanggulatlgan

Kelahatan, Jakarta" Kcncana Prenada Mcdia Group, 2007.a-\ Adji Samekto, .lustica lrlot For All Kritik Terhaclap l{ukum Moderen Dalarn Per.;pektif Studi

Ilukum Kriti,s, Yogyakarta, Genta Prcss, 2008"I'ioh. Nazir', Metodc Pcnalitiun,Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.-{.L.A. Harl. (Penehjerrah Ani lvlLraliftittrl) l-av' Libert,,, And Ntorality, Hukum Kebeba,san clan Mo-

ralitns, Bandung, Genta Publisliing, 2009.Hans Kelsen, Teori Umum l'entang Flnkurn Dan Negara, (diterjemah

Nusamedia,2006.irilippe Nonet & Philip Selznick. I-hrkuin Re,spon:;if pilihan di Masa

pael Edy Bosco), Jakartr ff Fluh4a. 2003.-?-rberto M. Unger, Teori t'Ittlittm Krilis'Posi.ti Httknn Dalant Mu,lturokat Modern, (penerjemah

Dariyatno dan Derta Sri Widori'atie), Bandung, Nusamcdia, 2007.Sadipto Rahardjo, Penegukan Hirlrum "sucttu Tinictt,ran So.siologis, Yogyakarta, Genta publishing,

2009.

, Hukum Dcm Perubahan Sosial, tsanclung, Alumni, 1983., Peno{iclilian hLtkunr Sieltagui Penclitliliun Manusia, Yogyakarta, Genta Publishing,2009.

S -'en.ono Soekanto, Sosioiogi Suatu Pen{crntar,.trakafia, Rajawali, 19g6.S :etandyo wignjosocbroto. lluhtnt. {"ai"utlii4ma, Metode dan Dinamika Mas al ahny a, J akarta, Hu-

ma.2002"I o. Ihrorrii, Antropologi dan Ihiiuttt,.iakalta. yayasan obor Indonesia,

Raisul Muttaqien). Bandung,

Tra n s i s i, (diterjemahkan Ra-

2000.