tugas implementasi substantif

7/25/2019 TUGAS IMPLEMENTASI SUBSTANTIF

1/16

TUGAS KELOMPOK

STUDI IMPLEMENTASI

CONTOH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSTANTIF

Oleh

Anggota Kelomo! "

He#lam$ang Bag%& Panga#&a '())))'*)

I+$al ,e-a '().)))/)')0

P#at1!a A2% La#a&at1 '().)))/.')3

Aeg1 N1&a Po&tmo4e#na '().)))//''.

A#1l1a Ha#41ant1 '().)))//'/5


2/16

Penge#t1an Ke$16a!an P%$l1!

Kebijakan Publik Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah tindakan pemerintah

untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Dye, apabila pemerintah

memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada tujuannya, karena kebijakan publikmerupakan "tindakan" pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu,

inipun merupakan kebijakan publik, yang tentunya ada tujuannya

Jen1& 7 Jen1& Ke$16a!an P%$l1!

James . Anderson !#$%& mengelompokkan jenis'jenis kebijakan publik sebagai berikut (

a. )ubstanti*e Poli+y

)uatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah.

ontoh ( kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan -ain'lain.

b. Pro+edural Poli+y

)uatu kebijakan dilihat dari pihak'pihak yang terlibat dalam perumusannya !Poli+y

)takeholders&.

ontoh( dalam pembuatan suatu kebijakan publik, meskipun ada -nstansi/rganisasi Pemerintah

yang se+ara 0ungsional ber1enang membuatnya, misalnya 2ndang'undang tentang Pendidikan,

yang ber1enang membuat adalah Departemen Pendidikan 3asional, tetapi dalam pelaksanaan

pembuatannya, banyak instansiorganisasi lain yang terlibat, baik instansiorganisasi pemerintahmaupun organisasi bukan pemerintah, yaitu antara lain DPR, Departemen Kehakiman,

Departemen Tenaga Kerja, Pe+satuan 4uru -ndonesia !P4R-&, dan Presiden yang mengesahkan

2ndang'undang tersebut. -nstansi'instansi organisasi'organisasi yang terlibat tersebut disebut

poli+y stakeholders.

+. Distributi*e Poli+y

)uatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanankeuntungan kepada

indi*idu'indi*idu, kelompok'kelompok, atau perusahaan'perusahaan.

ontoh( kebijakan tentang "Ta5 6oliday"d. Redistributi*e Poli+y)uatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau

hak'hak.

ontoh( kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.e. Regulatory Poli+y


3/16

)uatu kebijakan yang memgatur tentang pembatasan pelarangan terhadap

perbuatantindakan.ontoh( kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api.

0. Material Poli+y

)uatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasianpenyediaan sumber'sumber

material yang nyata bagi penerimanya.

ontoh( kebijakan pembuatan rumah sederhana.

g. Publi+ 4oods Poli+y)uatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang'barangpelayanan'pelayanan

oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak

ontoh( kebijakan tentang perlindungan keamanan, penyediaan jalan umum.h. Pri*ate 4oods Poli+y

)uatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang'barangpelayanan oleh pihak

s1asta, untuk kepentingan indi*idu'indi*idu !perorangan& di pasar bebas, dengan imbalan biaya

tertentu.ontoh( kebijakan pengadaan barang'barangpelayanan untuk keperluan perorangan, misalnya

tempat hiburan, hotel, dan -ain'lain.

Contoh Imlementa&1 S%$&tant18e Pol192

: Pem$e#1an BLT ; BLSM

I. Isu dan Masalah Kebijakan

7antuan 8angsung Tunai yang kemudian menjadi )antunan 8angsung Tunai menjadikebijakan pemerintah kepada sekelompok paling miskin, memang hal ini +ukup e0ekti0, bagi

keluarga miskin akan tetapi pemerintah sendiri telah men+iptakan kondisi ketergantungan pada

anggaran negara. Kebijakan ini mirip dengan JP) !jaringan pengamanan sosial& pada tingkat

indi*idu.

Dasar dari hukum untuk menyesuaikan kenaikan 77M besubsidi adalah pasal 9 ayat %

22. 3o # Tahun :%: tentang Anggaran Pendapatan 7elanja 3egara !AP73& tahun :%;

memberikan ke1enangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga 77M bersubsidi,

namun setelah lima bulan berjalan presiden tidak menggunakan ke1enangan tersebut. Padahal

dari segi momentum kenaikan harga 77M bersubsidi paling tepat justru saat ini, menaikan

in0lansi jundrung lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Presiden berketetapan bah1a kebijakan

menaikan harga 77M bersubsidi hanya akan diambil kalau program kompensasi untuk rakyat


4/16

miskin, kepastian tentang adanya dana kompensasi menjadi prasyarat bagi presiden untuk

menaikan harga 77M besubsidi.Program 78)M merupakan program jangka pendek yang diperuntukkan bagi masyarakat

miskin dari hasil 77M bersubsidi bukanlah model kebijakan baru, pada a1al kenaikan di tahun

:%%< program kompensasi dari 77M sudah di bentuk dengan nama 78T, kemudian di lanjutkan

pada tahun :%%9, program 78)M merupakan kelanjutan dari program 78T :%%9.

Kenaikan 77M mendapat banyak kritikan dari kalangan baik dari para elit politik

maupun dari masyarakat sendiri, akan tetapi pemerintah sendiri sudah berusaha menunda yang

seharusnya kenaikan 77M bersubsidi akan dinaikkan pada pertengahan tahun :%:, akan tetapi

dengan banyaknya yang kontra maka presiden mmengundurkannya hingga bulan juni tahun

:%;, salah satu alasan kuat pemerintah untuk menaikan harga 77M bersubsidi karena 72M3

sudah tidak mampu untuk memberikan subsidi lagi untuk pembelian 77M seiring naiknya harga

minyak dunia.

Program 78)M sendiri yang diperuntukan kepada mayarakat dengan harapan agar bisa

mengurangi beban ekonomi, namun banyaknya program tersebut salah sasaran. Kebijakan

kompensasisubsidi 77M yang diberi nama 78)M yang diperuntukkan bagi rakyat miskin ini

juga masih banyak mendapatkan kendala dalam sosialisasi, adanya permasalahan tersebut

disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah sendiri, dengan tidak melakukan pendataan dengan

e0ekti0, sehingga kompensasi 78)M masih salah sasaran, dengan adanya orang yang sebenarnya

tidak berhak menerima menjadi penerima program tersebut, sedangkan orang yang seharusnya

berhak menerima program tersebut kenyataannya tidak mendapatkannya. 6al ini menjadi

indikasi dari analisis kebijakan sediri bah1a kebijakan tersebut belum bisa mengatasi

perekonomian bagi masyarakat miskin, bukan akan menyelesaikan masalah, akan tetapi

berdampak pada timbulnya masalah baru. Program 78)M masih banyak dari kalangan orang

tertentu yang mendapatkan keuntungan.

7erikut ini beberapa rin+ian permasalahan'permasalahan yang terjadi dalam

implementasi 78)M di masyarakat (

Pihak yang menerima bantuan

Dalam pelaksanaannya, eksekusi daripada 78)M ini menghadapi banyak masalah.

ontoh masalahnya adalah banyak 1arga miskin yang tidak mendapatkan bantuan tunai.

7eberapa 1arga yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan ini, seperti orang yang telah


5/16

meninggal. 7eberapa kalangan juga menilai 78)M ini tidak tepat, dan juga tidak merata.

4ubernur Jakarta Joko =idodo, juga menyatakan bah1a bantuan langsung sementara

masyarakat ini tidak merata, dan akan juga melakukan bantuan tunai untuk membantu rakyat

miskin.

7erikut adalah kasus'kasus di mana bantuan 78)M salah sasaran(

Pada :< Juni :%;, di Desa Rempoah, Ke+amatan 7aturraden, 7anyumas, Ja1a Tengah,

=arkem, yang berusia >< tahun, malah tidak menerima 78)M, padahal ia adalah janda

yang hidup sebatang kara pada rumah yang berukuran ? 5 < meter.

Pada :< Juni :%;, di Makassar.)ula1esi )elatan, sejumlah ibu'ibu yang menggunakan

kalung, gelang, dan gi1ang emas malah menerima bantuan 78)M. Tujuan ibu'ibu

tersebut menerima bantuan 78)M bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari'hari,

namun digunakan untuk berme1ah'me1ahan.

Pada : Juli :%;, di 7andung,Ja1a 7arat, Ayu, yang berusia :> tahun, menerima bantuan

78)M, padahal ia sudah termasuk kategori orang yang sudah mampu. 6al ini dapat

dilihat dari kalung, +in+in, dan anting'anting yang membaluti tubuh Ayu. )ementara itu,

Atikah, menerima 78)M dengan tujuan membayar utang yang ditagihkan rentenir yang

dibebankan padanya.

Data yang Tidak Valid

)alah satu dari penyebab tidak sampainya bantuan yang tepat sasaran adalah data yang

tidak *alid. Menurut )ekretaris ksekuti0 Tim 3asional Per+epatan Penanggulangan Kemiskinan

!T3P:K&, penggunaan data dari 7adan Pusat )tatistikyang bertahun :% disebabkan karena

pemutakhiran dan sur*ei membutuhkan 1aktu dan biaya mahal. )elain itu pula, penggunaan data

yang tidak *alid membuat 78)M seperti kelanjutan dari 78T.

Keluhan, protes dan demonstrasi

8emahnya penga1asan pemerintah akan bantuan 78)M membuat sebagian 1arga yang

berhak menerima bantuan 78)M malah tidak mendapatkan bantuan 78)M. )ementara itu,
https://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur_Jakartahttps://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodohttps://id.wikipedia.org/wiki/Banyumashttps://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengahhttps://id.wikipedia.org/wiki/Makassarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Makassarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatanhttps://id.wikipedia.org/wiki/Bandunghttps://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barathttps://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barathttps://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pusat_Statistikhttps://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodohttps://id.wikipedia.org/wiki/Banyumashttps://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengahhttps://id.wikipedia.org/wiki/Makassarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatanhttps://id.wikipedia.org/wiki/Bandunghttps://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barathttps://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pusat_Statistikhttps://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur_Jakarta


6/16

sebagian 1arga yang tidak berhak menerima bantuan 78)M malah mendapatkan bantuan

78)M. /leh karena itu, terjadilah protes dan demonstrasi yang disebabkan oleh bantuan 78)M

yang tidak tepat sasaran.

7erikut adalah protes dan demonstrasi yang terjadi karena bantuan 78)M yang tidak tepat

sasaran(

Pada :< Juni :%;, di Desa Rempoah, Ke+amatan 7aturraden, 7anyumas, Ja1a Tengah,

Kepala Desa Rempoah mengaku banyak mendapat protes dari masyarakat yang menaruh

perhatian terhadap =arkem.

Pada : Juli :%;, di Kabupaten 3ganjuk, Ja1a Timur, sebagian 1arga merasa keberatan

atas jumlah uang bantuan 78)M yang seharusnya mereka terima Rp;%%.%%% malah

dipotong sebesar Rp%%.%%% menjadi Rp:%%.%%%. Mbah Parni, yang berusia >$ tahun,

mengaku panitia desa memotong dana tersebut dengan alasan akan diberikan kepada

1arga miskin lain yang tak terda0tar sebagai penerima 78)M. Mbah Parni mengaku berat

dengan pemotongan itu. 3amun ia terpaksa menyetujuinya, sebab, hal serupa juga

dilakukan kepada seluruh 1arga yang mengantre pen+airan dana 78)M di kantor pos

setempat.

: Ke$16a!an Pen4141!an In!l%&1 .' Tah%n .''/ tentang )istem

Pendidikan 3asional, maupun dalam Pe#at%#an Men41!na& No> (' tah%n .''0 tentang

Pendidikan -nklusi0 7agi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi

Ke+erdasan danatau 7akat -stime1a. Pendidikan adalah salah satu sektor pembangunan.

Pen4141!an In!l%&1


7/16

menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan keber0ungsian 0isik

maupun psikologis.

)aat ini belum ada angka pasti tentang jumlah anak berkebutuhan khusus !A7K& di

-ndonesia. 3amun, yang pasti jumlah mereka yang belum memperoleh hak pendidikan masih

sangat banyak. Data resmi Direktorat P)87 tahun :%%$ menyebutkan bah1a jumlah A7K yang

sudah mengikuti pendidikan 0ormal baru men+apai :?,$@ atau $9.>9# anak dari populasi anak

+a+at di -ndonesia, yaitu ;9.>%% anak !Dire+torat P)87, :%%9&. -ni artinya masih terdapat

sebanyak >


8/16

namun diyakini bah1a se+ara alamiah pendidikan inklusi sudah berlangsung sejak lama. 6al ini

tidak lepas dari 0aktor'0aktor 0iloso0i, sosial, maupun budaya -ndonesia yang sangat menghargai

dan menjunjung tinggi kebhinekaan atau keberagaman. )eyogyanya, agar semua anak

berkebutuhan khusus dapat ditampung di pendidikan inklusi0. )alah satu penyebab masih

terbatasnya jumlah sekolah pendidikan inklusi dan biaya operasional yang jauh lebih tinggi

dibandingkan dengan sekolah biasareguler. )elain itu pada umumnya lokasi )87 berada di ibu

kota kabupatenkota, padahal anak'anak berkebutuhan khusus tersebar hampir di seluruh daerah

!ke+amatandesa&, tidak hanya di ibu kota kabupaten saja. Akibatnya sebagian dari mereka,

terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena

lokasi )87 jauh dari rumah, sementara kalau akan disekolahkan di sekolah terdekat, sekolah

tersebut tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. )ebagian yang lain,

mungkin selama ini dapat diterima di sekolah terdekat, namun karena ketiadaan guru

pembimbing khusus akibatnya mereka beresiko tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah.

Pendidikan inklusi0 adalah suatu proses pendidikan yang memungkinkan semua anak

berkesempatan untuk berpartisipasi se+ara penuh dalam kegiatan kelas regular, tanpa

memandang kelainan, ras, atau karakteristik lainnya. Pendidikan inklusi0 memberikan berbagai

kegiatan dan pengalaman, sehingga semua sis1a dapat berpartisipasi dan berhasil dalam kelas

reguler yang ada di sekolah tetangga atau sekolah terdekat. Dengan demikian kehadiran

pendidikan inklusi0 berpotensi mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi setiap anak

dengan segala keragamannya, terutama anak berkebutuhan khusus. Cang pada gilirannya bah1a

pendidikan inklusi0 merupakan strategi yang e0ekti0 bagi pensuksesan 1ajib belajar pendidikan

dasar )embilan tahun> Ke%nt%ngan 4a#1 en4141!an 1n!l%&1< &em%a ana! te#ma&%! ana!

$e#!e$%t%han !h%&%& 4aat &al1ng $e#1nte#a!&1 &e9a#a ?a6a# &e&%a1 4engan t%nt%tan

!eh14%an &eha#1:ha#1 41 ma&2a#a!at@ 4an !e$%t%han en4141!ann2a 4aat te#en%h1

&e&%a1 oten&1n2a ma&1ng:ma&1ng.

Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusi0 adalah pihak sekolah dituntut

melakukan berbagai perubahan, mulai +ara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang

berorientasi pada kebutuhan indi*idual tanpa diskriminasi. Permasalahan tersebut di atas, sangat

diperlukan kebijakan pendidikan inklusi0, yang sudah diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan

3asional R- 3omor $% Tahun :%%# tentang Pendidikan -nklusi0 7agi Peserta Didik Cang

Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Ke+erdasan danatau 7akat -stime1a. Dengan


9/16

dikeluarkannya peraturan tersebut di atas, tentang pendidikan inklusi0 bertujuan( !a& memberikan

kesempatan yang seluas'luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan 0isik,

emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi ke+erdasan danbakat istime1a untuk

memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya !b&

me1ujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak

diskriminati0 bagi semua peserta didik. Agar pendidikan inklusi0 dapat berjalan dengan baik,

sangat diperlukan implementasi kebijakan inklusi0, oleh karena itu sangat dibutuhkan para

implementor yang mempunyai komitmen tinggi, mau dan mampu melaksanakan kebijakan

tersebut. Dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi0 banyak 0aktor'0aktor yang harus

dipertimbangkan, antara lain ( !a& kebijakan hukum dan perundang'undangan, !b& sikap,

pengalaman dan pengetahuan, !+& tujuan pendidikan nasional dan kurikulum tingkat satuan

pendidikan, !d& perubahan paradigma pendidikan seperti( desain pembelajaran, strategi

pembelajaran, dan penilaian hasil belajar&, !e& adaptasi lingkungan, dan !0& kerja sama kemitraan

yang meliputi( pemerintah, sekolah, orang tua dan masyarakat. Pen4141!an 1n!l%&1< me#%a!an

&alah &at% amanat 41 4alam UU No> .';.''/ tentang S1&tem Pen4141!an Na&1onal . Dalam

penjelasan Pasal < ditegaskan bah1a pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami

hambatan belajar karena kelainan 0isik, mental, intelektual, emosi dan sosial, danatau memiliki

potensi ke+erdasan dan bakat istime1a, dapat diselenggarakan se+ara inklusi0 danatau berupa

satuan pendidikan khusus. Be#4a&a#!an amanat %n4ang:%n4ang te#&e$%t@ enge#t1an

en4141!an 1n!l%&1< 41tega&!an a4a Pe#men41!na& Nomo# (' tah%n .''0. Pendidikan

-nklusi0 adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua

peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi ke+erdasan danatau bakat istime1a

untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan se+ara

bersama'sama dengan peserta didik pada umumnya. )eperti halnya )ekolah 4aluh 6andayani

)urabaya, merupakan institusi pendidikan inklusi0 yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota

)urabaya untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi0 Bsatu atapB meliputi jenjang pendidikan

TK, )D, )MP, )MA dan ollege !setara D:&. )ekolah 4aluh 6andayani adalah sekolah umum

yang juga memberikan layanan pendidikan bagi berkebutuhan khusus yang memiliki

karakteristik dan kemampuan beragam, dengan pertimbangan bah1a anak berkebutuhan khusus

+enderung terabaikan. Padahal anak'anak tersebut mempunyai problem dilematis dalam

menentukan tempat dimana ia harus sekolah. Apabila disekolahkan di sekolah umum ia akan


10/16

mengalami kesulitan mengikuti proses pembelajaran seperti teman'teman lainnya, bahkan sering

mendapatkan ejekan, sedangkan guru tidak mempunyai 1aktu mem0okuskan diri untuk

memperhatikan mereka. Akibatnya mereka mungkin sering tidak naik kelas yang pada akhirnya

menjadi drop out.7erdasarkan 0enomena di atas, masih banyak anak'anak berkebutuhan khusus

yang belum mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Kondisi ini disebabkan

adanya berbagai hambatan termasuk didalamnya kondisi sosial dari masyarakat. 6ambatan

lainnya datang dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusi0 belum dapat menyelenggarakan

pendidikan inklusi0 se+ara optimal. )ehingga penyelenggara pendidikan inklusi0 ini sampai

sekarang belum berkembang baik. Padahal menurut Eoreman !:%%:& sekolah inklusi0 harus

menyediakan semua kebutuhan sis1a, apapun tingkat kebutuhan dan keadaan sis1a tersebut.

,eal1tan2a &e$ag1an $e&a# ma&2a#a!at me#a&a mal% mem%n2a1 ana! 9a9at ata% ana!

2ang mem%n2a1 !emam%an 41 $a?ah #ata#ata@ &eh1ngga me#e!a $e#%a2a

men2em$%n21!an ana!n2a> Dengan 4em1!1an ana! te#&e$%t t14a! 4aat mene#1ma

en4141!an &e$aga1mana me&t1n2a> A!1$atn2a@ ana!:ana! te#&e$%t t14a! men4aat!an

la2anan en4141!an &ee#t1 ana!:ana! la1nn2a> D1 la1n 1ha! $an2a! o#ang t%a 2ang $el%m

&a4a# $ah?a ana!n2a 2ang mem%n2a1 !e!h%&%&an 2ang 6%ga mem1l1!1 ha! 2ang &ama

4engan ana! la1nn2a> Ka#ena 1t%@ eme#1ntah mem1nta !e&a4a#an ma&2a#a!at %nt%!

mem$e#1 a!&e& !ea4a me#e!a> Hal:hal &ee#t1 1n1lah 2ang menga!1$at!an en4141!an

1n!l%&1< 41 In4one&1a !%#ang $e#!em$ang 4an $el%m $1&a me?%6%4!an m%t% en4141!an

2ang 41ha#a!an oleh ma&2a#a!at>

Ua2a en1ng!atan m%t% en4141!an 41 &e!olah e#l% 414%!%ng !emam%an

mana6e#1al Keala Se!olah> Kepala )ekolah hendaknya berupaya untuk mendayagunakan

sumber'sumber, baik personal maupun material se+ara e0ekti0 dan e0isien guna menunjang

ter+apainya tujuan pendidikan di sekolah se+ara optimal, diperlukan dukungan dari manajemen

sekolah. Manajemen sekolah akan e0ekti0 dan e0isien apabila didukung oleh sumber daya

manusia yang pro0essional untuk mengoperasikan sekolah, kurikulum yang sesuai dengan

tingkat perkembangan dan karakteristik sis1a, kemampuan dan task commitment !tanggung

ja1ab terhadap tugas& tenaga kependidikan yang handal, sarana prasarana yang memadai untuk

mendudung kegiatan belajar mengajar, dana yang +ukup untuk menggaji sta0 sesuai dengan

0ungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Apabila salah satu hal di atas tidak sesuai

dengan yang diharapkan danatau tidak ber0ungsi sebagaimana mestinya, maka e0ekti*itas dan


11/16

e0isiensi pengelolaan sekolah kurang optimal. Manajemen sekolah, memberikan ke1enangan

penuh kepada kepala sekolah untuk meren+anakan, mengorganisasikan, mengarahkan,

mengkoordinasikan, menga1asi, dan menge*aluasi komponen'komponen pendidikan suatu

sekolah yang meliputi input sis1a, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, manajemen,

lingkungan, dan kegiatan belajar'mengajar !Depdiknas :%%;( ':&. Dalam en4141!an 1n!l%&1


12/16

)> Kom%n1!a&1

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit.

)eseorang bisa menghambat hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya. Di

samping itu sumber in0ormasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda

pula. )eperti halnya para implementor dari Dinas Pendidikan dalam satu semester hanya

memberikan sosialisasi tentang pelaksanaan kebijakan inklusi0 di )ekolah 4aluh 6andayani

)urabaya hanya dua kali dalam satu semester. -ni menunjukkan bah1a 0rekuensi sosialisasinya

relati0 sedikit. Padahal sosialisasi ini sangat penting bagi )ekolah, karena dalam proses

pembelajaran yang ada di sekolah inklusi0 +ara penanganan sangat unik. Keunikan ini

dikarenakan sis1a yang ada di sekolah 4aluh 6andayani mempunyai karakteristik yang

beragam, baik sikap, daya ber0ikir, dan perilaku sis1a. 7erdasarkan hasil penelitian komunikasi

berpengaruh se+ara signi0ikan terhadap kualitas pelaksananan proses pembelajaran yang ada di

sekolah 4aluh 6andayani )urabaya, realitanya sosialisasi yang diberikan oleh para implementor

aparat Dinas Pendidikan Kota )urabaya sering terlambat, dan kurang dipahami oleh para guru

maupun tenaga kependidikan, +ara penyampaian kurang jelas. Padahal guru merupakan ujung

tombak dalam pelayanan pendidikan, kalau guru kurang memahami apa yang disampaikan oleh

para implementor, maka dalam melaksanakan proses pembelajaran terhadap anak yang

berkebutuhan

khusus kurang optimal dalam men+apai sasaran yang diharapkan. 2ntuk lebih jelasnya disajikan

data tentang sosial aparat Dinas Pendidikan Kota, Pertemuan guru dan pertemuan dengan 1ali

murid.

.> S%m$e# 4a2a


13/16

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah sta0, keahlian dari para pelaksana, in0ormasi

yang rele*an dan +ukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumbersumber

terkait dalam pelaksanaan program, adanya ke1enangan yang menjamin bah1a program dapat

diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya 0asilitas'0asilitas pendukung yang dapat

dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. )umberdaya

manusia yang tidak memadai !jumlah dan kemampuan& berakibat tidak dapat dilaksanakannya

program se+ara sempurna, karena mereka tidak bisa melakukan penga1asan dengan baik. Dilihat

dari aspek dana, )ekolah 4aluh 6andayani sebenarnya dalam proses pengembangan pendidikan

masih membutuhkan dana untuk pengembangan penambahan kelas, dilihat aspek sarana dan

prasarana penunjang proses pembelajaran masih kurang. Dilihat aspek sumber daya manusia

belum semua guru'guru memiliki kemampuan pendidikan inklusi0. 2ntuk itu perlu adanya

manajemen )DM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. 2ntuk mendukung

implementasi kebijakan inklusi0 )ekolah 4aluh 6andayani )urabaya mengirim para guru'guru

mengikuti pelatihan, dan seminar'seminar1orkshop. 7erdasarkan tabel tersebut di atas, dapat

dikatakan bah1a sekolah 4aluh 6andayani )urabaya berusaha membantu para guru untuk

meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas dan 0ungsinya.


14/16

/> D1&o&1&1

Keberhasilan pendidikan inklusi0 tidak terlepas dari elemen'elemen dasar yang

memungkinkan pendidikan inklusi0 dapat diimplementasikan. lemen'elemen dasar tersebut

antara lain( sikap kepala sekolah, guru yang positi0 terhadap keanekaragaman sis1a. lemen

yang terpenting dalam pendidikan inklusi0 adalah sikap guru terhadap sis1a yang membutuhkan

layanan pendidikan khusus. )ikap guru tidak hanya berpengaruh setting kelas tetapi juga dalam

pemilihan strategis pembelajaran, perilaku prososial, yang dimaksud dengan perilaku prososial

adalah adanya guru yang melakukan bantuan atau pertolongan kepada sis1a tanpa pamrih, dan

juga memberikan dorongan pada sis1a untuk lebih meningkatkan dalam belajar agar dapat

meningkatkan prestasi akademik dan sosial. Pendidikan inklusi0 tidak hanya menekankan pada

prestasi akademik saja, tetapi juga kompetensi sosial. Ke+ederungan sikap perilaku implementor

dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusi0 juga dipengaruhi oleh insenti0 yang

diterimanya. -nsenti0 menekankan tingkat ke+ukupan hadiah !reward& yang akan diterima

implementor kebijakan bila bersedia atau berhasil dalam melaksanakan kebijakan pendidikan

inklusi0. -nsenti0 juga dimaknai luas sebagai sarana atau instrumen penga1asan bagi pelaksana

kebijakan agar bersedia menerapkan kebijakan sesuai dengan ren+ana yang ditetapkan oleh

pembuat kebijakan. 2ntuk lebih jelasnya disajikan data hasil 1a1an+ara dengan para in0orman

mengenai sikap dari para guru dalam melaksanakan implementasi kebijakan pendidikan inklusi0.

7erdasarkan tabel tersebut di atas dapat dikatakan bah1a semua guru yang ada di sekolah 4aluh

6andayani )urabaya mempunyai sikap positi0 terhadap implementasi kebijakan pendidikan

inklusi0. )ikap positi0 ini akan mampu menunjang proses pembelajaran yang ada di sekolah dan

pada gilirannya akan mampu menge0ekti0kan pelaksanaan proses pembelajaran.


15/16

5> Fa!to# St#%!t%# B1#o!#a&1)truktur birokrasi dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting disamping

0aktor'0aktor komunikasi, sumber daya, dan perilaku pelaksana. )alah satu aspek yang paling

mendasar dalam struktur birokrasi ini adalah adanya Standard Operating Procedure!)/P&. )/P

memberi arah pada pelaksana atau implementor dalam hal peman0aatan 1aktu, tindakan'

tindakan yang dilakukan termasuk tindakan para pejabat. )/P juga memberi ruang pada

pelaksana dalam suatu organisasi bila terjadi mutasi atau perpindahan pega1ai ke posisi lain.

)/P memberi pijakan yang jelas pada pega1ai agar dalam melaksanakan akti*itas barunya tidak

men+ari'+ari bagaimana +ara mengerjakan sesuatu, kepada siapa dan apa isi yang dituntut dalam

pekerjaannya, oleh karena itu untuk menunjang implementasi kebijakan pendidikan inklusi0

diperlukan standar operasional prosedur. 2ntuk lebih jelasnya disajikan data penggunaan standar

operasional prosedur !)/P&. 7erdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bah1a para guru dalam

melaksanakan proses pembelajaran pendidikan inklusi0 di sekolah 4aluh 6andayani dikatakan

baik, karena hampir sebagian besar guru dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan standar

operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh institusi sekolah 4aluh 6andayani )urabaya.


16/16

Da

tugas implementasi substantif

Documents