penanganan terpadu dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir, lautan dan pulau
DESCRIPTION
PENANGANAN TERPADU DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DI WILAYAH PESISIR, LAUTAN DAN PULAU. Oleh Cecep Kusmana Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB. Zonasi Wilayah Pesisir dan Lautan. PESISIR. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
PENANGANAN TERPADU DALAM PENANGANAN TERPADU DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PENGELOLAAN SUMBERDAYA
ALAM DI WILAYAH PESISIR, ALAM DI WILAYAH PESISIR, LAUTAN DAN PULAULAUTAN DAN PULAU
OlehOlehCecep KusmanaCecep Kusmana
Departemen Silvikultur, Fakultas Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPBKehutanan IPB
Zonasi Wilayah Pesisir dan LautanZonasi Wilayah Pesisir dan Lautan
Wilayah pesisir adalah hamparan kering dan ruangan lautan (air dan lahan tergenang air) dimana kegiatan penggunaan lahan dan proses-proses yang terjadi di daratan secara langsung mempengaruhi penggunaan dan proses-proses yang terjadi di lautan, serta sebaliknya (Ketchum, 1972). Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut (seperti pasang surut, angin laut, intrusi air masin), sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi, baik oleh proses-proses alami yang terjadi di darat (sedimentasi dan aliran air tawar) maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat (penebangan hutan, kegiatan pertanian dan pencemaran) (Soegiarto, 1976).
PESISIRPESISIR
Definisi wilayah pesisir:
(a)Mengandung komponen daratan dan lautan.
(b)Batas daratan dan lautan yang ditentukan oleh tingkat pengaruh dari daratan terhadap lautan dan pengaruh lautan terhadap daratan.
(c)Lebar, panjang dan dalam yang secara dinamis berubah.
LAUTANLAUTAN
Wilayah perairan terbuka di luar Wilayah perairan terbuka di luar paparan benua yang merupakan paparan benua yang merupakan satu kesatuan dari permukaan air, satu kesatuan dari permukaan air, kolom air sampai ke dasar dan kolom air sampai ke dasar dan bawah dasar lautbawah dasar laut
PULAUPULAU
Dalam UU No. 27 Tahun 2007 ada Dalam UU No. 27 Tahun 2007 ada istilah pulau kecil yaitu pulau istilah pulau kecil yaitu pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 beserta dengan 2.000 km2 beserta kesatuan ekosistemnya. Pulau kecil kesatuan ekosistemnya. Pulau kecil ini umumnya merupakan sempalan ini umumnya merupakan sempalan dari pulau induknyadari pulau induknya
BATAS WILAYAH PENGELOLAANBATAS WILAYAH PENGELOLAAN
Batas Pengelolaan Wilayah Pesisir:Batas Pengelolaan Wilayah Pesisir: Seluruh area yang berada dalam batas Seluruh area yang berada dalam batas
paparan benua (menurut para ahli paparan benua (menurut para ahli oseonografi)oseonografi)
Ke arah darat mencakup wilayah Ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai
(UU No. 27 Tahun 2007)(UU No. 27 Tahun 2007)
Batas Pengelolaan Wilayah Lautan:Batas Pengelolaan Wilayah Lautan:Wilyah laut di luar paparan benua atau laut Wilyah laut di luar paparan benua atau laut
pesisir.pesisir.
TIPOLOGI EKOSISTEM PESISIRTIPOLOGI EKOSISTEM PESISIR
Mengandung habitat dan ekosistem yang menyediakan berbagai jenis barang (flora fauna, minyak dan gas bumi, bahan mineral) dan jasa lingkungan (proteksi terhadap angin kencang dan gelombang, rekreasi) yang menunjang kehidupan masyarakat pesisir.
MANGROVE
PANTAI BERPASIR FORMASI PRESCAPRAE
ESTUARIA AGROECOSYSTEM
PANTAI BERBATUSEABED
CORAL REEF
DELTA
LAGUNA
FORMASI BARRINGTONIA
PANTAI BERPASIR
MANGROVE
TERUMBU KARANG
PADANG LAMUN
LIFECYCLE,
PRODUKSI
LIFECYCLE,
PRODUKSI,
NUTRIEN
LIFECYCLE,
STABILITY
LIFECYCLE,
PRODUKSI
LIFECYCLE,
STABILITY
LIFECYCLE,
PRODUKSI
TIPOLOGI EKOSISTEM LAUTANTIPOLOGI EKOSISTEM LAUTANProduktivitas biologis relatif lebih rendah
dibanding ekosistem pesisirBerperan cukup penting untuk usaha
perikanan, transportasi laut, penambangan minyak bumi/gas bumi/mineral, dan menjaga kualitas lingkungan melalui peranannya dalam siklus hidrologi, dan penghasil oksigen oleh fitoplankton
Di beberapa tempat terdegradasi kualitas lingkungan dan kuantitas sumberdayanya karena polusi dan over-fishing
TIPOLOGI EKOSISTEM PULAUTIPOLOGI EKOSISTEM PULAU
Adanya keberagaman tipe ekosistem baik ekosistem alam maupun buatan yang saling berinteraksi antar satu dengan yang lainnya dan sangat mempengaruhi ekosistem lautan, terutama bagi pulau-pulau yang mempunyai sungai-sungai dalam suatu kawasan DAS
Fenomena yang menarik adalah fenomena ekologis di pulau-pulau kecil yang mempunyai batas yang pasti dan terisolasi terhadap habitat lainnya (sifat insular tersendiri)
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM WILAYAH PESISIR, SUMBERDAYA ALAM WILAYAH PESISIR, LAUTAN, DAN PULAU SECARA TERPADULAUTAN, DAN PULAU SECARA TERPADU Tataran teknis: pertimbangan teknis, sosial,
ekonomi, dan lingkungan harus seimbang/proposional kedalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi
Tataran konsultatif: aspirasi dan kebutuhan para pihak yang terlibat harus diperhatikan pada setiap tahap pengelolaan sumberdaya alam.
Tataran koordinasi: kerjasama yang harmonis antar semua pihak yang terkait, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat umum
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIRPENGELOLAAN WILAYAH PESISIRPengelolaan wilayah pesisir, lautan dan pulau secara terpadu adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya alam pesisir, lautan dan pulau antar sector, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, keterpaduan mengandung tiga dimensi, yaitu sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis.
PRINSIP-PRINSIP DASAR DALAM PENGELOLAAN PRINSIP-PRINSIP DASAR DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN SECARA TERPADUWILAYAH PESISIR DAN LAUTAN SECARA TERPADU
Prinsip 1: Wilayah pesisir adalah suatu sistem sumberdaya yang unik, yang memerlukan pendekatan khusus
Prinsip 2: Air merupakan faktor kekuatan penyatu utama dalam ekosistem wilayah pesisir dan lautan.
Prinsip 3: Tata ruang daratan dan lautan harus direncanakan serta dikelola secara terpadu.
Prinsip 4: Daerah perbatasan antara laut dan darat hendaknya dijadikan fokus utama dalam setiap program pengelolaan wilayah pesisir.
Prinsip 5: Batas suatu wilayah pesisir harus ditetapkan berdasarkan pada isu dan permasalahan yang hendak dikelola serta bersifat adaptif.
• Prinsip 6: Fokus utama dari pengelolaan wilayah pesisir dan lautan adalah untuk mengkonservasi sumberdaya milik bersama (common property resources).
• Prinsip 7: Pencegahan kerusakan akibat bencana alam dan konservasi sumberdaya alam harus dikombinasikan dalam satu program PWPLT (Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Terpadu).
Prinsip 8: Semua tingkat pemerintahan dalam suatu negara harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.
Prinsip 9: Pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan sifat dan dinamika alam adalah tepat dalam pembangunan wilayah pesisir dan lautan.
Prinsip 10: Evaluasi manfaat ekonomi dan sosial dari ekosistem pesisir serta partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.
Prinsip 13: Pemanfaatan multiguna (multiple uses) merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan.
Prinsip 14: Pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan secara tradisional harus dihargai.
Prinsip 15: Analisa dampak lingkungan sangat penting bagi pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara efektif.
KESIMPULANKESIMPULAN
Wilayah pesisir, lautan, dan pulau pada dasarnya tersusun oleh berbagai jenis ekosistem yang satu sama lain saling terkait, baik secara fisik maupun secara ekologis (hubungan fungsional). Disamping itu, wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia dan proses-proses alamiah yang terjadi, baik di lahan atas maupun di lautan lepas, kondisi empiris semacam ini mensyaratkan bahwa wilayah pesisir, lautan, dan pulau harus dikelola secara terpadu (mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap monitoring dan evaluasi) dengan menggunakan paradigma pengelolaan yang melek ekologi/bahasa alam yang diharapkan dapat menjamin kelestarian fungsi dan hasil dari ekosistem yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.